Bisnis.com, DENPASAR - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Bali mencapai 3,27% (yoy) atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,71 pada Juni 2025 menjadi 113,30 pada Juni 2026.

Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan inflasi tahunan (yoy) terjadi karena naiknya harga komoditas-komoditas amatan yang ditunjukkan oleh meningkatnya seluruh indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau naik sebesar 4,03%, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,28% kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,43%.

Kemudian kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,40%, kelompok kesehatan sebesar 1,54%, kelompok transportasi sebesar 5,87%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,56%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,43%, kelompok pendidikan sebesar 3,09%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,97%.

Pada Juni 2026, seluruh kelompok pengeluaran memberikan andil/sumbangan inflasi yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,28%, kelompok pakaiandan alas kaki sebesar 0,06%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,33%, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,06%, kelompok kesehatan sebesar 0,04%, kelompok transportasi sebesar 0,63%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,08%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,01%, kelompok pendidikan sebesar 0,21%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,29%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,28%.

"Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi padaJuni 2026 antara lain bensin, bawang merah, cabai rawit, beras, emas perhiasan, minyak goreng, sigaret putih mesin (SPM), pemeliharaan, biaya Sekolah Menengah Atas (SMA), sewa rumah, angkutan udara, cabai merah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga, kue basah, tarif air minum PAM, pepes, tarif parkir, dan nasi dengan lauk." Jelas Hendrayana, Rabu (1/7/2026).

Sementara itu, komoditas yang memberikan sumbangan deflasi, antara lain komoditas yang memberikan sumbangan deflasi, antara lain tomat, sawi hijau, daging babi, buncis, kacang panjang, sabun cair/cuci piring, ketimun, pembalut wanita, sabun detergen bubuk, buku tulis bergaris, bawang bombay, kelapa, labu siam/jipang, celana pendek pria, sandal karet wanita, pakcoy/pokcoy/bokcoy, dan ayam hidup.

Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi (mtm) pada Juni 2026 antara lain bensin, bawang merah, bawang putih, canang sari, wortel, buncis, daging babi, beras, pisang, minyak goreng, kangkung, Sigaret Putih Mesin (SPM), sewa rumah, mie kering instan, tongkol diawetkan, dan telepon seluler.

Sementara itu, komoditas yang memberikan sumbangan deflasi antara lain daging ayam ras, sawi hijau, cabai rawit, angkutan udara, telur ayam ras, sandal karet wanita, pasta gigi, jagung manis, nangka muda, dan ayam hidup.

Bisnis.com, MAKASSAR — Laju inflasi bulanan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Juni 2026 mengalami lonjakan yang cukup signifikan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat inflasi month-to-month (MtM) pada periode tersebut menyentuh angka 0,36%, naik tajam dibandingkan dengan Mei 2026 yang hanya sebesar 0,09%.

Kepala BPS Provinsi Sulsel Aryanto mengungkapkan bahwa lonjakan tekanan inflasi pada Juni 2026 utamanya dipicu oleh kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di tengah bulan.

Sebagaimana diketahui, Pertamina melakukan penyesuaian harga jual BBM per 10 Juni 2026. Dalam kebijakan tersebut, harga Pertamax melambung hingga Rp3.950 per liter atau setara dengan kenaikan sebesar 32,11% dari harga sebelumnya.

Langkah serupa juga terjadi pada varian Pertamax Green yang terkerek naik sebesar Rp4.100 per liter atau melonjak sekitar 31,78%.

"Komoditas yang memberikan andil paling besar terhadap inflasi bulanan Sulsel pada Juni 2026 adalah bensin, dengan pengaruh mencapai 0,11% terhadap total inflasi regional," ujarnya dalam konferensi pers di Makassar, Rabu (1/7/2026).

Selain bensin, gejolak harga komoditas pangan pokok turut memberikan andil dalam mengerek indeks harga konsumen (IHK) di Sulsel. Komoditas ikan layang dan cabai merah masing-masing menyumbang andil inflasi sebesar 0,05%.

Diikuti oleh komoditas bawang merah dengan andil sebesar 0,04%, serta kelompok produk teknologi berupa telepon seluler yang turut berkontribusi sebesar 0,03%.

