Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) selama triwulan III atau periode Juli-September tahun 2026 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi, tidak mengalami kenaikan.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan III tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan tarif tenaga listrik triwulan III 2026, parameter ekonomi makro mengacu pada realisasi periode Februari hingga April 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.959,32 per dolar AS, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 96,12 dolar AS per barel, inflasi sebesar 0,21 persen, serta HBA sebesar 70 dolar AS per ton sesuai kebijakan DMO batu bara.

Berdasarkan formula tariff adjustment, akumulasi perubahan parameter tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik.

Akan tetapi, pemerintah menetapkan untuk tidak menaikkan tarif listrik guna menjaga daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Lebih lanjut Bahlil menyampaikan, tarif tenaga listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik.

Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan," kata Bahlil.

Kementerian ESDM juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan efisien sebagai bagian dari upaya bersama mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Kementerian ESDM meminta PT PLN (Persero) untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional penyediaan tenaga listrik guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Tulus Abadi,

Pegiat Perlindungan Konsumen dan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI)

BAK bahan pangan, energi listrik adalah infrastruktur vital bagi masyarakat, apalagi di era yang serba elektronik dan digitalisasi perekonomian. Oleh sebab itu, pasokan listrik yang andal adalah menjadi keniscayaan. Dan sebaliknya, gangguan pasokan listrik, akan melambatkan bahkan melumpuhkan produktivitas ekonomi masyarakat.

Relevan dengan ini, beberapa hari terakhir di Pulau Jawa sistem listriknya sempat endut-endutan. Pemadaman bergilir dimana-mana, kisaran 4-5 jam. Memang masih jauh jika dibandingkan dengan black out di Sumatera bulan lalu.

Namun jika dicermati, persoalan listrik di Jawa tampaknya lebih cimplicated, mengingat pemadaman bergilir aliran listrik di Pulau Jawa, terbukti bukan hanya karena adanya gangguan teknis saja (kerusakan mesin pembangkit), tetapi justru dipicu oleh masalah yang lebih besar di sisi hulu, yakni gangguan pasokan batubara ke pembangkit batubara milik PT PLN. Saat ini kebutuhan pembangkit batubara mencapai 154 juta metrik ton, tetapi PLN baru berkontrak dengan pihak produsen batubara hanya 134 juta metrik ton.

Jadi masih minus sekitar 20 juta metrik ton. Selain itu ada keengganan produsen batubara untuk menjual batubara ke PLN via penugasan/DMO, karena harga DMO-nya diklaim terlalu rendah (70 US$ per metrik ton) daripada harga internasional. Belum lagi kebutuhan batubara kualitas medium calorie bagi pembangkit PLN, yang juga sulit diwujudkan.

Fenomena pemadaman bergilir di Pulau Jawa adalah sinyal negara belum mampu dalam mewujudkan kemandirian energi primer (security supply). Ironisnya fenomena itu justru dipicu oleh tekanan kuat oligarki batubara kepada negara. Ini jelas fenomena yang ironis, bahkan tragis; sebab Indonesia sebagai eksportir batubara terbesar di dunia dan penghasil batu bara ketiga terbesar di dunia, tetapi untuk kebutuhan nasional justru termarginalisasikan. Hak asasi warga negara untuk mendapatkan energi listrik yang terus menerus dengan kualitas yang baik, akhirnya tercampakkan. Pemadaman bergilir di Pulau Jawa makin eskalatif, baik luasnya zona maupun lamanya jam pemadaman.

Di saat negara lain fokus pada pengamanan pasokan energi primer untuk kepentingan nasional, justru Indonesia mengarusutamakan energi primer untuk keperluan ekspor, dan potensi minus untuk kebutuhan nasional. Oleh sebab itu, demi mengusung kepentingan nasional dan masyarakat Indonesia, plus demi tegaknya implementasi Pasal 33 UUD 1945, maka negara tak boleh menyerah/kalah dengan oligarki batu bara tersebut.

Yakni, DMO batu bara untuk nasional-PLN tetap sebesar 25 persen jika perlu ditambah, dengan kualitas kalori yang baik/medium, dengan harga tetap 70 US$ per ton. Mungkin saat ini biaya operasional per ton batubara cukup tinggi (10-12 persen), tetapi toh untuk keperluan DMO produsen batubara masih tetap mendulang untung, belum lagi masih untung besar untuk kepentingan ekspor batubara.

Bahkan, merujuk pada dinamika geo politik global dan krisis iklim, seharusnya pada titik tertentu negara via Kementerian ESDM harus berani melakukan moratorium ekspor batu bara. Tata ulang kebijakan ekspor batu bara dan tingkatkan untuk kebutuhan nasional. Plus keseriusan negara untuk mengembangkan energi baru terbarukan (green energy), sebagai wujud konsistensi menuju net zero emission pada 2060.

Saat ini pemerintah mengklaim terjadi peningkatan bauran energi, yakni mencapai 17,89 persen. Tentu ini khabar yang menggembirakan, sebab target bauran energi sampai 2026 adalah 14 persen. Bauran energi ini sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil khususnya batu bara (coal). Sementara sumber energi baru terbarukan di Indonesia sangat melimpah, seperti energi angin, energi matahari, biomasa, geo termal, bahkan energi gelombang laut.

