Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak selama Januari-Juni atau semester I/2026 telah terealisasi 45% dari target APBN yakni Rp2.357,7 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyebut penerimaan pajak selama paruh pertama 2026 ini sudah mencapai sekitar 45% dari target. Nilainya juga tumbuh sekitar 23% dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Apabila dihitung, maka penerimaan pajak sampai Juni 2026 bisa diestimasikan mencapai Rp1.030 triliun sampai dengan Rp1.060 triliun.

"[Penerimaan pajak] Juni sekitar 45%. Nanti finalnya mungkin di [konferensi pers] APBN KiTa ya. Saya belum bisa menyampaikan angka. Tetapi kira-kira pertumbuhannya sekitar 23% lebih," terangnya di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Bimo menyebut pertumbuhan 23% atas akumulasi penerimaan pajak semester I/2026 seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan ini terjadi di seluruh jenis pajak.

"Artinya dari sisi fiscal, dari sisi kapasitas pemajakan terhadap natural growth daripada perekonomian Indonesia itu semakin baik, pertumbuhan ekonominya pun semakin baik," ujarnya.

Hal inilah, ungkap Bimo, yang menjadi pertimbangan bagi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk merestui pemungutan pajak penghasilan (PPh) pedagang di lokapasar (marketplace).

Mulai 1 Agustus 2026 nanti, empat perusahaan marketplace yakni Tokopedia, Shopee, Lazada dan Blibli akan memungut PPh pasal 22 pedagang di lokapasar. Padahal, kebijakan ini dilandasi dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.37/2025 yang sudah terbit sejak tahun lalu.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, penerimaan pajak sepanjang 2026 selalu tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi berada pada Januari-Februari 2026, yang tumbuh 30% (yoy) di antaranya berkat efek basis rendah pada 2025.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengakui bahwa realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juni 2026 masih belum menyentuh separuh dari total pagu yang telah ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) 2026. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengatakan, akumulasi setoran pajak sepanjang semester I-2026 diperkirakan baru menyentuh kisaran 45% dari target setahun penuh.

Meskipun belum menembus ambang batas pertengahan tahun, DJP menegaskan bahwa grafik performa penerimaan secara makro masih memperlihatkan tren pertumbuhan yang positif jika dikomparasikan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

"(Realisasi) Juni sekitar 45 persen. Nanti finalnya mungkin di APBN Kita ya. Saya belum bisa menyampaikan angka," kata Bimo saat memberikan penjelasan kepada awak media di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

DJP Targetkan Pajak Digital Melonjak Dua Kali Lipat, dari Marketpalce Rp24 Triliun



Ia juga menambahkan, untuk laju pertumbuhan penerimaan pajak secara tahunan (year-on-year/yoy) hingga bulan Juni ini diproyeksikan masih mampu bergerak ekspansif di kisaran level lebih dari 23%. DJP sengaja belum bersedia membeberkan nilai nominal pasti dari perolehan pajak tersebut.

Hal ini dikarenakan seluruh komponen data dari unit vertikal di daerah masih berada di dalam proses rekonsiliasi dan finalisasi akhir. Data performa keuangan negara yang sahih nantinya akan dipaparkan secara resmi oleh Menteri Keuangan dalam agenda rutin konferensi pers APBN Kita.

Sebagai catatan latar belakang, total target penerimaan pajak bersih yang dibebankan kepada DJP di dalam postur APBN 2026 dipatok sebesar Rp2.357,7 triliun. Pajak Digital Tembus Rp52,85 Triliun per Mei 2026, Ini 4 Pilar Penopangnya



Merujuk pada estimasi awal sekitar 45% yang disampaikan oleh pihak DJP tersebut, maka pundi-pundi penerimaan pajak yang berhasil diamankan negara hingga akhir semester pertama ini diperkirakan telah menyentuh angka kisaran Rp1.061 triliun. Namun, kepastian nilai nominal eksekusinya tetap harus menunggu hasil kalkulasi final dari Kemenkeu.

KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperkirakan realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juni 2026 baru mencapai sekitar 45 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan angka tersebut masih bersifat sementara dan menunggu finalisasi sebelum diumumkan secara resmi.

"(Realisasi) Juni sekitar 45%. Nanti finalnya mungkin di APBN Kita ya. Saya belum bisa menyampaikan angka," ujar Bimo kepada awak media di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Meski belum mencapai separuh target tahunan, Bimo mengatakan penerimaan pajak masih mencatat pertumbuhan positif dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut dia, pertumbuhan penerimaan pajak hingga Juni diperkirakan berada di atas 23 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Bimo belum mengungkapkan nilai nominal penerimaan pajak karena proses finalisasi masih berlangsung.

"Pemerintah akan menyampaikan angkanya dalam konferensi pers APBN Kita," ujarnya.

