Tadi dibahas bahwa kondisi fiskal itu masih sangat terjaga dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung memastikan kondisi fiskal Indonesia hingga saat ini terjaga dengan baik.

"Tadi dibahas bahwa kondisi fiskal itu masih sangat terjaga dengan baik," kata Juda Agung dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Hal itu tercermin dari sejumlah indikator kinerja APBN hingga Mei 2026.

"Defisit hingga bulan Mei kemarin 0,7 persen dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun juga masih di bawah 3 persen, jadi masih sangat terjaga. Pajak juga tumbuh dengan baik, 19,1 persen dan juga dari sisi belanja juga masih di atas 30 persen," terang Juda.

Adapun dalam laporan APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Juni 2026, APBN mencetak defisit sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per Mei 2026. Secara keseluruhan, pendapatan negara terhimpun sebesar Rp1.185 triliun atau setara 37,6 persen target APBN senilai Rp3.153,6 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 19,1 persen (year-on-year/yoy).

Komponen penerimaan perpajakan tercatat mencapai Rp958,2 triliun, yang ditopang oleh serapan pajak. Penerimaan pajak terserap senilai Rp834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy).

Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh moderat 0,7 persen (yoy) dengan nilai Rp123,8 triliun. Komponen penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhimpun sebesar Rp226,4 triliun atau tumbuh 19,9 persen (yoy).

Kemudian, dari sisi belanja negara, realisasi per Mei 2026 tercatat mencapai Rp1.365,4 triliun atau setara 35,5 persen dari target APBN Rp3.842,7 triliun, tumbuh sebesar 34,4 persen (yoy). Pertumbuhan pesat terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp1.059,3 triliun.

Penyaluran belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp517,7 triliun atau tumbuh signifikan 58,9 persen (yoy). Sedangkan belanja non-K/L tersalurkan Rp541,6 triliun atau tumbuh 47 persen (yoy).

Sementara, penyaluran transfer ke daerah masih terkoreksi 4,9 persen (yoy), dengan realisasi senilai Ro306,1 triliun.

Dengan kinerja itu, keseimbangan primer mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun, yang mengindikasikan fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja, dan utang.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Suntana mengatakan, kebijakan Presiden Prabowo yang membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) untuk menutup celah praktik under invoicing, berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan negara.

Suntana menyebut bahwa ketika praktik tersebut berhasil dihentikan, maka potensi penerimaan negara bisa tembus USD150 miliar atau setara Rp2.671 triliun (kurs Rp17,807 per USD). Hal tersebut akan terlihat dari penerbitan Surat Perintah Berlayar (SPB) yang ujungnya bakal diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan.

"Hari ini saya dapat berita yang luar biasa, bahwa ada kebijakan yang dibuat Presiden terkait praktik under invoicing. Minimal kata Presiden, itu potensinya bisa menjadi pemasukan negara USD150 miliar, sama dengan Rp2.600 triliun," ujarnya saat ditemui pada acara Maritim Career & Industry Expo di Kantor Kementerian Perhubungan, Selasa (23/6/2026).

Pada kesempatan itu, Wamenhub meminta kepada seluruh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) agar mendukung dan mengawal upaya penghentian praktik under invoicing yang selama ini kerap terjadi di lapangan. Sebab KSOP memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).

"Kita menjadi garda terdepan dengan menguatkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar). Teman-teman tolong dukung kebijakan yang dibuat oleh Presiden Prabowo, pemerintah, bagaimana bisa mengoptimalkan pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyat," tambahnya.

Setidaknya ada beberapa kelengkapan dokumen yang diverifikasi melalui SPB yang diterbitkan oleh KSOP. Seperti identitas kapal, data pelayaran, daftar awak kapal, daftar muatan, kelengkapan administrasi menyangkut bukti setoran PNBP, dan surat laik operasi (SLO).

Ekonom Sarankan PT DSI Jadi Pengawas Ekspor SDA, Bukan Eksportir Tunggal



"Para KSOP saya minta berkomitmen untuk mendukung pemerintah. Jangan bermain-main. Kita semua di sini berperan, terutama teman-teman KSOP, teman-teman pelaut bagaimana bisa menjaga ini," lanjutnya.

