Jakarta (ANTARA) - Belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tersalurkan kepada usaha mikro dan kecil (UMK) hingga 5 Juni 2026 telah mencapai Rp113,84 triliun atau setara 43,54 persen dari total realisasi pengadaan yang mencapai Rp261,45 triliun.

Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Loto Srinaita Ginting dalam sebuah diskusi di Tangerang Selatan, Jumat, mengatakan meski capaian tersebut melampaui target minimal 40 persen yang ditetapkan pemerintah, peluang pasar pengadaan pemerintah masih sangat besar untuk dimanfaatkan pelaku UMKM.

Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total anggaran belanja barang dan jasa kementerian dan lembaga pada 2026 mencapai Rp405,5 triliun dengan nilai Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp380,38 triliun.

Meski demikian, Loto menilai masih banyak pelaku UMKM yang belum dapat memanfaatkan peluang tersebut secara optimal karena menghadapi sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan legalitas usaha, minimnya informasi, hingga akses pemasaran yang masih terbatas.

"Keterbatasan tersebut membuat UMKM belum sepenuhnya dipercaya oleh calon pembeli dan sulit memasuki pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah," ujarnya dikutip dari keterangan pers.

Ia menjelaskan pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam pengadaan.

Selain mengalokasikan minimal 40 persen belanja pengadaan bagi UMKM melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pemerintah juga menyediakan paket pengadaan khusus untuk usaha mikro dan kecil.

Menurut Loto, UMKM yang berusia di bawah tiga tahun dan belum memiliki pengalaman pengadaan juga tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti proses pengadaan pemerintah.

Selain itu, tersedia fasilitas pembayaran uang muka guna membantu kelancaran usaha.

Untuk memperluas akses UMKM terhadap berbagai peluang pasar, Loto menyebut Kementerian UMKM juga tengah menyiapkan integrasi informasi layanan e-purchasing milik LKPP ke dalam aplikasi Sapa UMKM agar semakin banyak pelaku usaha dapat mengakses pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selain itu, ia menyebut Sapa UMKM juga akan diintegrasikan dengan platform Pasar Digital (PaDi) UMKM untuk memperluas akses pelaku usaha terhadap kebutuhan pengadaan perusahaan BUMN maupun berbagai platform perdagangan digital lainnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengingatkan pentingnya reformasi fiskal untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

"Dalam situasi seperti ini, pidato Presiden bisa menjadi titik balik positif apabila diikuti reformasi fiskal yang serius. Tetapi, ia juga bisa menjadi sekadar jeda psikologis sementara apabila tidak disertai perubahan nyata," kata Achmad saat dihubungi ANTARAdi Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan secara jangka pendek, pidato tersebut dapat memberikan efek stabilisasi psikologis, sehingga pasar bisa merespons positif.

Pergerakan nilai tukar rupiah juga berpotensi lebih stabil dan investor memperoleh sinyal bahwa pemerintah tidak abai terhadap risiko ekonomi.

Namun, dampak jangka panjang tetap bergantung pada konsistensi kebijakan yang pemerintah nantinya jalankan sebagai konsekuensi politik dari penyampaian pidato tersebut.

“Di sinilah tantangan terbesar pemerintah. Publik dan pasar tidak lagi hanya menilai janji, tetapi kemampuan eksekusi," ujar Achmad.

Ia menyatakan jika setelah pidato justru muncul kebijakan yang kontradiktif, misalnya belanja populis tanpa sumber pendanaan jelas, maka tekanan terhadap fiskal akan kembali muncul.

Ia menekankan pemerintah harus memahami bahwa kondisi global saat ini masih dipenuhi ketidakpastian, salah satunya akibat suku bunga tinggi di Amerika Serikat yang masih menekan arus modal ke negara berkembang.

"Konflik geopolitik juga meningkatkan risiko harga energi. Perlambatan ekonomi China ikut mempengaruhi permintaan komoditas Indonesia. Artinya, ruang kesalahan kebijakan semakin sempit," tutur Achmad.

Dalam pidato pendahuluan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah target fiskal tahun depan dan kebijakan pemerintah terbaru.

Presiden mengatakan pemerintah menargetkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tahun mendatang di rentang 5,8-6,5 persen, inflasi 1,5-3,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun 6,5-7,3 persen, serta nilai tukar rupiah Rp16.800-Rp17.500 per dolar AS.

