Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pusat yang cukup telak pada 2026.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan DBH Provinsi Jabar tahun 2026 berdasarkan Perpres Nomor 118 Tahun 2025 memeroleh anggaran senilai Rp843,09 miliar.

“Kalau tidak dipangkas [DBH Jabar] mencapai Rp2,81 triliun," katanya kepada Bisnis, Rabu (28/1/2025).

Herman menuturkan pada APBD 2026, lewat pendekatan progresif, pihaknya tetap menargetkan DBH sebesar Rp2,42 triliun. Target ini diyakini bisa diperoleh dengan memasukan kurang salur DBH yang diperoleh Pemprov sampai dengan 2023, termasuk kurang salur DBH 2024.

Secara rinci penurunan transfer ke daerah (TKD) Jawa Barat pada 2026, menurut data Bappeda Jabar, yakni DBH dari Rp2,8 T menjadi Rp843 miliar, Dana Alokasi Umum dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun, kemudian DAK fisik dari Rp276 miliar menjadi nol, terakhir DAK nonfisik dari Rp4,8 triliun terkoreksi menjadi Rp4,7 triliun.

Meski fiskal berat, Pemprov Jabar tetap menargetkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2026 dapat mencapai 5,5% sampai 6%.

Herman mengatakan proyeksi positif ini didasarkan pada capaian kuat kondisi makro ekonomi Jabar sepanjang tahun 2025.

"Insya Allah, ekonomi Jawa Barat 2026 prospektif. Kita bertumbuh pada kuartal 3 ini di angka 5,20% di atas rata-rata nasional 5,04%," katanya.

Salah satu pendorong utama optimisme ini adalah efektivitas pengelolaan anggaran daerah, di mana government spending dijaga dengan baik, ditandai dengan realisasi pendapatan dan belanja yang terbaik secara nasional.

"Realisasi pendapatan belanja juga terbaik nasional. Itu menandakan kita serius begitu ya," tegasnya.

Herman menargetkan penyerapan belanja APBD Jabar dapat mencapai di atas 95% di akhir tahun. Artinya tidak ada uang yang mengendap.

"Sekali lagi, tidak ada uang yang ngendap, tidak ada yang diendapkan. Semuanya diserap dengan baik melalui pengadaan barang dan jasa yang kemudian meluncur ke tengah-tengah masyarakat, menyerap tenaga kerja," katanya.

Sebelumnya, penurunan terbesar pada anggaran TKD pada 2026 terdapat pada DBH yang turun hingga 69,5% dari APBN 2025. Anggaran DBH tahun ini dipotong sekitar tiga kali lipatnya dari anggaran tahun sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, pagu anggaran TKD 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun atau turun 24,6% dari yang ditetapkan pada UU APBN 2025 yakni Rp919,8 triliun. Anggaran TKD tahun lalu pun sempat terdampak efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 menjadi Rp848,5 triliun.

Bisnis.com, BANDUNG — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pemangkasan drastis anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 69,5% di APBN 2026.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya menerima keputusan pemangkasan DBH pada tahun ini. Pihaknya enggan berkomentar lebih jauh terkait keputusan yang dipastikan akan membuat fiskal daerah makin berat.

“Ya, kita terima apapun lah yang penting kita kerja,” katanya pada Bisnis di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (27/1/2026).

Sebelumnya, Pemprov Jabar sendiri mencatat adanya piutang pemerintah pusat berupa Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,22 triliun yang telah diakui oleh Kementerian Keuangan.

Kekurangan ini dituding menjadi penyebab tunda bayar Pemprov Jabar pada sejumlah rekanan proyek 2025 lalu yang nilainya mencapai Rp621 miliar.

“Dari pemerintah pusat dana bagi hasil tidak disalurkan hampir Rp400 miliar. Andaikan uang ini disalurkan maka tidak akan ada potensi untuk tunda bayar,” katanya.

Pihaknya juga menegaskan keterbatasan anggaran bukan berarti pembangunan di desa berhenti, namun harus menjadi pemicu munculnya kreativitas aparat desa terutama dalam menetapkan skala prioritas dan tata kelola anggaran yang cermat.

"Provinsi Jabar juga sama, memiliki keterbatasan anggaran karena pengurangan dana bagi hasil dari pusat. Walaupun memiliki keterbatasan pembiayaan, kami akan membangun desa-desa, terutama infrastruktur. Dan akan dimulai dari tahun ini dan tahun ke depan," ujarnya.

Selain membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur desa, Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) akan memberikan uang miliaran rupiah bagi desa-desa berprestasi setiap tahunnya.

Meski dibayangi tantangan anggaran, KDM memastikan fokus pembangunan tahun 2026 tetap diarahkan pada penguatan infrastruktur strategis guna meningkatkan konektivitas dan ekonomi warga.

Sejumlah proyek prioritas yang akan dilaksanakan dan dilanjutkan meliputi penyelesaian Penerangan Jalan Umum (PJU) terintegrasi di berbagai titik, pembangunan jembatan besar di Kabupaten Karawang dan kawasan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, serta pembangunan jembatan layang (flyover) di Bulak Kapal, Kota Bekasi.

Selain itu, Pemprov Jabar juga memproyeksikan pembangunan jalur Puncak Dua, pembangunan underpass di Kota Cimahi, hingga pembebasan lahan untuk jalan terusan di kawasan Padalarang guna mengurai kemacetan kronis.

"Ini proyek-proyek besar dan kami optimistis seluruhnya bisa dilaksanakan," tegasnya.