Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mulai mencemaskan kondisi ekonomi karena persoalan pemadaman listrik bergilir yang dalam sepekan terakhir terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat.

Dedi Mulyadi mengatakan gangguan pasokan listrik tersebut telah berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari sektor rumah tangga, UMKM hingga industri.

Dia mengatakan pemadaman bergilir tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dalam skala besar.

"Saya berharap PLN segera menyelesaikan problem ini dengan cepat. Karena pemadaman bergilir itu, dari sisi makronya mengganggu sistem industri. Industri itu kalau mati listriknya, maka satu pabrik seluruh produknya bisa gagal. Itu kerugian besar," ujar KDM--panggilan akrabnya, di Bandung, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, gangguan listrik yang terjadi di kawasan industri dapat menyebabkan proses produksi terhenti dan berujung pada keterlambatan pengiriman barang kepada konsumen.

"Kalau produksi terganggu, pesanan barang tertunda. Ini berefek cukup berat di tengah tantangan ekonomi global yang saat ini juga sedang tidak mudah," katanya.

Selain berdampak pada sektor industri, KDM menilai pemadaman listrik juga dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha kecil. Berbagai aktivitas rumah tangga maupun usaha mikro menjadi terganggu akibat tidak tersedianya pasokan listrik secara normal.

"Semoga segera bisa menangani masalah ini dengan cepat agar tidak merugikan ekonomi domestik dan keluarga. Produk-produk UMKM tidak bisa dicetak, aktivitas usaha terganggu, termasuk masyarakat yang memiliki usaha yang bergantung pada listrik," ujarnya.

KDM juga menyinggung keluhan masyarakat yang ramai disampaikan melalui media sosial, termasuk pemilik ikan koi yang mengalami kerugian akibat matinya sistem aerasi dan sirkulasi air saat listrik padam.

"Apalagi yang punya ikan koi kesayangan. Pokoknya ekonomi mikro maupun ekonomi makro sama-sama terganggu. Untuk itu segera diselesaikan," katanya.

Terkait munculnya wacana sebagian masyarakat untuk menggugat PLN akibat kerugian yang ditimbulkan dari pemadaman listrik, KDM menilai langkah tersebut merupakan hak setiap konsumen.

"Itu hak setiap orang sebagai konsumen. Karena PLN adalah BUMN yang menjalankan pengelolaannya sendiri. Ada hubungan timbal balik. Kalau kita telat bayar listrik, kan ada konsekuensinya juga," ujar KDM.

Dia berharap PLN dapat segera memulihkan sistem kelistrikan sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha di Jawa Barat kembali berjalan normal tanpa gangguan pemadaman bergilir.

Bisnis.com, CIREBON — Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman menyebutkan, Kawasan Rebana menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dengan kontribusi sekitar 20% terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi yang mencapai sekira Rp3.000 triliun.

Artinya, nilai ekonomi yang dihasilkan kawasan tersebut diperkirakan berada di kisaran Rp600 triliun.

Herman mengatakan, besarnya kontribusi Rebana membuka peluang besar bagi wilayah aglomerasi Cirebon Raya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi baru. Cirebon Raya meliputi Kota dan Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.

“Jawa Barat itu sekitar Rp3.000 triliun. Kawasan Rebana menyumbang sekitar 20%. Ini kue ekonomi yang besar untuk Rebana, termasuk Cirebon Raya,” kata Herman dikutip pada Kamis, (18/6/2026).

Dengan skala tersebut, Rebana menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi strategis di Jawa Barat yang kini terus didorong melalui pengembangan kawasan industri, infrastruktur, dan konektivitas antarwilayah.

Herman menilai, Cirebon Raya memiliki posisi penting dalam struktur ekonomi Rebana karena berada dalam satu kawasan aglomerasi yang terintegrasi. Menurut dia, sejumlah daerah di wilayah tersebut bahkan telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata Jawa Barat.

Ia menyebut, Kabupaten Majalengka dan Kuningan termasuk daerah yang mengalami laju pertumbuhan lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi. Meski tidak merinci angka pertumbuhannya, ia menilai capaian itu menunjukkan potensi ekonomi yang semakin menguat di wilayah tersebut.

“Beberapa kabupaten di Cirebon Raya pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata Jawa Barat, seperti Majalengka dan Kuningan. Ini peluang yang sangat baik,” ujarnya.

Jika mengacu pada struktur ekonomi Jawa Barat, kontribusi Rebana sebesar 20% menempatkan kawasan tersebut sebagai salah satu penopang utama aktivitas ekonomi provinsi. Dengan total PDRB sekitar Rp3.000 triliun, maka seperlima aktivitas ekonomi Jawa Barat kini terkonsentrasi di kawasan utara tersebut.

Herman mengatakan, penguatan investasi menjadi instrumen utama untuk mengoptimalkan potensi tersebut. Investasi dinilai tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru yang berdampak pada penurunan pengangguran dan kemiskinan.

Ia menekankan, arah pembangunan ekonomi Jawa Barat saat ini bertumpu pada penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar kawasan perkotaan utama. Dalam konteks itu, Rebana diproyeksikan menjadi salah satu kawasan strategis yang menopang pertumbuhan ekonomi provinsi.

