Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tidak menaikkan tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) pada kuartal III atau periode Juli-September 2026 bagi 13 golongan pelanggan nonsubsidi.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung daya saing industri, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik Triwulan III Tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Bahlil melalui keterangan tertulis, Selasa (30/6).

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif tenaga listrik bagi pelanggan nonsubsidi dilakukan setiap tiga bulan dengan mengacu pada perubahan realisasi parameter ekonomi makro, yakni kurs, Indonesian Crude Price (ICP), inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA).

Untuk penetapan tarif tenaga listrik Triwulan III Tahun 2026, parameter ekonomi makro mengacu pada realisasi periode Februari hingga April 2026, yaitu kurs sebesar Rp16.959,32 per USD, ICP sebesar US$96,12 per barel, inflasi sebesar 0,21 persen, serta HBA sebesar USD70 per ton sesuai kebijakan DMO batubara.

Lebih lanjut Bahlil menyampaikan, tarif tenaga listrik bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tidak mengalami perubahan dan tetap diberikan subsidi listrik. Golongan ini mencakup pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, dan pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

[Gambas:Youtube]

"Pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan kelistrikan tetap berkelanjutan," jelas Bahlil.

Kementerian ESDM juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan listrik secara bijak dan efisien sebagai bagian dari upaya bersama mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Kementerian ESDM meminta PT PLN untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik, meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan, serta mengoptimalkan efisiensi operasional penyediaan tenaga listrik guna memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur angkat bicara mengenai dinamika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dikhawatirkan berpengaruh pada tarif angkutan umum Bus Trans Jatim yang beroperasi di wilayah setempat.

Di wilayah lain, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan melakukan penyesuaian terhadap tarif terhadap beberapa rute layanan transportasi umum TransJabodetabek dalam waktu dekat.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jatim Nyono mengungkapkan bahwa seluruh armada Bus Trans Jatim yang beroperasi saat ini menggunakan BBM bersubsidi jenis bio solar yang banderolnya tidak turut terkerek.

"[Untuk jenis BBM yang digunakan armada Bus Trans Jatim] pakai solar, bukan [Pertamina] Dex, solar biasa. Pakai [BBM solar] subsidi," tutur Nyono, Senin (15/6/2026).

Bus Trans Jatim beroperasi pada 7 koridor yang aktif di wilayah aglomerasi Gerbangkertasusila, di mana hingga saat ini masih menggunakan tarif jauh-dekat sebesar Rp 5.000 untuk masyarakat umum, dan Rp 2.500 bagi kaum santri dan pelajar. Karcis tersebut bisa digunakan selama 2 jam tanpa harus membayar ulang.

Ia memastikan sampai saat ini belum ada perubahan tarif untuk angkutan umum, meskipun sejumlah perusahaan angkutan telah mengajukan penyesuaian harga ke pemerintah provinsi.

"Dari sisi angkutan umum belum ada penyesuaian tarif, tapi dari beberapa perusahaan sudah mengajukan penyesuaian. Kita menunggu dulu karena masih ada keputusan dari pemerintah pusat," ucapnya.

Lebih lanjut, Nyono mengeklaim bahwa pemerintah daerah tidak memiliki wewenang untuk menaikkan tarif angkutan umum karena dampak dinamika harga BBM.

Menurutnya, pemerintah pusat memiliki formula dan metode tertentu melalui keputusan eskalasi guna menentukan penyesuaian tarif angkutan umum.

"Di sana ada keputusan eskalasi. Kita tidak bisa memutuskan secara sepihak," tegasnya.

Nyono menjelaskan kewenangan Dishub Jatim hanya terbatas pengaturan tarif angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) serta penyeberangan dalam wilayah provinsi.

Sementara untuk kebijakan yang bersifat nasional, merupakan kewenangan dari Kementerian Perhubungan. Untuk saat ini, Nyono memastikan belum ada keputusan terkait kenaikan tarif angkutan AKDP maupun penyeberangan.

"AKDP belum. Kita menunggu keputusan atau perintah dari [pemerintah] pusat," tegasnya.

Selain itu, Dishub Jatim mengaku sudah melakukan pembahasan dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) mengenai dampak dari kenaikan harga BBM tersebut. Namun, masih bersifat terbatas karena menunggu kepastian kebijakan eskalasi pemerintah pusat.

"Kemarin sudah ada komunikasi dengan Organda, tapi tidak secara intensif karena kita menunggu kebijakan eskalasi. Kalau tidak ada kebijakan eskalasi, kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak semua rute Transjabodetabek akan mengalami penyesuaian tarif.

