Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan uji coba produk compressed natural gas (CNG) 3 kilogram (kg) bernama Tabung Merah Putih bakal dilakukan pada Juli 2026 mendatang.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan saat ini prototipe telah memasuki tahap ketiga dan tersisa satu tahap uji coba lagi sebelum bisa diedarkan ke masyarakat.

Laode menyebut sebanyak belasan unit disiapkan untuk menjalani serangkaian pengujian di Lemigas.

"Ya maksudnya satu tahap lagi sudah bisa diedarkan. Iya (pada Juli)," ujar Laode saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (29/6).

Ia mengatakan tabung CNG akan diimpor dari China pada tahap awal. Hal tersebut dipertimbangkan dengan alasan tabung CNG menggunakan material komposit dengan teknologi tipe empat, sehingga bobotnya jauh lebih ringan dibanding tabung logam konvensional.

Selain itu, Laode menegaskan pengujian akan difokuskan pada aspek keselamatan, mulai dari ketahanan tekanan hingga sistem valve yang menyatu dengan tabung.

[Gambas:Youtube]

"Oleh karena itu kita harus membuat yang lebih ringan agar emak-emak nanti enggak merasa, oh ini kok penggantinya berat. Kita uji di Lemigas. Yang paling penting safety dari valve dan tabungnya seperti apa," jelasnya.

Meski menggunakan teknologi baru, pemerintah memastikan harga jual tabung CNG nantinya disamakan dengan LPG 3 kilogram. Dengan skema tersebut, subsidi energi diperkirakan tetap dapat ditekan hingga sekitar 30 persen.

"Sama, sama harganya (LPG 3Kg). Sekarang simulasinya masih disamakan. Dengan disamakan pun subsidi bisa turun sampai dengan 30 persen," imbuhnya.

Ke depan, pemerintah juga membuka peluang pembangunan pabrik tabung CNG di Indonesia apabila kebutuhan sudah meningkat. Sementara implementasi program akan dilakukan secara bertahap di berbagai daerah dengan pasokan gas yang telah disiapkan bersama SKK Migas.

"Ada peluang untuk itu (pembangunan pabrik di RI). Kalau jumlahnya masif kan kita punya bargaining untuk minta mereka bangun di sini," pungkasnya.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaiman mengungkapkan  tabung compressed natural gas (CNG) dengan nama Tabung Merah Putih tengah disiapkan sebagai pengganti LPG 3 kilogram (kg) atau Gas Melon.

Laode mengatakan penamaan tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai identitas tabung CNG untuk rumah tangga.

"Pak Menteri kan kemarin ngomong namanya Tabung Merah Putih," ujar Laode ditemui di Gedung DPR RI, Senin (29/6).

Ia menjelaskan prototipe tabung CNG akan mulai dibuat pada Juli 2026. Sebanyak belasan unit disiapkan untuk menjalani serangkaian pengujian di Lemigas.

"Jadi Juli ini sedang dibuat prototype untuk diuji. Jadi diuji tuh belasan lah, mungkin sekitar 15," katanya.

Laode mengatakan kapasitas tabung tersebut setara dengan LPG 3 kilogram. Seluruh prototipe saat ini masih didatangkan dari China.

[Gambas:Youtube]

Menurutnya, tabung CNG menggunakan material komposit dengan teknologi tipe empat sehingga bobotnya jauh lebih ringan dibanding tabung logam konvensional. Ia menjelaskan pengujian akan difokuskan pada aspek keselamatan, mulai dari ketahanan tekanan hingga sistem valve yang menyatu dengan tabung.

"Oleh karena itu kita harus membuat yang lebih ringan agar emak-emak nanti enggak merasa, oh ini kok penggantinya berat. Kita uji di Lemigas. Yang paling penting safety dari valve dan tabungnya seperti apa," jelas Laode.

Meski menggunakan teknologi baru, pemerintah memastikan harga jual tabung CNG nantinya disamakan dengan LPG 3 kilogram. Dengan skema tersebut, subsidi energi diperkirakan tetap dapat ditekan hingga sekitar 30 persen.

