JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerapkan standarisasi kemasan pada produk tembakau dan rokok elektronik melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik terus menuai sorotan.

Kebijakan yang mewajibkan kemasan produk tembakau dan rokok elektronik dibuat seragam tersebut sebelumnya disebut Kemenkes sebagai langkah strategis untuk mengendalikan konsumsi tembakau demi melindungi kesehatan masyarakat.

Namun, sejumlah kalangan menilai kebijakan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi ekonomi yang luas, mulai dari persaingan usaha, industri padat karya, hingga penerimaan negara.

Chief Economist Permata Bank Josua Pardede mengatakan, kemasan dan desain visual merupakan identitas penting bagi produk konsumen karena menjadi pembeda antar-merek di pasar.

Menurut dia, ketika warna dan tampilan visual diseragamkan, daya pembeda antarproduk akan melemah sehingga persaingan tidak lagi bertumpu pada kualitas, melainkan bergeser menjadi perang harga.

"Karakter konsumen Indonesia sangat peka terhadap harga (price-sensitive). Jika harga produk legal tetap tinggi akibat beban cukai sementara tampilannya dibuat seragam dengan kualitas yang sulit dibedakan, konsumen cenderung tidak akan berhenti merokok, melainkan bermigrasi ke produk yang lebih murah atau bahkan produk ilegal," ujar Josua dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Dikhawatirkan dorong peredaran produk ilegal

Josua mengingatkan pemerintah agar tidak serta-merta mengadopsi klaim keberhasilan penerapan kemasan polos di negara maju tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi.

Menurut dia, keberhasilan kebijakan tersebut di sejumlah negara didukung oleh ekosistem yang berbeda, seperti penegakan hukum yang lebih kuat, rantai distribusi yang lebih terkendali, serta daya beli masyarakat yang lebih tinggi.

Australia, yang kerap dijadikan contoh penerapan kebijakan kemasan polos, justru dinilai menunjukkan fenomena berbeda terkait konsumsi produk ilegal.

"Di Australia, data Biro Statistik (ABS) justru menunjukkan konsumsi nikotin dari sumber ilegal melonjak dari 12 persen pada 2017 menjadi 80 persen pada 2025. Lonjakan ini dipicu oleh selisih harga produk legal yang naik tiga kali lipat akibat cukai tinggi dibandingkan harga produk ilegal yang stabil. Indonesia berpotensi menghadapi risiko serupa jika hilangnya daya tarik visual justru mendorong konsumen beralih ke pasar gelap yang lebih murah," kata Josua.

Ia juga menilai kemasan yang seragam tanpa identitas visual yang kuat dapat mempermudah pemalsuan produk.

Tanpa diiringi pengawasan pasar yang ketat, menurut Josua, kebijakan tersebut dikhawatirkan tidak mencapai tujuan pengendalian konsumsi karena produk ilegal yang lebih murah justru semakin mudah diakses, termasuk oleh anak-anak di bawah umur.

Berpotensi tekan industri padat karya

Josua mengatakan dampak kebijakan tersebut diperkirakan tidak hanya dirasakan produsen rokok, tetapi juga seluruh ekosistem industri hasil tembakau (IHT).

Menurut dia, efeknya dapat menjalar ke industri percetakan kemasan, distributor, pedagang eceran, hingga petani tembakau dan cengkeh.

"Di tengah kondisi ekonomi nasional yang menantang, ketidakpastian regulasi ini memaksa pelaku usaha melakukan efisiensi dengan menahan investasi dan mengurangi produksi. Akibatnya, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di kalangan usia produktif meningkat tajam," jelas Josua.

Ia menambahkan, setiap kebijakan yang berpotensi menekan industri padat karya perlu dihitung secara hati-hati agar tidak memperlemah daya beli masyarakat.

Menurut Josua, meskipun Kemenkes telah memiliki program mitigasi tenaga kerja melalui pelatihan vokasi dan magang, skema tersebut masih bersifat umum.

"Jika aturan kemasan polos tetap dijalankan tanpa masa transisi operasional yang matang dan bantuan penyesuaian bagi pelaku usaha kecil, kebijakan ini dikhawatirkan akan berubah menjadi guncangan lapangan kerja yang memperlemah momentum sektor riil," tambahnya.

Karena itu, Josua berharap pemerintah tidak langsung mengesahkan aturan tersebut sebelum memenuhi tiga prasyarat.

Ketiga prasyarat itu meliputi penerbitan kajian dampak regulasi yang berimbang, penguatan pengawasan rokok ilegal melalui sistem pelacakan digital, serta penyediaan masa transisi yang memadai bagi seluruh rantai pasok industri, termasuk pelaku usaha kecil.

Aspek hukum juga dipersoalkan

Selain dari sisi ekonomi, rancangan aturan tersebut juga mendapat sorotan dari perspektif hukum.

Kepala Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie, menilai rancangan aturan administrasi tersebut berpotensi melampaui kewenangan hukum dan menciptakan benturan norma.

Menurut Gugun, baik Undang-Undang Kesehatan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tidak memuat perintah eksplisit mengenai kewajiban standarisasi kemasan.

"Jika rancangan Peraturan Menteri Kesehatan nantinya memaksakan aturan kemasan polos secara menyeluruh, maka substansinya dinilai telah melampaui norma yang diberikan oleh PP di atasnya. Kebijakan ini juga bertabrakan langsung dengan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan identitas visualnya," jelas Gugun.