Target penerimaan pajak dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.357,7 triliun.

Jika mengacu pada realisasi sekitar 45 persen yang disampaikan DJP, penerimaan pajak hingga akhir Juni diperkirakan mencapai sekitar Rp 1.061 triliun. Nilai tersebut masih berupa estimasi dan menunggu pengumuman resmi Kementerian Keuangan dalam konferensi pers APBN Kita.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "DJP Akui Penerimaan Pajak Belum Tembus 50% Target APBN 2026", Klik untuk baca: https://nasional.kontan.co.id/news/djp-akui-penerimaan-pajak-belum-tembus-50-target-apbn-2026?source=home_headline.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membidik lonjakan penerimaan pajak digital hingga dua kali lipat melalui mekanisme pemotongan otomatis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh platform marketplace. Kebijakan tersebut diperkirakan mampu meningkatkan penerimaan pajak sektor perdagangan digital menjadi Rp16 triliun hingga Rp24 triliun per tahun.

'Kami berharap setidaknya bisa naik 100%. Jadi di angka mungkin Rp16 triliun hingga Rp24 triliun setahun," ujar Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam konferensi pers, Rabu (1/7/2026).

Bimo mengatakan sektor perdagangan digital masih memiliki potensi besar untuk mendukung penerimaan negara. Berdasarkan catatan DJP, realisasi penerimaan pajak dari pelaku usaha e-commerce dalam lima tahun terakhir terus menunjukkan tren positif dengan capaian tahunan sekitar Rp8 triliun hingga Rp12 triliun.

Menurut dia, perubahan mekanisme pemungutan pajak melalui marketplace diharapkan mampu mempersempit celah kebocoran pajak di ruang digital sekaligus memperbaiki validitas data wajib pajak melalui integrasi sistem Coretax.

Meski demikian, DJP menegaskan target peningkatan penerimaan tersebut tetap dihitung secara terukur dengan mempertimbangkan kesiapan sistem, mitigasi risiko administrasi, serta masukan dari asosiasi UMKM dan pelaku industri digital. “Semangatnya kita arahkan ke sana, semangatnya untuk kesetaraan, keadilan, dan kepastian hukum,” ujar Bimo.

Sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, DJP menunjuk Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli sebagai pihak pemotong PPh Pasal 22 atas transaksi pedagang di platform masing-masing. Keempat marketplace tersebut diberikan masa penyesuaian sistem hingga 1 Agustus 2026 sebelum mekanisme pemungutan diterapkan secara penuh.

DJP menegaskan kebijakan tersebut bukan merupakan jenis pajak baru, melainkan perubahan tata cara pemungutan dari sebelumnya disetor mandiri oleh pedagang menjadi dipotong langsung oleh platform marketplace. Tarif pemotongan ditetapkan sebesar 0,5% dari peredaran bruto di luar PPN dan PPnBM.

Pemerintah juga memastikan pelaku usaha orang pribadi dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun tetap dibebaskan dari pungutan tersebut, sepanjang telah menyerahkan surat pernyataan kepada marketplace. Sementara bagi pedagang yang dikenakan potongan, pembayaran pajak itu dapat diperhitungkan sebagai pelunasan PPh final maupun kredit pajak dalam pelaporan SPT Tahunan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung memastikan kondisi fiskal Indonesia masih tetap terjaga meski perekonomian global dibayangi ketidakpastian.

Hingga akhir Mei 2026, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat sekitar 0,7 persen dan diperkirakan tetap berada di bawah batas maksimal 3 persen hingga akhir tahun.

"Pertama, kondisi fiskal Indonesia masih sangat terjaga," kata Juda dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senin (29/6/2026).

Ia menjelaskan, kondisi APBN masih berada dalam jalur yang sehat. Selain defisit yang rendah, penerimaan negara juga menunjukkan pertumbuhan positif.

"Defisit APBN hingga akhir Mei tercatat sekitar 0,7 persen dan diperkirakan hingga akhir tahun tetap berada di bawah 3 persen," ujar Juda.

Menurut dia, penerimaan pajak hingga akhir Mei 2026 tumbuh sebesar 19,1 persen. Di sisi lain, realisasi belanja negara juga telah melampaui 30 persen dari target yang ditetapkan tahun ini.

"Penerimaan pajak juga tumbuh 19,1 persen, sementara realisasi belanja negara telah melampaui 30 persen," katanya.

Juda menyampaikan, kondisi fiskal tersebut menjadi salah satu modal pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung.

Pemerintah lanjutkan penempatan dana di perbankan

Selain kondisi APBN, pemerintah juga membahas koordinasi kebijakan di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), khususnya antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bank Indonesia (BI) terkait penempatan dana pemerintah di sektor perbankan.