"Sama, sama harganya (LPG 3Kg). Sekarang simulasinya masih disamakan. Dengan disamakan pun subsidi bisa turun sampai dengan 30 persen," imbuhnya.

Ke depan, pemerintah juga membuka peluang pembangunan pabrik tabung CNG di Indonesia apabila kebutuhan sudah meningkat. Sementara implementasi program akan dilakukan secara bertahap di berbagai daerah dengan pasokan gas yang telah disiapkan bersama SKK Migas.

"Ada peluang untuk itu (pembangunan pabrik di RI). Kalau jumlahnya masif kan kita punya bargaining untuk minta mereka bangun di sini," pungkasnya.

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan perkembangan rencana impor minyak mentah dari Rusia.

Dia menuturkan, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 yang mengatur pengadaan bahan bakar minyak (BBM). Beleid itu memberikan kewenangan kepada badan usaha dan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) untuk melakukan impor.

Bahlil mengatakan, proses teknis pengadaan saat ini terus berjalan setelah kontrak diselesaikan oleh Lemigas.

“Saya coba cek secara teknis ya, tapi yang saya tahu adalah kontrak sudah dilakukan. Dilakukan oleh Lemigas, BLU daripada Kementerian ESDM,” kata Bahlil ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Namun, Bahlil belum merinci waktu kedatangan perdana minyak mentah tersebut ke Indonesia. Adapun, sebelumnya pemerintah menargetkan bakal mengimpor minyak mentah sebanyak 150 juta barel minyak mentah dari Negeri Beruang Merah.

Bahlil menuturkan, volume impor masih berpotensi bertambah seiring perkembangan kerja sama kedua negara.

“Volumenya dia itu bisa berkembang lebih banyak lagi ke depan, tapi kontraknya sudah,” katanya.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa kerja sama impor minyak dari Rusia merupakan bagian dari kesepakatan government to government (G2G) yang telah dibangun antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dia juga mengaku telah melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Energi Rusia guna memastikan kelanjutan implementasi kerja sama tersebut.

“Kita kan sudah ada deal antara G2G dengan Presiden Putin dan Presiden Prabowo. Dan saya kan sudah juga melakukan komunikasi dengan Menteri ESDM Rusia,” ucapnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan, impor minyak dari Rusia masih terus berjalan sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional dan memperbesar cadangan minyak dalam negeri.

Anggia mengatakan, dinamika geopolitik di Timur Tengah menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk melakukan diversifikasi sumber impor minyak.

"Arahan Presiden jelas untuk memperkuat cadangan minyak kita. Salah satunya impor dari Rusia, ini masih akan tetap berjalan dan tetap berproses," ujar Dwi dalam keterangan pers di Gedung Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Rabu (17/6/2026).

Selain Rusia, pemerintah juga terus mencari sumber pasokan minyak dari negara lain di luar kawasan Timur Tengah yang sedang dilanda konflik.

"Diversifikasi impor sudah dilakukan. Kita ambil juga dari Afrika seperti Nigeria dan Angola, serta dari Amerika," katanya

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan rencana impor minyak dari Rusia terus berproses setelah sebelumnya disepakati dalam kerja sama antarpemerintah (government to government/G2G) kedua negara.

Nantinya, impor tersebut akan dilakukan oleh Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

Bahlil mengatakan proses teknis pengadaan saat ini masih berjalan. Namun, secara prinsip kontrak kerja sama telah disepakati.

"Saya coba cek secara teknis ya, tapi yang saya tahu adalah kontrak sudah dilakukan. Dilakukan oleh Lemigas, BLU daripada Kementerian ESDM," ujar Bahlil dalam Energy Forum CNBC Indonesia, Kamis (25/6).

Meski belum merinci volume minyak yang akan didatangkan, Bahlil menyebut kapasitas impor dari Rusia masih berpotensi bertambah pada masa mendatang.

"Volumenya itu bisa berkembang lebih banyak lagi ke depan, tapi kontraknya sudah," jelasnya.

Bahlil juga menepis kekhawatiran terkait kemungkinan dampak kebijakan krisis energi Rusia terhadap ekspor bahan bakar yang kerja dengan Indonesia.

