Jakarta: Pemerintah memastikan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) untuk Triwulan III 2026 atau periode Juli-September 2026 tidak mengalami kenaikan bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat, memperkuat daya saing industri, sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha di tengah dinamika perekonomian.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik Triwulan III Tahun 2026 tetap atau tidak naik," tegas Bahlil dalam pernyataanya, Rabu, 1 Juli 2026.

Menurutnya, kebijakan mempertahankan tarif listrik menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk memastikan biaya energi tetap terkendali sehingga aktivitas ekonomi masyarakat maupun pelaku usaha dapat berjalan lebih baik.

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan," ujar Bahlil.

Penetapan tarif listrik Triwulan III 2026 mengacu pada realisasi parameter ekonomi makro periode Februari hingga April 2026, yakni nilai tukar rupiah sebesar Rp16.959,32 per dolar Amerika Serikat, Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 96,12 dolar AS per barel, inflasi sebesar 0,21 persen, serta Harga Batubara Acuan (HBA) sebesar 70 dolar AS per ton sesuai kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara.

Sesuai mekanisme tariff adjustment, akumulasi perubahan berbagai parameter ekonomi tersebut sebenarnya mengarah pada kenaikan tarif listrik.

Namun, pemerintah memutuskan untuk tidak memberlakukan penyesuaian tarif demi menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Kebijakan ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero). Dalam aturan tersebut, penyesuaian tarif bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan perubahan realisasi parameter ekonomi makro, meliputi kurs, ICP, inflasi, dan HBA.

Tarif Listrik Bersubsidi Tetap

Selain mempertahankan tarif bagi pelanggan nonsubsidi, pemerintah juga memastikan tarif listrik untuk 24 golongan pelanggan bersubsidi tidak mengalami perubahan. Subsidi listrik tetap diberikan kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya.

Golongan pelanggan bersubsidi tersebut meliputi pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, serta pelanggan yang menggunakan listrik untuk kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Langkah ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi sektor-sektor produktif.

Di sisi lain, Kementerian ESDM mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan efisien sebagai bagian dari upaya bersama menjaga ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Kementerian ESDM juga meminta PT PLN (Persero) terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional penyediaan tenaga listrik agar masyarakat memperoleh layanan kelistrikan yang andal, berkualitas, dan berkelanjutan.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Jakarta: SD Tunas Muda Jhonlin mencatat tonggak penting dalam perjalanan pendidikannya dengan melepas angkatan pertama siswa yang telah menyelesaikan pendidikan dasar.

Momen yang berlangsung pada 23 Juni 2026 itu menjadi simbol keberhasilan sekolah dalam mencetak lulusan sekaligus menegaskan komitmen perusahaan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sebanyak delapan siswa dinyatakan lulus dan siap melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Suasana pelepasan berlangsung khidmat dengan suasana hangat yang dihadiri keluarga besar sekolah.

Acara semakin semarak melalui berbagai penampilan dari siswa kelas bawah. Paduan suara, tarian, hingga pertunjukan pantomim menjadi persembahan bagi kakak-kakak kelas setelah menuntaskan pendidikan mereka di SD Tunas Muda Jhonlin.

Keberadaan SD Tunas Muda Jhonlin merupakan bagian dari komitmen PT Jhonlin Agro Raya Tbk bersama Yayasan Jhonlin Pertiwi dalam memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Sekolah tersebut diharapkan mampu menjadi tempat lahirnya generasi muda yang tidak hanya
memiliki kemampuan akademik, tetapi juga karakter yang kuat serta kesiapan menghadapi tantangan pada masa mendatang.

Saat ini SD Tunas Muda Jhonlin memiliki 72 siswa yang tersebar mulai dari kelas I hingga kelas VI. Sejak berdiri, sekolah terus berkembang dengan menghadirkan lingkungan belajar yang kondusif, didukung tenaga pendidik yang berkompeten untuk menunjang proses pembelajaran.
Pelepasan angkatan pertama menjadi pencapaian penting bagi sekolah sekaligus awal dari perjalanan panjang dalam mencetak generasi penerus yang unggul.

