REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Hubungan Industri Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Ardhi Ishak Koesen, menilai evaluasi atas pemadaman listrik di sistem Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) perlu menjadi momentum bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membenahi tata kelola persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Hal itu bertujuan agar tidak mengganggu kepastian pasokan batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Dengan adanya ketidakpastian angka produksi batu bara yang dapat dilakukan oleh pemegang konsesi, pengiriman batu bara untuk pasar domestik (domestic market obligation/DMO) juga terganggu," kata Ardhi dalam keterangan, Kamis (2/7/2026).

Menurut Ardhi, kontrak pasokan yang telah ditandatangani antara perusahaan tambang dan PT PLN (Persero) tidak serta-merta menjamin ketersediaan batu bara di lapangan. Sebab, PLTU membutuhkan pasokan bahan bakar secara berkala agar dapat terus beroperasi.

Ia menduga lambatnya persetujuan serta pemangkasan RKAB 2026 membuat alokasi produksi perusahaan tambang menjadi tidak menentu sehingga berdampak pada pemenuhan kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik.

Karena itu, Ardhi mendorong agar persetujuan RKAB diselesaikan sebelum tahun berjalan dimulai.

IDXChannel - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai evaluasi atas pemadaman listrik di sistem Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) perlu menjadi momentum bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tidak mengganggu kepastian pasokan batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Dengan adanya ketidakpastian angka produksi batu bara yang bisa dikerjakan oleh pemegang konsesi, pengiriman batu bara untuk pasar domestik (DMO) juga terganggu," kata Ketua Bidang Hubungan Industri Perhapi Ardhi Ishak Koesen di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Menurut Ardhi, kontrak pasokan yang telah ditandatangani antara perusahaan tambang dan PT PLN (Persero) tidak otomatis menjamin ketersediaan batu bara di lapangan. Sebab, PLTU membutuhkan pengiriman bahan bakar secara berkala agar dapat terus beroperasi.

Dia menduga lambatnya persetujuan serta pemangkasan RKAB 2026 membuat alokasi produksi perusahaan tambang menjadi tidak menentu sehingga berdampak pada pelaksanaan kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik.

Karena itu, Ardhi mendorong agar persetujuan RKAB diselesaikan sebelum tahun berjalan dimulai.

"Sebaiknya persetujuan RKAB 2026 dapat diselesaikan di akhir tahun 2025 sehingga memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku industri tambang, termasuk juga akan memberikan kepastian pelaksanaan DMO pada 2026," ujarnya.

Ardhi juga menilai ketentuan baru mengenai perizinan blending batu bara tidak akan efektif menjaga pasokan DMO. Menurutnya, aturan tersebut hanya mengatur mekanisme perizinan kegiatan blending, bukan kebijakan DMO.

"Aturan Permen ESDM Nomor 6 yang baru mengatur perizinan blending batu bara yang harus atas persetujuan menteri. Tidak ada hubungannya dengan DMO. Tidak semua batu bara DMO merupakan produk blending. Batu bara ekspor juga ada yang merupakan produk blending," katanya.

Selain itu, kegiatan blending justru menambah biaya operasional, sementara harga batu bara DMO masih ditetapkan sebesar USD70 per ton sejak 2018.

"Kegiatan blending batu bara yang berasal dari dua tambang berbeda pasti ada tambahan biaya. Besarnya biaya tambahan sangat bervariasi tergantung jarak, lokasi, serta fasilitas blending yang digunakan," ujar Ardhi.

(Dhera Arizona)

JAKARTA - Evaluasi atas pemadaman listrik di sistem Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dinilai perlu menjadi momentum bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tidak mengganggu kepastian pasokan batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap ( PLTU ).

"Dengan adanya ketidakpastian angka produksi batu bara yang bisa dikerjakan oleh pemegang konsesi, pengiriman batu bara untuk pasar domestik (DMO) juga terganggu," kata Ketua Bidang Hubungan Industri Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Ardhi Ishak Koesen dikutip Rabu (1/7/2026).

