REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Hubungan Industri Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Ardhi Ishak Koesen, menilai evaluasi atas pemadaman listrik di sistem Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) perlu menjadi momentum bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membenahi tata kelola persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Hal itu bertujuan agar tidak mengganggu kepastian pasokan batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Dengan adanya ketidakpastian angka produksi batu bara yang dapat dilakukan oleh pemegang konsesi, pengiriman batu bara untuk pasar domestik (domestic market obligation/DMO) juga terganggu," kata Ardhi dalam keterangan, Kamis (2/7/2026).

Menurut Ardhi, kontrak pasokan yang telah ditandatangani antara perusahaan tambang dan PT PLN (Persero) tidak serta-merta menjamin ketersediaan batu bara di lapangan. Sebab, PLTU membutuhkan pasokan bahan bakar secara berkala agar dapat terus beroperasi.

Ia menduga lambatnya persetujuan serta pemangkasan RKAB 2026 membuat alokasi produksi perusahaan tambang menjadi tidak menentu sehingga berdampak pada pemenuhan kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik.

Karena itu, Ardhi mendorong agar persetujuan RKAB diselesaikan sebelum tahun berjalan dimulai.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kegiatan ekspor batu bara kembali berjalan normal setelah pasokan untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero) dinilai aman.

Sebelumnya, pemerintah sempat menahan sementara pengiriman ekspor batu bara tertentu untuk memenuhi kebutuhan energi primer pembangkit listrik.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan pemerintah sebagai regulator untuk menjamin ketersediaan batu bara dengan nilai kalori yang dibutuhkan pembangkit listrik.

Hingga saat ini, pemerintah telah mengamankan sekitar 141 juta metrik ton (MT) batu bara. Jumlah itu mendekati total kebutuhan tahunan PLN yang mencapai 154 juta MT.

"Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan Kementerian ESDM sebagai regulator. Seiring dengan membaiknya kondisi pasokan dalam negeri, kegiatan ekspor batu bara kini telah berjalan kembali secara normal," ujar Anggia dalam keterangannya, dikutip Sabtu (27/6/2026).

Pengawasan Pasokan Batu Bara Diperketat

Anggia menjelaskan, volume ekspor yang sempat ditahan disesuaikan dengan kebutuhan operasional PLN. Setelah kondisi pasokan dalam negeri membaik, pemerintah kembali mengizinkan ekspor berlangsung seperti biasa.

Untuk menjaga keandalan pasokan listrik ke depan, pemerintah juga akan memperketat pengawasan terhadap proses pengadaan energi primer PLN sebagai langkah mitigasi risiko gangguan pasokan.

Pengawasan tersebut akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara, serta PLN.

Menurut Anggia, pengawasan dilakukan untuk memastikan kewajiban Pasokan Dalam Negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) dipenuhi sesuai ketentuan.

"Langkah pengawasan yang akan dilakukan oleh tim dari BPKP, Kementerian ESDM, dan PLN, dilakukan untuk memastikan kewajiban DMO dilaksanakan dengan semestinya untuk memastikan ketersediaan pasokan batu bara untuk tenaga listrik," kata Anggia.

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi Foto udara suasana bongkar muat di tempat penampungan sementara batu bara di Keramasan, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (6/5/2026). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan, nilai ekspor komoditas nonmigas unggulan batu bara dan lignit periode Januari-Maret 2026 mencapai 343,59 juta dolar AS atau turun 50,99 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2025 sebesar 701,13 juta dolar AS.

Pemerintah Fokus Menegakkan Aturan yang Berlaku

Anggia menegaskan, pemerintah tidak menerbitkan aturan baru terkait pembatasan ekspor batu bara. Kerangka regulasi yang diperlukan sudah tersedia sehingga pemerintah kini berfokus pada implementasi dan penegakan aturan yang berlaku agar berjalan efektif.

