Bisnis.com, JAKARTA — Hakim anggota, Andi Saputra menyatakan dissenting opinion dalam vonis eks Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus Chromebook.

Andi merupakan satu dari empat majelis hakim yang menyatakan dissenting opinion. Andi dalam kesimpulannya menilai selama persidangan berlangsung, belum ada barang bukti yang meyakinkan yang menjerat Nadiem dalam perkara ini.

"Bahwa tidak cukup alat bukti yang meyakinkan atau setidak-tidaknya meragukan karena tidak disertai persesuaian dan kausalitas alat bukti yang terang benderang," ujar Andi di sidang putusan Nadiem, Selasa (30/6/2026).

Dia menilai, Nadiem pun tidak terbukti memiliki niat jahat atau perbuatan jahat yang mengindikasikan atau indikasi antara konflik kepentingan dengan kejahatan korporasi.

Lebih jauh, Andi mengemukakan dalam duduk perkara kasus Chromebook mulai dari, pengadaan laptop, adanya kerugian negara dengan penambahan modal saham Google ke PT GoTo merupakan peristiwa yang tidak ada hubungannya.

"Adalah tiga peristiwa yang tidak mempunyai kausalitas kuat atau hubungan sebab akibat, setidak-tidaknya bukan karena adanya perbuatan jahat, konflik kepentingan, atau perdagangan pengaruh dari terdakwa," imbuhnya.

Oleh sebab itu, Andi menyatakan Nadiem Makarim secara meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer maupun subsider penuntut umum.

"Maka terdakwa Nadiem Anwar Makarim haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut," pungkasnya.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim telah divonis selama 10 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan subsider 190 hari.

Selain pidana badan, Nadiem juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar dalam perkara ini. Namun, apabila Nadiem tidak sanggup membayar uang pengganti maka diganti dengan penjara lima tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) menyatakan kerugian negara yang disebabkan Nadiem Makarim dalam kasus Chromebook mencapai Rp1,56 triliun selama periode 2020-2022.

Hakim anggota Mardiantos mengatakan kerugian keuangan negara itu merupakan kesimpulan dari hasil audit BPKP dalam laporan kerugian negara kasus Chromebook.

"Majelis hakim berkesimpulan bahwa hasil audit BPKP sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian negara yang menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.567.888.662.716,74 adalah valid," ujar Mardiantos.

Dia menambahkan, metode perhitungan kerugian negara ini dilakukan dengan menghitung selisih antara realisasi pembayaran antara realisasi pembayaran neto dengan nilai wajar yang seharusnya dibayar oleh negara.

Secara terperinci, kerugian negara pada 2020 dihitung dari pengadaan 107.040 unit laptop Chromebook dengan pembayaran netto Rp554 miliar. Namun, nilai wajarnya sebesar Rp426 miliar.

Alhasil, ada selisih yang dihitung menjadi kerugian negara untuk tahun 2020 adalah Rp127,9 miliar. Sementara pada 2021, pengadaan 494.647 unit laptop Chromebook memiliki selisih Rp544,5 miliar

Kemudian, pada anggaran 2022, pemerintah telah mengadakan 597.640 unit laptop Chromebook dengan selisih antara pembayaran netto dengan nilai wajarnya mencapai Rp 895,3 miliar.

"Menimbang bahwa dengan demikian total kerugian keuangan negara atas pengadaan keseluruhan 1.199.327 unit selama tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022 adalah Rp1,56 triliun," imbuhnya.

Adapun, Mardiantos menyatakan bahwa kerugian negara ini merupakan angka kerugian secara nyata yang disebabkan oleh penyalahgunaan kewenangan Nadiem Makarim.

"Kerugian tersebut bersifat nyata dan pasti telah terjadi, memiliki hubungan sebab akibat langsung dengan penyalahgunaan kewenangan terdakwa dan jumlahnya didukung dokumen dokumen yang dapat diverifikasi untuk setiap variabel perhitungan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim yang mengadili perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, dipimpin oleh hakim karier Purwanto S. Abdullah sebagai hakim ketua.

Purwanto merupakan hakim karier yang telah menangani perkara tindak pidana korupsi selama lebih dari satu dekade. Berdasarkan informasi resmi yang dihimpun dari profil pengadilan dan rekam jejak peradilan, Purwanto memulai karier sebagai hakim pada 2001 di Pengadilan Negeri Kendari sebelum bertugas di sejumlah pengadilan di kawasan Indonesia timur.

Ia memperoleh sertifikasi sebagai hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) pada Juni 2009 setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Tipikor Angkatan VI. Sertifikasi tersebut menjadi syarat bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara korupsi di pengadilan tipikor.

Sebelum bertugas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Purwanto juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parigi, Sulawesi Tengah, pada 2023.