Menurut Bahlil, komitmen pasokan energi dari Rusia tetap terjaga karena telah dibahas langsung di tingkat kepala negara.

"Kita kan sudah ada deal antara G2G dengan Presiden Putin dan Presiden Prabowo," imbuhnya.

Selain itu, Bahlil mengaku telah melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Energi Rusia untuk memastikan kelanjutan kerja sama tersebut. Meski demikian, ia enggan membeberkan rincian lebih lanjut terkait isi kesepakatan yang telah dicapai kedua negara.

"Saya kan sudah juga melakukan komunikasi dengan Menteri ESDM Rusia," ujar Bahlil.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman memastikan realisasi transaksi minyak Rusia tinggal menunggu waktu.

Menurut dia, tahapan kerja sama saat ini telah bergerak dari kesepakatan antarpemerintah menuju pelaksanaan transaksi komersial.

"Sudah, sudah sebentar lagi akan ada transaksi, sebentar lagi ya," kata Laode.

Ia menjelaskan kerja sama impor minyak Rusia sebelumnya telah didukung melalui penerbitan Peraturan Presiden sebagai landasan pelaksanaan kesepakatan yang telah dibangun kedua negara.

"Kalau itu kan komitmen G2G-nya, nah setelah itu pemerintah menerbitkan perpres, perpresnya sudah ada kan," pungkas Laode.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan Indonesia tetap melanjutkan proses impor minyak mentah dari Rusia. Hal itu dilakukan, meskipun jalur pelayaran di Selat Hormuz akan dibuka kembali di tengah meredanya konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan, pengadaan minyak mentah dari Rusia masih berjalan. Sehingga hal itu menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat cadangan energi nasional.

"Kemarin sempat ada rencana untuk membuka jalur Selat Hormuz, dan kemudian ini masih sangat dinamis sekali. Yang pasti arahan Presiden jelas untuk tetap memperkuat cadangan energi nasional kita dengan beragam cara, termasuk salah satunya adalah impor crude dari Rusia. Ini masih tetap akan berjalan, masih tetap dalam proses," ucap Anggia dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Rabu(17/6/2026).

Anggia menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, dan/atau Liquefied Petroleum Gas untuk Ketahanan Energi Nasional

Melalui kebijakan itu, sejumlah badan usaha, termasuk Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) Lemigas, diberikan kewenangan melakukan impor. Tujuannya guna memperkuat ketahanan energi nasional.

"Ada badan usaha seperti Lemigas di antaranya yang juga diberikan kewenangan untuk melakukan impor dalam hal untuk memperkuat ketahanan energi nasional kita," kata Anggia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi Lemigas akan ditugaskan mengimpor minyak mentah (crude) dari Rusia.

Hal ini seiring ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026 yang mengatur badan layanan umum (BLU) di sektor energi kini bisa melakukan impor minyak.

"Akan diarahkan untuk kemungkinan itu bisa terjadi (impor minyak Rusia)," ujar Bahlil di DPR RI, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Impor tersebut sekaligus tindak lanjut dari komitmen Indonesia untuk membeli minyak mentah Rusia sebanyak 150 juta barel.

Komitmen impor itu merupakan hasil dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia pada pertengahan April 2026 lalu.

Bahlil menjelaskan, melalui Perpres 26/2026, kini sudah ada payung hukum untuk bisa merealisasikan impor minyak mentah dari Rusia, sehingga tidak hanya mengandalkan badan usaha milik negara (BUMN).

Ia bilang, kebijakan ini akan dikomunikasikan kepada Lemigas.

"Hari ini saya akan komunikasikan, karena arahan Bapak Presiden lewat Perpres itu bahwa impor sektor energi yang meliputi crude, BBM, ataupun LPG diharapkan agar bisa juga dikelola oleh BLU, dalam hal ini Lemigas," ucapnya.

Menurut Bahlil, adanya alternatif bisa melakukan impor minyak mentah melalui BLU guna memangkas rantai distribusi. Terlebih, jika skema kerja samanya antarpemerintah (government to government/G2G).