Salah satu regulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Aturan itu antara lain mengatur pelaksanaan kewajiban Pasokan Dalam Negeri (DMO) guna menjamin ketersediaan batu bara untuk memenuhi kebutuhan nasional, termasuk sektor kelistrikan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Pasokan PLN Menipis, ESDM Sempat Hentikan Sementara Ekspor Batu Bara

Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah memperketat pengawasan terhadap pasokan batu bara untuk pembangkit listrik guna menjamin keandalan sistem kelistrikan nasional. Langkah tersebut dilakukan setelah pemerintah sempat menahan sementara ekspor sejumlah jenis batu bara demi mengamankan kebutuhan energi primer PT PLN (Persero).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat hingga saat ini sekitar 141 juta metrik ton (MT) batu bara telah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik. Jumlah tersebut mendekati total kebutuhan tahunan PLN yang diperkirakan mencapai 154 juta MT.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia mengatakan kebijakan penundaan sementara ekspor dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional PLN terhadap batu bara dengan spesifikasi kalori tertentu. Seiring membaiknya kondisi pasokan domestik, aktivitas ekspor kini telah kembali berjalan normal.

“Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan Kementerian ESDM sebagai regulator. Seiring dengan membaiknya kondisi pasokan dalam negeri, kegiatan ekspor batu bara kini telah berjalan kembali secara normal,” ujar Anggi dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

Selain memastikan kecukupan pasokan saat ini, pemerintah juga menyiapkan langkah pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pengadaan energi primer PLN. Upaya tersebut diharapkan dapat meminimalkan risiko terganggunya pasokan batu bara bagi pembangkit listrik pada masa mendatang.

Pengawasan akan dilakukan oleh tim yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara, serta PLN. Tim tersebut akan mengawal pelaksanaan pengadaan sekaligus memastikan pemenuhan kewajiban pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri.

Menurut Anggi, pengawasan tersebut merupakan bagian dari mekanisme yang lazim dilakukan pemerintah untuk memastikan pelaksanaan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) berjalan sesuai ketentuan.

“Langkah pengawasan yang akan dilakukan oleh tim dari BPKP, Kementerian ESDM, dan PLN, dilakukan untuk memastikan kewajiban DMO, dilaksanakan dengan semestinya untuk memastikan ketersediaan pasokan batu bara untuk tenaga listrik,” jelasnya.

Dia menambahkan pemerintah tidak berencana menerbitkan regulasi baru terkait pembatasan ekspor maupun kewajiban pasokan batu bara. Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh ketentuan yang telah berlaku dapat diterapkan secara efektif.

Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batu bara, yang di dalamnya mengatur pelaksanaan kewajiban pasokan batubara untuk kebutuhan domestik atau Domestic Market Obligation (DMO).

Seiring dengan membaiknya kondisi pasokan dalam negeri, kegiatan ekspor batu bara kini telah berjalan kembali secara normal

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sempat menahan sementara pengiriman ekspor batu bara tertentu guna mengamankan ketersediaan dengan nilai kalori yang disyaratkan untuk kebutuhan energi primer bagi pembangkit listrik PT PLN (Persero).

“Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan Kementerian ESDM sebagai regulator,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Hingga saat ini, sekitar 141 juta metrik ton (MT) batu bara telah diamankan, dari total kebutuhan tahunan sebesar 154 juta MT.

Dengan membaiknya kondisi pasokan batu bara untuk operasional pembangkit listrik, Anggi menyampaikan kegiatan ekspor batu bara telah berjalan normal.

“Seiring dengan membaiknya kondisi pasokan dalam negeri, kegiatan ekspor batu bara kini telah berjalan kembali secara normal,” ujar Anggi.

Selanjutnya, sebagai bagian dari upaya memperkuat stabilitas dan mitigasi risiko gangguan pasokan listrik di masa mendatang, proses pengadaan energi primer PLN akan diawasi dengan lebih ketat.