Sementara, kebijakan baru yang disampaikan antara lain pembentukan badan ekspor Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) serta penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan bahwa kehadiran Presiden Prabowo Subianto untuk membacakan langsung kerangka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 demi membangun kepercayaan publik dan investor.

Ia mengatakan tantangan ekonomi Indonesia saat ini tidak hanya terkait pertumbuhan, tapi juga mengenai persepsi publik terhadap masa depan perekonomian nasional.

“Urgensi utama dari pidato langsung Presiden sebenarnya terletak pada kebutuhan membangun kembali kepercayaan,” ujar Achmad Nur Hidayat saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Menurut dia, dalam beberapa bulan terakhir mulai muncul kecemasan publik terhadap kondisi fiskal negara. Defisit APBN memang masih terkendali secara formal tapi tekanan pembiayaan semakin berat, sedangkan penerimaan negara mulai menghadapi perlambatan seiring turunnya harga komoditas global.

Sementara itu, lanjutnya, kebutuhan belanja pemerintah meningkat tajam, mulai dari subsidi energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan infrastruktur, hingga berbagai program populis lainnya.

Ia mengatakan saat para pelaku pasar melihat arah fiskal berpotensi melebar tanpa kepastian sumber pendapatan yang kuat seperti itu, maka yang akan muncul adalah sikap kehati-hatian.

“Investor membaca situasi ini dengan sangat sensitif. Mereka tidak hanya melihat angka APBN, tetapi juga konsistensi kebijakan,” kata Achmad.

Untuk menjawab kecemasan publik tersebut, menurut dia, kehadiran Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pidato terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 pada Rabu pagi ini tentu sangat penting.

Melalui langkah tersebut, ia menilai pemerintah berupaya untuk menunjukkan bahwa kendali ekonomi tetap berada di tangan pimpinan negara, bukan berjalan sendiri-sendiri di bawah berbagai kementerian teknis.

“Pidato Presiden hari ini menjadi lebih dari sekadar seremoni kenegaraan. Ia berubah menjadi panggung penegasan arah ekonomi nasional. Kehadiran Presiden juga dapat dibaca sebagai upaya meredam spekulasi negatif,” kata Achmad menambahkan.

Pada tahun-tahun sebelumnya, pidato pendahuluan KEM-PPKF RAPBN biasanya dibacakan oleh Menteri Keuangan. Baru kali ini pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebutkan penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto tentang KEM-PPKF menjadi tradisi baru dalam penyampaian kerangka ekonomi makro di DPR.

Presiden Prabowo Subianto pun mengungkap alasan dirinya menyampaikan langsung pidato pendahuluan RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu, karena Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi global yang penuh konflik, ketegangan, dan ketidakpastian.

"Kita sekarang sebagai bangsa menghadapi tantangan geopolitik dan geoekonomi yang penuh dengan konflik, ketegangan, dan ketidakpastian. Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara," ujar Prabowo.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan belanja pemerintah pusat tersalurkan sebesar Rp826 triliun per 30 April 2026, setara 26,2 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp3.149,7 triliun.

Realisasi itu mengalami pertumbuhan sebesar 51,1 persen bila dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencetak angka senilai Rp546,7 triliun.

“Jadi, kami ingin melihat belanja pemerintah terjadi merata sepanjang tahun,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa.

Secara rinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi sebesar Rp400,5 triliun atau 26,5 persen dari pagu Rp1.510,5 triliun.

Belanja K/L tumbuh sebesar 57,9 persen yang utamanya ditopang oleh program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial (bansos), serta pembayaran tunjangan hari raya (THR).

Salah satu komponen belanja K/L adalah belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp126,9 triliun atau 35,4 persen APBN, tumbuh 24,4 persen.

Kinerja belanja pegawai ditopang oleh pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) baru sebanyak 355 ribu orang; penyaluran THR bagi ASN/TNI/Polri, pensiun, dan penerima pensiun; serta akselerasi pembayaran tunjangan pendidik non pegawai negeri sipil (PNS).

Selanjutnya, belanja barang tersalurkan sebesar Rp164,2 triliun atau 23,3 persen APBN, melesat naik 130 persen.