Suntana mengakui memang masih ada persoalan dari penerbitan SPB yang sebelumnya dilakukan. Namun dia berharap dengan pembenahan tata kelola ekspor yang baru ini akan menutup celah-celah pelanggaran dan mampu mendukung penerimaan negara.

"Kita tahu memang ada beberapa persoalan yang kita alami juga di bidang penerbitan SPB, dan itu menjadi introspeksi yang berharga buat kita agar itu tidak terulang lagi," katanya.

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membentuk PT Sumber Daya Indonesia (DSI) yang menjadi pengekspor tunggal komoditas strategis. Komoditas yang saat ini ditangani DSI antara lain batubara, CPO, dan ferro alloy.

Pembentukan BUMN baru ini memang sengaja untuk memperkuat penerimaan negara dari hasil sumber daya alam. Sebab kata Presiden Prabowo, Indonesia telah kehilangan sekitar Rp15.400 triliun dalam kurun waktu 34 tahun akibat praktik under invoicing alias manipulasi penurunan nilai ekspor.

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) optimistis kebijakan sistem ekspor satu pintu (one gate policy) komoditas sumber daya alam, khususnya minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), memperbaiki tata kelola niaga sawit nasional.

"Sistem ekspor satu pintu bisa menjadi peluang memperbaiki tata kelola niaga sawit nasional," ujar Ketua AKPSI Mudyat Noor ketika ditanya mengenai penerapan kebijakan pemerintah pusat itu di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Minggu.

Ketua AKPSI yang juga Bupati Penajam Paser Utara itu berharap tata kelola yang perlu dibenahi utamanya itu persoalan harga, seperti adanya penentuan harga di bawah harga pasar (underpricing).dan penetapan harga transaksi antar entitas (transfer pricing), yang selama ini mempengaruhi penerimaan negara dan daerah.

Jika kebijakan ekspor satu pintu berjalan baik, lanjutnya, maka ia memperkirakan harga sawit di domestik lebih stabil dan seragam, menguntungkan petani sawit, serta dapat meminimalkan praktik underpricing dan transfer pricing yang bermuara pada pendapatan negara meningkat, juga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.

"Dengan meningkatnya pendapatan negara, diharapkan berdampak pada kenaikan dana bagi hasil (DBH) sawit bagi daerah penghasil," jelasnya.

AKPSI kini beranggotakan164 kabupaten/kota, juga mendorong peningkatan DBH sawit dari delapan persen menjadi minimal 15 persen bagi daerah penghasil sawit di Indonesia.

Dengan penerapan kebijakan pemerintah pusat terkait tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sunberdaya Indonesia, kata Mudyat Noor, berpeluang pada peningkatan pendapatan pemerintah pusat dan penambahan pendapatan daerah akan terbuka lebar.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Manokwari (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat pendapatan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya periode Januari-April 2026 mencapai Rp693,5 miliar atau terealisasi sebesar 25,1 persen dari target tahun berjalan Rp2,76 triliun.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Moch Abdul Kobir mengatakan pendapatan negara mengalami pertumbuhan 42,08 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibanding periode yang sama tahun 2025 yaitu Rp488,1 miliar.

“APBN tetap berfungsi optimal dalam menopang pembangunan dan pelayanan publik di daerah,” kata Kobir di Manokwari, Selasa.

Ia menjelaskan, kinerja pendapatan APBN di Papua Barat dan Papua Barat Daya didominasi penerimaan perpajakan dengan realisasi sebanyak Rp433,8 miliar atau mengalami pertumbuhan sebesar 28,7 persen (yoy).

Komponen yang memiliki andil signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak, yaitu pajak penghasilan (PPh) nonmigas Rp230,9 miliar; pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) Rp222,7 miliar; kemudian pajak bumi dan bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp6,2 miliar, sedang pajak lainnya terkontraksi dengan nilai negatif Rp26,2 miliar.

“Realisasi pajak sudah mencapai 18,2 persen dari target Rp2,38 triliun. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan implementasi Coretax turut mendorong peningkatan penerimaan,” ujar Kobir.

Selain pajak, kata dia, pendapatan APBN juga turut disumbang oleh pendapatan negara bukan pajak (PNPB) dengan realisasi mencapai Rp258,3 miliar atau sekitar 69,1 persen dari target tahunan sebanyak Rp373,7 miliar.