"Kedua, kami juga membahas koordinasi di dalam KSSK, khususnya antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan terkait penempatan dana pemerintah di perbankan," ujar Juda.

Dari hasil evaluasi, pemerintah memutuskan memperpanjang penempatan dana pemerintah sebesar Rp 81 triliun hingga Desember 2026.

"Hasil evaluasi memutuskan bahwa penempatan dana pemerintah sebesar Rp 81 triliun akan diperpanjang hingga Desember 2026," katanya.

Selain memperpanjang penempatan dana tersebut, pemerintah juga menyiapkan tambahan dana siaga sebesar Rp 100 triliun apabila sewaktu-waktu diperlukan.

"Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tambahan dana standby sebesar Rp 100 triliun apabila sewaktu-waktu diperlukan," ujar Juda.

Menurut dia, langkah tersebut dilakukan karena industri perbankan masih membutuhkan likuiditas untuk menjaga penyaluran kredit ke sektor riil.

"Langkah tersebut dilakukan karena perbankan masih membutuhkan likuiditas untuk mendukung penyaluran kredit," katanya.

Ia menambahkan, berdasarkan informasi dari industri perbankan, permintaan kredit masih menunjukkan tren yang cukup kuat sehingga dukungan likuiditas perlu terus dipertahankan.

"Informasi dari industri perbankan menunjukkan bahwa permintaan kredit masih cukup tinggi. Oleh karena itu, likuiditas harus tetap dijaga agar pertumbuhan kredit tetap berlangsung," ujar Juda.

Hingga Mei 2026, pertumbuhan kredit perbankan tercatat sekitar 11,5 persen. Pemerintah berharap pertumbuhan kredit tetap bertahan di level dua digit dalam beberapa bulan mendatang.

"Pada Mei lalu, pertumbuhan kredit tercatat sekitar 11,5 persen, dan kami berharap dalam beberapa bulan ke depan pertumbuhan kredit tetap berada pada level dua digit," kata dia.

DEN: Stabilitas makro menjadi prioritas

Sementara itu, anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengatakan, pembahasan bersama DPR juga menyoroti kondisi ekonomi global yang masih dipenuhi ketidakpastian.

Menurut dia, materi yang dipaparkan DEN sama seperti yang sebelumnya telah disampaikan kepada Presiden sekitar dua hingga tiga pekan lalu.

"Kami dari Dewan Ekonomi Nasional diundang oleh Pak Dasco ke DPR untuk memberikan paparan mengenai kondisi ekonomi terkini dan bagaimana sebaiknya Indonesia merespons berbagai perkembangan global maupun domestik," ujar Mari.

Ia mengatakan, DEN, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan memiliki pandangan yang sama bahwa seluruh negara saat ini menghadapi tekanan akibat ketidakpastian global.

"Intinya, sebagaimana juga dibahas bersama Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, seluruh pihak sepakat bahwa saat ini semua negara menghadapi kondisi global yang penuh ketidakpastian."

Menurut Mari, tantangan utama adalah bagaimana setiap negara mampu merespons kondisi tersebut dengan kebijakan yang tepat.

"Yang terpenting adalah bagaimana suatu negara mampu merespons ketidakpastian tersebut," ujarnya.

Ia mengatakan, dampak gejolak global mulai terlihat melalui kenaikan harga minyak dunia yang dapat memengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat.

"Kami juga sepakat bahwa prioritas utama adalah menjaga stabilitas makroekonomi dalam jangka pendek. Dampak ketidakpastian global sudah mulai terlihat, misalnya melalui kenaikan harga minyak yang memengaruhi inflasi serta daya beli masyarakat," kata Mari.

Karena itu, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Karena itu, menjaga stabilitas makro menjadi prioritas. Langkah-langkah yang perlu dilakukan, baik dari sisi fiskal maupun moneter, serta koordinasi antara keduanya menjadi fokus pembahasan," ujarnya.

Di sisi lain, Mari menilai fundamental perekonomian Indonesia masih cukup baik. Meski demikian, pelemahan nilai tukar rupiah tetap perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan tingkat kepercayaan terhadap perekonomian nasional.

"Selain itu, kami juga melihat bahwa secara fundamental kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya cukup baik. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah perlu diwaspadai karena berkaitan erat dengan kepercayaan (confidence) dan trust terhadap perekonomian," kata Mari.

Ia menambahkan, kebijakan yang diambil oleh masing-masing lembaga akan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan tersebut.

"Hal tersebut tentu berkaitan dengan berbagai kebijakan yang akan diambil oleh masing-masing lembaga yang memiliki kewenangan teknis," ujar dia.

Menurut Mari, diskusi antara DEN dan DPR berlangsung dengan baik sebagai forum untuk bertukar pandangan mengenai berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia.

