Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan uji coba produk compressed natural gas (CNG) 3 kilogram (kg) bernama Tabung Merah Putih bakal dilakukan pada Juli 2026 mendatang.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menjelaskan saat ini prototipe telah memasuki tahap ketiga dan tersisa satu tahap uji coba lagi sebelum bisa diedarkan ke masyarakat.

Laode menyebut sebanyak belasan unit disiapkan untuk menjalani serangkaian pengujian di Lemigas.

"Ya maksudnya satu tahap lagi sudah bisa diedarkan. Iya (pada Juli)," ujar Laode saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (29/6).

Ia mengatakan tabung CNG akan diimpor dari China pada tahap awal. Hal tersebut dipertimbangkan dengan alasan tabung CNG menggunakan material komposit dengan teknologi tipe empat, sehingga bobotnya jauh lebih ringan dibanding tabung logam konvensional.

Selain itu, Laode menegaskan pengujian akan difokuskan pada aspek keselamatan, mulai dari ketahanan tekanan hingga sistem valve yang menyatu dengan tabung.

[Gambas:Youtube]

"Oleh karena itu kita harus membuat yang lebih ringan agar emak-emak nanti enggak merasa, oh ini kok penggantinya berat. Kita uji di Lemigas. Yang paling penting safety dari valve dan tabungnya seperti apa," jelasnya.

Meski menggunakan teknologi baru, pemerintah memastikan harga jual tabung CNG nantinya disamakan dengan LPG 3 kilogram. Dengan skema tersebut, subsidi energi diperkirakan tetap dapat ditekan hingga sekitar 30 persen.

"Sama, sama harganya (LPG 3Kg). Sekarang simulasinya masih disamakan. Dengan disamakan pun subsidi bisa turun sampai dengan 30 persen," imbuhnya.

Ke depan, pemerintah juga membuka peluang pembangunan pabrik tabung CNG di Indonesia apabila kebutuhan sudah meningkat. Sementara implementasi program akan dilakukan secara bertahap di berbagai daerah dengan pasokan gas yang telah disiapkan bersama SKK Migas.

"Ada peluang untuk itu (pembangunan pabrik di RI). Kalau jumlahnya masif kan kita punya bargaining untuk minta mereka bangun di sini," pungkasnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan rencana impor minyak dari Rusia terus berproses setelah sebelumnya disepakati dalam kerja sama antarpemerintah (government to government/G2G) kedua negara.

Nantinya, impor tersebut akan dilakukan oleh Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

Bahlil mengatakan proses teknis pengadaan saat ini masih berjalan. Namun, secara prinsip kontrak kerja sama telah disepakati.

"Saya coba cek secara teknis ya, tapi yang saya tahu adalah kontrak sudah dilakukan. Dilakukan oleh Lemigas, BLU daripada Kementerian ESDM," ujar Bahlil dalam Energy Forum CNBC Indonesia, Kamis (25/6).

Meski belum merinci volume minyak yang akan didatangkan, Bahlil menyebut kapasitas impor dari Rusia masih berpotensi bertambah pada masa mendatang.

"Volumenya itu bisa berkembang lebih banyak lagi ke depan, tapi kontraknya sudah," jelasnya.

Bahlil juga menepis kekhawatiran terkait kemungkinan dampak kebijakan krisis energi Rusia terhadap ekspor bahan bakar yang kerja dengan Indonesia.

Menurut Bahlil, komitmen pasokan energi dari Rusia tetap terjaga karena telah dibahas langsung di tingkat kepala negara.

"Kita kan sudah ada deal antara G2G dengan Presiden Putin dan Presiden Prabowo," imbuhnya.

Selain itu, Bahlil mengaku telah melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Energi Rusia untuk memastikan kelanjutan kerja sama tersebut. Meski demikian, ia enggan membeberkan rincian lebih lanjut terkait isi kesepakatan yang telah dicapai kedua negara.

"Saya kan sudah juga melakukan komunikasi dengan Menteri ESDM Rusia," ujar Bahlil.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman memastikan realisasi transaksi minyak Rusia tinggal menunggu waktu.

