REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Hubungan Industri Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Ardhi Ishak Koesen, menilai evaluasi atas pemadaman listrik di sistem Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) perlu menjadi momentum bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membenahi tata kelola persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Hal itu bertujuan agar tidak mengganggu kepastian pasokan batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Dengan adanya ketidakpastian angka produksi batu bara yang dapat dilakukan oleh pemegang konsesi, pengiriman batu bara untuk pasar domestik (domestic market obligation/DMO) juga terganggu," kata Ardhi dalam keterangan, Kamis (2/7/2026).

Menurut Ardhi, kontrak pasokan yang telah ditandatangani antara perusahaan tambang dan PT PLN (Persero) tidak serta-merta menjamin ketersediaan batu bara di lapangan. Sebab, PLTU membutuhkan pasokan bahan bakar secara berkala agar dapat terus beroperasi.

Ia menduga lambatnya persetujuan serta pemangkasan RKAB 2026 membuat alokasi produksi perusahaan tambang menjadi tidak menentu sehingga berdampak pada pemenuhan kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik.

Karena itu, Ardhi mendorong agar persetujuan RKAB diselesaikan sebelum tahun berjalan dimulai.

JAKARTA - Evaluasi atas pemadaman listrik di sistem Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dinilai perlu menjadi momentum bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tidak mengganggu kepastian pasokan batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap ( PLTU ).

"Dengan adanya ketidakpastian angka produksi batu bara yang bisa dikerjakan oleh pemegang konsesi, pengiriman batu bara untuk pasar domestik (DMO) juga terganggu," kata Ketua Bidang Hubungan Industri Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Ardhi Ishak Koesen dikutip Rabu (1/7/2026).

Menurut Ardhi, kontrak pasokan yang telah ditandatangani antara perusahaan tambang dan PLN tidak otomatis menjamin ketersediaan batu bara di lapangan. Sebab, PLTU membutuhkan pengiriman bahan bakar secara berkala agar dapat terus beroperasi.

Ekspor Batu Bara Dibuka Lagi, Pasokan 141 Juta Metrik Ton Diamankan demi Cegah Pemadaman Listrik



Ia menduga lambatnya persetujuan serta pemangkasan RKAB 2026 membuat alokasi produksi perusahaan tambang menjadi tidak menentu sehingga berdampak pada pelaksanaan kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik. Ardhi pun mendorong agar persetujuan RKAB diselesaikan sebelum tahun berjalan dimulai.

"Sebaiknya persetujuan RKAB 2026 dapat diselesaikan di akhir 2025 sehingga memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku industri tambang, termasuk juga akan memberikan kepastian pelaksanaan DMO pada 2026," ujarnya.

Ardhi menilai ketentuan baru mengenai perizinan blending batu bara tidak akan efektif menjaga pasokan DMO. Menurutnya, aturan tersebut hanya mengatur mekanisme perizinan kegiatan blending, bukan kebijakan DMO.

Pasokan Seret Batu Bara Picu Pemadaman Listrik, Legislator Soroti Lambannya Persetujuan RKAB



"Aturan Permen ESDM Nomor 6 yang baru mengatur perizinan blending batu bara yang harus atas persetujuan menteri. Tidak ada hubungannya dengan DMO. Tidak semua batu bara DMO merupakan produk blending. Batu bara ekspor juga ada yang merupakan produk blending," katanya.

Selain itu, kegiatan blending justru menambah biaya operasional, sementara harga batu bara DMO masih ditetapkan sebesar USD70 per ton sejak 2018.

"Kegiatan blending batu bara yang berasal dari dua tambang berbeda pasti ada tambahan biaya. Besarnya biaya tambahan sangat bervariasi tergantung jarak, lokasi, serta fasilitas blending yang digunakan," tandas Ardhi.

Jakarta: Pemerintah mengambil langkah baru untuk menjaga daya saing industri nasional di tengah tantangan pasokan energi. Salah satunya dengan menurunkan harga Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair bagi sektor industri agar biaya produksi lebih kompetitif sekaligus membantu mempertahankan lapangan kerja.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan kebutuhan gas bumi industri tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.