Menurut Ardhi, kontrak pasokan yang telah ditandatangani antara perusahaan tambang dan PLN tidak otomatis menjamin ketersediaan batu bara di lapangan. Sebab, PLTU membutuhkan pengiriman bahan bakar secara berkala agar dapat terus beroperasi.

Ekspor Batu Bara Dibuka Lagi, Pasokan 141 Juta Metrik Ton Diamankan demi Cegah Pemadaman Listrik



Ia menduga lambatnya persetujuan serta pemangkasan RKAB 2026 membuat alokasi produksi perusahaan tambang menjadi tidak menentu sehingga berdampak pada pelaksanaan kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik. Ardhi pun mendorong agar persetujuan RKAB diselesaikan sebelum tahun berjalan dimulai.

"Sebaiknya persetujuan RKAB 2026 dapat diselesaikan di akhir 2025 sehingga memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku industri tambang, termasuk juga akan memberikan kepastian pelaksanaan DMO pada 2026," ujarnya.

Ardhi menilai ketentuan baru mengenai perizinan blending batu bara tidak akan efektif menjaga pasokan DMO. Menurutnya, aturan tersebut hanya mengatur mekanisme perizinan kegiatan blending, bukan kebijakan DMO.

Pasokan Seret Batu Bara Picu Pemadaman Listrik, Legislator Soroti Lambannya Persetujuan RKAB



"Aturan Permen ESDM Nomor 6 yang baru mengatur perizinan blending batu bara yang harus atas persetujuan menteri. Tidak ada hubungannya dengan DMO. Tidak semua batu bara DMO merupakan produk blending. Batu bara ekspor juga ada yang merupakan produk blending," katanya.

Selain itu, kegiatan blending justru menambah biaya operasional, sementara harga batu bara DMO masih ditetapkan sebesar USD70 per ton sejak 2018.

"Kegiatan blending batu bara yang berasal dari dua tambang berbeda pasti ada tambahan biaya. Besarnya biaya tambahan sangat bervariasi tergantung jarak, lokasi, serta fasilitas blending yang digunakan," tandas Ardhi.

Bisnis.com, BATANG - Sepuluh tahun yang lalu, Kabupaten Batang hanyalah daerah kecil yang berlokasi di pesisir pantai utara (Pantura) Jawa Tengah. Alas Roban, jalur hutan legendaris yang melintang dari Gringsing di Kabupaten Kendal hingga ke Banyuputih dan Subah di Kabupaten Batang, barangkali menjadi satu-satunya destinasi penting bagi wilayah itu. Selain menjadi salah satu ikon jalan Pantura, kawasan hutan itu ikut menggambarkan bagaimana Kabupaten Batang masih mengandalkan hasil alam berupa kayu dan aneka komoditas perkebunan sebagai penopang perekonomiannya.
Kini ceritanya sudah jauh berbeda, Kabupaten Batang telah menjelma menjadi salah satu destinasi investasi unggulan di Jawa Tengah. Pada tahun 2016, realisasi investasi di wilayah itu hanya berkisar di angka Rp4 triliun. Jumlah itu kini bisa diraih dalam tiga bulan, sebagaimana laporan realisasi investasi per kuartal I/2026 yang realisasinya sudah mencapai Rp3,88 triliun.
Tol Trans Jawa sudah membentang. Kawasan-kawasan industri, lengkap dengan perumahan dan infrastruktur penunjangnya, sudah ikut dibangun. Di wilayah pesisir Batang, ada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa Tengah atau Central Java Power Plant (CJPP) yang dioperasikan oleh PT Bhimasena Power Indonesia (BPI), perusahaan urunan antara J-Power, PT AlamTri Power Indonesia (ADRO), serta ITOCHU Corporation.
Investasi dan industrialisasi tak hanya mengubah struktur perekonomian di Kabupaten Batang. Lebih daripada itu, yang jauh lebih mendasar, gelombang pembangunan yang masif ikut mengubah lanskap dan kondisi ekologis di sekitarnya. Kondisi tersebut dipahami betul oleh Bhimasena Power Indonesia (BPI).