Dalam persidangan perkara Nadiem, Purwanto menjadi sorotan karena beberapa kali menunjukkan ketegasan dalam memimpin jalannya sidang. Salah satunya ketika menegur personel TNI yang berjaga di ruang sidang agar tidak mengganggu independensi proses peradilan. Ia juga tetap melanjutkan persidangan meski sempat terjadi perdebatan antara jaksa penuntut umum dan tim penasihat hukum terkait kehadiran saksi.

Majelis hakim yang dipimpin Purwanto beranggotakan Eryusman, hakim karier yang memperoleh sertifikasi hakim tipikor pada 2019 dan pernah menangani sejumlah perkara besar, serta Mardiantos, hakim ad hoc tindak pidana korupsi yang ditunjuk untuk memeriksa perkara tersebut.

Perkara yang dipimpin Purwanto merupakan salah satu perkara korupsi dengan perhatian publik terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Sidang terhadap Nadiem berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan perangkat Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek pada periode 2020–2022. Putusan perkara dijadwalkan dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono mendorong percepatan transformasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, agar mampu masuk jajaran 10 bandara terbaik dunia pada 2029.

Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan di Jakarta, Kamis, Agus Harimurti Yudhoyono yang akrab disapa AHY menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu dari sepuluh bandara terbaik dunia pada 2029.

"Beberapa bulan yang lalu kita membahas tentang semangat kita untuk menjadikan Bandara Soekarno-Hatta sebagai top 10. 10 bandara terbaik di dunia pada tahun 2029. Dan tentu harus diikuti dengan penguatan aksesibilitasnya," kata AHY saat membuka rapat tersebut.

Ia mengatakan target tersebut membutuhkan langkah konkret dan kolaborasi lintas sektor agar peningkatan kualitas layanan, infrastruktur, dan pengelolaan bandara dapat berjalan secara berkesinambungan dan terukur.

Menurut AHY, semangat menjadikan Bandara Soekarno-Hatta sebagai bandara kelas dunia telah dibahas sejak rapat koordinasi yang digelar di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada Januari 2025.

Ia menilai Bandara Internasional Soekarno-Hatta memiliki modal kuat untuk mencapai target tersebut karena kualitas layanan dan peringkatnya terus mengalami peningkatan dibandingkan sejumlah bandara internasional lainnya.

Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah meminta Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan slot penerbangan serta berbagai aspek operasional kebandarudaraan lainnya.

Selain itu, ia mengatakan pemerintah juga mendorong penyusunan regulasi yang memberikan kewenangan lebih luas kepada operator bandara guna meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas pengelolaan layanan penerbangan nasional.

AHY menyebut pemerintah turut mengkaji penguatan konektivitas dan penerapan kebijakan antarmoda agar akses menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta semakin mudah, cepat, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa.

Upaya transformasi tersebut juga mencakup peningkatan kualitas infrastruktur bandara yang dilakukan melalui Angkasa Pura Indonesia (Injourney Airports) sebagai operator utama pengelola Bandara Soekarno-Hatta saat ini.

Pengelolaan berbasis digital terus diperkuat, termasuk integrasi berbagai sistem pelaporan dan deklarasi guna meningkatkan efisiensi layanan serta pengalaman pengguna di lingkungan bandara internasional tersebut.

AHY mengaku optimistis langkah yang sedang berjalan akan mempercepat transformasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi hub penerbangan berstandar global yang mampu bersaing dengan bandara terbaik dunia lainnya.

Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) menempati peringkat ke-22 dalam daftar bandara terbaik di dunia (World's Top 100 Airports) versi Skytrax pada tahun 2026.

"Tahun 2022 Bandara Soekarno-Hatta itu peringkat 51 dunia. Dan secara bertahap secara gradual semakin kecil peringkatnya. Dan kita sekarang di tahun 2026 di peringkat 22," kata AHY.

"Sedangkan proyeksi kita di 2027, 2028, 2029 kenapa tidak kita punya ambisi untuk kita masuk ke 10 besar. Dan saya pikir ini feasible, bukan sesuatu yang terlalu jauh dari jangkauan kita," katanya menambahkan.

Adapun Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang digelar Kemenko Infra turut dihadiri Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Perhubungan Suntana dan pejabat lainnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SEMARANG - ASUS melaporkan peningkatan pangsa pasar pada Kuartal I/2026. Aldi Ramadiansyah, Commercial Product Marketing Asus Indonesia, mengklaim bahwa sepanjang tahun 2025 perusahaan teknologi asal Taiwan itu mencatat pertumbuhan penjualan di Indonesia sebesar 117% (year-on-year/YoY).

Kondisi itu berbanding terbalik dengan iklim industri yang masih terguncang oleh kelangkaan cip dan kenaikan harga komponen komputer di tingkat global.