Menurut dia, tahapan kerja sama saat ini telah bergerak dari kesepakatan antarpemerintah menuju pelaksanaan transaksi komersial.

"Sudah, sudah sebentar lagi akan ada transaksi, sebentar lagi ya," kata Laode.

Ia menjelaskan kerja sama impor minyak Rusia sebelumnya telah didukung melalui penerbitan Peraturan Presiden sebagai landasan pelaksanaan kesepakatan yang telah dibangun kedua negara.

"Kalau itu kan komitmen G2G-nya, nah setelah itu pemerintah menerbitkan perpres, perpresnya sudah ada kan," pungkas Laode.

Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur (Cisem II) resmi beroperasi melalui Seremonial Commissioning Pipeline Cisem II dan Integrasi Sistem Transmisi Gas bersama PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT PGN Tbk yang dihadiri oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman di Stasiun Kandang Haur Timur (KHT), Jawa Barat, Sabtu (6/6).

Pipa Cisem merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian ESDM dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional.

Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman menyampaikan bahwa commissioning Cisem II merupakan capaian penting dalam pengembangan infrastruktur energi nasional.

"Setelah keberhasilan Cisem I, hari ini kita menyaksikan commissioning Cisem II yang semakin memperkuat integrasi jaringan pipa gas bumi nasional. Infrastruktur ini akan meningkatkan fleksibilitas penyaluran gas dan memperkuat keandalan pasokan energi. Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi sehingga proyek strategis ini dapat diselesaikan dan dioperasikan dengan baik," ujar Laode dalam keterangan resmi.

Pipa Cisem II dibangun dengan panjang sekitar 242 kilometer yang menghubungkan Batang, Jawa Tengah, hingga Kandang Haur Timur, Jawa Barat, dan menjadi mata rantai penting dalam sistem transmisi gas bumi nasional.

Pelaksanaan commissioning di Kandang Haur Timur ini merupakan kelanjutan dari rangkaian commissioning yang telah dilakukan sebelumnya pada pertengahan Maret 2026 di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah.

Tahapan ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan operasional sistem secara menyeluruh hingga terhubung dengan fasilitas operasi eksisting Pertagas di Kandang Haur Timur. Konektivitas jaringan transmisi gas bumi nasional akan semakin kuat dengan beroperasinya Pipa Cisem II.

[Gambas:Youtube]

Integrasi ini meningkatkan fleksibilitas penyaluran gas dari berbagai sumber pasokan menuju pusat-pusat permintaan energi, memperkuat keandalan sistem, serta mendukung pemanfaatan gas bumi domestik secara lebih optimal untuk memenuhi kebutuhan industri, pembangkit listrik, kilang, pupuk, dan sektor strategis lainnya.

Direktur Komersial PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Aldiansyah Idham pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa commissioning Cisem II menjadi momentum penting bagi pengembangan sistem gas bumi nasional yang semakin terintegrasi.

"Commissioning Cisem II merupakan momentum yang telah lama dinantikan. Infrastruktur ini memungkinkan sistem penyaluran gas menjadi semakin fleksibel dan terintegrasi, sekaligus memperkuat keandalan pasokan energi nasional. Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi seluruh pemangku kepentingan dan menjadi milestone penting dalam optimalisasi pemanfaatan gas bumi untuk mendukung kebutuhan energi Indonesia," kata Aldiansyah.

Direktur Utama Pertagas Indra P Sembiring menyampaikan bahwa commissioning di Kandang Haur Timur menandai kesiapan operasional penuh sistem Cisem II yang kini telah terhubung dengan fasilitas operasi Pertagas.

"Sebagai operator yang ditunjuk oleh Kementerian ESDM, Pertagas telah menyiapkan sarana, prasarana, serta personel yang tersebar dari Jawa Timur hingga Jawa Barat untuk memastikan pengoperasian infrastruktur ini berjalan secara aman, andal, dan optimal. Kehadiran Cisem II akan semakin memperkuat konektivitas jaringan pipa gas bumi nasional serta meningkatkan fleksibilitas operasi sistem transmisi gas," pungkas Indra.