Ahmad Lukman, Corporate Social Responsibility (CSR) & Community Manager BPI, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan serangkaian program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) untuk memitigasi dampak aktivitas usaha yang dilakukannya.
"Visi strategis dari program CSR kami adalah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat melalui program-program yang berdampak tinggi, yang terukur dan berkelanjutan. Ada lima pilar pelaksanaan, yaitu bidang ekonomi dengan konsentrasi pada pemberdayaan masyarakat pesisir, bidang pendidikan, bidang kesehatan, sosial lingkungan, dan infrastruktur," tutur Lukman pada Selasa (30/6/2026).
Program TJSL tersebut tak cuma menyasar warga di sekitar PLTU Batang, tetapi juga lingkungan yang ikut terdampak, terutama pada lokasi utama pembangkit. Bagus Dona Doni, External Relations Manager BPI, menjelaskan bahwa sejumlah upaya pemulihan lingkungan yang dilakukan perusahaan telah menampakkan hasil yang positif. Sepanjang pengamatan yang dilakukan BPI bersama Universitas Diponegoro (Undip) pada periode 2018-2025, tercatat sebaran ratusan jenis flora dan fauna di sekitar proyek strategis nasional (PSN) tersebut. Perinciannya, ada 204 jenis flora, 108 jenis burung, 30 jenis herpetofauna atau reptil dan amfibi, 36 jenis ordonata atau capung, serta 80 jenis lepidoptera atau kupu-kupu yang hidup di sekitar kawasan.
"Ada beberapa jenis yang dilindungi, baik secara nasional maupun internasional. Beberapa di antaranya adalah jenis burung migran serta beberapa satwa penting lainnya," jelas Bagus. Temuan itu ikut dipublikasikan dalam buku berjudul "Biodiversitas PLTU Jawa Tengah".
Hidayat Ashari, Peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyebut keberadaan ratusan flora dan fauna di sekitar kawasan PLTU Batang merupakan temuan yang menarik. Menurut Ashari, temuan itu mengindikasikan keberhasilan pemulihan kawasan yang selama ini mengalami degradasi akibat aktivitas pembangunan dan industri. "Dalam ilmu ekologi, ada istilahnya suksesi ekologis. Ketika ekologi mulai membaik, akan terjadi pertumbuhan dan penambahan jenis-jenis hewan dan tanaman. Ada juga teori refugee area, atau kawasan refugia, dimana hewan-hewan yang berasal dari kawasan terdegradasi akan bergeser ke kawasan lain yang dirasa aman. Kawasan ini dipilih karena lingkungannya dijaga dan dirawat," jelasnya.
Periferi PLTU Batang menjadi kawasan refugia bagi flora dan fauna di wilayah pesisir Kabupaten Batang. Aktivitas manusia di kawasan tersebut memang telah mengubah lanskap ekologis yang sejak dulu ada. Namun, berkat upaya pemulihan yang dilakukan, Ashari menyebut flora dan fauna yang pada mulanya terganggu oleh aktivitas tersebut, kini mulai bergeser ke area yang telah diperbaiki.