"Jadi, saya ingin menjelaskan, karena sudah di beberapa media itu mengutipnya menurut saya tidak proper, terutama untuk Transjabodetabek, seakan-akan akan mengalami kenaikan Rp10.000 sampai dengan Rp15.000. Tidak semua Transjabodetabek itu akan mengalami kenaikan yang seperti itu," kata Pramono di Jakarta Barat, Kamis (11/6/2026).

Dia menyebut hanya rute-rute tertentu yang akan mengalami penyesuaian tarif, salah satunya rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta. Kendati demikian, Pramono belum merinci rute maupun besaran tarif yang akan diberlakukan.

Namun, dia memastikan penyesuaian tarif tersebut tidak akan memberatkan masyarakat, baik warga Jakarta maupun daerah penyangga.

"Sekali lagi, bagi saya, yang paling penting bukan perubahan atau penyesuaian harga, tetapi membuat warga Jakarta lebih nyaman, lebih menikmati TransJabodetabek," ungkap Pramono.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara ihwal nasib ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS) usai kebijakan tarif universal 10% yang berlaku selama 150 hari berakhir pada 24 Juli 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan tarif 10% yang selama ini berlaku merupakan pengganti kebijakan tarif resiprokal (reciprocal tariff) AS yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS.

“Jadi tarif yang ditentukan oleh pemerintah Amerika 10% tadi menggantikan resiprokal itu berakhir pada tanggal 24 Juli 2026," kata Budi dalam konferensi pers di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Budi menjelaskan pemerintah AS melalui Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR) telah menginisiasi investigasi Section 301 pada 11 Maret 2026 terkait isu kerja paksa (forced labor) dan kapasitas manufaktur.

Berdasarkan hasil awal investigasi yang diterbitkan USTR pada 2 Juni 2026, terdapat usulan penerapan tarif baru sebesar 10%—12,5% terhadap 60 negara atau ekonomi yang masuk dalam cakupan penyelidikan.

Adapun, lanjut Budi, Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang diusulkan dikenakan tarif 10%, bersama 14 negara lainnya. Sementara itu, mayoritas negara yang diselidiki diusulkan mendapatkan tarif lebih tinggi sebesar 12,5%.

Budi mengatakan terkait isukerja paksa, Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka hukum yang memadai sertaAgreement Reciprocal Tariff(ART) yang menjadi landasan dalam pemenuhan standar ketenagakerjaan. Menurutnya, kebijakan tarif tambahan dari AS tersebut masih sebatas usulan dan sifatnya dinamis.

“Jadi itu masih usulan dari Amerika yang nanti sifatnya masih dinamis dan pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan dengan Amerika untuk mendapatkan tentunya tarif yang lebih baik. Jadi nanti kalau tanggal 24 Juli berarti akan ada tarif baru menggantikan tarif yang tadi berlaku selama 150 hari,” tuturnya.

Budi menuturkan posisi Indonesia dinilai lebih baik karena telah memiliki kerangka hukum terkait isu kerja paksa serta memiliki ARTyang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah AS.

Dia menjelaskan tarif 10% yang diusulkan USTR bukan merupakan tambahan di atas tarif universal yang berlaku saat ini. Sebab, tarif universal 10% akan berakhir pada 24 Juli 2026 dan selanjutnya digantikan oleh kebijakan baru yang nantinya ditetapkan secara resmi oleh pemerintah AS.

“Itu yang dimaksud tambahan bukan ditambah yang 10% yang 150 hari ya, karena itu kan tanggal 24 Juli sudah hilang. Kemudian diganti tarif yang nanti akan ditentukan secara resmi,” terangnya.

Budi juga membantah adanya persoalanforced labordi dalam negeri yang menjadi alasan pengenaan tarif terhadap produk ekspor unggulan Indonesia.

“Kemudian tidak ada isu lain sebenarnya terkait dengan forced labor di dalam negeri,” ujarnya.

Lebih lanjut, Budi menilai prospek ekspor Indonesia ke Negeri Paman Sam masih cukup kuat. Dia mengungkapkan AS masih menjadi penyumbang surplus perdagangan terbesar bagi Indonesia.

Sepanjang 2025, Kemendag mencatat surplus perdagangan Indonesia dengan AS mencapai US$18,11 miliar dengan nilai ekspor sekitar US$30,6 miliar. Selain itu, sekitar 11% total ekspor Indonesia ditujukan ke pasar AS. Menurut Budi, ekspor Indonesia justru terus meningkat ketika kebijakan tarif resiprokal sempat diberlakukan oleh AS.

“Jadi justru ketika ada resiprokal tarif kemarin, ekspor kita terus meningkat. Makanya, justru ART ini salah satu instrumen yang bisa meningkatkan ekspor kita,” ucapnya.

Dia menambahkan pemerintah akan terus melakukan pendekatan dan negosiasi dengan AS untuk memperoleh tarif yang lebih kompetitif, termasuk membuka peluang sejumlah komoditas memperoleh tarif 0%.

