IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) kuartal III atau periode Juli-September Tahun 2026 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi tidak mengalami kenaikan.

Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan tarif tenaga listrik kuartal III- 2026, parameter ekonomi makro mengacu pada realisasi periode Februari hingga April 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.959,32 per USD, ICP sebesar USD96,12 per barel, inflasi sebesar 0,21 persen, serta HBA sebesar USD70 per ton sesuai kebijakan DMO batu bara. Berdasarkan formula tariff adjustment, akumulasi perubahan parameter tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik Triwulan III Tahun 2026 tetap atau tidak naik," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis, Rabu (1/6/2026).

Lebih lanjut Bahlil menyampaikan, tarif tenaga listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan," kata Bahlil.

Kementerian ESDM juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan efisien sebagai bagian dari upaya bersama mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional. PT PLN (Persero) juga diminta terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional penyediaan tenaga listrik guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Sektor konstruksi Kalimantan Timur mengalami kontraksi sebesar 1,40% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal III/2025, dipicu oleh melambatnya pembangunan fisik Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pascapercepatan tahun sebelumnya.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Jajang Hermawan menyatakan penurunan kinerja lapangan usaha (LU) konstruksi ini semakin dalam dibandingkan kuartal sebelumnya yang hanya terkontraksi 0,11% (yoy).

Perlu dicatat, kontraksi tersebut berbanding lurus dengan anjloknya realisasi anggaran pembangunan IKN yang merosot 39% (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu.

"Terkontraksinya realisasi anggaran pembangunan IKN ini tidak terlepas dari high baseline realisasi di tahun sebelumnya seiring percepatan pembangunan IKN untuk mengejar target penyelesaian pembangunan tahap I di akhir tahun 2024," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (28//1/2026).

Dia menambahkan, hal ini sejalan dengan menurunnya pengadaan semen hingga 49,11% (yoy) pada periode pelaporan dan jauh lebih dalam ketimbang kuartal II/2025 yang tercatat minus 33,30% (yoy).

Di sisi lain, sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan mengalami pelambatan pertumbuhan.

LU pertanian hanya tumbuh 7,97% (yoy) pada kuartal III/2025, turun dibandingkan capaian kuartal sebelumnya sebesar 8,66% (yoy).

Perlambatan ini terutama diakibatkan oleh penurunan produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang berdampak pada penurunan produksi crude palm oil (CPO) di sektor industri pengolahan.

Jajang mengungkapkan kondisi tersebut sejalan dengan anjloknya Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor perkebunan pada periode laporan.

Namun, dia menyebutkan tekanan tidak hanya melanda subsektor perkebunan. Hampir seluruh subsektor pertanian mengalami penurunan NTP, dengan kontraksi terdalam terjadi pada subsektor perikanan dan hortikultura.

Subsektor perikanan mencatat penurunan ekspor hingga 39,26% (yoy), yang menunjukkan terjadi pelemahan daya saing produk perikanan lokal di pasar global.

Sementara itu, penurunan NTP subsektor hortikultura berkorelasi dengan lonjakan inflasi tahunan untuk komoditas strategis seperti bawang merah, cabai merah, dan tomat pada kuartal III.

Adapun, dia menuturkan fenomena ini mengindikasikan adanya keterbatasan pasokan akibat penurunan produksi di tingkat petani.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,45% pada kuartal IV/2025. Dengan demikian, realisasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 hanya di angka 5,12% atau meleset dari target sebesar 5,2%.

Purbaya merincikan bahwa laju produk domestik bruto (PDB) menunjukkan tren fluktuasi sepanjang tahun. Tercatat, ekonomi RI tumbuh 4,87% pada kuartal I/2025, kemudian berakselerasi menjadi 5,12% pada kuartal II/2025, sebelum akhirnya sedikit tertahan di level 5,04% pada kuartal III/2025.

"Mungkin di triwulan [IV/2025] juga di atas 5% ya, kira-kira 5,45% kalau tidak ada perubahan. Di bawah janji saya [5,6% ke atas], tapi lumayan lah masih lebih tinggi dari triwulan-triwulan sebelumnya," ungkapnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu , Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Sebagai catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) belum merilis angka pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2025. Kendati demikian, jika angka 5,45% yang disampaikan Purbaya benar maka pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 'hanya' mencapai 5,12% atau di bawah target APBN 2025 yang dipatok 5,2%.