Pemerintah siapkan skema gas industri yang lebih kompetitif

"Dalam waktu hampir 10 hari terakhir, kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor keramik dan beberapa industri lain termasuk dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah, kita telah merumuskan beberapa langkah-langkah solutif untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh teman-teman industri," jelas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada awak media di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, seperti dikutip kembali pada Rabu, 1 Juli 2026.

Pemerintah melihat pemenuhan kebutuhan gas bumi industri secara menyeluruh, tidak hanya dari satu skema pasokan. Saat ini, kebutuhan gas bumi industri dipenuhi melalui tiga kategori utama, yaitu Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas pipa non-HGBT, dan LNG non-HGBT.

Karena itu, penyelesaian dilakukan secara proporsional sesuai karakteristik pasokan, struktur biaya, dan kebutuhan masing-masing segmen industri.

Harga gas bumi HGBT tetap mengacu pada ketentuan pemerintah, yaitu USD6,5 per MMBTU untuk gas yang digunakan sebagai bahan baku dan USD7 per MMBTU untuk gas yang digunakan sebagai bahan bakar.

Sementara untuk gas pipa non-HGBT yang ada di wilayah Jawa Barat, pemerintah memastikan harga jual gas di tingkat pelanggan tidak mengalami kenaikan, yaitu rata-rata sebesar USD9,6 per MMBTU.

Sedangkan untuk pasokan gas berbasis LNG, pemerintah mencermati adanya kenaikan harga LNG sebagai dampak dari fluktuasi harga minyak mentah. Salah satu komponen pembentuk harga LNG berkaitan dengan harga minyak mentah, sehingga ketika harga minyak mengalami kenaikan, harga perolehan LNG juga ikut terdampak.

Untuk kebutuhan gas non-HGBT yang bersumber dari LNG, pemerintah menyiapkan skema penurunan harga. Harga LNG non-HGBT di tingkat konsumen akhir di wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta saat ini berada pada kisaran USD20,57 per MMBTU akan diturunkan menjadi USD13 per MMBTU.

"Atas dasar arahan Bapak Presiden, bahwa presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar USD15 sampai USD16 per MMBTU, tapi setelah kita menghitung dan kami sudah perkenalkan ke Bapak Presiden, (harga LNG) diturunkan menjadi 13 dolar per MMBTU," jelas Bahlil.

Penurunan tersebut dilakukan melalui optimalisasi struktur biaya dan peningkatan efisiensi di seluruh rantai pasok LNG, termasuk harga gas hulu, biaya pemrosesan LNG, serta komponen infrastruktur dan niaga. Dengan mekanisme ini, ia menilai penyesuaian harga dilakukan secara proporsional di seluruh rantai pasok, sehingga manfaatnya dapat diteruskan kepada pelanggan industri.

Bahlil juga menjelaskan pemerintah memahami kebutuhan industri atas pasokan energi yang kompetitif. Namun di sisi lain, industri juga perlu memahami bahwa produksi gas pipa bersumber dari energi fosil yang pasti mengalami penurunan alamiah.

Dalam kondisi tersebut, LNG menjadi bagian penting dari strategi pemenuhan kebutuhan gas bumi nasional agar kegiatan industri tetap berjalan.

Kementerian ESDM menegaskan bahwa ke depan, pemanfaatan LNG dalam pemenuhan kebutuhan industri merupakan bagian dari upaya menjaga kontinuitas pasokan, khususnya di wilayah yang mengalami penurunan pasokan gas pipa. Namun, pemerintah juga memahami bahwa struktur harga LNG perlu ditata agar tetap mendukung daya saing industri nasional.

PGN siap jalankan kebijakan pemerintah

Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga datang dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN), perusahaan menyatakan kesiapan untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah guna memastikan pasokan gas bumi bagi sektor industri tetap terjaga.

"PGN menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, atas penetapan kebijakan tata kelola harga gas bumi nasional yang telah mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara berkeadilan," jelas Direktur Utama PGN Arief K. Risdianto.

Sebagai Subholding Gas Pertamina dan salah satu badan usaha penyalur dan niaga gas, PGN mendukung penuh kebijakan tersebut dan siap mengimplementasikan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian ESDM.

