Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan uji coba produk compressed natural gas (CNG) 3 kilogram (kg) bernama Tabung Merah Putih bakal dilakukan pada Juli 2026 mendatang.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan saat ini prototipe telah memasuki tahap ketiga dan tersisa satu tahap uji coba lagi sebelum bisa diedarkan ke masyarakat.

Laode menyebut sebanyak belasan unit disiapkan untuk menjalani serangkaian pengujian di Lemigas.

"Ya maksudnya satu tahap lagi sudah bisa diedarkan. Iya (pada Juli)," ujar Laode saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (29/6).

Ia mengatakan tabung CNG akan diimpor dari China pada tahap awal. Hal tersebut dipertimbangkan dengan alasan tabung CNG menggunakan material komposit dengan teknologi tipe empat, sehingga bobotnya jauh lebih ringan dibanding tabung logam konvensional.

Selain itu, Laode menegaskan pengujian akan difokuskan pada aspek keselamatan, mulai dari ketahanan tekanan hingga sistem valve yang menyatu dengan tabung.

[Gambas:Youtube]

"Oleh karena itu kita harus membuat yang lebih ringan agar emak-emak nanti enggak merasa, oh ini kok penggantinya berat. Kita uji di Lemigas. Yang paling penting safety dari valve dan tabungnya seperti apa," jelasnya.

Meski menggunakan teknologi baru, pemerintah memastikan harga jual tabung CNG nantinya disamakan dengan LPG 3 kilogram. Dengan skema tersebut, subsidi energi diperkirakan tetap dapat ditekan hingga sekitar 30 persen.

"Sama, sama harganya (LPG 3Kg). Sekarang simulasinya masih disamakan. Dengan disamakan pun subsidi bisa turun sampai dengan 30 persen," imbuhnya.

Ke depan, pemerintah juga membuka peluang pembangunan pabrik tabung CNG di Indonesia apabila kebutuhan sudah meningkat. Sementara implementasi program akan dilakukan secara bertahap di berbagai daerah dengan pasokan gas yang telah disiapkan bersama SKK Migas.

"Ada peluang untuk itu (pembangunan pabrik di RI). Kalau jumlahnya masif kan kita punya bargaining untuk minta mereka bangun di sini," pungkasnya.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaiman mengungkapkan  tabung compressed natural gas (CNG) dengan nama Tabung Merah Putih tengah disiapkan sebagai pengganti LPG 3 kilogram (kg) atau Gas Melon.

Laode mengatakan penamaan tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai identitas tabung CNG untuk rumah tangga.

"Pak Menteri kan kemarin ngomong namanya Tabung Merah Putih," ujar Laode ditemui di Gedung DPR RI, Senin (29/6).

Ia menjelaskan prototipe tabung CNG akan mulai dibuat pada Juli 2026. Sebanyak belasan unit disiapkan untuk menjalani serangkaian pengujian di Lemigas.

"Jadi Juli ini sedang dibuat prototype untuk diuji. Jadi diuji tuh belasan lah, mungkin sekitar 15," katanya.

Laode mengatakan kapasitas tabung tersebut setara dengan LPG 3 kilogram. Seluruh prototipe saat ini masih didatangkan dari China.

[Gambas:Youtube]

Menurutnya, tabung CNG menggunakan material komposit dengan teknologi tipe empat sehingga bobotnya jauh lebih ringan dibanding tabung logam konvensional. Ia menjelaskan pengujian akan difokuskan pada aspek keselamatan, mulai dari ketahanan tekanan hingga sistem valve yang menyatu dengan tabung.

"Oleh karena itu kita harus membuat yang lebih ringan agar emak-emak nanti enggak merasa, oh ini kok penggantinya berat. Kita uji di Lemigas. Yang paling penting safety dari valve dan tabungnya seperti apa," jelas Laode.

Meski menggunakan teknologi baru, pemerintah memastikan harga jual tabung CNG nantinya disamakan dengan LPG 3 kilogram. Dengan skema tersebut, subsidi energi diperkirakan tetap dapat ditekan hingga sekitar 30 persen.

