Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan akan menyalurkan uang Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai ASN, PPPK penuh waktu dan paruh waktu pada Kamis (11/3/2026).

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan keputusan pencairan dilakukan mengingat petunjuk dari pemerintah pusat soal pencairan uang THR sudah turun. Pihaknya menindaklanjuti hal tersebut dengan menyiapkan peraturan gubernur.

"Peraturan Gubernur tentang teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Ini sudah kita buatkan dan sekarang sedang dalam proses penandatanganan. Insyaallah malam ini tuntas, dan insyaallah besok mulai baik untuk PNS, PPPK paruh waktu cair,”katanya di Bandung, Rabu (11/3/2026).

Rencananya uang THR ini diberikan sekaligus dengan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan juga gaji ke-13 dengan nilai anggaran mencapai Rp433 miliar lebih.

"Untuk ASN, PPPK ada Rp433 miliar lebih yang di dalamnya ada gaji, TPP kemudian yang kedua untuk PPPK paruh waktu kita sudah siapkan Rp60,8 miliar. Ya, Kamis Insyaallah mulai pencairan," katanya.

Menurutnya, seluruh sumber pendanaan THR bagi ASN dan juga PPPK ini bersumber dari APBD Provinsi Jabar.

"Itu seluruhnya Rp433 miliar lebih dari APBD. Demikian juga yang Rp2,8 miliar untuk PPPK dari APBD. Mulai besok disalurkan. Malam ini Insyaallah tuntas," kata dia.

Herman meminta agar THR bisa digunakan ASN dengan bijak untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama untuk memenuhi kebutuhan menjelang Idul Fitri.

"Tentu ini otoritas masing-masing ASN, ya, dan PPPK paruh waktu hanya saja kami menghimbau agar dimanfaatkan dengan bijak. Tentu untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak di hari raya Idul Fitri,” tuturnya.

Dia juga meminta agar pegawai yang menerima THR tidak menggunakan uang untuk hal yang berpotensi merugikan secara pribadi, sehingga harus benar-benar disalurkan ke hal positif lainnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi mengatakan, secara prinsip tidak ada perbedaan perlakuan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik itu PNS, PPPK Penuh Waktu, dan PPPK Paruh Waktu.

"Tidak ada perbedaan. Bahkan Pemprov Jawa Barat sudah menyiapkan dana sebesar Rp60,8 miliar untuk THR PPPK Penuh Waktu," kata Dedi.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi berencana mengajukan pinjaman Rp2 triliun guna membiayai sejumlah proyek infrastruktur.

Dedi Mulyadi mengatakan pinjaman ini untuk menyelesaikan proyek pembangunan infrastruktur besar dengan masa cicilan selama dia menjabat sebagai Gubernur.

"Saya jujur saja tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp2 triliun, tetapi hanya berlaku selama saya memimpin untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang besar," katanya, dikutip pada Jumat (27/2/2026).

Selain untuk pembangunan infrastruktur, keputusan meminjam modal juga disebabkan karena adanya beban fiskal akibat berkurangnya dana transfer ke daerah hingga mencapai Rp2,458 triliun pada 2026.

"Nanti ada beberapa tempat yang kita bangun [infrastruktur] dengan biaya yang relatif lumayan, dan terus-terang saja untuk mewujudkan itu alokasi Pemda Provinsi Jawa Barat mengalami kehilangan fiskal hampir Rp3 triliun," katanya.

Mengenai infrastruktur yang akan dibangun melalui uang pinjaman, di antaranya underpass dan jembatan layang (flyover) hingga jalur Puncak Dua.

"Pemda Jawa Barat pinjam uang untuk tadi tuh Puncak dua, bikin underpass, bikin jembatan layang yang proyek-proyek besar kan itu, dan nanti ada beberapa, Cimahi tidak macet lagi karena sudah ada underpass," katanya.

Meski demikian, KDM menegaskan bahwa pinjaman modal kali ini hanya berlaku selama masa kepemimpinannya berlangsung atau hingga masa jabatannya berakhir pada tahun 2030 mendatang.