"Kami akan terus memastikan pasokan gas bumi tetap andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung daya saing industri, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat," ungkap Arief.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan implementasi program mandatori Biodiesel 50 (B50) telah siap dijalankan di seluruh sektor. Kebijakan tersebut tinggal menunggu peluncuran resmi oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengatakan seluruh persiapan teknis untuk penerapan B50 telah rampung sehingga implementasi dapat dilakukan secara serentak setelah diresmikan.

"Seluruh sektor sudah siap untuk menerapkan B50. Implementasinya akan dimulai setelah peresmian oleh Presiden," ujar Anggia, Rabu.

Menurut dia, kesiapan tersebut tidak hanya mencakup sektor transportasi, tetapi juga berbagai sektor industri yang menggunakan mesin diesel. Sebelum diberlakukan secara nasional, campuran biodiesel 50 persen telah melalui serangkaian uji coba pada beragam moda dan alat operasional.

Pengujian dilakukan pada kendaraan berat, kapal, kereta api, alat pertambangan, ekskavator, hingga mesin pertanian. Hasil uji tersebut menjadi dasar pemerintah untuk memperluas implementasi B50 ke seluruh wilayah Indonesia.

Anggia menegaskan distribusi B50 juga telah dipersiapkan secara nasional sehingga seluruh daerah siap menjalankan kebijakan tersebut secara bersamaan.

"Persiapannya sudah matang dan siap diterapkan di seluruh Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa program Biodiesel B50 akan diluncurkan pada Juli 2026 sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

Presiden meyakini peningkatan kandungan biodiesel dalam solar akan menghasilkan penghematan yang signifikan sekaligus mempercepat target swasembada energi nasional.

"Saya perkirakan tiga tahun lagi, maksimal empat tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apa pun untuk BBM kita, untuk energi kita," ujar Prabowo.

Ia menilai kemandirian energi menjadi kebutuhan strategis di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global. Gangguan pada negara-negara produsen minyak maupun jalur distribusi energi internasional, seperti yang terjadi di kawasan Selat Hormuz, dinilai menjadi pengingat pentingnya memperkuat pasokan energi dari dalam negeri.

Pelaksanaan mandatori B50 mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel ke dalam Bahan Bakar Minyak Solar sebesar 50 persen.

Dalam aturan tersebut, pemerintah juga memberikan masa transisi bagi badan usaha penyedia BBM yang masih memiliki stok Biodiesel 40 (B40). Persediaan tersebut masih dapat disalurkan hingga 30 September 2026, selama memenuhi standar mutu dan spesifikasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Setelah masa transisi berakhir, implementasi mandatori B50 akan berlaku penuh sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas penggunaan energi terbarukan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan seluruh sektor siap menerapkan kebijakan wajib Biodiesel 50 atau B50, menjelang peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung bulan ini.

“Sudah, sudah siap. Seluruh sektor siap untuk implementasi B50 menjelang diresmikan oleh Presiden,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungo dari Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Anggia menjelaskan kesiapan untuk mengimplementasikan B50 akan dilaksanakan secara serentak di semua sektor. B50 telah diujicobakan di berbagai kendaraan, seperti alat berat, kapal, kereta api, hingga sejumlah kendaraan lain seperti tambang, ekskavator, dan alat pertanian.

Lebih lanjut, ia juga memastikan bahwa B50 akan diterapkan secara bersamaan di seluruh Indonesia setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah siap di seluruh Indonesia, persiapannya matang,” kata Anggia.

Presiden Prabowo mengumumkan bahan bakar biodiesel B50 segera diluncurkan pada bulan Juli 2026. Jika B50 telah berlaku, Presiden yakin ada banyak penghematan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan seluruh sektor siap menerapkan kebijakan wajib Biodiesel 50 atau B50, menjelang peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung bulan ini.

“Sudah, sudah siap. Seluruh sektor siap untuk implementasi B50 menjelang diresmikan oleh Presiden,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Anggia menjelaskan kesiapan untuk mengimplementasikan B50 akan dilaksanakan secara serentak di semua sektor. B50 telah diujicobakan di berbagai kendaraan, seperti alat berat, kapal, kereta api, hingga sejumlah kendaraan lain seperti tambang, ekskavator, dan alat pertanian.