"Sama, sama harganya (LPG 3Kg). Sekarang simulasinya masih disamakan. Dengan disamakan pun subsidi bisa turun sampai dengan 30 persen," imbuhnya.

Ke depan, pemerintah juga membuka peluang pembangunan pabrik tabung CNG di Indonesia apabila kebutuhan sudah meningkat. Sementara implementasi program akan dilakukan secara bertahap di berbagai daerah dengan pasokan gas yang telah disiapkan bersama SKK Migas.

"Ada peluang untuk itu (pembangunan pabrik di RI). Kalau jumlahnya masif kan kita punya bargaining untuk minta mereka bangun di sini," pungkasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan memberikan subsidi untuk Compressed Natural Gas (CNG) ketika menggantikan LPG 3 kilogram (kg). Jadi harganya dipastikan tetap terjangkau.

Menurut Bahlil, pemberian subsidi CNG sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat tidak terbebani dengan rencana peralihan ini.

"Arahan Bapak Presiden, baik itu CNG maupun LPG, akan selalu mengedepankan untuk membantu rakyat, yang memang harus kita bantu. Dengan demikian, subsidi saya pastikan masih menjadi yang harus dilakukan untuk rakyat," ujarnya ditemui di Kantornya, Rabu (6/5).

Bahlil menyebut dengan mengganti LPG ke CNG, maka pemerintah bisa lebih hemat. Bisa mengurangi beban negara dari impor LPG yang masih sekitar 7 juta ton dari total kebutuhan per tahun sekitar 8,6 juta ton.

 "Apalagi kalau harga minyak dunia seperti sekarang, itu pasti lebih besar lagi. Dan subsidi kita itu Rp80 triliun sampai Rp87 triliun. Tidak ada cara lain dalam rangka membangun efisiensi adalah kita mencari akal agar bahan baku yang ada di negara kita itu bisa dikonversi untuk mengganti LPG," jelasnya.

Bahlil menyebutkan saat ini pemerintah tengah melakukan uji coba penggunaan CNG di tabung 3 kg. Uji coba ini diharapkan bisa berjalan dengan baik dan bisa segera diimplementasikan.

Untuk harganya, Bahlil memastikan CNG 3 kg tidak akan melebihi harga LPG 3 kg saat ini, bahkan bila memungkinkan bisa lebih murah dari gas melon.

"(harganya di bawah LPG 3kg) doakan seperti itu ya. Minimal sama," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan harga LPG 3 kg tidak naik meski gas nonsubsidi melesat lebih dari Rp30 ribu per tabung.

Bahlil mengatakan pemerintah bahkan belum pernah menaikkan harga gas melon meski terjadi berbagai gejolak, seperti perang Rusia-Ukraina sebelumnya.

"Tapi kalau untuk LPG 3 kilogram, sejak LPG diterapkan tahun 2006, 2007, LPG itu sampai dengan sekarang belum pernah kita naikkan harga dari pemerintah," ujar Bahlil ditemui di Kantornya, Senin (20/4).

Menurutnya, jika ada kenaikan harga LPG subsidi di masyarakat, itu bukan resmi dari pemerintah, tetapi permainan distributor atau pangkalan.

"Yang ada itu adalah dimainkan harganya di distributor dan pangkalan. Itu kira-kira," jelasnya.

Oleh sebab itu, Bahlil menekankan perbaikan tata kelola distribusi perlu dilakukan. Namun, saat mulai dijalankan pada Februari 2025 lalu, terjadi kepanikan dan LPG mendadak langka di pasaran.

"Dulu kalian masih ingat kan tahun 2025 Februari. Yang kalian-kalian juga hajar saya kan waktu itu. Itu waktu itu saya mau tata untuk betul-betul yang subsidi itu adalah yang menerima yang berhak. Dengan harga yang betul-betul sudah ditetapkan," ujarnya.

Padahal, apabila perbaikan tata kelola saat itu berhasil dijalankan, Bahlil mengklaim harga LPG 3 kg yang diterima masyarakat tak akan lebih dari Rp20 ribu per tabung.

