Program reguler itu Rp10,31 triliun, realisasi kita sudah Rp2,60 triliun atau 25,27 persen

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan realisasi anggaran per 1 Juli 2026 mencapai Rp2,60 triliun atau 25,27 persen dari pagu anggaran sebesar Rp10,31 triliun.

"Program reguler itu Rp10,31 triliun, realisasi kita sudah Rp2,60 triliun atau 25,27 persen," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP Didyk Choiroel dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Terkait realisasi Kementerian PKP per program, untuk dukungan manajemen terealisasi Rp497 miliar, kemudian untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Rp1,9 triliun atau 22,25 persen.

Lalu rumah susun Rp151 miliar atau 40,61 persen, rumah khusus Rp23,4 miliar atau 11,73 persen.

"Sedangkan penanganan kawasan kumuh, sanitasi dan prasarana, sarana, utilitas (PSU) ini kita dalam tahap persiapan lelang, jadi ini baru yang sifatnya manajemen konstruksi atau perencanaan," ujar Didyk.

Untuk monitoring, evaluasi, pembinaan, operasional di balai atau satuan kerja realisasinya mencapai Rp23,12 miliar atau 43,57 persen.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan sekitar 80 persen anggaran kementeriannya tahun ini dialokasikan untuk program bedah 400.000 rumah tak layak huni (RTLH).

Ia menyebut total anggaran Kementerian PKP pada 2026 mencapai lebih dari Rp10 triliun, dengan sebagian besar difokuskan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Ara menjelaskan alokasi tersebut setara dengan sekitar Rp8 triliun yang digunakan untuk mendukung target renovasi rumah secara nasional.

Menurut dia, Program BSPS menjadi bagian dari target pemerintah untuk merenovasi sekitar 400.000 rumah pada 2026, meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Ara mengatakan dari total target tersebut, sebanyak 15.000 unit dialokasikan untuk kawasan perbatasan sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan.

Ia menambahkan pelaksanaan Program BSPS dilakukan melalui pemberian stimulan kepada masyarakat, dengan besaran bantuan rata-rata sekitar Rp20 juta per unit rumah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

KUR bukan sekadar instrumen pembiayaan, tetapi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat akar rumput

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatat realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sepanjang Januari hingga Mei 2026 telah mencapai Rp84,36 triliun atau setara 46,87 persen dari total alokasi 2026 yang sebesar Rp180 triliun.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyampaikan bahwa mayoritas penyaluran tersebut diarahkan ke sektor-sektor produktif yang memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, dengan porsi mencapai 67,18 persen dari total KUR yang telah disalurkan

Sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, catat perseroan, sektor pertanian menjadi kontributor terbesar penyaluran KUR BRI dengan nilai pembiayaan mencapai Rp35,91 triliun.

Menurut perseroan, capaian tersebut mencerminkan komitmen dalam mendukung produktivitas petani sekaligus memperkuat sektor yang menjadi fondasi ketahanan pangan dan penggerak ekonomi di berbagai daerah.

Perseroan menyampaikan, penyaluran KUR memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha di berbagai daerah.

Menurut Akhmad, fokus penyaluran KUR pada sektor-sektor produktif sejalan dengan upaya mendukung Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan, mendorong kewirausahaan serta memperkuat pemerataan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM.

“KUR bukan sekadar instrumen pembiayaan, tetapi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat akar rumput,” kata Akhmad.

Ia menambahkan bahwa penyaluran yang diarahkan ke sektor-sektor produktif, khususnya pertanian, diharapkan mampu meningkatkan produktivitas usaha masyarakat sekaligus memperkuat basis ekonomi daerah dan mendukung agenda ketahanan pangan nasional.

“Melalui akses pembiayaan yang semakin inklusif dan tepat sasaran, UMKM dan pelaku usaha dapat tumbuh lebih kuat, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi perekonomian nasional,” ujar Akhmad.