Sumber pasokan utama pada Pipa Cisem II pada tahap awal pengaliran gas berasal dari Lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB). Kehadiran aliran gas dari JTB melalui interkoneksi terintegrasi ini diharapkan dapat langsung memacu produktivitas kawasan industri strategis, termasuk Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).

Kementerian ESDM mengumumkan sebanyak 100 ribu tabung Compressed Natural Gas (CNG) 3 kilogram (Kg) bakal diimpor dari China. Langkah tersebut dilakukan lantaran industri dalam negeri belum mampu memproduksi tabung CNG 3 kg.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan langkah impor tersebut menjadi awal dari implementasi CNG pada tabung 3 kg yang ditujukan untuk menekan impor LPG yang saat ini tinggi sekaligus pengganti LPG 3 kg.

"Kan ini teknologinya tinggi. Saat ini yang mampu membuat teknologi itu di luar ya, kita belum," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (18/5) melansir dari Detik.com.

"(Impor dari China?) Iya, seperti itu. Tahap awal ya," sambungnya.

Sebelumnya dalam Podcast yang ditayangkan di YouTube Kementerian ESDM, Laode mengatakan nantinya jika CNG pada tabung 3 kg berjalan masif, pemerintah bakal mendorong produsen tabung tersebut untuk membuka pabriknya di Indonesia.

"(Impor dari China?) Iya, seperti itu. Tahap awal ya," sambungnya.

[Gambas:Youtube]

Sebelumnya dalam Podcast yang ditayangkan di YouTube Kementerian ESDM, Laode mengatakan nantinya jika CNG pada tabung 3 kg berjalan masif, pemerintah bakal mendorong produsen tabung tersebut untuk membuka pabriknya di Indonesia

"Kalau sudah sangat masif yang di luar kita suruh masuk. Kamu kalau mau pasar ya datang ke sini. Cuma di awal kita ini dulu," ujarnya.

Laode mengatakan setelah proses pemesanan tabung dilakukan, pemerintah menargetkan dalam waktu 1-2 bulan berikutnya tabung CNG sudah dilakukan pengujian.

"Lalu dalam 1-2 bulan setelah itu kita sudah ada tabung yang bisa kita uji dulu. Jadi tabung ini kan kita bikin tipe (C) 4. Ini memang belum ada di dunia untuk setara LPG 3 kilo ya. Yang ada yang setara LPG 12 kilo yang sudah dipakai sekarang itu," jelas Laode.

Dari aspek keamanan, Laode menambahkan pemerintah akan memastikan tabung CNG ini dibuat seaman mungkin. Bahkan diklaim akan lebih aman dibandingkan LPG 3 kg.

"Bisa seperti itu kalau kita siapkan. Sebenarnya kuncinya kalau CNG ini adalah bagaimana menyiapkan tabung dan valve-nya ini benar-benar kuat, aman gitu. Kuncinya ada di situ," terang Laode.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah menetapkan rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) April 2026 sebesar 117,31 dolar AS per barel. Angka ini naik 15,05 dolar AS dibandingkan Maret 2026 yang berada di level 102,26 dolar AS per barel.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 203.K/MG.03/MEM.M/2026 tentang Harga Minyak Mentah Bulan April 2026. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman menjelaskan, kenaikan harga minyak dipicu meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

“Peningkatan harga minyak mentah pada April 2026 dipengaruhi oleh berlanjutnya eskalasi konflik geopolitik yang meningkatkan risiko gangguan suplai minyak dunia, terutama terkait kondisi di kawasan Timur Tengah dan Selat Hormuz,” kata Laode di Jakarta, dikutip Selasa (19/5/2026).

Laode menerangkan perkembangan sepanjang April 2026 turut memberi tekanan terhadap pasar minyak global, mulai dari gejolak di Selat Hormuz, blokade pelabuhan Iran oleh Amerika Serikat, hingga serangan terhadap infrastruktur energi di kawasan Timur Tengah.

Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap stabilitas pasokan energi global. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada triwulan I 2026 yang mencapai 5 persen secara tahunan turut memberi sentimen positif terhadap permintaan minyak dunia.

Laode menambahkan harga minyak global masih berpotensi menghadapi tekanan akibat dinamika geopolitik. Namun terdapat sejumlah faktor yang diperkirakan dapat menahan kenaikan harga minyak.

Faktor tersebut antara lain proyeksi penurunan permintaan minyak global pada triwulan II 2026 sebesar 5 juta barel per hari secara tahunan serta peluang terbukanya kembali jalur diplomasi damai antara Iran dan Amerika Serikat.

“Pemerintah akan terus memantau perkembangan pasar minyak global secara cermat untuk menjaga ketahanan energi nasional serta memastikan stabilitas pasokan energi dalam negeri,” ujar Laode.

Secara rinci, perkembangan harga rata-rata minyak mentah utama pada April 2026 dibandingkan Maret 2026 menunjukkan perubahan sebagai berikut, ICP meningkat 15,05 dolar AS per barel dari 102,26 dolar AS menjadi 117,31 dolar AS per barel. Brent (ICE) naik 2,86 dolar AS menjadi 102,46 dolar AS per barel dari sebelumnya 99,60 dolar AS per barel.

Kemudian, WTI (Nymex) meningkat 7,06 dolar AS dari 91,00 dolar AS menjadi 98,06 dolar AS per barel. Dated Brent melonjak 16,66 dolar AS dari 103,89 dolar AS menjadi 120,55 dolar AS per barel. Sementara Basket OPEC turun 7,81 dolar AS dari 116,36 dolar AS menjadi 108,55 dolar AS per barel per 29 April 2026.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menggelar rapat dengan menteri terkait, diantaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas dampak pelemahan rupiah yang menembus Rp17.500 per dolar AS hari ini.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Laode Sulaeman saat ditemui di Kementerian ESDM, Rabu (13/5).

"Kebetulan Pak Menteri sama jajaran menteri-menteri sedang merapatkan hal tersebut ya. Jadi kita tunggu aja," ujar Laode ditemui.

Mengenai imbas pelemahan rupiah ke harga bahan bakar minyak (BBM) ke depan, ia menyebutkan juga ikut dalam pembahasan. Namun, sampai saat ini belum ada wacana untuk menaikkan harga terutama BBM subsidi.

"Itu masih (dibahas), kan belum ada info-info lain lagi kan selain yang ada sekarang. Jadi kita lihat perkembangan berikutnya aja nanti," katanya.

Pemerintah sebelumnya berkali-kali menekankan harga BBM subsidi tak akan naik hingga akhir tahun meski minyak dunia tembus US$100 per barel. Kala itu rupiah memang masih di kisaran Rp17.100 an per dolar AS.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kala itu menyampaikan keputusan tidak menaikkan harga BBM subsidi merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Insyaallah stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, baik itu bensin, maupun LPG. Insyaallah aman, dan sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden, bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun," ujar Bahlil usai menghadap Prabowo di Istana Negara pada Kamis (16/4).

Kementerian ESDM masih dalam tahap uji coba penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) dalam tabung gas 3 kg agar bisa menggantikan LPG melon. Diharapkan selesai tahun ini dan target utama akan disalurkan di kota-kota besar di Pulau Jawa.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan target distribusi di Pulau Jawa lebih dulu untuk mempermudah pengawasan distribusi. Jika lancar, maka akan secara bertahap ke seluruh wilayah.

"Bertahap di kota-kota besar dulu di Jawa. Roadmap-nya adalah tentu kita ada karena ini belum diumumkan oleh Pak Menteri, tapi intinya ke depan kita akan mereduksi LPG kita, kita gantikan dengan CNG," jelas Laode dalam diskusi energi yang digelar ASPEBINDO di Jakarta, Selasa (5/5) dikutip dari CNBCIndonesia.com.

