Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi menyampaikan nota keuangan terkait rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jatim Tahun Anggaran 2025.

Dirinya menyampaikan rincian struktur laporan realisasi APBD TA 2025 Pemprov Jatim, dengan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp29,88 triliun atau setara dengan 104,65% dari target semula yang ditetapkan yaitu Rp28,55 triliun.

Keberhasilan sektor pendapatan tersebut ditopang kuat oleh capaian pendapatan asli daerah (PAD) yang menyentuh nominal Rp18,44 triliun atau mencapai sebesar 107,83% dari target Rp17,10 triliun.

"Sumber PAD ini berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah," ungkap Khofifah dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (22/6/2026).

Sementara itu, pendapatan transfer yang terealisasi sepanjang TA 2025 terhitung sebesar Rp11,40 triliun atau setara 99,84%. Kemudian, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai realisasi sebanyak Rp34,41 triliun atau mencapai 122,89% dari target yang ditetapkan.

Kemudian dari sisi belanja daerah, Pemprov Jatim realisasi belanja sepanjang TA 2025 tercatat sebesar Rp31,20 triliun atau mencapai 93,82% dari total anggaran dialokasikan sebesar Rp33,25 triliun, yang terdiri atas belanja operasi Rp22,56 triliun, belanja modal Rp3,01 triliun, belanja tidak terduga Rp124,32 miliar, dan belanja transfer Rp5,50 triliun.

Kombinasi antara peningkatan pendapatan serta pengendalian belanja berdampak langsung pada penyusutan defisit anggaran. Bila dalam APBD murni defisit diperkirakan mencapai Rp4,69 triliun, realisasinya hanya sebesar Rp1,31 triliun. Artinya, terdapat selisih lebih dari Rp3,3 triliun dibandingkan dengan proyeksi awal, yang menunjukkan efektivitas pengelolaan fiskal oleh Pemprov Jatim di sepanjang tahun anggaran berjalan.

Kondisi tersebut turut memperkuat posisi kas daerah, di mana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan yang tercatat sebesar Rp3,38 triliun, serta Saldo Anggaran Lebih (SAL) akhir tahun berada pada nominal yang sama.

Secara keseluruhan, kesehatan fiskal Jawa Timur juga tercermin dari kekuatan neraca keuangan daerah. Hingga penghujung 2025, total aset Pemprov Jatim tercatat mencapai Rp54,11 triliun dengan nilai ekuitas sebesar Rp53,60 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Khofifah juga mengungkapkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2025 kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK).

"Opini WTP ini merupakan raihan yang ke-15 kalinya bagi Provinsi Jawa Timur, sekaligus menandai keberhasilan mempertahankan opini tertinggi tersebut selama 11 tahun berturut-turut," ucap Khofifah.

Menurutnya, capaian ini tidak terlepas dari peran pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang menjadi mitra utama dalam pengelolaan keuangan daerah serta segenap pemangku kepentingan lain yang turut serta memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

"Ini bukti dari sinergi yang solid dengan pimpinan serta anggota DPRD Jatim dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah," ungkapnya.

Meski berhasil meraih WTP, Khofifah menegaskan pihaknya tetap berkomitmen untuk segera menindaklanjuti sejumlah rekomendasi dan temuan administratif dari BPK RI dalam kerangka waktu normatif demi menjaga kualitas transparansi anggaran ke depan.

Oleh sebab itu, ia berharap Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2025 ini dapat dicermati bersama dan dibahas secara lancar demi penyempurnaan efektivitas pelaksanaan anggaran serta kelanjutan pembangunan kemakmuran di Jawa Timur. "Saya berharap pembahasan terhadap Raperda yang dimaksud dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Mayoritas pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur kesulitan memenuhi ketentuan pemerintah pusat terkait belanja wajib atau mandatory spending.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim Mohammad Yasin menuturkan berdasar Pasal 146 UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pemda wajib untuk mengalokasikan anggaran belanja pegawai maksimal sebesar 30% dari total belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Yasin membeberkan dari total keseluruhan 38 kabupaten/kota di Jatim, tercatat baru tujuh pemerintah daerah yang berhasil memenuhi dan patuh terhadap beleid tersebut. “Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, baru tujuh daerah yang sudah memenuhi ketentuan belanja pegawai maksimal 30%. Sisanya masih berada di atas batas tersebut," beber Yasin, Rabu (17/6/2026).

Ia juga menjelaskan berdasarkan hasil rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI yang dihadiri Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak beberapa waktu lalu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan KemenPAN-RB juga tengah merumuskan kebijakan baru untuk memberi relaksasi bagi masing-masing pemda untuk melakukan penyesuaian kas daerah.