Ia juga menyoroti aspek diskriminatif dalam kebijakan tersebut yang dinilai berpotensi mencederai kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut Gugun, produk lain yang juga memiliki dampak terhadap kesehatan, seperti minuman beralkohol maupun minuman berpemanis, tidak diperlakukan dengan pendekatan represif yang sama.

Gugun menilai lemahnya kepastian hukum tersebut berpotensi mengganggu iklim investasi di Indonesia.

Selain itu, ia juga menyoroti potensi hilangnya penerimaan negara dari sektor cukai serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari pendaftaran merek.

Menurut Gugun, pemerintah seharusnya tidak terburu-buru mengesahkan aturan tersebut sebelum memiliki peta jalan yang jelas untuk mengantisipasi berbagai dampak yang mungkin muncul.

Ia menilai regulasi yang diterbitkan tanpa kesiapan seluruh elemen pendukung berpotensi memunculkan persoalan baru, mulai dari risiko penutupan lini produksi yang dapat meningkatkan pengangguran usia produktif hingga semakin beratnya tugas penegakan hukum akibat potensi meningkatnya peredaran rokok ilegal.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Fenomena peralihan konsumsi masyarakat ke rokok yang lebih murah atau downtrading dinilai makin memperkuat peredaran rokok ilegal.

Anggota Komisi XI DPR Fraksi PAN Andi Yuliani Paris mengusulkan agar pemerintah memberikan ruang bagi produksi rokok yang menyasar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah karena masih banyak masyarakat memilih rokok ilegal yang lebih murah. Isu tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR bersama sejumlah perwakilan Kementerian Keuangan

"Mungkin ada rokok yang harus diproduksi untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Dan itu harus diberikan ruang sehingga dia bisa memproduksi untuk kelas menengah ke bawah," kata Andi dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Namun, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai justru menempatkan tren downtrading dan peredaran rokok ilegal sebagai tantangan utama penerimaan negara dari cukai hasil tembakau. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Djaka Budi Utama menegaskan kedua fenomena tersebut saling berkaitan dan menjadi perhatian pemerintah.

"Downtrading dan rokok ilegal menjadi tantangan utama dalam penerimaan negara," ujarnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai kecenderungan masyarakat beralih ke produk rokok yang lebih murah telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Pergeseran itu dipicu oleh kenaikan tarif cukai dan semakin lebarnya disparitas harga antarkelompok produk.

"Yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir adalah kecenderungan downtrading, di mana konsumen secara bertahap beralih ke produk dengan harga yang lebih rendah," katanya.

Menurut Yusuf, semakin luas ruang bagi produk murah akan memperkuat perpindahan konsumsi ke segmen tersebut. Kondisi itu berpotensi memperbesar tantangan pengawasan terhadap pasar rokok, termasuk dalam menekan peredaran produk ilegal.

Dia menambahkan selama pilihan rokok murah masih tersedia dan terus berkembang, kecenderungan downtrading akan terus berlanjut sehingga perlu menjadi perhatian dalam desain kebijakan cukai hasil tembakau.

Senada, Ekonom Universitas Airlangga Rumayya Batubara menilai downtrading dan peredaran rokok ilegal kini menjadi tantangan utama dalam perumusan kebijakan industri hasil tembakau, terutama ketika pemerintah tetap membutuhkan penerimaan negara dari cukai.

"Dari sisi ekonomi, masalah terbesar adalah ketidakpastian regulasi, tekanan kenaikan cukai, downtrading ke produk murah, dan pasar ilegal," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjadi inisiatif penting, sekaligus langkah pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pengelolaan sumber daya alam.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan, landasan utama dari pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ekspor tersebut merupakan jawaban atas transaksi miliaran dollar Amerika Serikat yang merugikan negara selama bertahun-tahun.

DSI dibentuk sebagai respons atas kebocoran devisa hasil ekspor (DHE) yang selama ini menekan potensi penerimaan secara signifikan.

Pemerintah meyakini, optimalisasi kas negara hanya dapat dicapai melalui pengawasan terhadap seluruh transaksi perdagangan komoditas utama di pasar internasional.

Dony menyatakan, terdapat fakta yang harus diakui mengenai aktivitas perdagangan yang menghambat optimalisasi kontribusi sektor industri terhadap kas negara, terutama melalui praktik-praktik manipulasi harga jual ke perusahaan afiliasi serta pelaporan transaksi di bawah nilai aktual yang seharusnya dibayarkan kepada otoritas pajak nasional.

“Yang penting idenya kita sepakat dulu bahwa selama ini ada fakta yang terjadi terkait transfer pricing dan under invoicing," ujar Dony dalam keterangannya, dikutip Minggu (28/6/2026).

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut under invoicing, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor mencapai 343 miliar dollar AS selama 22 tahun terakhir.

DSI ditargetkan mampu menutup kebocoran penerimaan negara dan menyelamatkan potensi devisa.

Badan tersebut, Dony bilang, secara resmi ditunjuk untuk menjadi perantara tunggal perdagangan komoditas nasional yang strategis.

Dalam menjalankan mandat tersebut, manajemen DSI menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekosistem usaha yang telah berjalan selama ini di Indonesia.

Dia menjelaskan, kebijakan itu diterapkan secara terukur dan penuh kehati-hatian demi menjamin stabilitas perekonomian.