Aldi menyebut kehadiran ASUS Business sebagai lini penjualan produk business-to-business (B2B) dan komersial menjadi salah satu alasan kenaikan penjualan ASUS.

Lini penjualan itu pertama diperkenalkan pada 2019 dan terus mencatatkan peningkatan pangsa pasar. Dari peringkat 6 di tahun 2024, ke peringkat 4 di tahun 2025.

"Kami men-track performance-nya, pada Kuartal I/2026, kami mencatat peningkatan marketshare. Sekarang sudah di 17% dan secara ranking sudah menduduki peringkat 3. Semoga kita bisa mengamankan posisi nomor 1 di 2027 pada pasar laptop bisnis di Indonesia," tutur Aldi dalam acara yang digelar di Kota Semarang pada Rabu (24/6/2026).

Muhammad Firman, Head of Corporate Communications ASUS Indonesia, menjelaskan bahwa keberadaan ASUS Business merupakan strategi perusahaan untuk menjangkau lebih banyak konsumen di tengah disrupsi pada sektor teknologi informasi.

Perkembangan Akal Imitasi (AI) atau kecerdasan buatan telah mengubah peta rantai pasok di tingkat dunia.

"Di saat kita sedang gencar-gencarnya menerapkan teknologi AI di laptop dan juga PC, sementara di sisi produsen semikonduktor, semuanya lebih fokus untuk memasok kebutuhan data center. Jadi shortage untuk komponen itu berpengaruh terhadap ketersediaan produk," jelas Firman.

Imbasnya, Firman menyebut terjadi kenaikan harga produk sebesar 50% (yoy) akibat kelangkaan komponen, khususnya chip. Kondisi tersebut diprediksi masih akan berlanjut dan diproyeksikan bisa semakin mengerek harga produk hingga 170% dibanding harga normal.

Konsumen di entry level menjadi segmen yang paling berdampak dari kenaikan harga tersebut. Firman menyebut, sepanjang tahun 2025, ada penurunan penjualan sebesar 20-30% pada segmen entry level. Sebaliknya, pada segmen flagship dan B2B, dampak tersebut justru tidak banyak terasa.

Prospek pada segmen konsumen flagship dan B2B itulah yang coba digarap oleh ASUS Business. Firman menyampaikan bahwa meskipun terjadi kenaikan harga, namun segmen tersebut relatif resilien karena sudah memiliki anggaran yang ditetapkan sejak tahun sebelumnya.
"Kita tidak bisa melawan kondisi yang terjadi, jadi yang kami ubah adalah fokusnya. Kalau sebelumnya kita fokus ke entry yang sensitif tadi, maka sekarang kita lebih fokus ke B2B, segmen komersial, atau mereka yang punya kebutuhan untuk ekspansi bisnisnya. Kami coba perkenalkan dengan Asus Business Series," jelas Firman.

Firman mengaku optimistis ASUS ExpertBook Ultra yang menjadi produk flagship pada kelas B2B bisa menjangkau pasar yang lebih luas.

Dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40% serta beragam fitur dan teknologi mutakhir yang dibenamkan, Firman menyebut ASUS Indonesia siap untuk mempertahankan kinerja positif yang berhasil diraih pada tahun sebelumnya.

"Kami ingin membuktikan apakah produk ini sesuai dengan tagline yang kami bawa, yaitu Flagship of the Industry. period," imbuhnya.

Bos PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) Michael Steven akhirnya dipulangkan ke Indonesia setelah ditangkap di Maroko usai menjadi buronan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan penggelapan dana nasabah asuransi.

Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri menyebut Michael Steven sebelumnya ditangkap otoritas Maroko pada 12 Maret 2026 berdasarkan permintaan Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia.

Setelah proses hukum berjalan, Pemerintah Maroko mengabulkan permohonan ekstradisi yang diajukan Indonesia pada 12 Juni 2026.

Sekretaris NCB Hubinter Polri Brigjen Untung Widyatmoko mengatakan Michael kemudian resmi diserahkan oleh Kerajaan Maroko kepada Hubinter Polri pada Sabtu (20/6) dan langsung dibawa ke Indonesia sehari setelahnya.

"Polri berkomitmen untuk terus memburu serta membawa kembali para buronan yang melarikan diri ke luar negeri guna mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum," kata Untung dalam keterangannya.

Michael merupakan satu dari lima tersangka dalam perkara yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.

Dalam kasus tersebut, para tersangka diduga menginvestasikan premi produk asuransi K-LITA (Kresna Link Investa) dan PIK (Protekto Investa Kresna) ke saham atau efek terafiliasi melebihi ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, para tersangka juga diduga tidak menyampaikan perkembangan investasi maupun nilai aktiva bersih kepada pemegang polis. Akibatnya, investor disebut mengalami kerugian sekitar Rp337,4 miliar.