Bagi PT Jhonlin Agro Raya Tbk dan Yayasan Jhonlin Pertiwi, momentum ini juga menjadi wujud nyata kontribusi perusahaan dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia melalui penyediaan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat sekitar.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Jakarta: Keandalan rantai pasok energi primer menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga efisiensi biaya industri dan stabilitas pasokan listrik nasional. Di tengah masih tingginya kebutuhan pembangkit terhadap batubara, ketepatan distribusi dari titik muat hingga pembangkit menjadi semakin krusial untuk mengurangi risiko gangguan operasional di sektor hilir.

Dalam rantai pasok energi, keterlambatan kecil di satu titik dapat berdampak pada tahapan berikutnya. Gangguan pada proses pengangkutan, antrian pelabuhan, kondisi cuaca, keterbatasan armada, hingga jadwal bongkar-muat dapat memengaruhi kelancaran pasokan ke pembangkit. Pada akhirnya, kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya operasional, menekan efisiensi, dan mengganggu aktivitas industri yang bergantung pada pasokan listrik yang stabil.

Direktur PT Oktasan Baruna Persada, Tomi Hadi, mengatakan pengelolaan logistik energi membutuhkan disiplin operasional yang tinggi karena komoditas energi memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi.

“Dalam logistik energi, keterlambatan di satu titik dapat berdampak pada tahapan pengiriman berikutnya. Karena itu, pengelolaan rantai pasok harus dilakukan secara presisi, mulai dari perencanaan, kesiapan armada, pemantauan perjalanan, hingga kepatuhan terhadap prosedur di titik muat dan bongkar,” ujar Tomi dikutip dari Antara.

Menurut Tomi, kompleksitas distribusi batubara tidak hanya terletak pada proses pemindahan komoditas dari satu lokasi ke lokasi lain. Lebih dari itu, pelaku logistik perlu memastikan setiap tahapan berjalan sesuai jadwal agar tidak menimbulkan efek berantai atau bullwhip effect di sektor hilir.

Dalam manajemen rantai pasok, bullwhip effect merujuk pada kondisi ketika gangguan kecil di bagian hulu menimbulkan dampak yang lebih besar di bagian hilir. Pada sektor energi, efek ini dapat muncul ketika keterlambatan pengiriman memengaruhi jadwal pasokan, ketersediaan stok, hingga kebutuhan penyesuaian operasional di tingkat pembangkit maupun pengguna energi.

“Karena rantai pasok energi melibatkan banyak titik kritis, perusahaan perlu memiliki sistem pemantauan yang kuat, standar proses yang jelas, serta sumber daya manusia yang memahami risiko operasional di lapangan. Teknologi membantu proses pengawasan, tetapi eksekusi tetap sangat bergantung pada disiplin dan kualitas manusia di setiap tahapan,” tambah Tomi.

Bagi pelaku logistik energi, kemampuan menjaga ketepatan waktu pengiriman tidak hanya bergantung pada kapasitas angkut, tetapi juga pada disiplin perencanaan, koordinasi lintas titik operasional, serta kepatuhan terhadap prosedur di setiap tahapan distribusi. Karena itu, penguatan manajemen risiko perlu berjalan beriringan dengan tata kelola yang transparan agar rantai pasok energi tetap dapat dipantau, dikendalikan, dan dipertanggungjawabkan.

Selain aspek operasional, kepatuhan tata niaga juga menjadi perhatian utama dalam pengelolaan logistik energi. Industri yang terkait dengan komoditas strategis seperti batubara berada dalam pengawasan regulasi yang ketat, sehingga aspek legalitas, dokumentasi, keselamatan kerja, dan tata kelola perusahaan menjadi bagian penting dari keberlanjutan usaha.

Tomi mengatakan, penerapan Good Corporate Governance atau GCG tidak lagi dapat dipisahkan dari pengelolaan rantai pasok energi. Menurutnya, tata kelola yang kuat dibutuhkan untuk memastikan proses bisnis berjalan transparan, patuh, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh volume pasokan, tetapi juga oleh bagaimana pasokan tersebut dikelola secara bertanggung jawab. Karena itu, kepatuhan regulasi, keselamatan kerja, dan tata kelola menjadi bagian yang sama pentingnya dengan ketepatan pengiriman,” ujar Tomi.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Jakarta: Pemerintah mengambil langkah baru untuk menjaga daya saing industri nasional di tengah tantangan pasokan energi. Salah satunya dengan menurunkan harga Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair bagi sektor industri agar biaya produksi lebih kompetitif sekaligus membantu mempertahankan lapangan kerja.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan kebutuhan gas bumi industri tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.