“Dampaknya mudah-mudahan kemiskinan bisa turun signifikan, pengangguran bisa turun signifikan. Karena investasi itu sebenarnya alat untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Herman.

Bisnis.com, INDRAMAYU — Kabupaten Indramayu mencatat laju pertumbuhan ekonomi paling rendah di Jawa Barat sepanjang 2025.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat menunjukkan ekonomi Indramayu hanya tumbuh 3,09%, tertinggal dibanding 26 kabupaten/kota lain yang seluruhnya tetap membukukan pertumbuhan positif.

Kepala BPS Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati mengatakan capaian tersebut berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi. Menurut dia, perlambatan itu berkaitan erat dengan struktur ekonomi Indramayu yang masih ditopang sektor primer, terutama pertanian tradisional dan migas.

“Seluruh kabupaten/kota tumbuh positif, namun terdapat variasi kinerja antarwilayah. Indramayu menjadi yang terendah dari sisi laju pertumbuhan,” ujarnya dikutip Jumat (20/5/2026).

BPS mencatat daerah dengan basis industri pengolahan, jasa modern, dan investasi baru justru tumbuh lebih cepat. Kabupaten Kuningan tumbuh 6,98%, disusul Kabupaten Majalengka 6,86%, Kabupaten Bandung 6,32%, dan Kabupaten Cirebon 6,23%.

Kinerja sejumlah wilayah tersebut dinilai mencerminkan mulai bergesernya pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat ke kawasan timur dan selatan. Perbaikan konektivitas infrastruktur serta masuknya investasi baru menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan.

Namun demikian, dari sisi kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), struktur ekonomi Jawa Barat masih terkonsentrasi di kawasan industri lama. Lima daerah penyumbang terbesar PDRB provinsi masih didominasi wilayah industri dan jasa.

Kabupaten Bekasi menyumbang 14,86% terhadap total ekonomi Jawa Barat, diikuti Kota Bandung 13,29%, Kabupaten Karawang 11,10%, Kabupaten Bogor 11,07%, serta Kabupaten Bandung sebesar 5,92%.

“Artinya, meskipun pertumbuhan mulai menyebar, nilai ekonomi masih terkonsentrasi di sabuk industri dan jasa,” kata Margaretha.

Dari sisi nominal ekonomi, Kabupaten Bekasi juga menjadi daerah dengan nilai PDRB terbesar mencapai Rp451,51 triliun. Sebaliknya, Kota Banjar mencatat nilai ekonomi paling kecil, yakni Rp5,95 triliun.

Data BPS turut menunjukkan ketimpangan kesejahteraan antardaerah masih cukup lebar. Indikator PDRB per kapita memperlihatkan Kota Bandung menjadi wilayah dengan nilai tertinggi sebesar Rp185 juta per penduduk per tahun, sementara Kabupaten Cianjur menjadi yang terendah dengan Rp26,55 juta.

Beberapa daerah lain di Jawa Barat juga masih memiliki PDRB per kapita di bawah Rp30 juta. Kondisi itu memperlihatkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya diikuti pemerataan pendapatan dan kapasitas ekonomi masyarakat.

Menurut Margaretha, perbedaan struktur ekonomi menjadi faktor utama yang menjelaskan ketimpangan laju pertumbuhan antarwilayah. Daerah yang masih bergantung pada sektor primer cenderung mengalami akselerasi lebih lambat dibanding wilayah yang telah mengalami diversifikasi ekonomi.

Ketergantungan pada sektor migas dan pertanian tradisional dinilai membuat Indramayu lebih rentan terhadap fluktuasi harga komoditas dan perlambatan produktivitas.

“Di sisi lain, daerah yang berhasil menarik investasi manufaktur dan jasa memperoleh sumber pertumbuhan baru yang lebih stabil,” katanya.

Bisnis.com, CIREBON - Bank Indonesia menyebutkan, transformasi industri di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) mulai mengubah struktur ekonomi kawasan timur Jawa Barat.

Di tengah pertumbuhan sektor manufaktur dan logistik yang terus meningkat, tekanan terhadap lahan pangan dan kawasan agraris juga mulai muncul seiring ekspansi industri dan pembangunan infrastruktur.

Data perekonomian wilayah Ciayumajakuning menunjukkan industri pengolahan kini menjadi sektor dominan dengan kontribusi mencapai 25,62% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kawasan pada 2025.

Nilai PDRB Ciayumajakuning sendiri telah mencapai sekitar Rp250 triliun atau menyumbang 10 persen terhadap ekonomi Jawa Barat.

KepalaBank IndonesiaPerwakilan CirebonWihujeng Ayu Rengganismengatakan perubahan struktur ekonomi tersebut menunjukkan kawasan Ciayumajakuning mulai bergerak dari basis pertanian menuju ekonomi industri dan jasa yang lebih terintegrasi.

