Bisnis.com, BANDUNG — Strategi mempercepat proyek infrastruktur pada 2025 lalu dinilai menguntungkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun ini karena situasi ekonomi yang penuh tekanan akibat gejolak geopolitik.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan tahun lalu dirinya mengambil keputusan untuk melakukan percepatan proyek infrastruktur di tengah efisiensi anggaran yang sangat tajam. Hasilnya, pada akhir tahun proyek infrastruktur senilai Rp629 miliar tuntas dikerjakan, meski memakai skema tunda bayar.

“Orang caci maki saya, kenapa Pemda Jabar jebol anggaran harus bayar tunggakan Rp629 miliar, saya senyum,” katanya, Selasa (10/3/2026).

Dulu, setiap tutup buku APBD Jabar menyisakan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) hingga Rp1,8 triliun, tetapi di era kepemimpinannya, Silpa 2025 lalu hanya disisakan Rp520.000. “Per tahun saya memimpin Silpa-nya Rp 520.000,” katanya.

KDM—panggilan akrabnya, lalu mengungkap alasan pihaknya mempercepat pembangunan infrastruktur pada Oktober 2025 lalu. “Proyek-proyek saya kebut di bulan Oktober, saya tahu uangnya akan ada, saya tahu. Tapi saya bilang, proyeknya masukin. Kita akhirnya bisa belanja Rp629 miliar. Kalau berani waktu itu kita ngutang Rp1 triliun, kita lebih untung,” katanya.

Kenapa KDM menyebutnya untung? Tak ada yang memprediksi jika 2026 situasi ekonomi akan memburuk. Dia menunjuk pengaruh perang Iran melawan Amerika dan Israel bisa mendorong kenaikan harga, dipicu oleh kenaikan bahan bakar minyak. Di sisi lain pihaknya sudah menuntaskan proyek infrastruktur senilai Rp629 miliar.

“Harga aspal akan naik, minyak tanah akan naik, kenapa? Ada perang, mobilisasi BBM. Pemda Provinsi Jawa Barat hari ini untung. Untung kenapa? Kita membayar pekerjaan yang harusnya dikerjakan tahun ini, dikerjakan tahun kemarin, dibayarnya tahun ini. Siapa yang pintar? Kotraktor apa gubernur?” paparnya.

KDM mengaku strateginya mempercepat belanja dan menggunakan skema tunda bayar pada 2025 tidak meramal bahwa situasi ekonomi 2026 akan seperti saat ini. Menurutnya kebijakan seperti ini sudah pernah ia terapkan saat memimpin Purwakarta selama dua periode. “Pemerintah harus mencoba berimprovisasi, dibuat jalan yang cepat, tidak muter, bangun,” katanya.

Tunda bayar sebesar Rp629 miliar sendiri sudah dibayarkan oleh BPKAD Jabar sejak awal 2026 lalu.

Sejak peluncuran operasi militer "Epic Fury" pada 28 Februari 2026 konflik tersebut telah memicu kenaikan harga minyak. Penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur 20 persen pasokan minyak global menjadi ancaman serius bagi perekonomian internasional.

Sementara terkait kurs rupiah yang sempat bergejolak menembus batas psikologis Rp17.000 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin (9/3/2026), Lonjakan harga minyak mentah dan tren depresiasi rupiah yang sempat menembus batas psikologis menjadi pukulan berganda bagi pengelolaan fiskal tahun 2026. Skenario terburuk saat ini, defisit fiskal berpotensi melonjak ke angka 3,6% - 3,7%.

Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pusat yang cukup telak pada 2026.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan DBH Provinsi Jabar tahun 2026 berdasarkan Perpres Nomor 118 Tahun 2025 memeroleh anggaran senilai Rp843,09 miliar.

“Kalau tidak dipangkas [DBH Jabar] mencapai Rp2,81 triliun," katanya kepada Bisnis, Rabu (28/1/2025).

Herman menuturkan pada APBD 2026, lewat pendekatan progresif, pihaknya tetap menargetkan DBH sebesar Rp2,42 triliun. Target ini diyakini bisa diperoleh dengan memasukan kurang salur DBH yang diperoleh Pemprov sampai dengan 2023, termasuk kurang salur DBH 2024.

Secara rinci penurunan transfer ke daerah (TKD) Jawa Barat pada 2026, menurut data Bappeda Jabar, yakni DBH dari Rp2,8 T menjadi Rp843 miliar, Dana Alokasi Umum dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun, kemudian DAK fisik dari Rp276 miliar menjadi nol, terakhir DAK nonfisik dari Rp4,8 triliun terkoreksi menjadi Rp4,7 triliun.

Meski fiskal berat, Pemprov Jabar tetap menargetkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2026 dapat mencapai 5,5% sampai 6%.

Herman mengatakan proyeksi positif ini didasarkan pada capaian kuat kondisi makro ekonomi Jabar sepanjang tahun 2025.

"Insya Allah, ekonomi Jawa Barat 2026 prospektif. Kita bertumbuh pada kuartal 3 ini di angka 5,20% di atas rata-rata nasional 5,04%," katanya.

Salah satu pendorong utama optimisme ini adalah efektivitas pengelolaan anggaran daerah, di mana government spending dijaga dengan baik, ditandai dengan realisasi pendapatan dan belanja yang terbaik secara nasional.

"Realisasi pendapatan belanja juga terbaik nasional. Itu menandakan kita serius begitu ya," tegasnya.

