Bisnis.com, SURABAYA – Sepanjang 2025, perolehan pendapatan negara di Provinsi Jawa Timur menunjukkan capaian yang positif. Hingga 31 Desember 2025, realisasi pendapatan negara regional Jawa Timur tercatat menyentuh nominal Rp253,32 triliun atau sebesar 88,97% dari target dalam APBN yakni Rp284,72 triliun.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur Samingun menjelaskan bahwa pendapatan negara di Jawa Timur sepanjang 2025 masih ditopang oleh penerimaan dari sektor perpajakan yang mumpuni.

"Dari total realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp244,61 triliun atau 87,60% dari target Rp279,24 triliun," beber Samingun dikutip Senin (26/1/2026).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I tersebut juga menerangkan bahwa secara keseluruhan, keadaan ekonomi dan fiskal Jawa Timur sepanjang 2025 masih berada pada jalur yang sehat walau pendapatan dan belanja tidak memenuhi target yang ditetapkan negara.

"Overall bagus, pertumbuhan ekonominya bagus, kinerja fiskal juga bagus. Memang penerimaan dan belanja tidak 100%, tetapi itu menghasilkan surplus. Artinya, pengelolaan fiskal kita berjalan dengan baik," tambahnya.

Sementara itu, penerimaan pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di seluruh wilayah Jawa Timur tercatat sebesar Rp109,90 triliun atau 85,54% dari target sepanjang 2025. Samingun menjelaskan capaian tersebut mayoritas ditopang oleh sektor PPN dan PPnBM sebesar 57,45% dan PPh nonmigas 36,26%.

"Lalu, untuk sektor industri pengolahan menjadi penyumbang penerimaan pajak terbesar dengan nilai Rp61,38 triliun atau sebesar 55,9%," ucapnya.

Sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Jawa Timur menyentuh nominal Rp134,70 triliun atau mencapai 89,35% dari target yang dipatok sebelumnya.

Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menjadi salah satu sendi utama dari perolehan pendapatan negara di Jawa Timur. Hingga penghujung 2025, realisasi PNBP tercatat mencapai angka Rp8,71 triliun atau 158,95% dari target yang ditetapkan, yang sebesar Rp5,48 triliun.

Lebih lanjut, dengan realisasi pendapatan negara yang tercatat lebih tinggi dibandingkan perolehan belanja, regional Jawa Timur pun menghasilkan surplus anggaran hingga sebesar Rp126,88 triliun.

"Apa yang sudah dicapai di 2025 tentu menjadi bekal untuk 2026. Salah satu yang baik adalah fiskal tetap bisa dijaga dan tidak keluar dari apa yang direncanakan. Itu yang ingin kita pertahankan ke depan," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menutup APBN 2025 dengan catatan defisit Rp695,1 triliun, hampir mencapai batas 3%. Shortfall pajak yang melebar jadi biang kerok tingginya defisit APBN tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pendapatan negara mencapai Rp2,755,3 triliun per akhir Desember 2025, setara 91,7% dari target senilai Rp3.005,1 triliun. Sementara itu, total belanja negara 2025 mencapai Rp3.451,4 triliun atau setara 95,3% dari outlook senilai Rp3.621,3 triliun.

Alhasil, belanja yang lebih besar dari pendapatan negara membuat defisit APBN 2025 mencapai Rp695 triliun alias 2,92% dari produk domestik bruto (PDB).

"Anda pasti nanya, kenapa enggak dipotong belanjanya supaya defisitnya tetap kecil? Tetapi kita tahu kan ketika ekonomi kita sedang down turn, turun ke bawah, kita harus memberikan stimulus ke perekonomian," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Kamis (8/1/2026).

Bendahara negara itu menyatakan bahwa meskipun defisit melebar, tetapi masih terjaga di bawah ambang batas 3% seperti yang diatur Undang-undang (UU).

Purbaya juga memaparkan keseimbangan primer masih minus Rp180,7 triliun atau melebar dari target APBN 2025 yang didesain minus Rp63,3 triliun.

Defisit APBN 2025 terjadi sesuai perkiraan Purbaya, sebelumnya dia telah memberikan sinyal kuat bahwa realisasi defisit akan melebihi target outlook sebesar 2,78% terhadap PDB. Biang keladinya, pendapatan negara meleset dari proyeksi, sementara belanja harus dijalankan.

Purbaya juga telah mewanti-wanti bahwa setoran ke kas negara, terutama pajak, tidak akan mencapai target.