Dengan mengganti LPG ke CNG, maka pemerintah bisa menghemat anggaran subsidi hingga 30 persen. Sebab, sumber gas yang digunakan untuk CNG berasal dari dalam negeri, bukan impor.

"Dengan konten yang sama, dengan harga yang sama dengan LPG 3 kilogram kita bisa menghemat 30 persen subsidi-nya lebih rendah daripada subsidi LPG, nah ini memang masih bisa disimulasikan lagi nanti ya, tapi hitung-hitungan awal seperti itu," ujarnya.

Menurut Laode, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga menekankan bahwa nantinya harga CNG harus bisa lebih murah atau setidaknya setara. Begitu juga dengan kualitas tak boleh menurun.

[Gambas:Youtube]

"Ada peluang bisa juga lebih rendah (lebih murah dari harga LPG), tergantung simulasinya," imbuhnya.

Laode menekankan apabila kebijakan sudah final dan hasil ujicoba sudah selesai, nantinya akan diumumkan langsung oleh Menteri ESDM. Pihaknya belum bisa menyampaikan lebih detail sebelum seluruh proses selesai.

"Nanti pada waktunya Pak Menteri akan mengumumkan yang sudah lebih fix lagi. Kira-kira roadmap-nya, tahapannya seperti apa. Sekarang belum bisa kita sampaikan," pungkasnya.

PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi ukuran 12 kg dari Rp192 ribu per tabung menjadi Rp228 ribu per tabung atau naik 18,75 persen. Kenaikan harga LPG tersebut yang pertama kalinya sejak 2023.

Dikutip dari laman resmi Pertamina Patra Niaga yang diakses di Jakarta, Minggu (19/4), harga Rp228 ribu untuk LPG 12 kg berlaku di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Untuk provinsi lainnya juga mengalami penyesuaian harga berdasarkan biaya distribusi menuju wilayah masing-masing.

Sementara itu, harga LPG nonsubsidi jenis 5,5 kg juga mengalami peningkatan harga sebesar 18,89 persen, dari Rp90 ribu per tabung menjadi Rp107 ribu per tabung untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

Sebagaimana harga LPG 12 kg, penyesuaian harga LPG 5,5 kg juga mengalami penyesuaian harga di wilayah lainnya berdasarkan biaya distribusi. Penyesuaian harga ini mulai berlaku per 18 April 2026.

Penyesuaian harga tersebut merupakan kali pertamanya sejak November 2023. Pada November 2023, Pertamina menurunkan harga LPG 12 kg menjadi Rp192 ribu per tabung atau turun sebesar Rp12 ribu per tabungnya.

Irto Ginting yang saat itu menjabat sebagai Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga menyampaikan penyesuaian harga LPG dilakukan setelah melakukan evaluasi pada tren contract price aramco (CPA) pada periode November 2023, di mana harga satuan rupiah per kilogram mengalami penurunan sebagai dampak melemahnya nilai tukar mata uang dolar terhadap rupiah.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan harga LPG turut dipengaruhi oleh harga minyak yang kian meroket. Harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada Maret 2026 ditetapkan sebesar 102,26 dolar AS per barel, naik 33,47 dolar AS per barel dibandingkan Februari.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman menyampaikan lonjakan ICP tidak terlepas dari dinamika geopolitik global yang memanas sepanjang Maret 2026.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons kondisi kekosongan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta seperti Shell dengan mendorong skema kerja sama business to business (B2B) antar pelaku usaha.

Bahlil menegaskan pemerintah tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada kelompok tertentu dalam distribusi energi, melainkan memastikan seluruh kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

"Silakan B to B. Saya tidak bicara orang per orang ya. Negara itu hadir bukan mengurus satu kelompok. Negara itu hadir untuk mengurus semuanya," ujar Bahlil ditemui di Kantornya, Selasa (17/3).

Ia menyebut, bagi badan usaha yang ingin menjaga keberlanjutan operasional dan memastikan ketersediaan stok BBM, dapat menjalin kolaborasi dengan badan usaha lain.