Lebih lanjut, ia juga memastikan bahwa B50 akan diterapkan secara bersamaan di seluruh Indonesia setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah siap di seluruh Indonesia, persiapannya matang,” kata Anggia.

Presiden Prabowo mengumumkan bahan bakar biodiesel B50 segera diluncurkan pada bulan Juli 2026. Jika B50 telah berlaku, Presiden yakin ada banyak penghematan.

"Saya perkirakan tiga tahun lagi, maksimal empat tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apa pun untuk BBM kita, untuk energi kita," ujar Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, kemandirian energi dan ketahanan energi mutlak dibutuhkan oleh rakyat Indonesia mengingat dampak yang dapat dialami masyarakat manakala gejolak terjadi di negara-negara penghasil minyak ataupun rute-rute distribusi minyak sebagaimana yang saat ini terjadi di Selat Hormuz.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak Solar Sebesar 50 persen, terdapat masa transisi bagi badan usaha bahan bakar minyak yang masih memiliki persediaan bahan bakar nabati jenis biodiesel untuk pencampuran sebesar 40 persen atau B40.

Badan usaha yang masih memiliki persediaan B40 diberi kesempatan untuk menyalurkan bahan bakar tersebut sampai dengan tanggal 30 September 2026, sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tidak menaikkan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) pada kuartal III atau periode Juli-September 2026 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik Triwulan III Tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Bahlil melalui keterangan tertulis, Selasa (30/6).

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan tarif tenaga listrik Triwulan III Tahun 2026, parameter ekonomi makro mengacu pada realisasi periode Februari hingga April 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.959,32 per USD, ICP sebesar US$96,12 per barel, inflasi sebesar 0,21 persen, serta HBA sebesar USD70 per ton sesuai kebijakan DMO batubara.

Lebih lanjut Bahlil menyampaikan, tarif tenaga listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

[Gambas:Youtube]

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan," jelas Bahlil.

Kementerian ESDM juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan efisien sebagai bagian dari upaya bersama mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Kementerian ESDM meminta PT PLN untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional penyediaan tenaga listrik guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

KOMPAS.com – Pemerintah memastikan tarif listrik Juli-September 2026 tetap berlaku tanpa kenaikan bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, kebijakan mempertahankan tarif listrik ini juga bertujuan mendukung daya saing industri dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan (kuartal) III tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Bahlil dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Mengapa tarif listrik kuartal III 2026 tidak naik?

Penetapan tarif listrik untuk pelanggan nonsubsidi pada dasarnya dievaluasi setiap tiga bulan sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

Dalam aturan tersebut, penyesuaian tarif dilakukan berdasarkan perubahan sejumlah indikator ekonomi makro, yaitu:

• Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dollar AS
• Indonesian Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia
• Tingkat inflasi
• Harga Batubara Acuan (HBA)

Untuk menetapkan tarif listrik kuartal III 2026, pemerintah menggunakan realisasi indikator ekonomi selama periode Februari hingga April 2026, dengan rincian sebagai berikut:

• Kurs: Rp 16.959,32 per dollar AS
• ICP: 96,12 dollar AS per barrel
• Inflasi: 0,21 persen
• HBA: 70 dollar AS per ton sesuai kebijakan domestic market obligation (DMO) batubara

Secara perhitungan berdasarkan formula tariff adjustment, perubahan indikator tersebut sebenarnya mengarah pada kenaikan tarif listrik bagi pelanggan nonsubsidi.

Namun, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif listrik pada periode Juli hingga September 2026 sebagai bagian dari langkah menjaga konsumsi masyarakat dan kestabilan perekonomian.

Pelanggan bersubsidi juga tetap menikmati tarif listrik yang sama

Tak hanya pelanggan nonsubsidi, pemerintah juga memastikan tarif listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap tidak berubah pada kuartal III 2026.

Kelompok yang masih memperoleh subsidi listrik tersebut meliputi:

• Pelanggan sosial
• Rumah tangga miskin
• Pelaku usaha kecil
• Industri kecil
• Pelanggan yang menggunakan listrik untuk kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

Bahlil menegaskan, keputusan mempertahankan tarif listrik merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menghadirkan layanan kelistrikan yang terjangkau sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan," kata Bahlil.