Kemendag juga menilai momentum penyesuaian kebijakan tarif AS dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat akses pasar Indonesia yang selama ini telah dibangun melalui kerangka kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara.

Budi juga mengingatkan Indonesia dan AS telah memiliki Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) sejak 16 Juli 1996 sebagai wadah dialog perdagangan bilateral. Menurutnya, pasar AS tetap menjadi tujuan utama bagi berbagai produk manufaktur Indonesia seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan elektronik yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan besaran tarif impor untuk Indonesia yang diusulkan oleh United States Trade Representative (USTR) Amerika Serikat (AS) masih bersifat dinamis dan belum ditetapkan secara final. Pemerintah Indonesia terus melakukan komunikasi dan pendekatan dengan pemerintah AS untuk memperoleh skema tarif yang lebih menguntungkan bagi produk ekspor nasional.

"Jadi itu masih usulan dari Amerika, yang nanti sifatnya masih dinamis dan pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan dengan Amerika untuk mendapatkan tentunya tarif yang lebih baik," ujar Budi di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Budi menjelaskan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS. Sebagai penggantinya, pemerintah AS memberlakukan tarif umum sebesar 10 persen terhadap seluruh negara selama 150 hari yang berakhir pada 24 Juli 2026.

Setelah masa tersebut berakhir, pemerintah AS menyiapkan kebijakan baru melalui investigasi berdasarkan Section 301 Undang-Undang Perdagangan AS Tahun 1974 yang berkaitan dengan isu kerja paksa (forced labor) dan kapasitas manufaktur.

Lebih lanjut, USTR pada 2 Juni 2026 telah menerbitkan hasil awal investigasi tersebut yang mengusulkan tarif impor sebesar 10 persen dan 12,5 persen terhadap 60 negara yang menjadi objek investigasi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 negara yakni Indonesia, Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, Pakistan, Argentina, Bangladesh, Kamboja, El Savador, Guatemala, Malaysia, Taiwan, dan Inggris diusulkan dikenakan tarif 10 persen. Sementara 46 negara lainnya dikenakan tarif 12,5 persen.

"Indonesia masuk ke dalam kelompok 14 negara tersebut. Kenapa, karena terkait dengan forced labor Indonesia sudah memiliki kerangka hukum dan yang kedua Indonesia sudah memiliki ART (agreement on reciprocal trade)," jelasnya.

Perusahaan transportasi Grab akan menaikkan tarif taksi bermeter (GrabCab) secara sementara di Singapura mulai 30 Maret hingga 31 Mei 2026 seiring kenaikan harga bahan bakar.

Kebijakan ini berlaku untuk semua perjalanan taksi bermeter, baik yang dipesan melalui aplikasi maupun yang dihentikan langsung di jalan.

Grab menyebut penyesuaian tarif ini dilakukan untuk membantu pengemudi menghadapi kenaikan biaya operasional, khususnya bahan bakar.

"Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan pengemudi tetap bisa beroperasi secara berkelanjutan di tengah harga bahan bakar yang masih bergejolak," ujar pihak Grab, melansir CNA.

Penyesuaian tarif dilakukan pada komponen jarak dan waktu tunggu. Tarif per unit dinaikkan dari sebelumnya 0,26 dolar Singapura menjadi 0,27 dolar Singapura

Tarif tersebut dikenakan setiap 400 meter perjalanan untuk jarak 1-10 km, setiap 350 meter setelah 10 km, atau setiap 45 detik waktu tunggu.

Sementara itu, tarif awal (flag-down fare) tidak berubah, yakni tetap 4,60 dolar Singapura untuk taksi empat penumpang dan 4,80 dolar Singapura untuk enam penumpang.

Dampak kenaikan tarif bervariasi tergantung jarak perjalanan. Untuk perjalanan pendek sekitar 4 km, tarif diperkirakan naik sekitar 0,08 dolar Singapura.

Untuk perjalanan menengah sekitar 12 km, kenaikan sekitar 0,28 dolar Singapura, sedangkan perjalanan jauh sekitar 30 km bisa naik sekitar 0,80 dolar Singapura.

Pihak Grab menyatakan kenaikan ini merupakan lanjutan dari bantuan sebelumnya berupa voucher bahan bakar bagi pengemudi.

"Perhitungan biaya bagi pengemudi berubah cepat seiring kenaikan harga bahan bakar. Penyesuaian ini diperlukan agar sebagian biaya tambahan bisa tertutupi dari setiap perjalanan," kata juru bicara GrabCab.

Grab menambahkan akan terus memantau kondisi dan membuka kemungkinan langkah tambahan untuk mendukung mitra pengemudi di tengah kondisi biaya operasional yang meningkat. Hingga Januari 2026, tercatat sekitar 345 unit GrabCab yang beroperasi di Singapura.

