Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tidak menaikkan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) pada kuartal III atau periode Juli-September 2026 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik Triwulan III Tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Bahlil melalui keterangan tertulis, Selasa (30/6).

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan tarif tenaga listrik Triwulan III Tahun 2026, parameter ekonomi makro mengacu pada realisasi periode Februari hingga April 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.959,32 per USD, ICP sebesar US$96,12 per barel, inflasi sebesar 0,21 persen, serta HBA sebesar USD70 per ton sesuai kebijakan DMO batubara.

Lebih lanjut Bahlil menyampaikan, tarif tenaga listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

[Gambas:Youtube]

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan," jelas Bahlil.

Kementerian ESDM juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan efisien sebagai bagian dari upaya bersama mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Kementerian ESDM meminta PT PLN untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional penyediaan tenaga listrik guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Pemerintah melakukan penyesuaian produksi, bukan pembatasan, tetapi lebih ke arah pengendalian,

Jakarta (ANTARA) - Kebijakan pemerintah untuk mengendalikan produksi pertambangan mineral dan batubara (minerba) pada tahun 2026 dimaksudkan untuk menjaga stabilitas industri di tengah dinamika global yang sangat menantang saat ini.

Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati mengatakan, kondisi global saat ini bergerak tidak stabil dan sulit diprediksi.

“Kita tahu bahwa saat ini kita berada di dunia yang ritmenya itu sudah tidak kita ketahui dan enggak jelas lagi. Yang jelas tidak stabil,” kata Rita dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Rita mengungkapkan, sektor minerba kini berada dalam pusaran dinamika global yang sangat menantang, termasuk keterbatasan bahan baku pendukung dan kebutuhan energi.

“Kita berada pada kondisi di mana critical mineral menjadi sangat penting, semua saling berebut,” ujar Rita dalam diskusi Peran RKAB dan Peningkatan Produksi Dalam Strategi Menyikapi Tantangan Global.

Gangguan rantai pasok global menunjukkan bahwa kepemilikan sumber daya saja tidak cukup tanpa dukungan komponen lain. Meski demikian, Indonesia dinilainya masih berada pada posisi strategis karena kekayaan sumber daya alam. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menekankan ketahanan energi dan hilirisasi.

“Kalau kita tidak punya sumber daya energi, ketahanan energi kita berarti rapuh sekali. Kita akan sangat tergantung pada negara lain,” ujarnya.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, lanjut Rita, pemerintah mengambil langkah pengendalian produksi minerba melalui kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

“Pemerintah melakukan penyesuaian produksi, bukan pembatasan, tetapi lebih ke arah pengendalian,” katanya.

Menurutnya, pendekatan yang digunakan saat ini adalah value overvolume. Evaluasi menunjukkan peningkatan volume produksi tidak selalu berbanding lurus dengan penerimaan negara.

“Volume ketika kita memproduksi banyak itu tidak berbanding lurus dengan pendapatan negara yang bisa kita hasilkan,” ujar Rita.

Ia menambahkan, produksi berlebih justru berpotensi menimbulkan oversupply yang menekan harga komoditas. Inilah yang kemudian pemerintah mengubah skema RKAB dari tiga tahunan menjadi tahunan guna mengendalikan pasokan secara lebih terukur. Selain itu, kewajiban domestic market obligation (DMO) tetap menjadi prioritas sebelum ekspor dilakukan.

“Untuk domestic market obligation, kita semua harus taat. Kita harus penuhi dengan jalan itu kita bisa bertahan,” tegasnya.

Sementara itu, Bernadus Irmanto, Wakil Ketua Indonesia Mining Association (IMA) Bidang Komunikasi yang juga Presiden Direktur PT Vale Indonesia Tbk, mengungkapkan, tantangan juga mencakup ketersediaan bahan baku.

Menurut Bernadus, tantangan utama dalam industri nikel misalnya adalah pasokan bahan baku penunjang, khususnya sulfur yang dibutuhkan dalam proses High Pressure Acid Leach (HPAL) untuk menghasilkan asam sulfat.