Yasin menambahkan kebijakan tersebut harapannya akan mulai diberlakukan oleh pemerintah pusat pada awal 2027 mendatang. Masing-masing pemda yang belum memenuhi ambang batas maksimal dari alokasi belanja wajib tersebut diharapkan dapat segera melakukan penyesuaian anggaran hingga ambang batas waktu yang ditentukan.

"Akan melakukan regulasi yang bisa membuat relaksasi pemberlakuan ketentuan ini. Januari 2027 kemungkinan akan ada relaksasi, sehingga bagi daerah yang memang betul-betul belum mampu masih diberikan toleransi perpanjangan untuk penyesuaian kemampuan anggaran," ucapnya.

Namun begitu, Yasin menegaskan bahwa relaksasi bukan berarti pemda dapat serta-merta mengabaikan efisiensi anggaran. Mereka tetap diminta melakukan pemetaan beban kerja serta melakukan evaluasi kebutuhan pegawai agar struktur organisasi berjalan efektif.

“Relaksasi ini memberi ruang bagi daerah untuk menyesuaikan kemampuan fiskalnya secara bertahap. Namun, tetap harus dibarengi pemetaan beban kerja dan evaluasi kebutuhan pegawai,” tegasnya.

Lebih lanjut, Pemprov Jatim juga memastikan bahwa kebijakan penyesuaian belanja pegawai tidak akan dilakukan lewat tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurutnya, mekanisme yang ditempuh adalah secara alami, yakni tidak secara serta-merta mereplikasi pegawai yang memasuki masa pensiun apabila beban kerja tersebut masih dapat ditangani oleh aparatur yang ada. “Dengan langkah itu, keseimbangan antara jumlah pegawai dan kebutuhan pelayanan publik bisa tercapai tanpa mengganggu kualitas layanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepada pemerintah daerah agar tidak melakukan pengurangan pegawai meski beban belanja tertekan.

Tito menyampaikan sebanyak 479 atau 87,73% daerah memiliki porsi beban belanja pegawai di atas 30%, sedangkan di bawah 30% hanya 67 daerah tahun anggaran 2026. Akibatnya terjadi ketidak seimbangan antara belanja dengan pendapatan daerah.

Menurut Tito, walaupun beban belanja tertekan, pengurangan karyawan bukan menjadi solusi utama karena dampak dari pengurangan pegawai adalah meningkatnya pengangguran.

"Opsi yang kedualah dengan mengurangi pegawai, tapi ini bukan opsi menurut saya. Kita tidak ingin menimbulkan keresahan di kalangan pegawai yang sudah ada. Jadi, dengan segala hormat yang sudah ada ya jangan sampai diberhentikan, dikurangi," katanya saat rapat bersama Komisi II DPR RI, Senin (8/6/2026).

Pemerintah daerah diminta untuk menyesuaikan tambahan penghasilan karyawan (TPP) dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Bisnis.com, SURABAYA – Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu daerah di tanah air yang memiliki simpanan dana daerah tertinggi di perbankan. Jawa Timur menduduki peringkat kedua setelah Provinsi DKI Jakarta, dengan dana daerah yang mengendap di bank sebesar Rp14,68 triliun.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kemendagri, Senin (20/10/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan berdasarkan data yang diperolehnya dari Bank Indonesia (BI), Provinsi Jawa Timur memiliki dana daerah yang mengendap di bank sebesar Rp6,84 triliun.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono pun angkat suara dan membeberkan jumlah kas dana daerah yang masing tersimpan di bank.

Posisi kas daerah Jawa Timur total berjumlah Rp6,2 triliun, yang terdiri atas deposito sebesar Rp3,6 triliun dan giro Rp2,627 triliun pada Rabu (22/10/2025).

Adhy menyatakan nominal dari kas daerah Pemprov Jatim tersebut tampak besar karena berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada tahun anggaran (TA) 2024, senilai Rp4,6 triliun.

"SiLPA tahun 2024 sebesar Rp4,6 triliun itu baru bisa dialokasikan setelah audit BPK dan Perda Pertanggungjawaban APBD 2024 disetujui dengan mekanisme melalui Perubahan APBD 2025, yaitu di kuartal IV bulan Oktober sampai Desember yang dibahas di DPRD, dan harus melalui evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri," tutur Adhy, Kamis (23/10/2025).

Dengan demikian, dari Rp4,6 triliun dari SiLPA 2024, sisanya adalah berupa kas sebesar Rp1,6 triliun, yang merupakan dana cashflow untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan.

