Jakarta: Pemerintah memastikan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk Triwulan III 2026 atau periode Juli-September 2026 tidak mengalami kenaikan bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat, memperkuat daya saing industri, sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha di tengah dinamika perekonomian.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik Triwulan III Tahun 2026 tetap atau tidak naik," tegas Bahlil dalam pernyataanya, Rabu, 1 Juli 2026.

Menurutnya, kebijakan mempertahankan tarif listrik menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memastikan biaya energi tetap terkendali sehingga aktivitas ekonomi masyarakat maupun pelaku usaha dapat berjalan lebih baik.

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan," ujar Bahlil.

Penetapan tarif listrik Triwulan III 2026 mengacu pada realisasi parameter ekonomi makro periode Februari hingga April 2026, yakni nilai tukar rupiah sebesar Rp16.959,32 per dolar Amerika Serikat, Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 96,12 dolar AS per barel, inflasi sebesar 0,21 persen, serta Harga Batubara Acuan (HBA) sebesar 70 dolar AS per ton sesuai kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara.

Sesuai mekanisme tariff adjustment, akumulasi perubahan berbagai parameter ekonomi tersebut sebenarnya mengarah pada kenaikan tarif listrik.

Namun, pemerintah memutuskan untuk tidak memberlakukan penyesuaian tarif demi menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Kebijakan ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero). Dalam aturan tersebut, penyesuaian tarif bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan perubahan realisasi parameter ekonomi makro, meliputi kurs, ICP, inflasi, dan HBA.

Tarif Listrik Bersubsidi Tetap

Selain mempertahankan tarif bagi pelanggan nonsubsidi, pemerintah juga memastikan tarif listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi tidak mengalami perubahan. Subsidi listrik tetap diberikan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya.

Golongan pelanggan bersubsidi tersebut meliputi pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, serta pelanggan yang menggunakan listrik untuk kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Langkah ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi sektor-sektor produktif.

Di sisi lain, Kementerian ESDM mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan efisien sebagai bagian dari upaya bersama menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Kementerian ESDM juga meminta PT PLN (Persero) terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional penyediaan tenaga listrik agar masyarakat memperoleh layanan kelistrikan yang andal, berkualitas, dan berkelanjutan.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Jakarta: Pemerintah mengambil langkah baru untuk menjaga daya saing industri nasional di tengah tantangan pasokan energi. Salah satunya dengan menurunkan harga Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair bagi sektor industri agar biaya produksi lebih kompetitif sekaligus membantu mempertahankan lapangan kerja.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan kebutuhan gas bumi industri tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.

Pemerintah siapkan skema gas industri yang lebih kompetitif

"Dalam waktu hampir 10 hari terakhir, kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor keramik dan beberapa industri lain termasuk dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah, kita telah merumuskan beberapa langkah-langkah solutif untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh teman-teman industri," jelas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada awak media di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, seperti dikutip kembali pada Rabu, 1 Juli 2026.

Pemerintah melihat pemenuhan kebutuhan gas bumi industri secara menyeluruh, tidak hanya dari satu skema pasokan. Saat ini, kebutuhan gas bumi industri dipenuhi melalui tiga kategori utama, yaitu Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas pipa non-HGBT, dan LNG non-HGBT.

Karena itu, penyelesaian dilakukan secara proporsional sesuai karakteristik pasokan, struktur biaya, dan kebutuhan masing-masing segmen industri.

Harga gas bumi HGBT tetap mengacu pada ketentuan pemerintah, yaitu USD6,5 per MMBTU untuk gas yang digunakan sebagai bahan baku dan USD7 per MMBTU untuk gas yang digunakan sebagai bahan bakar.

Sementara untuk gas pipa non-HGBT yang ada di wilayah Jawa Barat, pemerintah memastikan harga jual gas di tingkat pelanggan tidak mengalami kenaikan, yaitu rata-rata sebesar USD9,6 per MMBTU.