Pemerintah siapkan skema gas industri yang lebih kompetitif

"Dalam waktu hampir 10 hari terakhir, kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor keramik dan beberapa industri lain termasuk dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah, kita telah merumuskan beberapa langkah-langkah solutif untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh teman-teman industri," jelas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada awak media di Gedung Nusantara DPR, Jakarta, seperti dikutip kembali pada Rabu, 1 Juli 2026.

Pemerintah melihat pemenuhan kebutuhan gas bumi industri secara menyeluruh, tidak hanya dari satu skema pasokan. Saat ini, kebutuhan gas bumi industri dipenuhi melalui tiga kategori utama, yaitu Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas pipa non-HGBT, dan LNG non-HGBT.

Karena itu, penyelesaian dilakukan secara proporsional sesuai karakteristik pasokan, struktur biaya, dan kebutuhan masing-masing segmen industri.

Harga gas bumi HGBT tetap mengacu pada ketentuan pemerintah, yaitu USD6,5 per MMBTU untuk gas yang digunakan sebagai bahan baku dan USD7 per MMBTU untuk gas yang digunakan sebagai bahan bakar.

Sementara untuk gas pipa non-HGBT yang ada di wilayah Jawa Barat, pemerintah memastikan harga jual gas di tingkat pelanggan tidak mengalami kenaikan, yaitu rata-rata sebesar USD9,6 per MMBTU.

Sedangkan untuk pasokan gas berbasis LNG, pemerintah mencermati adanya kenaikan harga LNG sebagai dampak dari fluktuasi harga minyak mentah. Salah satu komponen pembentuk harga LNG berkaitan dengan harga minyak mentah, sehingga ketika harga minyak mengalami kenaikan, harga perolehan LNG juga ikut terdampak.

Untuk kebutuhan gas non-HGBT yang bersumber dari LNG, pemerintah menyiapkan skema penurunan harga. Harga LNG non-HGBT di tingkat konsumen akhir di wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta saat ini berada pada kisaran USD20,57 per MMBTU akan diturunkan menjadi USD13 per MMBTU.

"Atas dasar arahan Bapak Presiden, bahwa presiden berkepentingan betul untuk menjaga industri dan lapangan pekerjaan, maka kami diperintahkan masukan dari industri itu kurang lebih sekitar USD15 sampai USD16 per MMBTU, tapi setelah kita menghitung dan kami sudah perkenalkan ke Bapak Presiden, (harga LNG) diturunkan menjadi 13 dolar per MMBTU," jelas Bahlil.

Penurunan tersebut dilakukan melalui optimalisasi struktur biaya dan peningkatan efisiensi di seluruh rantai pasok LNG, termasuk harga gas hulu, biaya pemrosesan LNG, serta komponen infrastruktur dan niaga. Dengan mekanisme ini, ia menilai penyesuaian harga dilakukan secara proporsional di seluruh rantai pasok, sehingga manfaatnya dapat diteruskan kepada pelanggan industri.

Bahlil juga menjelaskan pemerintah memahami kebutuhan industri atas pasokan energi yang kompetitif. Namun di sisi lain, industri juga perlu memahami bahwa produksi gas pipa bersumber dari energi fosil yang pasti mengalami penurunan alamiah.

Dalam kondisi tersebut, LNG menjadi bagian penting dari strategi pemenuhan kebutuhan gas bumi nasional agar kegiatan industri tetap berjalan.

Kementerian ESDM menegaskan bahwa ke depan, pemanfaatan LNG dalam pemenuhan kebutuhan industri merupakan bagian dari upaya menjaga kontinuitas pasokan, khususnya di wilayah yang mengalami penurunan pasokan gas pipa. Namun, pemerintah juga memahami bahwa struktur harga LNG perlu ditata agar tetap mendukung daya saing industri nasional.

PGN siap jalankan kebijakan pemerintah

Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga datang dari PT Perusahaan Gas Negara (PGN), perusahaan menyatakan kesiapan untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah guna memastikan pasokan gas bumi bagi sektor industri tetap terjaga.