Dilihat dari kelompok pengeluaran, sektor transportasi menjadi motor penggerak utama inflasi bulanan di Sulsel pada Juni 2026 dengan andil mencapai 0,17%. Kenaikan tarif di sektor ini sejalan dengan meningkatnya biaya operasional akibat penyesuaian harga BBM.

Kontributor Inflasi Tahunan

Kelompok pengeluaran lain yang ikut menyumbang inflasi adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,05%, diikuti kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04%.

Sementara itu, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga berkontribusi sebesar 0,03%, disusul kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,02%.

Berdasarkan pemantauan BPS di tingkat daerah, Kabupaten Luwu Timur mencatat tingkat inflasi bulanan tertinggi pada Juni 2026, yakni mencapai 0,82% MtM.

Posisi berikutnya secara berurutan ditempati oleh Kota Palopo sebesar 0,45%, Kota Makassar 0,38% MtM, Kabupaten Wajo 0,32%, Kabupaten Bulukumba 0,20%, Watampone 0,18%, Kabupaten Sidrap 0,16%, dan terendah Kota Parepare dengan inflasi sebesar 0,03% MtM.

Sementara itu, secara tahunan BPS Sulsel mencatat inflasi year-on-year (YoY) sebesar 3,56% pada Juni 2026. Komoditas emas perhiasan menjadi motor penggerak paling dominan dengan andil sebesar 0,77%.

Faktor penopang inflasi tahunan lainnya berasal dari komoditas pangan dan energi, antara lain ikan layang dengan andil sebesar 0,14%, tomat sebesar 0,13%, cabai rawit sebesar 0,13%, daging ayam ras sebesar 0,12%, serta dampak lanjutan dari komoditas bensin yang memberikan andil tahunan sebesar 0,12%.

Adapun struktur kelompok pengeluaran yang memberikan andil kumulatif terhadap inflasi YoY Juni 2026 didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan porsi mencapai 1,77%.

Selanjutnya, kelompok transportasi menyumbang andil sebesar 0,32%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,15%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,08%, serta kelompok kesehatan sebesar 0,02%.

Jayapura (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi di wilayah Papua mulai 1 Juli 2026 merespons perkembangan harga minyak dunia dan mekanisme penetapan harga yang berlaku.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, di Jayapura, Rabu, mengatakan penyesuaian harga tersebut berlaku di seluruh provinsi di wilayah Papua.

"Sejumlah produk BBM non subsidi mengalami penurunan harga, di antaranya Pertamax Turbo dari Rp21.200 per liter menjadi Rp19.750 per liter atau turun Rp1.450 per liter," katanya.

Selain itu, harga Pertamina Dex turun dari Rp25.350 per liter menjadi Rp21.650 per liter atau berkurang Rp3.650 per liter, sedangkan Dexlite turun dari Rp23.500 per liter menjadi Rp20.150 per liter atau lebih rendah Rp3.350 per liter.

"Kebijakan tersebut merupakan hasil evaluasi berkala Pertamina yang mempertimbangkan dinamika harga pasar minyak dunia, aspek fiskal, serta kondisi daya beli masyarakat," ujarnya.

Dia menjelaskan harga baru tersebut berlaku di seluruh wilayah Papua dengan besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 7,5 persen.

"Kami berharap penyesuaian harga ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat melalui harga yang lebih kompetitif tanpa mengurangi kualitas produk BBM yang dipasarkan," katanya.

Dia menambahkan pihaknya akan terus memastikan penyesuaian harga BBM non subsidi berlaku di seluruh provinsi di wilayah Papua dengan besaran PBBKB sebesar 7,5 persen.

"Dengan penyesuaian tersebut, Pertamina juga berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan dan kualitas BBM agar tetap memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung aktivitas transportasi dan perekonomian di Papua," ujarnya.

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Laju inflasi saat ini belum mencerminkan adanya peningkatan permintaan masyarakat yang berlebihan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai, inflasi Indonesia pada Juni 2026 terutama dipengaruhi kenaikan harga komoditas yang bersifat fluktuatif, khususnya harga bahan bakar minyak (BBM) dan sejumlah komoditas pangan.

Maka dari itu, ia memperkirakan tekanan inflasi akan mereda.