"Pembahasan hari ini berlangsung dengan baik dan menjadi forum yang sangat bermanfaat untuk bertukar pikiran demi menjaga agar ekonomi Indonesia terus bergerak maju," kata Mari.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, DELI SERDANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang meresmikan penggunaan QRESTO atau Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization perdana di wilayahnya pada Jumat (26/6/2026) sore.

Rumah Makan Pondok Rame yang berlokasi tak jauh dari Kantor Bupati Deli Serdang menjadi merchant pertama yang menggunakan QRESTO dalam pembayaran pajak restoran di wilayah ini.

Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan mengatakan implementasi QRESTO merupakan upaya untuk mencegah kebocoran pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan digitalisasi pembayaran. Dia menekankan pajak sebagai sumber pembiayaan utama untuk pembangunan Deli Serdang.

"Selain menguntungkan masyarakat, sistem ini juga membantu pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan transparansi. Pajak adalah sumber utama pembangunan daerah. Karena itu, transparansi dalam pengelolaan pajak menjadi sangat penting,” kata Asri Ludin saat Launching dan Onboarding QRESTO Deli Serdang di Rumah Makan Pondok Rame, Jumat (26/6/2026).

Ditekankan Asri, digitalisasi transaksi dengan Qresto akan memberikan manfaat bagi seluruh pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen. Sistem yang terintegrasi akan memastikan setiap transaksi tercatat dengan baik sehingga potensi kebocoran penerimaan daerah dapat diminimalkan.

Asri pun mengumumkan Pemkab Deli Serdang memberi insentif berupa diskon pajak restoran sebesar 5% kepada pelanggan yang bertransaksi menggunakan QRESTO di mitra restoran yang telah terdaftar.

Potongan pajak restoran menjadi 5% itu berlaku hingga Desember 2026 sebagai kado bagi masyarakat dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-80 Deli Serdang yang bertepatan dengan tanggal 1 Juli 2026. Kebijakan ini dihadirkan untuk meningkatkan pembelian di merchant terdaftar, mendorong transaksi digital yang lebih transparan, serta meningkatkan kepatuhan pajak di samping tetap memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Adapun implementasi perdana QRESTO ke sektor horeka di Deli Serdang akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Hingga saat ini, Asri menyebut tak kurang dari 860 unit sektor horeka beroperasi di Deli Serdang.

Pemkab pun disebutnya akan menggencarkan sosialisasi penggunaan QRESTO ke seluruh merchant yang ada, baik hotel, restoran, maupun kafe.

"Kami harapkan seluruh horeka akan mengimplementasikan QRESTO ke depannya. Digitalisasi transaksi ini juga akan kami perluas ke sektor lain seperti pembayaran PBB, retribusi parkir, pasar, juga sampah. Kami harap ini benar-benar menjadi habit yang baru di Deli Serdang, " tandasnya.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat hingga 31 Mei 2026, akumulasi penerimaan negara yang berhasil dihimpun dari sektor usaha ekonomi digital telah menembus angka Rp52,85 triliun.

Realisasi ini ditopang oleh empat pilar utama, yakni pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pajak atas aktivitas transaksi aset kripto , pajak industri fintech peer-to-peer lending, serta pajak yang dipungut melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (Pajak SIPP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti mengatakan, di antara seluruh lini tersebut, kontribusi terbesar pemenuhan target kas negara masih didominasi secara mutlak oleh setoran PPN PMSE. Ekonomi Digital RI Hampir USD100 Miliar, Menko Airlangga Sebut AI Mesin Pertumbuhan Baru

“Masuknya penyedia layanan AI dan berbagai layanan digital lainnya ke dalam daftar pemungut PPN PMSE mencerminkan semakin beragamnya layanan digital yang dimanfaatkan masyarakat. DJP akan terus mengikuti perkembangan teknologi dan model bisnis digital untuk memastikan pelaksanaan kewajiban perpajakan berjalan secara efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha,” ujar Inge dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

DJP menegaskan bahwa masuknya berbagai penyedia teknologi canggih ini ke dalam radar perpajakan nasional menjadi sinyal positif bahwa regulasi perpajakan Indonesia mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman serta menjamin ekosistem usaha yang adil bagi seluruh pelaku ekonomi.

Hingga akhir Mei 2026, DJP tercatat telah menunjuk total 271 pelaku usaha PMSE global untuk memungut PPN atas produk digital yang dijual di Indonesia. Setoran Pajak Digital Awal 2026 Sentuh Rp50 Triliun, Segini Kontribusi Kripto hingga Fintech



Tujuh raksasa teknologi baru yang resmi mendapat mandat pemungutan pajak pada periode terbaru ini meliputi Strava, Inc., Envato Pty Ltd, Envato Elements Pty Ltd, The Nielsen Norman Group, Inc., Kling AI Pte. Ltd., Law School Admission Council, Inc., dan PLAUD LLC.