Sedangkan untuk pasokan gas berbasis LNG, pemerintah mencermati adanya kenaikan harga LNG sebagai dampak dari fluktuasi harga minyak mentah. Salah satu komponen pembentuk harga LNG berkaitan dengan harga minyak mentah, sehingga ketika harga minyak mengalami kenaikan, harga perolehan LNG juga ikut terdampak.

Untuk kebutuhan gas non-HGBT yang bersumber dari LNG, pemerintah menyiapkan skema penurunan harga. Harga LNG non-HGBT di tingkat konsumen akhir di wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta saat ini berada pada kisaran USD20,57 per MMBTU akan diturunkan menjadi USD13 per MMBTU.

"Atas dasar arahan Bapak Presiden, bahwa presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar USD15 sampai USD16 per MMBTU, tapi setelah kita menghitung dan kami sudah perkenalkan ke Bapak Presiden, (harga LNG) diturunkan menjadi 13 dolar per MMBTU," jelas Bahlil.

Penurunan tersebut dilakukan melalui optimalisasi struktur biaya dan peningkatan efisiensi di seluruh rantai pasok LNG, termasuk harga gas hulu, biaya pemrosesan LNG, serta komponen infrastruktur dan niaga. Dengan mekanisme ini, ia menilai penyesuaian harga dilakukan secara proporsional di seluruh rantai pasok, sehingga manfaatnya dapat diteruskan kepada pelanggan industri.

Bahlil juga menjelaskan pemerintah memahami kebutuhan industri atas pasokan energi yang kompetitif. Namun di sisi lain, industri juga perlu memahami bahwa produksi gas pipa bersumber dari energi fosil yang pasti mengalami penurunan alamiah.

Dalam kondisi tersebut, LNG menjadi bagian penting dari strategi pemenuhan kebutuhan gas bumi nasional agar kegiatan industri tetap berjalan.

Kementerian ESDM menegaskan bahwa ke depan, pemanfaatan LNG dalam pemenuhan kebutuhan industri merupakan bagian dari upaya menjaga kontinuitas pasokan, khususnya di wilayah yang mengalami penurunan pasokan gas pipa. Namun, pemerintah juga memahami bahwa struktur harga LNG perlu ditata agar tetap mendukung daya saing industri nasional.

PGN siap jalankan kebijakan pemerintah

Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga datang dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN), perusahaan menyatakan kesiapan untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah guna memastikan pasokan gas bumi bagi sektor industri tetap terjaga.

"PGN menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, atas penetapan kebijakan tata kelola harga gas bumi nasional yang telah mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara berkeadilan," jelas Direktur Utama PGN Arief K. Risdianto.

Sebagai Subholding Gas Pertamina dan salah satu badan usaha penyalur dan niaga gas, PGN mendukung penuh kebijakan tersebut dan siap mengimplementasikan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian ESDM.

"Kami akan terus memastikan pasokan gas bumi tetap andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung daya saing industri, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat," ungkap Arief.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk periode Juli hingga September 2026 tidak mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut berlaku bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi serta 24 golongan pelanggan bersubsidi.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik Triwulan III Tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam keterangan resmi, Selasa (1/7/2026).

Penetapan tarif listrik tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero). Dalam aturan tersebut, penyesuaian tarif bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan perubahan parameter ekonomi makro, yakni kurs rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

Bahlil menjelaskan, parameter ekonomi makro untuk penetapan tarif listrik Triwulan III 2026 mengacu pada realisasi periode Februari hingga April 2026. Nilai kurs tercatat sebesar Rp16.959,32 per dolar AS, ICP sebesar 96,12 dolar AS per barel, inflasi 0,21 persen, dan HBA sebesar 70 dolar AS per ton sesuai kebijakan domestic market obligation (DMO) batu bara.

Menurut dia, berdasarkan formula tariff adjustment, akumulasi perubahan parameter tersebut sebenarnya berpotensi menyebabkan kenaikan tarif listrik. Namun, pemerintah memilih mempertahankan tarif demi menjaga konsumsi masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.