Meski demikian, Purbaya mengklaim bahwa trajektori pertumbuhan menunjukkan sinyal positif yang konsisten. Perkembangan tersebut, menurutnya,menjadi indikator vital bahwa fundamental ekonomi domestik mulai menemukan pijakan yang kuat.

Menurut mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu, fase perlambatan telah terlewati dan prospek ekonomi ke depan diprediksi akan jauh lebih solid.

"Yang jelas adalah momentum pembalikan arah ekonomi sudah terjadi, jadi kita ke depan harusnya tumbuh akan lebih baik," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten perkebunan PT Pinago Utama Tbk. (PNGO) mengumumkan akan membagikan dividen interim tahun buku 2025 kepada investor senilai Rp70,31 miliar atau setara Rp90 per saham.

Corporate Secretary PNGO Wandy mengungkapkan pembagian dividen tersebut telah sesuai dengan keputusan Direksi dan telah disetujui Dewan Komisaris perseroan pada 5 Januari 2026, di mana ditetapkan pembagian dividen interim kepada investor senilai Rp70.312.500.000 yang bersumber dari laba bersih kuartal III/2025.

"Perseroan akan membagikan dividen interim tahun buku 2025 senilai Rp70,31 miliar atau setara Rp90 per lembar kepada para pemegang saham perseroan," kata Wandy di keterbukaan informasi, Selasa (6/1/2026).

Adapun jadwal pembagian dividen PNGO antara lain, akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (cum dividen) di pasar reguler dan negosiasi pada 14 Januari 2026. Sementara itu, tanggal perdagangan saham tanpa hak dividen (ex dividen) di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada 15 Januari 2026.

Kemudian cum dividen di pasar tunai pada 19 Januari 2026, dengan ex dividen di pasar tunai pada 20 Januari 2026. Sementara itu, tanggal daftar pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen atau recording date 19 Januari 2026.

"Tanggal pembayaran dividen interim PNGO pada 27 Januari 2026," tambah Wandy.

Wandy menuturkan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran dividen tersebut telah dikoordinasikan dengan BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Biro Administrasi Efek perseroan.

Perseroan juga menegaskan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2025 kepada pemegang saham PNGO, sebagaimana disebutkan dan tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha perseroan.

Sebagai informasi, PNGO mencetak laba bersih senilai Rp212,72 miliar sepanjang kuartal III/2025. Sementara itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya adalah sebesar Rp1,04 triliun.

Sementara itu, total ekuitas PNGO tercatat sebesar Rp1,16 triliun sampai akhir September 2025.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Ruang fiskal pemerintah makin sempit di tengah tren buruk peforma penerimaan pajak tahun 2025. Defisit anggaran telah melebar dibandingkan November tahun 2024. Sementara utang terus mengalami pembengkakan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa total utang pemerintah Indonesia sudah mencapai Rp9.408 triliun sampai dengan akhir kuartal III/2025 atau September 2025.

Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto menyebut rasio utang pemerintah sampai dengan akhir kuartal III/2025 itu setara dengan 40,3% terhadap PDB.

"Utang pemerintah outstanding sebesar Rp9.408 triliun itu setara dengan 40,3% Dari PDB, which is ini level yang cukup rendah dibandingkan banyak peer maupun negara-negara secara global, dan tentu ini juga dalam level yang masih aman," terang Suminto pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025).

Adapun dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan utang pemerintah, Suminto menjelaskan bahwa pemerintah memiliki Surat Berharga Negara (SBN). Penerbitan SBN bisa melalui lelang maupun non-lelang.

Untuk lelang reguler, lelang surat utang negara (SUN) yang dilakukan 17 Desember 2025 lalu merupakan yang terakhir di tahun ini.

Namun, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tahun ini, pemerintah masih memiliki pengadaan utang termasuk project financing yang penarikan utangnya sesuai dengan perkembangan pelaksanaan proyek terkait.