"[Defisit] di atas itu [outlook 2,78%]. Yang jelas kami tidak melanggar Undang-undang 3%, dan kami komunikasi terus dengan DPR," ungkap Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pelebaran defisit APBN 2025 masih dalam batas yang dapat dikelola, asalkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

Airlangga menyampaikan hal tersebut usai menghadiri agenda penyerahan bonus atlet SEA Games ke-33 Thailand 2025 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/1/2026). Menurutnya, pemerintah akan mengantisipasi kondisi fiskal ke depan dengan mendorong peningkatan penerimaan negara.

"Kita harus dorong penerimaan negara. Dengan penerimaan negara, tentu masalah defisit itu akan menurun," ujar Airlangga.

Saat ditanya apakah pemerintah khawatir dengan defisit APBN yang mendekati ambang batas 3% PDB, Airlangga menegaskan hal tersebut tidak menjadi persoalan utama.

"Tidak apa-apa, yang penting pertumbuhan bisa dicapai," katanya kepada wartawan.

APBN 2025: Shortfall Pajak Rp271,7 Triliun, Capaian Cuma 87% dari Target

Realisasi penerimaan pajak 2025 tercatat sebesar Rp1.917,6 triliun atau sekitar 87,6% dari target APBN sebesar Rp2.189,3 triliun. Pajak merupakan penyumbang utama penerimaan negara, sehingga kinerjanya yang loyo membuat total penerimaan negara tidak mencapai target.

Sekadar catatan jika penerimaan pajak sesuai dengan skenario pemerintah yakni di outlook 2025 sebesar Rp2.076,9 triliun, pertumbuhannya akan mencapai 13,5%. Sementara itu, jika menggunakan skenario yang tercantum dalam maklumat Dirjen Pajak sebesar Rp2.005 triliun, pertumbuhannya menembus 17,5%.

Sayangnya, penerimaan pajak 2025 itu justru turun 0,7% dari tahun lalu.

Penerimaan bea dan cukai 2025 tercatat senilai Rp300,3 triliun atau 99,6% dari outlook, juga lebih rendah dari target awal APBN tahun lalu.

Adapun, perolehan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2025 total mencapai Rp534,1 triliun atau 104% dari outlook.

*data dalam triliun rupiah

Belanja Negara Capai Rp3.451 Triliun

Purbaya juga melaporkan bahwa realisasi belanja negara 2025 mencapai Rp3.451,4 triliun, jumlahnya setara 95,3% dari target.

Berdasarkan outlook laporan semester I/2025 belanja negara diperkirakan senilai Rp3.527,5 triliun. Outlook belanja itu juga sudah lebih rendah dari yang ditetapkan sebelumnya pada UU APBN 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun.

"Belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3% dari target pemerintah pusat," ujar Purbaya.

Secara terperinci, realisasi belanja negara sepanjang 2025 meliputi belanja pemerintah pusat yakni total Rp2.602,3 triliun. Realisasinya mencapai 96,3% dari target.

Belanja pemerintah pusat itu terbagi menjadi belanja kementerian/lembaga (K/L) dengan realisasi Rp1.500,4 triliun atau 129,3% dari target, serta non K/L Rp1.102 triliun atau 71,5% dari target.

Sementara itu, belanja negara yang disalurkan ke daerah atau transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp849 triliun atau 92,3% dari target.

Sisa Anggaran Pemda 2025 Rp108 Triliun

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) pemerintah daerah atau pemda mencapai Rp108,7 triliun pada akhir 2025. Besaran dana Silpa itu naik 30,2% dari posisi Silpa 2024, yakni Rp83,5 triliun.

Menurut Suahasil, perhitungan angka sementara Silpa di pemda itu berdasarkan perkiraan surplus APBD senilai Rp41,7 triliun dan net pembiayaan daerah Rp67,1 triliun.

"Ini yang kami harapkan nanti bisa segera dibelanjakan oleh daerah di awal tahun 2026 ini supaya bisa memberikan stimulus kepada perekonomian daerah," terang Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada konferensi pers APBN KiTa 2025 di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2025).

Secara terperinci, net pembiayaan daerah 2025 itu berasal dari penerimaan pembiayaan senilai Rp81,3 triliun dan dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp14,2 triliun.

Sementara itu, surplus APBD berasal dari pendapatan daerah Rp1.288,3 triliun dan belanja Rp1.246,6 triliun. Pendapatan daerah di antaranya berasal dari anggaran transfer ke daerah (TKD) yang terealisasi sepanjang 2025 senilai Rp849 triliun.