"Itu dicicilnya sampai 2030, selamasaya memimpin, tidak boleh lebih," katanya.

Sumber pinjaman modal untuk pembangunan infrastruktur dan menutupi kekurangan fiskal tahun 2026 berasal dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR).

"Dari Bank BJB," ujarnya singkat.

Selain akan membangun underpass dan jembatan layang, Dedi mengungkapkan di tahun ini pemerintah melalui bantuan pihak swasta akan melaksanakan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan anyar.

"Nanti sebentar lagi di 2027 kita tidak akan lagi mengalami kemacetan di Padalarang karena mulai April ini ada pembebasan lahan," katanya.

Ada pun pembebasan lahan untuk mengurai kemacetan dikatakan akan dimulai dari terminal Woosh melingkar ke Kota Baru Parahyangan hingga Cipatat.

"Dan nanti dibangunnya oleh Kota Baru Parahyangan, jadi saya tidak ngeluarin lagi biaya," pungkasnya.

Sekda Jabar Herman Suryatman memastikan kepada Bisnis bahwa rencana pinjaman daerah ini tengah dibahas TAPD Pemprov Jabar.

"Sedang kita kaji," ujarnya.

Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pusat yang cukup telak pada 2026.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan DBH Provinsi Jabar tahun 2026 berdasarkan Perpres Nomor 118 Tahun 2025 memeroleh anggaran senilai Rp843,09 miliar.

“Kalau tidak dipangkas [DBH Jabar] mencapai Rp2,81 triliun," katanya kepada Bisnis, Rabu (28/1/2025).

Herman menuturkan pada APBD 2026, lewat pendekatan progresif, pihaknya tetap menargetkan DBH sebesar Rp2,42 triliun. Target ini diyakini bisa diperoleh dengan memasukan kurang salur DBH yang diperoleh Pemprov sampai dengan 2023, termasuk kurang salur DBH 2024.

Secara rinci penurunan transfer ke daerah (TKD) Jawa Barat pada 2026, menurut data Bappeda Jabar, yakni DBH dari Rp2,8 T menjadi Rp843 miliar, Dana Alokasi Umum dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun, kemudian DAK fisik dari Rp276 miliar menjadi nol, terakhir DAK nonfisik dari Rp4,8 triliun terkoreksi menjadi Rp4,7 triliun.

Meski fiskal berat, Pemprov Jabar tetap menargetkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2026 dapat mencapai 5,5% sampai 6%.

Herman mengatakan proyeksi positif ini didasarkan pada capaian kuat kondisi makro ekonomi Jabar sepanjang tahun 2025.

"Insya Allah, ekonomi Jawa Barat 2026 prospektif. Kita bertumbuh pada kuartal 3 ini di angka 5,20% di atas rata-rata nasional 5,04%," katanya.

Salah satu pendorong utama optimisme ini adalah efektivitas pengelolaan anggaran daerah, di mana government spending dijaga dengan baik, ditandai dengan realisasi pendapatan dan belanja yang terbaik secara nasional.

"Realisasi pendapatan belanja juga terbaik nasional. Itu menandakan kita serius begitu ya," tegasnya.

Herman menargetkan penyerapan belanja APBD Jabar dapat mencapai di atas 95% di akhir tahun. Artinya tidak ada uang yang mengendap.

"Sekali lagi, tidak ada uang yang ngendap, tidak ada yang diendapkan. Semuanya diserap dengan baik melalui pengadaan barang dan jasa yang kemudian meluncur ke tengah-tengah masyarakat, menyerap tenaga kerja," katanya.

Sebelumnya, penurunan terbesar pada anggaran TKD pada 2026 terdapat pada DBH yang turun hingga 69,5% dari APBN 2025. Anggaran DBH tahun ini dipotong sekitar tiga kali lipatnya dari anggaran tahun sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, pagu anggaran TKD 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun atau turun 24,6% dari yang ditetapkan pada UU APBN 2025 yakni Rp919,8 triliun. Anggaran TKD tahun lalu pun sempat terdampak efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 menjadi Rp848,5 triliun.