Kinerja PNBP hingga akhir April 2026 mengalami pertumbuhan sebesar 72,4 persen (yoy) yang didominasi jenis PNBP lainnya dengan realisasi kurang lebih Rp223 miliar disusul PNBP badan layanan umum (BLU) Rp35,3 miliar.

“Kalau pendapatan APBN dari komponen pendapatan hibah tercatat sekitar Rp1,4 miliar,” ujarnya.

Dari sisi belanja, kata dia, realisasi belanja APBN di wilayah Papua Barat maupun Papua Barat Daya hingga akhir April 2026 mencapai Rp6,9 triliun atau 29,7 persen dari pagu anggaran yang dialokasikan sebanyak Rp23,27 triliun.

Belanja tersebut terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp2,19 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp4,71 triliun. Belanja kementerian/lembaga tumbuh 47,8 persen (yoy) dan didominasi belanja pegawai.

“Kalau realisasi TKD tumbuh 42,1 persen secara tahunan dengan penyaluran terbesar berasal dari dana alokasi umum (DAU) Rp2,51 triliun.

Menurut Kobir, peningkatan pendapatan maupun belanja negara menunjukkan APBN berperan sebagai instrumen stabilisasi ekonomi atau shock absorber sekaligus mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"APBN terus bekerja melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, serta transfer ke daerah guna menjaga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan," ujarnya.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 harus diarahkan untuk menjaga kekuatan ekonomi domestik, terutama kelompok kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama konsumsi dan aktivitas ekonomi nasional.

Menurut Misbakhun, tantangan ekonomi saat ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga mulai dirasakan kelompok kelas menengah.

"Banyak keluarga kelas menengah hari ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Pengeluaran bertambah, cicilan tetap berjalan, biaya pendidikan naik, sementara mereka juga harus memikirkan tabungan dan masa depan keluarganya," kata Misbakhun dalam keterangan yang dikeluarkan di Jakarta, Jumat (12/6).

Karena itu, ia menilai target pertumbuhan ekonomi 2027 tidak boleh hanya berhenti pada angka. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, memperkuat dunia usaha, dan menjaga daya beli masyarakat.

Misbakhun menjelaskan bahwa kelas menengah memiliki peran penting dalam menjaga pergerakan ekonomi nasional.

Menurutnya, ketika kelompok ini memiliki keyakinan untuk berbelanja, membeli rumah, membuka usaha, atau berinvestasi, aktivitas ekonomi akan tumbuh lebih kuat. Sebaliknya, jika mereka mulai menahan konsumsi dan menunda berbagai keputusan ekonomi, dampaknya akan cepat dirasakan oleh dunia usaha dan lapangan kerja.

"Menjaga kelas menengah bukan semata-mata soal membantu satu kelompok masyarakat. Ini juga soal menjaga mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bergerak," ujarnya.

Dalam pembahasan KEM-PPKF 2027, pemerintah dan DPR menyepakati target rasio pendapatan negara pada kisaran 12,01 hingga 12,40 persen terhadap PDB.

Misbakhun menilai target tersebut harus dicapai melalui perluasan basis penerimaan dan reformasi fiskal yang lebih berkualitas, bukan dengan menambah tekanan terhadap kelompok masyarakat yang selama ini sudah patuh membayar pajak.

"Jangan sampai kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama ekonomi domestik justru semakin terbebani. Reformasi fiskal harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan mendorong pertumbuhan," katanya.

Kontribusi BUMN itu terhadap pendapatan negara, di luar dari laba plus pajak, itu kurang lebih hampir sekitar Rp600 triliun–Rp700 triliun setiap tahun

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria menegaskan bahwa badan usaha milik negara (BUMN) tetap menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional dengan kontribusi terhadap negara yang mencapai Rp600 triliun–Rp700 triliun setiap tahun.

“Kontribusi BUMN itu terhadap pendapatan negara, di luar dari laba plus pajak, itu kurang lebih hampir sekitar Rp600 triliun–Rp700 triliun setiap tahun. Jadi BUMN kita itu besar,” ujar Dony dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dony yang juga merupakan Chief Operating Officer (COO) Danantara menyampaikan anggapan bahwa BUMN secara keseluruhan merugi merupakan narasi yang tidak sesuai dengan fakta. Ia menyebutkan bahwa secara konsolidasi, BUMN justru membukukan laba yang sangat besar.