Menurut Suahasil, dari total Rp108,7 triliun Silpa di seluruh pemda secara akumulatif, sepertiga merupakan milik pemda di pulau Jawa. Kemudian, sekitar 25% ada di Sumatra.

"Tentu di tiap daerah berbeda-beda lagi. Namun kami ingin mengimbau ke seluruh pemerintah daerah agar kalau ada excess cash maka dibelanjakan secepat mungkin untuk membantu kondisi ekonomi masyarakat," lanjut Suahasil.

Bisnis.com, PADANG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat melaporkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) baru mencapai 86,31% atau senilai Rp28,11 triliun per November 2025.

Adapun, DJPb Provinsi Sumatera Barat mendapat anggaran APBN sebesar Rp32,57 triliun yang dialokasikan untuk enam kantor pelayanan perbendaharaan negara pada 2025.

Kepala Kanwil DJPb Sumbar Mohammad Dody Fachrudin mengatakan alokasi tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat untuk 656 satuan kerja sebesar Rp11,96 triliun dan transfer ke daerah (TKD) kepada 20 pemerintah daerah sebesar Rp20,60 triliun.

“Dari yang kami catat hingga 30 November 2025, realisasi APBN telah mencapai Rp28,11 triliun atau 86,31%,” katanya dikutip dari data resmi DJPb, Rabu (7/1/2026).

Dia menjelaskan alokasi tersebut terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp9,14 triliun atau 76,38% dari pagu dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp5,15 triliun atau 88% dari pagu, belanja barang sebesar Rp3,24 triliun atau 71% dari pagu, belanja modal sebesar Rp701 miliar atau 46% dari pagu, dan realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp46,4 triliun atau 98% dari pagu.

“Kalau untuk TKD telah disalurkan sebesar Rp18,97 triliun atau 92,08% dari pagu,” ujarnya.

Menurutnya, apabila dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi belanja APBN di tahun 2025 lebih rendah. Realisasi belanja tahun 2024 terealisasi Rp30,48 triliun dan turun menjadi Rp28,11 triliun pada tahun 2025.

“Penurunan realisasi belanja tersebut disebabkan adanya blokir anggaran/efisiensi anggaran yang difokuskan pada kegiatan prioritas,” jelasnya.

Dari sisi pendapatan negara, pada tahun 2025 hingga akhir November 2025 terealisasi sebesar Rp7,61 triliun atau 99,25% dari target pendapatan. Pendapatan terbesar berasal dari pendapatan perpajakan senilai Rp5,76 triliun, sedangkan sisanya berasal dari penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp1,84 triliun.

“Pendapatan negara tumbuh 13,22% bila dibandingkan tahun 2024, seiring peningkatan penerimaan Bea Keluar akibat adanya kenaikan harga dan volume ekspor CPO,” sebutnya.

Dari sisi belanja tematik, lanjut Dody, realisasi tematik kesehatan hingga November 2025 mencapai sekitar Rp1,2 triliun dan menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sebaliknya, Tematik Pendidikan mencatat realisasi yang lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar Rp721 miliar, hal ini sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025. Sementara itu, belanja infrastruktur tetap dilaksanakan secara selektif dan terfokus pada program prioritas.

Dody melihat kualitas pelaksanaan anggaran juga tercermin dari capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Secara umum, kinerja IKPA satuan kerja di Sumbar berada pada kategori sangat baik.

Dikatakannya beberapa permasalahan utama yang masih dihadapi dalam pelaksanaan anggaran antara lain penyerapan anggaran lambat, dan masih menumpuk pada akhir tahun, khususnya pada belanja modal. Perencanaan kegiatan yang diimplementasikan pada rencana penarikan dana.

Kemudian belanja kontraktual masih lambat dan satker kurang disiplin dalam mendaftarkan kontrak. Satker masih kurang disiplin dalam pengelolaan UP/TUP. Digitalisasi pembayaran melalui penggunaan CMS, kartu kredit pemerintah dan platform pembayaran DIGIPAY masih rendah.

“Jadi pada akhir tahun masih banyak satker yang mengajukan dispensasi ke Kanwil DJPb menunjukkan kedisiplinan dan perhatian satker sebagian masih kurang,” tegasnya.

Dari sisi TKD, kata Dody, hingga akhir November 2025 tersalurkan sebesar Rp18,97 triliun atau 92,08% yang sebagian besar berasal dari penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp13,17 triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik sebesar Rp3,74 triliun. Penyaluran TKD hingga akhir tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp20,33 triliun atau 98,68%.

