Bandung (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat (Jabar) mengungkapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu pengungkit ekonomi di Jabar pada triwulan I tahun 2026 yang melaju 5,79 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Kepala BPS Provinsi Jabar Margaretha Ari Anggorowati menjelaskan besarnya penduduk mengakibatkan volume program unggulan Presiden Prabowo ini di wilayah Jabar juga besar dan ikut memutar roda perekonomian, dari serapan suplai bahan baku pertanian, peternakan, hingga tenaga kerja.

"MBG di Jawa Barat jumlahnya besar, otomatis juga MBG besar dan ikut memutar gerak ekonomi di Jabar dari suplai pertanian dan lain-lain serta tenaga kerja akhirnya ketarik semua," ujar Ari di Gedung BPS Jabar, Bandung, Selasa.

Lebih lanjut, Ari menyebutkan realisasi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,79 persen ini tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,61 persen pada periode yang sama.

Jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2025, ekonomi Jawa Barat tumbuh positif 0,24 persen antar kuartal (qtq).

"Kinerja ekonomi Triwulan I 2026 didorong oleh beberapa faktor kunci, di antaranya peningkatan mobilitas masyarakat yang mencapai 56,54 juta perjalanan wisatawan nusantara akibat momen Ramadhan dan Idul Fitri," kata Ari.

Secara struktur dari sisi lapangan usaha, sektor Industri Pengolahan mendominasi sebesar 39,60 persen, perdagangan sebesar 14,21 persen, pertanian 9,22 persen, konstruksi 8,14 persen, dan transportasi 6,84 persen.

Sumber pertumbuhan atau andil yang tertinggi dari sisi lapangan usaha disumbang oleh sektor industri sebesar 1,65 persen, transportasi sebesar 0,81 persen, informasi dan komunikasi sebesar 0,58 persen, akomodasi dan makanan-minuman sebesar 0,51 persen, dan perdagangan sebesar 0,45 persen.

Sementara struktur dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi motor penggerak utama sebesar 65,22 persen, disusul oleh investasi fisik (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) sebesar 23,92 persen, konsumsi pemerintah sebesar 5,16 persen, net ekspor sebesar 4,96 persen, dan konsumsi LNPRT (Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga) sebesar 0,69 persen.

Sumber pertumbuhan atau andil tertinggi dari sisi pengeluaran disumbang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 3,27 persen, konsumsi pemerintah sebesar 1,82 persen, PMTB sebesar 1,06 persen, dan konsumsi LNPRT sebesar 0,04 persen.

Berdasarkan pulau, kontribusi pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa mendominasi sebesar 57,24 persen dari total nasional, diikuti Pulau Sumatera sebesar 22,07 persen, Pulau Kalimantan 7,99 persen, Pulau Sulawesi 7,12 persen, Pulau Bali & Nusa Tenggara 2,80 persen, dan Pulau Maluku & Papua 2,77 persen.

Di Pulau Jawa, pertumbuhan ekonomi secara tahunan (yoy) tertinggi terjadi di Jawa Timur sebesar 5,96 persen, diikuti Jawa Tengah sebesar 5,89 persen, DI Yogyakarta sebesar 5,84 persen, Jawa Barat sebesar 5,79 persen, DKI Jakarta sebesar 5,59 persen, dan Banten sebesar 5,64 persen.

Pertumbuhan ekonomi berjalan meningkat ini, kata Ari, selaras dengan semua upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk beradaptasi dengan kondisi global sehingga perekonomian bisa terus berjalan.

"Dan kita bisa melihat potensi-potensi dari berbagai sektor yang ada di Jabar yang kita harap bisa mendukung lebih kuat lagi," tuturnya.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Jawa Barat menjadi 4,4 pada 2030 untuk meningkatkan efisiensi investasi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat (DPMPTSP) Jawa Barat, Dedi Taufik, mengatakan saat ini angka ICOR Jabar sebesar 4,8. Angka tersebut mencerminkan kondisi investasi Jabar yang relatif produktif dibandingkan rata-rata nasional.

“ICOR 4,8 menunjukkan investasi yang masuk ke Jawa Barat cukup efisien dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, kami tidak berhenti di sini. Target kami adalah meningkatkan kualitas investasi agar lebih produktif dan berdampak luas,” ujar Dedi Taufik di Bandung, Senin (2/3/2026).

Menurutnya, struktur ekonomi Jawa Barat yang ditopang sektor industri pengolahan menjadi faktor utama efisiensi tersebut. Kawasan industri di wilayah Karawang, Bekasi, dan Purwakarta berkontribusi besar terhadap pembentukan PDRB. Selain itu, dukungan infrastruktur seperti jalan tol dan konektivitas logistik memperkuat daya tarik investasi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan penurunan ICOR secara bertahap hingga mencapai 4,4 pada 2030. Target tersebut mencerminkan komitmen daerah untuk meningkatkan kualitas investasi dan memperkuat hilirisasi industri.