“BUMN itu untung. Tahun 2025 itu (untung) Rp335 triliun. Jadi itu bohong kalau bilang BUMN itu secara konsolidasi rugi. Itu bohong. Yang rugi itu hanya Rp20 triliun,” ujar Dony.

Laba tersebut bahkan berpotensi meningkat apabila proses penyehatan dan efisiensi perusahaan-perusahaan negara terus berjalan.

“Kalau yang rugi ini kita tutup, berarti untung kita menjadi Rp355 triliun. Jadi bisa disampaikan ke masyarakat, kita enggak rugi. Sudah pasti. Tapi untungnya belum maksimal,” katanya.

Dony menambahkan Presiden Prabowo Subianto menargetkan agar Danantara dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kapasitas dan nilai ekonomi BUMN sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan nasional.

“Makanya Presiden (Prabowo) berharap dengan adanya Danantara ini jauh menjadi lebih besar lagi,” ujarnya.

Untuk mencapai target kontribusi yang lebih tinggi, termasuk menuju angka Rp800 triliun per tahun, Dony mengakui tantangan yang dihadapi tidak ringan. Namun, ia optimistis target tersebut dapat dicapai melalui transformasi menyeluruh di lingkungan BUMN.

Dony memaparkan sejumlah langkah strategis yang tengah dijalankan, mulai dari konsolidasi perusahaan, penyederhanaan jumlah entitas usaha, hingga pembangunan peta jalan baru yang lebih terarah.

“Kita mengurangi dulu jumlah perusahaan kita. Kita melakukan konsolidasi dalam perusahaan kita. Kita membangun roadmap yang baru. Kita membangun competitive advantage daripada perusahaan kita,” ucap dia.

Selain memperkuat struktur bisnis, Danantara juga menaruh perhatian besar pada pengembangan sumber daya manusia (SDM). Menurut Dony, peningkatan kualitas talenta menjadi faktor kunci agar BUMN mampu bersaing di tingkat global.

“Kita mengembangkan human capital-nya. Termasuk juga kita sekarang menstandardisasi kualifikasi daripada orang yang menjadi Direktur BUMN,” kata Dony.

Lebih lanjut, Dony menyebut transformasi BUMN saat ini merupakan upaya paling fundamental yang pernah dilakukan pemerintah untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan efisiensi, serta memperbesar kontribusi perusahaan negara terhadap pembangunan nasional.

“Saya sangat optimistis bahwa kita bisa melakukan ini. Dan dengan keyakinan penuh, kita akan membuat BUMN-BUMN kita menjadi lebih baik lagi. Tidak ada pilihan,” ujarnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menilai perbaikan tata kelola ekspor batu bara melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dapat mendongkrak pendapatan negara.

"Itu (perbaikan tata kelola ekspor melalui DSI) salah satu cara menaikkan pendapatan dari pajak yang selama ini ditipu-tipu oleh beberapa pengusaha yang bergerak di situ," ujar JK dalam Seminar Publik Kebijakan Ekonomi dan Manajemen Krisis yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.

Menurut JK, mendongkrak pendapatan merupakan salah satu langkah untuk mengatasi gejolak ekonomi yang saat ini sedang dihadapi oleh Indonesia.

JK menjelaskan bahwa gejolak ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat ditandai oleh sejumlah indikator, seperti nilai tukar rupiah yang melemah, menurunnya daya beli masyarakat, menurunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta meningkatnya kriminalitas.

Akar dari permasalahan tersebut, tutur dia, adalah defisit anggaran yang disebabkan oleh tidak seimbangnya antara pengeluaran dengan pendapatan negara.

"Jadi, untuk mengatasi itu, maka pengeluaran diturunkan dan ini (pendapatan) dinaikkan," ucap JK.

Ia juga menilai perbaikan tata kelola dari program makan bergizi gratis (MBG) sudah tepat untuk meringankan beban anggaran di tengah gejolak ekonomi.

Menurut JK, perbaikan tata kelola dari program MBG merupakan salah satu dari langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk mengurangi beban fiskal.

Langkah-langkah lainnya, tutur JK, adalah mengurangi anggaran untuk koperasi, mengurangi subsidi, serta mengurangi anggaran alutsista.