Energi listrik yang andal dan terus-menerus, adalah hak asasi warga negara, apalagi seiring era yang serba elektronik dan digitalisasi ekonomi, keberlangsungan dan keandalan energi listrik adalah keniscayaan. Negara bertanggungjawab untuk mewujudkan hal tersebut. Sebaliknya gangguan pasokan energi listrik, akan mendulang kerugian sosial ekonomi yang sangat masif, bahkan bisa mengancam keamanan nasional yang berujung pada krisis politik. Pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa dan pulau lain di Indonesia, di tengah melimpahnya pasokan batu bara nasional adalah seperti idiom: listrik mati di lumbung batu bara.

Hal ini tidak terjadi. Negara tidak boleh kalah/menyerah dengan oligarki batu bara. Namun. di sisi lain pemerintah juga harus adil, terkait utang pada PLN sebesar Rp 111 triliun mustinya harus segera dilunasi. Dan kemudian PLN bisa membayar utangnya sebesar Rp 77 triliun kepada pengusaha batu bara. Setelah persoalan persoalan hulu tersebut terselesaikan, maka muaranya PLN harus mampu memasok energi listrik yang andal kepada masyarakat, tanpa fenomena endut-endutan voltasenya, tanpa byar pet, dan tanpa black out pula.

Kami berharap ada penyampaian informasi dan jadwal pemadaman secara lebih awal

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Surabaya meminta agar PT PLN (Persero) dapat menyampaikan informasi dan jadwal pemadaman listrik secara lebih awal, rinci, dan mudah diakses oleh masyarakat.

"Kami berharap ada penyampaian informasi dan jadwal pemadaman secara lebih awal, rinci, dan mudah diakses oleh masyarakat maupun pelaku usaha," kata Ketua KADIN Surabaya M. Ali Affandi L.N.M di Surabaya, Senin.

Hal itu lantaran gangguan mati listrik yang terjadi di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik seringkali mengalami mati listrik selama dua pekan terakhir dengan waktu berbeda-beda dan mayoritas tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Beberapa wilayah tersebut mengalami mati listrik secara tiba-tiba selama dua hingga lima jam baik pada pagi, siang, sore, maupun malam hari.

Menurut Ali Affandi, mati listrik ini memberikan dampak sangat besar bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti penjual frozen food, laundry, katering, dan sebagainya yang menggantungkan penghasilan dari ketersediaan listrik.

Selain jadwal dan informasi yang jelas, Kadin Surabaya juga berharap PT PLN dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik pada kawasan industri, sentra UMKM, pusat perdagangan, pasar tradisional, serta fasilitas publik strategis.

Tak hanya itu, Ali Affandi menginginkan adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembangkitan, transmisi, distribusi, dan mekanisme mitigasi gangguan.

"Kami ingin adanya percepatan pemanfaatan energi alternatif dan energi terbarukan melalui berbagai insentif yang dapat diakses pelaku usaha," ujarnya.

Ia turut menegaskan adanya penguatan koordinasi antara PLN, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam mengantisipasi dampak ekonomi yang timbul akibat gangguan pasokan listrik.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN (Persero) mengungkap penyebab pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dalam beberapa hari terakhir.

Perusahaan listrik negara itu menyebut gangguan pada dua unit pembangkit besar dan kendala teknis operasional pembangkit menyebabkan kemampuan sistem pasokan listrik menurun.

Untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN menerapkan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah yang terdampak.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan, meski terdapat gangguan pada pembangkit, sistem kelistrikan Jawa masih beroperasi dan terkendali.

"Namun demikian, untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah," ujar Gregorius dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).

Menurut dia, terdapat kendala teknis operasional pembangkit yang terjadi bersamaan dengan gangguan pada dua unit pembangkit besar sehingga tidak dapat beroperasi sementara waktu. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan kemampuan sistem pasokan listrik.

Meski demikian, Gregorius belum merinci pembangkit mana saja yang mengalami gangguan.

PLN Percepat Pemulihan Sistem

PLN saat ini terus melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pemulihan pasokan listrik. Perseroan mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain serta melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan listrik.

"PLN terus bekerja sama melakukan percepatan pemulihan, mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain, serta melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik serta meminimalkan dampak kepada pelanggan," kata Gregorius.

Ia memastikan kebijakan manajemen beban tersebut hanya bersifat sementara. Pengaturan akan dihentikan secara bertahap seiring membaiknya kondisi pasokan listrik dari sistem pembangkit.

"PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Manajemen beban ini bersifat sementara dan akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem," ujarnya.

Sejumlah Wilayah Terdampak

Berdasarkan catatan Kompas.com, pemadaman listrik bergilir terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir.

Wilayah yang terdampak antara lain Kabupaten Demak, Kota Semarang, Solo, Kota Bekasi, Bandung, Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, hingga Gresik. Di sejumlah lokasi, pemadaman berlangsung selama berjam-jam dan terjadi berulang dalam sepekan terakhir.

Di Kota Bekasi, PLN menerapkan manajemen beban di beberapa wilayah sejak Jumat pagi. Humas Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Bekasi Rahmat Hidayat mengatakan, langkah tersebut dilakukan akibat penurunan kapasitas pasokan listrik dari pembangkit.

"Gangguan tersebut terjadi akibat kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik," ujar Rahmat.

Ia menjelaskan, pemadaman di wilayah kerja PLN ULP Bekasi Kota mulai dilakukan sekitar pukul 08.30 WIB.

Wilayah terdampak meliputi jalur Penyulang Holy, antara lain Perumnas 3, Jalan Pulau Bangka, Jalan Kalimantan, Jalan Singkep, Jalan Bintan, Jalan Pulau Sulawesi, Jalan Sumatera, Jalan Pulau Jawa, Jalan Pulau Panaitan, Kampung Rawa Aren, serta Jalan Aren Jaya 1, 2, dan 3 beserta kawasan sekitarnya.

