Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi menyampaikan nota keuangan terkait rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2025.

Dirinya menyampaikan rincian struktur laporan realisasi APBD TA 2025 Pemprov Jatim, dengan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp29,88 triliun atau setara dengan 104,65% dari target semula yang ditetapkan yaitu Rp28,55 triliun.

Keberhasilan sektor pendapatan tersebut ditopang kuat oleh capaian pendapatan asli daerah (PAD) yang menyentuh nominal Rp18,44 triliun atau mencapai sebesar 107,83% dari target Rp17,10 triliun.

"Sumber PAD ini berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah," ungkap Khofifah dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (22/6/2026).

Sementara itu, pendapatan transfer yang terealisasi sepanjang TA 2025 terhitung sebesar Rp11,40 triliun atau setara 99,84%. Kemudian, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai realisasi sebanyak Rp34,41 triliun atau mencapai 122,89% dari target yang ditetapkan.

Kemudian dari sisi belanja daerah, Pemprov Jatim realisasi belanja sepanjang TA 2025 tercatat sebesar Rp31,20 triliun atau mencapai 93,82% dari total anggaran dialokasikan sebesar Rp33,25 triliun, yang terdiri atas belanja operasi Rp22,56 triliun, belanja modal Rp3,01 triliun, belanja tidak terduga Rp124,32 miliar, dan belanja transfer Rp5,50 triliun.

Kombinasi antara peningkatan pendapatan serta pengendalian belanja berdampak langsung pada penyusutan defisit anggaran. Bila dalam APBD murni defisit diperkirakan mencapai Rp4,69 triliun, realisasinya hanya sebesar Rp1,31 triliun. Artinya, terdapat selisih lebih dari Rp3,3 triliun dibandingkan dengan proyeksi awal, yang menunjukkan efektivitas pengelolaan fiskal oleh Pemprov Jatim di sepanjang tahun anggaran berjalan.

Kondisi tersebut turut memperkuat posisi kas daerah, di mana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan yang tercatat sebesar Rp3,38 triliun, serta Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir tahun berada pada nominal yang sama.

Secara keseluruhan, kesehatan fiskal Jawa Timur juga tercermin dari kekuatan neraca keuangan daerah. Hingga penghujung 2025, total aset Pemprov Jatim tercatat mencapai Rp54,11 triliun dengan nilai ekuitas sebesar Rp53,60 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga mengungkapkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2025 kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK).

"Opini WTP ini merupakan raihan yang ke-15 kalinya bagi Provinsi Jawa Timur, sekaligus menandai keberhasilan mempertahankan opini tertinggi tersebut selama 11 tahun berturut-turut," ucap Khofifah.

Menurutnya, capaian ini tidak terlepas dari peran pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang menjadi mitra utama dalam pengelolaan keuangan daerah serta segenap pemangku kepentingan lain yang turut serta memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

"Ini bukti dari sinergi yang solid dengan pimpinan serta anggota DPRD Jatim dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah," ungkapnya.

Meski berhasil meraih WTP, Khofifah menegaskan pihaknya tetap berkomitmen untuk segera menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dan temuan administratif dari BPK RI dalam kerangka waktu normatif demi menjaga kualitas transparansi anggaran ke depan.

Oleh sebab itu, ia berharap Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2025 ini dapat dicermati bersama dan dibahas secara lancar demi penyempurnaan efektivitas pelaksanaan anggaran serta kelanjutan pembangunan kemakmuran di Jawa Timur. "Saya berharap pembahasan terhadap Raperda yang dimaksud dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Pendapatan daerah Jawa Timur diproyeksikan sebesar Rp26,3 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Jumlah tersebut turun signifikan, sekitar Rp2,8 triliun, jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Adapun penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.

Meski demikian, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa target pembangunan harus tetap tercapai yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026.

Juru bicara Banggar DPRD Jatim, Erick Komala, menegaskan pihaknya bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyepakati adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp215 miliar setelah pembahasan.

Dengan rincian pajak daerah naik Rp171 miliar, retribusi Rp26,7 miliar, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat Rp17,3 miliar.

