DBH Pemprov Jabar Rp2,8 Triliun, Dipangkas Kini Tinggal Rp843 Miliar
Pemprov Jabar alami pemotongan DBH dari Rp2,8 triliun jadi Rp843 miliar pada 2026. Meski begitu, Jabar optimis pertumbuhan ekonomi capai 5,5%-6%.
(Bisnis.Com) 28/01/26 16:15 117303
Bisnis.com,BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pusat yang cukup telak pada 2026.
Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan DBH Provinsi Jabar tahun 2026 berdasarkan Perpres Nomor 118 Tahun 2025 memeroleh anggaran senilai Rp843,09 miliar.
“Kalau tidak dipangkas [DBH Jabar] mencapai Rp2,81 triliun," katanya kepada Bisnis, Rabu (28/1/2025).
Herman menuturkan pada APBD 2026, lewat pendekatan progresif, pihaknya tetap menargetkan DBH sebesar Rp2,42 triliun. Target ini diyakini bisa diperoleh dengan memasukan kurang salur DBH yang diperoleh Pemprov sampai dengan 2023, termasuk kurang salur DBH 2024.
Secara rinci penurunan transfer ke daerah (TKD) Jawa Barat pada 2026, menurut data Bappeda Jabar, yakni DBH dari Rp2,8 T menjadi Rp843 miliar, Dana Alokasi Umum dari Rp4 triliun menjadi Rp3,3 triliun, kemudian DAK fisik dari Rp276 miliar menjadi nol, terakhir DAK nonfisik dari Rp4,8 triliun terkoreksi menjadi Rp4,7 triliun.
Meski fiskal berat, Pemprov Jabar tetap menargetkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2026 dapat mencapai 5,5% sampai 6%.
Herman mengatakan proyeksi positif ini didasarkan pada capaian kuat kondisi makro ekonomi Jabar sepanjang tahun 2025.
"Insya Allah, ekonomi Jawa Barat 2026 prospektif. Kita bertumbuh pada kuartal 3 ini di angka 5,20% di atas rata-rata nasional 5,04%," katanya.
Salah satu pendorong utama optimisme ini adalah efektivitas pengelolaan anggaran daerah, di mana government spending dijaga dengan baik, ditandai dengan realisasi pendapatan dan belanja yang terbaik secara nasional.
"Realisasi pendapatan belanja juga terbaik nasional. Itu menandakan kita serius begitu ya," tegasnya.
Herman menargetkan penyerapan belanja APBD Jabar dapat mencapai di atas 95% di akhir tahun. Artinya tidak ada uang yang mengendap.
"Sekali lagi, tidak ada uang yang ngendap, tidak ada yang diendapkan. Semuanya diserap dengan baik melalui pengadaan barang dan jasa yang kemudian meluncur ke tengah-tengah masyarakat, menyerap tenaga kerja," katanya.
Sebelumnya, penurunan terbesar pada anggaran TKD pada 2026 terdapat pada DBH yang turun hingga 69,5% dari APBN 2025. Anggaran DBH tahun ini dipotong sekitar tiga kali lipatnya dari anggaran tahun sebelumnya.
Sebagaimana diketahui, pagu anggaran TKD 2026 ditetapkan sebesar Rp693 triliun atau turun 24,6% dari yang ditetapkan pada UU APBN 2025 yakni Rp919,8 triliun. Anggaran TKD tahun lalu pun sempat terdampak efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 menjadi Rp848,5 triliun.
#dbh-jabar #pemprov-jabar #anggaran-jabar #dana-bagi-hasil #dbh-2026 #apbd-jabar #transfer-ke-daerah #ekonomi-jawa-barat #pertumbuhan-ekonomi-jabar #pengelolaan-anggaran #realisasi-pendapatan #penyerap