Bisnis.com, BANDUNG — Bandara Kertajati di Jawa Barat diusulkan sepenuhnya dimiliki pemerintah pusat setelah pemerintah Jawa Barat mengangkat 'bendera putih' dalam pengelolaan kawasan pertumbuhan baru ini.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terus-terusan dibelanjakan untuk pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati hingga Masjid Raya Al Jabbar membuat keuangan daerah sulit.

Sosok yang akrab disapa Kang Dedi atau KDM itu mengatakan pada awalnya Pemda Jawa Barat berharap mendapatkan benefit komersial dari keberadaan Bandara Kertajati. Berbagai langkah untuk meramaikan bandara juga dilakukan namun tidak berhasil. Dia mencontohkan langkah umrah dari Kertajati yang harus mengandalkan aparatur sipil negara (ASN) Jawa Barat, akan tetapi kebijakan itu tidak wajib.

“Kita jujur-jujuran aja. Kita dorong umrah mau di Kertajati, Garuda mau terbang di sana, tapi kan harus ngerahin ASN. Saya jujur aja walaupun nama saya, gambar saya dipasang, saya enggak setuju, Pak.Kenapa enggak setuju? Pola-pola itu tidak akan melahirkan aspek benefit komersial,” katanya dikutip Rabu (14/1/2025).

Menurutnya program umrah ASN yang digagas oleh Bandara Kertajati tidak berkelanjutan karena tidak akan melahirkan aspek komersial. Bahkan upaya ini akan terus menggerus APBD Jabar.

“Bayangin umrah tiap hari, haji tiap hari, tapi kan kita paksa-paksa juga. Terus problem saya itu adalah kita selalu ingin ngandalin APBD untuk nombokin nomnombokin. Enggak bisa. APBD bukan untuk itu. APBD untuk menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat,” tuturnya.

KDM menilai APBD diperuntukan untuk melayani kebutuhan dasar warga seperti membangun rumah sakit, dan layanan punlik yang lain. Mengongkosi bandara menurutnya harusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"APBD itu harus pendidikannya baik, layanan kesehatannya baik. APBD itu harusnya bikin rumah sakit yang mewah, layanan publik langsung," katanya.

Dia mengakui jika ide membangun bandara awalnya adalah gagasan yang luar biasa. Bahkan KDM mengakui pula jika ke depan keberadaan bandara ini bisa memberikan benefit yang luar biasa bagi Jawa Barat. Apalagi kawasan tersebut ditopang oleh konektifitas tol hingga Pelabuhan Patimban.

“Itu wow banget ya, cuma diperlukan modal yang secara terus-menerus terus kan. Gitu loh. Dari sisi aspek kepentingan jangka panjangnya hebat. Nah, modal yang terus-menerus seperti itu semestinya dipegang oleh pemerintah pusat bukan provinsi,” tuturnya.

Pemprov Jabar sendiri setiap tahun harus menganggarkan operasional Al Jabar sebesar Rp45 miliar, kemudian melunasi cicilan hutang PEN sebesar Rp600 miliar, ditambah menyuntik Kertajati Rp100 miliar. Menurutnya, jika APBD Jabar sebesar Rp745 miliar itu tidak lagi dibebani Kertajati, dia pastikan infrastruktur dasar akan bisa lebih ditingkatkan.

Ia menyebut opsi menyerahkan saham Kertajati pada pusat dengan wacana tukar guling dengan Bandara Husein Sastranegara. “Makanya kita saya mau usulin Kertajati itu tuker aja kan kalaupun dikelola pemerintah pusat kan benefitnya tetap Majalengka yang dapat. Ini mah ini daripada (APBD) ngos-ngosan,” katanya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi menilai dana APBD yang terus-terusan menganggarkan untuk pengelolaan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati hingga Masjid Raya Al Jabbar membuat fiskal daerah berat.