Adapun secara kumulatif sejak 2015 hingga Mei 2026, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp1.520 triliun kepada lebih dari 48,1 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Menurut perseroan, capaian tersebut merefleksikan konsistensi dalam memperluas inklusi keuangan sekaligus memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Melalui penyaluran KUR, perseroan mengambil peran dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat di berbagai daerah.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani untuk menyampaikan data positif terkait perkembangan investasi nasional kepada publik di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (15/6/2026) besok.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menerima sejumlah anggota Kabinet Merah Putih dalam pertemuan di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Minggu (14/6/2026). Menguak di Balik Lawatan Prabowo 1,5 Tahun, Seskab Teddy: BRICS hingga Investasi Rp2.430 Triliun

Rapat dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dalam pertemuan itu, Presiden menerima paparan dari Rosan Roeslani. Laporan tersebut memuat hasil kunjungan kerja ke Amerika Serikat serta sejumlah negara di Eropa dan Asia.

Menurut laporan yang diterima Presiden, kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia terus menguat. Kondisi tersebut tercermin dari tingginya minat investor global dan meningkatnya realisasi investasi pada berbagai sektor strategis nasional.

Rincian Sebaran Investasi Rp498 Triliun yang Masuk RI di Kuartal I 2026, Serap 706 Ribu Pekerja



Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, hasil pembahasan dalam rapat tersebut, dimana Ia menyebut Presiden Prabowo memberikan arahan khusus terkait penyampaian perkembangan investasi kepada masyarakat.

"Presiden juga memerintahkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani agar data positif tersebut disampaikan kepada publik secara terbuka pada besok siang, Senin, 15 Juni 2026, di Istana Merdeka," ujar Teddy dalam unggahannya di akun Instagram @sekretariat.kabinet.

Pemerintah menilai keterbukaan informasi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kondisi perekonomian nasional. Penyampaian data investasi secara langsung juga diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai prospek ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.

"Sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan informasi yang utuh dan berbasis fakta kepada masyarakat," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan realisasi anggaran bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) per 10 Juni 2026 mencapai 13,51 persen atau Rp1,15 miliar.

"Realisasi terhadap target Juli 2026, 23,84 persen terhadap pagu anggaran BSPS 2026. Sekarang posisi kita baru 13,51 persen," ujar Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Fitrah mengatakan pihaknya tetap optimistis bisa mencapai target Juli 2026.

"Saya masih optimis kita bisa kejar yang ini, karena prosesnya semuanya verifikasi," katanya.

Saat ini, total yang sudah dilakukan instruksi verifikasi calon penerima bantuan (CPB) BSPS oleh Kementerian PKP sekitar 300 ribu dari total 400 ribu rumah.

"Mudah-mudahan bulan Juni ini kita bisa selesaikan instruksi verifikasi 400 ribu rumah," kata Fitrah.

Dia juga menyampaikan pelaksanaan fisik BSPS direncanakan selesai 100 persen paling lambat pada November tahun ini.

Kementerian PKP meluncurkan BSPS sebagai langkah strategis percepatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.

Pada 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400.000 unit dari sebelumnya 45.000 unit pada 2025.

Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.

Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan.

Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran, dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program BSPS tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas hunian, tetapi juga memberikan dampak luas terhadap perekonomian masyarakat.

Kementerian PKP ingin memastikan masyarakat dapat tinggal di rumah yang layak, sekaligus mendorong perputaran ekonomi di daerah.

Program ini juga membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dengan realisasi hari ini, masih ada beras 296,7 ribu ton dan Minyakita 59,3 ribu kiloliter yang masih terus akan disalurkan sampai akhir Juni

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan realisasi bantuan pangan beras dan minyak goreng telah mencapai 55,37 persen dari target 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan stok Minyakita aman untuk program stimulus ekonomi tersebut.

"Hingga 5 Juni 2026, realisasi salur bantuan pangan secara nasional telah mencapai 55,37 persen atau telah diterima sebanyak 18,4 juta KPM," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia menyebutkan secara kuantitas, total beras yang dibutuhkan sebanyak 664,9 ribu ton dan Minyakita 132,9 kiloliter.