Dengan begitu masa transisi pun dilakukan dalam berbagai tahap.

Dari awal Juni hingga Desember 2026, fokus utama DSI diarahkan sepenuhnya pada penegakan kepatuhan transaksi tanpa mengubah struktur kemitraan yang sudah berjalan sah secara hukum.

Dia mengatakan, kontrak yang telah disepakati oleh pelaku usaha sebelumnya akan tetap berlaku sepenuhnya.

"Kita menyesuaikan dengan situasi. Tidak ada satu negara, apalagi negara kita tentu tidak ingin dengan membuat ini kemudian pendapatannya jadi turun, ekosistemnya jadi hancur. Kita tidak mungkin melakukan itu," ucap dia.

Lebih lanjut, Dony menepis kekhawatiran mengenai potensi monopoli yang dapat merusak harga komoditas strategis nasional seperti kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloy. DSI memfungsikan diri sebagai instrumen pengawas harga ekspor, sehingga nilai komoditas tetap terjaga pada level optimal yang menguntungkan negara serta pelaku industri.

Ia menyadari pembenahan yang dilakukan DSI memicu tantangan berupa resistensi maupun pembentukan opini publik dari pihak-pihak tertentu.

Namun Dony berpandangan, lahirnya DSI berfokus pada pengembalian aset kepada negara untuk kepentingan rakyat banyak.

Untuk menjaga akuntabilitas program kerja, DSI telah menjadwalkan proses evaluasi operasional secara berkala setiap tiga bulan sekali.

Langkah peninjauan ini dirancang untuk memantau efektivitas kebijakan serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan target peningkatan pendapatan negara.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur PT Pradiksi Gunatama Tbk (PGUN) Tamlikho menyatakan, perseroan tidak melihat adanya risiko hukum yang material, termasuk risiko wanprestasi kontrak atas kebijakan DSI.

Bahkan pihaknya bersedia mematuhi kebijakan pemerintah. Keberadaan BUMN Ekspor itu pun dipandang tidak memberikan dampak pada kegiatan operasional perseroan pada sektor sawit.

"Perseroan akan tetap memonitor perkembangan kebijakan pemerintah serta melakukan penyesuaian apabila diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku," kata dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Yustinus Lambang Setyo Putro, menyatakan sistem pengawasan ekspor kelapa sawit di Indonesia telah memiliki mekanisme yang komprehensif dan berlapis.

Oleh karena itu, menurutnya, fokus utama saat ini bukan pada penambahan regulasi atau pengawasan, melainkan pada konsistensi penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran, termasuk praktik under invoicing, agar tidak menimbulkan kebocoran penerimaan negara maupun merusak kredibilitas industri sawit nasional.

"Sistem yang ada di Indonesia sudah sangat baik. Yang perlu dilakukan adalah law enforcement. Mekanisme pengawasannya sudah tersedia, dan GAPKI selalu mendorong seluruh anggota untuk mematuhi ketentuan perpajakan," ujar Yustinus dalam Diskusi Panel bertajuk "Under Invoicing dan Kebocoran Penerimaan Negara: Persepsi atau Realitas?" yang digelar di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Isu under invoicing kembali menjadi perhatian menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis.

Regulasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola perdagangan komoditas strategis sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan negara.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang berperan sebagai BUMN pelaksana sekaligus single export intermediary untuk komoditas strategis.

Kehadiran DSI diharapkan dapat meningkatkan transparansi transaksi ekspor, memperkuat pengawasan, serta menutup celah praktik under invoicing. DSI akan mengelola mekanisme ekspor tiga komoditas strategis, yakni kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy.

Yustinus menjelaskan, sistem pengawasan ekspor selama ini telah diterapkan secara menyeluruh melalui berbagai lapis pengawasan, mulai dari perizinan melalui Indonesia National Single Window (INSW), pemrosesan kepabeanan menggunakan sistem CEISA Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pemeriksaan fisik barang, pemantauan devisa hasil ekspor oleh Bank Indonesia, hingga pengujian kewajaran nilai transaksi melalui mekanisme pemeriksaan perpajakan.

“Seharusnya dengan pengawasan berlapis dan ketat, under invoicing akan mudah terdeteksi,” ungkap dia.

Yustinus juga mengingatkan agar transfer pricing tidak langsung disamakan dengan under invoicing. Menurutnya, transfer pricing merupakan praktik bisnis yang lazim dalam transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan afiliasi.

Pelanggaran baru terjadi apabila terdapat mispricing, yakni manipulasi harga, volume, atau jenis barang untuk memperoleh keuntungan yang tidak semestinya.

Ia menjelaskan bahwa penilaian under invoicing tidak dapat dilakukan hanya dengan membandingkan harga jual.

Pada komoditas kelapa sawit, misalnya, Indonesia belum memiliki satu harga acuan nasional yang sepenuhnya diterima seluruh pelaku usaha.

Harga referensi pemerintah sendiri merupakan kombinasi berbagai sumber internasional, termasuk dari Belanda dan Malaysia.

Selain itu, harga ekspor dipengaruhi banyak faktor komersial, seperti jenis produk (CPO, kernel, atau produk turunannya), kualitas dan sertifikasi seperti ISPO maupun RSPO, lokasi penyerahan barang yang memengaruhi biaya logistik, waktu transaksi, serta jenis kontrak yang digunakan.