Selain pelanggan nonsubsidi, pemerintah juga mempertahankan tarif listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi. Kelompok tersebut meliputi pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, serta pelanggan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah mengimbau masyarakat menggunakan listrik secara bijak dan efisien guna mendukung ketahanan serta kemandirian energi nasional. Di sisi lain, PT PLN (Persero) diminta terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas layanan pelanggan, dan mengoptimalkan efisiensi operasional.

Adapun tarif listrik pelanggan bersubsidi yang berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026 yakni rumah tangga 450 VA sebesar Rp415 per kWh, 900 VA subsidi Rp605 per kWh, dan 900 VA rumah tangga mampu Rp1.352 per kWh.

Sementara itu, tarif pelanggan rumah tangga nonsubsidi untuk daya 1.300 VA dan 2.200 VA ditetapkan sebesar Rp1.444,70 per kWh. Adapun pelanggan rumah tangga daya 3.500 VA ke atas dikenakan tarif Rp1.699,53 per kWh.

Untuk pelanggan bisnis dan pemerintah, tarif golongan B-2/TR dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA sebesar Rp1.444,70 per kWh. Sementara golongan P-1/TR untuk kantor pemerintah dan P-3/TR untuk penerangan jalan umum dikenakan tarif Rp1.699,53 per kWh.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tidak menaikkan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) pada kuartal III atau periode Juli-September 2026 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik Triwulan III Tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Bahlil melalui keterangan tertulis, Selasa (30/6).

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan tarif tenaga listrik Triwulan III Tahun 2026, parameter ekonomi makro mengacu pada realisasi periode Februari hingga April 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.959,32 per USD, ICP sebesar US$96,12 per barel, inflasi sebesar 0,21 persen, serta HBA sebesar USD70 per ton sesuai kebijakan DMO batubara.

Lebih lanjut Bahlil menyampaikan, tarif tenaga listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

[Gambas:Youtube]

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan," jelas Bahlil.

Kementerian ESDM juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan efisien sebagai bagian dari upaya bersama mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Kementerian ESDM meminta PT PLN untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional penyediaan tenaga listrik guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Nonsubsidi pada 1 Juli 2026 di antaranya adalah Pertamax Turbo.

Berdasarkan laman resmi Pertamina Patra Niaga disebutkan Pertamax Turbo turun dari Rp20.750/liter menjadi Rp19.300/liter.

Penurunan itu sebesar Rp 1.450/liter.

Selain Pertamax Turbo, jenis BBM yang turun lainnya adalah Pertamina Dex. BBM itu turun dari Rp 24.800/liter menjadi Rp 21.150/liter. Penurunan sebesar Rp 3.650/liter.

Lainnya adalah Dexlite turun dari Rp 23.000/liter menjadi Rp 19.700/liter. Penurunan sebesar Rp 3.300/liter.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons pertanyaan mengenai peluang penurunan harga BBM nonsubsidi Pertamax pada pekan depan. Ia meminta publik melihat perkembangan harga minyak dunia secara menyeluruh. 

Bahlil mengatakan pemerintah selama beberapa bulan terakhir tidak menaikkan harga Pertamax meski harga minyak mentah dunia sempat melonjak.

"Kita lihat aja (nanti)," kata Bahlil saat ditanya apakah harga Pertamax akan turun pekan depan di Gedung DPR RI, Senin (29/6).

PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Nonsubsidi pada 1 Juli 2026 di antaranya adalah Pertamax Turbo.

Berdasarkan laman resmi Pertamina Patra Niaga disebutkan Pertamax Turbo turun dari Rp20.750/liter menjadi Rp19.300/liter.Penurunan itu sebesar Rp 1.450/liter.

Lainnya adalah Pertamina Dex turun dari Rp 24.800/liter menjadi Rp 21.150/liter. Penurunan sebesar Rp 3.650/liter.Lainnya adalah Dexlite turun dari Rp 23.000/liter menjadi Rp 19.700/liter. Penurunan sebesar Rp 3.300/liter.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons pertanyaan mengenai peluang penurunan harga BBM nonsubsidi Pertamax pada pekan depan.