Sementara itu, di sisi kinerja APBD, realisasi belanja APBD pada 20 pemerintah daerah di Sumbar hingga 30 November 2025 tercatat sebesar Rp19,98 triliun atau 69,80%, turun 11,88% dibandingkan tahun 2024. Realisasi belanja daerah terbesar berasal dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp10,98 triliun atau 79,01% dari pagu, diikuti oleh realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp4,85 triliun dan belanja transfer sebesar Rp2,30 triliun.

Dari sisi pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp5,01 triliun (naik 13,2% yoy) dan berkontribusi terhadap total pendapatan daerah sebesar 22,94%. Kontribusi ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal 20 pemerintah daerah pada kisaran 20- 25%.

Selanjutnya untuk angka kemandirian fiskal tertinggi terdapat pada Pemprov Sumbar yaitu sebesar 43,12% pada triwulan III 2025, atau turun dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2024 sebesar 45,31%.

“Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi ketergantungan kembali pada transfer pusat atau pertumbuhan PAD yang lebih lambat dibanding belanja,” ucapnya.

Menurutnya secara struktural, provinsi sudah masuk kategori menengah-kuat, namun belum sepenuhnya resilient terhadap shock fiskal nasional.

Kanwil DJPb Sumbar juga menjalankan Special Mission melalui penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan pembiayaan ultra mikro (UMi). Hingga November 2025, penyaluran KUR telah mencapai Rp7,11 triliun atau 85,7% dari target, dengan dominasi skema mikro.

“Penyaluran UMi juga menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan total penyaluran sebesar Rp274,78 miliar kepada lebih dari 42 ribu debitur, yang mayoritas menggunakan skema pembiayaan syariah,” tutupnya.

Bisnis.com, PADANG — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatra Barat mencatat realisasi pendapatan negara di wilayah Sumbar Rp5,99 triliun sampai 30 September 2025, setara 77,86% dari target APBN tahun 2025 sebesar Rp7,68 triliun.

Kepala Kanwil DJPb Sumbar Muhammad Dody Fachrudin mengatakan angka ini menunjukkan pendapatan negara di Ranah Minang tumbuh positif sebesar 15,2% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

“Total pendapatan negara yang telah diperoleh di wilayah Sumbar hingga September 2025 ini tumbuh sebesar 15,2% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Adapun Belanja Negara telah direalisasikan sebesar Rp22,55 triliun, jumlah ini terkontraksi sebesar 8,50% dibanding periode yang sama tahun 2024,” katanya, dikutip pada Kamis (29/10/2025).

Dody menjelaskan melihat secara komposisi, pendapatan negara didominasi oleh penerimaan perpajakan yang dipungut dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan porsi 74,28% atau sebesar Rp4,45 triliun.

Penerimaan pajak neto Sumbar sampai dengan September 2025 tercatat sebesar Rp2,79 triliun. Kemudian penerimaan pajak dalam negeri bruto tercatat sebesar Rp4,11 triliun, tumbuh sebesar 1,72% (year on year/YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Adapun sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib tercatat sebagai penyumbang penerimaan pajak terbesar di wilayah Sumbar sebesar Rp864,06 miliar.

“Jadi pada sektor ini tumbuh negatif dibandingkan dengan tahun lalu periode yang sama,” ujarnya.

Penerimaan perpajakan luar negeri mencapai Rp1,66 triliun dan sudah melebihi target sebesar Rp411,55 miliar. Angka penerimaan perpajakan luar negeri meningkat drastis hingga 403,22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dody menyebutkan kenaikan penerimaan perpajakan luar negeri utamanya berasal dari penerimaan pajak bea keluar yang tercatat tumbuh drastis sebesar 426,4% (YoY) dengan realisasi sebesar Rp1,65 triliun, yang didorong oleh meningkatnya volume ekspor CPO dan turunannya.

Dikatakannya untuk pendapatan negara di Sumbar yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp1,54 triliun atau sudah mencapai 94,8% dari target 2025.

“Pendapatan PNBP sampai 30 September 2025 mengalami peningkatan sebesar 11,02% (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” sebutnya.

Sedangkan untuk kenaikan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) yang naik sebesar 21,57% (YoY), kata Dody, menjadi pendorong utama kenaikan PNBP sampai dengan akhir September 2025 dengan realisasi tercatat sebesar Rp1,13 triliun.