Kenaikan tarif ini juga sejalan dengan langkah operator taksi lain di Singapura yang mulai mengenakan biaya tambahan sementara untuk membantu pengemudi menghadapi tekanan biaya akibat kenaikan harga bahan bakar.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga riset dan konsultansi Prognosa Research & Consulting mengungkapkan Kebijakan tarif resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade/ART) Amerika Serikat (AS) dinilai bisa menempatkan Indonesia pada posisi strategis di antara negara yang berada di kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

"Perjanjian ini menghadirkan peluang sekaligus risiko yang perlu diantisipasi secara cermat oleh pemerintah dan pelaku industri di Tanah Air," ujar Director Prognosa Research & Consulting Garda Maharsi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Adanya kebijakan ini berpotensi membuka ruang kompetitif yang signifikan bagi Indonesia, khususnya bagi sektor tekstil dan komoditas unggulan lainnya.

Penilaian ini merupakan temuan dari hasil kajian strategis Prognosa Research & Consulting. Garda menjelaskan pada kajian ini pihaknya membahas dampak penuh hilirisasi ekspor Indonesia ke AS dari 32 persen menjadi 19 persen, disertai komitmen pembelian produk AS senilai 38,4 miliar dolar AS.

Kemudian dibahas juga mengenai penyesuaian kebijakan non-tarif, termasuk implikasinya terhadap daya saing industri, ketergantungan impor, dan agenda hilirisasi.

Kondisi itu membuka ruang kompetitif yang signifikan, khususnya bagi sektor tekstil dan komoditas unggulan lainnya. Ia melanjutkan, kewajiban pembelian produk AS senilai 38,4 miliar dolar AS yang mencakup sektor energi, dirgantara, dan pertanian justru berpotensi mengubah struktur perdagangan nasional secara fundamental jika tidak dikelola dengan kebijakan mitigasi yang tepat.

"Penting untuk Pemerintah memastikan sektor terdampak didukung dengan komitmen transfer pengetahuan dan transfer teknologi, sejalan dengan agenda penciptaan nilai tambah ekonomi," kata Garda.

Untuk itu, pemerintah Indonesia disarankan untuk mengambil langkah strategis guna menjaga daya saing industri nasional.

"Untuk selamat, sebaiknya Pemerintah sinkronisasi standar luar, bangun industri logistik, dan pembiayaan berkelanjutan. Perjanjian semacam ini bisa jadi proses integrasi ke Global Value Chains, asalkan daya dukung sektoralnya dipenuhi," ujar Garda.

Sementara terkait keputusan Mahkamah Agung (MA) AS yang membatalkan tekanan tarif AS dan menetapkan angka maksimal 10 persen, Wakil Ketua Umum Public Affairs Forum Indonesia/API sekaligus Director of Public Affairs Praxis Sofyan Herbowo mengatakan sebagai negara merdeka Indonesia tidak dalam posisi mengomentari keputusan tersebut.

"Itu mekanisme domestik mereka yang kita tidak boleh intervensi," ujarnya.

Sofyan menegaskan secara positioning, komunitas Public Affairs (PAFI) ingin memaksimalkan keputusan tarif ini dapat sebesar-besarnya memberikan keuntungan untuk kepentingan bangsa, industri dalam negeri, dan masyarakat.

"Di sini menjadi penting bagi Indonesia bagaimana memanfaatkan peluang baru dan juga keuntungan yang bisa dimaksimalkan dari kebijakan ini," katanya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) bakal mulai menaikkan tarif impor umum dari 10% menjadi 15% dalam waktu dekat. Rencananya tarif global ini bakal diberlakukan mulai pekan ini.

Kebijakan yang digagas Presiden AS Donald Trump itu diperkirakan mulai berlaku pada pekan ini dan berpotensi memengaruhi arus perdagangan global, termasuk bagi negara-negara mitra dagang seperti Indonesia.

Mengutip laporan Bloomberg, Kamis (5/3/2026), Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kenaikan tarif tersebut kemungkinan segera diberlakukan dalam waktu dekat.

“Itu kemungkinan terjadi suatu waktu minggu ini,” kata Bessent dalam wawancara dengan CNBC pada Rabu (4/3/2026).

Pernyataan tersebut menjadi sinyal paling jelas mengenai rencana pemerintah AS untuk merealisasikan janji Trump menaikkan tarif impor.

Sebelumnya, pada bulan lalu, Trump memberlakukan tarif universal sebesar 10% setelah Mahkamah Agung AS membatalkan sebagian besar rezim tarif sebelumnya. Tak lama kemudian, Trump juga mengancam akan menaikkan tarif tersebut menjadi 15%.

Meski begitu, pemerintah AS sempat tetap menerapkan tarif 10% tanpa langsung menaikkannya. Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer juga sempat mengisyaratkan bahwa tarif 15% tersebut kemungkinan tidak akan berlaku secara universal untuk semua negara mitra dagang.