Dalam perkara itu, para tersangka dijerat Pasal 103 juncto Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP, serta Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Lantas, siapa sosok Michael Steven?

Nama Michael Steven bukan sosok baru di industri jasa keuangan Indonesia.

Melansir berbagai sumber, ia dikenal sebagai pendiri PT Kresna Graha Investama Tbk (KREN), perusahaan yang berdiri pada 1999 dan bergerak di bidang manajemen investasi, perantara perdagangan efek, serta penjamin emisi efek.

Perusahaan tersebut kemudian berganti nama menjadi PT Quantum Clovera Investama Tbk setelah OJK mencabut izin usaha anak perusahaannya, Kresna Life. Pergantian nama disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Juni 2023.

Michael juga diketahui sebagai pemilik manfaat terakhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management.

Dalam sejumlah proses hukum yang berjalan, ia disebut melakukan intervensi terhadap kontrak pengelolaan dana perusahaan untuk kepentingan grup usaha Kresna yang pada akhirnya merugikan konsumen.

Selain Kresna Asset Management, Michael juga berada di balik Kresna Life, perusahaan asuransi yang sempat menjadi sorotan karena gagal membayar klaim pemegang polis.

Nilai kewajiban yang belum dibayarkan saat itu mencapai sekitar Rp6,4 triliun kepada kurang lebih 8.900 pemegang polis.

Sebelum tersandung kasus hukum, Michael cukup dikenal di kalangan korporasi dan pasar modal.

Berdasarkan profil perusahaan, Kresna Graha Investama pernah masuk daftar 'Best Under A Billion' versi Forbes Asia pada 2019 serta '50 Best of the Best Companies' versi Forbes Indonesia pada 2018 dan 2019.

Ia juga pernah memperoleh sejumlah penghargaan individu, termasuk predikat The Best CEO of Innovation dan masuk dalam daftar Indonesian Top Financial Figures.

Di luar bisnis investasi dan asuransi, Michael pernah menjabat sebagai Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Kelautan dan Perikanan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Ia juga pernah menduduki sejumlah posisi strategis di berbagai perusahaan, antara lain komisaris utama PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS), wakil direktur PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR), direktur PT Kresna Cakra Unika, serta dewan direksi PT Digital Artha Media.

Dari sisi pendidikan, Michael meraih gelar Master of Business Administration (MBA) dari Golden Gate University, Amerika Serikat. Ia juga mengantongi gelar sarjana dari The University of Texas at Austin.

JAKARTA - Penguatan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG sepekan sepanjang periode perdagangan 15–19 Juni 2026 turut mendorong lonjakan sejumlah saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) . Data BEI menunjukkan saham PT Mega Perintis Tbk (ZONE) menjadi emiten dengan kenaikan tertinggi atau top gainers selama sepekan setelah melesat 60,29%.

Harga saham ZONE naik dari level 340 pada pekan sebelumnya menjadi 545 pada penutupan perdagangan pekan ini. Penguatan tersebut menjadikan ZONE sebagai saham dengan performa terbaik di tengah reli pasar yang mendorong IHSG menguat 2,82 persen.

Di posisi berikutnya terdapat saham PT Sidomulyo Selaras Tbk (SDMU) yang naik 46,88% dari 64 menjadi 94. Sementara itu, saham PT Remala Abadi Tbk (DATA) menguat 43,45% dari 1.450 menjadi 2.080.

IHSG Sepekan Melonjak 2,82%, Kapitalisasi Pasar Bertambah Jadi Rp10.788 Triliun

Sejumlah saham lainnya juga mencatat kenaikan signifikan, antara lain RONY yang melonjak 42,42 persen, ATAP sebesar 39,55 persen, dan CBUT yang menguat 37,96%. Adapun saham TRON, NSSS, BCIC, dan BAJA masing-masing mencatat kenaikan di atas 30% sepanjang pekan.

Di tengah dominasi saham-saham yang menguat, beberapa emiten justru mengalami tekanan jual cukup besar. Saham PT Multipolar Technology Tbk (MLPT) menjadi saham dengan pelemahan terdalam atau top loser setelah terkoreksi 19,18%, dari 20.200 menjadi 16.325.

Posisi kedua ditempati saham PT Bank Permata Tbk (BNLI) yang turun 16,15 persen menjadi 2.700. Sementara saham PT Transcoal Pacific Tbk (TCPI) melemah 15,86 persen dari 9.300 menjadi 7.825.

Selain itu, saham TRIN tercatat turun 14,0%, disusul ASPR yang terkoreksi 12,50% dan TMPO sebesar 12,31 persen. Saham GHON, RISE, dan VISI juga masuk dalam daftar saham dengan penurunan terbesar selama sepekan.