"Dengan realisasi hari ini, masih ada beras 296,7 ribu ton dan Minyakita 59,3 ribu kiloliter yang masih terus akan disalurkan sampai akhir Juni," ucapnya.

Pelaksanaan program bantuan pangan beras dan minyak goreng rakyat Minyakita kepada 33,2 juta KPM dipastikan tidak terpengaruh terhadap rencana penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) Minyakita.

"Ini karena stok Minyakita yang ada di Perum Bulog untuk program bantuan pangan telah terpenuhi," tuturnya.

Dalam laporan yang diterima Bapanas, lanjut Ketut, kebutuhan beras untuk bantuan pangan tersebut masih sangat memadai dengan total stok beras Bulog yang masih 5,3 juta ton. Sementara kebutuhan stok Minyakita untuk bantuan pangan juga telah disiapkan sepenuhnya.

Ia menyebutkan sampai awal Juni, pengadaan Minyakita untuk bantuan pangan telah menyentuh hampir 99 persen. Dari total kebutuhan Minyakita untuk bantuan pangan telah diperoleh stok sebanyak 131,4 ribu kiloliter.

Dari seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) Bulog, Kanwil Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masih berproses sedikit lagi untuk pengadaan Minyakita program bantuan pangan.

Ketut menjelaskan apabila pemenuhan stok Minyakita untuk penyaluran bantuan pangan telah tuntas, maka Bulog dapat berfokus pula pada penyaluran Minyakita ke pasar-pasar. Apalagi periode salur bantuan pangan akan dicukupkan sampai akhir Juni ini.

"Dengan hampir rampungnya penyaluran bantuan pangan, stok Minyakita pemerintah yang dikelola Bulog selanjutnya bakal disalurkan seluruhnya ke pasar-pasar rakyat," katanya.

Menurutnya penguatan distribusi bantuan pangan dapat membantu intervensi pengendalian harga pangan pokok strategis. Apalagi pemerintah juga tengah berupaya menderaskan pasokan Minyakita bagi masyarakat, terutama ke pasar rakyat.

"Minyak goreng yang harus didistribusikan pada bantuan pangan tersebut kurang lebih 132,9 ribu kiloliter. Itu banyak. Jadi kalau bisa serentak dikeluarkan sampai Juni, itu artinya akan bisa secara langsung dan tidak langsung mengendalikan harga Minyakita," tambah Ketut.

Dia mengatakan anggaran pelaksanaan program bantuan pangan telah tersedia di Bapanas mencapai Rp14,074 triliun, sebagai salah satu bukti keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan sokongan pangan sebagai bantalan ekonomi.

Terpisah, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemenuhan pasokan beras dan minyak goreng untuk kebutuhan domestik mampu terpenuhi dari hasil petani Indonesia sendiri.

“Kita ingin petani semakin sejahtera. Karena itu fokus pemerintah tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan hasil produksi memiliki nilai ekonomi yang baik. Ketika produktivitas naik dan harga petani membaik, maka kesejahteraan petani akan meningkat,” kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bauran energi nasional mencerminkan adanya upaya transisi energi yang terus berjalan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan realisasi bauran energi pembangkit tenaga listrik dari energi baru dan terbarukan (EBT) mencapai 17,89 persen per April 2026, melampaui target yang ditetapkan sebesar 16,46 persen.

“Bauran EBT mengalami kenaikan melampaui target, yaitu dengan realisasi 17,89 persen. Di atas target 16,46 persen,” ucap Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

Tri menilai capaian tersebut cukup menggembirakan dan menunjukkan kinerja positif dari energi baru dan terbarukan.

“Bauran energi nasional mencerminkan adanya upaya transisi energi yang terus berjalan,” kata Tri.

Secara keseluruhan, produksi listrik nasional sampai dengan April 2027 mencapai 165,51 terawatt hour (TWh). Komposisi bauran energi dari produksi listrik nasional tersebut yakni 64,87 persen dari batu bara; sebesar 13,86 persen dari gas; kemudian 3,38 persen dari bahan bakar minyak (BBM); dan 17,89 persen dari EBT.