Peningkatan belanja barang utamanya untuk pelaksanaan MBG sebesar Rp73,8 triliun dari total realisasi Rp75 triliun, insentif biodiesel Rp9,2 triliun, serta penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp4,8 triliun.

Belanja modal terealisasi Rp52,6 triliun, setara 18,5 persen APBN dan tumbuh 43,6 persen.

Kenaikan belanja modal utamanya untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan yang disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp12, triliun, Polri Rp19,5 triliun, Kejaksaan Rp4 triliun, dan Kementerian Pertahanan Rp10,8 triliun.

Sementara penyaluran belanja bansos mencapai Rp56,7 triliun atau 34,9 persen APBN, tumbuh 30,2 persen yang utamanya digunakan untuk melindungi masyarakat dengan mengutamakan perbaikan data penerima manfaat.

Belanja bansos disalurkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp12,9 triliun untuk 9,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako Rp16,7 triliun untuk 17,5 juta KPM, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) Rp15,4 triliun untuk 96,7 juta jiwa.

Kemudian Program Indonesia Pintar (PIP) Rp1,4 triliun untuk 2,9 juta siswa, serta Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Rp8,1 triliun untuk 863,3 ribu mahasiswa.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bila belanja lebih banyak bersifat konsumtif atau musiman, dampaknya bisa cepat memudar setelah periode Hari Raya selesai

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyatakan percepatan belanja pemerintah yang dilakukan selama triwulan I tahun ini turut memberikan dampak terhadap peningkatan jumlah uang beredar pada Maret 2026.

“Ini menunjukkan bahwa aktivitas fiskal yang lebih cepat ikut menambah likuiditas dalam perekonomian, sehingga memperkuat transaksi, konsumsi, dan kegiatan usaha,” ucap Josua Pardede saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Maret 2026 tumbuh 9,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dari Februari 2026 yang tercatat sebesar 8,7 persen yoy.

Salah satu pendorong utamanya adalah tagihan bersih kepada pemerintah pusat yang tumbuh 39,2 persen yoy, meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Februari 2026 yang sebesar 25,6 persen yoy.

Namun, Josua menilai bahwa efek tersebut perlu dimaknai secara hati-hati karena likuiditas yang meningkat tidak serta merta mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, jika tidak diikuti oleh peningkatan produksi, investasi swasta, dan penguatan produktivitas.

Ia mencontohkan, pengeluaran pemerintah yang cenderung bersifat konsumtif, seperti pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) saat periode Ramadan dan Idul Fitri, hanya memberikan dorongan sesaat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan tidak berpengaruh lagi pada bulan-bulan berikutnya.

“Bila belanja lebih banyak bersifat konsumtif atau musiman, dampaknya bisa cepat memudar setelah periode Hari Raya selesai,” kata Josua.

Peningkatan aktivitas belanja pemerintah pada triwulan I berhubungan erat dengan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah pada periode tersebut, sebagaimana yang tercermin dalam perhitungan pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mencatat realisasi belanja negara pada triwulan I 2026 mencapai Rp815,0 triliun atau tumbuh 31,4 persen yoy, terdiri dari belanja pusat Rp610,3 triliun dan transfer ke daerah Rp204,8 triliun.

Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah dalam Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 21,81 persen yoy pada periode tersebut.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Belanja pemerintah pada triwulan I menjadi penopang penting pertumbuhan ekonomi di tengah lemahnya konsumsi kelas menengah dan perlambatan manufaktur

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai akselerasi belanja pemerintah sejak awal tahun membantu menjaga permintaan domestik.

Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, menyebutkan belanja bantuan sosial (bansos), proyek pemerintah, hingga program prioritas menjadi faktor utama yang menopang permintaan dalam negeri pada triwulan I-2026.

Sebagaimana laporan Badan Pusat Statistik (BPS), belanja pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar 21,81 persen. Komponen ini berkontribusi 1,26 persen terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) triwulan I-2026 yang mencetak pertumbuhan sebesar 5,61 persen.

“Belanja pemerintah pada triwulan I menjadi penopang penting pertumbuhan ekonomi di tengah lemahnya konsumsi kelas menengah dan perlambatan manufaktur,” ujar Rizal.

Namun, dia menyoroti, efektivitas belanja pemerintah masih belum optimal mengingat sebagian besar masih didorong belanja rutin.

