Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan uji coba produk compressed natural gas (CNG) 3 kilogram (kg) bernama Tabung Merah Putih bakal dilakukan pada Juli 2026 mendatang.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan saat ini prototipe telah memasuki tahap ketiga dan tersisa satu tahap uji coba lagi sebelum bisa diedarkan ke masyarakat.

Laode menyebut sebanyak belasan unit disiapkan untuk menjalani serangkaian pengujian di Lemigas.

"Ya maksudnya satu tahap lagi sudah bisa diedarkan. Iya (pada Juli)," ujar Laode saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (29/6).

Ia mengatakan tabung CNG akan diimpor dari China pada tahap awal. Hal tersebut dipertimbangkan dengan alasan tabung CNG menggunakan material komposit dengan teknologi tipe empat, sehingga bobotnya jauh lebih ringan dibanding tabung logam konvensional.

Selain itu, Laode menegaskan pengujian akan difokuskan pada aspek keselamatan, mulai dari ketahanan tekanan hingga sistem valve yang menyatu dengan tabung.

[Gambas:Youtube]

"Oleh karena itu kita harus membuat yang lebih ringan agar emak-emak nanti enggak merasa, oh ini kok penggantinya berat. Kita uji di Lemigas. Yang paling penting safety dari valve dan tabungnya seperti apa," jelasnya.

Meski menggunakan teknologi baru, pemerintah memastikan harga jual tabung CNG nantinya disamakan dengan LPG 3 kilogram. Dengan skema tersebut, subsidi energi diperkirakan tetap dapat ditekan hingga sekitar 30 persen.

"Sama, sama harganya (LPG 3Kg). Sekarang simulasinya masih disamakan. Dengan disamakan pun subsidi bisa turun sampai dengan 30 persen," imbuhnya.

Ke depan, pemerintah juga membuka peluang pembangunan pabrik tabung CNG di Indonesia apabila kebutuhan sudah meningkat. Sementara implementasi program akan dilakukan secara bertahap di berbagai daerah dengan pasokan gas yang telah disiapkan bersama SKK Migas.

"Ada peluang untuk itu (pembangunan pabrik di RI). Kalau jumlahnya masif kan kita punya bargaining untuk minta mereka bangun di sini," pungkasnya.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaiman mengungkapkan  tabung compressed natural gas (CNG) dengan nama Tabung Merah Putih tengah disiapkan sebagai pengganti LPG 3 kilogram (kg) atau Gas Melon.

Laode mengatakan penamaan tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai identitas tabung CNG untuk rumah tangga.

"Pak Menteri kan kemarin ngomong namanya Tabung Merah Putih," ujar Laode ditemui di Gedung DPR RI, Senin (29/6).

Ia menjelaskan prototipe tabung CNG akan mulai dibuat pada Juli 2026. Sebanyak belasan unit disiapkan untuk menjalani serangkaian pengujian di Lemigas.

"Jadi Juli ini sedang dibuat prototype untuk diuji. Jadi diuji tuh belasan lah, mungkin sekitar 15," katanya.

Laode mengatakan kapasitas tabung tersebut setara dengan LPG 3 kilogram. Seluruh prototipe saat ini masih didatangkan dari China.

[Gambas:Youtube]

Menurutnya, tabung CNG menggunakan material komposit dengan teknologi tipe empat sehingga bobotnya jauh lebih ringan dibanding tabung logam konvensional. Ia menjelaskan pengujian akan difokuskan pada aspek keselamatan, mulai dari ketahanan tekanan hingga sistem valve yang menyatu dengan tabung.

"Oleh karena itu kita harus membuat yang lebih ringan agar emak-emak nanti enggak merasa, oh ini kok penggantinya berat. Kita uji di Lemigas. Yang paling penting safety dari valve dan tabungnya seperti apa," jelas Laode.

Meski menggunakan teknologi baru, pemerintah memastikan harga jual tabung CNG nantinya disamakan dengan LPG 3 kilogram. Dengan skema tersebut, subsidi energi diperkirakan tetap dapat ditekan hingga sekitar 30 persen.

"Sama, sama harganya (LPG 3Kg). Sekarang simulasinya masih disamakan. Dengan disamakan pun subsidi bisa turun sampai dengan 30 persen," imbuhnya.

Ke depan, pemerintah juga membuka peluang pembangunan pabrik tabung CNG di Indonesia apabila kebutuhan sudah meningkat. Sementara implementasi program akan dilakukan secara bertahap di berbagai daerah dengan pasokan gas yang telah disiapkan bersama SKK Migas.

"Ada peluang untuk itu (pembangunan pabrik di RI). Kalau jumlahnya masif kan kita punya bargaining untuk minta mereka bangun di sini," pungkasnya.