Wilayah dengan bauran EBT tertinggi berasal dari Sumatera, yakni 41,76 persen. Adapun total produksi listrik di pulau Sumatera sebesar 32,42 TWh. Sementara itu, batu bara menduduki posisi kedua di kawasan tersebut dengan komposisi bauran 38,40 persen; lalu gas sebesar 17,79 persen; dan BBM sebesar 2,05 persen.

Untuk produksi listrik di Pulau Jawa-Bali masih didominasi oleh batu bara. Dari 87,43 TWh listrik yang diproduksi di kawasan Jawa-Bali, sebesar 70,99 persen berasal dari batu bara; kemudian 16,66 persen berasal dari gas; sebesar 10,01 persen berasal dari EBT; dan 2,34 persen dari BBM.

“(Upaya transisi energi) masih memerlukan akselerasi untuk mengurangi dominasi fosil di dalam sistem tenaga listrik nasional,” kata Tri.

Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo membenarkan bahwasanya terdapat peningkatan bauran energi baru terbarukan.

Ia pun menyampaikan, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 menunjukkan 76 persen dari target penambahan kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW) berasal dari energi terbarukan seperti surya, air, angin, dan panas bumi, serta didukung oleh sistem penyimpanan energi (baterai dan pumped-storage hydropower).

“Dalam RUPTL itu, 76 persennya berbasis energi baru terbarukan dan juga baterai energy storage system, yaitu 52,8 GW,” ujar Darmawan.

Dalam satu tahun sejak RUPTL diterbitkan, Darmawan memaparkan PLN telah mengeksekusi kurang lebih 22,57 GW atau 43 persen pembangkit berbasis EBT, termasuk 0,78 GW yang telah berhasil beroperasi.

“Jadi, dari 52,8 GW, itu 43 persennya itu pembangkit berbasis EBT ini sudah dalam proses eksekusi. Kami diminta untuk laporan setiap dua minggu,” kata Darmawan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyampaikan realisasi produksi gas bumi hingga 31 Mei 2026 sudah mencapai 95 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar 984 ribu barel setara minyak per hari.

“Untuk gas, alhamdulillah kita hampir mencapai target. Rata-rata sudah mencapai 95 persen dari target APBN,” ujar Djoko Siswanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.

Berdasarkan data operasional per 31 Mei 2026, realisasi produksi gas mencapai 6.550 MMSCFD (Million Standard Cubic Feet per Day), dengan capaian pada Januari sebesar 6.459 MMSCFD; Februari sebesar 6.667 MMSCFD; Maret sebesar 6.659 MMSCFD; April sebesar 6.807 MMSCFD; kemudian Mei sebesar 6.179 MMSCFD.

Sementara itu, proyeksi produksi gas hingga akhir 2026 sebesar 6.787 MMSCFD.

Lebih lanjut, Djoko Siswanto menyampaikan terdapat temuan gas bumi raksasa oleh perusahaan energi asal Italia, ENI, di Sumur Geliga-1 Blok Ganal, lepas pantai Kalimantan Timur, dengan potensi sekitar 5 triliun kaki kubik (Tcf) serta 300 juta barel kondensat.

“Sisa pengeboran eksplorasi sebanyak 34 sumur. Mudah-mudahan ini akan discovery (temuan) gas dan minyak, terutama minyak yang di Bobara untuk pengeboran antara Petronas, Total, dan Pertamina. Targetnya adalah minyak raksasa,” kata Djoksis, sapaan akrabnya.

Per 31 Mei 2026, Djoksis mencatat produksi minyak, kondensat, dan Natural Gas Liquid (NGL) hingga Mei 2026 sebesar 576,2 ribu barel minyak per hari (MBOPD).

Secara rinci, realisasi produksi minyak sebesar 491,3 ribu BOPD; produksi kondensat sebesar 55,8 ribu BOPD; produksi NGL sebesar 29,1 ribu BPD.

