REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, mengatakan kekuatan BUMN tidak hanya diukur dari besarnya aset atau laba, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pembangunan nasional.

Menurut Rosan, kapitalisasi pasar gabungan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) saat ini mencapai sekitar Rp 1.100 triliun atau setara dengan sekitar 10 persen nilai seluruh perusahaan di Indonesia.

"Bank Himbara itu kurang lebih nilainya sekitar Rp 1.100 triliun, yang mencerminkan 10 persen dari nilai seluruh capital market atau seluruh nilai perusahaan Indonesia. Perbankan juga tidak semata-mata mengejar laba, tetapi kehadirannya harus dirasakan masyarakat melalui pemberian kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan, mulai dari UMKM, komersial, hingga korporasi," kata Rosan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Rosan menyebut sejumlah BUMN strategis menunjukkan pertumbuhan laba yang signifikan sepanjang periode April 2025 hingga April 2026. PT Pupuk Indonesia, misalnya, berhasil meningkatkan laba konsolidasi dari Rp 1,59 triliun menjadi Rp 4,82 triliun.

Pada periode yang sama, PT Pertamina (Persero) juga mencatat kenaikan laba konsolidasi dari Rp 13,9 triliun menjadi Rp 24,97 triliun. Pertumbuhan juga terjadi di berbagai sektor lain, mulai dari perbankan, logistik, hingga industri manufaktur.

"Pola pertumbuhan yang tersebar di berbagai sektor ini menunjukkan perbaikan kinerja tidak bersifat parsial ataupun bergantung pada satu kebijakan tunggal," lanjut Rosan.

Sebaliknya, kata Rosan, terdapat indikasi transformasi tata kelola dan konsolidasi pengelolaan BUMN mulai menghasilkan dampak yang lebih sistemik. Salah satu cerita paling menarik dalam perjalanan transformasi BUMN setahun terakhir justru datang dari perusahaan-perusahaan yang sebelumnya menghadapi tekanan finansial.

PT Krakatau Steel, misalnya, berhasil membalikkan kerugian Rp 981 miliar menjadi laba Rp 635 miliar. Rosan mengatakan capaian tersebut sejalan dengan keberhasilan perusahaan menurunkan beban utang dari sekitar 1,7 miliar dolar AS menjadi 1,1 miliar dolar AS. Sementara itu, PT Danareksa bertransformasi dari rugi Rp 72 miliar menjadi laba Rp 43 miliar.

Rosan menyampaikan perbaikan serupa juga terlihat pada PT Kimia Farma yang beralih dari kerugian Rp 160 miliar menjadi laba Rp 108 miliar, PT Len Industri yang berubah dari rugi Rp 228 miliar menjadi laba Rp 314 miliar, serta PT Semen Indonesia yang membukukan kenaikan dari rugi Rp 66 miliar menjadi laba Rp 106 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Hubungan Industri Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Ardhi Ishak Koesen, menilai evaluasi atas pemadaman listrik di sistem Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) perlu menjadi momentum bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membenahi tata kelola persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Hal itu bertujuan agar tidak mengganggu kepastian pasokan batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Dengan adanya ketidakpastian angka produksi batu bara yang dapat dilakukan oleh pemegang konsesi, pengiriman batu bara untuk pasar domestik (domestic market obligation/DMO) juga terganggu," kata Ardhi dalam keterangan, Kamis (2/7/2026).

Menurut Ardhi, kontrak pasokan yang telah ditandatangani antara perusahaan tambang dan PT PLN (Persero) tidak serta-merta menjamin ketersediaan batu bara di lapangan. Sebab, PLTU membutuhkan pasokan bahan bakar secara berkala agar dapat terus beroperasi.

Ia menduga lambatnya persetujuan serta pemangkasan RKAB 2026 membuat alokasi produksi perusahaan tambang menjadi tidak menentu sehingga berdampak pada pemenuhan kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik.