"Harga yang ditetapkan waktu itu Rp17 ribu sampai Rp18 ribu. Itu harga subsidi, harus sampai di rakyat. Tapi kan ada yang sampai Rp25 ribu waktu itu dibuat. Tapi begitu mau ditertibkan kan. Ya macam-macam lah. Yaudah lah, sudah berlalu," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bakal mempermudah pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai salah satu syarat utama dalam pembelian LPG 3 kilogram bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan terdapat kurang lebih sebanyak 36.000 pangkalan LPG yang tersebar di wilayah kerjanya. Angka tersebut belum termasuk toko-toko peracangan milik para pelaku UMKM yang turut menjual berbagai kebutuhan pokok bagi masyarakat, termasuk pula "gas melon".

"Jumlah desa di Jawa Timur sekitar 8.500. Artinya, di setiap desa kurang lebih ada empat sampai lima pangkalan LPG. Cukup atau tidak? Ya kenyataannya warga ingin beli yang dekat. Ada warung-warung yang memang diperkenankan beli untuk dijual lagi, yang penting selisihnya tidak boleh terlalu tinggi," tutur Emil, Kamis (9/4/2026).

Emil membeberkan berdasarkan regulasi terbaru oleh pemerintah pusat, telah diatur bahwa masing-masing pelaku UMKM maksimal dapat membeli 15 tabung LPG 3 kilogram per bulan dengan syarat menunjukkan NIB saat membeli ke pangkalan resmi yang ditunjuk oleh Pertamina.

Atas aturan tersebut, Emil menyebut pihaknya telah berkomunkasi dan menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur agar menempuh kebijakan "jemput bola" untuk mendampingi setiap pelaku UMKM dalam pengurusan NIB Usaha Mikro agar bisa memperoleh LPG 3 kilogram dari pemasok resmi.

"Itu menjadi pekerjaan rumah kami makanya. Bahwa penting sekali model metode ini, bagaimana pendaftaran [NIB bagi pelaku UMKM]. Makanya, saya minta tolong ke Kadisperindag untuk kita sistem jemput bola saja," tegasnya.

Bagi pelaku UMKM, terdapat panduan pendaftaran pembelian LPG dan pendataan NIB Usaha Mikro, di mana mereka wajib menyertakan KTP, foto usaha, dan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang mengacu pada KBLI, yang meliputi kode KBLI 56102, 56103, 56104, 56304, 56305, dan 56306.

Selain sistem jemput bola, Emil mengungkapkan bahwa Pemprov Jawa Timur telah memiliki sistem OSS, di mana proses pengurusan NIB dapat dengan mudah untuk dilakukan oleh masing-masing pelaku usaha secara daring.

Namun begitu, ia menekankan bahwa institusi terkait juga tetap perlu melakukan sosialisasi maupun pendampingan kepada para pelaku usaha mengenai pengurusan NIB lewat OSS.

"Sebenarnya [pengurusan] NIB sekarang kalau pakai OSS cepat. Cuman yang kadang orang bingung kan syarat-syarat waktu mengisi itu apa aja yang harus dipenuhi," bebernya.

Oleh sebab itu, Emil berkomitmen rangkaian proses pengurusan NIB bagi pelaku usaha UMKM yang ingin memperjualbelikan LPG 3 kilogram akan dipermudah. Ia menegaskan kemudahan pengurusan NIB adalah tanggung jawab sepenuhnya pemerintah selaku regulator, bukan Pertamina.

"Yang keluarkan NIB bukan Pertamina. Itu tanggung jawab kami di pemda dalam memfasilitasi. Jadi, kami juga harus di pangkalan-pangkalan ini mempermudah bagaimana caranya pelaku UKM itu daftar NIB," pungkasnya.

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membatasi penjualan liquefied petroleum gas ( LPG ) ke sektor industri guna memastikan ketersediaan LPG 3 kilogram (kg) atau gas melon untuk masyarakat. Kebijakan ini diambil di tengah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG.