Herman menargetkan penyerapan belanja APBD Jabar dapat mencapai di atas 95% di akhir tahun. Artinya tidak ada uang yang mengendap.

"Sekali lagi, tidak ada uang yang ngendap, tidak ada yang diendapkan. Semuanya diserap dengan baik melalui pengadaan barang dan jasa yang kemudian meluncur ke tengah-tengah masyarakat, menyerap tenaga kerja," katanya.

Sebelumnya, penurunan terbesar pada anggaran TKD pada 2026 terdapat pada DBH yang turun hingga 69,5% dari APBN 2025. Anggaran DBH tahun ini dipotong sekitar tiga kali lipatnya dari anggaran tahun sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, pagu anggaran TKD 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun atau turun 24,6% dari yang ditetapkan pada UU APBN 2025 yakni Rp919,8 triliun. Anggaran TKD tahun lalu pun sempat terdampak efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 menjadi Rp848,5 triliun.

Bisnis.com, BANDUNG-- Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, mendorong Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat membantu menerjemahkan dinamika ekonomi lokal.

"Saya rasa sebagai Regional Chief Economiest (RCE) harus mampu melihat peran anggaran itu seperti apa dalam tantangan perekonomian," ungkap dia usai melakukan kunjungan kerja ke sejumlah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Jawa Barat, Senin (29/12/2025).

Suahasil menuturkan bahwa, untuk menghadapi tantangan perekonomian, perlu kerja sama dan solusi kolektif antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, kebijakan maupun dari sisi anggaran akan sejalan untuk mengentaskan permasalahan perekonomian di Jawa Barat.

Selain itu, berdasarkan hasil kunjungan ini ia memastikan tata kelola penutupan APBN Tahun Anggaran 2025 berjalan lancar sekaligus memantau kesiapan pelaksanaan APBN 2026.

Dalam peninjauannya di KPPN Sumedang dan KPPN Bandung I, Suahasil mengungkapkan bahwa realisasi pelaksanaan anggaran di wilayah tersebut menunjukkan capaian yang sangat positif. Hingga akhir Desember, KPPN Sumedang mencatatkan realisasi sebesar 98%, sementara KPPN Bandung I telah melampaui angka 95%.

"Kami datang untuk menyemangati seluruh staf sekaligus memastikan bahwa seluruh pekerjaan berjalan sesuai dengan ketentuan. Ini adalah fase penting untuk memastikan APBN ditutup dengan tata kelola yang baik, mulai dari administrasi, kontrak, hingga pelaporan," ujar Suahasil didampingi Dirjen Perbendaharaan Astera Prima dan Kakanwil DJPb Jabar Fahma.

Terkait transisi anggaran, Wamenkeu menegaskan bahwa Kementerian/Lembaga (K/L) serta Pemerintah Daerah telah siap melaksanakan APBN 2026. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) telah diserahkan beberapa pekan lalu, sehingga proses administrasi seperti pembayaran gaji pegawai dan transfer ke APBD dapat dilakukan tepat waktu pada awal Januari 2026.

"KPPN saat ini menjalankan dua tugas sekaligus, menutup tahun anggaran 2025 dan menyiapkan tahun 2026. Kami memastikan pada 2 Januari nanti, pembayaran gaji dan transfer ke daerah bisa langsung dilaksanakan secara tepat waktu," tambahnya.

Menanggapi kenaikan alokasi belanja pusat dari Rp950 triliun menjadi Rp1.300 triliun pada tahun mendatang, Suahasil menjelaskan bahwa peningkatan tersebut difokuskan pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk penguatan jaring pengaman sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako dan berbagai program bantuan sosial lainnya.

Dia menekankan bahwa anggaran ini tidak mencakup gaji PNS, melainkan murni untuk bantuan yang diterima langsung oleh keluarga penerima manfaat.

Bisnis.com, BANDUNG -- Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) menggenjot pembangunan infrastruktur di seluruh sektor jelang akhir 2025.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuturkan, untuk membiayai pembangunan pada akhir tahun, Pemdaprov Jabar akan mengandalkan dana pendapatan asli daerah (PAD).

Hal itu karena saat ini dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sudah hampir habis dan sisa kas daerah tinggal Rp10 miliar. Hal itu menunjukkan serapan anggaran yang sangat tinggi.

"Kami sekarang tinggal mengharapkan dana dari pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan pembangunan di Jawa Barat," kata KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, baru-baru ini.

Adapun, beberapa infrastruktur yang segera dibangun pada akhir 2025, di antaranya ruang kelas baru dan jaringan listrik kepada masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Kami juga ingin menggenjot pembangunan infrastruktur jalan dengan drainase dan penerangan jalan umum," ucap KDM.

Selain itu, Pemdaprov Jabar juga bakal membenahi seluruh jalan nasional di Jabar yang mengalami perubahan peruntukkan sehingga kondisinya kumuh.

Untuk membahas rencana tersebut, KDM telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Karawang, Kamis (13/11/2025).

Pemdaprov Jabar juga akan menormalisasi sungai di seluruh Jabar untuk mencegah banjir. Oleh karena itu, pada hari yang sama, KDM pun menggelar rapat koordinasi dengan Perum Jasa Tirta di Kabupaten Karawang.

Tak ketinggalan, pada penghujung 2025, layanan kesehatan dan layanan publik lain diupayakan terus ditingkatkan.