“Karena itu, perbedaan harga antarpenjualan belum tentu mencerminkan adanya *under invoicing,” jelasnya.

Yustinus mencontohkan, harga pada spot contract, forward contract, dan long-term contract memang secara alami berbeda.

Pada spot contract, harga mengikuti kondisi pasar saat transaksi dilakukan.

Pada forward contract, harga disepakati lebih awal sehingga dapat berbeda dengan harga pasar ketika barang dikirim.

Sementara dalam long-term contract, harga merupakan hasil kesepakatan jangka panjang yang mempertimbangkan stabilitas pasokan dan fluktuasi pasar.

Dalam perdagangan CPO, lanjutnya, proses pemuatan kapal berkapasitas 6.000–10.000 ton dapat berlangsung sekitar satu minggu.

Selama periode tersebut harga pasar bisa berubah, sehingga harga dalam kontrak tidak selalu sama dengan harga pada hari pengapalan.

"Kita harus melihat kapan harga itu disepakati. Harga spot, forward, dan kontrak jangka panjang tentu berbeda. Belum lagi lokasi penyerahan dan kualitas produknya juga memengaruhi harga," jelasnya.

Meski demikian, Yustinus menegaskan bahwa perusahaan yang terbukti menjual jauh di bawah harga yang wajar tanpa dasar komersial yang dapat dipertanggungjawabkan tetap dapat dikategorikan melakukan under invoicing.

“Transaksi semacam itu berpotensi menjadi obyek pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak dan dikenai koreksi maupun sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” kata dia.

Dia mengakui masih terdapat oknum pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, seperti memanipulasi klasifikasi komoditas ekspor.

Namun, menurutnya, tindakan tersebut merupakan perbuatan individual dan tidak mencerminkan praktik yang dijalankan oleh industri kelapa sawit secara keseluruhan.

“GAPKI selalu mendorong seluruh anggotanya untuk mematuhi setiap ketentuan perpajakan dan perdagangan yang berlaku. Kalau memang ada yang terbukti melakukan pelanggaran, tentu harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” lanjutnya.

Di sisi lain, pakar Kebijakan Fiskal Universitas Indonesia, Dr. Ning Rahayu, menilai penguatan integrasi data antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan langkah krusial untuk mempersempit ruang terjadinya praktik under invoicing maupun penyimpangan transfer pricing yang dapat mengurangi penerimaan negara.

Menurutnya, efektivitas pengawasan juga perlu didukung dengan kerja sama pertukaran informasi yang lebih intensif dengan otoritas perpajakan dan kepabeanan di berbagai negara, mengingat praktik tersebut umumnya melibatkan transaksi lintas batas.

Ning menjelaskan, praktik under invoicing umumnya dipicu oleh sejumlah faktor, seperti upaya mengurangi kewajiban bea masuk dan pajak penghasilan, pengalihan dana ke luar negeri (capital flight), penyalahgunaan skema transfer pricing, hingga masih terbatasnya integrasi data dan efektivitas pengawasan.

Ia menilai sebagian besar faktor risiko tersebut masih ditemukan di Indonesia sehingga diperlukan penguatan sistem pengawasan dan koordinasi antarlembaga untuk meminimalkan potensi kebocoran penerimaan negara.

"Selama ini pemeriksaan masih berjalan sendiri-sendiri. Bea Cukai fokus pada bea masuk dan pajak impor, sedangkan DJP pada pajak penghasilan,” kata Ning Rahayu.

“Padahal dalam kasus under invoicing, seluruh aspek itu saling berkaitan sehingga diperlukan pemeriksaan yang terintegrasi," tegasnya.

Sementara itu, Pakar Perpajakan Poltak Maruli John Liberty Hutagaol menjelaskan salah satu modus yang sering ditemukan adalah penggunaan perusahaan perantara (intermediate company) atau perusahaan cangkang di luar negeri.

Barang dikirim langsung kepada pembeli akhir, tetapi penagihan dilakukan melalui perusahaan perantara sehingga sebagian keuntungan berpindah ke luar negeri.

Akibatnya, potensi pajak Indonesia berkurang dan memicu capital flight.

"Baik under invoicing maupun transfer pricing yang menyimpang dari PKKU (Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha) sama-sama dapat menggerus penerimaan negara. Karena itu penguatan peran DJP dan Bea Cukai menjadi sangat penting," katanya.

Hal senada disampaikan anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Arifin Halim.

Dia mengingatkan agar under invoicing tidak disamakan dengan penyimpangan transfer pricing. Menurutnya, indikator utama under invoicing adalah adanya pembayaran tambahan di luar nilai yang tercantum dalam invoice resmi.

"Kalau ada pembayaran susulan yang tidak tercatat, itu masuk under invoicing dan merupakan fraud. Tetapi kalau pembayaran hanya sebesar nilai invoice meskipun harganya tidak sesuai prinsip kewajaran, itu lebih tepat dikategorikan sebagai *transfer mispricing," tegasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Eks Ketua Ombudsman RI Hery Susanto menepis dakwaan jaksa terkait kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel. Dalam perkara ini, Hery didakwa menerima suap yang total nilainya mencapai Rp4,8 miliar.

Hal itu Hery sampaikan seusai sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026). "Nanti akan dibuktikan oleh PH saya, saya tidak ada menerima aliran uang," kata Hery saat meninggalkan ruang sidang.