Untuk 2025, sampai dengan akhir November 2025, pembiayaan APBN mencapai Rp573,5 triliun atau 86,63% terhadap outlook laporan semester I/2025 yaitu Rp662 triliun. Pembiayaan utang yakni mencapai Rp614,9 triliun sampai dengan akhir bulan lalu, sedangkan nonutang minus Rp41,4 triliun.

Suminto menjelaskan, kebutuhan pembiayaan APBN tetap di dalam jalur alias on track kendati defisit APBN tahun ini berdasarkan outlook melebar ke 2,78% terhadap PDB. Sebelumnya, pemerintah menargetkan defisit APBN pada UU APBN 2025 yakni 2,53% terhadap PDB.

"Secara outlook defisit APBN dalam lapsem melebar ke 2,78% PDB dari APBN original 2,53%, namun tidak menyebabkan kebutuhan pembiayaan utang yang lebih besar. Karena pemerintah telah mendapatkan izin dari DPR untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih sebesar Rp85,6 triliun," terangnya.

Pada pemberitaan sebelumnya, total outstanding utang pemerintah pusat menembus angka Rp9.138,05 triliun atau hampir menyentuh 40% dari produk domestik bruto alias PDB sampai dengan Juni 2025.

Outstanding utang sampai dengan Juni 2025 itu terbagi menjadi utang berasal dari pinjaman Rp1.157,18 triliun, serta penerbitan SBN Rp7.980,87 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten emas Grup Rajawali Corpora milik Peter Sondakh, PT Archi Indonesia Tbk. (ARCI) menetapkan jadwal cum dividen interim senilai Rp499,82 miliar atau Rp19,81 per saham pada hari ini, Rabu (10/12/2025).

Corporate Secretary ARCI Hidayat Dwiputro Sulaksono mengungkapkan pembagian dividen tersebut telah sesuai dengan keputusan Direksi dan telah disetujui Dewan Komisaris perseroan pada Desember 2025. Dalam keputusan itu, emiten tambang emas itu menetapkan pembagian dividen interim kepada investor senilai US$30 juta yang bersumber dari laba bersih kuartal III/2025.

Sebagai informasi, ARCI meraih laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih sebesar US$70,47 juta. Capaian itu berbalik positif dari rugi bersih US$3,89 juta pada 9 bulan 2024.

Dengan asumsi kurs per 30 September 2025 sesuai laporan keuangan ARCI sebesar Rp16.666 per dolar AS, laba bersih perseroan per kuartal III/2025 itu setara dengan Rp1,17 triliun.

Laba bersih itu sejalan dengan lonjakan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebesar 52,67% year-on-year (YoY) dari US$215,3 juta pada Januari-September 2024 menjadi US$328,7 juta per kuartal III/2025.

"Rapat Direksi dan Dewan Komisaris telah memutuskan dan menyetujui pembagian dividen interim tahun buku 2025 sebesar US$30 juta, nilai tersebut setara dengan Rp499,83 miliar," kata Hidayat dalam keterbukaan informasi dikutip Rabu (10/12/2025).

Dengan demikian, dividen interim per saham ARCI untuk tahun buku 2025 sebesar Rp19,81.

Manajemen ARCI menetapkan batas akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (cum dividen) di pasar reguler dan negosiasi pada 10 Desember 2025. Sementara itu, tanggal perdagangan saham tanpa hak dividen (ex dividen) di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada 11 Desember 2025.

Kemudian cum dividen di pasar tunai pada 12 Desember 2025, dengan ex dividen di pasar tunai pada 15 Desember 2025. Sementara itu, tanggal daftar pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen atau recording date 12 Desember 2025.

"Tanggal pembayaran dividen interim ARCI pada 16 Desember 2025," tambah Hidayat.

Hidayat menuturkan jadwal pelaksanaan dan tata cara pembayaran dividen tersebut telah dikoordinasikan dengan BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Biro Administrasi Efek perseroan.

Perseroan juga menegaskan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2025 kepada pemegang saham ARCI, sebagaimana disebutkan dan tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha perseroan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia mencatat total pendapatan premi sepanjang kuartal III/2025 mencapai Rp15,2 triliun.

