Bisnis.com, MALANG — Realisasi pendapatan negara di wilayah kerja (wilker) KPPN Malang mencapai Rp8,18 triliun mengalami penurunan sebesar 14,02% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy) pada Januari 2026.

Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna mengatakan capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri atas Pajak Penghasilan sebesar Rp602,65 miliar, tumbuh sebesar 56,39% (yoy).

"Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp463,16 miliar atau turun 44,99% (yoy), sedangkan penerimaan cukai menyumbang Rp6,62 triliun turun sebesar 19,68% (yoy)," ucap Muhammad Rusna di Malang, Selasa (10/2/2026).

PNBP lainnya, kata dia, telah terealisasi sebesar Rp40,31 miliar atau 13,92% dari target ditetapkan dan mengalami pertumbuhan sebesar 6,10% bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilai penurunan penerimaan pajak ini, khususnya terkait dengan PPN, dapat disebabkan oleh penghematan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat dan belanja pemerintah daerah masih sangat terbatas.

Sedangkan penurunan penerimaan cukai lebih disebabkan oleh penurunan produksi pabrikan legal karena peredaran rokok ilegal yang terus masif di tengah masyarakat.

Penurunan produksi pabrikan rokok legal, menurut dia, akan terus terjadi jika tidak dilakukan penguatan pemberantasan rokok ilegal yang menyentuh sampai pada level pabrikannya.

Hal ini menjadi peringatan dini bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja pemberantasan rokok ilegal agar target penerimaan cukai tetap terjaga dan meningkat.

"Jika hal ini dilakukan maka bersiap saja target penerimaan cukai tidak akan tercapai pada 2026. Sekeras apapun usaha pemerintah dalam upaya peningkatan PNBP, PPN, maupun PPh tidak akan sanggup menambal penurunan penerimaan cukai jika rokok ilegal tidak diberantas," ujar Joko yang juga peneliti senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi FEB UB itu.