Ashari menyebut, keberadaan beberapa jenis satwa endemik seperti Kepodang kuduk-hitam (Oriolus chinensis) menjadi temuan yang penting. "Kepodang kuduk hitam adalah satwa identitas provinsi Jawa Tengah. Dia adalah indikator dari kelestarian habitat lokal yang sayangnya sudah banyak diburu dan ditangkap," tuturnya. Dalam hal ini, kawasan refugia baru di Kabupaten Batang itu boleh dikatakan telah berhasil menjadi rumah baru bagi satwa-satwa langka seperti Kepodang kuduk-hitam tersebut.
Tentunya, temuan itu diharapkan tak cuma berhenti dalam bentuk publikasi. Ashari berharap, keanekaragaman hayati di kawasan PLTU Batang bisa terus lestari dan menjadi bukti bagi pembangunan yang menerapkan aspek keberlanjutan. "Keanekaragaman hayati bukan sekedar daftar spesies, melainkan instrumen diagnosis alami yang membuktikan bahwa kawasan industri dapat berdampingan dengan fungsi pelestarian ekosistem. Setelah mendapatkan daftar spesies ini, seharusnya, ada publikasi ilmiah yang diterbitkan untuk mendukung datanya. Supaya temuan ini menjadi data saintifik dan bisa dipopulerkan," imbuhnya
Heru Djatmika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah, memberikan apresiasi atas upaya pemulihan lingkungan yang terus dilakukan BPI di Kabupaten Batang. "Menurut saya, BPI ini cerdas karena ingin menunjukkan keberhasilan pemulihan kawasan penyangga PLTU Batang melalui peluncuran buku ini," tuturnya.
Temuan biodiversitas di kawasan PLTU Batang juga mendapatkan apresiasi yang lebih dalam lagi oleh Heru. Sebab, mengundang satwa untuk berpindah dan hidup di lingkungan baru bukanlah hal yang mudah. "Tanpa air dan makanan, dia tidak akan datang. Walaupun kita bisa membuat hutan, tetapi tanpa ekosistem yang bagus, satwa itu tidak akan mau datang," jelas Heru.
Di sisi lain, keberhasilan itu coba dimaknai secara berbeda oleh Bupati Batang Faiz Kurniawan. Menurutnya, keberadaan PLTU Batang memang cukup vital bagi pemenuhan kebutuhan energi di Jawa-Bali. "Tapi di sisi lain, ada tantangan yang harus kita hadapi. Potensi emisi, potensi pencemaran air, abrasi pantai, serta dampak terhadap mata pencaharian petani dan nelayan di sekitar. Kita tidak bisa berpura-pura bahwa pembangunan sebesar ini tetap memiliki risiko, ini adalah bagian dari kejujuran kita sebagai pemimpin dan warga," ungkapnya.
Namun demikian, Faiz menyebut tantangan besar itu bukanlah akhir dari sebuah cerita. Justru, tantangan itu menjadi panggilan untuk membuktikan komitmen bersama, sebagaimana upaya kolaborasi yang terus dilakukan BPI bersama pemerintah daerah, akademisi, serta instansi terkait lainnya dalam tiap program TJSL yang dilakukan.
"Ini adalah momentum dimana kita membuktikan kepada diri sendiri dan generasi mendatang bahwa batang bukan korban pembangunan, melainkan pemimpin dari pembangunan berkelanjutan. kita tidak memlih antara listrik atau keberlanjutan, kita memilih keduanya," tegas Faiz.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara dan mekanisme Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara perlu dievaluasi sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional.