"Ini agar memotong mata rantai daripada proses yang selama ini terjadi. Dan itu bisa G2G. Kalau Presiden, katakanlah melakukan kerja sama dengan negara lain terkait dengan crude (minyak mentah), itu bisa langsung G2G dan ditindak lanjut lewat G2G, lewat negara," jelas dia.

Perpres 26/2026 soal Minyak

Secara rinci, Perpres 26/2026 mengatur tentang pengadaan minyak bumi, BBM dan LPG untuk ketahanan energi nasional. Beleid ini diteken Prabowo pada 30 April 2026.

Dalam aturan tersebut disebutkan, BLU sektor energi kini bisa melakukan pengadaan minyak impor, sehingga tidak hanya melalui BUMN atau dalam hal ini PT Pertamina (Persero).

"Dalam hal pengadaan impor merupakan kesepakatan kerja sama antarpemerintah atau kerja sama antara pemerintah pusat dengan penyedia di luar negeri, pelaksanaan impor dapat dilakukan oleh BLU di sektor energi dan/atau BUMN di sektor energi," tulis Pasal 4 Ayat 2.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, Lemigas berpeluang melakukan impor minyak dari berbagai negara, termasuk Rusia. Meski demikian, pemerintah tidak hanya bergantung pada satu sumber pasokan.

Pemerintah juga membuka opsi impor minyak dari negara lain, seperti Nigeria dan Angola. Skema ini dilakukan agar proses pengadaan berjalan lebih cepat melalui berbagai jalur, baik lewat BUMN maupun BLU.

"Jadi dari regulasi ini, (Lemigas) bisa melakukan impor," kata Yuliot di Kementerian ESDM, Jumat (29/5/2026).

Hari ini saya akan mulai komunikasikan, karena arahan Bapak Presiden lewat perpres itu bahwa impor energi diharapkan agar bisa juga dikelola oleh BLU, dalam hal ini Lemigas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menugaskan Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) Lemigas untuk mengimpor minyak mentah dari Rusia.

“Ya, salah satu di antaranya (impor migas dari Rusia),” ujar Bahlil ketika dijumpai setelah Konferensi Pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Langkah tersebut merupakan bagian dari realisasi komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026, yang merupakan hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia.

Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 mengatur tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak dan/atau Liquified Petroleum Gas (LPG) untuk Ketahanan Energi Nasional, Bahlil menyampaikan akan melakukan komunikasi dengan Lemigas.

Komunikasi tersebut nantinya akan meliputi Badan Layanan Umum (BLU) di bidang energi, yakni Lemigas, untuk mengelola impor di sektor energi yang meliputi minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), serta LPG.

“Hari ini saya akan mulai komunikasikan, karena arahan Bapak Presiden lewat perpres itu bahwa impor energi diharapkan agar bisa juga dikelola oleh BLU, dalam hal ini Lemigas,” kata Bahlil.

Tujuan dari pengelolaan impor di sektor energi oleh Lemigas, lanjut dia, guna memotong mata rantai dari proses impor yang selama ini terjadi.

Bahlil menambahkan, impor komoditas energi melalui Lemigas juga memungkinkan terjadinya transaksi antarpemerintah atau government to government (G to G).

“Jadi, kalau Presiden katakanlah melakukan kerja sama dengan negara lain terkait dengan crude (minyak mentah), itu bisa langsung G to G, dan ditindaklanjuti lewat G to B, lewat negara. Gitu ya,” ujar Bahlil.

Aturan tersebut termaktub dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026. Pasal 4 ayat (3) menyampaikan pelaksanaan impor oleh BLU di sektor energi dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja sama.

BLU dapat melakukan impor berdasarkan perjanjian kerja sama, baik kerja sama antarpemerintah maupun kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan pemasok di luar negeri.

Lebih lanjut, Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 memberi ruang bagi BLU maupun Pertamina untuk melakukan pengadaan impor dalam keadaan mendesak meski terdapat perbedaan harga berdasarkan jumlah, jenis produk, negara asal, dan waktu pengiriman, sesuai kesepakatan kontrak pembelian.

Keadaan mendesak tersebut berdasarkan kepada penetapan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Ini kita akan mengoptimalkan penggunaan BLU yang ada, di antaranya adalah Lemigas. Jadi pengadaan dari Lemigas

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB Lemigas) bisa mengimpor minyak, termasuk dari Rusia, setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026.