Manajemen beban juga diterapkan di wilayah kerja PLN ULP Mustikajaya mulai pukul 09.31 WIB yang mencakup Mutiara Gading Timur, Graha Harapan, Jalan Bayan, dan Ciketing Rawamulya.

Sementara itu, pemadaman di wilayah kerja PLN ULP Bantargebang mulai terjadi sekitar pukul 09.00 WIB dengan daerah terdampak antara lain Jalan Raya Narogong, Jalan Cipendawa Baru, RSUD Bantar Gebang, serta Perumahan Cluster Natura.

Rahmat mengatakan, proses pemulihan bergantung pada perkembangan penanganan gangguan teknis yang masih berlangsung.

"Estimasi waktu pemulihan dapat berubah menyesuaikan kondisi teknis di lapangan," katanya.

Aktivitas Warga dan Usaha Terganggu

Di Kota Semarang, pemadaman listrik bergilir juga masih terjadi di berbagai kawasan. Gelombang pemadaman telah berlangsung sejak pekan lalu dengan durasi yang tidak menentu.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, sejumlah aktivitas usaha ikut terdampak. Salah satu minimarket di kawasan Pleburan sempat lumpuh akibat pasokan listrik terhenti.

Beberapa calon pembeli terpaksa membatalkan transaksi karena mesin kasir tidak berfungsi dan mereka tidak membawa uang tunai. Sementara pelanggan yang memiliki uang tunai harus menggunakan senter telepon genggam untuk memilih barang di rak yang gelap.

"Lumayan sering mati listrik minggu ini, sudah beberapa kali," ujar Asih, petugas kasir minimarket yang ditemui Kompas.com, Kamis (18/6/2026).

PLN menyatakan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat perbaikan gangguan pembangkit dan memastikan pasokan listrik kembali normal di seluruh wilayah terdampak.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul PLN Buka Suara soal Pemadaman Bergilir, Dua Pembangkit Besar BermasalahdanPLN Ungkap Penyebab Pemadaman Bergilir di Pulau Jawa

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN (Persero) mengungkap penyebab pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dalam beberapa hari terakhir.

Perusahaan listrik negara itu menyebut gangguan pada dua unit pembangkit besar dan kendala teknis operasional pembangkit menyebabkan kemampuan sistem pasokan listrik menurun.

Untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN menerapkan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah yang terdampak.

Executive Vice President Komunikasi Korporat dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan, meski terdapat gangguan pada pembangkit, sistem kelistrikan Jawa masih beroperasi dan terkendali.

"Namun demikian, untuk menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah," ujar Gregorius dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).

Menurut dia, terdapat kendala teknis operasional pembangkit yang terjadi bersamaan dengan gangguan pada dua unit pembangkit besar sehingga tidak dapat beroperasi sementara waktu. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan kemampuan sistem pasokan listrik.

Meski demikian, Gregorius belum merinci pembangkit mana saja yang mengalami gangguan.

PLN Percepat Pemulihan Sistem

PLN saat ini terus melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pemulihan pasokan listrik. Perseroan mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain serta melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan listrik.

"PLN terus bekerja sama melakukan percepatan pemulihan, mengoptimalkan pasokan dari pembangkit lain, serta melakukan pengaturan operasi sistem guna menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik serta meminimalkan dampak kepada pelanggan," kata Gregorius.

Ia memastikan kebijakan manajemen beban tersebut hanya bersifat sementara. Pengaturan akan dihentikan secara bertahap seiring membaiknya kondisi pasokan listrik dari sistem pembangkit.

"PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Manajemen beban ini bersifat sementara dan akan segera dihentikan secara bertahap seiring dengan membaiknya kondisi pasokan sistem," ujarnya.

Sejumlah Wilayah Terdampak

Berdasarkan catatan Kompas.com, pemadaman listrik bergilir terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur dalam beberapa hari terakhir.

Wilayah yang terdampak antara lain Kabupaten Demak, Kota Semarang, Solo, Kota Bekasi, Bandung, Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, hingga Gresik. Di sejumlah lokasi, pemadaman berlangsung selama berjam-jam dan terjadi berulang dalam sepekan terakhir.

Di Kota Bekasi, PLN menerapkan manajemen beban di beberapa wilayah sejak Jumat pagi. Humas Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) PLN Bekasi Rahmat Hidayat mengatakan, langkah tersebut dilakukan akibat penurunan kapasitas pasokan listrik dari pembangkit.

"Gangguan tersebut terjadi akibat kendala teknis operasional pada pembangkit yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai listrik," ujar Rahmat.

Ia menjelaskan, pemadaman di wilayah kerja PLN ULP Bekasi Kota mulai dilakukan sekitar pukul 08.30 WIB.

Wilayah terdampak meliputi jalur Penyulang Holy, antara lain Perumnas 3, Jalan Pulau Bangka, Jalan Kalimantan, Jalan Singkep, Jalan Bintan, Jalan Pulau Sulawesi, Jalan Sumatera, Jalan Pulau Jawa, Jalan Pulau Panaitan, Kampung Rawa Aren, serta Jalan Aren Jaya 1, 2, dan 3 beserta kawasan sekitarnya.

Manajemen beban juga diterapkan di wilayah kerja PLN ULP Mustikajaya mulai pukul 09.31 WIB yang mencakup Mutiara Gading Timur, Graha Harapan, Jalan Bayan, dan Ciketing Rawamulya.