“Tapi kan sama ada cabai, dan lain-lain gitu kan, barang-barang itu. Itu kan (komoditas) musiman. Saya harapkan sih nanti setelah harga minyak ini kan udah turun, harga pertamax saya yakin akan turun pelan-pelan itu sesuai dengan harga minyak dunia. Jadi itu tekanan ke inflasi akan segera berkurang,” kata Purbaya, di Jakarta, Rabu.

Purbaya menilai, laju inflasi saat ini belum mencerminkan adanya peningkatan permintaan masyarakat yang berlebihan. Hal itu tercermin dari inflasi inti yang masih berada pada level yang relatif terkendali.

“Basically gitu, kita liat core inflation-nya 2,76 persen. Core inflation-nya kan masih relatif terkendali,” ujarnya pula.

“Jadi itu karena harga yang fluktuatif saja, minyak, BBM, dan tadi harga pangan. Itu harusnya akan hilang dalam waktu beberapa bulan ke depan, karena core-nya masih stabil. Jadi kenaikannya bukan karena demand yang terlalu cepat,” kata Purbaya.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi Indonesia pada Juni 2026 mencapai 3,34 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Secara bulanan (month-to-month/mtm), inflasi tercatat sebesar 0,44 persen.

Kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar dengan inflasi sebesar 2,29 persen dan memberikan andil 0,28 persen terhadap inflasi nasional.

Tiga komoditas utama yang mendorong inflasi kelompok transportasi adalah bensin dengan andil 0,21 persen, tarif angkutan udara sebesar 0,05 persen, serta pelumas atau oli mesin sebesar 0,01 persen.

Sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,20 persen dengan andil 0,06 persen.

Komoditas yang paling besar menyumbang inflasi pada kelompok ini, antara lain bawang merah dengan andil 0,04 persen, bawang putih sebesar 0,03 persen, dan beras sebesar 0,02 persen.

Kemudian, inflasi inti pada Juni 2026 tercatat sebesar 0,23 persen (mtm) dan 2,76 persen (yoy).

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

kondisi tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena secara kumulatif, neraca perdagangan masih berada di zona positif

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai defisit Neraca Perdagangan Indonesia pada Mei 2026 dipicu meningkatnya impor minyak dan gas (migas) yang diiringi kenaikan harga minyak dunia.

"Dugaan saya karena kita impor migas, harganya lagi naik kan? Minyak bumi, saya pikir di situ yang membuatnya (impor) naik,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Rabu.

Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Neraca Perdagangan Indonesia pada Mei 2026 mengalami defisit 1,61 miliar dolar AS. Nilai ini mengakhiri catatan surplus beruntun Indonesia selama 72 bulan sejak Mei 2020.

BPS mencatat neraca perdagangan migas mengalami defisit sebesar 3,76 miliar dolar AS, yang terutama disumbang oleh impor hasil minyak dan minyak mentah.

Di sisi lain, neraca perdagangan nonmigas masih mencatat surplus sebesar 2,15 miliar dolar AS, dengan penyumbang utama berasal dari komoditas bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewani atau nabati, serta besi dan baja.

Purbaya menilai kondisi tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena secara kumulatif, neraca perdagangan masih berada di zona positif.

Neraca perdagangan Indonesia sepanjang Januari-Mei 2026 masih mencetak surplus sebesar 4,03 miliar dolar AS. Surplus ditopang oleh neraca perdagangan nonmigas yang mencapai 16,31 miliar dolar AS. Sementara itu, neraca perdagangan migas masih mengalami defisit 12,28 miliar dolar AS.

"Jadi kenaikannya betul seperti yang saya bilang tadi, karena migas yang defisitnya membesar karena harga minyak yang tinggi. Jadi harusnya nanti akan terkendali ke depan," jelas Menkeu.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

KOMPAS.com – Harga BBM Pertamina Dex menjadi salah satu informasi yang paling banyak dicari masyarakat, setelah PT Pertamina Patra Niaga resmi menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi mulai harga BBM 1 Juli 2026.

Kabar baiknya, Pertamina menurunkan harga tiga produk BBM nonsubsidi, yakni Pertamina Dex, Dexlite, dan Pertamax Turbo.