"Bagi kelompok-kelompok yang pengin untuk tetap survive dan punya stok, ya silakan berkolaborasi dengan badan-badan usaha lain," lanjutnya.

Stok BBM Shell sampai saat ini masih kosong hampir di seluruh SPBU. Sedangkan, SPBU BP di beberapa lokasi masih tersedia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan masih mengevaluasi izin impor BBM untuk SPBU Shell.

"Kan Shell itu terakhir kan menyetujui untuk proses pembelian. Jadi ya kita evaluasi, sedang dievaluasi," ujar Loade ditemui di Kantornya, Jumat (6/2).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pasokan energi selama periode Ramadan hingga Idulfitri 2026 berada dalam kondisi aman. Pemerintah juga mengapresiasi kesiapan PT Pertamina (Persero) dalam menjaga ketersediaan serta kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bagi masyarakat.

Apresiasi tersebut disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) ESDM, Laode Sulaeman, saat meninjau kesiapan operasional di kilang Refinery Unit (RU) VI Balongan, Indramayu, Jawa Barat, Kamis (12/3).

Dalam kunjungan itu, Laode didampingi Ketua Posko Nasional Ramadan dan Idulfitri 2026 Erika Retnowati, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, serta Direktur Operasi Kilang Pertamina Patra Niaga Didik Bahagia.

Laode menjelaskan, Pertamina juga telah mengaktifkan kembali Satuan Tugas (Satgas) Ramadan & Idulfitri guna mendukung ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM & LPG, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Selain itu, Pertamina juga melakukan penyediaan sejumlah layanan, seperti motoris, serta fasilitas pendukung lainnya.

"Kondisi sampai dengan pemenuhan kebutuhan baik untuk BBM, LPG dan minyak mentah, semuanya dapat tersedia dengan baik. Masyarakat tidak perlu panik dengan kondisi saat ini," ujar Laode.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Posko Nasional Ramadan & Idulfitri 2026, Erika Retnowati. Menurutnya, Pertamina telah melakukan beragam upaya maksimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Saya apresiasi tentunya pada Pertamina, yang dalam situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini tetap berusaha maksimal untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat," ungkapnya.

Sementara itu, dalam paparannya, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, memastikan bahwa pasokan energi berada dalam kondisi aman. Pertamina juga berupaya memastikan sarana prasarana pendukung pelaksanaan Satgas Ramadan dan Idulfitri 2026 tersedia dengan baik.

Selama periode Satgas Ramadan dan Idulfitri, lanjut Ega, Pertamina juga menyiapkan berbagai layanan tambahan.

"Kami ingin menunjukkan bahwa Pertamina hadir dengan pelayanan yang lebih ramah dan lebih hangat kepada masyarakat. Di SPBU juga akan tersedia berbagai fasilitas tambahan, termasuk beberapa layanan gratis bagi masyarakat yang melakukan perjalanan," terang Ega.

Selain mengaktifkan kembali Tim Satgas Ramadan dan Idulfitri 2026, Pertamina juga melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan guna mendukung pelaksanaan Satgas berjalan dengan lancar, aman, dan terkendali.

"Pertamina juga telah membentuk Satuan Tugas yang siaga selama periode Ramadan dan Idulfitri, baik di wilayah operasional maupun di kilang. Setiap provinsi memiliki posko dan nomor kontak yang dapat dihubungi masyarakat apabila terjadi kendala terkait distribusi energi," pungkas Mars Ega.

Refinery Unit VI Balongan merupakan kilang Pertamina dengan kompleksitas tertinggi yang ditunjukkan oleh Nelson Complexity Index sekitar 11,9. Sehingga kilang Balongan mampu memproduksi produk bahan bakar minyak dan juga petrokimia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan seluruh SPBU swasta harus membeli bahan bakar diesel (solar) dari PT Pertamina (Persero) mulai April 2026.

Pembelian yang diatur dengan skema business to business (B2B) itu sejalan dengan target pemerintah menghentikan impor solar tahun ini.