Sementara itu, pemadaman di wilayah kerja PLN ULP Bantargebang mulai terjadi sekitar pukul 09.00 WIB dengan daerah terdampak antara lain Jalan Raya Narogong, Jalan Cipendawa Baru, RSUD Bantar Gebang, serta Perumahan Cluster Natura.

Rahmat mengatakan, proses pemulihan bergantung pada perkembangan penanganan gangguan teknis yang masih berlangsung.

"Estimasi waktu pemulihan dapat berubah menyesuaikan kondisi teknis di lapangan," katanya.

Aktivitas Warga dan Usaha Terganggu

Di Kota Semarang, pemadaman listrik bergilir juga masih terjadi di berbagai kawasan. Gelombang pemadaman telah berlangsung sejak pekan lalu dengan durasi yang tidak menentu.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, sejumlah aktivitas usaha ikut terdampak. Salah satu minimarket di kawasan Pleburan sempat lumpuh akibat pasokan listrik terhenti.

Beberapa calon pembeli terpaksa membatalkan transaksi karena mesin kasir tidak berfungsi dan mereka tidak membawa uang tunai. Sementara pelanggan yang memiliki uang tunai harus menggunakan senter telepon genggam untuk memilih barang di rak yang gelap.

"Lumayan sering mati listrik minggu ini, sudah beberapa kali," ujar Asih, petugas kasir minimarket yang ditemui Kompas.com, Kamis (18/6/2026).

PLN menyatakan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat perbaikan gangguan pembangkit dan memastikan pasokan listrik kembali normal di seluruh wilayah terdampak.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul PLN Buka Suara soal Pemadaman Bergilir, Dua Pembangkit Besar BermasalahdanPLN Ungkap Penyebab Pemadaman Bergilir di Pulau Jawa

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, MAKASSAR - PT PLN (Persero) tengah memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam menyukseskan program Electrifying Agriculture.

Salah satu fokus utamanya pada klaster sektor pertanian melalui optimalisasi pasokan listrik guna menggenjot produktivitas sektor hulu agro, di wilayah yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional ini.

Manager PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Parepare Muh. Akbar menjelaskan bahwa kolaborasi saat ini diarahkan pada akselerasi program pompanisasi, yakni konversi pompa berbasis gas elpiji maupun bahan bakar minyak (BBM) menjadi pompa bertenaga listrik.

Pemasangan pompa listrik ini disasar sekitar 1.500 titik, direncanakan berjalan bertahap dari tahun 2025 hingga akhir 2026 ini. Secara agregat, target tersebut diproyeksikan mampu mencakup total lahan pertanian hingga seluas 18.000 hektare.

"Bahkan berdasarkan hasil rapat koordinasi pekan lalu bersama Bupati, bisa saja ada penambahan target volume pada program keberlanjutan berikutnya,” ujar Akbar kepada wartawan di Sidrap, Selasa (9/6/2026).

Hingga pertengahan tahun ini, realisasi fisik elektrifikasi telah menyentuh angka kisaran 20% dari total target di wilayah Sidrap. Angka tersebut berarti telah mencakup sekitar 3.600 hektare lahan pertanian yang telah terfasilitasi pasokan daya setrum.

Sementara dari sisi operasional teknis lapangan, rasio pemanfaatan daya dirancang cukup efisien. Satu titik pompanisasi diperkirakan mampu mengakomodasi kebutuhan pengairan bagi 3 kelompok tani, di mana masing-masing kelompok mengoperasikan 1 unit pompa yang didukung oleh 1 meteran listrik tersendiri.

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Duampanua Desa Baranti Ruslan mengungkapkan berdasarkan kalkulasi riil di tingkat usaha tani, peralihan dari basis gas elpiji ke daya listrik mampu memotong pos biaya operasional pengairan hingga di atas 80%.

Sebelumnya, saat menggunakan pompa gas LPG, petani menghabiskan sekitar 2 hingga 3 tabung ukuran 3 kg per hari. Dengan asumsi harga eceran Rp20.000 per tabung, beban operasional mencapai Rp60.000 per hari.

Setelah beralih ke pompa listrik, konsumsi energi hanya berkisar 4 kWh per hari. Dengan tarif komersial nonsubsidi Rp1.100 per kWh, petani cukup mengeluarkan biaya Rp4.400 per hari.

“Kami merasa sangat terbantu sejak menggunakan listrik untuk pompa air. Sebelumnya kami dibebankan biaya logistik tinggi karena harus membeli dan mengangkut tabung gas setiap hari ke area persawahan. Melalui inovasi pompa listrik ini, biaya produksi ditekan hingga sepertiganya. Nilai tambah lainnya adalah kenyamanan kerja karena mesin tidak bising dan sama sekali bebas emisi gas buang,” papar Ruslan.

Di sisi lain, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DTPHPKP) Kabupaten Sidrap Ibrahim menilai bahwa program Electrifying Agriculture merupakan momentum untuk memangkas ketergantungan komoditas subsidi, baik gas LPG 3 kg maupun solar bersubsidi.

Langkah konversi energi bersih ini sekaligus diposisikan sebagai pilar penopang utama dalam mengejar target ambisius produksi gabah yang dicanangkan pemerintah daerah.