Sementara itu, harga Pertamax, Pertamax Green 95, serta BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar dipastikan tetap.

Bagi pengguna kendaraan diesel, penurunan ini membuat biaya pengisian bahan bakar menjadi lebih hemat dibandingkan bulan sebelumnya.

Berikut rincian harga bensin hari ini dan harga solar nonsubsidi terbaru yang berlaku mulai 1 Juli 2026.

Harga BBM 1 Juli 2026, Pertamina Dex turun hingga Rp 3.650 per liter

Mengacu pada penyesuaian terbaru, Pertamina memangkas harga tiga jenis BBM nonsubsidi sebagai bagian dari evaluasi berkala yang dilakukan setiap bulan.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian harga dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, aspek fiskal, serta kondisi daya beli masyarakat.

"Sesuai yang kita ketahui penyesuaian harga BBM nonsubsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi atau mekanisme yang berlaku. Tentunya langkah penyesuaian ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah," jelas Kitty dalam keterangan resmi, Selasa (30/6/2026).

Di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang menerapkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen, daftar harga terbaru adalah:

• Pertalite: Rp 10.000 per liter
• Biosolar: Rp 6.800 per liter
• Harga Pertamax (RON 92): Rp 16.250 per liter (tetap)
• Pertamax Green 95: Rp 17.000 per liter (tetap)
• Harga Pertamax Turbo (RON 98): Rp 19.300 per liter, turun dari Rp 20.750
• Dexlite: Rp 19.700 per liter, turun dari Rp 23.000
• Harga BBM Pertamina Dex (CN 53): Rp 21.150 per liter, turun dari Rp 24.800.

Perlu diketahui, harga BBM di setiap daerah tidak selalu sama karena dipengaruhi besaran PBBKB yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing.

Daftar harga Pertamina Dex terbaru di seluruh Indonesia

Berikut harga BBM Pertamina Dex yang berlaku mulai 1 Juli 2026 di berbagai wilayah Indonesia:

• Aceh: Rp 21.650
• Sumatera Utara: Rp 21.650
• Sumatera Barat: Rp 22.100
• Riau: Rp 22.100
• Kepulauan Riau: Rp 22.100
• FTZ Batam: Rp 20.100
• Jambi: Rp 21.650
• Bengkulu: Rp 21.650
• Sumatera Selatan: Rp 21.650
• Bangka Belitung: Rp 21.650
• Lampung: Rp 21.650

• DKI Jakarta: Rp 21.150
• Banten: Rp 21.150
• Jawa Barat: Rp 21.150
• Jawa Tengah: Rp 21.150
• DI Yogyakarta: Rp 21.150
• Jawa Timur: Rp 21.150
• Bali: Rp 21.150
• Nusa Tenggara Barat: Rp 21.150
• Nusa Tenggara Timur: Rp 21.150
• Kalimantan Barat: Rp 21.650
• Kalimantan Tengah: Rp 21.650
• Kalimantan Timur: Rp 21.650
• Kalimantan Selatan: Rp 22.100
• Kalimantan Utara: Rp 22.100

• Sulawesi Utara: Rp 21.650
• Gorontalo: Rp 21.650
• Sulawesi Tengah: Rp 21.650
• Sulawesi Tenggara: Rp 21.650
• Sulawesi Selatan: Rp 21.650
• Sulawesi Barat: Rp 21.650
• Papua Barat: Rp 21.650
• Papua Barat Daya: Rp 21.650

Dengan penyesuaian harga BBM 1 Juli 2026 ini, pengguna kendaraan diesel kini dapat menikmati harga BBM Pertamina Dex yang lebih murah dibandingkan bulan sebelumnya.

Masyarakat juga dapat memantau perubahan harga bensin hari ini, termasuk harga Pertamax dan harga Pertamax Turbo, melalui aplikasi MyPertamina maupun kanal resmi Pertamina agar selalu memperoleh informasi terbaru sebelum mengisi bahan bakar.

Bisnis.com, SEMARANG - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah melaporkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2026 berada di 111,64 poin.

Tingkat inflasi berada di angka 2,92% secara year-on-year (yoy) dengan inflasi bulanan (month-to-month/mtm) di angka 0,31% dan inflasi year-to-date (ytd) sebesar 1,51%.