Uni Eropa, misalnya, diperkirakan tidak akan dikenakan tarif tambahan tersebut karena telah memiliki kerangka perjanjian perdagangan dengan Washington, menurut sejumlah sumber yang mengetahui pembahasan tersebut.

Sayangnya, Bessent tidak merinci negara mana saja yang akan terdampak oleh kenaikan tarif tersebut. Dia hanya menyebutkan bahwa kewenangan kebijakan tersebut memungkinkan tarif diberlakukan selama 150 hari tanpa persetujuan Kongres AS.

Selama periode tersebut, pemerintah AS disebut akan menyiapkan dasar hukum lain untuk menghidupkan kembali rezim tarif yang sebelumnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

“Saya sangat yakin tarif akan kembali ke tingkat sebelumnya dalam waktu lima bulan,” ujar Bessent.

Dia menjelaskan pemerintah AS berencana menggunakan instrumen tarif lain seperti kebijakan berdasarkan Section 301 dan Section 232 yang dinilai memiliki landasan hukum lebih kuat meskipun proses penerapannya cenderung lebih lambat.

Kebijakan tarif tersebut juga langsung memicu reaksi pasar. Kontrak berjangka saham AS sempat melemah setelah pernyataan Bessent mengenai kenaikan tarif itu. Namun, indeks S&P 500 kembali menguat setelah perdagangan dibuka di New York.

Nasib Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa tarif yang akan dikenakan AS untuk barang-barang asal Indonesia turun ke 15%, bukan 19% seperti yang tercantum dalam perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump pekan lalu.

Airlangga beralasan bahwa kesepakatan tarif 19% dalam ART tersebut tidak berlaku akibat keputusan Mahkamah Agung (MA) AS yang membatalkan semua tarif resiprokal yang dikeluarkan Trump tahun lalu.

"Tarif kan global tarif 15%, maka yang berlaku adalah global tarif yang 15%," ujar Airlangga di Kantor Kemnaker, Jakarta, Jumat (27/2/2026)

Dalam putusan yang dibacakan sehari setelah penandatanganan ART antara RI-AS itu, MA Negeri Paman Sam memutuskan semua tarif resiprokal turun ke 10%. Kendati demikian, Trump kemudian kembali menaikkan tarif tersebut ke 15%, batas maksimal yang diperbolehkan putusan MA AS.

Airlangga juga menyatakan kesepakatan ART antara RI-AS tidak batal karena masih bisa berlaku 90 hari setelah diratifikasi oleh parlemen masing-masing negara.

Oleh sebab itu, mantan menteri perindustrian itu menyatakan 1.819 komoditas asal RI yang menerima tarif 0% dari AS tetap berlaku. Anehnya, menurut Airlangga, komoditas lainnya mendapatkan penurunan tarif dari 19% ke 15%.

"[Yang komoditas tarif 19%] dapat diskon jadi 15%. [Untuk komoditas yang 0%] tetap 0%," ujar Airlangga menjawab pertanyaan awak media.

Lebih lanjut, dia meyakini komoditas Tanah Air yang mendapat pembebasan tarif (0%) dari AS akan membuat pasarnya semakin besar, seperti tekstil termasuk pakaian jadi, minyak sawit (CPO), kopi, kakao, rempah-rempah, karet, dan komponen elektronik termasuk semikonduktor.

Bisnis.com, JAKARTA - Arogansi dan tindakan me­­­­nekan dengan kebijakan tarif yang selama ini diperlihatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, secara me­­­nge­­­jutkan dibatalkan Mahkamah Agung AS. Berbagai negara yang sebelumnya sudah me­­­nandatangani perjanjian per­­dagangan resiprokal de­­­­ngan AS, kini bisa bernapas sedikit lega. Besaran tarif yang ditetapkan sepihak oleh Trump, kini tidak lagi berlaku karena dalam keputusan 6-3 Mahkamah Agung AS ini di­­­te­­gaskan bahwa penggunaan wewenang darurat untuk me­­­­­­mungut tarif secara se­­­pi­­­hak adalah tindakan inkonsti­tusional.

Donald Trump bisa dipastikan mencak-mencak dengan keputusan itu. Ia pasti ma­­­rah, kecewa dan merasa ditelikung. Namun, Trump tentu tidak bisa menolak keputusan Mahkamah Agung AS. Kebijakan tarif global yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump, yang didasarkan pada International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) dinilai melanggar konstitusi. Untuk itu, keputusan Trump harus dibatalkan demi hukum.