"Transformasi ekonomi di Ciayumajakuning berjalan cukup cepat, terutama didorong pertumbuhan industri pengolahan, logistik, dan investasi baru di kawasan Rebana. Namun, perubahan itu juga perlu diantisipasi agar tidak mengurangi kapasitas ketahanan pangan daerah," kata Wihujeng dikutip Jumat (25/5/2026).

Menurut dia, industrialisasi membawa dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan aktivitas perdagangan, dan tumbuhnya investasi baru.

Pertumbuhan ekonomi Ciayumajakuning pada 2025 tercatat sebesar 5,09% secara tahunan atau lebih tinggi dibanding sejumlah wilayah lain di Pantura timur Jawa Barat.

Investasi juga masih tumbuh positif sebesar 5,06% secara tahunan. Di sisi lain, surplus perdagangan kawasan dalam 3 tahun terakhir konsisten berada di atas 1 miliar dollar AS, ditopang kinerja ekspor industri pengolahan yang terus meningkat.

Meski demikian, Wihujeng menilai transformasi tersebut mulai memunculkan tantangan baru, terutama terkait penyusutan lahan produktif pertanian di sejumlah wilayah penyangga industri dan infrastruktur baru.

Di Kabupaten Majalengka misalnya, perkembangan kawasan sekitarBandara Internasional Jawa Barat Kertajatimulai mendorong perubahan penggunaan lahan dari pertanian ke sektor industri, pergudangan, dan permukiman.

Fenomena serupa juga mulai terlihat di sebagian wilayah Kabupaten Cirebon dan Indramayu yang masuk koridor pengembangan kawasan Rebana.

"Industrialisasi memang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru, tetapi keseimbangan harus dijaga. Ciayumajakuning memiliki posisi strategis sebagai kawasan industri sekaligus lumbung pangan di Jawa Barat," ujarnya.

Ia mengatakan sektor pertanian masih menjadi penopang penting bagi ekonomi kawasan, terutama di Indramayu sebagai salah satu sentra produksi padi nasional.

Karena itu, penguatan industri dinilai tidak dapat dilakukan dengan mengorbankan keberlanjutan desa agraris dan kapasitas produksi pangan daerah.

Selain persoalan lahan, perubahan struktur ekonomi juga dinilai akan memengaruhi pola tenaga kerja di pedesaan. Perpindahan tenaga kerja muda dari sektor pertanian menuju industri diperkirakan semakin meningkat dalam beberapa tahun ke depan.

Menurut Wihujeng, kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan produktivitas pertanian agar sektor pangan tetap kompetitif di tengah ekspansi industri.

Dia menambahkan pengembangan kawasan ekonomi baru di Ciayumajakuning seharusnya diarahkan pada model pertumbuhan yang saling menopang antara industri, pertanian, perdagangan, dan logistik.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kawasan industri, tetapi juga memberi dampak terhadap desa dan sektor usaha rakyat.

"Transformasi ekonomi harus dijaga agar tetap inklusif. Industrialisasi perlu berjalan beriringan dengan perlindungan kawasan pangan dan penguatan ekonomi desa," kata Wihujeng.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan tidak akan mengubah nama Jawa Barat. Dia membantah rumor yang beredar.

Dia juga mengevaluasi rangkaian kegiatan Milangkala Tatar Sunda yang digelar keliling di sejumlah daerah di Jawa Barat.

Lelaki yang akrab disapa KDM membantah adanya tudingan jika Milangkala Tatar Sunda ini ke depannya akan mengganti nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda.

“Tidak ada itu, tidak ada, Jawa Barat tetap Jawa Barat,” kata Dedi Senin (18/5/2026).

Dedi menyebut tingginya antusiasme masyarakat terlihat dari jutaan warga yang hadir selama rangkaian acara berlangsung di berbagai daerah.

“Spirit masyarakat Jawa Barat sangat kuat. Ukurannya bisa dilihat dari kehadiran masyarakat untuk menyambut. Kalau dikalkulasikan, sudah jutaan orang dari seluruh perjalanan keliling ini,” katanya,

Selain tingginya partisipasi warga, pihaknya menilai kegiatan tersebut juga mendorong perputaran ekonomi daerah. Dia mencontohkan tingkat hunian hotel yang meningkat selama agenda berlangsung.

“Dari sisi ekonomi memberikan implikasi yang cukup kuat. Coba lihat hotel-hotel penuh, kunjungan ke Jawa Barat meningkat, dan beberapa daerah mulai tampak bersih,” katanya.

Menurutnya, rangkaian Milangkala Tatar Sunda menjadi peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya di Jawa Barat. Karena itu, ia menilai ada banyak catatan yang harus diperbaiki ke depan.Dedi meminta seluruh daerah di Jawa Barat mulai memperkuat penataan kawasan, kebersihan lingkungan, hingga estetika kota agar memiliki identitas yang kuat.

“Ke depan seluruh daerah harus jauh lebih baik. Kebersihan lingkungannya harus ditingkatkan, penataan lingkungannya harus dikuatkan, tata arsitekturnya harus segera dibangun, branding dikembangkan, serta tata estetika harus sangat kuat,” ungkapnya.

Salah satu sorotan diberikan KDM—panggilan akrabnya terhadap kawasan keraton di Cirebon. Menurutnya, bangunan-bangunan baru di sekitar kawasan keraton saat ini belum selaras dengan karakter budaya yang ada.