Proses pengawasan akan melibatkan tim yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktorat Jenderal Mineral dan Batu bara, serta PLN.

Anggi menyatakan bahwa pengawasan ini adalah hal wajar dan diperlukan guna memastikan pelaksanaan kewajiban Pasokan Dalam Negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) dilakukan dengan baik.

“Langkah pengawasan yang akan dilakukan oleh tim dari BPKP, Kementerian ESDM, dan PLN, dilakukan untuk memastikan kewajiban DMO, dilaksanakan dengan semestinya untuk memastikan ketersediaan pasokan batu bara untuk tenaga listrik,” kata Anggi.

Terkait hal ini tidak ada aturan baru untuk memberlakukan pembatasan tambahan, karena kerangka regulasi yang diperlukan sudah tersedia.

Saat ini Pemerintah fokus pada pelaksanaan dan penegakan peraturan yang ada, supaya tetap berjalan dengan efektif, termasuk pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, yang salah satunya mengatur terkait pelaksanaan Kewajiban Pasokan Dalam Negeri (DMO).

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku telah mengevaluasi PT PLN (Persero) imbas pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah Pulau Jawa selama beberapa waktu belakangan.

Salah satu yang menjadi persoalan adalah terganggunya pasokan batu bara untuk pembangkit PLN.

Ia menuturkan, persoalan kurangnya pasokan energi primer untuk PLTU sudah pernah terjadi pada 2022 lalu, di mana pemerintah bahkan menyetop ekspor batu bara untuk memenuhi kebutuhan nasional.

SHUTTERSTOCK/SMALL SMILES Ilustrasi batu bara.

Maka dari itu, dia turun tangan langsung mengawasi pengadaan batu bara PLN guna mengetahui masalah utama serta memastikan pasokan terjaga.

"Tahun 2022 juga begini, bahkan 2022 sempat kita melarang ekspor batu bara. Saya mau tanya sebenarnya apa sih? Akhirnya saya pimpin rapat," ujarnya dalam Energy Forum di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

"Jadi saya 10 hari terakhir, jabatan saya Menteri ESDM merangkap PM PLN pengadaan batu bara, project manager. Jadi mengurus batu bara sekarang, sampai saya tahu lokasi, cara, bagaimana mengirimnya," lanjut Bahlil.

Ia mengungkapkan, PLN membutuhkan batu bara untuk pembangkit sebanyak 154 juta metrik ton (MT) per tahun.

Di sisi lain, melalui skema kewajiban pasokan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), pemerintah telah menugaskan perusahaan tambang memasok sekitar 180 juta hingga 190 juta MT batu bara.

Dok. PLN Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (kedua dari kiri) saat melakukan penyalaan simbolis listrik di rumah salah satu penerima manfaat program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) 2026 di Desa Hardimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 juta hingga 170 juta MT batu bara telah diverifikasi dan dinyatakan siap dipasok.

Namun volume batu bara yang sudah dikontrak PLN mulanya baru mencapai 134 juta MT, dan kini telah bertambah menjadi 141 juta MT.

Bahlil pun mengaku heran dengan kontrak batu bara sebanyak itu, di mana hampir memenuhi kebutuhan setahun, justru mengalami kekurangan pasokan di pertengahan tahun.

"Artinya ini dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni, dari 154 juta MT kurang 141 juta MT, itu kan berarti tinggal 13 juta MT, masak batu bara habis di bulan 6? Ini ilmu abu leke apalagi gitu loh? Aku jujur-jujur saja nih, berarti kan ada sesuatu," ungkapnya.

Ia pun mengungkapkan ditemukannya persoalan lain dalam ketersediaan batu bara.

Ternyata PLN membutuhkan batu bara dengan nilai kalor di atas 5.000 kkal per kilogram sebagai campuran bahan bakar pembangkit.

Menurut dia, kendala tersebut bukan berasal dari pelaksanaan kebijakan DMO, melainkan pada pelaksanaan teknis pengadaan oleh perusahaan pemasok.