Diketahui bahwa dari total premi tersebut, pendapatan dari produk tradisional (termasuk solusi untuk kesehatan dan perlindungan) meningkat 18% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Selama kuartal III/2025, komposisi pendapatan dari produk tradisional sekitar 28%,” kata Vice President Director Prudential Indonesia Vikas Sinha kepada Bisnis, dikutip pada Selasa (8/12/2025).

Prudential Indonesia, kata Vikas, mengamati adanya peningkatan permintaan nasabah terhadap produk tradisional. Bagi mereka, produk ini desainnya sederhana dan mudah dipahami.

Selain produk tradisional sederhana, dia menyebut peningkatan permintaan ini juga tidak lepas dari faktor perubahan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang terus berlambang.

“Hal ini menciptakan preferensi untuk memiliki perlindungan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran masing-masing. Kami menyadari bahwa kebutuhan akan perlindungan asuransi semakin dinamis,” tegas Vikas.

Sebab demikian, Vikas menegaskan bahwa perusahaannya akan tetap berorientasi pada nasabah (customer-centric) untuk tetap terus tumbuh berkelanjutan hingga ke masa depan.

Untuk mendongkrak pendapatan premi, perusahaan bagian dari Prudential plc ini menerapkan strategi seperti menghadirkan inovasi produk baru dengan fitur dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami juga mengembangkan jaringan distribusi, terutama untuk menangkap peluang pasar generasi milenial dan Gen Z yang saat ini jumlahnya sudah mencapai 54% dari total populasi di Indonesia,” bebernya.

Kemudian, melakukan campaign melalui media konvensional atau media sosial yang ditujukan untuk nasabah existing dan calon nasabah, guna menginformasikan produk atau layanan baru.

“Kami juga terus memperkuat kerja sama dengan mitra perbankan dengan menghadirkan produk bancassuarance yang sesuai dengan kebutuhan nasabah mitra bank kami,” pungkas Vikas.

Sebagai informasi, premi asuransi jiwa masih terus terkontraksi hingga bulan kesembilan tahun ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per September 2025 premi asuransi jiwa mencapai Rp132,85 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut nilai itu terkontraksi 2,06% (year on year/YoY).

“Premi asuransi jiwa yang terkontraksi sebesar 2,06% [YoY] dengan nilai sebesar Rp132,85 triliun,” ucapnya dalam konferensi pers daring RDK Oktober 2025, dikutip Senin (17/11/2025).

Menilik data OJK, pada bulan sebelumnya atau Agustus 2025, premi asuransi jiwa juga mengalami kontraksi sebesar 1,21% (YoY). Pada periode ini preminya senilai Rp117,51 triliun.

Kontraksi tak hanya terjadi pada Agustus 2025 dan September 2025. Pasalnya, pada Juli 2025 premi asuransi jiwa juga turun 0,84% menjadi Rp103,42 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten migas terafiliasi pengusaha Happy Hapsoro, PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) membukukan pendapatan US$196 juta, atau setara Rp3,26 triliun (kurs Rp16.618 per dolar AS) per kuartal III/2025.

Pendapatan RAJA dalam sembilan bulan pertama 2025 itu tumbuh dibanding pendapatan US$189,7 juta pada periode yang sama 2024.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan, pendapatan tersebut terdiri dari pendapatan pihak ketiga sebesar US$190,06 juta dan pendapatan dari pihak berelasi US$5,98 juta.

Bila dibedah, pendapatan dari pihak ketiga paling besar disumbang dari segmen penjualan gas yang mencapai US$106,40 juta, lifting minyak dan gas US$37,61 juta, jasa penyaluran minyak dari kerja sama operasi US$25,75 juta, hingga segmen operasi dan pemeliharaan US$4,90 juta.

Sementara itu, beban pokok pendapatan yang ditanggung RAJA per kuartal III/2025 sebesar US$139,76 juta, meningkat dibanding US$138,24 juta pada periode yang sama 2024.

Dari sisi bottom line, laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih tercatat sebesar US$17,75 juta, menyusut dibanding US$19,37 juta pada periode yang sama 2024.