Dia menilai kondisi tersebut membuat potensi wisata budaya belum tergarap maksimal.

“Keraton-keraton di Cirebon kurang mendapat ruang terbuka yang cukup karena dikepung bangunan baru. Ke depan bangunan di sekitar keraton harus selaras agar melahirkan gelombang publik untuk datang,” katanya.

Meski demikian, Dedi menegaskan pemerintah daerah tidak boleh hanya berfokus mengejar kunjungan wisatawan semata. Menurutnya, hal paling penting adalah membangun dan menata daerah terlebih dahulu.“Kita jangan dulu berpikir wisata, jangan dulu berpikir orang berkunjung. Satu saja, urus lembur kita, tata kota kita. Setelah itu nanti ada hikmahnya. Jangan berpikir hasil kemudian melupakan proses,” tandasnya.

Sebelumnya, menuju Milangkala Tatar Sunda 18 Mei 2026, Pemprov Jabar telah menggelar kirab budaya Mahkota Binokasih di sembilan kota. Diawali di Sumedang pada 2 Mei 2026 berlanjut ke Ciamis, Tasikmalaya dan Garut. Kemudian ke Cianjur, Bogor, Karawang, Cirebon dan terakhir di Kota Bandung pada Sabtu malam (16/5/20206). Kirab budaya diisi pertunjukan seni budaya dari 27 kabupaten dan kota di Jabar serta provinsi lainnya.

Drama kolosal bertajuk "Peuting Muggaran" menjadi puncak acara Milangkala Tatar Sunda. Digelar selama sekitar 2,5 jam, pagelaran ini menyambut hadirnya Hari Tatar Sunda 18 Mei 2026, tepat pukul 00.00 WIB.Disutradarai oleh Sujiwo Tejo, yang juga ikut berperan sebagai Sunan Kalijaga, "Peuting Munggaran" membangkitkan kembali nilai kehidupan yang lekat dengan Kerajaan Pajajaran.

Sejumlah seniman teater, artis dan musisi ikut andil dalam pagelaran "Peuting Munggaran" yang berlangsung di Gedung Sate, Minggu malam (17/5/2026).

Bisnis.com, CIREBON - Perekonomian Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) pada 2025 mencatat pertumbuhan sebesar 5,09% secara tahunan. Hal ini menunjukkan tren stabil yang sejalan dengan kinerja ekonomi Jawa Barat.

Meski demikian, struktur ekonomi kawasan ini masih didominasi konsumsi rumah tangga, sementara dorongan investasi mulai menguat sebagai sinyal positif bagi pertumbuhan jangka panjang.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon Wihujeng Ayu Rengganis mengatakan pertumbuhan tersebut mencerminkan daya tahan ekonomi regional di tengah dinamika global dan domestik.

"Pertumbuhan 5,09% ini menunjukkan ekonomi Ciayumajakuning tetap resilien. Ke depan, penguatan investasi menjadi kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan agar lebih berkualitas," kata Rengganis, Selasa (7/4/2026).

Kontribusi Ciayumajakuning terhadap perekonomian Jawa Barat tercatat sebesar 10,24%. Struktur ekonomi wilayah ini masih ditopang sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, transportasi, serta konstruksi.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 61,03% dan tumbuh 4,14%.

Sementara itu, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menyumbang 22,79% dengan pertumbuhan 5,60%. Konsumsi pemerintah tumbuh lebih terbatas sebesar 1,93% dengan kontribusi 5,84%.

Adapun konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh 3,97% dengan porsi 1,03%. Di sisi lain, kinerja net ekspor mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,02%, meski kontribusinya relatif kecil, hanya 0,10%.

Rengganis menilai, dominasi konsumsi rumah tangga masih menjadi ciri utama ekonomi Ciayumajakuning. Namun, peningkatan investasi menjadi indikasi awal pergeseran struktur ekonomi ke arah yang lebih produktif.

"Investasi yang tumbuh di atas 5% menjadi sinyal positif. Ini penting untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas produksi daerah," ucapnya.

Dari sisi sektoral, industri pengolahan tetap menjadi kontributor terbesar dengan pangsa 25,62%, meski pertumbuhannya relatif moderat sebesar 2,82%.

Sebaliknya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 8,96% dengan kontribusi 17,58%.

Sektor transportasi dan pergudangan juga mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 9,05% dengan pangsa 9,57%, mencerminkan peningkatan aktivitas distribusi dan logistik di kawasan tersebut.

Sementara sektor perdagangan besar dan eceran tumbuh 3,34% dengan kontribusi 13,63%, serta konstruksi tumbuh 5,28% dengan porsi 8,56%.

Secara wilayah, kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Barat berasal dari Indramayu sebesar 3,73%, disusul Kabupaten Cirebon 2,41%, Majalengka 1,65%, Kuningan 1,37%, dan Kota Cirebon 1,08%.

Meski pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, sejumlah indikator sosial masih menjadi perhatian. Tingkat kemiskinan di Ciayumajakuning pada 2025 tercatat sebesar 9,02%, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di angka 6,10%.