“Kami mendorong investasi yang memiliki nilai tambah tinggi, berbasis teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Dengan strategi itu, kami optimistis ICOR bisa ditekan menjadi 4,4 pada 2030,” katanya.

Ia menambahkan, reformasi perizinan, percepatan layanan berbasis digital, serta kepastian regulasi menjadi fokus utama untuk menjaga tren penurunan ICOR. Sebagai ilustrasi, jika Jawa Barat menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen dengan ICOR 4,8, kebutuhan investasi berada di kisaran 28%–29% dari PDRB.

“Peningkatan Investasi merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi seiring dengan peningkatan kapasitas ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat di tengah keterbatasan pendanaan dalam negeri,” ujarnya.

Namun jika ICOR berhasil ditekan menjadi 4,4, kebutuhan investasi untuk mencapai pertumbuhan yang sama akan turun menjadi sekitar 26–27 % dari PDRB. Meski demikian, Dedi menilai perlambatan ekonomi global, dinamika geopolitik, serta perubahan rantai pasok dunia dapat memengaruhi realisasi investasi. Karena itu, peningkatan kualitas belanja modal dan arah investasi yang tepat sasaran menjadi kunci.

“Bagi kami, bukan hanya angka investasi yang penting, tetapi seberapa besar investasi tersebut menghasilkan output ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Dedi Taufik.

Bisnis.com, BANDUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengungkap pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam mendorong transformasi total birokrasi Jabar.

Hal itu disampaikan Herman saat membuka Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Barat, yang berlangsung di Aula Repeh Rapih, Gedung Sate Bandung, Rabu (25/2/2026).

Menurut Herman, di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030, Jawa Barat memiliki peluang besar untuk menjadi provinsi paling maju, sejahtera, dan berdaya saing di Indonesia.

“ Lembur diurus kota ditata, Jawa Barat sedang berada di era yang sangat menentukan. Ini momentum besar. Kita punya peluang untuk mengantarkan Jawa Barat menjadi provinsi termaju di Indonesia,” tegas Herman Suryatman.

Herman mengungkap, saat ini Jawa Barat mencatatkan pertumbuhan ekonomi 5,85 persen (triwulan IV 2025 year on year), lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,39 persen. Angka ini ditopang oleh belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, investasi, serta ekspor-impor.

Bahkan, realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Barat pada 2025 menjadi yang tertinggi di Indonesia, hingga sisa kas daerah hanya Rp500 ribu pada akhir tahun.

“Ini bukti bahwa belanja pemerintah kita agresif dan terukur. Bukan autopilot, tapi hasil kerja keras seluruh perangkat daerah,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Herman juga menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencapai 95,5 persen (Survey Indikator Politik Indonesia). Sementara kinerja birokrasi pemerintah berada di angka 72,91 persen, naik signifikan dari tahun sebelumnya.

Namun demikian, pada forum bertema "Penguatan Kebijakan Pemerintahan dalam Mewujudkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Tata Kelola Pembangunan" itu, Herman menegaskan bahwa capaian tersebut harus diikuti dengan penurunan signifikan angka pengangguran dan kemiskinan.

Saat ini, tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Barat berada di angka 6,66 persen berdasarkan data BPS pada November 2025, sedangkan tingkat kemiskinan 6,78 persen. "Kita menargetkan penurunan minimal 0,5 hingga 1 persen per tahun," ucap Herman.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jabar, Sugianto Nangolah menambahkan, peningkatan kapasitas SDM dan produktivitas tata kelola pembangunan harus dilakukan melalui akselerasi kebijakan yang inovatif dan transformatif.

“Sinergi perencanaan menjadi kunci agar setiap program pembangunan memiliki indikator kinerja yang jelas, berbasis data, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menyebut reformasi birokrasi harus diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur agar adaptif terhadap perubahan dan tantangan pembangunan.

Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pusat yang cukup telak pada 2026.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan DBH Provinsi Jabar tahun 2026 berdasarkan Perpres Nomor 118 Tahun 2025 memeroleh anggaran senilai Rp843,09 miliar.

“Kalau tidak dipangkas [DBH Jabar] mencapai Rp2,81 triliun," katanya kepada Bisnis, Rabu (28/1/2025).

Herman menuturkan pada APBD 2026, lewat pendekatan progresif, pihaknya tetap menargetkan DBH sebesar Rp2,42 triliun. Target ini diyakini bisa diperoleh dengan memasukan kurang salur DBH yang diperoleh Pemprov sampai dengan 2023, termasuk kurang salur DBH 2024.

Secara rinci penurunan transfer ke daerah (TKD) Jawa Barat pada 2026, menurut data Bappeda Jabar, yakni DBH dari Rp2,8 T menjadi Rp843 miliar, Dana Alokasi Umum dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun, kemudian DAK fisik dari Rp276 miliar menjadi nol, terakhir DAK nonfisik dari Rp4,8 triliun terkoreksi menjadi Rp4,7 triliun.