Dari jumlah suap tersebut, Hery turut didakwa menerima rumah yang berlokasi di Cakung, Jakarta Timur senilai Rp2,2 miliar. Hery menggelengkan kepala saat ditanya awak media terkait apakah dirinya pernah tinggal di rumah tersebut. "Itu rumah tua itu," ujarnya.

Hery menyebutkan, penasihat hukumnya akan membuktikan bantahannya ini. "Nanti PH saya akan membuktikan semua," ucapnya.

Diketahui, Hery Susanto didakwa menerima suap Rp4,8 miliar terkait kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel. Jumlah tersebut terdiri dari uang sebanyak Rp2,6 miliar dan rumah senilai Rp2,2 miliar.

"Bahwa terdakwa Hery Susanto selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu sebagai anggota Ombudsman periode 2021 sampai dengan 2026 telah menerima hadiah atau janji berupa penerimaan sejumlah uang dan barang," kata Jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

Lihat video: BABAK BARU KORUPSI CPO! Eks Anggota Ombudsman Jadi Tersangka Kasus CPO



Jaksa menjelaskan, pemberian tersebut sebagai upaya untuk penetapan nilai kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PKH PT Toshida Indonesia dan PT. Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai perbuatan maladministrasi.

Selain itu, uang tersebut agar Hery menyatakan penolakan peningkatan izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi menjadi IYP operasi produksi atas nama PT. Mitra Kumala Energi dan PT Gold Talent Raiper sebagai perbuatan maladministrasi.

Berikut rincian penerimaan Hery Susanto:

1. Dari Laode Sinarwan Oda selaku Direktur PT Toshida Indonesia sebesar Rp675.000.000 melalui Lukman Malanua yang diberikan melalui Edy Sugandi.

2. Dari Japen Choan alias Upen selaku Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri sebesar Rp200.000.000 melalui Lukman Malanua.

3. Dari Agung Dinarno berupa rumah yang terletak di Pulo Gebang Permai Blok D5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur seharga Rp2.200.000.000

4. Dari Agung Dinarno melalui Edy Sugandi sebesar Rp1.000.000.000 dan sebesar Rp200.000.000

5. Dari Agung Dinarno sebesar Rp525.000.000

6. Dari Muhammad Rosal selaku wakil PT Mitra Kumala Energi melalui Agung Dinarno sebesar Rp50.000.000.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diimbau tetap fokus pada upaya memberantas peredaran rokok ilegal di tengah wacana penambahan layer cukai hasil tembakau (CHT).

Anggota Komisi III DPR RI Agung Widyantoro mengatakan penegakan hukum dinilai tetap menjadi kunci untuk menutup kebocoran penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Menurutnya, persoalan utama optimalisasi penerimaan cukai saat ini bukan semata struktur tarif, melainkan masih maraknya praktik produksi dan distribusi rokok ilegal yang merugikan negara. Pemerintah juga diminta berhati-hati agar kebijakan baru tidak menimbulkan persepsi bahwa negara lebih mengedepankan penyesuaian regulasi dibanding pemberantasan pelanggaran hukum.

"Setiap kebijakan fiskal, termasuk penyesuaian struktur atau tarif cukai, harus tetap menempatkan penegakan hukum sebagai prioritas utama," kata Agung dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Dia berpendapat bahwa setiap pelanggaran hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Penindakan, harus dilakukan tanpa pandang bulu terhadap produsen, distributor, maupun pihak yang diduga melindungi atau memfasilitasi peredaran rokok ilegal.

Agung menilai rokok ilegal merupakan pelanggaran hukum yang harus ditangani melalui pengawasan dan penindakan secara tegas. Karena itu, pembentukan layer cukai baru maupun skema lain yang dikaitkan dengan upaya menarik pelaku ilegal masuk ke sistem resmi tidak boleh dipersepsikan sebagai bentuk kompromi terhadap pelanggaran hukum.

"Jangan sampai muncul kesan bahwa pelaku yang sebelumnya beroperasi secara ilegal mendapatkan kemudahan tanpa melalui mekanisme pertanggungjawaban hukum yang memadai," ujarnya.

Dia mengingatkan pentingnya menjaga efek jera agar tidak memunculkan moral hazard di kalangan pelaku usaha. Menurutnya, apabila pelanggaran pada akhirnya diikuti ruang relaksasi tertentu, akan muncul persepsi bahwa risiko hukum menjadi lebih rendah.

Selain itu, Agung menilai setiap perubahan kebijakan pada industri hasil tembakau harus disertai sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Langkah tersebut diperlukan agar kebijakan tidak membuka ruang penyimpangan maupun praktik koruptif.

Dia juga mengingatkan pemerintah harus memastikan setiap kebijakan cukai tidak dimanfaatkan pelaku ilegal untuk memperoleh legitimasi ataupun ruang kompromi baru. Penyesuaian kebijakan, katanya, tidak boleh menghapus konsekuensi hukum atas pelanggaran yang telah terjadi.

"Tidak boleh ada penghapusan tanggung jawab pidana terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan kebijakan tidak dimanfaatkan sebagai celah oleh pelaku ilegal untuk memperoleh status legal tanpa memenuhi konsekuensi hukum atas pelanggaran sebelumnya," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu perusahaan baja asal China yang beroperasi di kawasan Pulogadung, Jakarta. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan kegiatan bisnis secara transparan, memenuhi kewajiban perpajakan, serta menciptakan iklim persaingan yang sehat.