Selain menetapkan tarif listrik tetap, Kementerian ESDM juga meminta PT PLN (Persero) terus menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh wilayah Indonesia.

PLN juga didorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan serta mengoptimalkan efisiensi operasional penyediaan tenaga listrik agar masyarakat tetap memperoleh layanan kelistrikan yang andal dengan tarif yang terjangkau.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) kuartal III atau periode Juli-September Tahun 2026 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi tidak mengalami kenaikan.

Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan tarif tenaga listrik kuartal III- 2026, parameter ekonomi makro mengacu pada realisasi periode Februari hingga April 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.959,32 per USD, ICP sebesar USD96,12 per barel, inflasi sebesar 0,21 persen, serta HBA sebesar USD70 per ton sesuai kebijakan DMO batu bara. Berdasarkan formula tariff adjustment, akumulasi perubahan parameter tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik Triwulan III Tahun 2026 tetap atau tidak naik," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis, Rabu (1/6/2026).

Lebih lanjut Bahlil menyampaikan, tarif tenaga listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan," kata Bahlil.

Kementerian ESDM juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan efisien sebagai bagian dari upaya bersama mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional. PT PLN (Persero) juga diminta terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional penyediaan tenaga listrik guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

(NIA DEVIYANA)

Pemerintah bakal merilis bahan bakar minyak (BBM) jenis baru yakni biodiesel 50 persen (B50) pada 1 Juli 2026. Adapun untuk harga BBM baru ini belum diumumkan resmi.

Direktur Jenderal Migas ESDM Laode Sulaeman menyebut Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan B50 pada 1 Juli.

"B50, berdasarkan informasi terakhir yang kami terima, itu nanti akan di-launching oleh Pak Presiden sendiri. Rencananya sih tanggal 1 Juli," imbuhnya.

Laode menjelaskan implementasi B50 akan diterapkan secara nasional. Ada masa transisi selama 3 bulan untuk penyesuaian di lapangan, termasuk menghabiskan stok lama hingga proses pencampuran (blending).

"Secara nasional. Secara nasional tentu ada masa jeda untuk penyesuaiannya ya. Jadi, artinya kan masih ada sisa-sisa B40 itu dihabiskan dulu, diberi waktu sampai dengan 3 bulan. Jadi, penyesuaiannya hingga menjadi 100 persen pemulihan ke B50," pungkasnya.

Adapun terkait harga, ia membocorkan harganya akan mengikuti formula dan mekanisme penetapan harga BBM yang berlaku saat ini untuk solar.

"Kalau harga kan mengikuti harga BBM yang sudah biasanya aja, enggak ada hal khusus," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/6) dikutip Detik Finance.

[Gambas:Youtube]

Pekan lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap hasil uji coba B50 menunjukkan performa yang positif menjelang implementasi mandatori yang dijadwalkan mulai 1 Juli 2026.

Bahlil mengatakan pengujian telah dilakukan pada berbagai jenis kendaraan dan alat operasional, mulai dari alat berat, kapal, kereta api, kendaraan tambang, hingga alat pertanian.

"Tadi kita rapat tentang persiapan implementasi B50 yang agendanya 1 Juli insya Allah akan dilakukan peresmian. Secara teknis sudah dilakukan uji coba yang dilakukan oleh tim kami dari ESDM di bawah pimpinan Ibu Dirjen EBTKE, Prof Enya, dan hasilnya sangat menggembirakan," ujar Bahlil di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6).

Menurutnya, salah satu temuan dari pengujian tersebut adalah kandungan air pada B50 yang lebih rendah dibandingkan campuran biodiesel sebelumnya, yakni B40.

"Sampai dengan hari ini kadar air daripada perbandingan B40 dengan B50, B50 itu kadar airnya lebih sedikit," katanya.

Bahlil menegaskan hasil pengujian tersebut diperoleh setelah B50 diuji di berbagai sektor transportasi dan industri.

"Ini sudah dilakukan uji coba di berbagai kendaraan, baik itu alat berat, kapal, kereta api, dan beberapa kendaraan lainnya, tambang, ekskavator, semuanya, alat pertanian, semuanya sudah diuji cobakan," ujarnya.