Airlangga Jadikan Catatan MSCI Sebagai Amunisi Tuntaskan Reformasi Pasar Modal



Menariknya, saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) turut masuk daftar top losers setelah turun 9,79 persen dari 2.860 menjadi 2.580. Pelemahan TLKM terjadi di tengah sentimen positif pasar yang mendorong mayoritas saham bergerak di zona hijau.

Secara keseluruhan, data BEI menunjukkan penguatan pasar berlangsung cukup merata. Sebanyak 398 saham mengalami kenaikan lebih dari 2% dan 118 saham naik hingga 2%. Sementara itu, 184 saham turun lebih dari 2%, 89 saham melemah hingga 2%, dan 170 saham bergerak stagnan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bakal menghentikan penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah 22 Juni–13 Juli 2026. Langkah ini disebut menghemat anggaran hingga Rp3,45 triliun.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari menyampaikan bahwa kebijakan ini termaktub dalam Surat Edaran (SE) No. 12/2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada periode hari libur.

“Kali ini kebijakan yang kami ambil adalah kami benar-benar tidak mendistribusikan MBG dengan maksud untuk standarisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan penataan kembali operasional program,” kata Agustina dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).

Menurutnya, hal ini berbeda dengan distribusi MBG pada momentum libur Ramadan dan Idulfitri sebelumnya, yang mana BGN sempat menerapkan mekanisme bundling.

Saat itu, setiap dapur MBG alias SPPG juga tetap menerima insentif sebesar Rp6 juta per hari meskipun tidak beroperasi penuh. Kali ini, dia menyebut SPPG yang tak beroperasi juga tak akan mendulang insentif.

“Dengan tidak didistribusikannya MBG, maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif. Nah itu yang garis bawah yang penting,” tutur Agustina.

Dia melanjutkan, berdasarkan kalkulasi BGN, saat ini terdapat 27.820 SPPG yang telah beroperasi di Tanah Air.

Seiring penyetopan operasional dan insentif selama 18 hari, maka dia menyebut BGN dapat melakukan efisiensi anggaran hingga Rp3,45 triliun.

“Jumlah SPPG yang telah beroperasi dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar Rp3,45 triliun,” ujarnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi rentetan aksi demonstrasi yang meminta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan.

Ia mempersilakan program MBG dikritik agar eksekusinya bisa berjalan lebih baik.

"Jadi ya dikritik saja supaya eksekusinya lebih baik. Itu aja," kata Luhut ketika ditemui di sela-sela acara Indonesia Milennial Summit 2026 di Jakarta Selatan, Kamis (18/6).

Ia menilai MBG memiliki manfaat besar dalam mendorong pemerataan ekonomi sekaligus menciptakan aktivitas ekonomi baru di daerah.

"Ide untuk makan (bergizi gratis) itu kan menimbulkan simpul ekonomi baru, pemerataan, keadilan," ujar Luhut.

Menurutnya, hasil kajian yang dilakukan DEN menunjukkan program MBG mampu mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru yang melibatkan pelaku UMKM.

"MBG itu jangan dipergunjingkan lagi kalau menurut saya. Itu membuat pemerataan, keadilan, membangun simpul-simpul ekonomi baru, dari UMKM. Itu sudah hasil studi yang kami buat di 800 titik MBG," ujar Luhut.

Ia pun mengajak semua pihak untuk fokus memperbaiki pelaksanaan program dibanding terus memperdebatkan keberadaan program MBG

"Jadi jangan kita asik berkelahi sendiri. Akhirnya kita semua yang rugi," ujar Luhut.

Beberapa waktu lalu, mahasiswa berbagai universitas di Indonesia melangsungkan aksi demonstrasi. Salah satunya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI yang menggelar demo di kawasan Bundaran HI, Jakarta, pada Jumat (12/6).

Mereka membawa lima tuntutan. Pertama, meminta pemerintah menghentikan pemborosan APBN. Kedua, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.

Ketiga, hentikan program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Keempat, hentikan militerisme sipil. Kelima, menuntut Presiden Prabowo Subianto berhenti mengelak dan mengakui kesalahan pemerintah.

Selain di Jakarta, ada juga di mahasiwa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, yang berdemonstrasi pada Senin (15/6).

Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dianggap tidak pro terhadap rakyat, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

"Mendesak keterbukaan informasi publik terkait anggaran MBG. Menuntut pelibatan penuh petani lokal serta UMKM daerah guna mencegah monopoli korporasi," kata orator aksi.

[Gambas:Youtube]

Badan Gizi Nasional (BGN) akan menghentikan sementara penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah.