Pada 2025, impor LPG tercatat mencapai 80,58% dari total kebutuhan nasional, dan meningkat menjadi 83,97% pada awal 2026. Sementara itu kebutuhan LPG nasional juga mengalami kenaikan dari sekitar 25 ribu metrik ton per hari pada 2025 menjadi 26 ribu metrik ton per hari pada awal 2026.

“LPG yang selama ini digunakan oleh industri kami upayakan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama LPG 3 kg yang sangat dibutuhkan,” ujar Sesditjen Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam dalam Raker bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (8/4/2026).

Indonesia 70% Masih Impor LPG, Bahlil Minta Masyarakat Berhemat

Ia mengakui bahwa produksi dalam negeri masih belum mampu memenuhi kebutuhan, sehingga pasokan LPG nasional masih didominasi impor. Kondisi ini semakin menantang akibat dinamika geopolitik global, termasuk kendala distribusi di jalur strategis seperti Selat Hormuz.

Rizwi menambahkan, Kementerian ESDM juga akan mengalihkan sebagian pasokan LPG yang sebelumnya diperuntukkan bagi industri untuk kebutuhan masyarakat, khususnya LPG subsidi 3 kg. Selain itu, Kementerian ESDM juga menginstruksikan kilang LPG swasta agar memprioritaskan penjualan kepada PT Pertamina Patra Niaga untuk didistribusikan ke sektor rumah tangga.

"Kami menginstruksikan kepada kilang LPG swasta agar memprioritaskan penawaran produksi mereka kepada PT Pertamina Patra Niaga. LPG yang sebelumnya dijual ke industri diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya LPG 3 kg," lanjutnya.

Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan diversifikasi sumber impor dengan mencari pasokan dari negara di luar Timur Tengah, seperti Amerika, Afrika, dan kawasan Asia Tenggara, guna menghindari risiko gangguan distribusi.

Langkah lain yang ditempuh adalah optimalisasi kilang dalam negeri serta penyesuaian produksi di proyek pengolahan seperti RDMP Balikpapan, agar lebih mendukung peningkatan produksi LPG nasional. Di sisi hulu, Kementerian ESDM juga meminta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk memprioritaskan pasokan minyak dan gas bagi kebutuhan domestik dibandingkan ekspor.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memastikan pasokan LPG nasional dalam kondisi aman, meskipun ketergantungan impor masih cukup tinggi di tengah dinamika global.

Bisnis.com, GARUT - Warga di sejumlah wilayah Kabupaten Garut mulai mengeluhkan kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kilogram bersubsidi menjelang Lebaran 2026.

Keluhan tersebut mencuat di media sosial dan memicu Pemerintah Kabupaten Garut melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah titik distribusi untuk memastikan kondisi pasokan di lapangan.

Wakil Bupati Garut Putri Karlina mengatakan belum lama ini dia turun langsung meninjau ketersediaan gas subsidi di Pasar Andir, Kecamatan Bayongbong. Kunjungan tersebut dilakukan bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) setelah pemerintah daerah menerima banyak laporan warga yang mengaku kesulitan memperoleh LPG 3 kilogram.

Menurut Putri, sidak tersebut awalnya dijadwalkan berlangsung di Pasar Kadungora. Namun lokasi pemeriksaan dialihkan setelah pihaknya mencermati berbagai keluhan masyarakat di media sosial yang menyebutkan adanya persoalan distribusi gas di wilayah Bayongbong.

Dalam peninjauan tersebut, pemerintah daerah menemukan fenomena yang cukup kontras. Di tingkat pangkalan resmi, harga gas LPG 3 kilogram relatif masih mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun di tingkat pengecer atau warung kecil, harga gas melon justru melonjak tajam hingga mencapai Rp25.000 sampai Rp30.000 per tabung.

"Kesulitan ini membuat lonjakan harga hampir dua kali lipat dibandingkan harga normal di pangkalan resmi. Ini membuat masyarakat kecil, terutama pedagang kecil dan rumah tangga, terpaksa membeli gas dengan harga jauh lebih mahal karena stok di pangkalan sering kali sudah habis," kata Putri, Minggu (15/3/2026).

