Realisasi Pendapatan Jatim Tembus 104,65%, Kantongi Rp29,88 Triliun
Pendapatan Jatim 2025 mencapai Rp29,88 triliun, melebihi target 104,65%. Keberhasilan ini didukung PAD dan pengelolaan fiskal yang efektif.
(Bisnis.Com) 23/06/26 14:25 257329
Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi menyampaikan nota keuangan terkait rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2025.
Dirinya menyampaikan rincian struktur laporan realisasi APBD TA 2025 Pemprov Jatim, dengan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp29,88 triliun atau setara dengan 104,65% dari target semula yang ditetapkan yaitu Rp28,55 triliun.
Keberhasilan sektor pendapatan tersebut ditopang kuat oleh capaian pendapatan asli daerah (PAD) yang menyentuh nominal Rp18,44 triliun atau mencapai sebesar 107,83% dari target Rp17,10 triliun.
"Sumber PAD ini berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah," ungkap Khofifah dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (22/6/2026).
Sementara itu, pendapatan transfer yang terealisasi sepanjang TA 2025 terhitung sebesar Rp11,40 triliun atau setara 99,84%. Kemudian, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai realisasi sebanyak Rp34,41 triliun atau mencapai 122,89% dari target yang ditetapkan.
Kemudian dari sisi belanja daerah, Pemprov Jatim realisasi belanja sepanjang TA 2025 tercatat sebesar Rp31,20 triliun atau mencapai 93,82% dari total anggaran dialokasikan sebesar Rp33,25 triliun, yang terdiri atas belanja operasi Rp22,56 triliun, belanja modal Rp3,01 triliun, belanja tidak terduga Rp124,32 miliar, dan belanja transfer Rp5,50 triliun.
Kombinasi antara peningkatan pendapatan serta pengendalian belanja berdampak langsung pada penyusutan defisit anggaran. Bila dalam APBD murni defisit diperkirakan mencapai Rp4,69 triliun, realisasinya hanya sebesar Rp1,31 triliun. Artinya, terdapat selisih lebih dari Rp3,3 triliun dibandingkan dengan proyeksi awal, yang menunjukkan efektivitas pengelolaan fiskal oleh Pemprov Jatim di sepanjang tahun anggaran berjalan.
Kondisi tersebut turut memperkuat posisi kas daerah, di mana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan yang tercatat sebesar Rp3,38 triliun, serta Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir tahun berada pada nominal yang sama.
Secara keseluruhan, kesehatan fiskal Jawa Timur juga tercermin dari kekuatan neraca keuangan daerah. Hingga penghujung 2025, total aset Pemprov Jatim tercatat mencapai Rp54,11 triliun dengan nilai ekuitas sebesar Rp53,60 triliun.
Dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga mengungkapkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2025 kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK).
"Opini WTP ini merupakan raihan yang ke-15 kalinya bagi Provinsi Jawa Timur, sekaligus menandai keberhasilan mempertahankan opini tertinggi tersebut selama 11 tahun berturut-turut," ucap Khofifah.
Menurutnya, capaian ini tidak terlepas dari peran pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang menjadi mitra utama dalam pengelolaan keuangan daerah serta segenap pemangku kepentingan lain yang turut serta memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
"Ini bukti dari sinergi yang solid dengan pimpinan serta anggota DPRD Jatim dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah," ungkapnya.
Meski berhasil meraih WTP, Khofifah menegaskan pihaknya tetap berkomitmen untuk segera menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dan temuan administratif dari BPK RI dalam kerangka waktu normatif demi menjaga kualitas transparansi anggaran ke depan.
Oleh sebab itu, ia berharap Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2025 ini dapat dicermati bersama dan dibahas secara lancar demi penyempurnaan efektivitas pelaksanaan anggaran serta kelanjutan pembangunan kemakmuran di Jawa Timur. "Saya berharap pembahasan terhadap Raperda yang dimaksud dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu," pungkasnya.
#pendapatan-jatim #realisasi-pendapatan #apbd-jatim #pendapatan-daerah #pendapatan-asli-daerah #pad-jatim #pajak-daerah #retribusi-daerah #belanja-daerah #defisit-anggaran #pengelolaan-fiskal #kas-daer