Karena itu, Ardhi mendorong agar persetujuan RKAB diselesaikan sebelum tahun berjalan dimulai.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keamanan aset kripto tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga kesadaran pengguna dalam menjaga informasi pribadi dan mengenali berbagai bentuk penipuan digital. Indodax mendorong peningkatan literasi keamanan digital agar pengguna dapat bertransaksi dengan lebih aman dan percaya diri.

Chief Information Security Officer (CISO) Indodax Ledy mengatakan, pola ancaman di ekosistem aset kripto telah bergeser. Jika sebelumnya pelaku lebih banyak berupaya menembus sistem keamanan platform, kini mereka cenderung memanfaatkan rekayasa sosial untuk memengaruhi pengguna.

"Banyak orang masih menganggap ancaman terbesar berasal dari peretasan sistem pada exchange. Padahal, dalam beberapa kasus yang terjadi belakangan, pelaku justru memperoleh akses karena korban secara tidak sadar memberikan informasi penting atau mengklik tautan berbahaya yang menyerupai layanan resmi," kata Ledy dalam siaran pers, Rabu (1/7/2026).

Laporan NordStellar mencatat pembahasan layanan Deepfake-as-a-Service (DFaaS) di forum dark web meningkat sekitar 39 persen sepanjang Januari-Mei 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kewaspadaan pengguna seiring berkembangnya teknologi digital.

Selain itu, perkembangan AI voice cloning memungkinkan pembuatan tiruan suara yang semakin menyerupai pemilik aslinya. Karena itu, pengguna diimbau membiasakan diri melakukan verifikasi sebelum mempercayai permintaan yang berkaitan dengan akun maupun aset digital.

Ledy mengatakan, pelaku juga mulai memanfaatkan iklan palsu di media sosial, manipulasi hasil pencarian internet, hingga menyamar sebagai layanan pelanggan melalui aplikasi pesan instan.

"Di Indodax sendiri kami tidak memiliki nomor WhatsApp Customer Support resmi. Seluruh layanan hanya dapat diakses melalui nomor telepon, email, maupun kanal resmi perusahaan. Karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri melakukan verifikasi bahkan riset mandiri (DYOR) dalam mencerna informasi sebelum mengambil keputusan," ujar Ledy.

Menurut Ledy, teknologi keamanan perlu diimbangi dengan kebiasaan pengguna yang baik, seperti menjaga kerahasiaan data pribadi, melakukan verifikasi informasi, serta tidak terburu-buru mengambil keputusan.

"Platform dapat menyediakan berbagai sistem lapisan keamanan. Namun pada akhirnya, setiap keputusan tetap berada di tangan pengguna. Karena itu, kami selalu mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu melakukan verifikasi sebelum memberikan informasi ataupun mengambil keputusan terkait aset digital," kata Ledy.

Indodax menilai edukasi mengenai social engineering, phishing, deepfake, hingga penyalahgunaan identitas digital perlu terus diperkuat agar masyarakat semakin siap menghadapi perkembangan teknologi dan dapat memanfaatkan aset kripto secara lebih aman.

REPUBLIKA.CO.ID, TUBAN - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Mochamad Iriawan meninjau sejumlah proyek strategis dan infrastruktur energi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Selasa (30/6/2026). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan untuk memastikan proyek strategis dan fasilitas energi Pertamina berjalan andal dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Agenda diawali dengan peninjauan ke salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikelola PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP), yakni Proyek New Grass Root Refinery (Proyek Pembangunan Kilang Baru) yang terintegrasi dengan kompleks petrokimia dan diproyeksikan mendukung pemenuhan kebutuhan energi dan bahan baku industri nasional.

Iriawan menekankan pembangunan NGRR Tuban menjadi fondasi penting dalam memperkuat kemandirian dan ketahanan energi Indonesia di masa depan. Karena itu, Pertamina terus mengawal pelaksanaan proyek agar berjalan sesuai rencana.

"Ini merupakan aset strategis nasional. Kehadiran saya di Tuban adalah untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai target dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa," kata Iriawan.

Kunjungan dilanjutkan ke PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), Fuel Terminal (FT) Tuban, dan Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur. FT Tuban memainkan peran sebagai terminal transit strategis yang menerima produk BBM jadi melalui kapal tanker maupun jaringan pipa.