“Bupati menetapkan target produksi sebesar 1 juta ton gabah di Sidrap. Ini merupakan lompatan target ekspansif, mendekati 50% dari basis capaian sebelumnya. Target ini mustahil tercapai tanpa adanya integrasi tata kelola air, penyediaan benih bersertifikat varietas super genjah guna mengejar indeks pertanaman IP300 (tiga kali masa tanam setahun), serta penguatan kelembagaan kelompok tani melalui penyediaan idealnya 5 titik bor per kelompok untuk mengairi 25 hektare lahan,” tegas Ibrahim.

Warga perlu berhemat agar PLTS tetap menyala 1×24 jam

Tanjungpinang (ANTARA) - Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) M. Darwin menyebutkan sebanyak enam Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal/terpusat sudah beroperasi menerangi warga di wilayah tersebut.

"PLTS komunal tersebar di Kota Batam tiga unit, lalu Kabupaten Lingga dua unit, dan Kabupaten Karimun satu unit," kata Darwin dihubungi di Kota Tanjungpinang, Minggu.

Dia menyampaikan PLTS komunal tersebut dibangun oleh PT PLN yang menyasar pulau-pulau terluar berpenghuni, namun belum menikmati penerangan listrik PLN.

Dia menyebutkan satu PLTS komunal bisa mengakomodir ratusan rumah tangga, seperti di Pulau Panjang Batam, mampu menjangkau 200-an kepala keluarga (KK).

Masing-masing KK, kata dia, mendapat jatah daya listrik PLTS sekitar 1.000 kWh, sehingga harus menyesuaikan dengan pemakaian rumah tangga.

"Warga perlu berhemat agar PLTS tetap menyala 1×24 jam. Pemakaian lampu, kipas angin hingga televisi harus diatur sedemikian rupa," ujarnya.

Lanjut Darwin menjelaskan PLTS komunal di Kepri menggunakan baterai sebagai komponen penyimpanan utama.

Sistem ini beroperasi secara off-grid yang menyerap energi matahari di siang hari, lalu menyimpannya di bank baterai, dan menyalurkannya untuk kebutuhan listrik masyarakat, terutama pada malam hari saat panel tidak berproduksi.

"Kita juga sudah menyiapkan mesin genset untuk penerangan warga pulau terluar, apabila PLTS tidak bisa menyerap energi matahari saat cuaca mendung/hujan di siang hari," ujarnya.

Darwin melanjutkan penggunaan PLTS bertujuan mendukung target transisi energi global menuju Net Zero Emission dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, lalu menekan emisi karbon secara drastis, serta meminimalkan jejak karbon operasional baik di sektor industri maupun perkotaan.

Menurut dia sistem operasional rutin PLTS lebih hemat dibanding menggunakan bahan bakar minyak (BBM), namun dari sisi investasi awal PLTS memakan biaya yang lebih besar untuk pengadaan panel surya hingga bank baterai.

"PLTS efektif dalam mengurangi beban tagihan listrik dan lebih ramah lingkungan," ucap Darwin.

Ia menambahkan Pemprov Kepri bersama PLN akan terus menggenjot pengoperasian PLTS komunal melalui program "Kepri Terang", khususnya bagi warga pulau terluar, terdepan dan tertinggal (3T) yang belum menikmati listrik.

Penggunaan PLTS di Kepri ini sekaligus mendukung upaya pemerintah pusat dalam mencapai target bauran energi bersih nasional.

Pewarta: Ogen
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JATENG - Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Wilayah Jawa Tengah dan DIY Soewondo Koesoemo menyatakan dukungan penuh percepatan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Termasuk pemanfaatan teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan mewujudkan transisi menuju energi bersih.

Menurut Soewondo, pengembangan EBT merupakan langkah strategis yang harus terus didorong guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus mendukung target pemerintah dalam mencapai Net Zero Emission (NZE). Soewondo menilai pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berbasis energi terbarukan tidak hanya menjadi kebutuhan masa depan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan sektor energi nasional.

Karena itu, MKI secara konsisten mendorong percepatan pembangunan berbagai proyek energi bersih di Jawa Tengah maupun wilayah lainnya di Indonesia. Dalam berbagai forum ketenagalistrikan, Soewondo mengungkapkan Jawa Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan sumber energi terbarukan, mulai dari energi surya, biomassa, hingga pemanfaatan sampah sebagai sumber energi listrik.

“Transformasi sektor energi tidak semata-mata bertujuan memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menekan emisi karbon dan menjaga kelestarian lingkungan,” katanya.

Untuk itu, Soewondo mendorong terjalinnya sinergi yang kuat antara pemerintah, PLN, investor, perguruan tinggi, dan dunia usaha guna mempercepat realisasi berbagai proyek EBT di daerah. Selain pengembangan energi terbarukan, Soewondo juga menyoroti pentingnya penerapan teknologi Waste-to-Energy (WtE) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai solusi atas meningkatnya persoalan sampah di berbagai daerah.

Menurut Soewondo, sampah yang selama ini menjadi beban lingkungan dapat diubah menjadi sumber energi yang bernilai ekonomis dan ramah lingkungan. Melalui pemanfaatan teknologi tersebut, volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat dikurangi secara signifikan sekaligus menghasilkan energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Lihat video: Dinantara Fokus pada Investasi EBT hingga Pangan



“Kebijakan dan regulasi pemerintah yang mendukung pengolahan sampah menjadi energi membuka peluang besar bagi pemerintah daerah maupun investor untuk mengembangkan PLTSa secara lebih luas,” katanya.