Hal itu guna melakukan audit menyeluruh terhadap dapur-dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menjalankan program tersebut.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan penghentian sementara itu akan dimanfaatkan untuk membenahi berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program, mulai dari kualitas dapur, validasi data penerima manfaat, hingga tata kelola internal lembaga.

"Iya, setop (penyaluran MBG). Untuk yang semasa libur sekolah, sambil kita membenahi," ujar Arum di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6).

Menurut dia, audit dilakukan sebagai bagian dari langkah perbaikan menyeluruh yang saat ini tengah dijalankan BGN.

Penataan tersebut merupakan dampak dari kebijakan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat MBG yang sedang disusun pemerintah.

[Gambas:Youtube]

Arum menjelaskan fokus utama BGN saat ini adalah memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan intervensi gizi, bukan sekadar memperbanyak jumlah dapur yang beroperasi.

"Nanti kami akan audit semua dapur, sehingga ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih rapi," ujarnya.

Ia mengatakan kualitas dapur menjadi salah satu aspek yang akan diperiksa karena berpengaruh langsung terhadap kualitas makanan yang diterima peserta program.

"Karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik," katanya.

Selain audit dapur, BGN juga tengah melakukan pembenahan sistem data penerima manfaat. Arum mengakui validitas data menjadi salah satu persoalan yang harus segera diperbaiki agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

Untuk mendukung proses tersebut, BGN mulai memperkuat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga yang telah memiliki basis data terkait kelompok sasaran program.

Di saat yang sama, BGN juga melakukan evaluasi terhadap jumlah penerima manfaat MBG. Berdasarkan simulasi awal yang dilakukan bersama sejumlah kementerian, pemerintah membuka kemungkinan mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat melalui skema refocusing.

Menurut Arum, salah satu kelompok yang berpotensi tidak lagi menjadi prioritas adalah siswa sekolah menengah atas (SMA) dari keluarga mampu.

"Contoh misalnya SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100 ribu sampai Rp200 ribu, yang high class begitu, itu tidak perlu lagi," ujarnya.

Ia menegaskan langkah tersebut bukan untuk menghilangkan tujuan program, melainkan agar intervensi gizi lebih terfokus kepada kelompok yang secara medis dan sosial dinilai paling membutuhkan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini.

Refocusing penerima manfaat itu juga berpotensi menurunkan kebutuhan anggaran program ke depan. Saat ini, pagu indikatif MBG 2027 tercatat sebesar Rp270,2 triliun untuk menjangkau sekitar 81,5 juta penerima manfaat.

Namun, Agustina mengisyaratkan angka tersebut masih bisa berubah seiring proses evaluasi yang sedang berlangsung.

"Rp268 (triliun) kan (pagu anggaran) yang terakhir, ya kemungkinan besar pasti akan berkurang (kebutuhan anggaran MBG)," katanya.

Menurut dia, pemerintah saat ini masih menghitung berbagai skenario efisiensi tanpa mengurangi tujuan utama program.

BGN juga akan mengevaluasi skema insentif operasional SPPG yang selama ini diberikan secara merata sebesar Rp6 juta per hari. Ke depan, besaran insentif disebut akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat serta kualitas layanan yang diberikan masing-masing dapur.

Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi besar-besaran pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah pergantian pemimpin imbas kasus korupsi yang menjerat tiga mantan petingginya. Sejumlah aspek menjadi fokus pembenahan agar program lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.

BGN saat ini dipimpin oleh Nanik Sudaryati Deyang menggantikan Dadan Hindayana ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Nanik memastikan akan melakukan efesiensi dan melakukan evaluasi besar-besaran agar program bisa berjalan dengan baik.

Berikut daftar evaluasi yang akan dijalankan yang sudah dirangkum CNN Indonesia, Selasa (16/6):

Tak lama setelah ditunjuk jadi orang nomor satu di BGN, Nanik mengatakan akan menggeser fokus program dari kuantitas menuju kualitas.

Nanik mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa target penerima MBG pada 2026 kemungkinan tidak akan mencapai 82,9 juta orang seperti yang direncanakan sebelumnya.

Ia memilih memastikan kualitas makanan, tata kelola program, dan efektivitas intervensi gizi berjalan baik terlebih dahulu sebelum melakukan ekspansi besar-besaran.

"Kami sudah menyampaikan ke beliau, tahun 2026 ini mohon bapak kami tidak mengejar kuantitas, kami akan perbaiki kualitas, sehingga bisa jadi kami tidak akan mengejar ke 82 juta," kata Nanik di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6).

Menurut Nanik, pendekatan tersebut diambil agar program MBG memberikan dampak yang lebih nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat.

Kebijakan kedua adalah menghentikan sementara penambahan dapur MBG atau SPPG baru. BGN akan lebih dulu membenahi ribuan dapur yang telah beroperasi agar memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas pelayanan.