Dedi Mulyadi mengatakan upaya mendapatkan benefit komersial dari keberadaan Bandara Kertajati masih jauh dari harapan, pada perjalanannya langkah untuk meramaikan bandara ini tidak bisa terus menerus dilakukan pihaknya. Dia menunjuk langkah umroh dari Kertajati yang harus mengandalkan aparatur sipil negara (ASN) Jawa Barat tidak bisa menjadi hal yang wajib.

“Kita jujur-jujuran aja. Kita dorong umrah mau di Kertajati, Garuda mau terbang di sana, tapi kan harus ngerahin ASN. Saya jujur aja walaupun nama saya, gambar saya dipasang, saya tidak setuju, kenapa enggak setuju? Pola-pola itu tidak akan melahirkan aspek benefit komersial,” katanya dikutip Rabu (14/1/2025).

Menurutnya gubernur tidak boleh mendorong ASN mengikuti program umroh yang digagas oleh Bandara Kertajati secara berturut-berturut karena tidak akan melahirkan keuntungan komersial. Bahkan upaya ini akan terus menggerus APBD Jabar.

“Bayangin umrah tiap hari, haji tiap hari tapi kan kita paksa-paksa juga nanti kita jebol terus kan. Terus problem saya itu adalah kita selalu ingin ngandalin APBD untuk nombokin. Tidak bisa. APBD bukan untuk itu. APBD untuk menyelesaikan kebutuhan dasar masyarakat,” tuturnya.

KDM—panggilan akrabnya menilai APBD peruntukannya untuk melayani kebutuhan dasar warga seperti membangun rumah sakit, dan layanan publik yang lain. Mengongkosi bandara menurutnya harusnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. "APBD itu harus pendidikannya baik, layanan kesehatannya baik. APBD itu harusnya bikin rumah sakit yang mewah, layanan publik langsung," katanya.

Dia mengakui jika ide membangun bandara awalnya adalah gagasan yang luar biasa. Bahkan jujur KDM mengakui pula jika ke depan keberadaan bandara ini bisa memberikan benefit yang luar biasa bagi Jawa Barat terlebih kawasan tersebut ditopang oleh konektivitas tol hingga Pelabuhan Patimban.

“Itu wow banget ya, cuma diperlukan modal yang secara terus-menerus terus kan gitu loh dari sisi aspek kepentingan jangka panjangnya hebat. Nah, modal yang terus-menerus seperti itu semestinya dipegang oleh pemerintah pusat bukan provinsi,” tuturnya.

Pemprov Jabar sendiri setiap tahun harus menganggarkan operasional Al Jabar sebesar Rp45 miliar, kemudian melunasi cicilan utang PEN sebesar Rp600 miliar, ditambah menyuntik Kertajati Rp 100 miliar. Menurutnya jika APBD Jabar yang mencapai Rp37 triliun tidak dibebani hal ini, dia pastikan infrastruktur seperti jalan akan bisa lebih istimewa.

Karena itu opsi menyerahkan saham Kertajati pada pusat dengan wacana tukar guling dengan Bandara Husein Sastranegara dia munculkan. “Makanya kita saya mau usulin Kertajati itu tuker aja kan kalaupun dikelola pemerintah pusat kan benefitnya tetap Majalengka yang dapat. Ini mah ini daripada (APBD) ngos-ngosan,” katanya

Bisnis.com,BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengklaim program-program yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga habis dan tersisa Rp500.000 bukanlah kebijakan populis.
"Hari ini ada wacana yang dikembangkan bahwa Gubernur Jawa Barat sangat ambisius terhadap program populis. Padahal yang kita kerjakan, yang kita selesaikan hari ini adalah kebutuhan dasar masyarakat dan itu layanan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah," kata Dedi, Jumat (9/1/2026).