"10 Kelompok pengeluaran mengalami inflasi dan 1 kelompok pengeluaran mengalami deflasi (secara bulanan). Inflasi pada Juni 2026 terutama didorong oleh adanya kenaikan harga pada kelompok transportasi," kata Ali Said, Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, dalam konferensi pers yang digelar Rabu (1/7/2026) di Kota Semarang.

Ali menyampaikan bahwa secara bulanan, kelompok pengeluaran transportasi memberikan andil inflasi sebesar 0,28% (mtm).

Kenaikan harga pada kelompok pengeluaran tersebut dipicu oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (bbm) jenis Pertamax.

Momentum libur sekolah ikut memberikan pengaruh terhadap kenaikan harga pada kelompok pengeluaran transportasi, khususnya pada komponen tarif angkutan udara.

"Inflasi juga didorong oleh kenaikan harga bawang merah akibat terbatasnya pasokan di sentra produksi, kenaikan harga bawang putih karena meningkatnya harga di tingkat distributor, serta naiknya harga beras setelah berakhirnya masa panen raya," ujar Ali.

Laju inflasi tertahan oleh penurunan harga beberapa komoditas. Utamanya harga daging ayam ras akibat melimpahnya pasokan di tingkat peternak. Penurunan harga juga terjadi pada komoditas cabai merah dan cabai rawit seiring meningkatnya pasokan dari sentra produksi.

Ali melanjutkan bahwa secara tahunan, inflasi pada Juni 2026 berada di posisi yang jauh lebih tinggi dibanding Juni 2025 dengan tingkat kenaikan sebesar 2,20%.

Meskipun demikian, Ali menyebut kenaikan itu masih sejalan dengan rentang sasaran inflasi nasional yang dipatok di 2,5±1%.

"Secara year-on-year, seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Terutama didorong oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 3,19% dengan andil sebesar 0,92%" jelas Ali.

Subkelompok pengeluaran makanan dilaporkan mengalami inflasi sebesar 3,27% (yoy), sementara minuman tidak beralkohol naik 1,33% (yoy).

Adapun subkelompok rokok dan tembakau mengalami peningkatan signifikan sebesar 3,72% (yoy). Ali menjelaskan bahwa kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil inflasi tahunan sebesar 0,92%.

Kelompok pengeluaran transportasi ikut mengalami kenaikan harga hingga 3,62% (yoy). Seluruh subkelompok, yang terdiri dari pembelian kendaraan, pengoperasian peralatan transportasi pribadi, jasa angkutan penumpang, serta jasa pengiriman barang dilaporkan mengalami kenaikan antara 1,55-4,80% (yoy).

Berdasarkan catatan BPS Provinsi Jawa Tengah, tingkat inflasi tahunan pada Juni 2026 menjadi yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir.

Pada 2025, inflasi Juni berada di 2,20% (yoy) sementara pada 2025 angkanya berada di 2,22% (yoy). Berdasarkan kota pemantauan IHK, Kabupaten Wonosobo menjadi wilayah dengan tingkat inflasi tahunan terendah sebesar 2,76% (yoy).

Sementara itu, Kota Tegal menjadi wilayah dengan tingkat inflasi tahunan tertinggi dengan 3,13% (yoy).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tingkat inflasi Indonesia mengalami lonjakan pada Juni 2026 sebesar 3,34 persen secara tahunan/ year on year (yoy), mendekati level teratas target pemerintah di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi pada Juni 2026 memberi kontribusi yang cukup besar dalam mengerek tingkat inflasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Juni 2026 secara bulanan atau month to month (mtm) mencapai sebesar 0,04 persen. Secara tahunan, inflasi mencapai 3,34 persen (yoy), dan secara tahun kalender atau year to date (ytd) inflasi tercatat sebesar 1,79 persen.