Total PAD tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp17,45 triliun atau sebesar 66% dari total pendapatan daerah.

Dari jumlah itu, 76% disumbang oleh pajak daerah, yang menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan karakter fiskal terkuat di Tanah Air.

Namun, politikus PSI juga menegaskan, pertumbuhan PAD yang hanya naik 2% tersebut masih di bawah level moderat, sebesar 5%.

Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan pengelolaan keuangan yang reformatif, terutama dalam pengelolaan aset dan kekayaan daerah yang dipisahkan di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Kita perlu mengubah pendekatan pengelolaan PAD, bukan hanya mengejar pajak, tapi memperbaiki aset dan BUMD agar lebih produktif," ujar Erick, Senin (17/11/2025).

Dalam laporan Banggar DPRD Jatim, TKD Provinsi Jawa Timur tahun 2026 tercatat turun sebesar 24% dibandingkan alokasi tahun 2025, atau setara dengan Rp2,8 triliun.

Penurunan ini terutama terjadi pada sektor Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Erick pun menilai bahwa hal tersebut merupakan alarm serius yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah daerah dengan menyesuaikan berbagai strategi fiskal lewat berbagai inovasi dan penggunaan anggaran secara efisien.

"Konsolidasi fiskal dari pusat menuntut kita lebih efisien dan berani berinovasi. Banggar berharap TAPD mampu mengantisipasi dampaknya pada pelayanan publik dan program prioritas," kata dia.

Banggar juga mendukung langkah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang memperjuangkan kenaikan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) dari 3% menjadi 5% karena kontribusi Jatim terhadap penerimaan cukai nasional sangat besar, mencapai Rp114,72 triliun sejak 2018.

Untuk mengatasi pendapatan yang menurun, Banggar pun menawarkan tiga rekomendasi utama. Pertama, optimalisasi digitalisasi pajak melalui pembaruan data wajib pajak dan sistem pengawasan berbasis teknologi.

Kedua, penguatan pengelolaan aset daerah oleh BPKAD, termasuk inventarisasi dan pemanfaatan aset idle melalui kerja sama terbuka dengan pihak ketiga.

Ketiga, revitalisasi BUMD agar lebih efisien dan menghasilkan dividen lebih besar. Langkah konkret yang direkomendasikan antara lain renegosiasi kontrak kerja sama strategis, evaluasi anak perusahaan BUMD yang tidak produktif, dan optimalisasi aset PT PWU serta PT PJU agar lebih kompetitif.

"BUMD jangan hanya jadi beban keuangan. Mereka harus jadi motor ekonomi daerah," tegas Erick.

Sementara itu, belanja daerah tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp27,21 triliun, yang terdiri atas belanja operasi Rp20,42 triliun, belanja modal Rp1,47 triliun, belanja tidak terduga Rp160 miliar, dan belanja transfer Rp5,15 triliun.

Dengan komposisi itu, APBD 2026 diperkirakan mengalami defisit Rp916,7 miliar, yang akan ditutup dengan pembiayaan netto dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 sebesar Rp925 miliar.

Banggar juga mengingatkan agar tren belanja operasional yang mencapai 75% dari total belanja tidak memperlebar inefisiensi struktural.

Sebaliknya, belanja modal yang justru turun hampir 50% harus diarahkan pada proyek prioritas seperti perbaikan jalan, irigasi, pelabuhan, pasar, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah tapal kuda, Madura, dan Mataraman.

Banggar juga menyoroti posisi SiLPA 2025 yang sempat mencapai Rp7,28 triliun di pertengahan tahun, menandakan masih adanya ketidakseimbangan antara penerimaan dan realisasi belanja daerah.

Erick menilai bahwa kondisi itu harus dijadikan momentum untuk menata ulang manajemen kas dan disiplin penyerapan anggaran.

"Ke depan, SiLPA jangan dijadikan sandaran untuk menutup defisit, tapi indikator efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD," ujarnya.

Banggar juga merekomendasikan agar TAPD memperkuat sistem e-Monev untuk memantau progres fisik dan keuangan proyek, memperbaiki koordinasi antar-OPD, serta memastikan realisasi kegiatan tepat waktu dan tepat mutu.