"PGN menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Kementerian ESDM, atas penetapan kebijakan tata kelola harga gas bumi nasional yang telah mempertimbangkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara berkeadilan," jelas Direktur Utama PGN Arief K. Risdianto.

Sebagai Subholding Gas Pertamina dan salah satu badan usaha penyalur dan niaga gas, PGN mendukung penuh kebijakan tersebut dan siap mengimplementasikan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian ESDM.

"Kami akan terus memastikan pasokan gas bumi tetap andal, aman, dan berkelanjutan guna mendukung daya saing industri, memperkuat ketahanan energi nasional, serta memberikan manfaat bagi perekonomian dan masyarakat," ungkap Arief.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Jakarta: Harapan ribuan penyintas bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh untuk segera menempati hunian tetap (huntap) mulai menemukan titik terang. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mencapai sejumlah kesepakatan dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) guna mempercepat penyediaan lahan bagi pembangunan huntap.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelepasan Lahan HGU yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Dalam Negeri, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh, perusahaan pemegang HGU, serta Posko Nasional Satgas PRR, Selasa (30/6/2026).

Pertemuan itu difokuskan untuk menyelesaikan berbagai kendala penyediaan lahan yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Dalam pembahasan tersebut, sejumlah lahan milik perusahaan telah mencapai kesepakatan untuk segera ditindaklanjuti sebagai lokasi pembangunan huntap. Lahan milik PTPN, PT Socfindo, PT Betami, PT Bahruni, dan PT Evan Group dinyatakan telah menyelesaikan pembahasan, sementara beberapa perusahaan lainnya masih menyelesaikan tahapan administrasi maupun penyiapan lahan pengganti. Perkembangan ini membuka peluang percepatan pembangunan 2.212 unit huntap yang direncanakan.

Wakil Kepala Bidang Data Posko Satgas PRR Brigjen TNI Andre Julian mengatakan, Satgas PRR terus memfasilitasi koordinasi antara pemerintah daerah dan para pemegang HGU agar kebutuhan lahan dapat segera dipenuhi tanpa menghambat proses pembangunan. Menurutnya, penyelesaian persoalan lahan merupakan tahapan penting agar rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan sesuai target.

“Hasil rapat tadi memadukan atau mensinkronkan antara pemilik lahan yang lahannya akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagai calon lahan pembangunan huntap. Pada intinya, telah tercapai kata sepakat antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dengan beberapa pemilik lahan, untuk segera melaksanakan pembangunan huntap ini secara paralel," kata Andre.

Ia menjelaskan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan melalui pembangunan huntap oleh Kementerian PKP yang berjalan bersamaan dengan penyelesaian administrasi pelepasan lahan. Pendekatan tersebut dipilih agar masyarakat tidak perlu menunggu seluruh proses administrasi selesai sebelum pembangunan dimulai.

"Dalam konteks percepatan rehab rekon, memang harus dilaksanakan kegiatan secara paralel antara pembangunan huntap itu sendiri yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP dengan proses administrasi. Kami mengupayakan ini cepat. Supaya masyarakat segera merasakan manfaatnya. Segera masyarakat dapat menempati huntap tersebut sebagai tanggung jawab dari pemerintah kepada masyarakat," ujarnya.

Wakil Kepala II Bidang Data Posko Satgas PRR Kolonel Tamimi Hendra Kesuma memastikan setiap komitmen perusahaan akan terus dipantau bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Kementerian PKP, Kantor Wilayah BPN Aceh, dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Apabila dalam waktu satu minggu masih terdapat perusahaan yang belum menyelesaikan komitmennya, penyelesaiannya akan difasilitasi di tingkat pusat agar proses pembangunan tidak mengalami keterlambatan.

Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi menyampaikan apresiasi kepada Satgas PRR dan Kementerian PKP yang terus mendampingi pemerintah daerah dalam mencari solusi penyediaan lahan bagi masyarakat terdampak.