“Ada beberapa catatan peristiwa penting yang dapat berpengaruh terhadap indikator harga, khususnya sepanjang Juni 2026, yang pertama, terkait dengan BBM non-subsidi yang mengalami perubahan harga sebanyak dua kali pada Juni 2026,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Kenaikan harga BBM non-subsidi diketahui terjadi dua kali, yakni pada 1 Juni 2026 dan 10 Juni 2026. Kenaikan harga pada Pertamax Turbo atau Pertamax Ron 98 terjadi pada 1 Juni 2026 dari seharga Rp 19.900 per liter menjadi Rp 20.750 per liter. Sedangkan harga Pertamax Ron 92 melonjak per 10 Juni 2026 dari posisi sebelumnya sebesar Rp 12.300 per liter menjadi Rp 16.250 per liter.

Ateng membeberkan, kelompok penyumbang inflasi pada Juni 2026 terbesar terjadi pada kelompok transportasi. Inflasi kelompok transportasi pada Juni 2026 mencapai sebesar 2,29 persen dengan andil inflasi sebesar 0,28 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan seluruh sektor siap menerapkan kebijakan wajib Biodiesel 50 atau B50, menjelang peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung bulan ini.

“Sudah, sudah siap. Seluruh sektor siap untuk implementasi B50 menjelang diresmikan oleh Presiden,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungo dari Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Anggia menjelaskan kesiapan untuk mengimplementasikan B50 akan dilaksanakan secara serentak di semua sektor. B50 telah diujicobakan di berbagai kendaraan, seperti alat berat, kapal, kereta api, hingga sejumlah kendaraan lain seperti tambang, ekskavator, dan alat pertanian.

Lebih lanjut, ia juga memastikan bahwa B50 akan diterapkan secara bersamaan di seluruh Indonesia setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah siap di seluruh Indonesia, persiapannya matang,” kata Anggia.

Presiden Prabowo mengumumkan bahan bakar biodiesel B50 segera diluncurkan pada bulan Juli 2026. Jika B50 telah berlaku, Presiden yakin ada banyak penghematan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Malaysia menurunkan harga eceran bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dan solar tanpa subsidi sebesar 10 sen per liter untuk periode 1-8 Juli 2026. Kebijakan tersebut diambil seiring melemahnya harga minyak dunia dan mulai meredanya tekanan di pasar energi global.

Dalam pernyataan resmi yang dikutip di Kuala Lumpur, Rabu, Kementerian Keuangan Malaysia menyatakan penyesuaian harga dilakukan sesuai formula Automatic Pricing Mechanism (APM), yang mengacu pada rata-rata harga pasar internasional pada pekan sebelumnya.

Selama periode 1-8 Juli 2026, harga bensin RON97 ditetapkan turun 10 sen menjadi RM4 per liter atau sekitar Rp17.527. Sementara harga bensin RON95 tanpa subsidi juga dipangkas 10 sen menjadi RM3,37 per liter atau sekitar Rp14.766.

Adapun harga solar tanpa subsidi diturunkan 10 sen menjadi RM3,97 per liter atau sekitar Rp17.395.

Pemerintah Malaysia menyebut penyesuaian tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan harga minyak global sekaligus mendukung implementasi kebijakan harga solar bersubsidi yang baru.

Menurut Kementerian Keuangan, harga minyak mentah dunia dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan tren yang lebih moderat dibandingkan level tertinggi saat konflik di Asia Barat memicu lonjakan harga energi.

Kondisi itu didorong mulai pulihnya pasokan minyak global serta meningkatnya harapan bahwa perundingan terkait konflik di Asia Barat dapat mengurangi risiko gangguan terhadap distribusi minyak mentah.

Meski demikian, pemerintah menilai pasar energi global masih menghadapi berbagai ketidakpastian. Risiko kenaikan harga minyak mentah, biaya pengiriman, hingga gangguan rantai pasok dinilai masih berpotensi terjadi selama konflik belum benar-benar berakhir.

Pemerintah Malaysia memastikan pasokan bahan bakar nasional tetap mencukupi. Namun, masyarakat tetap diimbau menggunakan BBM secara bijak melalui perencanaan perjalanan yang lebih efisien serta mengurangi perjalanan yang tidak mendesak guna membantu menjaga ketahanan pasokan nasional sekaligus menekan beban subsidi energi.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi telah mendorong inflasi kelompok transportasi menjadi sebesar 2,29 persen secara bulanan (month to month/mtm) pada Juni 2026, dengan andil inflasi sebesar 0,28 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM nonsubsidi sebanyak dua kali sepanjang Juni 2026, telah memberikan pengaruh terhadap indikator harga pada Juni 2026.