Fasilitas vital ini didukung oleh belasan tangki penyimpanan (storage tank) dengan kapasitas total 305.192 kiloliter (KL), yang dirancang untuk menyesuaikan karakteristik penguapan masing-masing produk BBM. Dalam kunjungan tersebut, Iriawan menyaksikan langsung operasional FT Tuban yang mampu mengelola volume penyaluran harian (throughput) sekitar 27.000 KL per hari.

"Kunjungan saya ini sekaligus memastikan bahwa seluruh instrumen di lapangan bekerja secara optimal dalam menjaga pasokan bahan bakar agar tetap aman di berbagai wilayah," ujar Iriawan.

Secara geografis, FT Tuban telah berkembang menjadi poros utama wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatim Balinus), sekaligus menjadi simpul logistik lintas regional. Jangkauan distribusinya melayani berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari Kalimantan Selatan, NTB, NTT, Maluku, hingga Timor-Leste.

Terkait Terminal LPG Refrigerated Jawa Timur, Iriawan mengapresiasi infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut yang memegang peran penting dalam peta jalan energi nasional karena diproyeksikan mampu menyuplai 35 hingga 40 persen kebutuhan LPG nasional.

"Keberadaan terminal ini diharapkan mampu memangkas jalur distribusi, meningkatkan efisiensi logistik, dan memperkuat ketahanan pasokan LPG nasional," ujarnya.

Iriawan juga memberikan arahan terkait pentingnya menjaga aspek keselamatan dan keandalan infrastruktur jalur pipa yang menopang sekitar 58 persen penyaluran gas melalui Subholding Gas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program pemberdayaan bagi pelaku usaha ultra mikro dinilai mulai memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian pada 2025 menunjukkan pendapatan nasabah Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) meningkat, disertai bertambahnya kemampuan mengembangkan usaha serta semakin banyak nasabah yang berhasil mengakses layanan keuangan formal.

Berdasarkan penelitian Indekstat pada 2025, rata-rata pendapatan bersih nasabah PNM Mekaar meningkat sebesar Rp875.738 per bulan. Sementara itu, indeks kemampuan pengembangan usaha naik 28,73 persen, dari kategori rendah menjadi kategori sedang.

Penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) juga mencatat dampak ekonomi dari program tersebut mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga hingga Rp7,13 triliun pada 2025. Selain itu, sebanyak 2,35 juta nasabah tercatat berhasil naik kelas menuju layanan keuangan formal yang lebih tinggi.

Direktur Utama PNM Kindaris mengatakan, hingga kini PNM telah melayani 23,3 juta nasabah yang sebagian besar merupakan perempuan pelaku usaha ultra mikro dari kelompok masyarakat prasejahtera yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan.

"Program PNM Mekaar terus memberikan dampak langsung bagi jutaan wanita pengusaha ultra mikro di Indonesia. Kehadiran kami bukan hanya membuka akses modal, tetapi juga membangun rasa percaya diri bagi nasabah untuk terus mengembangkan usaha dan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga," kata Kindaris di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut Kindaris, peningkatan kapasitas usaha yang dialami para nasabah tidak hanya berasal dari akses pembiayaan, tetapi juga melalui pendampingan yang dilakukan secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan, PNM melengkapi pembiayaan dengan berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan, literasi keuangan, literasi usaha, serta peningkatan kapasitas (capacity building). Pendekatan tersebut, kata dia, menjadi pembeda PNM dibandingkan lembaga pembiayaan lainnya.