Banda Aceh (ANTARA) - Yayasan Aneuk Muda Aceh Unggul Hebat (Amanah) membina dan melibatkan masyarakat dalam budidaya dan pemasaran melon golden alisha sebagai upaya membantu menggerakkan ekonomi warga.

"Yang memelihara melon di Amanah saat ini adalah masyarakat yang kita berikan pembinaan dan mereka juga mendapatkan bagi hasilnya, sehingga menjadi gerakan ekonomi," kata Ketua Amanah, Syaifullah Muhammad, di Aceh Besar, Sabtu.

Sebagai informasi, Amanah merupakan pusat kreativitas, inovasi, dan pengembangan kewirausahaan bagi generasi muda di Aceh yang diinisiasi Badan Intelijen Negara (BIN) saat PON Aceh-Sumut 2024 lalu.

Fasilitas yang berlokasi di Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong, Kabupaten Aceh Besar tersebut menjadi wadah kolaborasi untuk melahirkan produk lokal berkualitas dan menguatkan ekonomi kreatif. Gedung ini dulunya diresmikan langsung oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Dirinya menjelaskan, Amanah sudah mulai memanen melon golden alisha yang ditanami secara periode pada dua dari enam greenhouse (rumah kaca) di sana setiap tiga bulan sekali dengan kapasitas berbeda.

Sementara ini, melon golden alisha di Amanah baru dikembangkan pada dua greenhouse, satu berkapasitas 200 bibit, dan satu lagi dapat ditanami 400 bibit. Sekali panen bisa menghasilkan omzet sekitar Rp36 juta.

Hasil panen, kata dia, tidak pernah tersisa, seluruhnya terjual meski masih terbatas atau cukup bagi orang-orang yang berkunjung ke lokasi saja. Selain itu, penanaman melon ini juga dijadikan bahan edukasi bagi pelajar di Aceh.

"Selama ini hampir semua hasil panen habis terjual, dijual Rp30 ribu per kilogram, dan hasilnya digunakan untuk membeli bibit lagi serta biaya kerja. Melon unggul ini juga jadi edukasi kepada anak-anak sekolah," ujarnya.

Dirinya mengakui, bahwa pengembangan melon golden alisha di sana masih terbatas dan belum mampu memenuhi pasokan untuk pasar yang lebih luas.

Karena itu, pihaknya berencana mengembangkan melon tersebut pada enam green house di Amanah, serta membina masyarakat sekitar menanaminya, sehingga ke depan bisa menembus supermarket.

"Karena itu, ke depan target kita ingin memasok ke supermarket. Jadi rencana kita, melon masyarakat di bawah binaan nanti kita pasok ke berbagai tempat usaha, dan nantinya juga langsung kita buatkan standarisasinya untuk mencapai pasar," demikian Syaifullah Muhammad.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR - PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan (UPDL) Bogor bersama Filantra melaksanakan Program Desa Berdaya PLN 2026 di Desa Pasir Angin. Sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PLN, program ini hadir untuk memperkuat potensi lokal masyarakat melalui pengembangan usaha berbasis pemberdayaan dan keberlanjutan ekonomi desa.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Manager PLN UPDL Bogor Ahmad Ridani, Sekretaris Desa Pasir Angin, Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Bina Mandiri, perwakilan Filantra, serta masyarakat setempat. Momentum ini menjadi langkah awal pengembangan budidaya melon sebagai komoditas unggulan desa yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

Program Desa Berdaya PLN 2026 berfokus pada pengembangan produk turunan melon yang inovatif dan memiliki nilai tambah ekonomi. Tidak hanya berorientasi pada budidaya, program ini juga mendorong hilirisasi hasil panen menjadi berbagai produk olahan yang memiliki daya saing dan peluang pasar yang lebih luas.

Sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan usaha masyarakat, PLN UPDL Bogor bersama Filantra turut menyerahkan bantuan peralatan produksi secara simbolis kepada Kelompok Wanita Tani Bina Mandiri guna menunjang aktivitas pengolahan dan pengembangan usaha masyarakat desa.

Kawal Legalitas Usaha

Selain penguatan sarana produksi, PLN UPDL Bogor juga berkomitmen mengawal legalitas usaha masyarakat mulai dari sertifikasi Halal hingga izin BPOM agar produk olahan melon yang dihasilkan memiliki kualitas, keamanan, dan daya saing yang siap menembus pasar yang lebih luas.

Manager PLN UPDL Bogor Ahmad Ridani menyampaikan bahwa Program Desa Berdaya PLN 2026 merupakan bentuk komitmen PLN dalam mendukung pemberdayaan masyarakat melalui penguatan potensi lokal yang berkelanjutan.