Ia meminta publik melihat perkembangan harga minyak dunia secara menyeluruh.

Bahlil mengatakan pemerintah selama beberapa bulan terakhir tidak menaikkan harga Pertamax meski harga minyak mentah dunia sempat melonjak.

"Kita lihat aja (nanti)," kata Bahlil saat ditanya apakah harga Pertamax akan turun pekan depan di Gedung DPR RI, Senin (29/6).

Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) selama triwulan III atau periode Juli-September tahun 2026 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi, tidak mengalami kenaikan.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan III tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam keterangannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Selasa.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan tarif tenaga listrik triwulan III 2026, parameter ekonomi makro mengacu pada realisasi periode Februari hingga April 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.959,32 per dolar AS, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 96,12 dolar AS per barel, inflasi sebesar 0,21 persen, serta HBA sebesar 70 dolar AS per ton sesuai kebijakan DMO batu bara.

Berdasarkan formula tariff adjustment, akumulasi perubahan parameter tersebut seharusnya menyebabkan kenaikan tarif listrik.

Akan tetapi, pemerintah menetapkan untuk tidak menaikkan tarif listrik guna menjaga daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Lebih lanjut Bahlil menyampaikan, tarif tenaga listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik.

Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan," kata Bahlil.

Kementerian ESDM juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan efisien sebagai bagian dari upaya bersama mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Kementerian ESDM meminta PT PLN (Persero) untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional penyediaan tenaga listrik guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan implementasi mandatori biodiesel B50 siap diberlakukan mulai 1 Juli 2026.

Ia menyatakan pasokan untuk program tersebut dalam kondisi aman dan implementasinya merupakan kelanjutan dari program B40 yang telah berjalan.

"Oh (pasokan B50) aman, lebih. Sudah aman, kan bukan uji coba sudah jalan kan. Sudah jalan B40 sudah. Tinggal naik B50, ini sudah jalan, sudah running," kata Amran di Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Amran menegaskan kesiapan B50 tak hanya dari sisi implementasi, tetapi juga ketersediaan pasokannya. Menurut dia, masyarakat tidak perlu khawatir karena stok untuk mendukung program tersebut telah tersedia.

"Aman, pokoknya (kesiapannya) aman," tambahnya.

Amran juga mengaitkan penerapan B50 dengan peningkatan produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) nasional. Menurutnya, produksi CPO Indonesia meningkat dari sekitar 26 juta ton menjadi 32 juta ton atau bertambah sekitar 6 juta ton.

[Gambas:Youtube]

"Naik dulu 26 (juta ton), sekarang 32 juta ton. 6 juta ton naik (ekspor CPO)," katanya.

Ia menambahkan pemanfaatan CPO sebagai bahan baku energi memberi fleksibilitas bagi pemerintah dalam mengelola pasokan domestik maupun ekspor sesuai perkembangan harga di pasar global.

"Kami pernah ditanya, 'Pak Mentan, gimana itu B50, B30, macam-macam dan seterusnya?' Sekarang B50. Pak, kalau bisa B50, B70, B100 enggak masalah. Tapi kalau saya, di saat harga naik tinggi, kita lepas. Jadi kita mempermainkan dunia, jangan dunia permainkan kita. Begitu harga dunia turun, kita tarik jadikan solar," ujarnya.

Selain biodiesel, Amran juga menyinggung pengembangan bioetanol sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional. Ia mengklaim mulai hari itu Indonesia tidak lagi mengimpor sekitar 5 juta ton solar, yang disebutnya sebagai tonggak baru bagi sektor pertanian dan energi.