Mahkamah Agung AS, di luar dugaan ternyata berani mengeluarkan keputusan yang membatasi dan membatalkan wewenang Trump dalam mengenakan tarif. Presiden AS tidak bisa lagi semena-mena menetapkan tarif tanpa ada persetujuan dari Kongres. Penetapan tarif yang ditentukan sesuka Trump sudah tidak bisa dijadikan amunisi dalam perang dagang yang belakangan ini banyak meresahkan negara lain, tak terkecuali negara sa­­­habat AS sendiri. Sikap Trump yang terkesan arogan dan mendominasi tampaknya mulai mengkhawatirkan banyak pihak karena bukan tidak mungkin hasilnya akan kontra-produktif.

ANTISIPASI

Keputusan Mahkamah Agung AS yang ingin memastikan perdagangan dunia ber­jalan institusional dan berbasis aturan, tentu menjadi angin segar bagi para eksportir berbagai negara —tak terkecuali Indonesia. Bagi Indonesia, ini adalah momen untuk memperoleh kesepakatan tarif baru yang mengubah hasil negosiasi per­­­dagangan yang baru saja disepakati. Penetapan tarif agresif yang sempat mengancam produk unggulan kita—se­­­perti tekstil, kopi, dan ka­­­­kao—berpotensi batal atau seti­­­daknya dinegosiasikan ulang. Rupiah bahkan dilapor­kan menguat menyusul berita ini.

Meski sedikit melegakan, tetapi keputusan Mahkamah Agung AS seyogianya terbu­­­ru-buru dipersepsi sebagai jalan keluar menghindari si­­­kap Trump yang menekan soal tarif. Putusan MA AS tidak berarti tarif impor AS akan nol begitu saja. Faktanya, tak lama setelah putusan tersebut, pemerintahan Trump dilaporkan langsung memutar otak dan mengumumkan potensi pe­­ne­tapan tarif baru sebesar 10%—15%, yang bertujuan menggantikan tarif lama yang dianulir.

Kita tahu bahwa Indonesia baru saja menandatangani kesepakatan dagang bilateral yang menjanjikan, di mana tarif 0% sempat disepakati untuk produk-produk strategis. Putusan MA ini membuat komitmen tersebut bukan tidak mungkin terancam ba­tal atau setidaknya membutuhkan renegosiasi ulang. Walaupun Menko Airlangga Hartarto menegaskan komitmen untuk mempertahankan tarif 0%, tetapi bisa dipastikan hal ini akan menjadi negosiasi alot dengan United States Trade Representative (USTR).

AS di bawah pemerintahan Trump bisa dipastikan akan berjuang keras agar tidak terjebak pada risiko harus mengembalikan dana (refund) yang sudah terlanjur masuk dari kebijakan tarif yang diputuskan sebelumnya. Secara kasar diperhitungkan AS kemungkinan harus mengembalikan dana sekitar Rp2.955,4 triliun atau US$175 miliar kepada para importir yang sudah terlanjur membayar tarif resiprosikal yang diputuskan Trump sebelumnya.

Terlepas bagaimana nanti hasil negosiasi ulang yang dilakukan Pemerintah In­­­do­­­nesia, satu hal yang pasca-dikeluarkannya keputusan Mahkamah Agung AS, bagi Indonesia keputusan itu untuk jangka pendek menguntungkan. Bagi Indonesia, berbagai produk ekspor ke AS, terutama manufaktur dan komoditas, berpotensi terhindar dari tarif tambahan (reciprocal tariffs) yang direncanakan pemerintahan Trump. Ini akan meningkatkan daya saing barang Indonesia di pasar AS dan ada juga potensi refund bagi importir AS yang menggunakan barang Indonesia.

Satu hal yang perlu diantisipasi Indonesia adalah bagaimana mempertahankan hasil Perjanjian Dagang Resiprokal (ART) yang menyepakati pe­­­netapan tarif rendah atau 0% pada produk tertentu. Ke­­­se­­­pakatan ini bukan tidak mung­­­kin batal dan harus meng­­­hadapi kerumitan hukum baru pascaputusan Mahkamah Agung AS. Indonesia niscaya harus melakukan negosiasi ulang untuk memastikan kesepakatan ART tetap relevan dan menguntungkan, terutama dalam membuka akses pasar sektor manufaktur dan digital, sambil menavigasi ketidakpastian tarif 10% yang baru.

Dalam jangka panjang, perlu disadari meskipun tarif IEEPA dibatalkan, Presiden Trump langsung merespons dengan mengumumkan tarif global 10% baru di bawah Section 122 Trade Act 1974. Ini artinya, perdagangan Indonesia tetap akan berada dalam si­­­tu­­asi ketidakpastian tinggi. Kebijakan “America First” yang agresif besar kemungkinan tetap akan dijalankan Trump melalui berbagai cara.