"Ternyata kita cek, ada medium batu bara yang kalorinya di atas 5.000 untuk campur, inilah yang dibutuhkan. Nah, kalau pemerintah itu memberikan DMO, teknisnya kan perusahaan, gitu loh. Jangan air sudah dibatang leher, baru teriak," kata Bahlil.

Lebih lanjut, atas kondisi kurangnya pasokan batu bara, pemerintah bahkan sempat menahan ekspor untuk memenuhi kebutuhan pembangkit PLN.

Keputusan itu merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga suplai batu bara ke PLN agar tak terjadi lagi pemadaman bergilir.

"Atas arahan Bapak Presiden, kami tidak ingin kejadian ini terulang lagi, sekarang kan sudah jalan normal ini sekarang, dari beberapa yang harus ekspor keluar kita tahan, kebutuhan dalam negeri," ucap Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) masih menghadapi kekurangan pasokan batu bara sekitar 13 juta ton dari total kebutuhan 2026.

Angka tersebut mulai bertambah dari kekurangan emas hitam sebelumnya yang mencapai 20 juta ton. Bahlil mengatakan, persoalan pasokan batu bara untuk PLN menjadi perhatian serius pemerintah. Hal ini tidak lepas dari kekhawatiran terkait dengan kecukupan stok bagi pembangkit listrik nasional.

Menurut Bahlil, kebutuhan batu bara PLN untuk seluruh pembangkit mencapai sekitar 154 juta ton pada tahun ini. Sementara itu, realisasi kontrak pengadaan yang telah diamankan PLN baru mencapai 141 juta ton hingga beberapa hari lalu.

"Terakhir 3 hari lalu [batu bara untuk PLN] sudah mencapai 141 juta metrik ton. Artinya ini dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni. Dari 154 juta, kurang 141 juta. Itu kan berarti tinggal 13 juta ton," kata Bahlil dalam acara Energy Forum di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Dia menilai, kondisi tersebut perlu dicermati lebih dalam mengingat secara administrasi pemerintah telah menyiapkan pasokan melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) batu bara.

Bahlil menjelaskan, dari rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) perusahaan tambang yang telah disetujui, penugasan pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik mencapai sekitar 180 juta ton hingga 190 juta ton.

Dari jumlah tersebut, perusahaan yang telah diverifikasi dan menyatakan kesediaannya memasok batu bara berkisar 160 juta hingga 170 juta ton.

Meski demikian, pemerintah menemukan adanya persoalan pada ketersediaan batu bara dengan spesifikasi tertentu yang dibutuhkan PLN.

"Ternyata kita cek ada medium batu bara yang kalorinya di atas 5.000 untuk campur. Inilah yang dibutuhkan. Nah, kalau pemerintah memberikan DMO teknisnya kan perusahaan, jangan air sudah dibatang leher baru teriak," tutur Bahlil.

Ketua Umum Golkar itu lantas menyebut dalam dua pekan terakhir dirinya turun langsung mengawal pengadaan batu bara PLN. Bahkan, dia berkelakar telah berperan sebagai “project manager” PLN untuk memastikan kebutuhan energi primer pembangkit terpenuhi.

“Saya 10 hari terakhir ini selain Menteri ESDM juga merangkap project manager PLN untuk pengadaan batu bara. Jadi ngurus batu bara sekarang, sampai saya tahu lokasi, cara bagaimana mengirimnya,” katanya.

Untuk mencegah persoalan serupa kembali terulang, Bahlil mengatakan pemerintah atas arahan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan langkah perbaikan tata kelola pengadaan energi primer PLN.

Salah satunya dengan membentuk tim khusus pengadaan energi primer yang melibatkan berbagai institusi pengawas, mulai dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, hingga aparat penegak hukum.