"Kita bersurat ke seluruh badan usaha. Kita sampaikan 2026 ini sampai dengan Maret 2026, kita masih menggunakan kuota (impor solar) 2025. Tapi sisanya setelah April ke atas segera dapat melakukan B2B dengan Pertamina untuk solar," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman dalam unggahan podcast kanal Youtube Kementerian ESDM, Minggu (8/2).

Hingga kini, Laode mengklaim pihaknya belum menerima penolakan dari pihak swasta. Namun, Kementerian ESDM mendapat permintaan dari swasta untuk membantu memfasilitasi pertemuan dengan Pertamina.

"Responsnya ada yang minta kita fasilitasi. Jadi mungkin mereka masih malu-malu ketemu (Pertamina), minta difasilitasi oleh kita," tambah Laode.

Pada Januari lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk menghentikan impor bahan BBM jenissolarmulai awal tahun ini. Karenanya, perusahaan swasta yang membutuhkan wajib beli ke PT Pertamina (Persero).

Kebijakan ini sejalan dengan diresmikannya Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan milik Pertamina.

"Begitu (proyek ini) diresmikan, maka insyaallah kita tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar. Kita sudah mulai tahun ini, saya tidak lagi mengeluarkan izin impor solar," ujar Bahlil di Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1) lalu.

Dengan beroperasinya RDMP Kilang Balikpapan, Pertamina bisa memproduksi semua jenis solar, baik CN48 maupun CN51. Oleh sebab itu, tak ada alasan untuk melakukan impor.

"(Swasta beli ke Pertamina) Oh iya dong, semuanya," imbuhnya.

Sementara itu, sejumlah SPBU swasta kehabisan stok BBM sejak bulan lalu. Salah satu badan usaha yang mengalami hal tersebut adalah Shell.

President Director and Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengungkap pihaknya tetap berkoordinasi dengan pemerintah terkait permohonan rekomendasi impor BBM tahun 2026 sesuai dengan tata laksana yang berlaku.

"Shell Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan BBM selama ini, sehingga kami dapat mendistribusikan berbagai varian produk BBM berkualitas melalui mitra kami," ungkap Ingrid, dikutip Detikoto, Kamis (29/1).

Kementerian ESDM menargetkan uji coba pembatasan LPG 3 kilogram (Kg) satu harga mulai dilakukan tahun ini.

Pada tahap awal, dua wilayah menjadi lokasi uji coba tersebut yakni Jakarta Selatan (Jaksel) dan Jakarta Timur (Jaktim).

Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan dalam aturan baru yang disusun mengenai LPG tepat sasaran, salah satunya ada penerapan satu harga per wilayah. Harapannya, agar tak terjadi kekacauan apabila kebijakan langsung dilakukan serentak.

"Kita akan menggunakan piloting area. (Dari) piloting area itu kita belajar pada kasus Februari kemarin. Ada satu aturan yang baru muncul, langsung berlaku seluruh Indonesia terus chaos," ujar Laode dalam tayangan Youtube Kementerian ESDM 'Bukan Abuleke' yang dikutip Senin (9/2).

Oleh sebab itu, dalam aturan disusun agar pemberlakuan secara bertahap sangat penting. Namun, pelaksanaannya dipastikan tetap tahun ini.

"Nanti begitu (uji coba) dimulai, kita ada enam bulan latihan dulu nih di Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Sebelum kita masuk ke daerah-daerah yang lain," katanya.

Kebijakan LPG 3 Kg satu harga ini nantinya diikuti dengan kewajiban pembelian menggunakan KTP. Saat ini, sudah ada datanya di Pertamina dan juga Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai siapa saja yang berhak.

Dengan pemberlakuan bertahap ini, Kementerian ESDM akan sembari melakukan evaluasi apa saja kekurangan dari kebijakan tersebut. Sampai nantinya semua daerah bisa menikmati gas melon satu harga di seluruh Indonesia.

"Kita melakukan (uji coba) itu sambil kita pelajari. Kita lihat apa tantangannya begitu kita jalankan. Piloting itu penting. Jadi harus ada tahapannya," pungkas Laode.