Perbaikan mencakup sarana dapur, sistem operasional, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Bagi dapur yang tidak memenuhi standar, BGN tidak segan menghentikan sementara operasionalnya.

"Kalau dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend," kata Nanik.

Ia mencontohkan, jika jumlah SPPG di suatu kecamatan sudah mencukupi kebutuhan, maka tidak akan ada penambahan dapur baru. Moratorium baru akan dicabut jika evaluasi menunjukkan kebutuhan tambahan layanan.

Meski melakukan moratorium pembangunan dapur baru, BGN justru ingin mempercepat pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Bedanya, perluasan tersebut tidak lagi sepenuhnya mengandalkan anggaran negara seperti sebelumnya.

BGN tengah menyiapkan berbagai skema alternatif pembiayaan, mulai dari pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah dari negara sahabat, yayasan, hingga dukungan sektor swasta yang beroperasi di daerah terpencil.

Menurut Nanik, pendekatan ini dilakukan untuk mengurangi beban APBN sekaligus mempercepat jangkauan program ke daerah yang selama ini sulit terlayani.

Nanik juga mengatakan akan memperkuat fokus program kepada kelompok yang disebut 3B, yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita.

Nanik mengatakan keputusan itu diambil berdasarkan masukan para pakar gizi, dokter anak, dan akademisi yang menilai intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga usia anak sekitar 9 tahun.

Karena itu, BGN kini menjadikan kelompok 3B sebagai prioritas utama penerima manfaat program MBG.

"Intervensi gizi itu paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia 9 tahun atau sampai SD. Nah, kita yang kejar ke sana," jelasnya.

Hal ini disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6). Menurutnya BGN memutuskan untuk mensetop sementara program MBG saat libur sekolah. Selain menghemat anggaran juga untuk melakukan pembenahan di dapur-dapur yang sudah berjalan saat ini.

"Iya, setop (penyaluran MBG). Untuk yang semasa libur sekolah, sambil kita membenahi," kata Agustina.

BGN bakal melakukan audit menyeluruh terhadap dapur-dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Agustina mengatakan tujuannya untuk membenahi berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program, mulai dari kualitas dapur, validasi data penerima manfaat, hingga tata kelola internal lembaga. Audit akan dilakukan saat libur sekolah.

Penataan tersebut merupakan dampak dari kebijakan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat MBG yang sedang disusun pemerintah.

Arum menjelaskan fokus utama BGN saat ini adalah memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan intervensi gizi, bukan sekadar memperbanyak jumlah dapur yang beroperasi.

"Nanti kami akan audit semua dapur, sehingga ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih rapi," kata Arum.

Evaluasi juga dilakukan pada jumlah penerima manfaat MBG. Berdasarkan simulasi awal yang dilakukan bersama sejumlah kementerian, pemerintah membuka kemungkinan mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat melalui skema refocusing.

Menurut Agustina, salah satu kelompok yang berpotensi tidak lagi menjadi prioritas adalah siswa sekolah menengah atas (SMA) dari keluarga mampu.

"Contoh misalnya SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100 ribu sampai Rp200 ribu, yang high class begitu, itu tidak perlu lagi," jelasnya.

Langkah tersebut bukan untuk menghilangkan tujuan program, melainkan agar intervensi gizi lebih terfokus kepada kelompok yang secara medis dan sosial dinilai paling membutuhkan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini.

Refocusing penerima manfaat itu juga berpotensi menurunkan kebutuhan anggaran program ke depan. Saat ini, pagu indikatif MBG 2027 tercatat sebesar Rp270,2 triliun untuk menjangkau sekitar 81,5 juta penerima manfaat.

BGN berencana mengubah skema insentif operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG sebesar Rp6 juta per hari.

Insentif itu selama ini diberikan secara merata kepada seluruh dapur tanpa mempertimbangkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

Agustina mengatakan skema tersebut akan dievaluasi seiring penataan ulang program MBG dan refocusing penerima manfaat yang tengah dilakukan pemerintah.

"Nanti itu termasuk yang setelah data penerima manfaat itu fix, kami harapkan nanti insentifnya enggak fix Rp6 juta semua," ujar Agustina.

Arum juga menegaskan pegawainya tidak diperbolehkan memiliki atau terafiliasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Hal yang utama itu adalah BGN, pegawai BGN, sebagai orang yang mengambil keputusan, mengambil kebijakan, itu yang tidak boleh punya SPPG," ujar Arum di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6).

Menurut dia, larangan tersebut diperlukan karena pegawai BGN memiliki kewenangan dalam menentukan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan operasional dapur MBG.