Bahlil menambahkan, pemerintah juga telah mengambil langkah penyesuaian terhadap sebagian pasokan batu bara yang sebelumnya dialokasikan untuk ekspor agar dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Menurutnya, kondisi pasokan batu bara PLN saat ini telah kembali normal setelah dilakukan berbagai langkah penanganan oleh pemerintah.

"Maka atas arahan Bapak Presiden, kami tidak ingin kejadian ini [kekurangan stok batu bara] terulang lagi. Sekarang kan sudah jalan normal ini sekarang, dari beberapa yang harus ekspor keluar kita tahan," kata Bahlil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berseloroh dirinya kini merangkap sebagai project manager PT PLN (Persero) imbas mati listrik bergilir yang terjadi di berbagai daerah.

Bahlil mengatakan dalam beberapa waktu terakhir pemerintah membedah persoalan kelistrikan bersama sejumlah pihak, mulai dari Kejaksaan Agung, BIN, DPR, hingga Kementerian Sekretariat Negara. Menurutnya, masalah pasokan batu bara untuk PLN bukan kali pertama terjadi karena persoalan serupa juga sempat muncul pada 2022.

"Saya 10 hari terakhir jabatan saya Menteri ESDM merangkap PM PLN pengadaan batu bara, project manager. Jadi ngurus batu bara sekarang," ujar Bahlil dalam acara Energy Forum CNBC Indonesia, Kamis (25/6).

Ia menjelaskan kebutuhan batu bara pembangkit PLN mencapai sekitar 154 juta metrik ton per tahun. Sementara itu, volume batu bara yang sudah dikontrak PLN sebelumnya mencapai 134 juta metrik ton dan kini meningkat menjadi sekitar 141 juta metrik ton.

Menurut Bahlil, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan karena secara hitungan kebutuhan pasokan seharusnya masih mencukupi hingga akhir tahun.

"Artinya ini dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni. Dari 154 juta kurang 141 juta itu kan berarti tinggal 13 juta. Masa batu bara habis di bulan enam. Jujur-jujur aja nih berarti kan ada sesuatu," jelasnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan, pemerintah menemukan persoalan bukan pada volume batu bara secara keseluruhan, melainkan pada ketersediaan batu bara kalori menengah di atas 5.000 yang dibutuhkan sebagai campuran bahan bakar pembangkit.

Bahlil menegaskan pemerintah sebenarnya telah menetapkan kewajiban pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Namun pelaksanaan teknis pengadaan berada di tangan perusahaan pemasok.

Karena itu, ia mengaku sampai menyampaikan langsung kepada Direktur Utama PLN bahwa dirinya akan menjadi 'project manager' PLN apabila persoalan serupa terus berulang.

"Saya sudah ngomong sama Pak Dirut PLN, 'saya jadi project manager kau kalau begini'," imbuhnya.

Ia memastikan kondisi sistem kelistrikan saat ini sudah kembali normal setelah pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk mengamankan pasokan energi primer, termasuk menahan sebagian batu bara yang semula akan diekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga berupaya memastikan persoalan pasokan energi primer yang berdampak pada kelistrikan tidak kembali terjadi di masa mendatang.

"Nah, mulai ke depan Kita membentuk tim pengadaan Energi Primer, melibatkan BPKP, Inspektor Jenderal PLN Batu, pengadaannya harus transparan Dan saya minta para penegak hukum awasi, Supaya jangan kelakuan begini setiap tahun Muncul terus. Nah ini kira-kira kondisi PLN," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menyambut positif rencana pemerintah untuk merevisi harga Domestic Market Obligation (DMO) batu bara, yang saat ini berada di level 70 dolar AS per ton untuk sektor kelistrikan.

“Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus perusahaan terbuka, PTBA pada prinsipnya menyambut positif rencana pemerintah untuk meninjau dan menaikkan harga DMO batu bara,” ujar Corporate Secretary Division Head PT Bukit Asam (Persero) Tbk Eko Prayitno kepada ANTARA ketika dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Harga DMO batu bara yang masih berada di level 70 dolar AS per ton untuk sektor kelistrikan tidak berubah sejak 2017. Menurut Eko, harga tersebut memerlukan peninjauan kembali dengan kondisi biaya produksi yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Dari sisi kinerja keuangan, lanjut Eko, PTBA memandang kenaikan harga DMO berpotensi memberikan dampak positif terhadap pendapatan dan profitabilitas perusahaan.

Sebagai salah satu pemasok utama batu bara untuk kebutuhan domestik, khususnya pembangkit listrik, PTBA menjual sebagian produksinya dengan harga DMO yang lebih rendah dibanding harga pasar.

Hingga Mei 2026, PTBA telah menyalurkan batu bara untuk kebutuhan penyediaan listrik negara seperti ke PT PLN (Persero) dan IPP sekitar 48 persen dari total penugasan sepanjang tahun 2026.

“Apabila harga DMO disesuaikan dengan biaya produksi saat ini, maka harga jual rata-rata (average selling price/ASP) perusahaan yang melakukan akan meningkat sehingga dapat memperbaiki margin keuntungan dan mendukung pertumbuhan pendapatan perusahaan,” ucap Eko.

Namun, tutur dia melanjutkan, besaran dampaknya akan bergantung pada level harga yang ditetapkan pemerintah serta porsi penjualan yang masuk ke skema DMO.

“Pada prinsipnya, kami mendukung setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, begitu pula terkait upaya strategis pemerintah dalam menjaga pasokan dalam negeri,” kata Eko.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berpeluang merevisi harga batu bara bagi PT PLN (Persero) di tengah meningkatnya tekanan biaya produksi pemasok dan tantangan menjaga pasokan batu bara kalori menengah.

Penyesuaian harga itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), yang saat ini ditetapkan sebesar 70 dolar AS per ton bagi PLN.

“Kami lagi menghitung plus minusnya, agar PLN tidak dirugikan, tapi pengusahanya juga tidak dirugikan,” kata Bahlil.

Menurut dia, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan PLN sebagai pembeli dan pelaku usaha tambang sebagai pemasok.

Kenaikan harga batu bara untuk PLN tidak bisa dilihat hanya dari sisi beban biaya kelistrikan, tetapi juga dari keberlanjutan pasokan bagi pembangkit.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan pengaturan terkait modifikasi atau co-blendingbatu bara guna menjamin ketersediaan pasokan batu bara berkalori menengah yang dibutuhkan PT PLN (Persero).

Menurut Bahlil, kebutuhan batu bara dengan spesifikasi kalori menengah menjadi salah satu persoalan yang dihadapi PLN dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan.

Saat ditanya mengenai kemungkinan penerbitan peraturan menteri (Permen) terkait mekanisme co-blending batu bara, Bahlil mengaku masih akan memeriksa lebih lanjut skema regulasi yang akan digunakan.

"Saya belum [periksa], coba nanti saya cek ya. Tapi memang untuk menyangkut dengan sekarang kan yang batu bara itu kan yang high calorie itu kan makin hari makin sedikit," ujar Bahlil usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa produksi batu bara nasional saat ini didominasi oleh batu bara berkalori rendah hingga menengah. Sementara itu, porsi batu bara dengan kalori lebih tinggi yang dibutuhkan untuk proses pencampuran atau blending di pembangkit listrik makin terbatas.

"Dari total produksi batu bara kita 100%, itu yang medium yang 5.800 sampai 6.300 itu tidak lebih dari 20%. Delapan puluh persennya itu yang medium ke bawah," katanya.

Kondisi tersebut, lanjut Bahlil, mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian kebijakan agar pemanfaatan batu bara domestik tetap dapat mendukung kebutuhan operasional pembangkit listrik nasional.

"Nah, memang harus ada modifikasi. Nah modifikasi itu nanti kita akan atur secara baik," tandas Bahlil.