Jawa Tengah disebut memiliki potensi yang sangat menjanjikan mengingat tingginya volume timbulan sampah di sejumlah kabupaten dan kota. Oleh karena itu, MKI mendorong pemerintah daerah untuk segera melakukan pemetaan potensi, menyiapkan lahan, serta menyusun regulasi pendukung guna mempercepat realisasi proyek-proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Soewondo berharap percepatan pengembangan EBT dan implementasi teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik dapat memberikan manfaat ganda bagi Indonesia, yakni meningkatkan ketersediaan pasokan listrik nasional sekaligus membantu mengatasi persoalan lingkungan yang semakin kompleks. Ia menegaskan bahwa kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor utama dalam mewujudkan sistem energi yang bersih, berkelanjutan, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang.

“Pengembangan energi baru terbarukan dan pemanfaatan sampah menjadi energi listrik merupakan langkah nyata menuju masa depan energi Indonesia yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, saya optimistis target transisi energi nasional dapat tercapai,” ujarnya.

JAKARTA - Pemadaman listrik massal atau blackout di sejumlah wilayah Sumatera menunjukkan tantangan besar yang dihadapi sistem interkoneksi modern di tengah variabilitas cuaca yang semakin meningkat seiring perubahan pola iklim. Sebab cuaca menjadi salah satu parameter penting yang diperhitungkan dalam pengoperasian jaringan transmisi.

Pengamat sistem tenaga listrik Institut Teknologi Bandung (ITB) Kevin Marojahan Banjar Nahor menjelaskan sistem transmisi tegangan tinggi sangat dipengaruhi kondisi lingkungan seperti temperatur, kecepatan angin, curah hujan, hingga kelembapan karena faktor-faktor tersebut memengaruhi karakteristik mekanis maupun kelistrikan konduktor saat beroperasi.

“Dalam sistem tenaga modern, kondisi cuaca menjadi salah satu parameter penting yang diperhitungkan dalam pengoperasian jaringan transmisi,” ujarnya, Jumat (29/5/2026).

Menurut Kevin, perubahan pola iklim turut memengaruhi variabilitas cuaca yang kini cenderung semakin dinamis. Kondisi tersebut membuat operator sistem tenaga perlu memperhitungkan lebih banyak dynamic operating condition dalam menjaga stabilitas jaringan interkoneksi besar seperti Sumatra.

“Perubahan iklim tidak selalu berarti satu kejadian ekstrem langsung menyebabkan gangguan sistem. Namun variabilitas cuaca yang meningkat dapat menambah tantangan dalam pengoperasian jaringan transmisi,” katanya.

Kevin menjelaskan, pada jaringan transmisi berskala besar, gangguan tidak selalu berasal dari satu faktor tunggal, melainkan kombinasi berbagai contributing factor yang muncul secara bersamaan pada sistem.

Lihat video: AKHIRNYA! Sempat Blackout Massal, Listrik di Jalur Sumatra-Aceh Kembali Menyala



“Gangguan pada sistem interkoneksi besar bersifat probabilistik. Dalam kondisi operasi tertentu, gangguan yang pada awalnya bersifat lokal berpotensi berkembang menjadi gangguan berantai (cascading disturbance) apabila gangguan tersebut berdampak pada aliran daya serta stabilitas sistem tenaga listrik,” ujarnya.

Kevin menilai sistem proteksi otomatis pada jaringan interkoneksi memang dirancang untuk menjaga keamanan peralatan pembangkit dan transmisi ketika terjadi gangguan pada sistem.

“Ketika kestabilan system tenaga terganggu, sistem proteksi akan bekerja otomatis untuk mencegah risiko kerusakan yang lebih besar pada jaringan maupun pembangkit sembari mencegah blackout total seluruh sistem interkoneksi,” katanya.

Menurut Kevin, semakin besar sistem interkoneksi, maka efisiensi dan fleksibilitas penyaluran energi juga meningkat. Namun di sisi lain, kompleksitas pengelolaan stabilitas sistem menjadi semakin tinggi.

Karena itu, teknologi monitoring real-time, analisis kondisi sistem berbasis data, hingga inspeksi jaringan menggunakan drone menjadi semakin penting dalam pengoperasian sistem tenaga modern. Kendati demikian, upaya tersebut perlu diiringi dengan penguatan infrastruktur sistem transmisi dan pembangkitan guna meminimalkan kerawanan yang berpotensi memicu ketidakstabilan sistem tenaga listrik.

“Perkembangan teknologi monitoring dan proteksi sekarang memungkinkan operator membaca kondisi sistem lebih cepat sehingga respons terhadap gangguan juga bisa dilakukan lebih dini,” ujarnya.

Kevin menambahkan, tantangan akibat variabilitas cuaca bukan hanya dihadapi Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian berbagai negara yang mengoperasikan sistem interkoneksi besar. “Di berbagai negara, isu power system resiliency terhadap perubahan pola cuaca memang menjadi perhatian utama dalam pengembangan sistem ketenagalistrikan modern,” katanya.

Sebelumnya, hasil investigasi awal gabungan Bareskrim, Puslabfor, dan PLN menyebut terdapat kemungkinan gangguan berasal dari putusnya kabel transmisi pada area sambungan atau mid span jointing yang dipengaruhi kombinasi faktor cuaca dan tekanan mekanis.

Dalam konferensi pers investigasi, aparat turut memperlihatkan potongan kabel yang menjadi sampel barang bukti untuk pengujian laboratorium. Sampel tersebut diambil dari titik kabel yang mengalami kerusakan untuk dianalisis lebih lanjut.