Meski fiskal berat, Pemprov Jabar tetap menargetkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2026 dapat mencapai 5,5% sampai 6%.

Herman mengatakan proyeksi positif ini didasarkan pada capaian kuat kondisi makro ekonomi Jabar sepanjang tahun 2025.

"Insya Allah, ekonomi Jawa Barat 2026 prospektif. Kita bertumbuh pada kuartal 3 ini di angka 5,20% di atas rata-rata nasional 5,04%," katanya.

Salah satu pendorong utama optimisme ini adalah efektivitas pengelolaan anggaran daerah, di mana government spending dijaga dengan baik, ditandai dengan realisasi pendapatan dan belanja yang terbaik secara nasional.

"Realisasi pendapatan belanja juga terbaik nasional. Itu menandakan kita serius begitu ya," tegasnya.

Herman menargetkan penyerapan belanja APBD Jabar dapat mencapai di atas 95% di akhir tahun. Artinya tidak ada uang yang mengendap.

"Sekali lagi, tidak ada uang yang ngendap, tidak ada yang diendapkan. Semuanya diserap dengan baik melalui pengadaan barang dan jasa yang kemudian meluncur ke tengah-tengah masyarakat, menyerap tenaga kerja," katanya.

Sebelumnya, penurunan terbesar pada anggaran TKD pada 2026 terdapat pada DBH yang turun hingga 69,5% dari APBN 2025. Anggaran DBH tahun ini dipotong sekitar tiga kali lipatnya dari anggaran tahun sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, pagu anggaran TKD 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun atau turun 24,6% dari yang ditetapkan pada UU APBN 2025 yakni Rp919,8 triliun. Anggaran TKD tahun lalu pun sempat terdampak efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 menjadi Rp848,5 triliun.

Bisnis.com, BANDUNG— Kinerja fiskal APBN Jawa Barat tercatat surplus Rp26,43 Triliun sepanjang tahun 2025 dengan realisasi pendapatan mencapai Rp145,65 triliun, atau 95,99% dari target.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat, Fahma Sari Fatma, mengatakan realisasi tersebut didukung oleh pendapatan yang tumbuh sebesar 6,44% secara year on year (YoY).

“Secara spesifik, penerimaan pajak menjadi motor utama dengan realisasi Rp109,01 triliun atau 92,47% dari target yang ditetapkan," katanya, Selasa (20/1/2026).

Menurut Fahma, penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 8,19% (YoY) yang didorong oleh kinerja positif seluruh jenis pajak.

Peningkatan signifikan terlihat pada Pajak Lainnya akibat implementasi kebijakan Deposit Pajak, hingga mencapai pertumbuhan 9.546,65% secara tahunan.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai disebutnya berhasil melampaui target dengan realisasi Rp28,52 triliun atau 100,70%.

Di samping itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatatkan kinerja positif sebesar Rp8,12 triliun, jauh 146,64% di atas target. Realisasi ini menunjukkan pertumbuhan 8,58% (yoy), didominasi oleh PNBP Lainnya dan PNBP BLU yang ekspansif.

Sementara itu, dari sisi belanja terealisasi Rp119,22 triliun atau 96,88% dari pagu. Kontraksi belanja sebesar 6,77% (yoy) berkontribusi pada nilai surplus fiskal di Jabar.

“Kontraksi belanja negara secara tahunan disebabkan perlambatan signifikan pada Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar -19,47%,” ungkapnya.

Adapun rincian Belanja K/L, realisasinya mencapai Rp43,22 triliun atau 94,21% dari pagu, dengan capaian terendah pada Belanja Barang (89,82%). Namun, Belanja Sosial tercatat sebagai penyerapan tertinggi dengan realisasi hampir sempurna, yakni 99,99%.

Di sisi lain, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp76,01 triliun atau 98,47% dari pagu, tumbuh 2,40% (yoy). Penyerapan tertinggi TKD adalah Dana Insentif Fiskal (DIF) yang mencapai 100%, sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi realisasi terendah 92,21%.

Sejalan dengan peran APBN sebagai pendorong daya beli, berbagai program prioritas telah memberikan manfaat di Jawa Barat. Seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sukses menjangkau 11,14 juta penerima di 27 kabupaten/kota melalui 4.233 unit SPPG.

Kemudian, pembiayaan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah membangun 62.000 unit senilai Rp7,84 triliun. Selain itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp28,61 triliun untuk 510.000 debitur.

Sementara itu, secara makroekonomi, prospek ekonomi global 2025 menurut dia tetap resilien, meskipun ketegangan geopolitik dan fluktuasi harga komoditas masih memengaruhi.

“Perekonomian Jawa Barat Triwulan III 2025 tumbuh 5,20% (y-on-y) dengan PDRB mencapai Rp759,80 triliun (ADHB),” ungkapnya.