Ia menyebut belanja APBD hingga optimal seperti pembangunan sekolah merupakan kewajiban pemerintah daerah. Akses pendidikan harus dipastikan hingga tingkat SMA dan SMK agar tidak terus memicu persoalan saat penerimaan siswa baru.
"Kalau pemerintah provinsi tidak bangun sekolah, nanti teriak-teriak ketika penerimaan siswa baru karena ruang kelasnya tidak cukup," katanya.
Selain pendidikan, ia menyebut belanja APBD ditujukan untuk pemenuhan layanan kesehatan sebagai kebutuhan mendesak. Menurutnya Puskesmas dengan rumah sakit harus terkoneksi untuk memudahkan pelaksanaan layanan.
Pihaknya juga menyinggung persoalan warga yang belum memiliki akses listrik akibat kemiskinan. Kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan terus terjadi.
"Kemudian kalau ada rakyat Jawa Barat ratusan ribu yang tidak punya jaringan listrik karena kemiskinan, lantas kita membiarkan Indonesia merdeka 80 tahun warganya tidak punya listrik. Itu kan pemerintah yang abai dan kita ingin menyelesaikannya," tuturnya.
Pembangunan irigasi, normalisasi sungai, serta perbaikan jalan juga ditegaskan sebagai kebutuhan dasar. Infrastruktur harus dibangun secara menyeluruh dan berkualitas.
"Kalau kita membangun jaringan jalan yang baik, tidak tambal-tambalan, tapi langsung di-hotmix, di beton, dilengkapi oleh penerangan jalan umum, membuat drainase, itu adalah kebutuhan dasar," kata Dedi
Dedi pun mengajak masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan dan mendukung pemenuhan kebutuhan dasar warga Jawa Barat.
"Pemimpin adalah menyelesaikan seluruh problem masyarakat agar minimal kebutuhan dasarnya terselesaikan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan Bisnis, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) APBD 2025 hanya Rp500.000, dan diklaim menunjukkan belanja daerah efektif. Minimnya silpa disebut sebagai optimalisasi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, sekaligus lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata mencapai sekitar Rp1 triliun.

Meski demikian, masih terdapat belanja pembangunan 2025 yang belum terbayarkan senilai Rp621 miliar dan akan dilunasi pada 2026. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan ketersediaan dana seiring adanya pemasukan kas daerah sekitar Rp2 triliun pada Januari 2026, meski sebagian digunakan untuk belanja rutin. Ia menambahkan, tunda bayar terjadi akibat dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang tidak sepenuhnya disalurkan pada 2025

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyebutkan masih terdapat belanja pembangunan tahun 2025 yang belum dibayarkan senilai Rp 621 miliar. Kondisi tersebut disebabkan oleh pemerintah pusat.

Terkait adanya belanja pembangunan yang belum dibayarkan, Dedi menjelaskan hal itu dipicu oleh berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat pada 2025.

“Dari pemerintah pusat, dana bagi hasil tidak disalurkan hampir Rp 400 miliar. Andaikan uang ini disalurkan, maka tidak akan ada potensi tunda bayar,” ujar Dedi dalam keterangan di Bandung, Rabu.

Meski demikian, Dedi memastikan kekurangan pembayaran dalam belanja pembangunan tersebut akan diselesaikan pada 2026. Pada Januari 2026, akan ada pemasukan ke kas daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 2 triliun.

Dari Rp 2 triliun tersebut, dana akan digunakan untuk belanja gaji, tunjangan penghasilan pegawai, dan kebutuhan lainnya sehingga menyisakan dana sekitar Rp 800 miliar di kas daerah. Dengan demikian, dipastikan tersedia dana untuk membayarkan belanja pembangunan yang belum terbayar pada 2025.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil melaksanakan belanja secara efektif sehingga sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) pada APBD 2025 hanya sebesar Rp 500.000.

Herman mengatakan minimnya silpa tersebut menandakan APBD telah dipergunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat. Menurut dia, keuangan daerah merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Artinya, uang yang dikelola benar-benar didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan di kabupaten dan kota, dengan catatan penggunaan APBD tetap akuntabel,” ujar Herman.

Kondisi silpa APBD 2025 tersebut, lanjut Herman, lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata mencapai sekitar Rp 1 triliun.