Purbaya menegaskan, pemerintah tidak bertujuan menghambat kegiatan usaha, melainkan memastikan seluruh pelaku industri beroperasi dengan aturan yang sama sehingga tercipta level playing field bagi dunia usaha.

"Tujuan kami bukan untuk menghambat atau mematikan usaha, melainkan memastikan terciptanya persaingan yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku industri," kata Purbaya di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Menurut dia, kunjungan lapangan dilakukan setelah pemerintah menemukan indikasi awal adanya ketidaksesuaian antara skala kegiatan usaha perusahaan dengan kewajiban perpajakan yang dilaporkan.

Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, terdapat dugaan bahwa nilai pajak yang dibayarkan perusahaan belum mencerminkan besarnya aktivitas bisnis yang dijalankan. Karena itu, pemerintah meminta perusahaan menyerahkan dokumen dan data pendukung untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut.

Purbaya menegaskan proses yang berjalan saat ini masih berada pada tahap klarifikasi dan belum mengarah pada kesimpulan adanya pelanggaran.

"Kami meminta perusahaan untuk menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan agar seluruh proses dapat dilakukan secara terbuka dan berdasarkan fakta. Dengan demikian, kita dapat melihat secara adil bagaimana praktik bisnis yang dijalankan," ujarnya.

Pemerintah menilai kepatuhan pajak menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Selain mendukung penerimaan negara, kepatuhan tersebut juga memastikan tidak ada pelaku usaha yang memperoleh keuntungan kompetitif secara tidak wajar dibandingkan perusahaan lain yang telah memenuhi seluruh kewajibannya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pemerintah menerapkan penyeragaman kemasan rokok atau plain packaging melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau serta Rokok Elektronik mendapat perhatian dari kalangan pekerja industri hasil tembakau (IHT).

Serikat pekerja menilai kebijakan tersebut berpotensi berdampak pada jutaan tenaga kerja yang terlibat dalam rantai industri hasil tembakau, mulai dari sektor pertanian hingga distribusi.

Ketua Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PD FSP RTMM-SPSI DIY) Waljid Budi Lestarianto mengatakan, salah satu substansi yang menjadi perhatian dalam RPMK adalah rencana standardisasi kemasan atau plain packaging.

Menurut dia, pemerintah memang beralasan kebijakan tersebut bertujuan mengurangi daya tarik visual produk tembakau.

Namun, dampaknya dinilai perlu dilihat secara lebih luas karena industri hasil tembakau merupakan ekosistem yang melibatkan banyak sektor ekonomi.

"IHT bukan hanya perusahaan rokok, tetapi juga petani tembakau, petani cengkeh, buruh linting, pekerja pabrik, industri percetakan, distribusi, hingga pedagang kecil yang menggantungkan pendapatannya dari produk legal," ujar Waljid dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Industri serap sekitar 6 juta tenaga kerja

Mengacu pada data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), industri hasil tembakau menyerap sekitar enam juta tenaga kerja dari hulu hingga hilir.

Penyerapan tenaga kerja tersebut mencakup berbagai sektor, mulai dari budidaya tembakau dan cengkeh, kegiatan manufaktur, hingga distribusi dan perdagangan.

Menurut Waljid, besarnya jumlah tenaga kerja yang terlibat menjadikan industri hasil tembakau sebagai salah satu sektor padat karya yang berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

Ia menilai setiap kebijakan yang berpotensi memengaruhi kinerja industri legal perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan lapangan kerja.

Kelompok yang dinilai paling rentan terdampak adalah pekerja di sektor Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang masih mengandalkan keterampilan tenaga manusia dalam proses produksi.

Menurut Waljid, apabila tekanan terhadap industri legal meningkat dan berdampak pada penurunan produksi, kebutuhan tenaga kerja juga berpotensi ikut berkurang.

"Kalau semua kemasan dibuat seragam, produk ilegal justru semakin mudah masuk pasar. Ini bukan solusi, melainkan masalah baru," tegasnya.

Kekhawatiran terhadap rokok ilegal

Selain aspek ketenagakerjaan, serikat pekerja juga menyoroti potensi peningkatan peredaran rokok ilegal apabila kebijakan plain packaging diterapkan.

Waljid menilai kemasan selama ini menjadi salah satu identitas yang membedakan produk legal dengan produk ilegal maupun produk palsu.

Ketika kemasan dibuat seragam, konsumen dinilai akan semakin sulit membedakan produk resmi dan produk yang tidak memenuhi ketentuan.

Ia mengingatkan, hingga akhir September 2025, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dilaporkan telah menyita sekitar 8,16 juta batang rokok ilegal dalam berbagai operasi penindakan.

Menurut dia, apabila peredaran rokok ilegal meningkat, industri legal dapat menghadapi tekanan yang lebih besar karena produk ilegal tidak dikenakan beban cukai maupun kewajiban lain sebagaimana pelaku usaha yang mematuhi regulasi.

Kontribusi terhadap penerimaan negara

Industri hasil tembakau juga menjadi salah satu penyumbang penerimaan negara melalui cukai.

Pada 2025, penerimaan cukai hasil tembakau tercatat mencapai lebih dari Rp 230 triliun. Sementara pada 2024, kontribusinya berada di kisaran Rp 216 triliun.

"Industri tembakau adalah salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara melalui cukai. Jika kebijakan ini diterapkan, potensi kerugian negara bisa mencapai puluhan triliun rupiah per tahun akibat maraknya rokok ilegal," kata Waljid.