Dengan mengurangi beban anggaran, JK meyakini pemerintah dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian Indonesia, terutama memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah.

"Krisis ekonomi itu berhubungan dengan fiskal. Fiskal itu uang, anggaran, dan sebagainya. Jadi, untuk mengatasi itu (krisis ekonomi), maka pengeluaran diturunkan. Pemasukan dinaikkan," kata JK.

Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI Jakarta, Rabu (20/5/2026), telah mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Kemudian, pemerintah membentuk PT DSI sebagai perusahaan dengan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

Pembentukan DSI dilatarbelakangi masih tingginya praktik under invoicing dan transfer pricing sejumlah komoditas ekspor Indonesia dan telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Dalam pelaksanaannya, DSI akan dijalankan dalam dua tahap. Pada tahap pertama yang berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026, DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara antara penjual dan pembeli komoditas ekspor tertentu.

Pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap mekanisme baru tersebut dalam tiga bulan pertama pelaksanaannya sebelum nantinya akan diimplementasikan secara penuh mulai 1 Januari 2027.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MALANG—Realisasi pendapatan negara di wilayah kerja KPPN Malang tembus Rp49,74 triliun yang didominasi dari penerimaan cukai sampai akhir Mei 2026.

Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, mengatakan realisasi pendapatan sebesar itu berarti mengalami pertumbuhan sebesar 8,94% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (y-o-y).

“Capaian pendapatan ditopang oleh penerimaan perpajakan yang terdiri dari Pajak penghasilan sebesar Rp3,30 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 17,82% (y-o-y),” ujarnya, Senin (8/6/2026).

Pajak Pertambahan Nilai mencapai Rp4,70 triliun atau tumbuh sebesar 18,46% (y-o-y), sedangkan penerimaan cukai menyumbang Rp38,04 triliun tumbuh sebesar Rp3,35% (y-o-y).

PNBP lainnya telah terealisasi sebesar Rp193,09 miliar atau 66,66% dari target ditetapkan dan mengalami penurunan sebesar 4,99% bila dibandingkan tahun sebelumnya.

“Cukai mulai tumbuh, meski kecil. Cukai menjadi engine perekonomian di wilker KPPN Malang,” ujarnya. Cukai mendominasi penerimaan negara di wilker KPPN Malang.

Cukai adalah instrumen fiskal, sekaligus alat pengendali konsumsi pada barang-barang tertentu yang memiliki dampak negatif bagi masyarakat, kesehatan, atau lingkungan hidup, seperti cukai alkohol dan cukai rokok.

Menurutnya, diperlukan peran serta pemerintah daerah pada di wilayah Malang Raya dan Pasuruan untuk mendorong OPD pengampu DAK Fisik dalam rangka percepatan pemenuhan dokumen syarat salur batas akhir penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai di tengah gejolak global dan berimbas pasa pada perekonomian domestik, penerimaan perpajakan di wilayah kerja KPPN malang menunjukan kinerja yang positif.

Menurutnya, situasi ini menunjukkan bahwa prioritas kebijakan dengan fokus pada perekonomian domestik dan tata kelola perpajakan serta cukai justru lebih efektif memperkuat peningkatan penerimaan negara.

Sosialisasi dan pembenahan sistem coretax secara berkelanjutan, kata dia, akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Hal yang tak kalah penting adalah penegakkan hukum yang lebih kuat dengan menyasar pada produsen rokok ilegal.

Joko menilai, jika ini dilakukan maka dapat dipastikan penerimaan cukai akan melejit, dapat tumbuh diatas 10%, khususnya di wilayah kerja KPPN Malang.

“Perlindungan market rokok legal menjadi kunci untuk utama untuk mengakselerasi penerimaan cukai bukan dengan penambahan layer baru untuk mengakomodasi rokok ilegal,” ucapnya.(K24)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menarik pembiayaan utang senilai Rp386 triliun per 31 Mei 2026, setara 46,4% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp832,2 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembiayaan anggaran selama lima bulan pertama tetap berlangsung normal.

Pemerintah, katanya, juga mencatatkan realisasi pembiayaan non-utang sebesar Rp6,5 triliun, atau -4,4% dari target Rp143,1 triliun. Dengan demikian, total pembiayaan anggaran APBN hingga akhir Mei tercatat sebesar Rp379,4 triliun. Nilai ini setara 55,1% terhadap target APBN Rp689,2 triliun.