Setelah perubahan terhadap APBD Provinsi Jawa Timur 2025 nantinya digedok, maka dana daerah Jawa Timur yang tersimpan di bank baru dapat dicairkan. Dana itu akan digunakan untuk menunjang operasional pemerintahan dan pembangunan.

"Digunakan untuk pekerjaan kontraktual berupa belanja barang dan jasa, belanja modal dan fisik, pencairan menunggu pekerjaan selesai di Triwulan IV/2025. Lalu, untuk belanja pegawai dan belanja rutin yang harus teralokasikan 12 bulan dan realisasinya per-bulan, dan belanja Bantuan Tak Terduga, yang sifatnya on call jika ada kebutuhan darurat bencana," paparnya.

Adhy membeberkan untuk Provinsi Jawa Timur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp3,200 triliun, maka uang persediaan sebesar Rp1,6 triliun dalam bentuk giro untuk menjaga cashflow APBD 2025 sebesar Rp30 triliun, sangat rasional dan kecil.

Untuk memenuhi belanja pegawai selama tiga bulan saja memerlukan anggaran Rp1,8 triliun. Belum lagi untuk membayar tagihan belanja program-program prioritas seperti Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) untuk triwulan IV/2025, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN), dan lain-lain.

"Di samping tentunya cashflow ini akan ditunjang dengan pemasukan dari pendapatan asli daerah berupa pajak dan retribusi yang terus berjalan setiap hari," tambahnya.

Selain itu, Adhy juga menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan berbagai macam upaya untuk mempercepat realisasi anggaran belanja di akhir tahun.

Berdasarkan laporan Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri atas rekapitulasi realiasasi belanja 38 provinsi per tanggal 17 Oktober 2025, realisasi belanja pada APBD Provinsi Jawa Timur tercatat sebesar 65,11%, dan merupakan peringkat tertinggi kedua se-Indonesia.

"Artinya secara kinerja, anggaran provinsi Jawa Timur sudah sangat cepat," jelasnya.

Sebagai antisipasi percepatan penyerapan anggaran hingga akhir tahun, Adhy menegaskan bahwa masing-masing pelaksana program telah melakukan proses persiapan adminitrasi yang dibutuhkan, sehingga saat anggaran siap, dapat langsung digunakan.

Dirinya pun berharap pada waktu akan datang terdapat perubahan terkait sistem perencanaan dan penganggaran APBD yang lebih cepat. Agar, lanjut Adhy, dapat menyesuaikan dengan kebutuhan percepatan belanja dari masing-masing pemerintah daerah.

"Khusus dana transfer dari pusat, kiranya dapat diperoleh data yang akurat di awal proses penyusunan postur anggaran APBD di tahun sebelumnya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyebut terdapat beberapa penyebab SiLPA dalam APBD. Dirinya mengatakan, SiLPA dapat terjadi karena penyerapan sejumlah pos anggaran baru terjadi menjelang akhir tahun anggaran (TA). Dengan demikian, terdapat perbedaan angka dalam APBD murni dan Perubahan APBD yang disetujui.

"Kenapa sih SiLPA? Karena daerah juga kadang punya alasannya sendiri. Misalnya, 'Pak, SiLPA tuh karena dananya datang di akhir tahun' sedangkan aturan keuangan daerah itu tidak seperti keuangan pusat. Dana yang keluar di akhir tahun, baru bisa dianggarkan di perubahan APBD. Jadi di APBD murninya kesannya SiLPA. Padahal, sebenarnya sudah kepakai itu dananya, tapi baru bisa diresmikan ya di APBD perubahan," beber Emil, Rabu (22/10/2025).

Emil juga mengakui bahwa Provinsi Jawa Timur, yang terdiri atas 38 kabupaten/kota menunjukkan besaran nilai SiLPA yang cukup tinggi. Angka tersebut bahkan sudah diketahui sejak mantan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati masih menjabat.

Oleh sebab itu, Ketua DPD Demokrat Jatim itu merekomendasikan kepada segenap pemda untuk dapat membuka data mengenai pos-pos anggaran atau belanja dalam APBD yang belum dapat terserap sejauh ini kepada publik.

"Karena dari zaman Bu Sri Mulyani, kenapa Jawa Timur [SiLPA-nya] besar? 38 kabupaten kota ya, itu angka se-Jawa Timur, termasuk Bupati Walikotanya kan? Makanya, semua ayo dibuka gitu, biar semua juga tahu kenapa kok anggaran, apakah betul tidak terserap atau ada perubahan pendapatan di ujung tahun, yang kemudian akhirnya hanya bisa dicatat sebagai SiLPA. Mending dibuka dengan jelas sehingga masyarakat tahu," tegas Emil.