Di sisi lain, pertumbuhan investasi tercatat sebesar 5,27%, memperkuat optimisme terhadap perbaikan struktur ekonomi ke depan.

Rengganis menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Menurutnya, penguatan sektor produktif dan peningkatan kualitas investasi harus diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

"Pertumbuhan ekonomi yang baik harus diikuti dengan penurunan kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan sektor keuangan menjadi sangat penting," katanya.

Dia menambahkan, pengembangan sektor industri bernilai tambah serta optimalisasi potensi pertanian dan logistik dapat menjadi strategi utama dalam mendorong transformasi ekonomi Ciayumajakuning.

Bisnis.com, BANDUNG—Kepala Badan Pengelola (BP) Rebana Helmy Yahya mengusulkan agar institusi yang ia pimpin menjadi badan usaha milik daerah (BUMD) agar bisa mengakselerasi dan memperkuat peran dalam menggaet investasi di kawasan Rebana.

Permintaan ini disampaikan Helmy di Forum Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat 2026 yang digelar di Aula Barat, Gedung Sate, Bandung, Rabu (25/2/2026) saat menyampaikan perannya mendongkrak perekonomian di wilayah yang mencakup Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten dan Kota Cirebon, dan Kabupaten Kuningan.

Helmy mula-mula menuturkan pengalamannya bersama BP Rebana mengunjungi China selama hampir satu minggu. Melawat ke Shanghai, Hangzhou, hingga Nanjing dengan mengunjungi tiga kampus terbaik di China, tiga kawasan industri.

“Kami sudah bertemu juga dengan hampir 30 pengusaha China dari berbagai bidang yang menyatakan minat untuk bekerja sama dengan kami, khususnya di Rebana,” tuturnya.

Menurutnya Rebana yang memiliki kawasan seluas 43.000 hektare, dilengkapi Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Pelabuhan Patimban memikat pengusaha China mengingat salah satu produsen otomotif BYD sudah hadir di sana. Hasil kunjungan ini akan ditindaklanjuti di Jakarta untuk mewujud menjadi kerja sama bilateral.

“Saya sudah lobi tiap hari, yang datang Rusia, UAE, Jepang, Jerman, Belanda mau kasih kapal keruk tuh buat Cirebon. Luar biasa Pak, cuma bantu saya,” ujarnya.

Mantan Direktur Utama TVRI ini menuturkan ada dua hal yang membuat minat investor masuk ke Jawa Barat tertahan, yakni pertama soal kesiapan birokrasi. Hal ini merujuk pada kawasan industri di Batang, Jawa Tengah asal China yang sudah dua tahun ijin industrinya belum keluar.

“Ini PR kita, tumpang tindih aturan, ketidakjelasan aturan antara pusat, provinsi sama daerah tidak jalan. Tiba-tiba BYD sudah bikin pabrik sebagian sawah katanya, kumaha aturannya? Perlu ada kesamaan. Mereka mengeluh dua tahun, kita sebagai ASN, sebagai birokrasi andil besar. Kita dianggap lamban, tidak menguasai persoalan, tidak business minded, terlalu sibuk. Mohon maaf, ada cost-cost yang tidak bisa mereka bukukan. Itu catatan kita,” paparnya.

Menurutnya urusan integritas harus jadi perhatian semua pihak, agar bisa menunjukan wajah yang ramah pada investasi. Urusan kedua adalah investor yang sudah ditemui pihaknya cenderung ingin bekerja sama dengan skema B to B bukan B to G. Hal tersebut yang mendasari keinginan BP Rebana menjadi BUMD.

“Ini PR kita sama-sama, saya kepengen banget tuh, ya sudahlah Rebana dibadanusahakan saja. Nggak tumpang tindih juga, kami juga minta kewenangannya ditambah,” katanya.

Helmy mengaku kinerja Rebana saat ini hanya ditopang oleh bantuan 19 tenaga staff, namun karena kecintaannya pada Jawa Barat maka pihaknya tetap berkomitmen. “Saya berjuang dengan 19 karyawan saya di Rebana, saya semangatin mereka, tolonglah,” katanya.

Dasar Hukum Utama pembentukan BP Rebana sendiri lahir Perpres No. 87 Tahun 2021 yang ditetapkan 9 September 2021, badan ini kemudian dibentuk untuk mengoordinasikan rencana aksi 2020-2030, diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2023.

Kawasan Rebana diproyeksikan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jawa Barat melalui pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi, serta berkelanjutan.

Bisnis.com, BANDUNG — Ekonomi Jawa Barat mengawali 2026 dengan penurunan sejumlah harga kebutuhan pokok yang akibatkan deflasi 0,09% secara month to month (mtm).

Deflasi yang terjadi di Jawa Barat pada awal 2026 mencerminkan melemahnya permintaan dari konsumen. Penurunan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta transportasi mengindikasikan konsumsi rumah tangga belum sepenuhnya pulih setelah periode akhir tahun. Kondisi ekonomi yang mendingin ini cenderung terjadi saat ekonomi tertekan yang diikuti para pelaku usaha menurunkan harga untuk menjaga volume penjualan.