“Kita tahu bersama pada tanggal 1 Juni 2026 terjadi kenaikan harga pada Pertamax Turbo, tapi juga penurunan harga pada Dexlite dan Pertamina Dex. Kemudian, pada tanggal 10 Juni 2026 terjadi kenaikan harga pada Pertamax,” ujar Ateng dalam Jumpa Pers Berita Resmi Statistik (BRS) di Jakarta, Selasa.

Pada 1 Juni 2026, PT Pertamina (Persero) telah melakukan penyesuaian harga BMM nonsubsidi yaitu Pertamax Turbo (RON 98) mayoritas naik Rp850 atau 4 persen, Dexlite (CN 51) mayoritas turun Rp3.100 atau 12 persen, dan Pertamina Dex (CN 53) mayoritas turun Rp3.150 atau turun 11 persen.

Kemudian, pada 10 Juni 2026, dilakukan penyesuaian harga Pertamax (RON 92) mayoritas naik 4.050 atau naik 32 persen.

Selain komoditas bensin yang memberikan andil 0,21 persen terhadap inflasi kelompok transportasi pada Juni 2026, terdapat juga komoditas tarif angkutan udara dan pelumas/oli mesin yang masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,05 persen dan 0,01 persen.

“Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM nonsubsidi, sementara kenaikan untuk tarif angkutan udara terutama didorong oleh meningkatnya permintaan seiring adanya periode libur sekolah pada bulan Juni,” jelas Ateng.

Pada Juni 2026, Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami kenaikan secara bulanan menjadi sebesar 111,89 dari sebelumnya yang sebesar 111,40 pada Mei 2026, sehingga inflasi tercatat sebesar 0,44 persen (month to month/mtm).

Selain kelompok transportasi, kelompok pengeluaran selanjutnya yang mendorong inflasi bulanan yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mencatatkan inflasi sebesar 0,20 persen (month to month/mtm) dengan andil 0,06 persen

Dari kelompok tersebut, komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain bawang merah sebesar 0,04 persen, bawang putih sebesar 0,03 persen, beras sebesar 0,02 persen, serta wortel, ikan segar, minyak goreng, cabai merah, daging sapi dan cabai rawit masing-masing sebesar 0,01 persen.

Berdasarkan komponen, seluruh komponen mengalami inflasi bulanan pada Juni 2026, dengan andil inflasi tertinggi disumbangkan oleh komponen harga diatur pemerintah sebesar 0,27 persen dengan tingkat inflasi 1,41 persen,

Kemudian, disumbangkan oleh komponen inti dengan andil inflasi sebesar 0,15 persen dan tingkat inflasi 0,23 persen, diikuti komponen bergejolak dengan andil inflasi 0,02 persen dan tingkat inflasi 0,14 persen.

Berdasarkan wilayah, inflasi bulanan terjadi di seluruh provinsi, dengan inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 2,45 persen, sementara inflasi terendah terdapat di Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah masing-masing sebesar 0,23 persen.

Sementara itu, secara tahunan, inflasi Juni 2026 tercatat sebesar 3,34 persen (year on year/yoy) atau naik dari periode sama tahun sebelumnya sebesar 1,87 persen.

Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 1,36 persen dan tingkat inflasi 4,67 persen. Kemudian, diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil inflasi 0,69 persen dan tingkat inflasi 10,10 persen.

Berdasarkan komponen, secara tahunan seluruh komponen mengalami inflasi, yaitu komponen inti memberikan andil inflasi sebesar 1,77 persen (year on year/yoy) dengan tingkat inflasi 2,76 persen.

Kemudian, komponen bergejolak dengan andil inflasi sebesar 0,91 persen, dan diikuti komponen harga diatur pemerintah dengan andil inflasi sebesar 0,66 persen.

Seluruh provinsi di Indonesia mengalami inflasi tahunan, yaitu inflasi tertinggi terjadi di Papua Pegunungan sebesar 7,84 persen (year on year/yoy), dan inflasi terendah terjadi di Sulawesi Barat sebesar 2,29 persen.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (DPP GAPASDAP) menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah mengimplementasikan biodiesel B50 sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian energi nasional.