Direktur Utama PT Rukun Raharja Tbk, Djauhar Maulidi menyampaikan penurunan laba bersih tersebut disebabkan oleh divestasi sebagian kepemilikan perseroan pada PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) seiring dengan pelaksanaan IPO RATU pada awal 2025.

"Langkah divestasi ini tetap berada dalam koridor strategi korporasi untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan fokus pada bisnis inti, serta mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan di masa mendatang," ujarnya dalam rilis resmi, Rabu (3/12/2025).

Sementara itu, hingga kuartal III/2025 penyerapan capital expenditure (capex) RAJA mencapai US$56 juta. Penyerapan belanja modal dan investasi tersebut difokuskan pada proyek-proyek strategis perseroan, termasuk penyelesaian pembangunan kompresor di Sengkang Sulawesi Selatan, pembangunan pipa BBM Tanjung Batu–Samarinda, serta pembiayaan akuisisi Hafar Group.

Djauhar mengatakan perusahaan terus mendorong pencapaian target kinerja 2025 melalui strategi bisnis yang komprehensif, dengan fokus pada penguatan portofolio di sektor midstream sebagai motor pertumbuhan pada sisa tahun berjalan.

Sebagaimana diketahui, pada kuartal III 2025 lalu RAJA mencatat kemajuan penting dengan mengakuisisi Hafar Group, sebuah perusahaan dengan rekam jejak kuat di bidang Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI) serta jasa pelayaran lepas pantai. Akuisisi dipercaya akan semakin memperkuat posisi RAJA dalam ekspansi dan pengembangan infrastruktur gas serta layanan offshore.

Kinerja perseroan juga diproyeksikan semakin menguat seiring dengan peningkatan kontribusi dari proyek EPCI di Ubadari, Papua Barat, serta mulai beroperasinya kompresor di Sengkang, Sulawesi Selatan pada kuartal IV tahun ini. Djauhar menilai kedua inisiatif tersebut akan memperluas kapasitas bisnis midstream RAJA dan menjadi pendorong penting bagi pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas hingga akhir 2025.

“Hingga kuartal III 2025, kinerja perseroan terus menunjukkan konsistensi dan berada dalam jalur yang sesuai dengan proyeksi kami. Dengan capaian ini, manajemen optimistis dapat menuntaskan target kinerja tahun 2025 dengan hasil yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya," pungkasnya.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah emiten jasa keuangan telah mengumumkan nilai dan jadwal pembagian dividen interim kepada pemegang saham, seperti Bank Central Asia (BBCA), BTPN Syariah (BTPS), dan BFI Finance (BFIN).

Kemarin, BFI Finance menginformasikan kepada para pemegang saham terkait keputusan pembagian dividen interim senilai Rp35 per saham sesuai dengan keputusan rapat direksi yang diadakan pada 28 November 2025.

"Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 12 Desember 2025 pukul 16.00 WIB," demikian pernyataan manajemen BFIN.

Pembayaran dividen interim dijadwalkan pada 18 Desember 2025 dengan cum dividen di pasar regular dan negosiasi 10 Desember 2025.

Dividen tersebut dibagikan seiring dengan kinerja hingga kuartal III/2025 yang masih membukukan pertumbuhan. BFI Finance mencatatkan laba setelah pajak sebesar Rp1,17 triliun pada kuartal III/2025. Angka tersebut tumbuh 4,7% (year on year/YoY), dengan rasio Return on Asset (ROA) 7,7% dan Return on Equity (ROE) 14,7%.

Kemudian, pembiayaan baru BFIN dari Januari hingga September 2025 mencapai Rp16,4 triliun, tumbuh 15,2% (YoY). Total piutang pembiayaan dikelola (managed receivables) naik 13,0% YoY menjadi Rp26,0 triliun.

Sementara, total aset mencapai Rp25,4 triliun atau naik 5,5% YoY. Dia juga membeberkan secara khusus untuk piutang pembiayaan modal kerja di BFI Finance mencapai Rp14,8 triliun atau meningkat 15,5% YoY.