“Masalahnya kalau pun punya uang untuk membeli, tapi kalau barangnya tidak ada, bagaimana?” ujar Bernadus.

Kondisi tersebut mendorong pelaku industri untuk melakukan diversifikasi sumber bahan baku, termasuk memanfaatkan alternatif seperti pirit maupun limbah industri berupa phosphogypsum.

Selain itu, kata Bernadus, industri nikel juga menghadapi tantangan dalam aspek keberlanjutan, terutama tingginya ketergantungan pada bahan bakar minyak seperti Marine Fuel Oil (MFO) dan diesel.

Untuk mengatasi hal tersebut, Vale misalnya mulai mengkaji penggunaan teknologi ramah lingkungan, termasuk elektrifikasi kendaraan tambang. Namun implementasinya masih menghadapi kendala produktivitas.

Di sisi lain, Bernadus menilai hilirisasi tetap menjadi arah utama industri. Namun hilirisasi membutuhkan dukungan investasi dan teknologi yang sebagian besar masih berasal dari luar negeri, khususnya China.

Ketergantungan pada teknologi asing tersebut dinilai turut menambah kompleksitas risiko geopolitik dalam pengembangan industri nikel nasional.

Bernadus mengingatkan bahwa pentingnya kepastian pasokan nikel bagi investor, terutama untuk proyek yang masih dalam tahap pembangunan. Sebab proyek tersebut akan mulai beroperasi di kuartal III-2026 dan memerlukan pasokan yang pasti.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif listrik kuartal II (April-Juni) 2026 tidak naik. Kebijakan ini diambil sebagai upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menyampaikan pengambilan kebijakan tidak menaikkan tarif listrik mengacu pada ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

"Masyarakat tidak perlu cemas, karena Pemerintah telah menetapkan tarif listrik periode triwulan II tahun 2026 tetap. Penetapan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat jelang Hari Raya Idulfitri, setelah dilakukan perhitungan terhadap berbagai parameter ekonomi makro," ujar Tri dalam keterangan tertulis, Selasa (17/3).

"Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara efisien dan bijak sebagai bagian dari upaya bersama dalam mendukung ketahanan energi nasional," imbuhnya.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), evaluasi penyesuaian tarif tenaga listrik bagi bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi dilakukan setiap tiga bulan.

Evaluasi tersebut berdasarkan perubahan realisasi parameter ekonomi makro, meliputi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, Harga Rata-Rata Minyak Mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan tarif kuartal II-2026, parameter ekonomi makro yang digunakan adalah realisasi pada periode November 2025 hingga Januari 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.743,46 per dolar AS, ICP sebesar US$62,78 per barel, inflasi sebesar 0,22 persen, serta HBA sebesar US$70 per ton sesuai kebijakan DMO batubara.

Berdasarkan perhitungan parameter tersebut, secara formula tarif tenaga listrik berpotensi naik. Namun, untuk menjaga daya saing industri, daya beli masyarakat, serta stabilitas ekonomi nasional di tengah kondisi global, pemerintah memutuskan tarif listrik tidak berubah.

Begitu pula untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan.

Selain itu, Kementerian ESDM mendorong PT PLN (Persero) untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional guna memastikan penyediaan tenaga listrik yang andal dan berkelanjutan.

Jakarta: PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memperkuat koordinasi pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) guna menjaga keandalan pasokan listrik nasional. Langkah ini dilakukan melalui mekanisme rapat penjadwalan bulanan yang melibatkan PLTU serta pemasok batu bara terkait.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan mengatakan perusahaan berfungsi sebagai pelaksana kuasa pengadaan batu bara berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh PLN, PLN Indonesia Power (PLN IP), dan PLN Nusantara Power (PLN NP).

“PLN EPI berfungsi sebagai pelaksana pengadaan berdasarkan kuasa dari PLN, PLN IP, dan PLN NP untuk memenuhi kebutuhan yang telah dihitung dan ditetapkan oleh PLN, PLN IP, dan PLN NP sebagai pengelola PLTU terkait” ujar Mamit dalam keterangan tertulis, Selasa, 17 Maret 2026.