Ketua Tim Statistik Distribusi BPS Provinsi Jawa Barat Ninik Anisah menjelaskan, berdasarkan kelompok pengeluaran, deflasi terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang turun 0,91% dengan andil deflasi 0,28%.

“Kelompok transportasi juga alami deflasi sebesar 0,26% dengan andil inflasi sebesar 0,03%,” ungkap dia pada rilis Berita Resmi Statistik di Kantor BPS Provinsi Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Ia melanjutkan, secara komoditas, deflasi terutama disumbang oleh cabai merah dengan andil 0,10%. Selanjutnya, cabai rawit, daging ayam ras, dan bawang merah masing-masing menyumbang andil deflasi sebesar 0,06%, serta telur ayam ras sebesar 0,04%.

Di sisi lain, sejumlah komoditas masih memberikan tekanan inflasi. Komoditas dengan andil inflasi terbesar adalah emas perhiasan sebesar 0,18%, disusul tomat, ikan kembung, bawang putih, dan beras yang masing-masing menyumbang andil inflasi sebesar 0,01%.

Menurut Ninik, hampir seluruh kabupaten dan kota yang menjadi wilayah pemantauan inflasi di Jawa Barat mengalami deflasi. Kota Bogor mencatat deflasi sebesar 0,21%, Kota Sukabumi 0,03%, Kota Bandung 0,09%, Kota Cirebon 0,44%, Kota Depok 0,16%, Kota Tasikmalaya 0,05%, Kabupaten Bandung 0,15%, Kabupaten Subang 0,21%, serta Kabupaten Majalengka 0,11%.

Sementara itu, hanya satu daerah yang mengalami inflasi, yakni Kota Bekasi dengan inflasi sebesar 0,07%.

Inflasi adalah kondisi berbalikan dari deflasi. Pada kondisi inflasi barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan harga sehingga menyebabkan daya beli uang menurun. Inflasi terjadi ketika jumlah uang atau permintaan dalam perekonomian lebih cepat meningkat dibandingkan kemampuan produksi barang dan jasa.

Meski ekonomi Jawa Barat medingin, dia mengatakan deflasi pada awal tahun bukan kali pertama terjadi di Jawa Barat. Sepanjang 2025, deflasi tercatat terjadi sebanyak empat kali, masing-masing pada Januari, Februari, Mei, dan Agustus.

“Secara year on year (yoy) Jawa Barat alami inflasi 3,24%, masih di bawah target tahunan,” jelasnya

Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pusat yang cukup telak pada 2026.

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan DBH Provinsi Jabar tahun 2026 berdasarkan Perpres Nomor 118 Tahun 2025 memeroleh anggaran senilai Rp843,09 miliar.

“Kalau tidak dipangkas [DBH Jabar] mencapai Rp2,81 triliun," katanya kepada Bisnis, Rabu (28/1/2025).

Herman menuturkan pada APBD 2026, lewat pendekatan progresif, pihaknya tetap menargetkan DBH sebesar Rp2,42 triliun. Target ini diyakini bisa diperoleh dengan memasukan kurang salur DBH yang diperoleh Pemprov sampai dengan 2023, termasuk kurang salur DBH 2024.

Secara rinci penurunan transfer ke daerah (TKD) Jawa Barat pada 2026, menurut data Bappeda Jabar, yakni DBH dari Rp2,8 T menjadi Rp843 miliar, Dana Alokasi Umum dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun, kemudian DAK fisik dari Rp276 miliar menjadi nol, terakhir DAK nonfisik dari Rp4,8 triliun terkoreksi menjadi Rp4,7 triliun.

Meski fiskal berat, Pemprov Jabar tetap menargetkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2026 dapat mencapai 5,5% sampai 6%.

Herman mengatakan proyeksi positif ini didasarkan pada capaian kuat kondisi makro ekonomi Jabar sepanjang tahun 2025.

"Insya Allah, ekonomi Jawa Barat 2026 prospektif. Kita bertumbuh pada kuartal 3 ini di angka 5,20% di atas rata-rata nasional 5,04%," katanya.

Salah satu pendorong utama optimisme ini adalah efektivitas pengelolaan anggaran daerah, di mana government spending dijaga dengan baik, ditandai dengan realisasi pendapatan dan belanja yang terbaik secara nasional.

"Realisasi pendapatan belanja juga terbaik nasional. Itu menandakan kita serius begitu ya," tegasnya.

Herman menargetkan penyerapan belanja APBD Jabar dapat mencapai di atas 95% di akhir tahun. Artinya tidak ada uang yang mengendap.

"Sekali lagi, tidak ada uang yang ngendap, tidak ada yang diendapkan. Semuanya diserap dengan baik melalui pengadaan barang dan jasa yang kemudian meluncur ke tengah-tengah masyarakat, menyerap tenaga kerja," katanya.

Sebelumnya, penurunan terbesar pada anggaran TKD pada 2026 terdapat pada DBH yang turun hingga 69,5% dari APBN 2025. Anggaran DBH tahun ini dipotong sekitar tiga kali lipatnya dari anggaran tahun sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, pagu anggaran TKD 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun atau turun 24,6% dari yang ditetapkan pada UU APBN 2025 yakni Rp919,8 triliun. Anggaran TKD tahun lalu pun sempat terdampak efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 menjadi Rp848,5 triliun.

Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat memprioritaskan infrastruktur dan layanan dasar dalam arah pembangunan sepanjang 2025 hingga 2026.

Hal itu seiring arah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memasuki fase stabilisasi pertumbuhan ekonomi dan sejalan dengan agenda pembangunan RPJPD 2025–2045.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Jabar, Eka Jatnika, menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2026 difokuskan pada peningkatan produktivitas lintas sektor.

“Kami memperkuat pertanian, industri, dan komoditas unggulan berbasis inovasi serta keberlanjutan. Hilirisasi, insentif UMKM, pengembangan ekonomi hijau dan biru, dan peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas,” katanya dalam acara BIG Conference, Senin (8/12/2025).

Menurut Eka, pihaknya menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan sebagai fondasi pengurangan ketimpangan.

“Pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi harus memastikan pemerataan manfaat. Oleh karena itu, kami mendorong pengembangan kawasan potensial, peningkatan konektivitas ekonomi daerah, dan penguatan sektor UMKM,” lanjut Eka.

Dampak kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam target ekonomi 2026.

Pendapatan per kapita diperkirakan mencapai Rp 64,6 juta, tingkat pengangguran turun ke kisaran 6,30–6,65%, kemiskinan menurun hingga 5,51–6,02%, dan ketimpangan (gini ratio) diharapkan bergerak pada kisaran 0,420–0,425.

Pemerintah daerah menilai bahwa perbaikan indikator kesejahteraan ini dapat dicapai bila pertumbuhan ekonomi diiringi dengan pemerataan akses dan produktivitas.

Eka menyatakan bahwa kolaborasi multipihak menjadi kunci agar target ekonomi 2026 tercapai. “

Tidak ada pembangunan ekonomi tanpa kebersamaan. Kami membutuhkan dukungan sektor swasta, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat agar transformasi ekonomi Jawa Barat berjalan lebih cepat dan inklusif,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa target ekonomi Jawa Barat 2026 disusun untuk tetap menjaga optimisme sekaligus memitigasi tekanan fiskal dan gejolak ekonomi global.

Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat merilis target pembangunan ekonomi tahun 2026 yang mencakup proyeksi pertumbuhan ekonomi, asumsi makro, arah kebijakan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Target ini disusun untuk memastikan Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memasuki fase stabilisasi pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan agenda pembangunan RPJPD 2025–2045.

Dalam asumsi ekonomi makro nasional, inflasi tahun 2026 diperkirakan berada pada level 2,5 ± 1%, sementara pertumbuhan ekonomi nasional (LPE) dipatok pada rentang 5,8%–6,3%. Nilai tukar rupiah juga diproyeksikan berada pada kisaran Rp16.500–Rp16.900 per US$.

Pemerintah pusat turut menata ulang transfer ke daerah (TKD) sehingga Jawa Barat mengalami penyesuaian sebesar menurun Rp2,45 triliun, dengan komponen Dana Bagi Hasil, DAU, DAK Fisik, dan DAK Non-Fisik turut mengalami koreksi.

Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Jabar, Eka Jatnika, menjelaskan bahwa target ekonomi Jawa Barat 2026 disusun untuk tetap menjaga optimisme sekaligus memitigasi tekanan fiskal dan gejolak ekonomi global.

“Kondisi ekonomi nasional dan global menuntut daerah untuk semakin adaptif. Jawa Barat menetapkan target ekonomi yang realistis namun tetap progresif, dengan fokus pada produktivitas sektor unggulan dan penguatan daya saing,” katanya di acara Bisnis Indonesia Economic Outlook (BIEO) 2026 di Savoy Homann Hotel, Bandung, Senin (8/12/2025).

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Jawa Barat pada 2026 menargetkan pertumbuhan di kisaran 5,7%–6,2%, selaras dengan RKP 2026. Sementara dalam RKPD Jawa Barat, rentang pertumbuhan direncanakan sedikit lebih konservatif pada 5,15%–6,2%.

Sejumlah sektor diproyeksikan mengalami percepatan, termasuk industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan transportasi. Di sisi lain, sektor pertanian dan jasa pendidikan juga diperkirakan tetap stabil sebagai penopang PDRB Jawa Barat.

Eka Jatnika menegaskan bahwa arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2026 difokuskan pada peningkatan produktivitas lintas sektor.

“Kami memperkuat pertanian, industri, dan komoditas unggulan berbasis inovasi serta keberlanjutan. Hilirisasi, insentif UMKM, pengembangan ekonomi hijau dan biru, dan peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan sebagai fondasi pengurangan ketimpangan.

“Pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi harus memastikan pemerataan manfaat. Oleh karena itu, kami mendorong pengembangan kawasan potensial, peningkatan konektivitas ekonomi daerah, dan penguatan sektor UMKM,” lanjut Eka.