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 mengatur tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak dan/atau Liquified Petroleum Gas (LPG) untuk Ketahanan Energi Nasional.

“Jadi, dari regulasi ini, (Lemigas) bisa melakukan impor,” ujar Wakil Menteri ESDM Yuliot ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Jumat.

Yuliot menjelaskan berdasarkan aturan tersebut, selain pengadaan impor oleh badan usaha milik negara (BUMN) seperti yang sudah berjalan selama ini, pemerintah juga memungkinkan Badan Layanan Umum (BLU) di bidang energi untuk melakukan impor minyak mentah, BBM, maupun LPG. Adapun BUMN yang selama ini mengimpor komoditas energi adalah Pertamina.

Aturan tersebut termaktub dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026. Pasal 4 ayat (3) menyampaikan pelaksanaan impor oleh BLU di sektor energi dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja sama.

BLU dapat melakukan impor berdasarkan perjanjian kerja sama, baik kerja sama antarpemerintah maupun kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan pemasok di luar negeri.

“Ini kita akan mengoptimalkan penggunaan BLU yang ada, di antaranya adalah Lemigas. Jadi pengadaan dari Lemigas,” kata Yuliot.

Akan tetapi, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 juga memungkinkan BLU untuk melakukan pengadaan impor di luar kesepakatan kerja sama antarpemerintah atau kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan pemasok di luar negeri untuk memenuhi cadangan penyangga energi dan/atau cadangan operasional, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 4 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026.

Lebih lanjut, Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 memberi ruang bagi BLU maupun Pertamina untuk melakukan pengadaan impor dalam keadaan mendesak meski terdapat perbedaan harga berdasarkan jumlah, jenis produk, negara asal, dan waktu pengiriman, sesuai kesepakatan kontrak pembelian.

Keadaan mendesak tersebut berdasarkan kepada penetapan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan pemerintah perlu menyiapkan regulasi tambahan dan skema impor, sebab produk minyak dari Rusia membutuhkan perlakuan khusus.

Pertamina, selaku BUMN yang bergerak di bidang migas, berbisnis menggunakan obligasi global atau global bond. Oleh karena itu, Pertamina harus menghindari hal-hal yang dapat melanggar obligasi global.

Komitmen Pertamina terhadap obligasi global menyebabkan Kementerian ESDM harus mencari skema yang ideal dalam rangka mengimpor minyak dari Rusia.

Langkah tersebut menjadi bagian dari realisasi komitmen impor minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026, yang merupakan hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto memberikan kewenangan kepada Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) untuk melakukan impor minyak mentah. Langkah ini dilakukan untuk mengamankan pasokan minyak dari Rusia dan sejumlah negara Afrika.

Wakil Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung mengatakan, penunjukan Lemigas sebagai importir memiliki dasar hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2026, yang mengatur mekanisme tata niaga impor minyak mentah nasional. Dengan aturan baru tersebut, pengadaan impor minyak ke depan tidak dilakukan melalui satu pintu, dalam hal ini PT Pertamina (Persero).

"Ini ada ruang, jadi pengadaan itu melalui BLU (Badan Layanan Umum) di bidang energi. Pengaturan itu juga di dalam Perpres 26, ini sudah diatur," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Yuliot mengatakan, pemberian kewenangan Lemigas selaku BLU di bawah Kementerian ESDM untuk melakukan importasi minyak ini untuk mengamankan pasokan di dalam negeri. Dia mengungkapkan, Pertamina memiliki keterbatasan dalam pengadaan impor minyak dari beberapa negara tertentu karena klausul dalam obligasi perusahaan.

Dengan demikian, Indonesia dapat mengimpor minyak dari negara-negara seperti Rusia tanpa menabrak klausul kontrak kepatuhan finansial Pertamina. Selain Rusia, kata Yuliot, Lemigas juga merambah ke beberapa negara seperti Nigeria dan Angola.