Putri menjelaskan, berdasarkan konfirmasi pemerintah daerah kepada pihak distribusi dari Pertamina, secara teknis pasokan LPG 3 kilogram ke wilayah Garut masih berada dalam kondisi aman. Data distribusi menunjukkan tidak ada pengurangan suplai dari pusat distribusi.

Namun demikian, masalah muncul di tingkat hilir distribusi. Sejumlah pangkalan dilaporkan cepat kehabisan stok sehingga masyarakat akhirnya mencari gas di pengecer kecil yang menjual dengan harga lebih tinggi.

“Kalau dari sisi suplai sebenarnya tidak ada masalah. Distribusinya normal. Tapi di lapangan masyarakat mengaku sulit mendapatkan gas di pangkalan sehingga mereka terpaksa membeli di warung dengan harga lebih mahal,” kata Putri.

Pemerintah daerah menduga fenomena ini berkaitan dengan praktik penimbunan skala kecil atau penjualan kembali oleh pihak tertentu menjelang meningkatnya kebutuhan rumah tangga menjelang Hari Raya Idulfitri.

Permintaan LPG bersubsidi biasanya melonjak pada periode menjelang Lebaran karena meningkatnya aktivitas memasak di rumah tangga maupun usaha mikro.

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Putri menginstruksikan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM) Kabupaten Garut segera melakukan koordinasi dengan agen distribusi, organisasi pengusaha migas daerah, serta pihak distribusi dari Pertamina.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan melibatkan Inspektorat dan membentuk tim pengawasan lapangan guna memastikan distribusi gas subsidi berjalan sesuai aturan. Langkah pengawasan ini ditujukan untuk mencegah praktik penimbunan maupun permainan harga di tingkat pengecer.

“Menjelang Lebaran biasanya kebutuhan meningkat. Karena itu pengawasan distribusi harus diperketat supaya gas subsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak,” ujar Putri.

Selain LPG, pemerintah daerah juga mencatat adanya kenaikan harga beberapa komoditas kebutuhan pokok lainnya di pasar tradisional. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah minyak goreng yang kini dijual sekitar Rp23.000 hingga Rp25.000 per liter, dari sebelumnya berada di bawah Rp20.000.

Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan akan terus memantau perkembangan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok menjelang Lebaran guna menjaga stabilitas pasokan sekaligus menekan potensi lonjakan inflasi daerah.

REPUBLIKA.CO.ID,SEMARANG -- PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah (JBT) telah menambah pasokan gas elpiji tiga kilogram sebanyak 1,1 juta tabung atau setara 3.544 metrik ton untuk wilayah Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penambahan suplai dilakukan dalam rangka mengantisipasi meningkatnya permintaan atau kebutuhan pada saat Ramadhan.

Area Manager Communication, Relations & Corporate Social Responsibility (CSR) Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga, Taufiq Kurniawan, mengungkapkan, tambahan pasokan gas elpiji tiga kilogram akan mulai disalurkan pada Selasa (17/2/2026). Dari total 1,1 juta tabung, sebanyak 144 ribu di antaranya didistribusikan ke wilayah DIY. Sementara 1 juta tabung lainnya dialokasikan untuk Jateng.

“Kami memastikan tambahan fakultatif ini dapat menjaga keandalan stok di lapangan, terutama di tingkat pangkalan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan LPG 3 kilogram selama Ramadan,” kata Taufiq dalam keterangannya, Senin (16/2/2026).

Dia mengungkapkan, penambahan suplai gas elpiji tiga kilogram merupakan bagian dari upaya Pertamina dalam menjaga stabilitas pasokan energi, sekaligus mendukung pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat selama Ramadan. Sebab kebutuhan gas elpiji tiga kilogram cenderung meningkat selama Ramadhan.

"Kami imbau kepada masyarakat sebaiknya dapat melakukan pembelian produk LPG 3 kilogram di pangkalan resmi Pertamina. Selain stoknya terjamin, harganya juga dipastikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni paling murah di Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp18.000," ucap Taufiq.