Dari sisi stabilitas regional, terlihat dari inflasi Desember 2025 yang tercatat 2,63% (yoy), didominasi oleh emas perhiasan dan cabai rawit.

“Neraca perdagangan Jabar mencatatkan surplus US$2,35 miliar hingga November 2025, ditopang transaksi nonmigas,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ia menyebut APBN dan mesin pertumbuhan lainnya akan terus dioptimalkan guna menjaga keberlanjutan ekonomi Jabar yang kuat dan berkesinambungan.

“Pemerintah memastikan program prioritas berjalan efektif untuk memperkuat perlindungan sosial dan menjaga ruang fiskal yang sehat,” katanya.

Bisnis.com, BANDUNG— Bank Indonesia (BI) memproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada 2026 akan mencapai kisaran 4,9% hingga 5,7%. Hal itu didorong dengan sejumlah tren positif yang diperkirakan akan menjadi daya ungkit perekonomian Jawa Barat.

Hal ini meningkat dari optimisme pertumbuhan ekonomi di tahun ini yang berada di rentang 4,7% hingga 5,5%.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Muslimin Anwar mengatakan tahun depan tantangan yang paling nyata di Jawa Barat adalah pembenahan sektor industri pengolahan, peningkatan kontribusi pertanian untuk ketahanan pangan dan stimulasi sektor perdagangan serta pariwisata melalui insentif fiskal dan dukungan perbankan.

“Dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di tahun 2026, BI menyoroti tiga sektor utama yang memerlukan penanganan dan sinergi kebijakan,” ungkapnya usai menjadi pembicara dalam Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference dengan tema Optimalisasi Sektor Prioritas untuk Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat, di Kota Bandung, Senin (8/12/2025).

Ia menjelaskan, sektor industri pengolahan, yang selama ini menjadi kontributor terbesar, menunjukkan adanya pergeseran bobot yang cenderung menurun sejak tahun 2010.

Muslimin menduga penurunan kontribusi ini bukan sepenuhnya disebabkan oleh penurunan riil, melainkan karena masalah validitas dan kelengkapan data.

"Penurunan ini bisa di apakah karena memang realnya menurun atau karena datanya yang tidak ter-capture secara penuh? Nah, kami melihat ada kemungkinan datanya tidak ter-capture secara valid, secara penuh, dikarenakan dua hal," ujar Muslimin Anwar.

Ia menyontohkan, Data Sistem Informasi Industri Nasional (Sinaz) menunjukkan dari 26.000 pelaku industri, sekitar 10.000 di antaranya belum memperbarui data.

BI kini mendukung pemerintah daerah untuk memetakan dan menyasar 50 hingga 100 pelaku industri besar yang belum memperbarui data Sinaz melalui sosialisasi dan pendampingan.

Selain itu, masalah ekspor, terutama Surat Keterangan Asal (SKA) yang banyak diterbitkan di luar wilayah setempat, juga menjadi fokus perhatian untuk dikelola lebih baik.

Prioritas kedua adalah sektor pertanian, yang saat ini berada di peringkat ketiga kontributor PDRB setelah perdagangan besar dan eceran (PBE).

Peningkatan kontribusi pertanian, yang saat ini menyumbang sekitar 8%, sangat penting untuk mendukung ketahanan pangan.

BI mendorong proyek-proyek investasi skala besar terkait pangan di beberapa wilayah, serta melakukan pendampingan kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan UMKM yang sejalan dengan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Pendekatan khusus diberikan untuk menarik minat petani milenial melalui pemanfaatan teknologi.

"Petani milenial ini dia itu lebih educated dan biasanya mereka itu senang teknologi. Oleh karena itu pendampingan kami dan dukungan juga sarana prasarana itu adalah terkait dengan IoT, internet of thing, dari sisi hulu sampai dengan hilir," jelasnya.

Dukungan teknologi mencakup penggunaan teknologi untuk pemupukan dan penyiraman, hingga penjualan produk melalui platform berbasis teknologi untuk memutus rantai distribusi dan meningkatkan daya saing harga.

Sementara itu, untuk mendongkrak sektor perdagangan besar dan eceran, serta pariwisata, BI mendorong stimulus berupa insentif fiskal seperti penurunan pajak hotel untuk hari kerja.

Selain insentif fiskal, kerja sama dengan perbankan juga didorong melalui program-program yang mendukung pariwisata, seperti skema cicilan liburan yang lebih ringan.

Sinergi ini diharapkan dapat memicu kegiatan pariwisata dan event swasta yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan sektor transportasi, logistik, informasi dan komunikasi (Infokom), serta akomodasi, makanan, dan minuman (Akmamin).

Bisnis.com, BANDUNG—Ajang West Java Investment Summit 2025 mencetak komitmen investasi senilai Rp26,4 triliun lewat penandatanganan nota kesepahaman untuk 14 proyek yang ditawarkan.