“Program ini diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan produk turunan melon yang inovatif dan bernilai tambah. Kami ingin masyarakat memiliki kemampuan untuk tumbuh mandiri, produktif, dan mampu bersaing secara berkelanjutan,” ujar Ahmad Ridani.

Perwakilan Filantra menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin bersama PLN UPDL Bogor dalam pelaksanaan Program Desa Berdaya PLN 2026. Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam penguatan kapasitas masyarakat serta pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal.

Hal tersebut juga sejalan dengan arahan General Manager PLN Pusdiklat, Y. Endah Cahyaningrum, mengenai pentingnya penguatan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan melalui kolaborasi, peningkatan kompetensi, dan pengembangan potensi lokal guna menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang nyata bagi masyarakat.

Sekretaris Desa Pasir Angin Deim Samsudin mengapresiasi dukungan PLN UPDL Bogor melalui Program Desa Berdaya PLN 2026 yang dinilai mampu membuka peluang pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal desa.

Ketua KWT Bina Mandiri Rofikoh berharap agar program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kelompok tani dan masyarakat sekitar, khususnya dalam meningkatkan keterampilan, kapasitas usaha, serta kesejahteraan keluarga.

Melalui sinergi antara PLN UPDL Bogor, Filantra, pemerintah desa, dan masyarakat, Program Desa Berdaya PLN 2026 diharapkan mampu melahirkan produk unggulan desa yang berkualitas, memiliki legalitas usaha yang kuat, serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Program ini menjadi langkah PLN dalam mendukung terciptanya masyarakat desa yang produktif, berdaya saing, dan mandiri secara ekonomi.

Bekasi (ANTARA) - PT. Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) mencatat lonjakan kendaraan meninggalkan Jakarta melalui Ruas Mohamed Bin Zayed (MBZ) hingga mencapai 125,73 persen dibandingkan lalu lintas normal pada H-1 Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Selasa (26/5/2026).

"Volume kendaraan yang melintas di Ruas Jalan Layang MBZ terpantau tinggi, menandakan kenaikan mobilitas masyarakat dalam memanfaatkan momentum libur panjang Idul Adha tahun ini," kata GM Operasi dan Pemeliharaan PT. JJC Desti Anggraeni di Bekasi, Rabu.

Dia mengatakan sebanyak 47.525 kendaraan terpantau telah meninggalkan Jakarta melalui Ruas Jalan Layang MBZ pada H-1 Idul Adha atau meningkat sebesar 125,73 persen dari lalu lintas normal yakni 21.054 kendaraan.

Sementara itu, pantauan volume kendaraan yang datang dari arah Cikampek menuju Jakarta melewati ruas serta periode yang sama, tercatat sebanyak 25.638 kendaraan atau meningkat sebesar 20,12 persen dari lalu lintas normal 21.344 kendaraan.

Pihaknya mengimbau pengguna jalan yang melintas Ruas Jalan MBZ untuk selalu mengutamakan keselamatan, memastikan pengemudi dan kendaraan dalam kondisi prima serta memastikan kecukupan daya maupun bahan bakar minyak (BBM).

"Bagi pengguna jalan agar selalu mematuhi rambu-rambu serta arahan petugas termasuk apabila ada pemberlakuan rekayasa lalu lintas," katanya.

Pengguna jalan turut diminta melakukan pemilihan waktu perjalanan dengan baik. "Silakan mengakses informasi lalu lintas terkini di ruas tol Jasa Marga Group melalui One Call Center Jasa Marga 24 jam di 133 atau melalui aplikasi TRAVOY yang tersedia di iOS dan Android," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan memberikan subsidi untuk Compressed Natural Gas (CNG) ketika menggantikan LPG 3 kilogram (kg). Jadi harganya dipastikan tetap terjangkau.

Menurut Bahlil, pemberian subsidi CNG sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat tidak terbebani dengan rencana peralihan ini.

"Arahan Bapak Presiden, baik itu CNG maupun LPG, akan selalu mengedepankan untuk membantu rakyat, yang memang harus kita bantu. Dengan demikian, subsidi saya pastikan masih menjadi yang harus dilakukan untuk rakyat," ujarnya ditemui di Kantornya, Rabu (6/5).

Bahlil menyebut dengan mengganti LPG ke CNG, maka pemerintah bisa lebih hemat. Bisa mengurangi beban negara dari impor LPG yang masih sekitar 7 juta ton dari total kebutuhan per tahun sekitar 8,6 juta ton.

 "Apalagi kalau harga minyak dunia seperti sekarang, itu pasti lebih besar lagi. Dan subsidi kita itu Rp80 triliun sampai Rp87 triliun. Tidak ada cara lain dalam rangka membangun efisiensi adalah kita mencari akal agar bahan baku yang ada di negara kita itu bisa dikonversi untuk mengganti LPG," jelasnya.