Bergabungnya entitas-entitas global ini mencakup spektrum bisnis digital yang kian bervariasi, mulai dari platform penyedia layanan kebugaran, penyedia konten kreatif digital, lembaga pendidikan internasional, hingga korporasi kecerdasan artifisial (artificial intelligence).

Perluasan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menangkap potensi ekonomi dari pergeseran model bisnis digital yang kian mutakhir di tengah masyarakat.

Sejalan dengan penambahan jumlah pemungut aktif tersebut, performa setoran dari klaster PPN PMSE saja sukses menyumbang angka kumulatif sebesar Rp40,55 triliun dari 233 pelaku usaha yang telah melakukan penyetoran.

Jika dibedah secara historis, pertumbuhan setoran ini merangkak naik secara eksponensial dari tahun ke tahun, yang diawali dengan setoran sebesar Rp731,4 miliar pada tahun 2020, kemudian mendaki ke angka Rp3,9 triliun pada tahun 2021, melonjak menjadi Rp5,51 triliun pada tahun 2022, merangkak ke Rp6,76 triliun pada tahun 2023, menyentuh Rp8,44 triliun pada tahun 2024, melesat ke posisi Rp10,32 triliun pada tahun 2025, serta membukukan Rp4,88 triliun untuk performa berjalan sepanjang lima bulan pertama tahun 2026.

Di luar kontribusi PMSE, optimalisasi penerimaan juga disokong kuat oleh aktivitas transaksi keuangan digital lainnya seperti aset kripto yang hingga Mei 2026 berhasil menyumbang total Rp2,06 triliun bagi penerimaan negara.

Aliran dana dari komoditas ini terbagi atas raihan Rp246,54 miIiar pada tahun 2022, Rp220,89 miliar pada tahun 2023, Rp620,38 miIiar pada tahun 2024, Rp796,74 miIiar pada tahun 2025, dan Rp174,46 miIiar pada tahun 2026.

Secara struktural, kombinasi penerimaan pajak kripto tersebut dibentuk oleh setoran PPh Pasal 22 senilai Rp1,18 triliun serta pasokan PPN Dalam Negeri sebesar Rp881,82 miliar. Selanjutnya industri fintech lending atau pinjaman online juga ikut mempertebal dompet fiskal negara dengan kontribusi mencapai Rp4,98 triliun hingga akhir Mei 2026.

Penerimaan berkala dari sektor jasa pembiayaan ini terdiversifikasi atas setoran Rp446,39 miIiar pada tahun 2022, Rp1,11 triliun pada tahun 2023, Rp1,48 triliun pada tahun 2024, Rp1,37 triliun pada tahun 2025, serta tambahan Rp574,38 miIiar pada kurun Januari hingga Mei 2026.

Komponen pajak fintech ini terdiri dari PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman wajib pajak dalam negeri sebesar Rp1,4 triliun, PPh Pasal 26 bagi wajib pajak luar negeri senilai Rp727,91 miIiar, dan serapan PPN Dalam Negeri sebesar Rp2,85 triliun. Sementara itu, sisa kantong penerimaan ekonomi digital ditutup manis oleh setoran Pajak SIPP yang berhasil mengumpulkan total dana senilai Rp5,26 triliun hingga akhir Mei 2026.

Nilai ini merupakan akumulasi dari penerimaan berkala sebesar Rp402,38 miIiar pada tahun 2022, Rp1,12 triliun pada tahun 2023, Rp1,33 triliun pada tahun 2024, Rp1,23 triliun pada tahun 2025, serta kontribusi Rp1,18 triliun pada tahun 2026, yang strukturnya terbagi atas PPh Pasal 22 sebesar Rp389,88 miIiar dan PPN senilai Rp4,87 triliun.

Denpasar (ANTARA) -

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali mencatat realisasi penerimaan pajak di Pulau Dewata selama periode Januari-Mei 2026 menembus Rp7,02 triliun atau tumbuh 11,27 persen dibandingkan periode sama 2025 mencapai Rp6,3 triliun.

“Realisasi itu mencapai hampir 29 persen dari pagu Rp24,3 triliun,” kata Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali Supendi di sela diskusi Bali Fiscal Insight di Denpasar, Bali, Selasa.

Ia mencatat seluruh jenis penerimaan pajak mengalami pertumbuhan positif secara tahunan yaitu Pajak Penghasilan (PPh) 25/29 Badan mencapai Rp1,91 triliun atau tumbuh 4,71 persen, PPh 25/29 Orang Pribadi mencapai Rp313,63 miliar atau naik 19,3 persen.