Djoko Siswanto menyampaikan proyeksi produksi minyak, kondensat, dan NGL hingga akhir 2026 berada di kisaran 600–610 ribu BOPD. Adapun target produksi minyak yang termaktub di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 adalah sebesar 610 ribu BOPD.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Capaian tersebut menunjukkan NTB masih menjadi daerah yang menarik bagi investor

Mataram (ANTARA) - Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengantongi realisasi investasi sebesar Rp18,06 triliun pada triwulan I 2026 dengan porsi mencapai 26,3 persen dari target investasi tahun ini yang ditetapkan pemerintah pusat sebanyak Rp68,64 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB Irnadi Kusuma mengatakan NTB masih menjadi daerah yang menarik bagi investor meski di tengah dinamika geopolitik global dan fluktuasi ekonomi dunia.

"Capaian tersebut menunjukkan NTB masih menjadi daerah yang menarik bagi investor, terutama pada sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," ujar dia dalam pernyataan di Mataram, Selasa.

Lapangan usaha energi dan sumber daya mineral menjadi penyumbang terbesar realisasi investasi dengan nilai mencapai Rp12,92 triliun atau setara 71,5 persen dari total realisasi penanaman modal sepanjang periode Januari hingga Maret 2026.

Riadi memaparkan sektor kedua yang mencatatkan realisasi besar penanaman modal adalah industri. Lapangan usaha itu menyumbang realisasi investasi sebanyak Rp1,67 triliun.

"Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menempati posisi ketiga dengan realisasi mencapai Rp202 miliar," papar dia.

Pemerintah NTB menilai kondisi geopolitik dunia yang memberikan dampak terhadap iklim investasi global tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap minat investasi sektor strategis di daerah.

Irnadi menyampaikan calon investor bidang pertambangan memang mengalami perlambatan akibat situasi geopolitik global, namun kondisi tersebut masih relatif terkendali.

"Kami terus melakukan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan investasi, salah satunya dengan memperkuat investasi berbasis hilirisasi dan industri pengolahan," kata dia.

Lebih lanjut Irnadi menyampaikan sejumlah investor mulai menunjukkan ketertarikan terhadap pengelolaan hasil perikanan di kawasan Samota—akronim dari Teluk Saleh, Pulau Moyo, dan Gunung Tambora.

Pemerintah NTB mendorong pengembangan industri pengolahan lain yang mampu menghasilkan produk akhir bernilai tambah dan memperluas dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

"Kami optimistis target investasi tahun ini sebesar Rp68,64 triliun dapat tercapai melalui kolaborasi berbagai pihak dan optimalisasi potensi daerah," pungkas dia.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

KNMP ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Misalnya masyarakat yang memerlukan es, tempatnya sudah semakin dekat, termasuk untuk pendaratan ikan, dermaga dan segala macam,

Gorontalo (ANTARA) - Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono, menilai pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Kota Gorontalo berhasil.

"Saya bersyukur sebab penilaian Pak Menteri, pembangunan KNMP di daerah ini memuaskan dan berkualitas," kata Gusnar di Gorontalo, Jumat.

Ia mengatakan, Gorontalo patut berbangga karena menjadi daerah pertama di Indonesia Timur yang dikunjungi Menteri Kelautan dan Perikanan dalam agenda roadshow nasional pemantauan KNMP.

Menteri meninjau langsung kualitas gedung, fasilitas pendukung, hingga dermaga kawasan KNMP Leato.

“Pak Menteri puas dengan kualitas pembangunan gedung karena hasilnya sudah boleh dibandingkan dengan beberapa daerah lain. Pak Menteri lihat memang sudah sesuai spesifikasi,” kata Gusnar.

Menteri Trenggono memberikan catatan terkait jarak antara dermaga dan pusat KNMP yang berada di kawasan pelabuhan penyeberangan.

Jarak sekitar dua kilometer dinilai menjadi tantangan yang perlu dicarikan solusi agar pelayanan nelayan semakin optimal.

Gusnar mengatakan, keberadaan KNMP Leato mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pesisir, terutama dalam memenuhi kebutuhan nelayan seperti es, pendaratan ikan dan aktivitas pelabuhan lainnya.