Bahlil menyebutkan saat ini pemerintah tengah melakukan uji coba penggunaan CNG di tabung 3 kg. Uji coba ini diharapkan bisa berjalan dengan baik dan bisa segera diimplementasikan.

Untuk harganya, Bahlil memastikan CNG 3 kg tidak akan melebihi harga LPG 3 kg saat ini, bahkan bila memungkinkan bisa lebih murah dari gas melon.

"(harganya di bawah LPG 3kg) doakan seperti itu ya. Minimal sama," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Kementerian ESDM masih dalam tahap uji coba penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) dalam tabung gas 3 kg agar bisa menggantikan LPG melon. Diharapkan selesai tahun ini dan target utama akan disalurkan di kota-kota besar di Pulau Jawa.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan target distribusi di Pulau Jawa lebih dulu untuk mempermudah pengawasan distribusi. Jika lancar, maka akan secara bertahap ke seluruh wilayah.

"Bertahap di kota-kota besar dulu di Jawa. Roadmap-nya adalah tentu kita ada karena ini belum diumumkan oleh Pak Menteri, tapi intinya ke depan kita akan mereduksi LPG kita, kita gantikan dengan CNG," jelas Laode dalam diskusi energi yang digelar ASPEBINDO di Jakarta, Selasa (5/5) dikutip dari CNBCIndonesia.com.

Dengan mengganti LPG ke CNG, maka pemerintah bisa menghemat anggaran subsidi hingga 30 persen. Sebab, sumber gas yang digunakan untuk CNG berasal dari dalam negeri, bukan impor.

"Dengan konten yang sama, dengan harga yang sama dengan LPG 3 kilogram kita bisa menghemat 30 persen subsidi-nya lebih rendah daripada subsidi LPG, nah ini memang masih bisa disimulasikan lagi nanti ya, tapi hitung-hitungan awal seperti itu," ujarnya.

Menurut Laode, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menekankan bahwa nantinya harga CNG harus bisa lebih murah atau setidaknya setara. Begitu juga dengan kualitas tak boleh menurun.

[Gambas:Youtube]

"Ada peluang bisa juga lebih rendah (lebih murah dari harga LPG), tergantung simulasinya," imbuhnya.

Laode menekankan apabila kebijakan sudah final dan hasil ujicoba sudah selesai, nantinya akan diumumkan langsung oleh Menteri ESDM. Pihaknya belum bisa menyampaikan lebih detail sebelum seluruh proses selesai.

"Nanti pada waktunya Pak Menteri akan mengumumkan yang sudah lebih fix lagi. Kira-kira roadmap-nya, tahapannya seperti apa. Sekarang belum bisa kita sampaikan," pungkasnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai menyiapkan pengembangan compressed natural gas (CNG) dalam tabung 3 kilogram (kg) sebagai alternatif pengganti LPG subsidi 3 kg.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penggunaan CNG saat ini sudah diterapkan di sejumlah hotel, restoran, hingga dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kini, pemerintah mulai mengarahkannya untuk kebutuhan rumah tangga.

CNG merupakan bahan bakar yang berasal dari gas alam, terutama yang mengandung metana (C1), yang dimampatkan hingga bertekanan tinggi agar lebih mudah disimpan dan digunakan.

Selain itu, ongkosnya disebut lebih murah sekitar 30 hingga 40 persen dibandingkan LPG.

Lantas, apakah mungkin CNG tabung 3 kg menjadi alternatif dari LPG 3 kg atau sering dikenal juga dengan sebutan gas melon?

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai rencana CNG sebagai alternatif LPG 3 kg merupakan rencana yang feasible atau dapat dikerjakan.

[Gambas:Youtube]

"Strategi ini feasible secara terbatas, terutama di wilayah dekat sumber gas, jaringan gas, fasilitas kompresi, dan pusat konsumsi besar," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/5).

Ia menjelaskan penggunaan CNG membutuhkan standar teknis tinggi karena tekanan gas bisa mencapai 200-250 bar. Oleh karena itu, aspek keselamatan harus diuji, mulai dari tabung, regulator, kompor, hingga sistem distribusi.

Menurut dia, implementasi CNG sebaiknya dilakukan bertahap dan tidak dijadikan solusi cepat untuk seluruh Indonesia.

Ia menilai fokus awal bisa diarahkan ke sektor yang lebih siap seperti dapur besar, hotel, restoran, usaha kuliner, kawasan perkotaan dekat jaringan gas, dan rumah tangga yang infrastrukturnya siap.