STRATEGI UTAMA

Putusan Mahkamah Agung AS memang membu­­at Indonesia memilki jeda waktu untuk menakar risiko dan melangkah lebih baik. Indonesia harus siap dengan taktik jangka pendek yang lincah, tetapi tidak meninggalkan strategi diversifikasi jangka panjang. Kita tidak boleh hanya bernapas lega, tetapi harus bersiap melangkah lebih cepat dalam menentukan perguliran arah perdagangan ekspor kita.

Bagi Indonesia, ini adalah kesempatan emas untuk mengatur ulang hubungan dagang dengan Washington, tetapi sekaligus peringatan bahwa volatilitas kebijakan di negara adidaya tersebut akan tetap tinggi. Secara garis besar, masa depan perdagangan Indonesia ke AS pasca-putusan ini menuntut dua pendekatan.

Pertama, pendekatan jangka pendek yang responsif. Indonesia harus memaksimalkan peluang di balik dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung AS untuk memastikan produk ekspor unggulan, terutama manufaktur dan pertanian, mendapatkan tarif serendah mungkin, yakni berusaha mempertahankan 0% melalui negosiasi intensif.

Kedua, pendekatan jangka panjang yang lebih taktis dan strategis. Putusan Mahkamah Agung AS ini membuktikan bahwa kebijakan AS dapat berubah drastis karena dinamika politik internal (Supreme Court vs President). Indonesia di sini perlu menyadari bahwa perdagangan tidak mungkin survive bila hanya mengandalkan satu kesepakatan bilateral. Diversifikasi pasar ke Uni Eropa, Asia Selatan, dan Afrika adalah hal yang wajib dan perlu segera dijajaki. Ini bukan sekadar opsi, tetapi keharusan yang perlu segera dieksekusi agar ketergantungan pada pasar AS tidak berakhir merugikan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Kamis (26/2/2026), bergerak menguat 56 poin atau 0,33 persen menjadi Rp 16.744 per dolar AS dari sebelumnya Rp 16.800 per dolar AS. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis juga diprediksi bergerak naik.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai penguatan rupiah dipicu komitmen Presiden AS Donald Trump dalam mempertahankan kebijakan tarif. “Penguatan ini terkait erat dengan penegasan kembali komitmen Trump untuk mempertahankan kebijakan tarif, yang meningkatkan ketidakpastian mengenai arah kebijakan perdagangan AS di masa depan dan meredam permintaan terhadap dolar AS,” ujarnya, Kamis.

Trump disebut tidak memberikan sinyal pelonggaran kebijakan tarif AS. Ia menegaskan kembali keyakinannya bahwa mitra asing akan mematuhi perjanjian perdagangan yang ada dan mengindikasikan bahwa tarif pada akhirnya dapat berfungsi sebagai pengganti pajak penghasilan.

Seperti diketahui, AS mulai menerapkan tarif global sementara sebesar 10 persen, dan Gedung Putih dilaporkan berupaya meningkatkan tarif tersebut menjadi 15 persen, menyusul keputusan Mahkamah Agung untuk membatalkan langkah-langkah tarif resiprokal Trump.

Di hadapan Kongres AS, Trump menyampaikan bahwa hampir semua negara dan perusahaan ingin mempertahankan kesepakatan tarif yang telah mereka buat sebelum keputusan Mahkamah Agung (MA) AS terkait tarif dikeluarkan.

“Pernyataan tersebut mendorong investor untuk mengalihkan aset berdenominasi dolar AS,” kata Josua. Berdasarkan faktor tersebut, rupiah diproyeksikan berkisar Rp 16.700–Rp 16.800 per dolar AS.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat 29 poin ke level Rp 16.800 per dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa (25/2/2026). Penguatan mata uang Garuda terjadi seiring ketidakpastian kebijakan tarif AS.

“AS mulai memberlakukan tarif impor global sementara sebesar 10 persen pada Selasa, dengan pemerintahan Trump berupaya meningkatkan tarif tersebut menjadi 15 persen. Langkah itu memicu ketidakpastian atas perdagangan global dan inflasi,” kata Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi dalam keterangannya, Selasa (25/2/2026).

Tindakan tarif tersebut menyusul putusan Mahkamah Agung AS pekan lalu yang membatalkan bea masuk besar-besaran yang sebelumnya diberlakukan berdasarkan kewenangan darurat. Putusan itu mendorong Washington memperkenalkan kembali tarif berdasarkan otoritas hukum alternatif.

Ibrahim menuturkan ketegangan geopolitik juga tetap menjadi perhatian. Wakil Menteri Luar Negeri Iran menyatakan Teheran siap mengambil langkah yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan dengan AS. Kedua pihak akan menggelar putaran ketiga pembicaraan pada Kamis di Jenewa di tengah meningkatnya ketegangan atas potensi bentrokan militer antara Washington dan Teheran.