Pandangan tersebut disampaikan akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Yayan Satyakti dalam kajian bertajuk Mengatasi Pemadaman Listrik di Indonesia: Sebuah Rencana Debottlenecking, dalam keterangannya kepada media, Senin (29/6/2026)

Dalam kajiannya, Yayan menilai persoalan utama yang memengaruhi keandalan sistem kelistrikan berada pada aspek pasokan energi primer.

Menurutnya, mekanisme harga DMO yang dipatok sekitar 70 dolar AS per ton berada di bawah Harga Batu Bara Acuan (HBA) yang pada Juni 2026 berkisar 84,53 dolar AS hingga 121,83 dolar AS per ton, sehingga mendorong perusahaan tambang lebih memilih pasar ekspor dibanding memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Kondisi tersebut, menurut Yayan, berdampak pada pasokan batu bara bagi pembangkit listrik.

Dalam kajiannya disebutkan kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton, sementara kontrak pasokan hanya sekitar 134 juta ton, sehingga stok batu bara di pembangkit turun hingga sekitar 10 hari, di bawah ketentuan minimum 25 hari.

Berdasarkan hasil pemodelan yang disusunnya, reformasi mekanisme harga DMO diperkirakan mampu menutup sekitar 72 persen kesenjangan pemadaman nasional.

"Memperbaiki satu aturan harga ini saja menutup kira-kira tiga perempat dari kesenjangan pemadaman," kata Prof Yayan dalam kajiannya.

Selain DMO, Yayan menjelaskan mekanisme RKAB juga perlu dievaluasi untuk memastikan kecukupan pasokan batu bara bagi sektor ketenagalistrikan.

Dalam kajiannya disebutkan, pemangkasan produksi batu bara dalam RKAB 2026 menjadi sekitar 600 juta ton dari realisasi sekitar 817 juta ton pada 2025 membuat alokasi DMO sebesar 25 persen tidak lagi mencukupi kebutuhan pembangkit.

Setelah mekanisme harga DMO diperbaiki, peningkatan RKAB dinilai tidak secara langsung menambah pasokan energi, melainkan berfungsi sebagai penyangga keamanan (security buffer) pasokan batu bara.

"Jangan gunakan pemangkasan RKAB untuk mengatur harga. Naikkan alokasi DMO menjadi 30 persen dan jamin tonase PLN lebih dulu, dengan memperlakukan kuota sebagai cadangan keandalan," demikian rekomendasi yang disampaikan dalam kajian tersebut.

Menurut Yayan, evaluasi DMO dan RKAB perlu ditempatkan dalam kerangka memperkuat ketahanan energi nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) mulai menyerap biomassa sorgum lokal sebagai bahan bakar pendamping (co-firing) pada PLTU Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya perusahaan mengurangi ketergantungan terhadap batu bara sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih.

Komitmen itu ditandai dengan panen raya tanaman sorgum di perkebunan Cilegok, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, dan pengiriman perdana biomassa sorgum dust ke PLTU Pelabuhan Ratu pada 18 Juni 2026.

Direktur Utama PLN IP Bernadus Sudarmanta mengatakan, program biomassa sorgum ini menunjukkan sektor energi dan pertanian dalam mendukung ketahanan energi berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Program ini menjadi bukti bahwa transisi energi tidak harus mengorbankan kepentingan masyarakat. Justru sebaliknya, kami ingin memastikan masyarakat di sekitar wilayah operasi turut merasakan manfaat ekonomi dari setiap langkah transformasi energi yang kami jalankan," ujar Bernadus dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

Ia menuturkan, program ini sebenarnya telah dikembangkan sejak 2025, mulai dari tahap penanaman hingga memasuki masa panen raya.

Hasil panen kemudian dimanfaatkan sebagai bagian dari rantai pasok biomassa untuk kebutuhan co-firing di PLTU Pelabuhan Ratu.

Pemanfaatan sorgum dinilai memiliki nilai tambah karena tidak hanya menghasilkan bahan pangan dari bulirnya, tetapi juga menyediakan biomassa dari batang dan daun yang diolah menjadi sorgum dust sebagai bahan bakar pendamping batu bara.

Melalui skema tersebut, PLN IP juga membuka pasar bagi hasil panen petani dengan berperan sebagai pembeli atau off-taker biomassa.

Model ini diharapkan dapat memberikan kepastian permintaan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi komoditas sorgum di tingkat masyarakat.

Bernadus mengatakan, keberhasilan program di Pelabuhan Ratu akan menjadi model yang dapat diterapkan di unit pembangkit PLN IP lainnya.

"Kami berkomitmen untuk terus memperluas program biomassa berbasis masyarakat ini, sejalan dengan upaya kami mempercepat pencapaian target net zero emissions sekaligus mewujudkan ekonomi sirkular yang mandiri di berbagai wilayah operasi," kata dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT PLN (Persero) memperkuat kompetensi sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung keandalan sistem kelistrikan nasional melalui pelatihan operator pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berteknologi Ultra Super Critical (USC). Langkah ini dilakukan seiring berkembangnya teknologi pembangkit yang membutuhkan operator dengan kemampuan lebih spesifik.