Syafruddin memandang penggunaan CNG tabung 3 kg ini bisa menekan impor LPG Indonesia yang mencapai sekitar 80,58 persen dari kebutuhan nasional.

Ia sendiri menekankan keberhasilan program CNG memang sebaiknya jangan diukur dari jumlah tabung yang disalurkan, melainkan dari seberapa besar impor LPG yang bisa ditekan.

"Target realistisnya bukan mengganti 80 persen impor dalam waktu singkat, melainkan mengurangi pertumbuhan konsumsi LPG impor dari tahun ke tahun," ujar Syafruddin.

Jika CNG hanya mengganti sebagian kecil konsumsi rumah tangga di wilayah pilot, dampaknya disebut terhadap impor masih terbatas.

Namun, jika pemerintah mampu membangun ekosistem kompresi, distribusi, standar tabung, dan subsidi tertutup secara luas, CNG dinilai dapat menekan impor secara bertahap.

Ia mengatakan kehadiran CNG tabung 3 kg realistisnya hanya bisa menekan impor LPG secara bertahap, bukan langsung besar.

Perkiraannya, pada tahap awal kontribusi CNG terhadap pengurangan impor LPG masih terbatas, sekitar 2 hingga 5 persen.

Pengurangan masih terbatas karena CNG masih membutuhkan tabung bertekanan tinggi, kompor dan regulator khusus, fasilitas kompresi, distribusi baru, standar keselamatan ketat, serta penerimaan masyarakat.

Jika uji coba berhasil dan pemerintah memprioritaskan dapur besar, restoran, hotel, kantin, program MBG, dan UMKM kuliner di wilayah dekat infrastruktur gas, pengurangan impor LPG bisa naik ke kisaran lima sampai 10 persen dalam tiga hingga lima tahun.

Sementara itu, target penurunan impor LPG 10 sampai 20 persen dinilai realistis dalam jangka panjang dengan syarat CNG diperluas ke rumah tangga yang siap, jaringan gas kota diperbesar, subsidi LPG 3 kg diperketat, dan opsi lain seperti kompor induksi, biogas, serta DME ikut berjalan.

"CNG sebaiknya tidak dijual sebagai solusi instan penghapus impor LPG, melainkan sebagai instrumen untuk menahan laju kenaikan impor lebih dulu, lalu menurunkannya secara bertahap dengan desain teknis, fiskal, dan sosial yang kredibel," ujar Syafruddin.

Selain CNG, ia menyebut tidak ada satu solusi tunggal untuk menggantikan LPG.

Menurut Syafruddin, pemerintah perlu menggunakan pendekatan portofolio energi seperti jaringan gas kota untuk wilayah urban, LPG berbasis batubara (Dimethyl Ether/ DME) untuk sektor tertentu, kompor induksi untuk rumah tangga menengah, serta biogas di wilayah pedesaan.

Untuk DME, Syafruddin memandang ini sebagai alternatif menarik karena dapat dicampur atau menggantikan LPG dan pemerintah juga memasukkannya dalam agenda hilirisasi, dengan pra-studi kelayakan yang telah dibahas dalam proyek strategis.

"Akan tetapi, DME membutuhkan investasi gasifikasi batu bara besar, kepastian harga, pasokan batu bara, teknologi, pembiayaan, serta pengelolaan emisi," ujar Syafruddin.

Sementara itu, jaringan gas rumah tangga lebih dapat diterapkan di kota padat yang sudah memiliki pipa gas.

Kompor induksi disebut dapat diterapkan di wilayah dengan pasokan listrik andal dan rumah tangga yang mampu membeli perangkat. Selain itu, biogas disebut sesuai untuk desa peternakan atau pertanian.

"Oleh karena itu, strategi paling masuk akal adalah portofolio, yaitu CNG untuk wilayah gas, jargas untuk perkotaan berpipa, DME untuk substitusi industri energi berbasis batu bara yang layak secara ekonomi, induksi untuk kelas menengah perkotaan, dan LPG tetap dipertahankan bagi wilayah yang belum siap," ujar Syafruddin.

Ia menekankan transisi dari LPG ke CNG harus dilakukan hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Pemerintah disebut tidak boleh menarik LPG 3 kg sebelum CNG tersedia, aman, murah, dan mudah diakses.

[Gambas:Photo CNN]

"Pemerintah juga harus menjaga stok LPG selama masa transisi agar masyarakat tidak panik," ujar Syafruddin.

Harga CNG pun perlu diumumkan secara transparan berdasarkan biaya memasak per hari, bukan hanya harga per tabung.

Setiap tabung CNG harus memiliki nomor seri, uji tekanan, masa berlaku, regulator khusus, dan inspeksi berkala.