"PNM membantu bukan saja dalam hal pembiayaan usaha, tapi juga mendampingi nasabah dalam bentuk pelatihan, literasi keuangan, literasi usaha, dan capacity building. Kami ingin memastikan setiap nasabah mendapatkan kesempatan berkembang, mencapai kemakmuran keluarga, dan akhirnya mampu naik kelas. Inilah yang kami sebut sebagai memberikan modal finansial, sosial, dan intelektual," ujar Kindaris.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mendukung konsolidasi logistik BUMN sebagai langkah strategis untuk memperkuat integrasi rantai pasok nasional, menekan biaya logistik, serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Melalui anak usahanya, PT Pelindo Sinergi Lokaseva (PSL), Pelindo bersama sejumlah entitas logistik BUMN menandatangani Shareholder Agreement (SHA) dan Akta Penggabungan Konsolidasi Logistik BUMN di Pos Bloc Jakarta, Selasa (30/6).

Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah melalui BPI Danantara untuk membangun ekosistem logistik nasional yang lebih terintegrasi. Konsolidasi tersebut diharapkan mampu memperluas konektivitas distribusi nasional, meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan aset BUMN, serta memperkuat daya saing sektor logistik nasional.

Senior Director Corporate Strategy PT Danantara Aset Manajemen Aurelius Altius Rosimin mengatakan konsolidasi logistik BUMN sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun BUMN yang lebih fokus, efisien, sehat, dan berdaya saing.

"Melalui konsolidasi kapabilitas, aset, dan jaringan perusahaan, hasil penggabungan ini diharapkan mampu menciptakan sinergi, meningkatkan kualitas layanan, serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi negara," ujar Aurelius.

Pada tahap awal, struktur kepemilikan perusahaan hasil konsolidasi terdiri atas 74,47 persen Pelindo Group, 9,24 persen PT Pos Indonesia (Persero), 9,37 persen PT Krakatau Bandar Samudera, dan 6,92 persen entitas lainnya.

Sebagai pemegang saham mayoritas, Pelindo berperan mengawal proses integrasi hingga terbentuknya holding logistik nasional sesuai roadmap yang telah ditetapkan.

Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar mengatakan sinergi antarpelaku logistik BUMN diharapkan memperkuat konektivitas rantai pasok nasional sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi barang.

"Kami menyambut baik proses konsolidasi ini sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem logistik nasional yang lebih terintegrasi. Melalui kolaborasi yang semakin erat antar-BUMN, kami optimistis konektivitas rantai pasok nasional akan semakin kuat, biaya logistik dapat ditekan, serta layanan kepada pelanggan menjadi lebih efektif dan kompetitif," kata Achmad.

Menurut Achmad, Pelindo akan terus mengawal proses integrasi agar berjalan sesuai roadmap sekaligus memperkuat sinergi layanan kepelabuhanan dan logistik.

"Kami meyakini konsolidasi ini dapat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem logistik nasional yang lebih efisien, terintegrasi, dan kompetitif," ujarnya.

Penandatanganan SHA dan Akta Penggabungan menjadi tahapan resmi implementasi konsolidasi logistik nasional yang dihadiri jajaran BPI Danantara, direksi BUMN, pemegang saham, serta para pemangku kepentingan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa beberapa menyampaikan terkait masalah underinvoicing dalam sejumlah ekspor. Pun Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengangkat isu itu sebagai dasar terbentuknya Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara.

Praktik underinvoicing disebut membuat negara kehilangan pendapatan Rp 500 triliun-Rp 600 triliun per tahun. Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) pun mempertanyakan metode perhitungan terkait underinvoicing agar tidak hanya berdasarkan asumsi.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mendukung penuh upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara, memperkuat tata kelola perdagangan internasional, dan menindak setiap pelanggaran yang terbukti berdasarkan hukum. Namun, setiap kebijakan strategis yang berpotensi mengubah tata niaga ekspor sawit harus dibangun di atas bukti yang kuat dan metodologi yang transparan.

"Kami mendukung peningkatan penerimaan negara dan penegakan hukum terhadap siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun, apabila suatu klaim dijadikan dasar perubahan besar dalam tata kelola ekspor, maka metodologi, sumber data, dan proses pembuktiannya harus disampaikan secara terbuka kepada publik," ujar Mansuetus dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Dia menilai, klaim mengenai potensi kehilangan penerimaan negara akibat praktik underinvoicing, transfermispricing, atau bentuk penyimpangan lainnya, perlu disertai penjelasan lanjutan. Hal itu mengenai metodologi perhitungan, sumber data, asumsi ekonomi, proses validasi, serta dasar hukum yang digunakan.