Dia pun mengimbau masyarakat dengan kondisi ekonomi cukup mampu agar tak menggunakan gas elpiji tiga kilogram. Hal itu agar gas subsidi tepat sasaran dan dinikmati kalangan masyarakat yang semestinya.

JAKARTA - Pertamina Patra Niaga menambah pasokan LPG 3 kilogram atau gas melon sebanyak 1.096.295 tabung untuk wilayah Jawa Timur menjelang perayaan Tahun Baru Imlek dan Ramadan 1447 Hijriah.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi mengatakan, penambahan pasokan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat selama periode hari besar.Gas 3 Kg Masih Langka di Tigaraksa Tangerang, Warga Antre di Pangkalan

“Jumlah ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan aktivitas masyarakat selama libur panjang yang diikuti perayaan Imlek dan Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi di Surabaya, Senin (16/2/2026).

Ia menjelaskan, rata-rata penyaluran harian LPG di Jawa Timur di luar periode libur panjang mencapai 1.590.214 tabung. Dengan tambahan pasokan tersebut, Pertamina memastikan ketersediaan energi dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain menambah stok, Pertamina juga menyiagakan seluruh infrastruktur distribusi guna memastikan penyaluran LPG berjalan lancar. Petugas disiagakan di sejumlah titik untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi.

Ahad mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Menurutnya, stok LPG dalam kondisi aman sehingga masyarakat diminta tetap tenang dan membeli sesuai kebutuhan.

Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg di Banten: Warga Antre, Keliling Wilayah, hingga Terpaksa Pakai Kayu Bakar



"Masyarakat jangan mudah terpancing atas informasi yang belum tentu kebenarannya, jangan sampai kekhawatiran masyarakat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Ahad.

Ia juga mengingatkan agar LPG 3 kilogram digunakan sesuai peruntukannya, yakni bagi masyarakat kurang mampu. Sementara itu, masyarakat mampu diimbau menggunakan LPG non-subsidi seperti Bright Gas agar distribusi subsidi lebih tepat sasaran.

Bisnis.com, PALEMBANG — Alokasi gas liquefied petroleum gas (LPG) subsidi 3 kilogram (Kg) tahun anggaran 2026 untuk Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) mengalami pemangkasan dibanding tahun lalu.

Plh Kepala Bidang Energi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumsel Akhirul Jaya Wardana mengatakan pada tahun 2025 alokasi yang ditetapkan mencapai 243.286 metrik ton (MT).Namun, untuk tahun ini Sumsel hanya menerima alokasi sebesar 231.455 MT atau berkurang sekitar 11.831 MT (4,87%).

“Memang ada sedikit penurunan (alokasi) jika dibandingkan dengan kuota tahun 2025 lalu," kata dia, Senin (12/1/2026).

Penurunan pada 2026, disebut sebagai bagian dari penyesuaian dari kondisi penyerapan di tahun-tahun sebelumnya. Termasuk kebijakan efisiensi anggaran subsidi di tingkat nasional.

Menurutnya, dari data 2024-2025, serapan LPG untuk Sumsel berada di kisaran 94% dari alokasi. Dengan begitu kuota yang diberikan masih surplus saat distribusi berjalan normal dan tepat sasaran.

“Melihat realisasi serapan tahun lalu (94%), diharapkan tidak terjadi kelangkaan untuk tahun 2026 ini karena jumlah yang ada masih mencukupi kebutuhan," tuturnya.

Dia menambahkan, penetapan kuota LPG subsidi ini tidak bersifat kaku dan akan dievaluasi setiap tiga sampai empat bulan sekali.

Hal itu untuk mengevaluasi apakah terjadi kenaikan permintaan yang berlebih, atau juga kondisi darurat seperti bencana yang menyebabkan kebutuhan perlu ditambah.

“Pemerintah daerah bisa mengajukan penambahan kuota melalui mekanisme evaluasi di tingkat pusat kalau memang dalam perjalanannya terjadi kekurangan, agar kebutuhan masyarakat terpenuhi,” tutupnya.