JAKARTA - Proses pemulihan sistem kelistrikan Sumatera pascagangguan interkoneksi dinilai memiliki pola penanganan yang serupa dengan berbagai kasus blackout besar di dunia. Caranya dengan mengutamakan stabilitas sistem melalui tahapan recovery yang dilakukan secara bertahap, hati-hati, dan terukur.

Kepala Center of Food, Energy and Sustainable Development INDEF, Abra Talattov mengatakan pengalaman berbagai negara menunjukkan gangguan pada sistem interkoneksi modern dapat berkembang sangat cepat menjadi cascading failure atau efek domino ketika frekuensi sistem turun dan keseimbangan pasokan dengan beban terganggu.

Menurut Abra, pola serupa terlihat dalam berbagai kasus blackout besar di Amerika Serikat, India, Spanyol, Inggris, hingga Australia Selatan yang sama-sama dipicu gangguan transmisi maupun ketidakstabilan sistem interkoneksi.

“Dalam sistem interkoneksi besar, tantangan paling berat justru biasanya muncul saat proses recovery. Operator harus memastikan frekuensi, tegangan, dan sinkronisasi antar pembangkit tetap stabil agar sistem yang mulai pulih tidak kembali jatuh,” ujarnya, Senin (25/5/2026).

Abra mencontohkan blackout Amerika Utara pada 2003 yang berkembang menjadi gangguan sistemik hingga menyebabkan lebih dari 100 pembangkit lepas dari sistem. Sementara di India pada 2012, gangguan interkoneksi meluas akibat ketidakseimbangan beban antarwilayah.

Adapun di Spanyol dan Portugal pada 2025, proses pemulihan juga dilakukan bertahap untuk menjaga kestabilan sistem setelah lonjakan tegangan memicu pemadaman besar di Semenanjung Iberia. Pola serupa juga terjadi di Pakistan dan Turki ketika operator sistem harus melakukan sinkronisasi pembangkit secara hati-hati untuk mencegah gangguan lanjutan saat proses penyalaan kembali jaringan listrik.

Menurut Abra, pengalaman global menunjukkan fase recovery sering menjadi tahapan paling kritis karena kesalahan sinkronisasi saat penyalaan kembali pembangkit dapat memicu gangguan susulan atau bahkan blackout kedua.

Lihat video: AKHIRNYA! Sempat Blackout Massal, Listrik di Jalur Sumatra-Aceh Kembali Menyala



“Kalau sinkronisasi dilakukan terlalu cepat sementara sistem belum stabil, pembangkit bisa kembali trip dan memicu gangguan lanjutan. Karena itu operator biasanya sangat berhati-hati saat proses recovery,” katanya.

Abra menyebut, pembangkit thermal seperti PLTU membutuhkan waktu lebih panjang dalam proses pemulihan karena harus melewati tahapan teknis mulai dari pemanasan boiler, sinkronisasi frekuensi, hingga stabilisasi operasi sebelum kembali memasok daya penuh ke sistem interkoneksi.

“Pola pemulihan bertahap yang dilakukan pada sistem kelistrikan Sumatra juga mencerminkan pendekatan yang umum diterapkan dalam penanganan blackout sistem interkoneksi di berbagai negara untuk menjaga sistem tetap stabil hingga seluruh pasokan kembali normal,” katanya.

Menurut Abra, pembangkit berbasis hidro dan gas dapat berperan sebagai fast response dalam tahap awal pemulihan karena lebih cepat masuk kembali ke sistem. Namun, pembangkit thermal seperti PLTU membutuhkan waktu yang lebih panjang, bahkan PLN menyebut prosesnya dapat mencapai 15 hingga 20 jam sejak start-up, sinkron, hingga beroperasi penuh.

“Karena itu publik perlu memahami bahwa blackout pada sistem interkoneksi besar berbeda dengan gangguan listrik lokal. Ketika sistem besar mengalami gangguan frekuensi, penyalaannya tidak bisa sekadar dinyalakan kembali seperti saklar. Harus ada tahapan sinkronisasi dan stabilisasi agar tidak muncul gangguan susulan,” jelasnya.

Meski demikian, Abra menilai peristiwa ini juga perlu menjadi momentum evaluasi struktural terhadap desain ketahanan sistem transmisi kelistrikan nasional, khususnya di Sumatra. Menurutnya, sistem kelistrikan Sumatra masih memiliki karakter jaringan yang cenderung memanjang dan radial di sejumlah koridor, sehingga ketika terjadi gangguan pada ruas transmisi strategis, dampaknya berpotensi merambat lebih luas ke wilayah lain.

“Ke depan, kita tidak cukup hanya bicara penambahan pembangkit. Sistem transmisi juga harus dibuat lebih kuat dan adaptif. Dalam konteks Sumatra, jaringan yang terlalu memanjang dan kurang memiliki alternatif jalur evakuasi daya akan membuat sistem lebih rentan ketika satu titik transmisi mengalami gangguan,” ujar Abra.

Abra menegaskan, arah pembangunan Green Enabling Super Grid sebagaimana tercantum dalam RUPTL 2025–2034 menjadi sangat relevan. RUPTL 2025–2034 menempatkan penguatan jaringan transmisi dan smart grid sebagai prasyarat penting untuk mengintegrasikan energi baru terbarukan, memperkuat keandalan sistem, serta mengatasi ketidaksesuaian lokasi antara pusat pembangkit dan pusat beban. PLN juga telah menyampaikan rencana pembangunan Green Super Grid sepanjang 47.758 kilometer sirkuit dalam periode RUPTL 2025–2034.