Potensi blackout (pemadaman listrik secara luas) seperti yang (terjadi) 3 tahun yang lalu ini berpotensi terjadi lagi kalau supply chain management (manajemen rantai pasok) yang ada di PLN itu tidak segera dibenahi dan ditata secara baik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Pulau Jawa sejak awal Juni lalu menimbulkan berbagai dampak terhadap aktivitas pelaku usaha.

Ia mengatakan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin bahwa pemadaman listrik bergilir tersebut juga berdampak terhadap kegiatan sehari-hari masyarakat luas, tidak hanya pelaku UMKM.

“Misalnya mereka yang jualan es, pada saat mati (listrik) ya esnya cair, nggak bisa jualan mereka, terus (pedagang) frozen food (makanan beku), dan segala macam (lainnya). Jadi sebetulnya impact (dampak) sosialnya tuh ke mana-mana,” kata Maman Abdurrahman.

Ia pun meminta agar PT PLN (Persero) segera membenahi tata kelola rantai pasok (supply chain) komoditas batu bara, mengingat berbagai pembangkit listrik utama di Pulau Jawa masih berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

“Potensi blackout (pemadaman listrik secara luas) seperti yang (terjadi) 3 tahun yang lalu ini berpotensi terjadi lagi kalau supply chain management (manajemen rantai pasok) yang ada di PLN itu tidak segera dibenahi dan ditata secara baik,” ujar Menteri Maman.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengakui bahwa pemadaman listrik bergilir tersebut sangat berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian.

Pihaknya pun telah menggelar pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlill Lahadalia serta jajaran direksi PLN untuk mengatasi persoalan tersebut.

“Harapannya sih Juni ini bisa diselesaikan,” ucap Airlangga Hartarto.

Dalam kesempatan yang berbeda saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, Menteri ESDM Bahlill Lahadalia menyatakan bahwa persoalan pasokan batu bara yang dihadapi PLN bukan pertama kalinya terjadi.

Menurutnya, hal serupa juga terjadi pada 2022 sehingga perlu langkah pengawasan yang lebih ketat agar tidak terulang kembali.

Ia menuturkan, kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun, sedangkan penugasan pasokan batu bara yang diberikan Kementerian ESDM kepada perusahaan tambang untuk memenuhi kebutuhan PLN mencapai sekitar 180 juta hingga 190 juta ton per tahun.

"Yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton. Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha 134 juta untuk satu tahun, sekarang kan baru bulan enam, itu harusnya no issue," ujar Bahlill Lahadalia.

Selain karena pasokan batu bara, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (20/6) bahwa dua PLTU di Pulau Jawa mengalami gangguan teknis yang menyebabkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa.

Ia menyampaikan bahwa gangguan teknis yang dialami oleh pembangkit Independent Power Producer (IPP) menyebabkan kedua pembangkit tersebut keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Pihaknya pun segera menerjunkan tim untuk melakukan perbaikan.

“Sekali lagi, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas adanya gangguan yang mengakibatkan pemadaman bergilir di Pulau Jawa,” ucap Darmawan Prasodjo.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero) segera mengambil langkah terukur agar gangguan sistem kelistrikan yang memicu pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa tidak kembali terulang.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden dalam rapat bersama jajaran terkait di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

"Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini," ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah membantu PLN dalam memenuhi kebutuhan batu bara berkalori menengah yang dibutuhkan untuk operasional pembangkit listrik.

Dia mengakui secara prinsip pengadaan batu bara merupakan transaksi bisnis antarpelaku usaha atau business to business (B2B). Namun, pemerintah memutuskan untuk turun tangan guna memastikan pelayanan listrik kepada masyarakat tetap terjaga.