"Terima kasih untuk Satgas dan Kementerian PKP. Sudah bisa dieksekusi lahan-lahannya, tinggal kami mengecek lagi lahan-lahannya yang sudah oke dan A1. Sehingga kita bisa langsung merapikan dan segera melaporkan ke Kementerian PKP untuk dilakukan pembangunan," kata Armia.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Jakarta: Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan hingga saat ini belum menerima laporan mengenai warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban atau terdampak gelombang panas ekstrem (heatwave) yang melanda sejumlah negara di Eropa sejak akhir Juni 2026.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan situasi melalui koordinasi dengan seluruh perwakilan RI di kawasan tersebut.

"Hingga saat ini kami belum menerima laporan adanya WNI yang terdampak, melaporkan kondisi darurat, maupun menjadi korban akibat gelombang panas yang terjadi di Eropa," ujar Heni dikutip dari Antara.

Meski demikian, Kemlu bersama kedutaan besar dan konsulat Indonesia di berbagai negara Eropa tetap mengingatkan WNI agar meningkatkan kewaspadaan. Imbauan tersebut mencakup upaya menjaga kesehatan, membatasi aktivitas di luar ruangan saat suhu sedang tinggi, serta mengikuti arahan dari otoritas setempat.

Gelombang panas yang melanda Eropa dalam beberapa pekan terakhir telah mendorong sejumlah negara menetapkan status siaga karena suhu udara mencapai tingkat yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.

Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan lebih dari 1.300 kematian tambahan di kawasan Eropa sejak 21 Juni 2026 yang dikaitkan dengan suhu ekstrem.

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyebut cuaca panas ekstrem sebagai "pembunuh senyap" karena dampaknya sering kali tidak disadari hingga menimbulkan kondisi yang fatal, terutama bagi kelompok rentan.

Menurut Tedros, banyak bangunan tempat tinggal, perkantoran, hingga sekolah di Eropa belum dirancang untuk menghadapi suhu yang semakin tinggi akibat perubahan iklim.

WHO saat ini terus bekerja sama dengan negara-negara anggotanya untuk memperkuat kesiapsiagaan sistem kesehatan, meningkatkan langkah pencegahan, serta memastikan respons yang lebih cepat dalam menghadapi dampak cuaca panas ekstrem.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan implementasi program mandatori Biodiesel 50 (B50) telah siap dijalankan di seluruh sektor. Kebijakan tersebut tinggal menunggu peluncuran resmi oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengatakan seluruh persiapan teknis untuk penerapan B50 telah rampung sehingga implementasi dapat dilakukan secara serentak setelah diresmikan.

"Seluruh sektor sudah siap untuk menerapkan B50. Implementasinya akan dimulai setelah peresmian oleh Presiden," ujar Anggia, Rabu.

Menurut dia, kesiapan tersebut tidak hanya mencakup sektor transportasi, tetapi juga berbagai sektor industri yang menggunakan mesin diesel. Sebelum diberlakukan secara nasional, campuran biodiesel 50 persen telah melalui serangkaian uji coba pada beragam moda dan alat operasional.

Pengujian dilakukan pada kendaraan berat, kapal, kereta api, alat pertambangan, ekskavator, hingga mesin pertanian. Hasil uji tersebut menjadi dasar pemerintah untuk memperluas implementasi B50 ke seluruh wilayah Indonesia.

Anggia menegaskan distribusi B50 juga telah dipersiapkan secara nasional sehingga seluruh daerah siap menjalankan kebijakan tersebut secara bersamaan.

"Persiapannya sudah matang dan siap diterapkan di seluruh Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa program Biodiesel B50 akan diluncurkan pada Juli 2026 sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

Presiden meyakini peningkatan kandungan biodiesel dalam solar akan menghasilkan penghematan yang signifikan sekaligus mempercepat target swasembada energi nasional.

"Saya perkirakan tiga tahun lagi, maksimal empat tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apa pun untuk BBM kita, untuk energi kita," ujar Prabowo.

Ia menilai kemandirian energi menjadi kebutuhan strategis di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global. Gangguan pada negara-negara produsen minyak maupun jalur distribusi energi internasional, seperti yang terjadi di kawasan Selat Hormuz, dinilai menjadi pengingat pentingnya memperkuat pasokan energi dari dalam negeri.

Pelaksanaan mandatori B50 mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel ke dalam Bahan Bakar Minyak Solar sebesar 50 persen.