Dalam mengkomunikasikan penggunaannya, pemerintah juga disebut harus sejujur dan setransparan mungkin. Pemerintah perlu menyebut CNG adalah alternatif bertahap, bukan penghapusan mendadak LPG 3 kg.

"Jika pemerintah menjaga pasokan lama sambil membangun sistem baru, transisi dapat berlangsung tertib dan tidak menciptakan kelangkaan buatan," ujar Syafruddin.

Di sisi lain, Analis Energi Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Putra Adhiguna mengaku masih meragukan implementasi CNG secara masif, terutama dari sisi keselamatan.

"Sebelum ada uji tuntas yang jelas, saya masih ragu apakah CNG akan bisa dilakukan secara masif," kata Putra.

Ia menekankan CNG memang sudah umum digunakan pada kendaraan, tetapi tekanan tinggi membuat penanganannya jauh lebih kompleks.

Putra mencontohkan India yang telah lama menggunakan CNG untuk kendaraan. Meski begitu, penggunaannya tidak lazim untuk kebutuhan rumah tangga.

"Kalau tidak salah sekitar 20 persen kendaraan di india pakai CNG, tapi enggak di dapur juga," ujar Putra.

Ia menilai penggunaan CNG dalam tabung kecil seperti 3 kg masih tidak lazim, sehingga perlu pengujian ketat, termasuk aspek kekuatan tabung, keamanan distribusi, hingga kesiapan masyarakat.

Putra menyarankan pemerintah melakukan uji coba terbatas terlebih dahulu sebelum memperluas implementasi.

Menurut dia, transparansi terkait lokasi dan waktu uji coba juga penting agar publik memahami arah kebijakan.

"Tabung itu perlu memiliki kemampuan menahan tekanan, berat, dan harga dari tabung, juga kesesuaian untuk transportasi di khalayak ramai," ujar Putra.

Menurut dia, ada opsi lain seperti jaringan gas rumah tangga dan kompor listrik yang perlu didorong. Pengembangan DME juga termasuk di dalamnya, tetapi ia mengingatkan perlunya pengkajian secara terbuka dari sisi biaya dan manfaat.

Lima PR Pemerintah Agar RI Bisa Kurangi Impor Energi

Syafruddin pun mengungkap lima hal yang perlu dilakukan pemerintah agar bisa mengurangi impor komoditas energi Indonesia.

[Gambas:Photo CNN]

"Indonesia perlu mengubah kebijakan energi rumah tangga dari subsidi komoditas menjadi strategi ketahanan energi nasional," katanya.

Pertama, pemerintah harus mempercepat substitusi LPG impor dengan gas domestik melalui CNG dan jaringan gas di wilayah yang layak.

Kedua, pemerintah perlu memperbaiki subsidi LPG 3 kg agar hanya dinikmati rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan kecil, dan kelompok rentan.

Ketiga, pemerintah perlu membangun cadangan LPG, gas, dan bahan bakar strategis agar gejolak Selat Hormuz atau konflik geopolitik tidak langsung menekan dapur rumah tangga.

Keempat, Indonesia harus memperluas energi alternatif berbasis wilayah seperti CNG, jargas, DME, biogas, dan kompor induksi.

Kelima, pemerintah perlu menjaga nilai tukar dan APBN karena impor energi dibayar dalam dolar. Saat rupiah melemah dan harga energi global naik, beban subsidi langsung membengkak.

"Dengan strategi ini, ketahanan energi tidak lagi bergantung pada satu komoditas, satu sumber impor, atau satu instrumen subsidi," pungkas Syafruddin.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang pemerintah tetap memberikan subsidi jika compressed natural gas (CNG) nantinya dipakai sebagai alternatif pengganti LPG 3 kilogram.

Saat ini, pemerintah masih mengkaji skema subsidi sekaligus menuntaskan uji teknis penggunaan CNG untuk rumah tangga kecil.

"Semuanya lagi dikaji. Opsinya subsidi masih haruslah, tinggal volumenya seperti apa yang kita perlu," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/5).

Bahlil mengatakan pemerintah serius mencari sumber energi pengganti LPG karena ketergantungan Indonesia terhadap impor masih sangat tinggi.

Ia menyebut 75 hingga 80 persen kebutuhan LPG nasional masih didatangkan dari luar negeri, sementara konsumsi terus meningkat dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, kebutuhan LPG untuk rumah tangga saat ini mencapai sekitar 7 juta hingga 8 juta ton per tahun. Belum lagi kebutuhan industri petrokimia seperti Chandra Asri dan Lotte yang juga memerlukan 2 juta sampai 3 juta ton LPG per tahun untuk bahan baku.

Menurut Bahlil, kondisi tersebut membuat RI sangat rentan terhadap gejolak global, terutama ketika terjadi ketidakpastian politik internasional yang dapat mengganggu pasokan impor.