Menurut Abra, Green Enabling Super Grid tidak hanya penting untuk agenda transisi energi, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan dari risiko gangguan besar. Dengan jaringan transmisi yang lebih terhubung, memiliki jalur alternatif, didukung digitalisasi sistem, serta kemampuan pengendalian beban dan pembangkit secara real-time, sistem kelistrikan akan lebih mampu merespons gangguan secara cepat dan mencegah efek domino.

“Pelajaran penting dari blackout Sumatra adalah transmisi tidak boleh dipandang sebagai infrastruktur pasif. Transmisi harus menjadi sistem yang moving, lebih agile, adaptif, dan cerdas. Jadi bukan hanya kabel yang mengalirkan listrik dari titik A ke titik B, tetapi jaringan yang mampu membaca kondisi sistem, mengalihkan aliran daya, dan menjaga stabilitas ketika terjadi gangguan,” kata Abra.

Ia menambahkan, pembangunan Green Enabling Super Grid juga penting untuk mengakomodasi bauran energi yang semakin kompleks. Masuknya pembangkit energi terbarukan seperti PLTA, PLTS, panas bumi, dan pembangkit berbasis sumber daya lokal membutuhkan jaringan yang mampu mengelola variasi pasokan, perbedaan lokasi sumber energi, serta kebutuhan fleksibilitas sistem.

Abra juga menilai pemerintah dan PLN perlu menjadikan kejadian ini sebagai dasar percepatan investasi pada transmisi, gardu induk, sistem proteksi, automatic generation control, battery energy storage system, digital substation, dan teknologi pemantauan sistem berbasis real-time. Menurutnya, investasi pada infrastruktur transmisi harus dipandang sebagai investasi ketahanan ekonomi, bukan semata biaya teknis kelistrikan.

JAKARTA - Bareskrim Polri menyatakan listrik di wilayah Sumatera sudah kembali pulih usai terjadinyablackout. Kondisi saat ini telah stabil, dan masih dalam pemantauan untuk menjaga kontinuitas pasokan listrik bagi masyarakat dan fasilitas umum

“Saat ini kondisi sistem kelistrikan di wilayah Sumatera telah berhasil dipulihkan sepenuhnya,” kata Wakabareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin dalam jumpa pers, Senin (25/5/2026).

Saat ini suplai daya sebesar 5.579 megawatt (MW) telah berhasil dipasok ke 1.770 jaringan distribusi pelanggan yang sebelumnya terdampak pemadaman listrik..

“Berdasarkan keterangan resmi dari PT PLN, pasokan listrik di seluruh wilayah Sumatera telah kembali normal 100% serta beroperasi dengan aman dan stabil,” ujar Nunung.

Sementara untuk hasil penyelidikan dari tim gabungan yang telah bergerak ke Tower 175 dan Tower 176 jaringan transmisi listrik di Desa Tempino, Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi ditemukan dugaan adanya gangguan cuaca membuat terganggunya transmisi listrik.

Lihat video: AKHIRNYA! Sempat Blackout Massal, Listrik di Jalur Sumatra-Aceh Kembali Menyala



“Hasil identifikasi awal diketahui bahwa pada Jumat tanggal 22 Mei 2026 sekitar pukul 18.44 WIB, telah terjadi gangguan pada jaringan transmisi SUTET 275 kV jalur Muara Bungo - Sungai Rumpeh di wilayah Jambi,” kata dia.

“Gangguan tersebut diduga dipicu oleh faktor cuaca yang buruk dan mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera,” tambah dia.

Puteranegara

JAKARTA - Bareskrim Polri mengirimkan tim ke Jambi untuk mendalami penyebab padamnya listrik berjam-jam di wilayah Sumatera pada Jumat, 22 Mei 2026. Pengiriman tim tersebut untuk mengungkap penyebab blackout di daerah tersebut.

“Tim Direktorat Tipidter Bareskrim Polri menerjunkan tim ke titik putus sambungan Sutet 175-176 Desa Tempino, Kecamatan Mestong, Muara Jambi. Polisi menyelidiki penyebab blackout yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera,” kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Mohammad Irhamni, Minggu (24/5/2026).

Irhamni menjelaskan, Tim Direktorat Tipidter Bareskrim Polri didampingi oleh Puslabfor Bareskrim Polri dan PLN melakukan pengecekan lokasi pada Minggu hari ini. Adapun barang bukti berupa konduktor yang putus di bawa ke Puslabfor Bareskrim dan Litbang PLN untuk pemeriksaan lebih lanjut.

“Barang bukti berupa konduktor yang putus dibawa ke Puslabfor Bareskrim dan Litbang PLN untuk diperiksa lebih lanjut,” ujarnya.

Irhamni menambahkan, sejauh ini belum ditemukan indikasi kesengajaan terkait masalah listrik. Irhamni menuturkan, pengecekan lebih lanjut akan dilakukan. “Sejauh ini belum ditemukan indikasi kesengajaan manusia dalam putusnya konduktor itu,” jelas dia.

Lihat video: SUMATERA-ACEH BLACKOUT MASSAL! Listrik Padam Total, Jalanan Protokol Macet Parah!



Diketahui, listrik di Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara dan Aceh padam sejak Jumat, 22 Mei 2026 pada pukul 18.44 WIB.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, bahwa sejak awal gangguan terjadi pihaknya langsung bergerak melakukan pemeriksaan dan pemulihan sistem kelistrikan. Indikasi awal yang muncul, gangguan disebabkan cuaca buruk yang kemudian berdampak pada sebagian sistem kelistrikan Sumatera.