Workshop Pengoperasian PLTU Batubara Tipe Ultra Super Critical (USC) diselenggarakan oleh PLN Pusat Pendidikan dan Pelatihan (PLN Pusdiklat) melalui PLN UPDL Suralaya pada 10-12 Juni 2026 di PLTU Jawa 7, Serang, Banten.

Pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya PLN meningkatkan kompetensi operator agar mampu mengoperasikan pembangkit berteknologi tinggi secara aman, efisien, dan andal.

General Manager PLN Pusdiklat Y Endah Cahyaningrum mengatakan pembelajaran berbasis simulator menjadi salah satu pendekatan untuk memperkuat kompetensi operator pembangkit.

"PLN Pusdiklat terus mendorong pembelajaran yang tidak hanya berbasis teori, tetapi juga memberikan pengalaman praktik melalui simulasi yang mendekati kondisi aktual. Dengan pemanfaatan simulator, peserta dapat memahami proses operasi, melatih respons terhadap berbagai skenario, serta memperkuat disiplin operasi dan budaya keselamatan kerja," ujar Endah dalam siaran pers, Jumat (26/7/2026).

Workshop membekali peserta dengan pemahaman mengenai karakteristik once-through boiler, siklus uap USC, filosofi kontrol, parameter kritis operasi, hingga pengendalian sistem boiler, turbin, generator, dan Balance of Plant.

Selain materi teori, peserta juga mengikuti praktik menggunakan Operator Training Simulator (OTS) untuk mensimulasikan berbagai kondisi operasi pembangkit, mulai dari start-up, load raising, operasi normal, penanganan gangguan dasar, hingga proses shutdown sesuai prosedur keselamatan.

Endah mengatakan, pembelajaran berbasis simulator memungkinkan peserta memperoleh pengalaman yang lebih komprehensif tanpa mengganggu operasi pembangkit. Pendekatan tersebut juga meningkatkan kesiapan operator dalam menghadapi berbagai skenario operasional di lapangan.

Pelaksanaan workshop di PLTU Jawa 7 juga memberikan pengalaman belajar langsung di lingkungan pembangkit berteknologi Ultra Super Critical sehingga peserta dapat memahami sistem operasi pembangkit modern secara lebih mendalam.

Melalui pelatihan tersebut, PLN berharap lahir operator yang memahami prinsip dasar teknologi USC, mampu menerapkan prosedur operasi secara tepat, serta menjunjung tinggi budaya keselamatan kerja.

Penguatan kompetensi SDM diharapkan turut meningkatkan keandalan pembangkit sekaligus mendukung ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan listrik.

Sekarang, batu bara semua sudah on progress, jadi enggak ada masalah lagi

Tuban, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kendala pasokan batu bara dengan spesifikasi medium rank atau kalori menengah untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) sudah tuntas.

“Sekarang, batu bara semua sudah on progress, jadi enggak ada masalah lagi,” ujar Bahlil setelah meresmikan Mini LNG Plant PT Sumber Aneka Gas di Tuban, Jawa Timur, Kamis (25/6).

Pernyataan tersebut terkait dengan adanya kendala pada batu bara kalori menengah, khususnya dengan spesifikasi sekitar 5.200 kcal per kg GAR yang dibutuhkan pembangkit PLN.

Kendala tersebut menyebabkan adanya gangguan layanan kelistrikan yang sempat terjadi di sejumlah wilayah.

Bahlil pun sebelumnya menyampaikan telah membentuk tim khusus untuk mengawasi proses pengadaan batu bara bagi PT PLN (Persero) guna mencegah terulangnya persoalan pasokan yang berpotensi mengganggu ketahanan energi nasional.