"Itu pengadaan impor, ini bisa saja, kan pembicaraan dengan Rusia antar Presidenn sudah berjalan. Kemudian kita juga impor bisa dari negara lain, Nigeria, Angola dan beberapa negara lain supaya geraknya cepat," katanya.

Dia menambahkan bahwa saat ini pasokan minyak dunia tengah mengalami keterbatasan. Hal ini membawa dampak terhadap Indonesia sebagai importir besar minyak untuk memenuhi permintaan di dalam negeri.

Sebelumnya, Indonesia berencana melakukan impor minyak dari Rusia sebanyak 150 juta barel, setara separuh dari kebutuhan minyak nasional dalam setahun. Pengadaan minyak ini dalam rangka pemenuhan dalam negeri, namun juga untuk pemenuhan industri.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta produsen bensin Bobibos, PT Inti Sinergi Formula, segera melakukan uji teknis sebelum produk tersebut dapat dipergunakan secara luas.

Dalam keterangan resminya yang dikutip pada Minggu (26/4/2026) Ditjen Migas ESDM kembali memanggil PT Inti Sinergi Formula untuk mematangkan rencana pengujian laboratorium dan memastikan klasifikasi produknya sebelum dapat digunakan secara luas.

Langkah ini menjadi tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada 14 April 2026, di tengah dorongan pemerintah mempercepat pengembangan energi alternatif berbasis inovasi domestik.

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Noor Arifin Muhammad mengatakan proses pengujian akan difokuskan untuk menentukan apakah produk tersebut masuk kategori bahan bakar nabati (BBN) atau bahan bakar minyak (BBM).

“Secara detail, teknis pengujian akan sepenuhnya dilakukan oleh Lemigas. Kami minta Bobibos proaktif menindaklanjuti langkah-langkah teknis ini agar prosesnya akuntabel,” ujarnya.

Pengujian awal dilakukan melalui pengambilan sampel sesuai standar internasional ASTM D4057 pada tangki penyimpanan. Tahapan ini menjadi pintu awal sebelum masuk ke rangkaian uji lanjutan.

Namun, hasil identifikasi internal sebelumnya menunjukkan spesifikasi produk Bobibos belum memenuhi sejumlah parameter standar baik untuk kategori bahan bakar nabati maupun bahan bakar minyak. Kondisi ini membuat produk tersebut dalam posisi belum layak beredar.

Adapun, pemerintah tetap membuka ruang bagi inovasi energi alternatif sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional.

Ditjen Migas menegaskan, setiap inovasi harus melalui prosedur pengujian yang ketat dan terstandarisasi untuk memastikan keamanan penggunaan, termasuk meminimalkan risiko kerusakan mesin serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen.

PT Inti Sinergi Formula menyatakan kesiapan untuk berkoordinasi dengan Lemigas guna memenuhi seluruh tahapan pengujian sesuai ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta produsen bensin Bobibos, PT Inti Sinergi Formula, segera melakukan uji teknis sebelum produk tersebut dapat dipergunakan secara luas.

Dalam keterangan resminya yang dikutip pada Minggu (26/4/2026) Ditjen Migas ESDM kembali memanggil PT Inti Sinergi Formula untuk mematangkan rencana pengujian laboratorium dan memastikan klasifikasi produknya sebelum dapat digunakan secara luas.

Langkah ini menjadi tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada 14 April 2026, di tengah dorongan pemerintah mempercepat pengembangan energi alternatif berbasis inovasi domestik.

Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Noor Arifin Muhammad mengatakan proses pengujian akan difokuskan untuk menentukan apakah produk tersebut masuk kategori bahan bakar nabati (BBN) atau bahan bakar minyak (BBM).

“Secara detail, teknis pengujian akan sepenuhnya dilakukan oleh Lemigas. Kami minta Bobibos proaktif menindaklanjuti langkah-langkah teknis ini agar prosesnya akuntabel,” ujarnya.

Pengujian awal dilakukan melalui pengambilan sampel sesuai standar internasional ASTM D4057 pada tangki penyimpanan. Tahapan ini menjadi pintu awal sebelum masuk ke rangkaian uji lanjutan.

