Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi menyampaikan nota keuangan terkait rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2025.

Dirinya menyampaikan rincian struktur laporan realisasi APBD TA 2025 Pemprov Jatim, dengan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp29,88 triliun atau setara dengan 104,65% dari target semula yang ditetapkan yaitu Rp28,55 triliun.

Keberhasilan sektor pendapatan tersebut ditopang kuat oleh capaian pendapatan asli daerah (PAD) yang menyentuh nominal Rp18,44 triliun atau mencapai sebesar 107,83% dari target Rp17,10 triliun.

"Sumber PAD ini berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah," ungkap Khofifah dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (22/6/2026).

Sementara itu, pendapatan transfer yang terealisasi sepanjang TA 2025 terhitung sebesar Rp11,40 triliun atau setara 99,84%. Kemudian, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai realisasi sebanyak Rp34,41 triliun atau mencapai 122,89% dari target yang ditetapkan.

Kemudian dari sisi belanja daerah, Pemprov Jatim realisasi belanja sepanjang TA 2025 tercatat sebesar Rp31,20 triliun atau mencapai 93,82% dari total anggaran dialokasikan sebesar Rp33,25 triliun, yang terdiri atas belanja operasi Rp22,56 triliun, belanja modal Rp3,01 triliun, belanja tidak terduga Rp124,32 miliar, dan belanja transfer Rp5,50 triliun.

Kombinasi antara peningkatan pendapatan serta pengendalian belanja berdampak langsung pada penyusutan defisit anggaran. Bila dalam APBD murni defisit diperkirakan mencapai Rp4,69 triliun, realisasinya hanya sebesar Rp1,31 triliun. Artinya, terdapat selisih lebih dari Rp3,3 triliun dibandingkan dengan proyeksi awal, yang menunjukkan efektivitas pengelolaan fiskal oleh Pemprov Jatim di sepanjang tahun anggaran berjalan.

Kondisi tersebut turut memperkuat posisi kas daerah, di mana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan yang tercatat sebesar Rp3,38 triliun, serta Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir tahun berada pada nominal yang sama.

Secara keseluruhan, kesehatan fiskal Jawa Timur juga tercermin dari kekuatan neraca keuangan daerah. Hingga penghujung 2025, total aset Pemprov Jatim tercatat mencapai Rp54,11 triliun dengan nilai ekuitas sebesar Rp53,60 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga mengungkapkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2025 kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK).

"Opini WTP ini merupakan raihan yang ke-15 kalinya bagi Provinsi Jawa Timur, sekaligus menandai keberhasilan mempertahankan opini tertinggi tersebut selama 11 tahun berturut-turut," ucap Khofifah.

Menurutnya, capaian ini tidak terlepas dari peran pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang menjadi mitra utama dalam pengelolaan keuangan daerah serta segenap pemangku kepentingan lain yang turut serta memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

"Ini bukti dari sinergi yang solid dengan pimpinan serta anggota DPRD Jatim dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah," ungkapnya.

Meski berhasil meraih WTP, Khofifah menegaskan pihaknya tetap berkomitmen untuk segera menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dan temuan administratif dari BPK RI dalam kerangka waktu normatif demi menjaga kualitas transparansi anggaran ke depan.

Oleh sebab itu, ia berharap Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2025 ini dapat dicermati bersama dan dibahas secara lancar demi penyempurnaan efektivitas pelaksanaan anggaran serta kelanjutan pembangunan kemakmuran di Jawa Timur. "Saya berharap pembahasan terhadap Raperda yang dimaksud dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu," pungkasnya.

Bisnis.com, MALANG - Realisasi pendapatan negara di Wilker KPPN Malang mencapai Rp15,97 triliun sampai Februari 2026.

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan realisasi pendapatan sebesar itu mengalami penurunan sebesar 10,42% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y).

“Capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri dari Pajak Penghasilan sebesar Rp1,07 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 72,28% (y-o-y),” katanya, Senin (9/3/2026).

Pajak Pertambahan Nilai, kata dia, mencapai Rp1,56 Triliun atau tumbuh sebesar 42,12% (y-o-y). Sedangkan penerimaan Cukai menyumbang Rp12,48 Triliun turun sebesar 16,62% (y-o-y).

PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp264,85 Miliar atau 24,64% dari target ditetapkan dan mengalami pertumbuhan sebesar 12,44% bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai pelaporan wajib pajak melalui coretax atas penghasilan tahun 2025 tampaknya menunjukkan hasil dengan pertumbuhan yang signifikan pada PPh.