Dalam aturan tersebut, pemerintah juga memberikan masa transisi bagi badan usaha penyedia BBM yang masih memiliki stok Biodiesel 40 (B40). Persediaan tersebut masih dapat disalurkan hingga 30 September 2026, selama memenuhi standar mutu dan spesifikasi yang telah ditetapkan pemerintah.

Setelah masa transisi berakhir, implementasi mandatori B50 akan berlaku penuh sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas penggunaan energi terbarukan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Jakarta: Kenaikan harga bensin dan tarif angkutan udara menjadi pemicu utama inflasi pada Juni 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan mencapai 0,44 persen (month to month/mtm).

Data ini menunjukkan biaya mobilitas masyarakat masih menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap pergerakan inflasi nasional.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyampaikan tingkat inflasi kelompok transportasi tersebut tercatat sebesar 2,29 persen (month to month/mtm) dengan andil sebesar 0,28 persen pada Juni 2026.

“Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok transportasi antara lain bensin, tarif angkutan udara dan pelumas/oli mesin. Bensin memberikan andil inflasi tertinggi sebesar 0,21 persen. Selanjutnya, tarif angkutan udara memberikan andil inflasi 0,05 persen, sedangkan pelumas/oli mesin menyumbang 0,01 persen,” ujar Ateng dalam konferensi pers di Jakarta, dilansir Antara, Rabu, 1 Juli 2026.

Komoditas pangan ikut dorong inflasi Juni

Pendorong inflasi bulanan Juni 2026 selanjutnya yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau yang tercatat inflasi sebesar 0,20 persen (month to month/mtm) dengan andil 0,06 persen

Dari kelompok ini, komoditas yang memberikan andil inflasi antara lain bawang merah sebesar 0,04 persen, bawang putih sebesar 0,03 persen, beras sebesar 0,02 persen, serta wortel, ikan segar, minyak goreng, cabai merah, daging sapi dan cabai rawit masing-masing sebesar 0,01 persen.

Di sisi lain, terdapat beberapa komoditas dari kelompok makanan, minuman dan tembakau yang memberikan andil peredam inflasi alias mengalami deflasi.

Komoditas tersebut, di antaranya adalah daging ayam ras yang tercatat deflasi sebesar 0,06 persen, telur ayam ras deflasi sebesar 0,02 persen, serta sawi hijau dan ketimun masing-masing deflasi sebesar 0,01 persen.

Berdasarkan komponen, seluruh komponen mengalami inflasi bulanan pada Juni 2026.

Adapun, andil inflasi tertinggi berturut-turut disumbangkan oleh komponen harga diatur pemerintah sebesar 0,27 persen dengan tingkat inflasi 1,41 persen, lalu, komponen inti dengan andil inflasi sebesar 0,15 persen dan tingkat inflasi 0,23 persen.

Kemudian, komponen bergejolak dengan andil inflasi 0,02 persen dan tingkat inflasi 0,14 persen.

Maluku Utara jadi provinsi dengan inflasi bulanan tertinggi

Berdasarkan wilayah, inflasi bulanan terjadi di seluruh provinsi, dengan inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Maluku Utara sebesar 2,45 persen, sementara inflasi terendah terdapat di Provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah masing-masing sebesar 0,23 persen.

Sementara itu, secara tahunan, inflasi Juni 2026 tercatat sebesar 3,34 persen (year on year/yoy) atau naik dari periode sama tahun sebelumnya sebesar 1,87 persen.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Jakarta: Pelaku usaha yang berjualan di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, hingga Blibli perlu memahami aturan baru terkait mekanisme pemungutan pajak. Mulai 1 Agustus 2026, pemerintah resmi memberlakukan skema pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) melalui platform marketplace yang telah ditunjuk.

Meski demikian, pemerintah menegaskan kebijakan ini bukan pajak baru. Perubahan yang dilakukan hanya pada mekanisme pemungutannya agar administrasi perpajakan menjadi lebih sederhana, transparan, dan tertib.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan masa transisi selama satu bulan kepada marketplace agar dapat menyesuaikan sistem sebelum kebijakan tersebut berlaku efektif.

Selama satu bulan kepada empat perusahaan marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut pajak agar dapat menyesuaikan sistem sebelum mulai melakukan pemungutan kepada para penjual (seller).