Namun, hasil identifikasi internal sebelumnya menunjukkan spesifikasi produk Bobibos belum memenuhi sejumlah parameter standar baik untuk kategori bahan bakar nabati maupun bahan bakar minyak. Kondisi ini membuat produk tersebut dalam posisi belum layak beredar.

Adapun, pemerintah tetap membuka ruang bagi inovasi energi alternatif sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional.

Ditjen Migas menegaskan, setiap inovasi harus melalui prosedur pengujian yang ketat dan terstandarisasi untuk memastikan keamanan penggunaan, termasuk meminimalkan risiko kerusakan mesin serta memberikan kepastian hukum bagi konsumen.

PT Inti Sinergi Formula menyatakan kesiapan untuk berkoordinasi dengan Lemigas guna memenuhi seluruh tahapan pengujian sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah mulai menyiapkan uji teknis terhadap bahan bakar baru bernama Bobibos sebelum produk tersebut bisa dipasarkan secara luas ke masyarakat.

Pengujian akan dilakukan oleh Lemigas untuk memastikan klasifikasi, standar mutu, dan aspek keamanannya.

Arahan itu disampaikan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM setelah kembali memanggil produsen Bobibos, PT Inti Sinergi Formula, guna mematangkan tahapan pengujian laboratorium yang akan dijalankan dalam waktu dekat.

"Ditjen Migas kembali memanggil PT Inti Sinergi Formula (Bobibos) untuk mematangkan rencana pengujian laboratorium serta memastikan standardisasi dan klasifikasi produk sebelum dipasarkan atau digunakan secara luas," ujar Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Noor Arifin Muhammad dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (23/4).

Noor menjelaskan pemerintah masih perlu memastikan posisi Bobibos secara teknis, apakah produk tersebut masuk kategori Bahan Bakar Nabati (BBN) atau Bahan Bakar Minyak (BBM).

Penentuan klasifikasi itu dinilai penting karena akan berpengaruh pada standar spesifikasi, izin edar, hingga jaminan keamanan bagi konsumen.

"Secara detail, teknis pengujian akan sepenuhnya dilakukan oleh Lemigas. Kami minta Bobibos proaktif menindaklanjuti langkah-langkah teknis ini agar prosesnya akuntabel," ujarnya.

Pengujian awal nantinya dimulai dari pengambilan sampel di tangki penyimpanan menggunakan standar internasional ASTM D4057.

Setelah itu, Lemigas akan melanjutkan serangkaian uji laboratorium untuk menilai kesesuaian kandungan produk dengan parameter bahan bakar yang berlaku di Indonesia.

Dalam identifikasi internal yang dilakukan sebelumnya, pemerintah menemukan spesifikasi Bobibos belum sepenuhnya memenuhi sejumlah parameter standar baik untuk kategori BBN maupun BBM.

Karena itu, Ditjen Migas meminta seluruh proses verifikasi dilakukan lebih rinci sebelum produk tersebut memperoleh kepastian status.

"Rangkaian tes harus dilakukan dalam pengawasan dan sesuai standar prosedur. Hal ini demi melindungi masyarakat dari risiko kerusakan mesin, serta memberikan kepastian hukum sebagai dasar pengaduan produk jika tidak sesuai dengan standar yang dijanjikan," ujarnya.

Ditjen Migas menyebut pemerintah pada prinsipnya membuka ruang bagi inovasi bahan bakar alternatif karya dalam negeri, terlebih di tengah tekanan krisis energi global.

Namun, setiap produk baru tetap harus melalui tahapan pembuktian ilmiah dan pengujian formal agar tidak menimbulkan persoalan di lapangan saat mulai digunakan konsumen.

Pembahasan mengenai Bobibos sendiri sudah dimulai sejak pertemuan awal pada 14 April 2026. Dalam pertemuan lanjutan ini, PT Inti Sinergi Formula menyatakan siap berkoordinasi dengan Lemigas untuk memenuhi seluruh kebutuhan teknis selama proses pengujian berlangsung.

Hasil uji tersebut nantinya akan menjadi dasar pemerintah menentukan apakah Bobibos layak dipasarkan sebagai bahan bakar alternatif baru atau masih membutuhkan penyempurnaan formula sebelum dapat digunakan secara massal.