Plh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Achris Sarwani menegaskan bahwa West Java Investment Summit (WJIS) bukan gelaran instan yang bisa langsung mencatatkan serapan investasi.

“Gelaran ini kerasanya kalau sudah 2,3,4 tahun ke depan, karena proyek yang kami tawarkan di sini akan ditindaklanjuti setelah WJIS selesai,” ungkapnya, di Bandung, Jumat (14/11/2025).

Sehingga, semangat untuk menjaga ekosistem investasi yang kondusif harus tetap berlanjut. Baik melalui kebijakan yang memudahkan investasi, maupun potensi investasi yang bervariasi.

“Kegiatan WJIS ini panennya sebutlah tahun depan, tahun depannya lagi. Dan itu yang harus dijaga, iklim investasi yang nyaman di Jawa Barat," ungkapnya.

Salah satu yang terbaru adalah ekspor alas kaki yang ada di KIEM (Kertajati International Industrial Estate Majalengka) yang merupakan tindak lanjut dari WJIS 2020 lalu.

“Ini adalah langkah konsisten untuk memperbanyak stok investasi di Jawa Barat,” ungkapnya.

Tujuannya hanya satu, yakni untuk membuka seluas-luasnya peluang tumbuhnya ekosistem bisnis di Jabar yang akan berefek langsung pada laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

“Karena investasi ini kan bisa berdampak berlapis,” ungkapnya.

Dalam WJIS 2025 ini, juga ditandatangani Momerondum of Understanding (MoU) sejumlah proyek. Di antaranya yakni:

1. Kesepakatan Bersama Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Untuk Kepentingan Publik antara Pemprov Jabar dan Badan Bank Tanah
2. Perjanjian Kerja Sama Operasi (PKSO) Aerospace Park Kertajati senilai Rp11,574,638,262,000 antara PT BIJB dengan PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia (TBK)
3. Share Purchase Agreement (SPA) di PT BIJB antara PT Real Kaiten Indonesia dengan PT. Jasa Sarana dengan nilai Rp12.500.000.000
4. MoU Investment antara PT BIJB dengan PT RKCI untuk pengembangan Bandara kertajati (Aerospace Park, Logistic Hub & Mix used Commercial Area) senilai Rp 13,553,766,997,648.
5. MoU Kerjasama Optimalisasi kegiatan Ibadah Umroh di Bandara Internasional Kertajati antara PT BIJB - PT JAHO dan PT Garuda Indonesia Tbk senilai
6. Investasi & Pengembangan Hulu Migas Jawa Barat antara PT MUJ dengan Minarak Banyumas Gas senilai Rp 256,000,000,000.
7. Investasi dan Pengembangan LNG (Liquefied Natural Gas) antara MUJ dengan Blue Energi Indonesia senilai Rp 320,000,000,000.
8. Kerjasama Jasa Penunjang Energi dan Energi Terbarukan antara Energi Negeri Mandiri dengan Bukaka Teknik Utama (Tbk) senilai Rp 100,000,000,000.
9. Kerjasama Penyedia Jasa Pendukung Energi dan Sumber Daya Mineral Bidang Teknologi dan Informasi antara MUJ Energi Indonesia dengan Corbec Communication senilai Rp300,000,000,000.
10. Pengembangan Teknologi Hulu Migas di sektor Migas antara MUJ Energi Indonesia dengan China National Logging Corporation (CNLC) senilai Rp50,000,000,000.
11. MoU Investment Startup Curaweda (Program Aksara Jabar) antara Invst ID dengan AG (Amigated Harvest Pte Ltd, Singapore senilai Rp 1,000,000,000.
12. Mou Investment Youngpreneur Jabar Invst ID - Pasita ASEAN-China antara Invst ID dengan PASITA Asean-China senilai Rp2,690,000,000.
13. MoU Investasi Development of Co-Working Space TOD Pondok Cina untuk Learning Center Al-Azhar Corporate School senilai Rp7,800,000,000.
14. MOU antara Koperasi Kristal Laut Nusantara dengan PT Royal Monarki Investama senilai Rp250,000,000,000.

Sehingga total nilai komitmen dalam gelaran WJIS 2025 ini mencapai Rp26,428,395,259,648.

Bisnis.com, BANDUNG—Agenda tahunan West Java Investment Summit (WJIS) turut memberikan banyak dampak positif terhadap iklim investasi di Jawa Barat.

Dalam ajang WJIS 2025 tercatat sudah ada belasan investor yang berkomitmen menanamkan modalnya di berbagai sektor.

Sejumlah investor ini sudah membuat nota kesepahaman (MoU) sebelum gelaran dimulai yakni 14 November 2025, di Hotel Pullman, Bandung.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat mencatat, angka investasi dari 13 MoU itu mencapai Rp14,6 triliun.

"Angka ini masih dapat bertambah, dan kami menargetkan semua minat investasi ini harus bisa direalisasikan tiga hingga enam bulan ke depan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Jawa Barat," kata Kepala DPMPTSP Jabar Dedi Taufik, Selasa (11/11/2025).