Namun, kata dia, penopang utama pendapatan negara di Wilker KPPN Malang yaitu penerimaaan cukim sedang tidak baik-baik saja karena serbuan rokok ilegal masih masif terjadi sehingga semakin menggerus pangsa pasar rokok legal.

Sekuat apa pun upaya peningkatan PPh, PPN, maupun PNBP, dia menegaskan, maka tidak akan mampu menutup penurunan penerimaan cukai, jika perlindungan market terhadap rokok legal tidak dilakukan penguatan.

“Penindakan dan penegakan hukum rokok ilegal sampai hulu menjadi kunci, bukan dengan menambah layer untuk mengakomodasi rokok ilegal karena hal ini tidak sesuai dengan semangat keadilan dan keseimbangan dalam berbagai kepentingan sektoral,” ucap Joko yang juga peneliti senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan bergerak melemah pekan ini. Sejumlah saham seperti MEDC, BREN, hingga TPIA menjadi pilihan.

Tim Riset Phintraco Sekuritas menjelaskan IHSG diperkirakan kembali menguji level 7.480. Jika tembus, maka IHSG berpeluang menguji support berikutnya di 7.250-7.300.

Dari global, indeks di bursa Wall Street melemah cukup signifikan pada Jumat (6/3/2026), menambah koreksi secara mingguan. Harga minyak mentah berlanjut melemah dan data tenaga kerja AS secara tak terduga mengalami penurunan.

Harga minyak WTI menguat hingga di atas level US$90/barel, sehingga membukukan penguatan mingguan terbesar sejak perdagangan minyak futures dimulai di tahun 1983.

Presiden Trump menyatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan untuk mengakhiri perang AS-Iran tanpa “penyerahan tanpa syarat” dari Iran.

Hal itu meningkatkan kecemasan investor bahwa perang akan berlangsung lebih lama dari perkiraan dan dampaknya terhadap gangguan pasokan minyak mentah berpotensi lebih lama dari estimasi sebelumnya.

Harga minyak dikhawatirkan akan berlanjut naik jika beberapa negara mengurangi atau menghentikan produksi minyaknya, meskipun Presiden Iran menyatakan tidak akan menyerang negara tetangganya lagi. Serangan Israel terhadap depot minyak Iran (7/3/2026) dikhawatirkan menambah faktor negatif.

Selain sentimen geopolitik, investor juga akan mencermati data nonfarm payrolls AS yang turun menjadi 92.000 di Februari 2026 dari 126.000 di Januari. Tingkat pengangguran naik menjadi 4,4% dari 4,3%. Di tengah potensi meningkatnya inflasi karena kenaikan harga energi, data ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi terjadinya stagflasi.

Pekan ini, investor juga akan mencermati data inflasi di AS dan China. Dari domestik, akan dirilis data IKK, retail sales dan penjualan otomotif.

Phintraco Sekuritas juga menyebut investor mencermati realisasi defisit APBN sebesar Rp135,7 triliun atau 0,53% dari PDB di Februari 2026, lebih tinggi dari tahun lalu yang sebesar 0,13%. Realisasi pendapatan negara sebesar Rp358 triliun atau 11,4% dari target APBN 2026, meningkat dari Rp317,4 triliun di Februari 2025.

Sementara itu, realisasi belanja negara Rp493,8 triliun, naik 41,9% YoY yang terutama didorong oleh program MBG, bansos, belanja pegawai, belanja kementerian/lembaga dan subsidi.

Adapun sejumlah saham yang menjadi top picks Phintraco Sekuritas pekan ini adalah WIIM, DOOH, NCKL, MEDC, BREN, dan TPIA.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Perkembangan APBD Regional Riau hingga awal Februari 2026 menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Portal DJPK, SIKRI, dan Ditjen APK dengan cut off 10 Februari 2026, realisasi pendapatan daerah tumbuh signifikan sehingga mendorong posisi APBD berada dalam kondisi surplus.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati menyampaikan bahwa realisasi pendapatan APBD telah mencapai Rp2,02 triliun atau 7,37% dari pagu yang ditetapkan.

“Realisasi pendapatan APBD sebesar Rp2.02 triliun atau 7,37% dari pagu. Realisasi pendapatan APBD tumbuh 62,70% (year-on-year) disebabkan oleh pertumbuhan PAD sebesar 304,92% (y-o-y), pendapatan transfer sebesar 35,06% (y-o-y) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (LLPDyS) sebesar 611,35% (y-o-y), sedangkan transfer antardaerah belum terdapat realisasi,” ujar Heni, Kamis (26/2/2026).