"Karena kan dia mengambil kebijakan. Maka kemudian keluarlah angka Rp6 juta flat (insentif setiap SPPG), diubah dari tadinya 2.000 kali sekian penerima manfaat, dapur dari 400 meter kemudian direvisi menjadi 150 meter, kan karena konflik kepentingan," pungkasnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) akan menghentikan sementara penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah.

Hal itu guna melakukan audit menyeluruh terhadap dapur-dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang selama ini menjalankan program tersebut.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan penghentian sementara itu akan dimanfaatkan untuk membenahi berbagai persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan program, mulai dari kualitas dapur, validasi data penerima manfaat, hingga tata kelola internal lembaga.

"Iya, setop (penyaluran MBG). Untuk yang semasa libur sekolah, sambil kita membenahi," ujar Arum di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6).

Menurut dia, audit dilakukan sebagai bagian dari langkah perbaikan menyeluruh yang saat ini tengah dijalankan BGN.

Penataan tersebut merupakan dampak dari kebijakan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat MBG yang sedang disusun pemerintah.

Arum menjelaskan fokus utama BGN saat ini adalah memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan intervensi gizi, bukan sekadar memperbanyak jumlah dapur yang beroperasi.

"Nanti kami akan audit semua dapur, sehingga ketika anak-anak sudah masuk sekolah, kondisi di lapangan sudah lebih rapi," ujarnya.

Ia mengatakan kualitas dapur menjadi salah satu aspek yang akan diperiksa karena berpengaruh langsung terhadap kualitas makanan yang diterima peserta program.

"Karena tidak masuk akal ketika kita mengharapkan menghasilkan kualitas yang baik ketika dapurnya tidak sesuai dengan kaidah bagaimana flow of cooking yang baik," katanya.

Selain audit dapur, BGN juga tengah melakukan pembenahan sistem data penerima manfaat. Arum mengakui validitas data menjadi salah satu persoalan yang harus segera diperbaiki agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

Untuk mendukung proses tersebut, BGN mulai memperkuat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga yang telah memiliki basis data terkait kelompok sasaran program.

Di saat yang sama, BGN juga melakukan evaluasi terhadap jumlah penerima manfaat MBG. Berdasarkan simulasi awal yang dilakukan bersama sejumlah kementerian, pemerintah membuka kemungkinan mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat melalui skema refocusing.

Menurut Arum, salah satu kelompok yang berpotensi tidak lagi menjadi prioritas adalah siswa sekolah menengah atas (SMA) dari keluarga mampu.

"Contoh misalnya SMA mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp100 ribu sampai Rp200 ribu, yang high class begitu, itu tidak perlu lagi," ujarnya.

Ia menegaskan langkah tersebut bukan untuk menghilangkan tujuan program, melainkan agar intervensi gizi lebih terfokus kepada kelompok yang secara medis dan sosial dinilai paling membutuhkan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini.

Refocusing penerima manfaat itu juga berpotensi menurunkan kebutuhan anggaran program ke depan. Saat ini, pagu indikatif MBG 2027 tercatat sebesar Rp270,2 triliun untuk menjangkau sekitar 81,5 juta penerima manfaat.

Namun, Agustina mengisyaratkan angka tersebut masih bisa berubah seiring proses evaluasi yang sedang berlangsung.

"Rp268 (triliun) kan (pagu anggaran) yang terakhir, ya kemungkinan besar pasti akan berkurang (kebutuhan anggaran MBG)," katanya.

Menurut dia, pemerintah saat ini masih menghitung berbagai skenario efisiensi tanpa mengurangi tujuan utama program.

Selain menata ulang penerima manfaat, BGN juga akan mengevaluasi skema insentif operasional SPPG yang selama ini diberikan secara merata sebesar Rp6 juta per hari.

Ke depan, besaran insentif disebut akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat serta kualitas layanan yang diberikan masing-masing dapur.

Di tengah proses pembenahan tersebut, Arum turut merespons aksi sejumlah mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil yang belakangan mendesak pemerintah menghentikan program MBG.

Ia menegaskan BGN akan tetap menjalankan mandat yang diberikan Presiden Prabowo Subianto sembari memperbaiki tata kelola program.

"Pokoknya kami menjalankan perintah Pak Presiden (Prabowo). Kami diangkat untuk menjalankan perintah presiden," ujarnya.

Meski demikian, Arum menilai kritik dan aksi demonstrasi merupakan hak masyarakat yang dijamin dalam sistem demokrasi.

Menurut dia, tugas BGN saat ini adalah memastikan program yang dijalankan pemerintah dapat memberikan manfaat kepada kelompok yang memang masih mengalami keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.

"Yang kami lakukan adalah memperbaiki BGN. Itu yang benar-benar kami jaga supaya program ini yang sebenarnya niatnya baik bisa berjalan lebih tepat sasaran," ujarnya.