Alokasi LPG Subsidi per Kabupaten/Kota di Sumsel 2026:

• Kota Palembang: 63.914 MT
• Kabupaten Banyuasin: 25.198 MT
• Kabupaten Ogan Komering Ilir: 20.497 MT
• Kabupaten Musi Banyuasin: 15.266 MT
• Kabupaten Muara Enim: 15.256 MT
• Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur: 14.675 MT
• Kabupaten Ogan Komering Ulu: 11.638 MT
• Kabupaten Ogan Ilir: 10.359 MT
• Kabupaten Lahat: 9.928 MT
• Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan: 9.065 MT
• Kabupaten Musi Rawas: 7.879 MT
• Kota Lubuk Linggau: 7.080 MT
• Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir: 5.419 MT
• Kabupaten Empat Lawang: 4.736 MT
• Kota Pagar Alam: 4.178 MT
• Kota Prabumulih: 3.454 MT
• Kabupaten Musi Rawas Utara: 2.913 MT

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang mengimpor LPG dari Amerika Serikat (AS) demi menambah 350.000 ton LPG 3 kg.

Adapun tambahan pasokan gas melon subsidi itu dilakukan untuk memperkuat pasokan selama masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, pihaknya tak menutup kemungkinan untuk memenuhi tambahan itu dari impor AS. Pasalnya, selama ini 50% impor LPG sudah dilakukan dari AS.

"Ini kita lihat itu kemungkinannya. Kalau bisa ini kan kita udah sekitar 50% lebih itu impor dari AS. Kalau mereka bisa menambah untuk pasokan kita ya, kita juga tidak menutup kemungkinan untuk itu [impor]," tutur Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (28/11/2025).

Asal tahu saja, tambahan stok LPG 3 kg sebanyak 350.000 ton untuk Nataru telah direstui oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun menegaskan bahwa pemerintah tidak memerlukan tambahan anggaran subsidi meski ada tambahan kuota LPG 3 kg.

Dia menjelaskan bahwa tren harga minyak dunia menurun sehingga asumsi Indonesian crude price (ICP) berada di bawah asumsi APBN. Hal inilah yang membuat ruang fiskal tetap terjaga.

“Enggak ada penambahan anggaran karena harga ICP itu turun karena alokasi kita dalam APBN 2025 itu kan Rp82 triliun, sementara realisasi dengan menambah 350.000 ton itu enggak sampai di angka Rp80 triliun, hanya sekitar Rp77 triliun sampai Rp78 triliun,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan pada Kamis (27/11/2025) sore.

Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa pemerintah juga tengah mematangkan skema pengetatan distribusi LPG subsidi menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, Bahlil menegaskan bahwa konsep tersebut belum difinalkan.

“Lagi masih dalam pembahasan, masih belum final,” tuturnya.

Bahlil menegaskan bahwa penambahan kuota ini hanya untuk kebutuhan tahun 2025. Untuk tahun anggaran 2026, pemerintah masih berpegang pada asumsi yang ditetapkan dalam RAPBN 2026.

“Sementara yang 2026 kan asumsi APBN sudah diputuskan, jadi tetap masih memakai asumsi APBN yang telah diputuskan RAPBN 2026,” katanya.

Ketika ditanya apakah penambahan kuota bisa kembali dilakukan jika ICP tetap rendah, Bahlil terbuka terhadap kemungkinan tersebut.

“Kita lihat kemungkinan-kemungkinan itu ya,” ucapnya.

Terkait angka realisasi subsidi LPG 3 kg pada 2025, Bahlil menegaskan bahwa nilainya berada di bawah pagu APBN.

“Anggaran plafon APBN 2025 kan Rp82 triliun untuk subsidi LPG, sementara realisasinya kurang dari Rp82 triliun,” imbuhnya.

Saat dijelaskan apakah nilai itu sekitar Rp79 triliun, Bahlil mengamini hal itu. “Ya kurang lebih,” tandas Bahlil.