Sementara PMI manufaktur sempat turun mendekati zona stagnan dan daya beli masyarakat masih membutuhkan dukungan.

“Artinya, fiskal saat ini lebih berfungsi sebagai bantalan perlambatan ekonomi dibanding pendorong ekspansi baru,” kata Rizal.

Untuk triwulan berikutnya, Rizal berpendapat dampak belanja pemerintah masih akan menopang pertumbuhan, tetapi ruang akselerasinya mulai terbatas jika sektor swasta belum pulih kuat.

Strategi front loading Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai cukup membantu menjaga pertumbuhan triwulan I tetap di atas 5 persen, tetapi keberlanjutannya sangat bergantung pada kualitas belanja.

“Jika belanja hanya mendorong konsumsi jangka pendek tanpa memperkuat investasi, industri dan penciptaan lapangan kerja, maka efek penggandanya akan cepat melemah,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dia merekomendasikan pemerintah untuk memperluas fokus dari percepatan serapan anggaran ke memastikan belanja produktif.

Belanja pemerintah perlu diarahkan kepada program yang memiliki efek berganda (multiplier effect) yang tinggi dan mampu menarik investasi domestik.

Strategi itu dianggap penting untuk diterapkan guna menjaga pertumbuhan semester II agar tidak mengalami moderasi.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Sepertinya sudah menjadi strategi pemerintah untuk jor-joran belanja pemerintah di kuartal I

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi menilai peran sektor swasta perlu diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional setelah ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026 yang ditopang lonjakan belanja pemerintah.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli menilai kenaikan belanja pemerintah pada awal tahun merupakan bagian dari strategi front loading untuk menjaga aktivitas ekonomi domestik.

“Sepertinya sudah menjadi strategi pemerintah untuk jor-joran belanja pemerintah di kuartal I,” kata Dipo kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, peningkatan belanja pemerintah pada kuartal I turut ditopang program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pencairan tunjangan hari raya (THR) yang membantu menjaga konsumsi masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi pemerintah tumbuh 21,81 persen pada kuartal I 2026, tertinggi dalam sekitar 10 tahun terakhir.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 5,96 persen, ekspor tumbuh 0,9 persen, dan impor meningkat 7,18 persen.

Lonjakan belanja negara tersebut merupakan bagian dari strategi jump start economy pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menciptakan efek berganda terhadap konsumsi maupun investasi domestik.

Dipo menilai strategi tersebut cukup membantu menopang aktivitas ekonomi dan investasi pada awal tahun.

“Belanja pemerintah naik sekitar 22 persen ditopang oleh MBG dan THR, sementara PMTB sebesar 28 persen dari total PDB (Produk Domestik Bruto) didorong oleh pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.

Namun, Dipo mengingatkan ruang fiskal pemerintah tetap terbatas sehingga pertumbuhan ekonomi pada kuartal-kuartal berikutnya perlu semakin ditopang investasi sektor swasta.

Menurut dia, kepastian usaha dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha agar investasi terus tumbuh.

Dipo juga menyebutkan bahwa konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2026 sangat terbantu momentum Lebaran yang mendorong belanja masyarakat. Namun, menurut dia, kondisi sektor manufaktur masih perlu dicermati.

“Konsumsi sepertinya sangat dibantu oleh periode Lebaran, namun, dari Februari hingga April, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur turun. Angka terakhir bahkan di bawah level 50, artinya ada kontraksi di industri manufaktur,” ujarnya.

Karena itu, ia mengingatkan penguatan sektor produktif dan penciptaan lapangan kerja formal perlu terus ditingkatkan untuk menjaga konsumsi domestik secara berkelanjutan.

“Peran swasta jelas harus ditingkatkan. Kepastian usaha juga menjadi faktor kunci agar swasta bisa terus berinvestasi,” ucap Dipo.

Senada, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti juga mengatakan belanja pemerintah yang ekspansif memang dapat mempercepat pemulihan ekonomi.

Menurut dia, peningkatan belanja pemerintah pada dasarnya bertujuan meningkatkan permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, dan menopang pertumbuhan ekonomi.

“Jika disalurkan tepat sasaran, ini mempercepat pembangunan,” ujar Esther.