Dia menjelaskan, lonjakan pendapatan terutama ditopang peningkatan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tumbuh lebih dari tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan transfer dan LLPDyS juga mencatat kenaikan tajam.

Sementara itu, dari sisi belanja, realisasinya masih relatif rendah. Hingga periode pelaporan, belanja APBD baru terealisasi 2,76% atau sebesar Rp784,25 miliar dan masih didominasi belanja operasi.

“Belanja APBD terealisasi sebesar 2,76% yaitu Rp784,25 miliar, masih didominasi oleh belanja operasi dengan porsi 96,90%. Realisasi belanja daerah tumbuh sebesar 12,93 persen (y-o-y) yang dipengaruhi pertumbuhan pada hampir seluruh komponen belanja, seperti belanja operasi sebesar 9,85% (y-o-y), belanja modal 2.268,91% (y-o-y), dan belanja transfer sebesar 100% (y-o-y). Sedangkan belanja tidak terduga terkontraksi sebesar 99,98% (y-o-y),” jelasnya.

Dengan realisasi pendapatan yang jauh melampaui belanja pada awal tahun, APBD Riau mencatatkan surplus sebesar Rp1,23 triliun Kondisi ini berbanding terbalik dengan pagu awal yang direncanakan defisit.

“APBD Riau mengalami surplus sebesar Rp1,23 triliun. Sampai dengan Januari 2026, tercatat pembiayaan daerah sebesar Rp105,52 miliar karena penerimaan pembiayaan lebih besar dari pembayaran cicilan pokok utang,” ungkap Heni.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa data tersebut masih bersifat dinamis dan berpotensi mengalami perubahan karena masih terdapat beberapa pemerintah daerah yang transaksi keuangannya belum sepenuhnya tercatat dalam sistem pelaporan.

Secara umum, kinerja fiskal awal tahun ini mencerminkan ruang fiskal daerah yang cukup terjaga. Namun, percepatan realisasi belanja dinilai perlu terus didorong agar selaras dengan peningkatan pendapatan serta mendukung target pembangunan daerah sepanjang 2026.

Sebelumnya, realisasi APBN Regional Riau hingga 31 Januari 2026 mencatat pendapatan negara sebesar Rp2,06 triliun atau terkontraksi 11,70% secara tahunan (year on year/yoy), sementara belanja negara justru tumbuh 40,50% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Heni Kartikawati, menjelaskan kontraksi pendapatan negara terutama dipengaruhi oleh penurunan penerimaan Bea dan Cukai yang cukup dalam.

“Penurunan pendapatan negara pada awal tahun ini sangat dipengaruhi oleh penerimaan Bea Cukai yang terkontraksi 35,43% (yoy). Hal ini terutama disebabkan turunnya cukai dan bea keluar masing-masing 85,89% dan 36,14%,” ujar Heni.

Dia menambahkan, penurunan bea keluar dipicu oleh turunnya tonase ekspor serta penggunaan kolom tarif bea keluar CPO dan produk turunannya dibandingkan Januari tahun sebelumnya.

Meski demikian, penerimaan pajak menunjukkan kinerja positif. Hingga akhir Januari 2026, pendapatan pajak terealisasi sebesar Rp1,37 triliun atau tumbuh 15,42% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang masing-masing tumbuh 20,05% dan 24,31%.

Bisnis.com, MALANG — Realisasi pendapatan negara di wilayah kerja (wilker) KPPN Malang mencapai Rp8,18 triliun mengalami penurunan sebesar 14,02% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy) pada Januari 2026.

Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna mengatakan capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri atas Pajak Penghasilan sebesar Rp602,65 miliar, tumbuh sebesar 56,39% (yoy).

"Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp463,16 miliar atau turun 44,99% (yoy), sedangkan penerimaan cukai menyumbang Rp6,62 triliun turun sebesar 19,68% (yoy)," ucap Muhammad Rusna di Malang, Selasa (10/2/2026).

PNBP lainnya, kata dia, telah terealisasi sebesar Rp40,31 miliar atau 13,92% dari target ditetapkan dan mengalami pertumbuhan sebesar 6,10% bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilai penurunan penerimaan pajak ini, khususnya terkait dengan PPN, dapat disebabkan oleh penghematan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat dan belanja pemerintah daerah masih sangat terbatas.

Sedangkan penurunan penerimaan cukai lebih disebabkan oleh penurunan produksi pabrikan legal karena peredaran rokok ilegal yang terus masif di tengah masyarakat.