Meski demikian, asosiasi menilai penerapan bahan bakar tersebut pada armada kapal penyeberangan perlu dilakukan secara bertahap, didasarkan pada hasil pengujian yang komprehensif, serta tetap mengedepankan aspek keselamatan pelayaran.

Ketua Umum DPP GAPASDAP, Khoiri Soetomo, mengatakan pelaku usaha penyeberangan pada dasarnya mendukung langkah pemerintah dalam memperluas penggunaan energi dalam negeri guna menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

Namun, menurut dia, implementasi B50 di sektor pelayaran tidak dapat disamakan dengan transportasi darat karena kapal memiliki karakteristik operasional dan kebutuhan teknis yang berbeda.

"Kapal penyeberangan mengangkut jutaan penumpang, kendaraan, dan logistik antarpulau setiap tahun. Karena itu, setiap perubahan spesifikasi bahan bakar harus dipastikan tidak menurunkan tingkat keselamatan, keandalan mesin, maupun kontinuitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Khoiri dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Khoiri menjelaskan, operasional kapal memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan kendaraan darat. Jika gangguan pada sistem bahan bakar di kendaraan darat umumnya masih dapat diatasi tanpa menimbulkan dampak besar, kondisi serupa pada kapal yang sedang berlayar dapat memicu risiko keselamatan yang jauh lebih serius.

Ia menambahkan, penggunaan biodiesel dengan kadar campuran di atas 30 persen juga telah menjadi perhatian dalam regulasi internasional. Ketentuan dari International Maritime Organization (IMO) mensyaratkan adanya pemenuhan sejumlah persyaratan tambahan agar penggunaan biofuel tersebut tidak memengaruhi kinerja mesin, kepatuhan terhadap standar emisi, maupun keselamatan operasional kapal.

Merujuk pada sejumlah penelitian yang dilakukan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan biodiesel dengan campuran tinggi berpotensi menurunkan performa mesin, meningkatkan konsumsi bahan bakar, serta mengubah karakteristik bahan bakar sehingga membutuhkan penanganan dan pengoperasian yang lebih cermat.

Selain itu, penelitian tersebut mengungkapkan biodiesel cenderung lebih mudah mengalami degradasi selama masa penyimpanan, lebih rentan terkontaminasi mikroorganisme, serta berpotensi membentuk endapan (sludge). Pada sistem bahan bakar kapal, kondisi ini dapat mempercepat penyumbatan filter, meningkatkan beban kerja separator, dan menambah frekuensi perawatan mesin.

Menurut dia, apabila gangguan pada sistem bahan bakar menghambat pasokan bahan bakar ke mesin utama, kapal berisiko mengalami kehilangan daya penggerak (loss of propulsion). Situasi tersebut dapat menjadi sangat berbahaya, terutama ketika kapal melintasi alur pelayaran yang sempit, menghadapi arus kuat, atau sedang melakukan proses sandar, karena berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan pelayaran.

"Keselamatan pelayaran tidak boleh dikompromikan. Karena itu implementasi B50 harus diawali melalui pengujian yang memadai sebelum diterapkan secara luas," jelas Khoiri.

Di sisi lain, Khoiri menilai implementasi B50 berpotensi meningkatkan biaya operasional perusahaan pelayaran. Tambahan biaya diperkirakan berasal dari meningkatnya konsumsi bahan bakar, frekuensi penggantian filter, pembersihan tangki, penyesuaian separator, penggunaan aditif, penyediaan suku cadang, hingga meningkatnya kebutuhan perawatan mesin.

Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri karena tarif angkutan penyeberangan saat ini masih belum sepenuhnya mencerminkan biaya operasional penyelenggaraan.

Apabila penerapan B50 benar-benar meningkatkan biaya operasi, Khoiri berharap pemerintah menyiapkan penyesuaian kebijakan tarif maupun mekanisme kompensasi yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.

“Kami mengusulkan pelaksanaan pilot project nasional sebelum implementasi secara menyeluruh. Uji coba tersebut diharapkan melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Pertamina, BKI, perguruan tinggi, produsen,” tegas Khoiri.