Namun, ia menilai efek berganda dari belanja negara sekitar Rp815 triliun masih perlu dioptimalkan untuk mendorong investasi produktif dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.

“Uang hasil pajak dan penerbitan utang negara tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan menciptakan investasi yang menghasilkan lapangan kerja dan memberi insentif bagi sektor-sektor produktif,” ungkapnya.

Ia menambahkan belanja pemerintah yang ekspansif tetap perlu dijaga agar tidak memperbesar tekanan terhadap defisit anggaran dalam jangka panjang.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan lonjakan belanja pemerintah di kuartal I 2026 untuk menjaga momentum ekonomi supaya tak melambat di awal tahun.

"Lonjakan belanja pemerintah di kuartal I ini memang sengaja didorong lebih awal. Pemerintah tampaknya membaca bahwa tekanan ekonomi global mulai terasa ke domestik. Ekspor belum kuat, investasi swasta masih tertahan, sementara rupiah juga sedang mengalami tekanan. Dalam situasi seperti itu, fiskal akhirnya dipakai untuk menjaga momentum ekonomi supaya tidak melambat terlalu dalam di awal tahun," ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen di kuartal I 2026. Di balik angka ini, terdapat lonjakan belanja pemerintah sebesar 21,81 persen, tertinggi dalam 10 tahun terakhir, dibandingkan kuartal I pada tahun-tahun sebelumnya.

Menurut dia, lonjakan belanja ini ditopang momen Lebaran, tunjangan hari raya (THR), bantuan sosial, dan berbagai program pemerintah termasuk makan bergizi gratis (MBG) yang mulai berjalan lebih masif.

Hal ini berarti pemerintah sedang mengambil peran besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan total belanja.

Efek dari keputusan tersebut terasa ke konsumsi rumah tangga, perdagangan, transportasi, hingga makanan dan minuman.

"Langkah ini cukup wajar dalam kondisi sekarang. Ketika sektor swasta belum terlalu kuat bergerak, pemerintah memang biasanya menjadi penyangga sementara. Kalau belanja negara tidak dipercepat di awal tahun, kemungkinan pertumbuhan ekonomi tidak akan setinggi itu," kata Yusuf.

Kendati demikian, lanjutnya, hal yang perlu dilakukan pemerintah ialah menjaga agar ruang fiskal tak terlalu longgar, mengingat defisit APBN di awal tahun sudah cukup berat.

Selain itu, menimbang efek stimulus THR dan momentum Lebaran yang sifatnya sementara, dia berpendapat tantangan sesungguhnya justru mulai terlihat pascakuartal I 2026.

Dalam konteks ini, pemerintah dinilai harus bisa memastikan mesin pertumbuhan berikutnya datang dari sektor swasta melalui investasi, ekspor, maupun konsumsi masyarakat agar benar-benar pulih.

"Jadi, saya melihat kuartal I ini lebih seperti dorongan awal supaya ekonomi tetap bergerak di tengah tekanan global yang cukup berat. Tetapi, untuk menjaga pertumbuhan tetap sehat sampai akhir tahun, yang lebih penting nanti adalah bagaimana pemerintah menjaga kepercayaan investor, stabilitas rupiah, dan kepastian kebijakan supaya sektor swasta mulai kembali ekspansif," ungkap dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,61 persen pada triwulan I 2026 tertinggi di antara sejumlah negara G20 yang telah merilis data.

“Pertumbuhan kita yang 5,61 persen ini tumbuh di atas beberapa negara G20,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan perbandingan tersebut dilakukan terhadap negara-negara yang sudah mengumumkan kinerja ekonominya pada triwulan I 2026.

“Di antara negara yang keluar, termasuk China, Singapura, Korea Selatan, Arab Saudi, Amerika Serikat, kita yang tertinggi,” ujarnya.

Airlangga menambahkan India sebagai salah satu negara G20 belum merilis data pertumbuhan ekonomi sehingga belum masuk dalam perbandingan tersebut.

Menurut dia, capaian itu menunjukkan ekonomi Indonesia tetap tumbuh baik di tengah dinamika global yang masih mencari keseimbangan baru.

Ia menyebut pertumbuhan tersebut didorong oleh berbagai kebijakan yang disiapkan pemerintah, terutama untuk menjaga momentum konsumsi saat Lebaran.

“Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan yang memang pemerintah siapkan dengan berbagai kebijakan, terutama dalam rangka Hari Raya Lebaran,” tuturnya.

Airlangga menjelaskan konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama ekonomi dengan pertumbuhan sebesar 5,52 persen.

Menurut dia, momentum Ramadhan dan Idul Fitri serta peningkatan mobilitas masyarakat turut mendorong konsumsi domestik pada triwulan I 2026.

Selain konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah juga tumbuh tinggi dan menjadi penopang penting pertumbuhan ekonomi.

“Belanja pemerintah tumbuh tinggi di angka 21,81 persen, di mana ini angkanya sekitar Rp815 triliun,” ungkap Airlangga.

Ia mengatakan belanja pemerintah tersebut berada di atas rata-rata historis dan didorong sejumlah program belanja kementerian dan lembaga.

Ia menambahkan berbagai stimulus dan kebijakan pemerintah sepanjang triwulan I 2026 mampu mendorong pertumbuhan sekaligus menjadi bantalan terhadap dampak gejolak global.

Menurut dia, sejumlah indikator ekonomi juga menunjukkan prospek positif, antara lain inflasi April sebesar 2,42 persen, Indeks Keyakinan Konsumen 122,9, serta surplus neraca perdagangan selama 71 bulan berturut-turut.

"Capaian ini memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi," ucapnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Satu-satunya yang mengkontraksi pertumbuhan ekonomi itu adalah dari komponen net ekspor

Jakarta (ANTARA) - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2026 berada di kisaran 5,2–5,3 persen, ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi dan belanja pemerintah yang tinggi.

“Satu-satunya yang mengkontraksi pertumbuhan ekonomi itu adalah dari komponen net ekspor,” ujar Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal dalam diskusi publik di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan Brief Report: Quarterly Economic Review Q1-2026 yang dirilis CORE pada Rabu, tingkat konsumsi rumah tangga masih relatif kuat hingga kuartal I-2026. Indeks Penjualan Riil (IPR) tumbuh 4,86 persen pada kuartal I-2026, meningkat dari 2,77 persen pada periode sama tahun sebelumnya.

Optimisme konsumen juga membaik, tercermin dari Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) yang naik menjadi 115,5 dari 110,7 pada kuartal IV-2025.

Meski konsumsi rumah tangga tumbuh, CORE menilai kualitasnya belum kuat karena terkonsentrasi pada kebutuhan dasar, sementara belanja non-esensial cenderung melemah.

Dari sisi fiskal, laporan menyebut bahwa akselerasi belanja negara menjadi penopang pertumbuhan, meski di saat yang sama memperlebar defisit anggaran.

Belanja negara tumbuh sekitar 31 persen secara tahunan, yang mendorong defisit mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga akhir Maret 2026, setara 34,8 persen dari target tahunan sebesar Rp689,1 triliun.

Lonjakan terutama berasal dari belanja pemerintah pusat yang naik 47,7 persen secara tahunan menjadi Rp610,3 triliun, didorong program strategis kementerian/lembaga, bantuan sosial dan Program Makan Bergizi Gratis.

Sementara itu, transfer ke daerah dan dana desa hanya terealisasi Rp204,8 triliun, terkontraksi 1,1 persen secara tahunan.

Namun demikian, Faisal menyoroti komponen net ekspor yang masih menjadi penahan pertumbuhan. Pengalokasian komoditas ekspor utama seperti batu bara dan minyak sawit mentah (CPO) untuk pasar domestik melalui kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) dan program B50 disebut menjadi faktor yang memperlambat pertumbuhan ekspor.

Kebijakan DMO menyebabkan ekspor manufaktur dan pertambangan terkontraksi masing-masing 14,4 persen dan 22,8 persen.

Pertumbuhan ekspor minyak hewani/nabati juga melambat dari 71,53 persen pada triwulan I 2025 menjadi 16,19 persen pada triwulan I 2026.

Faisal menambahkan realisasi pertumbuhan kuartal I berpotensi lebih tinggi, bahkan mencapai 5,4–5,5 persen. Namun, menurut dia, kinerja tersebut diproyeksikan tidak akan berlanjut pada kuartal berikutnya.

CORE memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II hingga IV-2026 berpotensi melambat signifikan akibat tekanan global, kenaikan harga energi, serta kebijakan efisiensi domestik.