Penurunan produksi pabrikan rokok legal, menurut dia, akan terus terjadi jika tidak dilakukan penguatan pemberantasan rokok ilegal yang menyentuh sampai pada level pabrikannya.

Hal ini menjadi peringatan dini bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja pemberantasan rokok ilegal agar target penerimaan cukai tetap terjaga dan meningkat.

"Jika hal ini dilakukan maka bersiap saja target penerimaan cukai tidak akan tercapai pada 2026. Sekeras apapun usaha pemerintah dalam upaya peningkatan PNBP, PPN, maupun PPh tidak akan sanggup menambal penurunan penerimaan cukai jika rokok ilegal tidak diberantas," ujar Joko yang juga peneliti senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.

Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pusat yang cukup telak pada 2026.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan DBH Provinsi Jabar tahun 2026 berdasarkan Perpres Nomor 118 Tahun 2025 memeroleh anggaran senilai Rp843,09 miliar.

“Kalau tidak dipangkas [DBH Jabar] mencapai Rp2,81 triliun," katanya kepada Bisnis, Rabu (28/1/2025).

Herman menuturkan pada APBD 2026, lewat pendekatan progresif, pihaknya tetap menargetkan DBH sebesar Rp2,42 triliun. Target ini diyakini bisa diperoleh dengan memasukan kurang salur DBH yang diperoleh Pemprov sampai dengan 2023, termasuk kurang salur DBH 2024.

Secara rinci penurunan transfer ke daerah (TKD) Jawa Barat pada 2026, menurut data Bappeda Jabar, yakni DBH dari Rp2,8 T menjadi Rp843 miliar, Dana Alokasi Umum dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun, kemudian DAK fisik dari Rp276 miliar menjadi nol, terakhir DAK nonfisik dari Rp4,8 triliun terkoreksi menjadi Rp4,7 triliun.

Meski fiskal berat, Pemprov Jabar tetap menargetkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2026 dapat mencapai 5,5% sampai 6%.

Herman mengatakan proyeksi positif ini didasarkan pada capaian kuat kondisi makro ekonomi Jabar sepanjang tahun 2025.

"Insya Allah, ekonomi Jawa Barat 2026 prospektif. Kita bertumbuh pada kuartal 3 ini di angka 5,20% di atas rata-rata nasional 5,04%," katanya.

Salah satu pendorong utama optimisme ini adalah efektivitas pengelolaan anggaran daerah, di mana government spending dijaga dengan baik, ditandai dengan realisasi pendapatan dan belanja yang terbaik secara nasional.

"Realisasi pendapatan belanja juga terbaik nasional. Itu menandakan kita serius begitu ya," tegasnya.

Herman menargetkan penyerapan belanja APBD Jabar dapat mencapai di atas 95% di akhir tahun. Artinya tidak ada uang yang mengendap.

"Sekali lagi, tidak ada uang yang ngendap, tidak ada yang diendapkan. Semuanya diserap dengan baik melalui pengadaan barang dan jasa yang kemudian meluncur ke tengah-tengah masyarakat, menyerap tenaga kerja," katanya.

Sebelumnya, penurunan terbesar pada anggaran TKD pada 2026 terdapat pada DBH yang turun hingga 69,5% dari APBN 2025. Anggaran DBH tahun ini dipotong sekitar tiga kali lipatnya dari anggaran tahun sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, pagu anggaran TKD 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun atau turun 24,6% dari yang ditetapkan pada UU APBN 2025 yakni Rp919,8 triliun. Anggaran TKD tahun lalu pun sempat terdampak efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 menjadi Rp848,5 triliun.

Bisnis.com, PADANG — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat mencatat realisasi pendapatan negara di wilayah Sumbar Rp5,99 triliun sampai 30 September 2025, setara 77,86% dari target APBN tahun 2025 sebesar Rp7,68 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Sumbar Muhammad Dody Fachrudin mengatakan angka ini menunjukkan pendapatan negara di Ranah Minang tumbuh positif sebesar 15,2% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

“Total pendapatan negara yang telah diperoleh di wilayah Sumbar hingga September 2025 ini tumbuh sebesar 15,2% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Adapun Belanja Negara telah direalisasikan sebesar Rp22,55 triliun, jumlah ini terkontraksi sebesar 8,50% dibanding periode yang sama tahun 2024,” katanya, dikutip pada Kamis (29/10/2025).

Dody menjelaskan melihat secara komposisi, pendapatan negara didominasi oleh penerimaan perpajakan yang dipungut dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan porsi 74,28% atau sebesar Rp4,45 triliun.