“Karena keseimbangan primer Rp58,6 triliun, sampai sekarang pembiayaan anggarannya Rp379,4 triliun,” ujar Purbaya.

Purbaya mengatakan keseimbangan primer mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun, yang mengindikasikan fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja dan utang.

Adapun, defisit APBN per Mei 2026 tercatat sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pendapatan negara terhimpun sebesar Rp1.185 triliun atau setara 37,6% dari target APBN senilai Rp3.153,6 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 19,1% (year-on-year/yoy).

Komponen penerimaan perpajakan tercatat mencapai Rp958,2 triliun, yang ditopang oleh serapan pajak.

Penerimaan pajak terserap senilai Rp834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy). Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh moderat 0,7% (yoy) dengan nilai Rp123,8 triliun.

Adapun komponen penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhimpun sebesar Rp226,4 triliun atau tumbuh 19,9% (yoy).

Dari sisi belanja negara, realisasi per Mei 2026 tercatat mencapai Rp1.365,4 triliun atau setara 35,5% dari target APBN Rp3.842,7 triliun, tumbuh sebesar 34,4% (yoy).

Pertumbuhan pesat terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52,6% (yoy) atau senilai Rp1.059,3 triliun.

Penyaluran belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp517,7 triliun atau tumbuh signifikan 58,9% (yoy). Sedangkan belanja non-K/L tersalurkan Rp541,6 triliun atau tumbuh 47% (yoy).

Sementara itu, penyaluran transfer ke daerah masih terkoreksi 4,9% (yoy), dengan realisasi senilai Rp306,1 triliun.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) hingga akhir Mei 2026 per 31 Mei 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp180,4 triliun. Angka tersebut setara dengan 0,70% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Purbaya menegaskan, bahwa kinerja keuangan negara sepanjang lima bulan pertama tahun ini terus menunjukkan tren positif dan berada dalam koridor yang amat sangat aman.

“Paling penting lagi apa? surplusnya berapa? sampai dengan Mei defisitnya 0,7 persen, lima bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kalau kita pakai cara menghitung ekonom yang di luar itu, bukan diluar negeri ya, yang ditiktok segala macam itu dikali aja kan. Ya sudah kalau saya cari yang sama 12 per 7 kali 0,7 jadi dapatnya 1,8. Jadi kalau lihat dari situ, APBN kita amat sangat aman,” papar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Juni 2026, Jumat (5/6/2026).

Menkeu juga menjelaskan, jika angka defisit APBN selama lima bulan ini disetahunkan menggunakan kalkulasi linier kasar, maka estimasi total defisit hingga akhir tahun hanya akan berada di kisaran 1,8% terhadap PDB. Nilai tersebut masih jauh di bawah ambang batas aman yang ditetapkan undang-undang.

Kabar baik lainnya tercermin dari posisi Keseimbangan Primer yang kembali menorehkan catatan positif. Berdasarkan rincian tabel, keseimbangan primer berhasil mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun, berbalik dari target awal APBN yang memproyeksikan defisit Rp89,7 triliun. Hal ini mengindikasikan bahwa kesinambungan fiskal Indonesia semakin kuat dibandingkan periode-periode sebelumnya.

“Yang paling penting lagi adalah surplus keseimbangan primer Rp58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita lebih berkesinambungan dibanding bulan2 sebelumnya,” ungkap Purbaya.

Purbaya Bawa Kabar Gembira dari Washington: S&P Pertahankan Rating RI Tetap Triple B



Melirik sisi penerimaan, kinerja Pendapatan Negara tumbuh kuat sebesar 19,1% secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan realisasi mencapai Rp1.185,0 triliun, atau setara dengan 37,6% dari target APBN setahun penuh yang dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun.

Pilar utama penopang pendapatan ini berasal dari Penerimaan Perpajakan yang merosokkan dana Rp958,2 triliun (tumbuh 18,9 persen yoy). Secara lebih rinci, Penerimaan Pajak menyumbang Rp834,4 triliun (tumbuh 22,1% yoy) dan Sektor Kepabeanan & Cukai berkontribusi sebesar Rp123,8 triliun (tumbuh 0,7% yoy).