Ia berpandangan, berbagai kebijakan yang berkaitan dengan industri hasil tembakau perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap penerimaan negara, investasi, dan keberlangsungan lapangan kerja.

Minta pelibatan seluruh pemangku kepentingan

Waljid mengatakan pemerintah memiliki tujuan untuk menekan prevalensi perokok pemula dan memperkuat kampanye kesehatan masyarakat melalui kebijakan tersebut.

Namun, menurut dia, penyusunan kebijakan publik perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait dengan industri hasil tembakau, termasuk dampaknya terhadap pekerja dan pelaku usaha.

Ia menilai proses perumusan kebijakan sebaiknya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan pekerja, petani, pelaku industri, akademisi, hingga pemerintah daerah.

"Kami menolak dengan tegas rencana penerapan penyeragaman kemasan yang akan diatur dalam rancangan peraturan menteri kesehatan tersebut," katanya.

Menurut Waljid, pemerintah masih memiliki sejumlah opsi untuk mencapai tujuan peningkatan kesehatan masyarakat, antara lain melalui edukasi mengenai bahaya merokok, pengawasan penjualan kepada anak di bawah umur, serta pemberantasan rokok ilegal.

Polemik mengenai plain packaging pun tidak hanya menyangkut aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga memunculkan pembahasan mengenai dampaknya terhadap tenaga kerja, investasi, industri legal, dan penerimaan negara.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan kebijakan Presiden Prabowo yang membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk menutup celah praktik under invoicing, berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan negara.

Suntana menyebut bahwa ketika praktik tersebut berhasil dihentikan maka potensi penerimaan negara yang bisa diamankan mencapai USD150 miliar atau setara Rp2.600 triliun. Hal tersebut akan terlihat dari penerbitan Surat Perintah Berlayar (SPB) yang ujungnya bakal diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.

"Hari ini saya dapat berita yang luar biasa, bahwa ada kebijakan yang dibuat Presiden terkait praktik under invoicing. Minimal kata Presiden, itu potensinya bisa menjadi pemasukan negara USD150 miliar, sama dengan Rp2.600 triliun," ujarnya saat ditemui pada acara Maritim Career & Industry Expo di Kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (23/6/2026).

Pada kesempatan itu, Wamenhub meminta kepada seluruh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) agar mendukung dan mengawal upaya penghentian praktik under invoicing yang selama ini kerap terjadi di lapangan. Sebab KSOP memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

"Kita menjadi garda terdepan dengan menguatkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar). Teman-teman tolong dukung kebijakan yang dibuat oleh Presiden Prabowo, pemerintah, bagaimana bisa mengoptimalkan pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyat," ujarnya.

Setidaknya ada beberapa kelengkapan dokumen yang diverifikasi melalui SPB yang diterbitkan oleh KSOP. Seperti identitas kapal, data pelayaran, daftar awak kapal, daftar muatan, kelengkapan administrasi menyangkut bukti setoran PNBP, dan surat laik operasi (SLO).

"Para KSOP saya minta berkomitmen untuk mendukung pemerintah. Jangan bermain-main. Kita semua di sini berperan, terutama teman-teman KSOP, teman-teman pelaut bagaimana bisa menjaga ini," lanjutnya.

PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menjadi BUMN khusus yang dibentuk untuk menjadi pintu ekspor tiga komoditas strategis, yaitu batu bara, CPO, dan ferro alloy.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA - Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan, kebijakan Presiden Prabowo yang membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) untuk menutup celah praktik under invoicing, berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan negara.

Suntana menyebut bahwa ketika praktik tersebut berhasil dihentikan, maka potensi penerimaan negara bisa tembus USD150 miliar atau setara Rp2.671 triliun (kurs Rp17,807 per USD). Hal tersebut akan terlihat dari penerbitan Surat Perintah Berlayar (SPB) yang ujungnya bakal diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.

"Hari ini saya dapat berita yang luar biasa, bahwa ada kebijakan yang dibuat Presiden terkait praktik under invoicing. Minimal kata Presiden, itu potensinya bisa menjadi pemasukan negara USD150 miliar, sama dengan Rp2.600 triliun," ujarnya saat ditemui pada acara Maritim Career & Industry Expo di Kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (23/6/2026).

Pada kesempatan itu, Wamenhub meminta kepada seluruh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) agar mendukung dan mengawal upaya penghentian praktik under invoicing yang selama ini kerap terjadi di lapangan. Sebab KSOP memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

"Kita menjadi garda terdepan dengan menguatkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar). Teman-teman tolong dukung kebijakan yang dibuat oleh Presiden Prabowo, pemerintah, bagaimana bisa mengoptimalkan pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyat," tambahnya.

Setidaknya ada beberapa kelengkapan dokumen yang diverifikasi melalui SPB yang diterbitkan oleh KSOP. Seperti identitas kapal, data pelayaran, daftar awak kapal, daftar muatan, kelengkapan administrasi menyangkut bukti setoran PNBP, dan surat laik operasi (SLO).

Ekonom Sarankan PT DSI Jadi Pengawas Ekspor SDA, Bukan Eksportir Tunggal



"Para KSOP saya minta berkomitmen untuk mendukung pemerintah. Jangan bermain-main. Kita semua di sini berperan, terutama teman-teman KSOP, teman-teman pelaut bagaimana bisa menjaga ini," lanjutnya.