"Hari ini adalah tonggak sejarah. Tidak impor solar lagi, 5 juta ton," katanya.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan mandatori B50 mulai berlaku secara nasional pada 1 Juli 2026. B50 merupakan bahan bakar diesel yang terdiri atas campuran 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit dan 50 persen solar, sebagai kelanjutan dari program B20, B30, hingga B40.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan berbagai pengujian teknis terhadap B50 telah selesai dilakukan sebelum implementasi.

Pengujian mencakup kendaraan angkutan, alat berat pertambangan, ekskavator, kapal, kereta api, hingga mesin dan kendaraan sektor pertanian. Pemerintah menyebut hasil pengujian menunjukkan performa B50 lebih baik dibandingkan B40, antara lain karena memiliki kadar air yang lebih rendah.

Pemerintah juga menetapkan masa transisi selama tiga bulan dalam penerapan B50 secara nasional. Masa tersebut digunakan untuk menghabiskan stok B40 yang masih tersedia di lapangan sekaligus menyesuaikan proses pencampuran (blending) hingga implementasi B50 berjalan penuh.

Program B50 diproyeksikan mampu menekan impor solar, meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit nasional, serta mendukung transisi energi melalui pengurangan emisi gas rumah kaca.

Selain itu, pemerintah memperkirakan implementasi B50 dapat menghasilkan penghematan devisa dari berkurangnya impor bahan bakar fosil.

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) siap untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah untuk menjual Liquefied Natural Gas (LNG) dengan harga US$13 per MMbtu. Tujuannya untuk memastikan pasokan gas bumi bagi sektor industri tetap terjaga.

Direktur Utama PGN Arief K Risdianto mengatakan perusahaan terus mendukung apapun keputusan pemerintah. Adapun keputusan diambil setelah melalui proses pembahasan panjang.

"PGN menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, atas penetapan kebijakan tata kelola harga gas bumi nasional yang telah mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara berkeadilan," ujar Arief, Senin (29/6).

Sebagai Subholding Gas Pertamina dan salah satu badan usaha penyalur dan niaga gas, PGN mendukung penuh kebijakan tersebut dan siap mengimplementasikan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan.

"Kami akan terus memastikan pasokan gas bumi tetap andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung daya saing industri, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat," pungkas Arief.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan pemerintah menurunkan harga LNG untuk industri yang sempat melonjak hingga US$20-US$23 per MMbtu menjadi US$13 per MMbtu. Harga ini berlaku mulai hari ini, Senin (29/6).

[Gambas:Youtube]

Menurut Bahlil, keputusan ini diambil setelah pemerintah menerima aspirasi dari pelaku industri hingga industri keramik, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Di mana, pembahasan panjang sebelum memutuskan.

"Dalam waktu hampir 10 hari terakhir, kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor keramik dan beberapa industri lain termasuk dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan Pemerintah, kita telah merumuskan beberapa langkah-langkah solutif untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh teman-teman industri," kata Bahlil.

Bahlil melihat pemenuhan kebutuhan gas bumi industri secara menyeluruh, tidak hanya dari satu skema pasokan. Saat ini, kebutuhan gas bumi industri dipenuhi melalui tiga kategori utama, yaitu Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas pipa non-HGBT, dan LNG non-HGBT. Karena itu, penyelesaian dilakukan secara proporsional sesuai karakteristik pasokan, struktur biaya, dan kebutuhan masing-masing segmen industri.

Harga gas bumi HGBT tetap mengacu pada ketentuan Pemerintah, yaitu US$6,5 per MMbtu untuk gas yang digunakan sebagai bahan baku dan US$7 per MMbtu untuk gas yang digunakan sebagai bahan bakar.

Sementara itu, untuk gas pipa non-HGBT yang ada di wilayah Jawa Barat, Pemerintah memastikan harga jual gas di tingkat pelanggan tidak mengalami kenaikan, yaitu rata-rata sebesar US$9,6 per MMbtu. Sedangkan untuk pasokan gas berbasis LNG, Pemerintah mencermati adanya kenaikan harga LNG sebagai dampak dari fluktuasi harga minyak mentah.