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga ikut melesat kuat ke angka Rp226,4 triliun, mencatatkan pertumbuhan 19,9% yoy dari target tahunan Rp459,2 triliun. Purbaya menggarisbawahi bahwa realisasi ini merupakan pembalikan arah (turnaround) yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan rapor merah pada periode yang sama di tahun 2025.

“Kita lihat pendapat tumbuh 19,1%, yang paling menarik pendapatan pajak naiknya 22,1 persen. Bea Cukai naik 0,7 sudah positif dan nanti akan naik lagi lebih bagus, PNBP juga sama 19,19 persen. Anda bandingkan tahun lalu di tahun yang sama, pajak negatif 11,3 persen, cukai positif ya? PNBP negatif 33,2 persen. Jadi ada perbaikan signifikan di pajak dibandingkan posisi tahun lalu,” ujar Purbaya membandingkan historis data tabel 2025 dan 2026.

Melihat akselerasi ini, pemerintah optimistis mampu mendorong pertumbuhan pajak hingga menembus angka di atas 20 persen sampai akhir tahun anggaran.

“Full year pertumbuhan pajaknya tuh negatif, sekarang positif kemungkinan 20 persen lebih kita coba dorong ke atas terus seiring dengan perbaikan di perpajakan. Sampai akhir tahun, berapa pak Bimo? dia bilang 25. 20,5 persen tapi kita dorong lebih,” imbuhnya.

Dari sisi pengeluaran, Belanja Negara tumbuh lebih cepat sebesar 34,4% yoy dengan realisasi mencapai Rp1.365,4 triliun. Penyerapan ini setara dengan 35,5% dari pagu pagu APBN sebesar Rp3.842,7 triliun. Lonjakan ini dipicu oleh strategi pemerintah yang terus mempercepat penyaluran belanja sejak awal tahun.

Secara sektoral, komponen Belanja Pemerintah Pusat mendominasi dengan realisasi Rp1.059,3 triliun (tumbuh tajam 52,6 persen yoy).

Penyerapan ini terbagi secara merata, yakni Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp517,7 triliun atau 34,3% dari pagu (tumbuh 58,9 persen yoy), serta Belanja Non-K/L yang terealisasi sebesar Rp541,6 triliun atau 33,0% dari pagu (tumbuh 47,0 persen yoy).

Di sisi lain, komponen Dana Transfer ke Daerah (TKD) tercatat mengalami sedikit koreksi tahunan sebesar 4,9 persen yoy dengan realisasi sebesar Rp306,1 triliun

“Belanja negara tetap tumbuh 34,4 persen bagus artinya sesuai dengan target kita selalu mempercepat belanja, mencapai Rp1.365,4 triliun yang merata ini, kementerian lembaga 58,9 persen, non kementerian lembaga 57 persen. Transfer ke daerah agak turun sedikit 4,9 persen,” jelas Purbaya.

Meskipun aktivitas ekonomi bergerak cepat yang tecermin dari derasnya arus masuk pendapatan negara, Purbaya mencatat masih terdapat beberapa gangguan operasional di lapangan yang berpotensi menghambat momentum pertumbuhan, salah satunya isu kemacetan logistik di Pelabuhan Tanjung Priok.

Purbaya menegaskan akan meninjau langsung ke lokasi untuk melakukan evaluasi dan pembenahan struktural secara mendadak.

“Jadi ekonomi udah cepat, tapi masih ada gangguan di (pelabuhan) besok saya mau kesana. Kalau besok ada yang mau ikut, ikut saya ke pelabuhan, besok jam 10 pagi nanti kita atur. Kita beresin sekalian disitu, kalau pejabat gak bisa diberesin kita pindahin langsung, tapi kalo dia bisa perbaikin yaudah,” pungkas Purbaya.

IDXChannel – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Mei 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp180,4 triliun atau setara dengan 0,70 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Purbaya menegaskan kinerja keuangan negara sepanjang lima bulan pertama tahun ini terus menunjukkan tren positif dan berada dalam koridor yang sangat aman.