Mansuetus menyebut, transparansi tersebut penting agar publik dapat menilai secara objektif urgensi perubahan kebijakan yang diusulkan. POPSI pun mengingatkan bahwa transfer pricing, transfer mispricing, dan trade misinvoicing merupakan konsep yang berbeda.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengamat energi Feiral Rizky Batubara menilai pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dapat menjadi salah satu pilar utama untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan nasional sekaligus mengurangi risiko pemadaman listrik berskala besar (blackout).

Menurut Feiral, berbeda dengan pembangkit listrik berbasis cuaca seperti tenaga surya atau angin, panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai baseload atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional.

"Menurut saya, panas bumi bisa menjadi salah satu opsi strategis untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan nasional, terutama sebagai bagian dari antisipasi risiko blackout. Karakternya stabil, dapat beroperasi 24 jam, tidak bergantung pada cuaca, dan bisa berperan sebagai baseload di sistem kelistrikan," kata Feiral dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan antisipasi blackout tidak cukup hanya mengandalkan satu jenis pembangkit, tetapi harus menjadi bagian dari strategi besar membangun sistem kelistrikan yang lebih tangguh. Dalam konteks tersebut, panas bumi memiliki nilai strategis karena potensinya tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

"Antisipasi blackout harus dilihat sebagai agenda besar penguatan sistem. Dalam kerangka itu, panas bumi dapat menjadi salah satu pilar penting karena potensinya tersebar di banyak wilayah Indonesia," ujarnya.

Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt (GW) atau hampir 40 persen dari total cadangan panas bumi dunia. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai sekitar 2,7 GW, atau sekitar 12 persen dari total cadangan yang tersedia.

Masih besarnya potensi yang belum dimanfaatkan, kata Feiral, membuka peluang untuk meningkatkan ketahanan energi nasional sekaligus memperkuat keandalan pasokan listrik di tengah meningkatnya kebutuhan energi.

Ia menilai pengembangan panas bumi juga sejalan dengan target pemerintah dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, yang menargetkan kapasitas panas bumi mencapai 5,2 GW. Target tersebut dinilai cukup ambisius, tetapi masih realistis apabila didukung kebijakan dan investasi yang memadai.

Meski demikian, Feiral mengingatkan pengembangan panas bumi tidak bisa berdiri sendiri. Keandalan sistem kelistrikan nasional juga bergantung pada penguatan jaringan transmisi dan distribusi, peningkatan cadangan daya, pengembangan Battery Energy Storage System (BESS), penyediaan pembangkit cadangan, digitalisasi jaringan listrik, serta diversifikasi sumber energi.

Menurut dia, berbagai aspek tersebut harus dikembangkan secara bersamaan agar sistem kelistrikan memiliki fleksibilitas dan ketahanan yang lebih baik ketika terjadi gangguan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) dan PT Pupuk Indonesia (Persero) menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU), Rabu (1/7/2026) untuk menjajaki peluang kolaborasi demi memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung keberlanjutan pasokan bahan baku bagi industri pupuk untuk pangan nasional.

Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri mengatakan sinergi ini merupakan wujud Asta cita Presiden Republik Indonesia, khususnya membangun kemandirian bangsa melalui swasembada energi dan pangan.

“Tidak ada bangsa yang benar-benar berdaulat tanpa energi. Dan tidak ada bangsa yang benar-benar kuat tanpa pangan. Karena itu, Sinergi Pertamina dan Pupuk Indonesia merupakan dua fondasi utama kedaulatan Indonesia yakni energi dan pangan,” kata Simon.

Simon mengatakan Pertamina terus menjalankan transformasi melalui Dual Growth Strategy dengan memperkuat bisnis inti untuk menjaga ketahanan energi nasional dan di sisi lain juga ikut membangun bisnis rendah karbon melalui berbagai inovasi menuju Net Zero Emission. Di samping itu, Pupuk Indonesia memegang peran strategis menjaga produktivitas pertanian nasional sekaligus memperkuat industri petrokimia Indonesia.