Selain itu, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp1,76 triliun atau naik 23,60 persen dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp760 juta yang tumbuh 262,42 persen.

Sedangkan dari sisi sektor usaha, perdagangan menjadi penopang terbesar penerimaan pajak di Bali sebesar Rp1,24 triliun atau tumbuh 17,7 persen, kemudian penyediaan akomodasi dan makan minum mencapai Rp1,14 triliun atau tumbuh 16,34 persen serta aktivitas keuangan dan asuransi sebesar Rp969,1 miliar atau tumbuh 13,79 persen.

Sementara itu, Kementerian Keuangan Provinsi Bali yang diwakili Kepala DJP Bali Darmawan tetap optimis hingga akhir 2026 dengan pencapaian pajak di Pulau Dewata meski situasi geopolitik dunia diwarnai dinamika.

Optimisme itu menurut dia, berasal dari beberapa indikator menunjukkan yang menunjukkan tanda perbaikan di antaranya dari sisi pengiriman logistik minyak mentah hingga kebijakan perdagangan yang tak pasti, kini menunjukkan perbaikan.

“Ekonomi Bali menunjukkan daya tahan meski pun ada volatibilitas global tapi meski menggembirakan tidak bisa lengah karena ekonomi Bali tergantung sektor pariwisata yang memiliki risiko,” ucapnya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan pajak jelang penghujung semester II/2026 belum mencapai 50% alias setengah dari target APBN.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto pada Seminar Kemenkeu Corpu Open Class (KCOC) sekaligus peluncuran Buku Panduan Praktis Mengenai Coretax, Kamis (18/6/2026).

Bimo menyebut penerimaan pajak berdasarkan data terbaru 16 Juni 2026 mencapai Rp940,3 triliun. Nilai tersebut tumbuh sebesar 23,4% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian setoran pajak sampai pertengahan Juni 2026 ini telah mendekati 40% dari target keseluruhan tahun Rp2.357,7 triliun.

"Ini angka sementara di pertengahan Juni, mudah-mudahan bisa terus konsisten. Kalau dilihat dari target penerimaan dari yang sebelumnya [sampai akhir] Mei 35,4% [dari target] ini sudah naik di angka 39,62% dari target penerimaan 2026," jelasnya secara virtual, dikutip dari siaran YouTube Balai Diklat Keuangan Pontianak, Jumat (19/6/2026).

Untuk diketahui, realisasi penerimaan pajak sampai dengan data akhir Mei 2026 mencapai Rp834,4 triliun atau tumbuh 22,1% (yoy). Dengan data terbaru yang disampaikan Bimo itu, maka terdapat estimasi tambahan penerimaan pajak sekitar Rp105,9 triliun selama lebih dari dua pekan Juni 2026.

Dari data yang dipaparkan olehnya, rata-rata penerimaan pajak setiap bulannya sampai dengan Mei 2026 sekitar Rp167 triliun. Setoran pajak terbesar yang masuk ke data DJP yaitu pada April 2026, sebesar Rp252 triliun.

Angka itu tumbuh 16,1% (yoy) dibandingkan April 2025, yakni Rp229,84 triliun. Sebagaimana diketahui, periode 30 April setiap tahunnya menjadi batas akhir pelaporan SPT pajak penghasilan (PPh) Badan.

Namun demikian, otoritas pajak tahun ini memutuskan untuk memperpanjang periode pelaporan SPT PPh Badan sampai dengan 31 Mei 2026. Berkat hal tersebut, setoran pajak yang masuk pada Mei 2026 mencapai Rp188,10 triliun atau melesat hingga 22,1% (yoy) dari Mei 2025 Rp126,39 triliun.

Bimo menyampaikan, penerimaan pajak bersifat sentral terhadap APBN guna mendanai berbagai kebutuhan program pemerintah. Misalnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sampai akhir bulan lalu sudah menyerap anggaran Rp88,15 triliun, ketahanan pangan Rp66,6 triliun, serta subsidi dan kompensasi Rp203,7 triliun.

Belanja subsidi dan kompensasi ini merupakan pos belanja dengan pertumbuhan paling tinggi secara tahunan, setidaknya berdasarkan data yang disampaikan pemerintah. Realisasi senilai Rp203,7 triliun ini meningkat 208,2% dibandingkan akhir Mei 2025.

Hal ini tidak lepas dari keputusan pemerintah untuk menahan kenaikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar, di tengah kenaikan harga minyak dunia. Belum lagi, otoritas fiskal telah mengubah pola pembayaran kompensasi ke BUMN dari setiap kuartalan menjadi setiap bulan.