Namun, Ibrahim melanjutkan, ekspektasi menunjukkan suku bunga AS akan tetap tinggi. Presiden Federal Reserve Boston, Susan Collins, pada Selasa mengatakan suku bunga kemungkinan tetap tidak berubah untuk beberapa waktu. Hal itu karena data ekonomi terbaru menunjukkan perbaikan di pasar tenaga kerja, sementara risiko inflasi tetap ada, menurut Bloomberg.

“Ketua Federal Reserve Chicago, Austin Goolsbee, menolak ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter dengan alasan suku bunga harus tetap tidak berubah karena inflasi masih di atas mandat 2 persen The Fed. Ketua Federal Reserve Atlanta, Raphael Bostic, menggemakan sikap tersebut dan menegaskan perlunya menjaga inflasi tetap menjadi fokus utama,” terangnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kondisi ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian dengan persoalan yang kompleks. Meski demikian, ia menilai perekonomian dunia masih menunjukkan daya tahan yang ditopang pertumbuhan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Sebaiknya, ia menyebut negara-negara maju tengah menghadapi tekanan. Amerika Serikat (AS), misalnya, dihadapkan dengan polemik kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat.

Selain itu, pasar juga mencermati isu independensi bank sentral AS setelah muncul nominasi Kevin Warsh sebagai calon pimpinan baru Federal Reserve.

"Perkembangan terbaru menunjukkan MA AS membatalkan tarif resiprokal Presiden Trump. Pasar juga mencermati isu independensi The Fed pasca nominasi Kevin Warsh," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN di Jakarta, Senin (23/2).

Ia menambahkan, ketidakpastian di negara dengan kapasitas ekonomi besar juga tercermin dari kebijakan suku bunga The Fed. Pada Januari 2026, bank sentral AS itu menahan suku bunga acuan di level 3,5 persen hingga 3,75 persen setelah tiga kali memangkas suku bunga pada periode sebelumnya.

Di samping itu, Purbaya mengatakan kondisi ekonomi global turut dibayangi pelambatan pertumbuhan ekonomi di China, akibat lemahnya konsumsi domestik.

"Selain dinamika dari AS, ekonomi global juga dibayangi tantangan perlambatan pertumbuhan di China akibat lemahnya konsumsi domestik," tegasnya.

Di tengah gejolak tersebut, ia memastikan ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan. Sepanjang 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,11 persen, yang disebutnya menjadi salah satu yang tertinggi dibanding negara dengan kapasitas ekonomi setara.

"Di tengah latar belakang tersebut, ekonomi dunia menunjukkan resiliensi yang dimotori negara berkembang. Indonesia menjadi negara dengan pertumbuhan tertinggi dan defisit terendah di 2025," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan akan terpengaruh oleh kebijakan tarif Trump yang dianulir oleh Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata menjelaskan dampak kebijakan tarif AS terhadap IHSG umumnya terjadi melalui dua jalur utama, yakni sentimen global dan transmisi makroekonomi.

“Ketika pasar membaca pembatalan sebagai pengurangan tail risk, dengan volatilitas global tidak serta merta mereda. Tetapi, aset berisiko bisa saja terangkat,” kata Liza, Senin (23/2/2026).

Namun, lanjutnya, karena pemerintah AS tetap mempertahankan stance proteksionisme, ketidakpastian kebijakan belum sepenuhnya hilang. Kondisi ini berpotensi menahan rerating valuasi, serta membuat arus dana asing ke IHSG menjadi lebih selektif.

Di pasar modal, lanjutnya, akan ada volatilitas dan selektivitas. Menurut Liza investor akan membayar mahal untuk kepastian dan menghukum ketidakjelasan kebijakan.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Agung AS diketahui menganulir sebagian tarif yang dipasang dengan dasar hukum IEEPA.

Di sisi lain, Gedung Putih menegaskan tetap mempertahankan kebijakan tarif dengan membuka opsi penggunaan dasar hukum lain, termasuk kemungkinan penerapan tarif global 15%. Sementara itu, tarif lain seperti Section 232 dan Section 301 tetap berjalan.

Sementara itu, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus menjelaskan dampak dari pembatalan tarif dagang Trump oleh Mahkamah Agung (MA) akan memberikan dampak positif terhadap IHSG dan pasar global. Hal ini terbukti dengan IHSG yang mengalami kenaikan 1,5% hari ini.

“Hal ini tentu memberikan sentimen positif, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang,” ujar Nico, Senin (23/2/2026).

Dia melanjutkan secara jangka pendek hal ini akan memberikan sentimen positif, sementara secara jangka panjang kepastian akan perekonomian untuk pulih semakin terlihat lebar.

Meskipun demikian, lanjutnya, investor harus tetap memperhatikan apa yang AS akan lakukan selanjutnya terkait dengan proses pembatalan tarif tersebut.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.