Adapun empat marketplace yang ditunjuk tersebut adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

"Jadi pajak ini bukan pajak baru. Ini adalah pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan melalui marketplace. Yang berubah hanya mekanisme pemungutannya, dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang dalam negeri menjadi dipungut oleh marketplace yang ditunjuk," ujar Bimo dilansir Antara, Rabu, 1 Juli 2026.

Bagaimana cara kerja pajak marketplace?

Pajak marketplace diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang penunjukan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

Bimo menjelaskan penunjukan dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan sistem, skala transaksi, kapasitas administrasi, penggunaan mekanisme rekening escrow, serta kesiapan marketplace dalam melakukan pemungutan dan pelaporan pajak secara elektronik.

Dalam skema tersebut, marketplace akan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto penjual, yakni nilai transaksi yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Mekanismenya, konsumen melakukan pembayaran melalui marketplace. Kemudian, marketplace memungut PPh Pasal 22 atas penghasilan penjual, menerbitkan tagihan (invoice), menyetorkan pungutan ke kas negara, dan melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi.

Meski demikian, Bimo menegaskan pemungutan tersebut hanya berlaku bagi penjual yang memiliki omzet atau peredaran bruto di atas Rp500 juta dalam satu tahun.

"Misal pedagang menjual barang senilai Rp2.000.000 melalui marketplace, maka PPh Pasal 22 yang dipungut adalah 0,5% x 2 Rp2.000.000 = Rp10.000. Pajak sebesar Rp10.000 rupiah tersebut bukan pajak tambahan yang berdiri sendiri,” jelas Bimo.

Menurut dia, kebijakan tersebut juga bukan merupakan pengenaan pajak baru, melainkan perubahan mekanisme administrasi perpajakan melalui marketplace.

"Kami tegaskan kembali bahwa PMK Nomor 37 Tahun 2025 ini hadir bukan untuk menghambat ekonomi digital, melainkan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi digital berjalan dalam tata kelola kenegaraan yang sehat, adil, dan setara," ujarnya.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Jakarta: Kebijakan pemerintah menurunkan harga gas bumi dan liquefied natural gas (LNG) untuk sektor industri dinilai dapat membantu menjaga daya saing manufaktur nasional di tengah tekanan biaya energi. Namun, dampaknya terhadap pergerakan pasar keuangan diperkirakan belum akan terlalu signifikan dalam jangka pendek.

Analis Mirae Sekuritas Novani Karina Saputri menjelaskan pemerintah memangkas harga gas industri dari kisaran USD20–23 per MMBTU menjadi sekitar USD13 per MMBTU melalui perluasan skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Menurut Novani, kebijakan tersebut tidak ditempuh melalui skema subsidi langsung, melainkan menggunakan mekanisme burden sharing yang melibatkan pemerintah, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), serta pelaku usaha di sektor midstream dan downstream. Skema itu dilakukan melalui penyesuaian penerimaan negara dan margin di sepanjang rantai pasok gas.

"Kebijakan ini hadir pada saat industri menghadapi tingginya biaya energi, melemahnya daya saing, serta meningkatnya risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di sektor manufaktur yang sangat bergantung pada gas," ujar Novani.

Ia menambahkan, bagi industri yang menjadikan gas sebagai komponen utama produksi, biaya energi dapat menyumbang sekitar 30–50 persen dari total biaya operasional. Selama ini, harga gas yang lebih mahal dibandingkan negara-negara tetangga menjadi salah satu tantangan bagi daya saing industri nasional.

Dengan penurunan harga gas, beban operasional perusahaan diperkirakan akan berkurang sehingga margin usaha dapat membaik. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga keberlangsungan produksi, mengurangi potensi penutupan pabrik, serta menekan risiko terjadinya PHK.

Dari sisi makroekonomi, Novani menilai kebijakan ini lebih berperan sebagai instrumen stabilisasi daripada pendorong pertumbuhan ekonomi yang besar.

"Jika risiko PHK di sektor industri intensif gas dapat ditekan, daya beli masyarakat berpotensi tetap terjaga sehingga konsumsi domestik tidak mengalami tekanan yang lebih dalam," katanya.

Meski demikian, ia menilai kontribusi kebijakan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih akan berlangsung secara bertahap. Efektivitasnya juga tetap bergantung pada pemulihan permintaan, baik dari pasar domestik maupun global.