Herman berharap pemanfaatan APBD yang maksimal untuk kebutuhan masyarakat dapat mempercepat terwujudnya Jawa Barat istimewa. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tunggakan belanja pembangunan Jawa Barat pada 2025 sekitar Rp 621 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) atau Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menjadi sorotan menyusul pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengaku enggan membiayai operasional bandara tersebut. Pihak Angkasa Pura Indonesia (API) atau InJourney Airports selaku pengelola merespons pernyataan itu dengan menekankan bahwa pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap operasional Bandara Kertajati telah diatur dalam kesepakatan.

Corporate Secretary Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports, Arie Ahsan, mengatakan PT BIJB memang mengajukan permohonan setoran modal sebesar Rp 100 miliar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku pemegang saham. Setoran modal dalam bentuk uang tersebut digunakan oleh PT BIJB, salah satunya untuk kebutuhan operasional bandara.

Ia menyebutkan, penyetoran modal tersebut juga selaras dengan komitmen pengoperasian bandara, khususnya dalam aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan.

“Respons API selaku salah satu pemegang saham di PT BIJB terhadap setoran modal dimaksud pada prinsipnya juga merupakan hal yang sudah diatur dalam shareholders agreement,” kata Arie kepada Republika, Rabu (7/1/2026).

Saat disinggung mengenai pernyataan Dedi Mulyadi yang menyatakan keberatan membiayai Bandara Kertajati karena dinilai tidak memberikan hasil, bahkan muncul opsi untuk menyetop operasional bandara, Arie menegaskan perlunya pembahasan lebih lanjut.

“Mengenai hal tersebut tentunya harus dilakukan pembahasan bersama seluruh pemegang saham agar konsekuensi dari keputusan itu tidak menimbulkan persoalan lain,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Dedi Mulyadi mengeluhkan anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terus digunakan untuk membiayai operasional Bandara Internasional Kertajati. Padahal, bandara tersebut saat ini hanya melayani satu penerbangan.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan sejumlah strategi untuk dapat mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp30,1 triliun. Salah satunya, dengan cara optimalisasi aset daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Dedi Mulyadi mengatakan, Pemdaprov Jabar akan menggabungkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar postur kelembagaan menjadi ideal.

Selain itu, Pemdaprov Jabar bakal mengelola langsung aset-aset strategis daerah dan menegosiasi ulang berbagai lembaga bisnis. Peningkatan pendapatan juga diupayakan dengan cara memperkuat lobi ke pemerintah pusat agar mendapat stimulus dan dana transfer yang proporsional.

"Stimulus dana khusus dari pusat itu wajib bagi Jabar karena dengan jumlah penduduk besar, Jabar menjadi penentu keberhasilan nasional," kata Dedi, dikutip Selasa (2/12/2025).

Tak hanya terkait dana transfer, lobi ke pemerintah pusat dilakukan terkait pemotongan dana bagi hasil sebesar Rp600 miliar per tahun.

Dikatakan Dedi, pendapatan yang terkumpul dalam APBD 2026 akan diprioritaskan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, di antaranya infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, penanganan bencana dan sosial, hingga penerangan jalan umum (PJU) serta pemasangan gratis listrik bagi masyarakat kurang mampu.

"Anggaran infrastruktur jalan mencapai Rp4,8 triliun, kemudian pembangunan unit sekolah baru mencapai Rp500 miliar, anggaran untuk PJU Rp473 miliar dan pemasangan gratis listrik bagi masyarakat miskin Rp78 miliar," jelasnya.

Ada beberapa infrastruktur yang diprioritaskan dibangun untuk mengatasi kemacetan parah, yaitu di Bekasi, Karawang Barat, Cimahi dan Bogor.

"Di Bekasi misalnya, harus segera dibangun jembatan layang Bulak Kapal, di Karawang Barat harus ada jembatan di atas jalan nasional untuk atasi bottleneck, di Cimahi pembangunan underpass Gatot Subroto, lalu di Padalarang harus segera ada pembebasan lahan guna akses pembangunan stasiun KA cepat di Kota Baru Parahyangan dan terakhir di Bogor, yaitu pembangunan lanjutan jalur Puncak 2," jelas Dedi.