Salah satu komponen pembentuk harga LNG berkaitan dengan harga minyak mentah, sehingga ketika harga minyak mengalami kenaikan, harga perolehan LNG juga ikut terdampak. Karena itu, untuk kebutuhan gas non-HGBT yang bersumber dari LNG, Pemerintah menyiapkan skema penurunan harga.

Harga LNG non-HGBT di tingkat konsumen akhir di wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta saat ini berada pada kisaran US$20,57 per MMbtu akan diturunkan menjadi US$13 per MMbtu.

"Atas dasar arahan Presiden, bahwa Presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar US$15 sampai US$16 per MMbtu, tapi setelah kita menghitung dan kami sudah perkenalkan ke Bapak Presiden, (harga LNG) diturunkan menjadi US$13 dolar per MMbtu," pungkas Bahlil.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaiman mengungkapkan  tabung compressed natural gas (CNG) dengan nama Tabung Merah Putih tengah disiapkan sebagai pengganti LPG 3 kilogram (kg) atau Gas Melon.

Laode mengatakan penamaan tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai identitas tabung CNG untuk rumah tangga.

"Pak Menteri kan kemarin ngomong namanya Tabung Merah Putih," ujar Laode ditemui di Gedung DPR RI, Senin (29/6).

Ia menjelaskan prototipe tabung CNG akan mulai dibuat pada Juli 2026. Sebanyak belasan unit disiapkan untuk menjalani serangkaian pengujian di Lemigas.

"Jadi Juli ini sedang dibuat prototype untuk diuji. Jadi diuji tuh belasan lah, mungkin sekitar 15," katanya.

Laode mengatakan kapasitas tabung tersebut setara dengan LPG 3 kilogram. Seluruh prototipe saat ini masih didatangkan dari China.

[Gambas:Youtube]

Menurutnya, tabung CNG menggunakan material komposit dengan teknologi tipe empat sehingga bobotnya jauh lebih ringan dibanding tabung logam konvensional. Ia menjelaskan pengujian akan difokuskan pada aspek keselamatan, mulai dari ketahanan tekanan hingga sistem valve yang menyatu dengan tabung.

"Oleh karena itu kita harus membuat yang lebih ringan agar emak-emak nanti enggak merasa, oh ini kok penggantinya berat. Kita uji di Lemigas. Yang paling penting safety dari valve dan tabungnya seperti apa," jelas Laode.

Meski menggunakan teknologi baru, pemerintah memastikan harga jual tabung CNG nantinya disamakan dengan LPG 3 kilogram. Dengan skema tersebut, subsidi energi diperkirakan tetap dapat ditekan hingga sekitar 30 persen.

"Sama, sama harganya (LPG 3Kg). Sekarang simulasinya masih disamakan. Dengan disamakan pun subsidi bisa turun sampai dengan 30 persen," imbuhnya.

Ke depan, pemerintah juga membuka peluang pembangunan pabrik tabung CNG di Indonesia apabila kebutuhan sudah meningkat. Sementara implementasi program akan dilakukan secara bertahap di berbagai daerah dengan pasokan gas yang telah disiapkan bersama SKK Migas.

"Ada peluang untuk itu (pembangunan pabrik di RI). Kalau jumlahnya masif kan kita punya bargaining untuk minta mereka bangun di sini," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memutuskan menurunkan harga gas alam cair (LNG) untuk industri menjadi 13 dollar AS per MMBTU sebagai respons atas kenaikan harga gas di pasar global dan untuk menjaga keberlangsungan sektor industri serta lapangan kerja.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah menerima berbagai aspirasi dari pelaku industri dalam sekitar 10 hari terakhir.

"Hari ini kita melakukan rapat koordinasi untuk merespons berbagai dinamika geopolitik yang berdampak pada perekonomian nasional, khususnya sektor energi," ujar Bahlil dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senin (29/6/2026).

Menurut dia, pemerintah menerima berbagai masukan dari asosiasi industri keramik, sejumlah sektor industri lain, hingga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Melalui koordinasi antara pemerintah dan DPR, kata Bahlil, sejumlah langkah telah dirumuskan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi dunia industri.