Program tersebut juga dinilai mendukung pengembangan program agro maritim Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“KNMP ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Misalnya masyarakat yang memerlukan es, tempatnya sudah semakin dekat, termasuk untuk pendaratan ikan, dermaga dan segala macam,” kata Gusnar.

Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih (KNMP) Leato Selatan sekaligus pengelola Abdul Rahman Lamusu mengatakan, pembangunan kawasan KNMP telah rampung sejak 31 Desember 2025.

Saat ini sejumlah unit usaha mulai beroperasi, termasuk pabrik es portabel yang telah berjalan selama dua bulan terakhir.

Pabrik es tersebut mampu memproduksi hingga 600 balok es per bulan untuk memenuhi kebutuhan nelayan dan pengumpul ikan di kawasan KNMP.

Fasilitas lain yang juga mulai dibuka dua pekan terakhir yakni kios pembekalan, kios kuliner, bengkel nelayan dan pendingin (cold storage) penyimpanan ikan.

Leato Selatan Kota Gorontalo, menjadi lokasi pembangunan KNMP tahap pertama tahun 2025 yang progres nya telah mencapai 100 persen.

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

SPHP itu beras yang untuk penyeimbang kalau ada yang mau menaikkan harga. Nah SPHP, kita tidak naikkan. Tetap harganya seperti sekarang

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan sebanyak 371 ribu ton beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah tersalurkan sejak awal 2026, guna menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Direktur SPHP Bapanas Maino Dwi Hartono dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, mengatakan 371 ribu ton beras SPHP yang disalurkan terdiri dari 221 ribu ton perpanjangan program di tahun 2025 yang dilanjutkan pada periode Januari-Februari 2026 dan 150,2 ribu ton di antaranya merupakan program tahun ini yang disalurkan sejak Maret hingga 25 April 2026.

"Realisasi SPHP beras di Januari-Februari (2026) mencapai 221 ribu ton (perpanjangan program 2025), sedangkan realisasi SPHP beras mulai Maret sampai 25 April (2026) adalah 150,2 ribu ton. Total keduanya telah mencapai 371,2 ribu ton," kata Maino.

Pemerintah mengoptimalkan program SPHP beras untuk menekan perkembangan harga. Di 2026 ini, program SPHP beras berhasil diatur agar tidak ada jeda penyaluran saat pergantian tahun.

Bapanas bersama Perum Bulog memperkuat ekspansi kanal penyaluran beras SPHP agar realisasinya semakin luas, seiring stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang telah melampaui 5 juta ton.

Maino menyatakan penyaluran beras SPHP pada 2026 ditargetkan sebanyak 828 ribu ton dan dapat dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk distributor serta BUMN dan BUMD.

Selain itu, penyaluran juga diperluas melalui ritel modern bekerja sama dengan asosiasi terkait, serta diprioritaskan menjangkau pengecer di pasar rakyat guna memperkuat distribusi kepada masyarakat.

Adapun beras SPHP dijual sesuai dengan HET, yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

Sebelumnya, lanjut Maino, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras secara nasional hingga pekan keempat April 2026 yang terjadi di 109 kabupaten/kota dan menjadi yang tertinggi.

Namun, berdasarkan analisis Bapanas, dari 109 daerah tersebut hanya 52 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH beras hingga melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium.

Jumlah tersebut setara dengan 14,65 persen dari total 355 kabupaten/kota yang dipantau BPS dalam perkembangan IPH beras secara nasional.

Bapanas juga mencatat rata-rata harga beras medium per 28 April masih berada dalam rentang HET dan bahkan ada penurunan dibandingkan setahun yang lalu. Untuk zona I (Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi), harga tercatat di Rp12.998 per kilogram (kg), sedangkan setahun yang lalu di Rp13.070 per kg.

Zona II (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan), rata-rata harga pada 28 April di Rp13.618 per kg. Ini juga menurun dibandingkan setahun lalu yang berada di Rp14.113 per kg.

Sementara zona III (Maluku, Papua), harga per 28 April berada di level Rp14.957 per kg. Ini juga turun dibandingkan setahun sebelumnya yang berada di Rp15.937 per kg.

Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak ada perubahan harga bagi beras SPHP meski di tengah isu kelangkaan bahan baku plastik yang berimplikasi pada kemasan.

Kendala kemasan bahan baku plastik telah diatasi Bapanas bersama Perum Bulog agar penyaluran beras SPHP tidak menemui aral melintang.

"SPHP itu beras yang untuk penyeimbang kalau ada yang mau menaikkan harga. Nah SPHP, kita tidak naikkan. Tetap harganya seperti sekarang. Jadi sekarang kualitasnya bagus karena pupuknya bagus, tepat waktu, tepat volume, dan airnya bagus," kata Amran.

Guna mengatasi tantangan ketersediaan kemasan plastik untuk beras SPHP juga telah diputuskan dapat menggunakan kemasan beras SPHP stok tahun 2023-2025.

Bapanas memperbolehkan sepanjang ada penyesuaian informasi pada label kemasan dengan kondisi saat ini, seperti HET, tanggal kedaluwarsa dan informasi penting lainnya.

Amran juga menegaskan saat ini komoditas beras tidak lagi memberikan andil inflasi yang signifikan salah satunya berkat program SPHP beras yang masif berskala nasional.

Dalam data BPS, tingkat inflasi beras di tahun 2026 menjadi lebih stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Inflasi beras bulanan paling tinggi di 2023 dan 2024 pernah mencapai 5,61 persen di September 2023 dan 5,28 persen di Februari 2024.

Sementara tingkat inflasi beras bulanan selama tahun 2025, tertingginya adalah 1,35 persen pada Juli. Namun di tahun 2026, inflasi beras bulanan yang terbaru dan paling tinggi ada di Maret dengan indeks yang masih cukup rendah 0,65 persen.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) memperkuat kolaborasi pengembangan bioetanol berbasis sumber daya domestik untuk merealisasikan target campuran etanol dalam bensin hingga 20 persen atau bioetanol 20 persen (E20).

“Dalam situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian, sumber energi terbaik adalah yang berasal dari dalam negeri,” ujar Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Komitmen pengembangan bioetanol diwujudkan melalui penandatanganan tiga nota kesepahaman (MoU) strategis oleh Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) bersama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Medco Energi Internasional Tbk melalui PT Medco Intidinamika.

Penandatanganan itu mencakup revitalisasi pabrik bioetanol di Lampung berbasis multi-feedstock, pembangunan pabrik bioetanol baru di Bone, Sulawesi Selatan, serta pengembangan pabrik bioetanol berbasis molase bersama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), anak usaha PTPN III.

“Kolaborasi ini membuka jalan bagi pemanfaatan energi terbarukan berbasis potensi domestik. Melalui sinergi Pertamina Group dengan sektor perkebunan dan mitra strategis, kami optimistis program bioetanol dapat mendorong substitusi impor dan memperkuat kemandirian energi nasional,” ujar Agung.

Inisiatif itu menjadi bagian dari upaya percepatan implementasi mandatori bioetanol menuju E20 pada 2028 guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Penandatanganan dilakukan oleh CEO PNRE John Anis, Direktur Bisnis PTPN III Ryanto Wisnuardhy, dan Direktur PT Medco Intidinamika Aradea Z. Arifin, serta disaksikan oleh perwakilan kementerian dan instansi terkait.

Kolaborasi tersebut, menurut dia, menyatukan kekuatan lintas sektor, di mana PTPN III berperan dalam penyediaan dan pengelolaan bahan baku (feedstock) berbasis komoditas perkebunan, Medco memperkuat pengembangan industri dan infrastruktur, serta Pertamina melalui PNRE mendorong hilirisasi dan pemanfaatan bioetanol sebagai energi bersih.

Sinergi itu dirancang untuk membangun ekosistem terintegrasi dari hulu hingga hilir yang dapat direplikasi secara nasional.

“Kebutuhan bioetanol nasional untuk mencapai target E20 pada 2028 diperkirakan mencapai 3 hingga 5 juta kiloliter (KL),” ujar CEO Pertamina NRE John Anis.