"Pertumbuhan penerimaan pajak juga Insyaallah bisa mampu membuat negara merespons terhadap volatilitas harga minyak akibat dinamika geopolitik global yang akhirnya meningkatkan realisasi dari subsidi energi," terang Bimo.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengidentifikasi sejumlah potensi hilangnya penerimaan negara (potential loss) yang berkaitan dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan potensi kehilangan penerimaan muncul antara lain dari kebijakan terkait dana operasional MBG yang sempat dikategorikan sebagai bantuan atau hibah sehingga dianggap tidak dikenakan pajak.

"Kalau kita bicara tantangan dan dinamika dalam mengawal program pemerintah, ada risiko potensial loss sehubungan dengan implementasi sejumlah program prioritas seperti Badan Gizi Nasional," ujar Bimo dalam Seminar Kemenkeu Corpu Open Class (KCOC) yang disiarkan secara daring, Kamis (18/6).

Ia menjelaskan terdapat surat edaran yang diterbitkan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya yang menyatakan seluruh dana hibah MBG tidak dikenakan pajak. Padahal menurutnya, penetapan objek pajak maupun bukan objek pajak seharusnya mengacu pada ketentuan Undang-undang.

"Jadi hal ini bermula ketika Badan Gizi Nasional mengajukan kebijakan bahwa dana insentif operasional harian yang disalurkan ke dapur pengelola SPPG dikategorikan sebagai dana bantuan atau dana hibah," katanya.

Bimo mengatakan persoalan tersebut saat ini sedang dibahas bersama antara DJP dan BGN untuk mencari solusi yang sesuai dengan regulasi.

Ia menjelaskan dana insentif operasional harian sebesar Rp6 juta yang disalurkan kepada dapur pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebelumnya diusulkan sebagai dana bantuan atau hibah.

Padahal, berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku saat ini, dana tersebut masih termasuk objek Pajak Penghasilan (PPh) karena diterima badan usaha yang memperoleh keuntungan dari kegiatan operasionalnya.

"Untuk menetapkan barang kena pajak dan tidak kena pajak seharusnya ditetapkan berdasarkan undang-undang, tetapi tentunya kita pahami dan sedang akan selesaikan bersama," jelasnya.

Selain MBG, DJP juga menyoroti potensi hilangnya penerimaan negara dari pembangunan Kopdes Merah Putih. Menurut Bimo, realisasi penerimaan dari kegiatan membangun sendiri (KMS) berpotensi lebih rendah dari yang diharapkan.

"Karena nilai realisasi dari belanja bahan bangunan mungkin lebih rendah daripada yang dianggarkan, hal ini disebabkan oleh indikasi pengelolaan yang belum optimal terkait dengan proses pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," terangnya.

DJP juga mengingatkan adanya risiko kepatuhan perpajakan seiring meningkatnya aktivitas usaha koperasi tersebut di masa mendatang.

Bimo menjelaskan tanpa edukasi yang memadai mengenai hak dan kewajiban perpajakan, koperasi berpotensi tidak memenuhi kewajiban formal sebagai wajib pajak, mulai dari pelaporan, penghitungan, hingga pemotongan dan pemungutan pajak.

"Karena kita menganut sistem self-assessment, maka pemahaman wajib pajak menjadi sangat penting," imbuhnya.

Meski demikian, Bimo optimistis berbagai potensi risiko tersebut dapat diminimalkan melalui penyusunan pedoman dan pendampingan yang lebih intensif kepada para pelaksana program.

"Dengan adanya buku panduan, kita sama-sama bisa optimis hal-hal yang bisa memicu potential loss bagi penerimaan negara dapat dimitigasi sejak awal. Risiko ketidakpatuhan wajib pajak juga bisa dicegah dari awal," pungkas Bimo.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengandalkan reaktivasi wajib pajak (WP) dormant atau nonaktif sebagai salah satu strategi untuk mengejar target penerimaan pajak tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp 2.357,7 triliun.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengatakan otoritas pajak harus menjaga laju pertumbuhan penerimaan sekitar 23 persen secara tahunan (year on year/yoy) hingga akhir tahun agar target tersebut dapat tercapai.

"Tentu dari Direktorat Jenderal Pajak harus bisa mencapai 23 persen, semoga, mudah-mudahan bisa," ujar Bimo kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Menurut Bimo, hingga Mei 2026 penerimaan pajak telah mencapai Rp 834,4 triliun atau sekitar 35,4 persen dari target tahun ini.

Realisasi tersebut tumbuh 22,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 683,3 triliun.

Meski demikian, berdasarkan asesmen DJP terhadap kondisi ekonomi saat ini, pertumbuhan penerimaan pajak hingga akhir tahun diperkirakan berada di kisaran 20,6 persen.

Angka tersebut masih berada di bawah kebutuhan pertumbuhan untuk mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah.

Karena itu, DJP terus menggali berbagai sumber penerimaan, salah satunya melalui reaktivasi wajib pajak yang sebelumnya berstatus nonaktif atau dormant.