Dalam gelaran WJIS 2025, Pemprov Jabar akan menawarkan 104 proyek investasi senilai Rp186,29 triliun yang terdiri dari 41 proyek siap ditawarkan atau ready to offer dan 63 potensi investasi baru.

Dedi memastikan, semakin nantinya banyak investasi yang didapatkan maka akan membuka banyak lapangan kerja baru.

Apalagi, kata Dedi, saat ini Pemprov Jabar juga menguatkan sumberdaya masyarakat (SDM) untuk mengimbangi dengan banyaknya investasi yang akan masuk.

"Pak gubernur ingin ada percepatan di dalam hal rekrutmen SDM yang akan diperlukan dalam hal investasi. Investasi ini membantu pertumbuhan ekonomi di Jabar," ucapnya.

Selain itu, Pemprov Jabar juga nantinya akan memberikan stimulas terhadap para investor agar nyaman menanamkan modalnya di Jawa Barat. Hal ini dibuktikan seperti mempermudah perizinan hingga beberapa rencana lainnya yang akan dilakukan di kawasan industri.

"Gubernur juga memberikan stimulus atau relaksasi atau insentif, beliau konsen terhadap investasi. Sampai sekarang urusan premanisme, urusan desa yang melakukan pungutan sudah dibereskan," tuturnya.

Dengan demikian, Dedi berharap melalui WJIS 2025 ini akan banyak menghasilkan investasi dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Jabar. Seluruh infrastruktur, dirasakan Dedi, sudah terkoneksi satu sama lain.

"Konektivitas infrastruktur ini sangat mendukung adanya jalan tol, kemudian juga adanya mega project besar di Jawa Barat yaitu adanya Patimban, adanya Bandara Kertajati. Ini menjadikan konektivitas atau pintu gerbang untuk investasi," jelasnya.

Beberapa proyek yang ditawarkan dalam WJIS 2025 antara lain PJU Kota Bandung senilai Rp1,175 triliun sebagai bagian dari program Bandung Caang Utama dengan pemasangan 48.470 lampu hemat energi.

Ada pula PJU Pangandaran Rp68 miliar yang mendukung keamanan wisata, serta LRT Bojongsoang–Tegalluar senilai Rp16 triliun sebagai solusi transportasi massal modern di Bandung Raya.

Dari sektor agribisnis, muncul proyek SINTAS di Tasikmalaya (Rp12,14 miliar) yang mengembangkan industri gula aren, Pertanian Organik Terintegrasi di Sumedang (Rp139,8 miliar), hingga Pabrik Tepung Jagung “Jaguarmill” di Garut (Rp191,2 miliar) dan Pabrik Pakan Silase (Rp189 miliar).

Selain itu, terdapat proyek Zero Waste Mangosteen Factory di Purwakarta (Rp76,8 miliar), TOD Pondok Cina – Co-Working Space di Depok (Rp7,94 miliar), hingga pengembangan kawasan BIJB Kertajati yang meliputi Aerospace Park (Rp2,63 triliun), E-Commerce Hub (Rp1,35 triliun), dan Mixed Use Commercial Area (Rp1,54 triliun). Proyek energi juga ditawarkan, di antaranya pembangunan pipa distribusi gas Indramayu–Bandung (Rp820 miliar), eksplorasi gas Subang (Rp246 miliar), akuisisi lima PLTM (Rp88 miliar), hingga pembangunan CNG Mother Station di Subang (Rp75 miliar).

Konten ini merupakan bagian pemberitaan dari program Jelajah Investasi Jabar 2025 serta mendukung event West Java Investment Summit (WJIS) 2025. Program jurnalistik Bisnis Indonesia Perwakilan Jawa Barat ini didukung oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Diskominfo Jabar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Migas Utama Jabar (MUJ) dan Eiger.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat merespon surat dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Dalam surat bernomor S-662/MK.08/2025 itu, Menkeu Purbaya memberikan empat poin instruktuksi salah satunya yaitu, memanfaatkan dana simpanan di perbankan untuk mendukung program dan proyek daerah.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan beberapa upaya sebelumnya sudah dilakukan Pemprov Jabar. Saat ini, pemerintah tengah membuat Satgas khusus untuk mengoptimalkan pendapatan dan belanja daerah.

"Saat ini, kami tengah menyiapkan Satgas khusus untuk nongkrongin tiap hari, tiap minggu. Ini semata-mata untuk memastikan pendapatan daerah optimal, belanja daerah optimal sehingga berdampak terhadap perekonomian daerah," ujar Herman, Selasa (11/11/2025).

Salah satu variabel dalam laju pertumbuhan ekonomi ini yaitu government spending atau belanja pemerintah. Hal tersebut dipastikan Herman akan dimaksimalkan sesuai dengan arahan dari Kementerian Keuangan.