Penerimaan pajak neto Sumbar sampai dengan September 2025 tercatat sebesar Rp2,79 triliun. Kemudian penerimaan pajak dalam negeri bruto tercatat sebesar Rp4,11 triliun, tumbuh sebesar 1,72% (year on year/YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Adapun sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tercatat sebagai penyumbang penerimaan pajak terbesar di wilayah Sumbar sebesar Rp864,06 miliar.

“Jadi pada sektor ini tumbuh negatif dibandingkan dengan tahun lalu periode yang sama,” ujarnya.

Penerimaan perpajakan luar negeri mencapai Rp1,66 triliun dan sudah melebihi target sebesar Rp411,55 miliar. Angka penerimaan perpajakan luar negeri meningkat drastis hingga 403,22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dody menyebutkan kenaikan penerimaan perpajakan luar negeri utamanya berasal dari penerimaan pajak bea keluar yang tercatat tumbuh drastis sebesar 426,4% (YoY) dengan realisasi sebesar Rp1,65 triliun, yang didorong oleh meningkatnya volume ekspor CPO dan turunannya.

Dikatakannya untuk pendapatan negara di Sumbar yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp1,54 triliun atau sudah mencapai 94,8% dari target 2025.

“Pendapatan PNBP sampai 30 September 2025 mengalami peningkatan sebesar 11,02% (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” sebutnya.

Sedangkan untuk kenaikan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang naik sebesar 21,57% (YoY), kata Dody, menjadi pendorong utama kenaikan PNBP sampai dengan akhir September 2025 dengan realisasi tercatat sebesar Rp1,13 triliun.

Bisnis.com, JABAR-- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang baik dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna Hari Jadi Ke-13 Kabupaten Pangandaran di gedung DPRD Pangandaran, Sabtu (25/10/2025).

Dia menuturkan, Pemdaprov Jabar terus berupaya mengubah pola belanja rutin agar belanja pembangunan berdampak langsung pada masyarakat. Ia mencontohkan, peningkatan signifikan pada alokasi anggaran pembangunan jalan dari sekitar Rp400 miliar menjadi Rp3,5 triliun.

“Kami hidup prihatin, tanpa pengawalan, tanpa mobil dinas, tanpa baju dinas, tanpa perjalanan dinas. Semua efisiensi itu dilakukan agar dana publik benar-benar kembali untuk rakyat,” ujar KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi.

Pada kesempatan itu, KDM juga menyinggung terkait data Bank Indonesia yang menyebut dana mengendap Pemdaprov Jabar mencapai Rp4,1 triliun. Ia menegaskan, per 17 Oktober 2025, posisi kas daerah Jawa Barat tercatat Rp2,4 triliun. Dana tersebut merupakan dana berjalan untuk kebutuhan rutin layanan publik, di antaranya pembayaran kontrak-kontrak pembangunan, sekolah, dan gaji pegawai.

“Kalau disebut mengendap, harusnya sampai tanggal 17 Oktober uang itu tidak bergerak. Namun, setiap hari ada arus masuk dan keluar. Jadi ini bukan uang mengendap,” tegasnya.

KDM menyampaikan pula bahwa tata kelola keuangan Pemdaprov Jabar telah diakui sebagai yang terbaik secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 20 Oktober 2025, di Jakarta, menyampaikan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi terbaik dalam realisasi pendapatan dan belanja daerah, dengan capaian pendapatan 73% dan belanja 66%. Pengakuan tersebut memperkuat reputasi Jawa Barat sebagai daerah dengan tata kelola keuangan terbaik nasional.

“Kami menjaga harkat dan martabat kepemimpinan daerah yang berkomitmen pada belanja pembangunan. Tidak ada penyimpangan uang negara untuk kepentingan pribadi, semua untuk rakyat,” ujar KDM.

Terkait dana transfer ke daerah (TKD), ia berharap kebijakan tersebut tidak diterapkan terhadap daerah yang telah menunjukkan kinerja baik.

“TKD boleh dikurangi kalau memang kinerja kami buruk. Tapi kalau kami sudah bekerja keras dengan pengelolaan keuangan terbaik, jangan dong ditunda,” katanya.

Ia menambahkan, jika sampai akhir 2025 Pemdaprov Jabar tetap konsisten dalam pengelolaan keuangan dan realisasi pembangunan, maka pihaknya akan menagih hak dana transfer sesuai dengan kinerja.

“Kalau kinerja kami baik, belanja baik, kemiskinan menurun, ekonomi tumbuh, maka dana transfer itu harus diberikan. Itu hak daerah,” ungkapnya.