Bimo menjelaskan, WP dormant merupakan wajib pajak yang telah terdaftar tetapi tidak aktif menjalankan kewajiban perpajakan karena tidak memiliki aktivitas usaha dalam periode tertentu.

Namun, melalui pemanfaatan data transaksi dan sistem Coretax, DJP dapat mendeteksi ketika wajib pajak tersebut kembali menjalankan kegiatan ekonomi.

"Melalui data transaksi pihak ketiga, ternyata mereka mempunyai transaksi dan lawan transaksinya melapor pajaknya. Sehingga kami lakukan counseling, kami panggil, mereka mulai membetulkan SPT-nya dan mulai aktif lagi," kata Bimo.

Ia mencontohkan sejumlah WP badan berbentuk joint operation (JO) yang sebelumnya tidak memiliki proyek dan berstatus dormant. Ketika kembali memperoleh proyek investasi maupun pengadaan barang dan jasa, aktivitas ekonomi mereka kembali terdeteksi dalam sistem perpajakan.

Berdasarkan data DJP, hingga 12 Juni 2026 terdapat 24.672 wajib pajak dormant yang telah berhasil direaktivasi. Dari kelompok wajib pajak tersebut, penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan hingga Mei 2026 mencapai Rp 20,63 triliun.

Kontribusi tersebut menjadi bagian dari upaya perluasan basis pajak yang saat ini terus didorong pemerintah. Selain reaktivasi WP dormant, DJP juga mengandalkan penambahan wajib pajak baru serta penguatan pemanfaatan data untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Sebelumnya, DJP mencatat penerimaan dari program perluasan basis pajak mencapai Rp 23,5 triliun hingga akhir Mei 2026. Sebagian besar atau sekitar Rp 20,63 triliun berasal dari wajib pajak dormant yang kembali aktif.

Bimo menilai pemanfaatan data transaksi dan integrasi sistem perpajakan menjadi instrumen penting untuk menjaga penerimaan negara di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung.

"Dari database yang ada dan Coretax, kami bisa mendeteksi transaksi pihak ketiga. Itu yang membantu kami menemukan potensi-potensi yang sebelumnya belum tergarap," ujarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP) Kemenkeu mengklaim terdapat tambahan penerimaan penerimaan pajak dari kegiatan penertiban kawasan hutan total hampir Rp26 triliun.

Secara terperinci, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyebut ada tambahan penerimaan pajak sekitar Rp17,9 triliun dari penegakan hukum Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Namun, tambahan penerimaan ini belum diumumkan secara resmi.

Bimo mengatakan, sebagian wajib pajak (WP) yang ditindak oleh Satgas PKH ini termasuk di antara 200 penunggak pajak besar yang sempat diungkap oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada 2025 lalu.

"Jadi, per angka terakhir yang sudah kami sampaikan hampir Rp9 triliun. Ada tambahan sehingga sampai hampir Rp26 triliun. Nanti akan diumumkan pada saat penyerahan. Itu kan termasuk penunggak pajak yang 200 itu," terangnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2026).

Penyerahan hasil penindakan Satgas PKH biasanya masuk ke pos penerimaan pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Apabila bentuknya aset atau lahan, biasanya diserahkan terlebih dahulu ke Kemenkeu sebelum diserahkan ke Danantara guna dioperasikan oleh BUMN Agrinas.

Pada November 2025 lalu, Bimo sempat mengungkap bahwa sebagian entitas usaha yang ditindak Satgas PKH termasuk dari 201 penunggak pajak besar.

Sampai dengan saat ini, pejabat lulusan Taruna Nusantara tersebut menyampaikan bahwa angka pencairan tunggakan pajak dari WP besar masih dinamis. Akan tetapi, target DJP tahun lalu dalam mengejar penunggak pajak besar diketahui tak mencapai target.

Hingga 31 Desember 2025, DJP hanya mampu mencairkan Rp13,1 triliun dari total kewajiban terutang Rp60 triliun. Sebelumnya, fiskus menargetkan pencairan Rp20 triliun sampai dengan akhir 2025.

Sebagai informasi, tunggakan pajak besar ini sudah memeroleh putusan pengadilan sehingga berkekuatan hukum tetap (inkracht). Secara terperinci, 200 penunggak pajak besar ini meliputi 91 WP yang melakukan pembayaran dan mencicil tunggakannya.

Selanjutnya, 59 WP ditangani dengan tindak lanjut lainnya, 27 WP dinyatakan pailit, 5 WP kesulitan likuiditas atau macet, 4 dalam pengawasan penegak hukum, 5 WP asetnya ditelusuri (asset tracing), 9 WP dicegah ke luar negeri, serta 1 WP disandera.