Suntana mengakui memang masih ada persoalan dari penerbitan SPB yang sebelumnya dilakukan. Namun dia berharap dengan pembenahan tata kelola ekspor yang baru ini akan menutup celah-celah pelanggaran dan mampu mendukung penerimaan negara.

"Kita tahu memang ada beberapa persoalan yang kita alami juga di bidang penerbitan SPB, dan itu menjadi introspeksi yang berharga buat kita agar itu tidak terulang lagi," katanya.

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membentuk PT Sumber Daya Indonesia (DSI) yang menjadi pengekspor tunggal komoditas strategis. Komoditas yang saat ini ditangani DSI antara lain batubara, CPO, dan ferro alloy.

Pembentukan BUMN baru ini memang sengaja untuk memperkuat penerimaan negara dari hasil sumber daya alam. Sebab kata Presiden Prabowo, Indonesia telah kehilangan sekitar Rp15.400 triliun dalam kurun waktu 34 tahun akibat praktik under invoicing alias manipulasi penurunan nilai ekspor.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan siap untuk mengkaji ulang skema tarif cukai bagi rokok lokal jika diminta DPR RI.

Purbaya mengaku memang belum melaksanakan rapat penetapan skema tarif (layer) cukai rokok lokal dengan DPR hingga saat ini. Sebab, Kemenkeu masih melakukan kajian yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

"Belum, kita belum ke DPR kan? Jadi kalau disuruh kaji, pasti kita kaji. Itu kan kebanyakan besar produsen ilegal," ujar Purbaya saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (23/6).

Namun, ia menegaskan layer cukai diperlukan untuk mengakomodir produsen rokok kecil yang selama ini beroperasi secara ilegal agar bisa menjadi produsen rokok legal.

Menurut Purbaya, produsen rokok lokal belum masuk ke sistem cukai Tanah Air sehingga muncul ketidakadilan apalagi kalau langsung memberantas bisnis mereka.

"Walaupun nanti misalnya nggak sempurna. Pasti lebih bagus dari sistem yang sekarang, di mana yang ilegal terlalu banyak beredar. Kalau mau tutup semua ilegal sekarang, tanpa kesempatan mereka untuk menjadi legal," katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI mengusulkan Purbaya untuk mengkaji terlebih dahulu usulan penambahan layer cukai dengan melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan untuk mengakomodir produsen rokok ilegal secara matang dan mendalam.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Puteri Anetta Komarudin menegaskan pengkajian ulang terutama karena kebijakan tarif cukai harus dirumuskan secara seimbang antara untuk kepentingan penerimaan negara dan pengendalian konsumsi masyarakat.

"Tidak semata hanya mengejar penerimaan negara, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampaknya pada konsumsi, kesehatan, dan keberlangsungan tenaga kerja. Karenanya, usulan ini harus bisa menjaga kesimbangan tersebut," kata Puteri dalam keterangan tertulis, Senin (22/6).

Selain itu, DPR juga menilai usulan ini dapat menambah kompleksitas pengawasan sehingga perlu dipastikan juga kesiapan teknis dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam melakukan pengawas dan penindakan.

"Tentunya, usulan ini harus dirancang dengan hati-hati sehingga dampaknya terhadap pengendalian konsumsi maupun penerimaan negara dapat mencapai titik tengah yang optimal," ujar Puteri.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai pemadaman listrik yang terjadi saat ini tidak semata-mata disebabkan persoalan teknis, melainkan berkaitan dengan penurunan produksi batu bara yang berdampak pada pasokan energi nasional.

Yose mengatakan pemadaman terjadi akibat terbatasnya pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik, baik milik PT PLN maupun pembangkit listrik swasta atau independent power producer (IPP).

"Produksi batu bara tahun lalu menurut Kementerian ESDM mencapai 790 juta ton, turun dari 836 juta ton pada 2024," ujar Yose dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Di sisi lain, kebutuhan batu bara dalam negeri terus meningkat dan sebagian besar dipenuhi melalui skema domestic market obligation (DMO), termasuk untuk pembangkit listrik. Yose menjelaskan, meskipun produksi turun, realisasi DMO justru meningkat dari 232 juta ton pada 2024 menjadi 246 juta ton pada tahun lalu.

"Akibatnya, ekspor mengalami penurunan sejak awal 2025 dan terus berlanjut hingga saat ini," kata Yose.

Menurut Yose, tren penurunan produksi berpotensi berlanjut seiring penataan ulang melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang ditetapkan Kementerian ESDM. Dalam RKAB tersebut, target produksi batu bara ditetapkan sekitar 600 juta ton atau turun sekitar 24 persen dibandingkan realisasi tahun lalu.

Sementara itu, target DMO hanya meningkat tipis menjadi 248 juta ton. Yose menilai kebijakan tersebut mempersempit ruang fleksibilitas produsen batu bara dalam menjalankan usahanya.

Ia menyampaikan saat ini sejumlah produsen batu bara menghentikan produksi karena belum memperoleh persetujuan RKAB. Meskipun pemerintah telah memberikan relaksasi agar produksi tetap berjalan, ketidakpastian terkait prospek bisnis batu bara dinilai masih tinggi.

"Hal ini tentu menjadi pertimbangan bagi para produsen untuk melanjutkan aktivitas mereka," ujarnya.