Sementara itu, terhadap pasar keuangan, Novani berpandangan bahwa sentimen positif dari kebijakan HGBT belum cukup kuat untuk mengubah arah pergerakan pasar dalam waktu dekat.

"Pasar masih lebih dipengaruhi faktor-faktor makro, seperti volatilitas nilai tukar rupiah, tingginya premi risiko domestik, serta arus keluar dana asing yang masih berlangsung," jelasnya.

Karena itu, Novani tetap menyarankan investor menerapkan strategi investasi yang defensif. Salah satu alternatif yang dinilai menarik adalah memilih produk reksa dana dengan manajemen risiko yang baik serta memiliki rekam jejak kinerja yang konsisten mengungguli indeks acuannya berdasarkan indikator risk-adjusted return.

Ia juga menilai Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) masih menjadi pilihan yang relevan pada kondisi pasar saat ini karena menawarkan tingkat likuiditas yang tinggi, volatilitas yang relatif rendah, serta potensi imbal hasil yang tetap kompetitif dibandingkan suku bunga deposito.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(SAW)

Jakarta: Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) tak hanya dilakukan Pertamina pada awal Juli 2026. SPBU BP dan Shell juga menurunkan harga sejumlah produk BBM mereka.

Berdasarkan informasi terbaru per 1 Juli 2026, penurunan harga hanya berlaku untuk BBM jenis diesel di BP dan Shell. Sementara itu, harga BBM bensin masih bertahan di level sebelumnya.

BP Ultimate Diesel turun

Dikutip dari laman resmi bp Indonesia, SPBU bp mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis gasoil, yakni BP Ultimate Diesel. Kini, BP Ultimate Diesel dijual Rp21.340 per liter, turun dari semula Rp25.060 per liter.

Harga BP 92 dan BP Ultimate belum berubah

Berbeda dengan produk diesel, harga BBM bensin di SPBU BP belum mengalami perubahan. Per 1 Juli 2026, BP 92 masih dibanderol Rp16.670 per liter, sedangkan BP Ultimate tetap dijual Rp17.240 per liter.

Shell V-Power Diesel ikut turun

Shell Indonesia juga melakukan penyesuaian harga pada produk diesel. Mengutip dari laman resmi, harga Shell V-Power Diesel turun dari Rp24.490 per liter menjadi Rp21.340 per liter mulai 1 Juli 2026. Produk ini tersedia di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Sementara itu, untuk BBM jenis Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+ belum tersedia sejak awal tahun 2026.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Jakarta: Memasuki awal Juli 2026, PT Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga untuk sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi.

Kabar ini tentu menjadi perhatian banyak pengendara yang ingin mengetahui apakah harga Pertamax juga ikut mengalami penurunan.

Berdasarkan informasi terbaru dari Pertamina Patra Niaga per 1 Juli 2026, terdapat dua jenis BBM nonsubsidi yang mengalami penurunan harga, yakni Pertamax Turbo dan Pertamina Dex. Sementara itu, harga Pertamax dan Pertamax Green masih belum berubah.

Pertamax Turbo turun Rp1.450 per liter

Penurunan harga paling mencolok terjadi pada Pertamax Turbo. BBM dengan performa tinggi tersebut kini dibanderol Rp19.300 per liter, turun Rp1.450 dibandingkan harga sebelumnya yang mencapai Rp20.750 per liter.

Pertamina Dex ikut turun signifikan

Tak hanya Pertamax Turbo, Pertamina juga menurunkan harga Pertamina Dex.

Harga BBM jenis diesel berkualitas tinggi ini turun sebesar Rp3.650 per liter, dari sebelumnya Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter.

Bagaimana dengan harga Pertamax dan Pertamax Green?

Bagi pengguna Pertamax dan Pertamax Green, belum ada perubahan harga pada awal Juli 2026.

Berdasarkan daftar harga terbaru Pertamina Patra Niaga, Pertamax (RON 92) masih dipasarkan pada kisaran Rp15.250 hingga Rp17.000 per liter, tergantung wilayah. Khusus di DKI Jakarta, harga Pertamax tetap berada di angka Rp16.650 per liter.

Sementara untuk harga Pertamax Turbo masih dibanderol Rp17.000 per liter.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)