Dampak kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu indikator penting dalam target ekonomi 2026. Pendapatan per kapita diperkirakan mencapai Rp64,6 juta, tingkat pengangguran turun ke kisaran 6,30–6,65%, kemiskinan menurun hingga 5,51%–6,02%, dan ketimpangan (gini ratio) diharapkan bergerak pada kisaran 0,420–0,425.

Pemerintah daerah menilai bahwa perbaikan indikator kesejahteraan ini dapat dicapai bila pertumbuhan ekonomi diiringi dengan pemerataan akses dan produktivitas.Eka menyatakan bahwa kolaborasi multipihak menjadi kunci agar target ekonomi 2026 tercapai.

“Tidak ada pembangunan ekonomi tanpa kebersamaan. Kami membutuhkan dukungan sektor swasta, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat agar transformasi ekonomi Jawa Barat berjalan lebih cepat dan inklusif,” ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG-- Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada Triwulan III 2025 dinilai telah menunjukkan gejala perlambatan yang semakin nyata.

Hal tersebut diungkap Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan, Acuviarta Kartabi, dalam Bisnis Indonesia Group Conference di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung, Senin (8/12/2025).

Berdasarkan data yang dipaparkan Acuviarta ekonomi Jabar hanya tumbuh 0,46 persen secara kuartal ke kuartal (q-to-q), level terendah dalam empat tahun terakhir.

Kondisi ini sekaligus menandai titik rentan ekonomi Jabar yang selama ini dikenal sebagai pusat industri dan perdagangan terbesar di luar Jakarta.

Ia menilai perlambatan tersebut merupakan sinyal kuat bahwa tekanan ekonomi rumah tangga sedang membesar.

"Kontraksi konsumsi rumah tangga menjadi alarm penting. Porsinya mencapai lebih dari 65% terhadap PDRB Jabar. Saat konsumsi turun, mesin utama ekonomi langsung melemah,” ujarnya.

Ia merujuk pada data yang menunjukkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Jabar turun -2,04 persen q-to-q. Penurunan ini memukul sejumlah sektor sekaligus, terutama perdagangan, jasa, dan kuliner—tiga sektor yang menjadi ruang hidup sebagian besar UMKM di Jawa Barat.

Acuviarta menjelaskan turunnya konsumsi rumah tangga kemungkinan dipicu oleh tekanan biaya hidup, perlambatan pendapatan masyarakat perkotaan, serta kenaikan harga beberapa komoditas pangan sejak pertengahan tahun.

"Kondisi daya beli sedang tidak sehat. Bahkan sektor-sektor yang selama ini relatif stabil ikut terkoreksi,” katanya.

Secara tahunan, ekonomi Jabar sebenarnya masih mencatat pertumbuhan kuat sebesar 5,20 persen (y-on-y), tertinggi sejak 2022. Namun ia menilai capaian tahunan tersebut tidak boleh menutupi masalah jangka pendek yang lebih serius. “Angka y-on-y memberi kesan optimisme, tetapi jika melihat tren kuartalan, ekonomi Jabar sedang kehilangan momentum,” ujar Acuviarta.

Perbandingan dengan kinerja nasional pun memperlihatkan ketimpangan. Perekonomian Indonesia tumbuh 1,43 persen q-to-q, lebih tinggi dari Jabar. Namun secara y-on-y, Jabar sedikit lebih unggul dari rata-rata nasional yang berada di angka 5,04 persen.

Penurunan yang cukup dalam juga terjadi pada tiga lapangan usaha: administrasi pemerintahan, jasa lainnya, serta pertanian. Sektor pertanian tertekan akibat gangguan produksi dan distribusi, sementara administrasi pemerintahan terdampak perlambatan penyerapan anggaran triwulan.

“Sektor jasa lainnya sangat tergantung pada belanja masyarakat. Ketika konsumsi menurun, sektor ini ikut tergelincir,” jelasnya.

Acuviarta menekankan perlunya intervensi konkret untuk menahan pelemahan konsumsi rumah tangga. Ia menilai pemerintah daerah perlu mengakselerasi belanja sosial, mempercepat realisasi anggaran, dan menghadirkan program-program stabilisasi harga pangan.

Di sisi lain, kondisi ini menjadi pukulan bagi UMKM dan koperasi, yang sebagian besar bergantung pada sektor perdagangan, industri pengolahan, kuliner, serta pertanian. Ia menilai penurunan permintaan berdampak langsung pada omzet pelaku usaha kecil.

“Yang paling rentan adalah UMKM dengan modal terbatas. Ketika permintaan anjlok, mereka tidak punya bantalan,” kata Acuviarta.

Ia menyoroti perlunya modernisasi UMKM melalui digital marketing, penguatan logistik terjangkau, hingga integrasi rantai pasok dengan usaha menengah dan besar. Menurutnya, sinergi skala usaha menjadi langkah penting agar produk UMKM tetap terserap pasar.

Acuviarta juga mendorong pemerintah daerah memperluas akses pembiayaan yang tepat sasaran, terutama untuk UMKM produksi dan pertanian.

“Pembiayaan bukan sekadar modal kerja, tetapi harus diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi. Itu yang membuat UMKM lebih tahan menghadapi siklus ekonomi,” ujarnya.