Dari industri perbankan, BCA memutuskan untuk kembali menebar dividen interim untuk tahun buku 2025.

Berdasarkan keterbukaan yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (24/11/2025), manajemen BBCA menyampaikan pembagian dividen interim tersebut berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BCA yang diselenggarakan pada 12 Maret 2025 dan keputusan Direksi Perseroan yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

"Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham perseroan bahwa perseroan akan melaksanakan pembagian dividen interim tunai sebesar Rp55,00 [lima puluh lima rupiah] per saham untuk tahun buku 2025 [periode 1 Januari 2025 sampai dengan 30 September 2025]," demikian pengumuman BCA.

Secara total, dividen interim yang ditebar bank swasta terbesar di Indonesia tersebut tercatat senilai Rp6,77 triliun. Dividen interim tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 4 Desember 2025 pukul 16.00 WIB (Record Date) dengan tanggal pembayaran dividen interim tunai pada 22 Desember 2025

Terkait dividen interim, sebelumnya Direktur Keuangan BCA Vera Eve Lim mengatakan hal ini telah menjadi rutinitas tahunan perseroan, biasanya dilakukan pada bulan Desember.

“Setiap tahun sudah beberapa tahun terakhir BCA selalu membagikan dividen interim, biasanya itu di bulan Desember. Jadi, sampai saat ini belum kita sampaikan, tapi memang dalam beberapa tahun terakhir ini kita selalu memberikan dividen interim sebelum akhir tahun,” ujar Vera dalam paparan kinerja keuangan kuartal III/2025, Senin (20/10/2025).

Vera menambahkan kebijakan pembagian dividen BCA sejauh ini cukup konsisten, dengan rasio pembayaran (dividend payout ratio/DPR) mencapai sekitar 68% hingga tahun lalu, level yang tergolong tinggi di industri perbankan.

“Dividend payout ratio sampai dengan tahun lalu ada di kisaran 68%. Jadi, cukup tinggi ya untuk industri perbankan,” tuturnya.

Selain BCA, emiten bank yang membagikan dividen interim adalah BTPN Syariah. BTPS menetapkan pembagian dividen interim sebesar Rp39,5 per saham untuk tahun buku 2025.

Penetapan tersebut didasarkan pada keputusan sirkuler direksi dan dewan komisaris yang merujuk pada Laporan Keuangan Interim perseroan per 30 September 2025.

Recording date dividen interim BTPS adalah pada 1 Desember 2025, yang berarti hanya pemegang saham yang tercatat pada penutupan perdagangan hari tersebut yang berhak menerima dividen.

Saham BTPN Syariah akan memasuki masa cum dividend di pasar reguler dan negosiasi pada 27 November 2025, diikuti pasar tunai pada 1 Desember 2025. Sementara itu, periode ex dividend untuk pasar reguler dan negosiasi dimulai pada 28 November 2025 dan pasar tunai pada 2 Desember 2025.

Perseroan menjadwalkan pembayaran dividen interim dilakukan pada 18 Desember 2025 melalui Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bagi pemegang saham yang menyimpan saham dalam penitipan kolektif. Adapun pemegang saham warkat akan menerima dividen melalui transfer langsung ke rekening bank terdaftar.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina (Persero) membukukan laba sekitar US$2,05 miliar atau setara Rp34,07 triliun (asumsi kurs Rp16.622 per US$) sepanjang kuartal III/2025.

Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini mengatakan, capaian itu menegaskan ketahanan operasional perusahaan di tengah tekanan eksternal, mulai dari penurunan harga minyak mentah global, melemahnya crack spread, hingga depresiasi nilai tukar rupiah.

"Hingga kuartal III/2025, Pertamina masih mampu membukukan pendapatan yang solid dengan laba positif mencapai US$2,05 miliar,” ujar Emma melalui keterangan resmi, Selasa (25/11/2025).

Adapun sampai September 2025, Pertamina mencatat pendapatan US$53,38 miliar dan EBITDA sebesar US$8,20 miliar. Pencapaian ini ditopang oleh kinerja operasional yang tangguh di setiap lini bisnis.

Selain itu, implementasi program cost optimization juga terus berkesinambungan di seluruh lini bisnis.