Kesepakatan pertama mencakup kerja sama antara PNRE, PTPN III, dan Medco untuk revitalisasi pabrik bioetanol di Lampung dengan kapasitas dan rantai pasok berbasis multi-feedstock, termasuk ubi kayu dan komoditas lainnya.

Selanjutnya, kerja sama kedua antara PNRE dan PTPN III berfokus pada pembangunan pabrik bioetanol baru di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dengan dukungan pengembangan lahan dan rantai pasok bahan baku berbasis ubi kayu, jagung, dan tebu.

Adapun kerja sama ketiga antara Pertamina NRE dan Sinergi Gula Nusantara diarahkan pada pengembangan pabrik bioetanol berbasis molase yang terintegrasi dengan industri gula nasional.

Pertamina secara berkelanjutan telah mendorong pengembangan ekosistem bioetanol terintegrasi, mulai dari pembangunan pabrik bioetanol di Glenmore, Banyuwangi, pembangunan pabrik bioetanol bersama Toyota Tsusho di Lampung, pengembangan pilot project berbasis aren di Garut yang melibatkan kelompok perhutanan sosial, hingga penguatan kolaborasi global melalui kerja sama internasional dan investasi strategis di sektor energi terbarukan, ujar dia.

Pengembangan bioetanol menjadi bagian dari arah strategis Pertamina ke depan. Pertamina akan terus mendorong pengembangan bioetanol secara terintegrasi melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, guna memastikan kesiapan implementasi serta memberikan nilai tambah berkelanjutan bagi perekonomian nasional.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Yang dulunya di triwulan IV itu adalah pertumbuhan yang tertinggi, sekarang ini dicoba untuk diratakan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengungkapkan bahwa pemerintah mengubah pola pengeluaran atau belanja menjadi lebih merata setiap triwulan pada tahun ini, sehingga diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal.

“Yang dulunya di triwulan IV itu adalah pertumbuhan yang tertinggi, sekarang ini dicoba untuk diratakan. Di triwulan I, (sudah terealisasi) 21 persen (dari target APBN). Triwulan II targetnya 26 persen, triwulan III 26 persen, dan juga triwulan IV juga 26 persen. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi itu merata cepat dan terjadi di tahun yang sama,” kata Juda di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin.

Adapun pada triwulan I 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp815 triliun atau setara dengan 21,2 persen dari target APBN yang sebesar Rp3.842,7 triliun.

Belanja pada periode ini tumbuh sebesar 31,4 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 yang sebesar 1,4 persen (yoy).

Secara rinci, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp610,3 triliun (19,4 persen dari target APBN), dengan pertumbuhan sebesar 47,7 persen (yoy). Adapun transfer ke daerah mencapai Rp204,8 triliun (29,5 persen dari target APBN), menurun 1,1 persen (yoy).

Di sisi lain, pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau meningkat 10,5 persen (yoy), setara dengan 18,2 persen dari target APBN.

Dengan kinerja belanja dan penerimaan ini, maka defisit APBN triwulan I 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Ketika ditanya mengenai kekhawatiran pelebaran defisit pada akhir tahun, Juda menegaskan bahwa pengelolaan fiskal tetap dilakukan secara hati-hati dan terukur.

Meski realisasi defisit pada triwulan I mencapai 0,93 persen dari PDB, ia menjelaskan angka tersebut tidak bisa langsung dikalikan untuk menggambarkan kondisi hingga akhir tahun.

“Tentu saja kita tidak bisa langsung dikalikan dengan empat (jika asumsi defisit 0,93 persen setiap kuartal) jadi di atas 3 persen (defisit di akhir tahun),” kata Juda.

Ia pun memastikan kinerja APBN akan terus dipantau dan dievaluasi secara berkala, terutama dari sisi penerimaan pajak dan belanja yang masih dapat dikendalikan.

Dengan berbagai langkah yang diupayakan otoritas fiskal, Juda tetap optimistis defisit APBN tetap terjaga di bawah batas aman sebesar 3 persen terhadap PDB.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026