Secara keseluruhan, CORE Indonesia mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 di kisaran 4,9–5,1 persen.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Yang dulunya di triwulan IV itu adalah pertumbuhan yang tertinggi, sekarang ini dicoba untuk diratakan

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengungkapkan bahwa pemerintah mengubah pola pengeluaran atau belanja menjadi lebih merata setiap triwulan pada tahun ini, sehingga diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal.

“Yang dulunya di triwulan IV itu adalah pertumbuhan yang tertinggi, sekarang ini dicoba untuk diratakan. Di triwulan I, (sudah terealisasi) 21 persen (dari target APBN). Triwulan II targetnya 26 persen, triwulan III 26 persen, dan juga triwulan IV juga 26 persen. Tujuannya agar pertumbuhan ekonomi itu merata cepat dan terjadi di tahun yang sama,” kata Juda di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin.

Adapun pada triwulan I 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp815 triliun atau setara dengan 21,2 persen dari target APBN yang sebesar Rp3.842,7 triliun.

Belanja pada periode ini tumbuh sebesar 31,4 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 yang sebesar 1,4 persen (yoy).

Secara rinci, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp610,3 triliun (19,4 persen dari target APBN), dengan pertumbuhan sebesar 47,7 persen (yoy). Adapun transfer ke daerah mencapai Rp204,8 triliun (29,5 persen dari target APBN), menurun 1,1 persen (yoy).

Di sisi lain, pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau meningkat 10,5 persen (yoy), setara dengan 18,2 persen dari target APBN.

Dengan kinerja belanja dan penerimaan ini, maka defisit APBN triwulan I 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Ketika ditanya mengenai kekhawatiran pelebaran defisit pada akhir tahun, Juda menegaskan bahwa pengelolaan fiskal tetap dilakukan secara hati-hati dan terukur.

Meski realisasi defisit pada triwulan I mencapai 0,93 persen dari PDB, ia menjelaskan angka tersebut tidak bisa langsung dikalikan untuk menggambarkan kondisi hingga akhir tahun.

“Tentu saja kita tidak bisa langsung dikalikan dengan empat (jika asumsi defisit 0,93 persen setiap kuartal) jadi di atas 3 persen (defisit di akhir tahun),” kata Juda.

Ia pun memastikan kinerja APBN akan terus dipantau dan dievaluasi secara berkala, terutama dari sisi penerimaan pajak dan belanja yang masih dapat dikendalikan.

Dengan berbagai langkah yang diupayakan otoritas fiskal, Juda tetap optimistis defisit APBN tetap terjaga di bawah batas aman sebesar 3 persen terhadap PDB.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah merealokasi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun sebagai salah satu upaya memitigasi dinamika perekonomian global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa, menjelaskan realokasi anggaran itu merupakan langkah strategis dalam mengelola keuangan negara dengan memfokuskan kembali belanja K/L.

Pengalihan anggaran dilakukan terhadap belanja kurang prioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non operasional, dan kegiatan seremional.

Anggaran dari sejumlah program itu direalokasi ke belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat, contohnya mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera.

Pemerintah pun terus mendorong percepatan belanja K/L serta penajaman belanja melalui optimalisasi anggaran.

“Potensi prioritasisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam rentang Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun,” ujar Menko Airlangga.

Kebijakan itu merupakan bagian dari 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional yang ditujukan untuk menjawab tantangan dinamika global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Salah satu kebijakan dalam transformasi ini adalah penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) selama satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat.

Kebijakan lain juga mencakup penerapan Biodiesel 50 (B50) atau campuran minyak kelapa sawit (crude palm oil) sebesar 50 persen terhadap solar, untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menerapkan efisiensi energi dan mengoptimalkan penggunaan transportasi publik.

Kebijakan lain yang juga disampaikan adalah optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari yang berpotensi menghemat anggaran hingga Rp20 triliun.

“Situasi ini bukanlah hambatan, melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien,” kata Airlangga.

Ia menegaskan bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kuat, termasuk ketersediaan stok BBM dan stabilitas fiskal yang terjaga. Oleh karena itu, masyarakat diminta tetap tenang dan menjalankan aktivitas ekonomi seperti biasa.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026