“Program cost optimization sepanjang tahun mencatatkan efisiensi dan tambahan pendapatan senilai USD 624 juta,” tambah Emma.

Menurutnya, kinerja keuangan yang solid ini juga mampu menjaga profil permodalan dan arus kas perusahaan pada level yang sehat. Dengan begitu, rasio-rasio kredit Pertamina tetap berada di level investment grade dengan outlook stable dari 3 lembaga pemeringkat dunia yaitu Moody’s, S&P, maupun Fitch.

Emma mengatakan, dengan terjaganya credit metrics utama seperti leverage, debt service capacity, dan likuiditas di tengah dinamika industri energi global.

Dia menjelaskan, capaian tersebut juga ditopang penguatan tata kelola dan disiplin investasi di bawah pengawasan para pemegang saham, termasuk Danantara.

“Kolaborasi dengan pemegang saham memberikan fondasi yang lebih kuat bagi pengelolaan modal Pertamina,” jelasnya.

Emma menyebut, dukungan pemerintah turut berperan melalui penyelesaian kompensasi selisih harga BBM. Seluruh kompensasi tahun 2024 telah dilunasi hingga Juni 2025, sementara pembayaran kompensasi tahun 2025 mulai direalisasikan.

“Pada Oktober 2025, Pertamina telah menerima pembayaran kompensasi untuk Kuartal I 2025. Kami mengapresiasi dukungan Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, serta Danantara,” katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga menerbitkan PMK Nomor 73 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran BBM dan Tarif Tenaga Listrik, yang memungkinkan pembayaran kompensasi dilakukan setiap bulan dan memberikan fleksibilitas pembayaran dalam valuta asing.

“Kebijakan ini akan memperkuat likuiditas kami ke depan, dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan fiskal negara,” tambahnya.

Pada kesempatan Earnings Call tersebut, Emma juga menjelaskan komitmen perusahaan untuk terus meningkatkan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) dalam seluruh aspek bisnis.

”Selain memperkuat governance framework, kami telah melakukan aksi-aksi nyata untuk perbaikan di seluruh lini. Ini bukan sekadar reaktif, namun ini bagian dari transformasi yang lebih luas dari Pertamina untuk meningkatkan transparansi, integritas, dan disiplin operasional,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono menyampaikan perkembangan rencana integrasi bisnis hilir.

“Informasi ini menjadi salah satu yang paling dinantikan investor,” ujarnya.

Agung menyebutkan, integrasi Subholding Commercial & Trading, Refinery & Petrochemical, serta Integrated Marine Logistics dirancang untuk meningkatkan efisiensi end-to-end bisnis hilir, mempercepat pengambilan keputusan, dan memperkuat daya saing produk.

“Kami yakin integrasi ini juga akan memperkokoh rantai pasok energi nasional,” katanya.

Agung menambahkan, di tengah upaya untuk bertransformasi dan memastikan ketahanan energi terpenuhi, Pertamina tetap berkomitmen untuk menjalankan inisiatif ESG (Enviromental, Social and Governance). Data terbaru dari Sustainalytics menempatkan Pertamina sebagai perusahaan peringkat 1 dalam kategori Integrated Oil & Gas Sub-industri dengan skor 23.5 atau termasuk dalam kategori medium risk.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) melaporkan perolehan premi industri asuransi umum menyentuh Rp84,72 triliun pada kuartal III/2025.

Wakil Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Bidang Statistik dan Riset AAUI Trinita Situmeang menyampaikan nilai itu tumbuh 6,3% (year on year/YoY) dari Rp79,69 triliun.Adapun, pertumbuhan premi itu ditopang oleh sejumlah lini bisnis yang kompak mengalami kenaikan. Kelompok bisnis ini adalah asuransi harta benda, asuransi kredit, dan asuransi kesehatan.