Mamit menjelaskan pengaturan tujuan pengiriman batu bara dari tambang ke unit PLTU dilakukan melalui mekanisme rapat penjadwalan bulanan yang difasilitasi PLN EPI.

“Mekanismenya mempertimbangkan kebutuhan pembangkit serta kesepakatan antara pemasok batu bara dan PLTU masing-masing,” ujarnya.

Mendukung ketahanan energi nasional

Menurutnya, koordinasi pengadaan batu bara yang dijalankan PLN EPI merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian ESDM dan Ditjen Minerba telah menetapkan ketahanan energi sebagai prioritas strategis, sejalan dengan misi swasembada energi yang menjadi salah satu pilar utama Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Keandalan rantai pasok batu bara untuk PLTU secara langsung akan menopang stabilitas sistem kelistrikan nasional, yang menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan mekanisme ini, koordinasi antara pembangkit, komitmen pemasok batu bara untuk memprioritaskan paskan batu bara dalam negeri sebelum ekspor, serta regulator diharapkan dapat menjaga keberlanjutan pasokan energi primer bagi sistem kelistrikan nasional,” tutur Mamit.

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan realisasi domestic market obligation (DMO) batubara telah mencapai 180,9 juta ton hingga Oktober 2025. Dari total tersebut, sekitar 66% diserap oleh sektor kelistrikan.

Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara ESDM Totoh Abdul Fatah mengatakan harga DMO batubara masih stagnan, sektor kelistrikan dipatok US$70 per ton dan untuk sektor non listrik lainnya US$90 per ton.

“Untuk tahun 2025 sendiri produksi kita ditargetkan 739 juta ton dan sampai Oktober 2025 itu baru mencapai 661,8 juta ton dan DMO nya telah mencapai 180,9 juta ton dan harga rata-rata HBA nya 111,24 itu rata2 dari Januari-Oktober,” kata Totoh, Rabu (3/12/2025).

Totoh juga menyinggung kinerja produksi dan DMO dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data ESDM, pada 2021 produksi batubara mencapai 613 juta ton dengan DMO 133 juta ton atau sekitar 25%, sedikit di bawah target.

Pada periode 2022–2025, realisasi DMO mengalami peningkatan menjadi sekitar 27%, melampaui target minimal 25%. Totoh menjelaskan bahwa HBA sempat mencapai puncaknya pada 2022.

“HBA pada tahun 2022 itu cukup signifikan kenaikannya, bisa mencapai US$266,3. Sebetulnya dari tahun 2021 sudah ada potensi kenaikan dan pada tahun puncaknya di 2022. Kemudian tahun 2023 turun ke US$201, tahun 2024 kembali ke sekitar US$121, dan saat ini lebih turun lagi, rata-rata Januari sampai Oktober itu hampir saja US$111 per ton,” paparnya.

Terkait pemanfaatan domestik, Totoh menegaskan bahwa kelistrikan menjadi pengguna terbesar yakni dengan porsi 66% dari total DMO nasional.

Serapan batubara domestik sepanjang Januari–Oktober 2025 didominasi oleh sektor kelistrikan, yang secara konsisten mencatat volume terbesar setiap bulan. Penggunaannya berada pada kisaran 9,7–12,4 juta ton per bulan, dengan puncak pada Agustus sebesar 12,43 juta ton.

Setelah kelistrikan, sektor dengan serapan terbesar adalah semen, meski pergerakannya lebih fluktuatif. Konsumsi semen berada pada kisaran 2,8–7,1 juta ton, dengan puncak di Mei sebesar 7,15 juta ton.

Pengguna signifikan lainnya meliputi pupuk dan tekstil, yang menunjukkan kenaikan pada pertengahan tahun. Pupuk sempat mencapai 1,18 juta ton pada Agustus, sementara tekstil melonjak menjadi 1,74 juta ton pada Oktober, mencerminkan peningkatan aktivitas industri pengolahan.

Sektor briket, kertas, metalurgi, dan kategori lain-lain mencatat konsumsi yang jauh lebih kecil, masing-masing stabil pada level di bawah satu juta ton per bulan.