Karena itu, pemerintah optimistis implementasi B50 dapat berjalan sesuai jadwal pada awal bulan depan. Penerapan B50 diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak jenis solar.

"Dengan demikian maka itu kita akan mengurangi atau bahkan kita tidak lagi melakukan impor solar, khususnya jenis tertentu yang selama ini masih kita impor," ujarnya.

Kementerian ESDM menargetkan mandatori B50 mulai berlaku pada 1 Juli 2026 sebagai kelanjutan program biodiesel B40 yang telah diterapkan sejak awal tahun lalu.

Implementasi B50 diharapkan dapat menghemat devisa hingga Rp157,28 triliun dan meningkatkan nilai tambah minyak sawit mentah (CPO) sebesar Rp24,68 triliun hingga akhir 2026.

Selain itu, program tersebut diproyeksikan mampu menyerap sekitar 2,2 juta tenaga kerja dan menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton karbon dioksida (CO2) sepanjang tahun ini.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan uji coba produk compressed natural gas (CNG) 3 kilogram (kg) bernama Tabung Merah Putih bakal dilakukan pada Juli 2026 mendatang.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan saat ini prototipe telah memasuki tahap ketiga dan tersisa satu tahap uji coba lagi sebelum bisa diedarkan ke masyarakat.

Laode menyebut sebanyak belasan unit disiapkan untuk menjalani serangkaian pengujian di Lemigas.

"Ya maksudnya satu tahap lagi sudah bisa diedarkan. Iya (pada Juli)," ujar Laode saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (29/6).

Ia mengatakan tabung CNG akan diimpor dari China pada tahap awal. Hal tersebut dipertimbangkan dengan alasan tabung CNG menggunakan material komposit dengan teknologi tipe empat, sehingga bobotnya jauh lebih ringan dibanding tabung logam konvensional.

Selain itu, Laode menegaskan pengujian akan difokuskan pada aspek keselamatan, mulai dari ketahanan tekanan hingga sistem valve yang menyatu dengan tabung.

[Gambas:Youtube]

"Oleh karena itu kita harus membuat yang lebih ringan agar emak-emak nanti enggak merasa, oh ini kok penggantinya berat. Kita uji di Lemigas. Yang paling penting safety dari valve dan tabungnya seperti apa," jelasnya.

Meski menggunakan teknologi baru, pemerintah memastikan harga jual tabung CNG nantinya disamakan dengan LPG 3 kilogram. Dengan skema tersebut, subsidi energi diperkirakan tetap dapat ditekan hingga sekitar 30 persen.

"Sama, sama harganya (LPG 3Kg). Sekarang simulasinya masih disamakan. Dengan disamakan pun subsidi bisa turun sampai dengan 30 persen," imbuhnya.

Ke depan, pemerintah juga membuka peluang pembangunan pabrik tabung CNG di Indonesia apabila kebutuhan sudah meningkat. Sementara implementasi program akan dilakukan secara bertahap di berbagai daerah dengan pasokan gas yang telah disiapkan bersama SKK Migas.

"Ada peluang untuk itu (pembangunan pabrik di RI). Kalau jumlahnya masif kan kita punya bargaining untuk minta mereka bangun di sini," pungkasnya.

Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) selama triwulan III atau periode Juli-September tahun 2026 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi, tidak mengalami kenaikan.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan III tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan tarif tenaga listrik triwulan III 2026, parameter ekonomi makro mengacu pada realisasi periode Februari hingga April 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.959,32 per dolar AS, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 96,12 dolar AS per barel, inflasi sebesar 0,21 persen, serta HBA sebesar 70 dolar AS per ton sesuai kebijakan DMO batu bara.

Berdasarkan formula tariff adjustment, akumulasi perubahan parameter tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik.

Akan tetapi, pemerintah menetapkan untuk tidak menaikkan tarif listrik guna menjaga daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Lebih lanjut Bahlil menyampaikan, tarif tenaga listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik.

Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan," kata Bahlil.

Kementerian ESDM juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan efisien sebagai bagian dari upaya bersama mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Kementerian ESDM meminta PT PLN (Persero) untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional penyediaan tenaga listrik guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026