"Persoalannya sekarang adalah ketika gejolak politik seperti ini, untuk mendapatkan kepastian impor LPG itu memang ada. Tapi kan kita tergantung pada global," ujarnya.

Karena itu, pemerintah mulai merumuskan alternatif lain dan CNG disebut menjadi salah satu opsi utama. Bahlil menjelaskan pada skala besar CNG sebenarnya sudah dipakai di sejumlah sektor, mulai dari hotel, restoran, hingga dapur program makan bergizi gratis (MBG).

Namun tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana mengadaptasi CNG agar bisa digunakan pada tabung rumah tangga setara LPG 3 kilogram.

Pasalnya, tekanan gas CNG jauh lebih tinggi, yakni sekitar 200 hingga 250 bar, sehingga pemerintah masih melakukan modifikasi tabung dan uji keamanan.

"Nah, untuk yang 3 kg, memang tabungnya masih dilakukan uji coba. Karena tekanannya kan besar sekali. Dia sekitar 200-250 bar. Nah, ini yang kita akan mencoba untuk modifikasi. Insyaallah dua-tiga bulan ini kita akan dapat hasilnya," ujar Bahlil.

Ia menambahkan bila hasil uji dinyatakan layak, pemerintah akan mulai menyiapkan konversi secara bertahap. Menurut dia, bahan baku CNG jauh lebih tersedia di dalam negeri karena berasal dari gas C1 dan C2, berbeda dengan LPG yang sebagian besar masih impor.

Apalagi, sambung Bahlil, Indonesia baru menemukan cadangan gas besar sekitar 3.000 MM di Kalimantan Timur yang dapat diarahkan untuk menopang kebutuhan domestik.

"Kalau itu sudah dinyatakan firm, kita akan melakukan konversi," ujarnya.

Dari sisi harga, Bahlil mengklaim hasil kajian sementara menunjukkan CNG sekitar 30 persen lebih murah dibanding LPG. Penghematan itu berasal dari tidak adanya biaya impor dan transportasi internasional, karena seluruh rantai pasok dapat dipenuhi dari sumber gas domestik.

"CNG itu sudah dilakukan kajian, harganya jauh lebih murah. Kurang lebih sekitar 30 persen lebih murah," katanya.

Ia memperkirakan bila konversi ini berjalan, Indonesia bisa menghemat devisa sekitar Rp130 triliun hingga Rp137 triliun. Selain itu, beban subsidi energi juga disebut berpotensi turun.

Namun, Bahlil menegaskan pemerintah masih membuka opsi bantuan harga agar masyarakat tetap mendapatkan energi murah jika CNG benar-benar menggantikan gas melon.

"Kalau kita mau membantu rakyat lagi, kita akan mengurangi beban rakyat dalam konteks pembelian," ujarnya.

Meski demikian, Bahlil meminta publik tidak buru-buru menyimpulkan skema final karena pemerintah masih menghitung bentuk subsidi, volume kebutuhan, hingga wilayah prioritas distribusi.

Menurut dia, pengembangan CNG nantinya akan diarahkan terutama di daerah-daerah yang dekat dengan sumber gas agar lebih efisien.

"Ya hampir semua tempat yang ada sumber-sumber gasnya," ujar Bahlil.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan harga LPG 3 kg tidak naik meski gas nonsubsidi melesat lebih dari Rp30 ribu per tabung.

Bahlil mengatakan pemerintah bahkan belum pernah menaikkan harga gas melon meski terjadi berbagai gejolak, seperti perang Rusia-Ukraina sebelumnya.

"Tapi kalau untuk LPG 3 kilogram, sejak LPG diterapkan tahun 2006, 2007, LPG itu sampai dengan sekarang belum pernah kita naikkan harga dari pemerintah," ujar Bahlil ditemui di Kantornya, Senin (20/4).

Menurutnya, jika ada kenaikan harga LPG subsidi di masyarakat, itu bukan resmi dari pemerintah, tetapi permainan distributor atau pangkalan.

"Yang ada itu adalah dimainkan harganya di distributor dan pangkalan. Itu kira-kira," jelasnya.

Oleh sebab itu, Bahlil menekankan perbaikan tata kelola distribusi perlu dilakukan. Namun, saat mulai dijalankan pada Februari 2025 lalu, terjadi kepanikan dan LPG mendadak langka di pasaran.

"Dulu kalian masih ingat kan tahun 2025 Februari. Yang kalian-kalian juga hajar saya kan waktu itu. Itu waktu itu saya mau tata untuk betul-betul yang subsidi itu adalah yang menerima yang berhak. Dengan harga yang betul-betul sudah ditetapkan," ujarnya.