“Ketika dua kekuatan ini dipadukan, saya percaya kita tidak hanya menciptakan efisiensi, kita

membangun sebuah ekosistem strategis yang memperkuat fondasi industri dan ekonomi Bangsa Indonesia,” kata Simon.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi mengatakan Indonesia membutuhkan sektor energi yang kuat untuk menggerakkan industri, dan industri yang kuat untuk mendukung ketahanan pangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pertamina dan Pupuk Indonesia mengemban mandat yang saling melengkapi. Ketika kedua mandat tersebut dipadukan, yang kita bangun bukan sekadar hubungan antar perusahaan, melainkan kemitraan yang memperkuat ekosistem industri nasional, meningkatkan daya saing industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Rahmad.

Rahmad menambahkan ketika kompetensi Pertamina di sektor energi dipadukan dengan

pengalaman Pupuk Indonesia di sektor pupuk dan petrokimia, akan tercipta sinergi yang menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi kedua perusahaan sekaligus memberikan manfaat bagi Indonesia.

“Oleh karena itu, sinergi antara Pertamina dan Pupuk Indonesia merupakan langkah penting untuk mengintegrasikan kekuatan kedua perusahaan dalam menjawab tantangan sekaligus menangkap peluang pertumbuhan di masa depan,” kata Rahmad.

Nota Kesepahaman ini menjadi landasan bagi Pertamina dan Pupuk Indonesia untuk mengeksplorasi berbagai peluang kerja sama yang memberikan nilai tambah melalui pemanfaatan kompetensi, aset strategis, dan kapabilitas masing-masing perusahaan.

Kolaborasi ini juga diharapkan mampu memperkuat ekosistem industri nasional, mendorong hilirisasi, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia, serta memperkuat daya saing industri dalam negeri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT BRI Asuransi Indonesia (BRI Insurance) kembali meraih penghargaan Indonesia Excellence GCG Awards 2026 sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi perusahaan dalam menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Penguatan tata kelola dinilai menjadi salah satu faktor penting yang menopang pertumbuhan bisnis, pengelolaan risiko, serta peningkatan kualitas layanan di tengah dinamika industri asuransi.

Penghargaan tersebut diterima BRI Insurance pada ajang Indonesia Excellence GCG Awards 2026 yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Dalam ajang itu, BRI Insurance memperoleh penghargaan pada kategori Indonesia Excellence Good Corporate Governance Ethics in Providing Fast and Reliable Insurance Services.

Mengusung tema "Building Trust through Future-Ready Governance", penghargaan tersebut menyoroti pentingnya tata kelola perusahaan sebagai fondasi dalam membangun kepercayaan publik sekaligus meningkatkan daya saing perusahaan di tengah perubahan lingkungan bisnis. Bagi BRI Insurance, capaian ini sekaligus melanjutkan raihan penghargaan serupa yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya.

Dalam sambutannya pada acara tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, mengatakan tata kelola yang baik harus menjadi fondasi organisasi agar mampu bertahan dan berkembang menghadapi perubahan. Menurutnya, penguatan tata kelola tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga harus mendorong budaya kerja yang adaptif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan.

Ia juga menegaskan bahwa kepercayaan merupakan aset penting bagi setiap organisasi. Karena itu, penguatan sistem, integritas, serta kemampuan beradaptasi menjadi elemen yang perlu terus dikembangkan agar organisasi mampu menjawab tantangan di masa depan sekaligus menjaga keberlanjutan usahanya.

Direktur Utama BRI Insurance, Budi Legowo, mengatakan penghargaan tersebut menjadi refleksi atas konsistensi perusahaan dalam memperkuat tata kelola sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia Polymer Award (IPA) 2026 diluncurkan untuk mendorong lahirnya inovasi material polimer yang mampu mengurangi ketergantungan industri terhadap bahan baku impor. Ajang tersebut juga diharapkan mempercepat hilirisasi hasil riset agar dapat diterapkan di sektor manufaktur nasional.