“Paling penting lagi apa? surplusnya berapa? sampai dengan Mei defisitnya 0,7 persen, lima bulan pertama tahun ini 0,7 persen. Jadi APBN kita amat sangat aman,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Juni 2026, Jumat (5/6/2026)

Merujuk defisit saat ini, Purbaya memproyeksi total defisit hingga akhir tahun akan berada di kisaran 1,8 persen terhadap PDB. Nilai tersebut masih jauh di bawah ambang batas aman yang ditetapkan undang-undang.

Kabar baik lainnya, kata Purbaya, juga tecermin dari posisi keseimbangan primer yang kembali menorehkan catatan positif. Berdasarkan rincian, keseimbangan primer berhasil mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun, berbalik dari target awal APBN yang memproyeksikan defisit Rp89,7 triliun.

Hal ini mengindikasikan bahwa kesinambungan fiskal Indonesia semakin kuat dibandingkan periode-periode sebelumnya.

“Yang paling penting lagi adalah surplus keseimbangan primer Rp58,6 triliun, sudah positif lagi. Artinya, anggaran kita lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya,” kata Purbaya.

Melirik sisi penerimaan, kinerja pendapatan negara tumbuh kuat sebesar 19,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan realisasi mencapai Rp1.185,0 triliun, atau setara dengan 37,6 persen dari target APBN setahun penuh yang dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun.

Pilar utama penopang pendapatan ini berasal dari penerimaan perpajakan yang mencatatkan Rp958,2 triliun atau tumbuh 18,9 persen (yoy).

Secara lebih rinci, penerimaan pajak menyumbang Rp834,4 triliun atau tumbuh 22,1 persen (yoy), sektor kepabeanan & cukai berkontribusi sebesar Rp123,8 triliun atau tumbuh 0,7 persen (yoy).

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga ikut naik ke angka Rp226,4 triliun atau 19,9 persen dari target APBN Rp459,2 triliun.

Dari sisi pengeluaran, belanja negara tumbuh lebih cepat sebesar 34,4 persen yoy dengan realisasi mencapai Rp1.365,4 triliun. Penyerapan ini setara dengan 35,5 persen dari pagu pagu APBN sebesar Rp3.842,7 triliun. Lonjakan ini dipicu oleh strategi pemerintah yang terus mempercepat penyaluran belanja sejak awal tahun.

Secara sektoral, komponen belanja pemerintah pusat mendominasi dengan realisasi Rp1.059,3 triliun atau tumbuh 52,6 persen (yoy).

Penyerapan ini terbagi secara merata, yakni Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp517,7 triliun atau 34,3 persen dari pagu atau tumbuh 58,9 persen (yoy), serta Belanja Non-K/L yang terealisasi sebesar Rp541,6 triliun atau 33,0 persen dari pagu atau tumbuh 47,0 persen (yoy).

Di sisi lain, komponen Dana Transfer ke Daerah (TKD) tercatat mengalami sedikit koreksi tahunan sebesar 4,9 persen (yoy) dengan realisasi sebesar Rp306,1 triliun

(NIA DEVIYANA)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit Rp180,4 triliun atau sebesar 0,70 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per Mei 2026.

Defisit APBN terjadi karena belanja negara lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara. Hingga akhir Mei 2026, belanja pemerintah naik 34,4 persen ke Rp1.365,4 triliun secara tahunan (year-on-year/yoy).

Sementara, pendapatan negara per Mei 2026 tercatat sebesar Rp1.185 triliun atau meningkat 19,1 persen secara tahunan. Angka pendapatan ini lebih rendah dari belanja negara per Mei 2026.

"Defisitnya sampai Mei 0,7 (persen). Lima bulan pertama ini 0,7," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

Dari total pendapatan Rp1.185 triliun, sebanyak Rp958,2 triliun berasal dari penerimaan perpajakan.

Penerimaan perpajakan bila didetailkan lagi berasal dari pajak sebesar Rp834,4 triliun serta dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp226,4 triliun. Adapun penerimaan hibah sebesar Rp0,4 triliun.

Kemudian, belanja negara sebesar Rp1.365,4 triliun jika didetailkan paling besar berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.059,3 triliun.

Detailnya, belanja kementerian/lembaga sebesar Rp517,7 triliun dan belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp541,6 triliun.

Sementara itu, transfer ke daerah tercatat sebesar Rp306,1 triliun dengan keseimbangan primer hingga Mei 2026 tercatat surplus Rp58,6 triliun.

[Gambas:Youtube]