"Kami dari Kementerian ESDM sudah membantu PLN dalam rangka mencarikan batu bara yang medium kalori itu. Sebenarnya B2B. Pemerintah enggak boleh terlalu banyak masuk ke dalam ini, B2B. Tapi karena ya udahlah, kita harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik," katanya.

Bahlil juga memastikan kewajiban pemenuhan pasar domestik atau domestic market obligation (DMO) batu bara tetap berjalan dan pasokan untuk kebutuhan pembangkit PLN dalam kondisi aman.

"DMO tetap, DMO tetap," ujarnya saat ditanya mengenai ketersediaan stok batu bara berkalori menengah.

Sementara itu, terkait rencana penerbitan peraturan menteri (Permen) yang mengatur skema pasokan batu bara, termasuk kemungkinan penyesuaian kebijakan terkait co-blending, Bahlil menyatakan pemerintah masih melakukan kajian dan belum mengambil keputusan final.

"Kami masih kaji, belum ada keputusan," katanya.

Sebelumnya, pemerintah bersama PLN telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap gangguan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Evaluasi tersebut mencakup aspek pasokan energi primer, kondisi pembangkit, tata kelola pengadaan batu bara, hingga kebutuhan pemeliharaan pembangkit guna memastikan keandalan sistem ketenagalistrikan nasional tetap terjaga.

Pemerintah berharap langkah-langkah perbaikan tersebut dapat menjamin stabilitas pasokan listrik serta mencegah terulangnya pemadaman bergilir di masa mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membentuk tim khusus untuk mengawasi rantai pasok dan pengadaan batu bara bagi PT PLN (Persero) menyusul kembali terjadinya persoalan pasokan energi primer yang berdampak pada sistem kelistrikan nasional.

Bahlil mengatakan pembentukan tim tersebut dilakukan agar persoalan serupa tidak terus berulang. Menurut dia, gangguan pasokan batu bara bukan pertama kali terjadi karena kasus serupa juga pernah terjadi pada 2022.

"Pemerintah, karena 2022 kan kejadian begini juga. Jadi bukan kejadian baru bagi PLN. Tahun 2022 juga begini. Masa setiap tahun kita [menghadapi] masalah begini terus?" ujar Bahlil usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Sebagai regulator, kata Bahlil, pemerintah tidak ingin persoalan pasokan batu bara terus berulang sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap rantai pasok energi primer untuk pembangkit listrik.

"Menurut kami dari pihak regulator melihat kalau ini tidak diawasi, kami tidak mau lagi seperti ini terus. Maka saya membentuk tim," katanya.

Bahlil menjelaskan tim pengawasan tersebut akan beranggotakan unsur lintas lembaga, mulai dari PLN, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM.

"Tim pengadaannya itu terdiri dari PLN, Dirjen Batu Bara, BPKP, Inspektur Jenderal," ujarnya.

Pemerintah juga membuka peluang pelibatan aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan pendampingan dalam proses pengawasan pengadaan batu bara.

"Dan tidak menutup kemungkinan kami melibatkan juga pendampingan dari aparat penegak hukum agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi," kata Bahlil.

Selain persoalan rantai pasok, Bahlil mengakui PLN juga melaporkan adanya kendala terkait pemeliharaan atau maintenance pembangkit. Namun, dia enggan memerinci lebih jauh dan meminta agar hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada manajemen PLN.

"Nanti tanya kepada PLN. Yang jelas PLN sampaikan bahwa ada persoalan maintenance juga," ujarnya.

Terkait kemungkinan pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terdampak pemadaman listrik, Bahlil menegaskan hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan PLN sebagai operator sistem ketenagalistrikan nasional.

"Itu tanya di PLN karena itu urusan PLN," katanya.

Sebelumnya, pemerintah bersama PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap gangguan sistem kelistrikan yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Evaluasi tersebut mencakup aspek pasokan batu bara, kondisi pembangkit, hingga tata kelola pengadaan energi primer guna memastikan keandalan sistem kelistrikan nasional tetap terjaga.