"Pertama, pemerintah berpandangan bahwa menjaga keberlanjutan lapangan kerja merupakan tanggung jawab pemerintah," kata dia.

Harga gas industri dibagi menjadi tiga skema

Dalam kebijakan terbaru tersebut, pemerintah membagi harga gas industri ke dalam tiga skema.

Pertama, bagi industri penerima program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), harga gas tetap dipertahankan pada kisaran 6,5 dollar AS hingga 7 dollar AS per MMBTU meski harga gas global meningkat.

Menurut Bahlil, keputusan mempertahankan harga tersebut diambil setelah pemerintah menggelar rapat intensif bersama Pertamina dan PGN.

"Kami memahami bahwa kebijakan ini tidak mudah bagi semua pihak, tetapi kita harus bersama-sama menjaga agar lapangan pekerjaan tetap terpelihara," ujarnya.

Kedua, bagi industri pengguna gas pipa non-HGBT yang pasokannya berasal dari wilayah Jawa, harga juga dipertahankan di level 9,6 dollar AS per MMBTU.

Produksi gas Jawa Barat menurun

Bahlil menjelaskan, persoalan utama yang dihadapi saat ini bukan terletak pada ketersediaan gas nasional, melainkan menurunnya produksi gas dari lapangan di wilayah Jawa Barat.

Selama ini, lapangan gas tersebut memasok kebutuhan industri di Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.

Akibat penurunan produksi tersebut, kebutuhan gas industri harus dipenuhi menggunakan LNG yang dikirim dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan wilayah lain di luar Pulau Jawa.

Menurut Bahlil, harga LNG di pasar saat ini berada di kisaran 20 dollar AS hingga 23 dollar AS per MMBTU, sehingga pelaku industri meminta pemerintah memberikan intervensi.

"Atas arahan Presiden, pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga LNG bagi industri menjadi 13 dollar AS per MMBTU," kata dia.

Sebelumnya, kata Bahlil, pelaku industri mengusulkan harga LNG berada pada kisaran 15 dollar AS hingga 16 dollar AS per MMBTU.

Namun, setelah dilakukan perhitungan dan memperoleh persetujuan Presiden, pemerintah menetapkan harga sebesar 13 dollar AS per MMBTU.

Biaya distribusi membuat harga LNG lebih mahal

Bahlil menjelaskan, tingginya harga LNG disebabkan proses distribusi yang lebih panjang dibandingkan gas pipa.

LNG harus diangkut dari luar Pulau Jawa, kemudian menjalani proses regasifikasi sebelum akhirnya dialirkan kembali melalui jaringan pipa menuju kawasan industri.

"Seluruh proses tersebut menimbulkan biaya tambahan," ujar dia.

Di sisi lain, Bahlil menegaskan bahwa produksi gas dari wilayah Jawa Timur masih berjalan sesuai target lifting. Penurunan produksi hanya terjadi di wilayah barat.

Ia juga memastikan target lifting gas nasional secara keseluruhan tetap tercapai sehingga Indonesia tidak mengalami kekurangan pasokan gas.

"Jadi, persoalannya bukan karena gas tidak tersedia, melainkan karena biaya LNG yang tinggi," kata Bahlil.