"Karena kalau belanja daerahnya cepat cair dibelanjakan, pasti ada serapan tenaga kerja, ada pembelian barang, jasa, dan lain sebagainya. Ini kan memutarkan roda perekonomian," jelasnya.

Herman menjelaskan, secara umum ada empat laju pertumbuhan ekonomi, yaitu government spending, belanja pemerintah, consumption, konsumsi masyarakat, investment, investasi, dan ekspor-impor.

"Semuanya kami tongkrongin,government spending alhamdulillah, kami terdepan terus nih. Ya setiap dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri kami terdepan karena memang serius sih. Bahkan super serius, bukan serius lagi, super serius," jelasnya.

Dalam instruksi Kemenkeu juga terdapat poin yang meminta pemerintah daerah melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan belanja APBD serta pengelolaan dana daerah hingga akhir 2025. Herman menyatakan, hal itu dilakukan setiap bulan.

"Evaluasinya bukan hanya bulanan, mingguan, sampai harian. Kan RKUD aja rekening kas umum daerah sama Pak Gubernur kan dipublikasikan tiap hari. Per hari kemarin Rp2,7 triliun. Itu dinamis bukan berarti uangnya disimpan, diendapkan enggak, enggak ada pengendapan uang. Yang ada adalah itu tadi akselerasi. Uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar. Dinamis terus," jelasnya.

Herman memastikan Pemprov Jabar saat ini tengah gencar melakukan pembangunan dengan memaksimalkan belanja dari APBD. Berdasarkan data, Senin (10/11/2025) pendapatan daerah Jawa Barat saat ini sudah menembus 81,22%.

Sementara itu, realisasi pendapatan dari volume APBD Rp32 triliun 2025, sudah mencapai kurang lebih Rp25,4 triliun. Adapun dari sisi belanja daerahnya sudah di angka Rp23,2 triliun atau ekuivalen dengan 72,67 persen.

"Sekali lagi, pendapatan daerah 81,22 persen, sementara belanja daerahnya realisasi per hari kemarin 72,67 persen, dan kami pacu terus ya agar realisasinya bisa optimal. Kan Pak Gubernur mengharapkan ya semaksimal mungkin di akhir tahun ya sampai 100 persen APBD bisa kita serap," katanya.

Bisnis.com, BANDUNG— Tingkat pengangguran di Jawa Barat harus segera diatasi dengan menggerakkan sektor padat karya non-TPT (Tekstil Produk Tekstil), seperti UMKM, Pariwisata, Pertanian serta Perkebunan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Muhamad Nur menjelaskan angka pengangguran yang meningkat di tengah laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat merupakan dampak dari menurunnya bisnis TPT akibat permasalahan yang kompleks.

Dia menuturkan, sektor TPT saat ini memang tengah mengalami tekanan. Dengan demikian, pemerintah bisa mengalihkan pertumbuhan perekonomian pada sektor padat karya lainnya seperti UMKM, pertanian, termasuk perkebunan.

Pasalnya, kata dia, sektor-sektor tersebut masih bisa masih memiliki room for growth yang bisa diandalkan sehingga bisa menjadi tulang punggung pada perekonomian Jabar ke depannya.

Ia menjelaskan saat ini banyak negara yang mulai melirik produk-produk UMKM domestik dan hal ini berpeluang untuk menjadi salah satu cara dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sekaligus mempersempit ruang pengangguran.

"Mudah-mudahan ke depan anomali ini tidak terus menerus, tapi karena ini adalah kondisi di mana ada dampak terjadi pada padat karya seperti tekstil," paparnya.

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di kuartal III/2025 secara tahunan mencapai 5,20% dan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia.

Namun, kondisi ini terbalik karena tingkat pengangguran terbuka TPT pada Agusus 2025, misalnya, TPT di Jabar justru naik 6,77% atau 1,78 juta orang.

Di sisi lain, optimisme peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dan memperkecil angka pengangguran juga hadir dari proyeksi belanja pemerintah yang diperkirakan akan dioptimalkan untuk sektor usaha.

“Kelihatannya tahun depan akan ada peningkatan belanja dari pemerintah, ini akan memberikan dorongan yang luar biasa,” ungkapnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, masalah pengangguran di Jawa Barat yang meningkat bisa diatasi dengan investasi padat karya yang akan menyerap tenaga kerja besar.

Meski demikian, ia tidak menampik bahwa investasi di Jawa Barat saat ini mayoritas merupakan investasi padat modal dan teknologi.

“Sekarang memang mayoritas investasi padat karya dan padat modal, namun tidak menutup kemungkinan nanti investasi tersebut akan menyerap banyak tenaga kerja. Salah satunya BYD yang kemungkinan akan membutuhkan 18.000 tenaga kerja jika sudah beroperasi seluruhnya,” jelasnya.

Di sisi lain, Pemprov Jabar pun sekarang sedang mengupayakan investasi dari berbagai sektor agar bisa menambah jumlah pekerja baru di Jawa Barat.