Padahal, apabila perbaikan tata kelola saat itu berhasil dijalankan, Bahlil mengklaim harga LPG 3 kg yang diterima masyarakat tak akan lebih dari Rp20 ribu per tabung.

"Harga yang ditetapkan waktu itu Rp17 ribu sampai Rp18 ribu. Itu harga subsidi, harus sampai di rakyat. Tapi kan ada yang sampai Rp25 ribu waktu itu dibuat. Tapi begitu mau ditertibkan kan. Ya macam-macam lah. Yaudah lah, sudah berlalu," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Pedagang was-was penjualan LPG 12 kg turun imbas kenaikan harga gila-gilaan di Kota Tangerang, Banten.

Pemilik pangkalan LPG di Ciater, Serpong, Bobi Hartanto, mengatakan kenaikan terjadi pada tabung ukuran 12 kilogram dan 5,5 kilogram.

Harga LPG 12 kilogram naik sekitar Rp40 ribu, dari Rp215 ribu menjadi Rp255 ribu. Sementara tabung 5,5 kilogram naik Rp20 ribu, dari Rp120 ribu menjadi Rp140 ribu.

"Stok di pangkalan saat ini masih aman, tidak ada kendala. Hanya saja memang harga yang naik cukup tinggi," ujar Bobi, Senin (20/4).

Ia menyebut respons konsumen beragam. Sebagian pelanggan mengaku kaget, namun ada pula yang tetap membeli seperti biasa.

Meski belum terlihat peralihan ke LPG subsidi 3 kilogram, Bobi memperkirakan kenaikan harga ini dapat berdampak pada penurunan penjualan.

"Belum ada yang beralih ke tabung melon, tapi kemungkinan penjualan akan agak menurun," ujarnya.

Bobi menilai lonjakan harga yang terjadi dalam waktu singkat menjadi perhatian pelaku usaha. Meski demikian, ia memastikan pasokan gas di tingkat pangkalan masih terjaga.

"Kalau soal stok tidak khawatir, cuma kenaikannya cukup tinggi," ujarnya.

Kondisi serupa juga terjadi di pangkalan lain di wilayah Ciater. Seorang penjaga pangkalan, Rendi, menyebut stok LPG masih aman, baik untuk non-subsidi maupun subsidi.

Ia merinci, stok LPG 12 kilogram tersedia 18 tabung dan 5,5 kilogram sebanyak 4 tabung. Sementara LPG subsidi 3 kilogram mencapai 180 tabung.

"Hari ini masih ada pembeli LPG non-subsidi, sekitar enam orang," ujar Rendi.

Meski begitu, ia mengaku tidak mengetahui kondisi stok secara keseluruhan di tingkat agen.

[Gambas:Youtube]

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan harga LPG 3 kilogram (kg) tetap meski gas nonsubsidi naik lebih dari Rp30 ribu per tabung.

Bahlil mengatakan pemerintah bahkan belum pernah menaikkan harga gas melon meski terjadi berbagai gejolak seperti perang Rusia-Ukraina sebelumnya.

"Tapi kalau untuk LPG 3 kilogram, sejak LPG diterapkan tahun 2006, 2007, LPG itu sampai dengan sekarang belum pernah kita naikkan harga dari pemerintah," ujar Bahlil ditemui di Kantornya, Senin (20/4).

Menurut Bahlil, apabila ada kenaikan harga LPG subsidi di masyarakat, itu bukan resmi dari pemerintah.

"Yang ada itu adalah dimainkan harganya di distributor dan pangkalan. Itu kira-kira," jelasnya.

Oleh sebab itu, Bahlil menekankan perbaikan tata kelola distribusi perlu dilakukan. Namun, saat mulai dijalankan pada Februari 2025 lalu, terjadi kepanikan dan LPG mendadak langka di pasaran.

"Dulu kalian masih ingat kan tahun 2025 Februari. Yang kalian-kalian juga hajar saya kan waktu itu. Itu waktu itu saya mau tata untuk betul-betul yang subsidi itu adalah yang menerima yang berhak. Dengan harga yang betul-betul sudah ditetapkan," ujarnya.

Padahal, apabila perbaikan tata kelola saat itu berhasil dijalankan, maka harga LPG 3 kg yang diterima masyarakat tak akan lebih dari Rp20 ribu per tabung.

"Harga yang ditetapkan waktu itu Rp17 ribu sampai Rp18 ribu. Itu harga subsidi, harus sampai di rakyat. Tapi kan ada yang sampai Rp25 ribu waktu itu dibuat. Tapi begitu mau ditertibkan kan. Ya macam-macam lah. Yaudah lah, sudah berlalu," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]