Pemdaprov Jabar juga akan fokus membangun langsung jalan desa menggunakan beton pada 2026. Dengan menggunakan tenaga masyarakat desa, pembangunan jalan desa bakal memperkuat ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja.

Dikatakan Dedi, Jabar bergerak dengan visi yang jelas, yaitu menghadirkan pembangunan yang merata, modern, dan berkelanjutan.

"Ini akan kita lakukan mulai 2026, membangun langsung jalan beton dengan sistem swakelola," ujar Dedi Mulyadi.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat merespon surat dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dalam surat bernomor S-662/MK.08/2025 itu, Menkeu Purbaya memberikan empat poin instruktuksi salah satunya yaitu, memanfaatkan dana simpanan di perbankan untuk mendukung program dan proyek daerah.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan beberapa upaya sebelumnya sudah dilakukan Pemprov Jabar. Saat ini, pemerintah tengah membuat Satgas khusus untuk mengoptimalkan pendapatan dan belanja daerah.

"Saat ini, kami tengah menyiapkan Satgas khusus untuk nongkrongin tiap hari, tiap minggu. Ini semata-mata untuk memastikan pendapatan daerah optimal, belanja daerah optimal sehingga berdampak terhadap perekonomian daerah," ujar Herman, Selasa (11/11/2025).

Salah satu variabel dalam laju pertumbuhan ekonomi ini yaitu government spending atau belanja pemerintah. Hal tersebut dipastikan Herman akan dimaksimalkan sesuai dengan arahan dari Kementerian Keuangan.

"Karena kalau belanja daerahnya cepat cair dibelanjakan, pasti ada serapan tenaga kerja, ada pembelian barang, jasa, dan lain sebagainya. Ini kan memutarkan roda perekonomian," jelasnya.

Herman menjelaskan, secara umum ada empat laju pertumbuhan ekonomi, yaitu government spending, belanja pemerintah, consumption, konsumsi masyarakat, investment, investasi, dan ekspor-impor.

"Semuanya kami tongkrongin,government spending alhamdulillah, kami terdepan terus nih. Ya setiap dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri kami terdepan karena memang serius sih. Bahkan super serius, bukan serius lagi, super serius," jelasnya.

Dalam instruksi Kemenkeu juga terdapat poin yang meminta pemerintah daerah melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan belanja APBD serta pengelolaan dana daerah hingga akhir 2025. Herman menyatakan, hal itu dilakukan setiap bulan.

"Evaluasinya bukan hanya bulanan, mingguan, sampai harian. Kan RKUD aja rekening kas umum daerah sama Pak Gubernur kan dipublikasikan tiap hari. Per hari kemarin Rp2,7 triliun. Itu dinamis bukan berarti uangnya disimpan, diendapkan enggak, enggak ada pengendapan uang. Yang ada adalah itu tadi akselerasi. Uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar. Dinamis terus," jelasnya.

Herman memastikan Pemprov Jabar saat ini tengah gencar melakukan pembangunan dengan memaksimalkan belanja dari APBD. Berdasarkan data, Senin (10/11/2025) pendapatan daerah Jawa Barat saat ini sudah menembus 81,22%.

Sementara itu, realisasi pendapatan dari volume APBD Rp32 triliun 2025, sudah mencapai kurang lebih Rp25,4 triliun. Adapun dari sisi belanja daerahnya sudah di angka Rp23,2 triliun atau ekuivalen dengan 72,67 persen.

"Sekali lagi, pendapatan daerah 81,22 persen, sementara belanja daerahnya realisasi per hari kemarin 72,67 persen, dan kami pacu terus ya agar realisasinya bisa optimal. Kan Pak Gubernur mengharapkan ya semaksimal mungkin di akhir tahun ya sampai 100 persen APBD bisa kita serap," katanya.