Bukan hanya pada industri kendaraan listrik, tapi juga sektor lainnya seperti pemanfaatan di kawasan pesisir yang belum maksimal.

Pelatihan pun terus digenjot khususnya pada pendidikan vokasi agar mereka bisa lebih mudah terserap industri.

Kegiatan tersebut tidak diinisiasi dari pemda saja, tapi justru dari pelaku industrinya yang meminta karena memang membutuhkan tenaga kerja,

"Karena memang mau tidak mau harus gotong royong begitu agar penurunan pengangguran bisa signifikan. Kita targetkan akhir tahun ini bisa turun lagi ke angka 6,75%," tutupnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi berencana akan mengubah kualifikasi jalan di ruas provinsi terutama yang terkait dengan kelancaran di kawasan industri.

Dedi Mulyadi mengatakan rencana merumuskan jalan industri akan dilakukan pada 2026 di mana jalan-jalan yang melewati kawasan industri akan bisa memuat 3 sampai 4 lajur kendaraan.

"Jadi jalan-jalan provinsi yang dilewati untuk industri akan menjadi jalan premium," kata Dedi Mulyadi pekan lalu di Bandung.

Menurutnya dari dulu hingga saat ini kualitas jalan industri di Jabar tidak banyak berubah dengan dimensi yang masih sama.

Dedi mencontohkan di kawasan Kalijati, Subang, misalnya, sejak ia SD hingga menjadi Bupati Purwakarta 2 periode sampai menjadi anggota DPR RI ruas jalan di sana tidak berubah.

"Lebar jalannya enggak berubah padahal di situ kontainernya tiap hari dan di situ sudah menjadi daerah industri padat kendaraan tapi enggak berubah," katanya.

Menurutnya hal ini terjadi karena Pemerintah Provinsi Jabar tidak merumuskan jalan berdasarkan skala prioritas, padahal jika daerah tersebut memiliki kawasan industri ruas jalan yang ada kualitasnya sepadan dengan industri.

"Daerah pertanian jalannya pertanian. Daerah industri dengan bobot misalnya kendaraannya 20 ton ya bobotnya 20 ton. Nah selama ini rumusan jalan provinsi hampir sama," paparnya.

KDM—panggilan akrabnya. menilai jalan industri mesti memiliki perbedaan dengan jalan raya biasa dari mulai segi bobot hingga betonisasinya. Kebijakan Pemprov ini pun nantinya akan diselaraskan dengan kabupaten/kota.

"Harus diubah semuanya sehingga nanti jalan-jalan industri itu nanti jalan lebar. Nah, untuk itu seluruh kebijakan ini mohon diikuti oleh kabupaten/kota, agar kabupaten/kota juga merumuskan karena daerahnya sudah menjadi daerah industri," tuturnya.

KDM menilai upaya ini bisa berjalan mengingat saat ia menjabat sebagai Bupati Purwakarta, pihaknya bisa memperlebar ruas Cikopo-Cikupa hingga 9 meter sehingga industri kemudian lahir.

"Jangan sampai daerahnya sudah ditetapkan kawasan industri, sudah meningkat kapasitas tonasenya, meningkat jumlah kualitas dan kuantitas orang yang datang ke situ, tapi jalannya tidak berubah. Enggak boleh, harus berubah," ujar KDM.

Menurutnya perubahan ruas jalan ini penting mengingat erat hubungannya dengan pendapatan daerah.

"Jalan itu berhubungan dengan rezeki, ini feng shui, kalau jalannya sempit-sempit rezekinya kecil, tapi kalau jalannya lebar-lebar, rezekinya lebar," tuturnya.

Urusan infrastruktur yang solid dan investasi yang terus mengalir sebelumnya dinilai Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai salah satu penopang perekonomian Jawa Barat.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada kuartal III/2025 mencapai 5,20% secara year on year, lebih tinggi dari pertumbuhan nasional sebesar 5,04%.

Data BPS Jabar menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Jabar pada triwulan III-2025 secara tahunan sebesar 5,20% atau posisi kelima di Indonesia.

Angka itu lebih tinggi dibandingkan angka nasional, 5,04% dan berkontribusi 12,73% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Plt. Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Darwis Sitorus mengatakan kebijakan pemerintah provinsi dan daerah turut mendukung pertumbuhan ekonomi Jabar yang positif.

"Mobilitas masyarakat sepanjang Januari-September, produksi padi yang meningkat, dan juga capaian realisasi investasi PMA dan PMDN yang mendorong sektor konstruksi dan komponen PMTB,” jelas Darwis

Konten ini merupakan bagian pemberitaan dari program Jelajah Investasi Jabar 2025 serta mendukung event West Java Investment Summit (WJIS) 2025. Program jurnalistik Bisnis Indonesia Perwakilan Jawa Barat ini didukung oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Diskominfo Jabar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Migas Utama Jabar (MUJ) dan Eiger.