“Asuransi harta benda naik sebesar Rp1,27 triliun dan asuransi kesehatan naik Rp1,05 triliun serta asuransi kredit yang naik Rp1,27 triliun,” ujar Trinita dalam konferensi pers kinerja asuransi umum kuartal III/2025 di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Dengan capaian ini, asuransi harta benda per kuartal III/2025 meraup premi Rp24,75 triliun, tumbuh 5,4% YoY. Kemudian, asuransi kesehatan menjadi Rp8,04 triliun, tumbuh 15,1% YoY dan asuransi kredit menjadi Rp13,54 triliun, tumbuh 10,4% YoY.

Meski terdapat segmen yang tumbuh kuat, AAUI turut mencatat empat lini bisnis asuransi umum mengalami penurunan sampai dengan kuartal III/2025. Segmen ini adalah asuransi kendaraan bermotor, asuransi penerbangan, asuransi kecelakaan diri, dan surety ship.

“Sementara secara premi dicatat untuk kendaraan bermotor itu mengalami kontraksi sebesar 4% dari tahun lalu Rp14,6 triliun, turun Rp587 miliar,” kata Trinita.

Dengan demikian, premi asuransi kendaraan bermotor per September 2025 menjadi Rp14,11 triliun. Hal ini tercermin dari turunnya industri otomotif yang tercatat di Gaikindo turun 11% YoY per September 2025 dan AISI yang turun tipis 1% YoY.

Adapun, pada kuartal III/2025, industri asuransi umum mencatatkan laba setelah pajak Rp11,51 triliun, berbalik untung dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni rugi Rp1,71 triliun.

“Dan laba setelah pajak untuk asuransi umum ada lonjakan dari tahun lalu minus Rp1,7 triliun menjadi Rp11,5 triliun naik 5 kali lipat," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Nvidia meraih pendapatan US$57 miliar atau sekitar Rp954,47 triliun pada kuartal III/2025, naik 62% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Laba bersih berdasarkan laporan GAAP mencapai US$32 miliar atau sekitar Rp535,84 triliun, tumbuh 65% secara tahunan. Kinerja tersebut melampaui ekspektasi analis Wall Street.

Lonjakan pendapatan terutama berasal dari bisnis pusat data yang menyumbang US$51,2 miliar atau sekitar Rp857,34 triliun, naik 25% dari kuartal sebelumnya dan meningkat 66% secara tahunan. Bisnis gaming menyumbang US$4,2 miliar atau sekitar Rp70,33 triliun, sedangkan sisanya berasal dari segmen visualisasi profesional dan otomotif.

Chip GPU Blackwell yang diumumkan pada Maret dan kini menjadi produk unggulan mendorong peningkatan penjualan. CEO sekaligus pendiri Nvidia Jensen Huang menyebut penjualannya melebihi ekspektasi.

“Penjualan Blackwell benar-benar luar biasa, dan GPU berbasis cloud sudah habis terjual,” kata Huang dikutip dari laman TechCrunch pada Kamis (20/11/2025).

Dia menilai permintaan komputasi AI terus meningkat untuk pelatihan dan inferensi, serta ekosistem AI kini berkembang di berbagai negara dan industri.

Sementara CFO Nvidia Colette Kress mengatakan pertumbuhan didorong percepatan komputasi, kemunculan model AI yang semakin kuat, serta aplikasi AI berbasis agen. Dia menyebut selama kuartal tersebut, Nvidia mengumumkan proyek infrastruktur dan pabrik AI dengan total kapasitas 5 juta GPU.

Permintaan berasal dari berbagai sektor, mulai penyedia layanan cloud, lembaga pemerintah, perusahaan teknologi modern, hingga pusat superkomputer.

Meski kuat di banyak lini, Nvidia mencatat kendala pada chip pusat data H20 yang hanya terkirim 50 juta unit akibat pembatasan penjualan ke China dan meningkatnya persaingan. Kress menyebut pesanan besar yang diantisipasi tidak terwujud karena tensi geopolitik.

“Kami kecewa tidak bisa mengirim produk kompetitif dalam jumlah lebih besar ke China, namun tetap berkomitmen berdialog dengan pemerintah AS dan China,” ujarnya.

Untuk kuartal IV, Nvidia memproyeksikan pendapatan US$65 miliar atau sekitar Rp1.088,43 triliun, mendorong saham perusahaan naik lebih dari 4% pada perdagangan setelah jam bursa.