Karena itu, pemerintah memutuskan harga LNG untuk industri ditetapkan sebesar 13 dollar AS per MMBTU guna merespons kondisi tersebut.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com,JAKARTA — Pemerintah melakukan berbagai penyesuaian demi menurunkan harga liquefied natural gas (LNG) untuk industri menjadi US$13 per million British thermal unit (MMBtu).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa konsekuensipenurunan harga gas industri tidak sepenuhnya ditanggung oleh satu pihak. Pemerintah membagi beban penyesuaian biaya mulai dari sisi hulu hingga hilir, termasuk memangkas porsi penerimaan negara dan meminta badan usaha mengefisienkan biaya operasional.
Dia menjelaskan, penurunan harga dilakukan melalui kontribusi seluruh pihak dalam rantai pasok gas. Dari sisi hulu, pemerintah mengurangi porsi bagi hasil yang menjadi hak negara, sementara kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) juga diminta ikut menyesuaikan margin.
Di sisi hilir, pemerintah meminta PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN dan PT Pertamina (Persero) melakukan efisiensi biaya agar harga jual LNG kepada industri dapat ditekan.
"Semuanya kena. Jadi bagian pemerintah dari hulunya itu kan ada bagian pemerintah. Kemudian, di hilir juga kita minta mereka untuk turunkan cost. Pertamina juga kita turunkan. Jadi baik dari KKKS-nya, pemerintahnya maupun dari PGN-nya juga kena pemotongan," kata Bahlil di Kompleks DPR RI, Senin (29/6/2026).
Dengan skema tersebut, pemerintah dapat menurunkan harga LNG dari sekitar US$20-US$23 per MMBtu menjadi US$13 per MMBtu.Bahlil menyebut, kebijakan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah menjaga daya saing industri di tengah keterbatasan pasokan gas pipa.
"Diturunkan menjadi US$13 per MMBtu. Jadi dari [sebelumnya] US$20 sampai US$23 per MMBtu, sekarang diturunkan menjadi US$13," ucapnya.
Adapun, kebijakan tersebut dipastikan berlaku efektif mulai saat diumumkan oleh pemerintah."Mulai saya ngomong ini," ujar Bahlil saat ditanya mengenai waktu pemberlakuan kebijakan tersebut.

Dia menjelaskan, lonjakan harga gas terjadi hanya pada gas hasil regasifikasi LNG, sementara harga gas bumi tertentu (HGBT) yang berasal dari gas pipa tetap berada di level US$6,5 hingga US$7 per MMBtu.

Hanya saja, dia mengamini bahwa saat ini pasokan gas pipa untuk HGBT di wilayah Jawa bagian barat menurun. Imbasnya, pelaku industri terpaksa menggunakan LNG.

Sementara itu, LNG memiliki struktur biaya yang berbeda dengan gas pipa. LNG harus dikirim dari Papua, Sulawesi, maupun Kalimantan. Konsekuensinya, biaya logistik dan regasifikasi membuat harga LNG di tingkat konsumen jauh di atas HGBT.

"Itulah yang menjadi penyebab kenapa teman-teman dari sektor industri meminta pemerintah harus turun tangan," ucap Bahlil.

Sebelumnya, kalangan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyampaikan bahwa sedikitnya 50.000 orang terancam PHK imbas kenaikan harga gas industri.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea (AGN) menyampaikan bahwa kenaikan harga gas industri saat ini sudah tidak terjangkau oleh pelaku usaha. Sejak kondisi geopolitik global bergejolak tahun ini, harga gas industri disebutnya telah merangkak naik dari US$8 per MMBtu menjadi US$22 per MMBtu.

“Ketika pengusaha tidak dapat membeli lagi gas industri, yang terjadi adalah berhenti produksi. Ketika berhenti produksi, pasti berpengaruh terhadap pekerja,” kata Andi Gani kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Senin (22/6/2026).

Dia mengeklaim telah mengingatkan pemerintah tentang betapa krusialnya permasalahan gas industri terhadap keberlangsungan usaha dan pekerja di Tanah Air sejak beberapa bulan lalu.

Berdasarkan pendataan di internal KSPSI, jumlah buruh yang terancam PHK lantaran kenaikan harga gas industri disebutnya mencapai sekitar 50.000 orang.

Menurut Andi Gani, sebagian besar buruh tersebut merupakan pekerja di pabrik keramik. Dia pun mendorong adanya tindakan cepat dari pemerintah.

“Ada satu pabrik besar keramik di Bekasi itu sudah menyatakan PHK seluruh pekerja. Ini yang kita minta kepada pemerintah segera bertindak cepat,” imbuhnya.