Portfolio Director PT Pamerindo Indonesia Meysia Stephannie mengatakan, inovasi material menjadi kebutuhan penting di tengah kenaikan biaya bahan baku dan dinamika rantai pasok global yang memengaruhi daya saing industri.

“Industri polimer memiliki peran penting dalam mendukung berbagai sektor strategis, mulai dari manufaktur, otomotif, elektronik, hingga kemasan. Di tengah tantangan global terkait biaya bahan baku dan keberlanjutan, inovasi material menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing industri Indonesia. Melalui Indonesia Polymer Award 2026, kami ingin memperkuat kolaborasi antara dunia riset dan industri agar inovasi dapat memberikan dampak nyata bagi perkembangan industri nasional,” kata Meysia dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Indonesia Polymer Award 2026 diselenggarakan Himpunan Polimer Indonesia (HPI) bersama Pamerindo Indonesia sebagai rangkaian pameran Plastic Material & Chemical Indonesia dan Plastics & Rubber Indonesia 2026 yang akan berlangsung pada November mendatang.

Ajang tersebut mempertemukan peneliti, akademisi, industri, startup, dan regulator untuk mendorong penerapan inovasi polimer yang mendukung efisiensi industri, ekonomi sirkular, serta penguatan ekosistem manufaktur nasional.

Berdasarkan kajian LPEM FEB UI bertajukKrisis Plastik Nasional di Tengah Shock Globalyang terbit pada April 2026, harga sejumlah resin utama mengalami kenaikan sepanjang tahun ini. Harga polypropylene (PP) naik 23,8 persen, polyethylene (PE) meningkat 16,3 persen, dan polyvinyl chloride (PVC) bertambah 11 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor plastik dan barang dari plastik Indonesia mencapai 1,65 juta ton dengan nilai sekitar Rp44,11 triliun pada kuartal I 2026. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan pentingnya pengembangan inovasi material lokal dan peningkatan kapasitas daur ulang untuk memperkuat ketahanan rantai pasok industri.

Ketua Himpunan Polimer Indonesia Chalid mengatakan, inovasi polimer kini menjadi kebutuhan strategis bagi industri, bukan sekadar agenda penelitian.

“Indonesia memiliki potensi besar melalui sumber daya manusia, kapasitas riset, dan pengalaman industri dalam bidang polimer. Tantangan berikutnya adalah mempercepat hilirisasi agar hasil inovasi dapat diterapkan dan memberikan nilai tambah bagi industri. Kolaborasi antara akademisi, peneliti, industri, masyarakat dan pemerintah menjadi kunci untuk menjembatani kebutuhan pasar dengan pengembangan teknologi yang mendukung efisiensi, ekonomi sirkular, dan kemandirian industri nasional,” ujar Chalid.

Selain ajang penghargaan, IPA 2026 juga akan menghadirkan webinar dan roadshow sebagai ruang kolaborasi antara pelaku industri, akademisi, peneliti, dan regulator untuk membahas pengembangan material berkelanjutan, ekonomi sirkular, dan transformasi teknologi polimer.

Penilaian dilakukan oleh panel yang terdiri atas pakar polimer, praktisi industri, regulator, dan pakar keberlanjutan dengan mempertimbangkan aspek implementasi teknologi, efisiensi sumber daya, serta kontribusi terhadap keberlanjutan. Malam penganugerahan Indonesia Polymer Award 2026 dijadwalkan berlangsung pada 19 November 2026.

REPUBLIKA.CO.ID,LIMA, Peru -- Pemerintah Indonesia memperkuat komitmennya dalam melindungi dan memulihkan ekosistem gambut melalui partisipasi pada Technical Level 4th Meeting of the Partners of the Global Peatlands Initiative (GPI) di Lima, Peru, Selasa (30/6/2026). Langkah tersebut bagian dari upaya Indonesia mendorong perlindungan gambut sebagai salah satu kunci menghadapi perubahan iklim, menjaga keanekaragaman hayati, memperkuat ketahanan air, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.