Ia mengatakan persoalan pasokan batu bara yang dihadapi PLN bukan pertama kalinya terjadi. Menurutnya, hal serupa juga terjadi pada 2022 sehingga perlu langkah pengawasan yang lebih ketat agar tidak terulang setiap tahun.

Selaras dengan pernyataan Bahlil, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan penyaluran pasokan batu bara yang sesuai spesifikasi kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berjalan dengan lancar.

“Pasokan energi primer (batu bara) yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pembangkit kami berjalan dengan lancar,” ujar Darmawan dalam rekaman suaranya yang telah dikonfirmasi ANTARA ke PLN di Jakarta, Senin (22/6).

Oleh karena itu, tutur Darmawan, upaya perbaikan sistem kelistrikan di Pulau Jawa berjalan dengan lancar, dan berangsur-angsur membaik.

Darmawan menyampaikan bahwa ke depannya, PLN akan memperbaiki tata kelola rantai pasok batu bara dan penguatan pembangkit listrik agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa bisa terus terjaga dan terus ditingkatkan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah memperketat pengawasan praktik pencampuran batu bara atau coal blending untuk memastikan keandalan pasokan energi bagi pembangkit listrik PT PLN (Persero) tetap terjaga.

Namun, kebijakan baru tersebut juga memunculkan sejumlah tantangan baru berupa potensi hambatan birokrasi hingga ruang diskresi dalam proses perizinan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No. 6/2026 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Beleid tersebut menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dikeluarkan untuk memastikan keandalan penyediaan batu bara untuk kebutuhan wajib pasok dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) sektor ketenagalistrikan dan industri dalam negeri.

Selain itu, kebijakan tersebut bertujuan agar kegiatan usaha pertambangan batu bara dilakukan secara akuntabel guna menjaga kualitas batu bara dan penerimaan negara.

Permintaan persetujuan dari pemerintah untuk pencampuran batu bara tercantum pada Pasal 34A beleid tersebut. Untuk mendapatkan persetujuan pencampuran batu bara, perusahaan penambang harus mengajukan permohonan persetujuan kepada menteri ESDM melalui sistem informasi.

Ketentuan tersebut berlaku bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi, IUP pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi, serta IUPK kelanjutan operasi kontrak tahap operasi produksi.

Permohonan tersebut bakal dievaluasi oleh menteri ESDM, evaluasi dilakukan untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan permohonan pencampuran batu bara.

“Persetujuan pencampuran batu bara sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) diberikan sesuai dengan jangka waktu persetujuan RKAB,” demikian kutipan Pasal 34A Ayat (5) beleid tersebut.

Adapun, peraturan tersebut telah ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan ditetapkan pada 8 Juni 2026 serta berlaku pada saat diundangkan yakni mulai 12 Juni 2026.

Sebelumnya, Bahlil menyebut, produksi batu bara nasional saat ini didominasi oleh batu bara berkalori rendah. Sementara itu, porsi batu bara dengan kalori lebih tinggi yang dibutuhkan untuk proses pencampuran di pembangkit listrik makin terbatas.

"Dari total produksi batu bara kita 100%, itu yang medium yang 5.800 sampai 6.300 itu tidak lebih dari 20%. Delapan puluh persennya itu yang medium ke bawah," katanya.

Beri Transparansi

Sementara itu, Corporate Secretary Division Head PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) Eko Prayitno mengatakan, penyempurnaan regulasi tersebut merupakan langkah pemerintah dalam mengintegrasikan proses persetujuan coal blending ke dalam sistem resmi yang mendukung praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan transparansi sekaligus standardisasi yang lebih jelas bagi pelaku usaha dalam mengoptimalkan pemanfaatan cadangan batu bara nasional secara bertanggung jawab.

"Pencampuran batu bara yang dimaksud umumnya adalah coal blending untuk menyesuaikan spesifikasi kualitas produk agar memenuhi kebutuhan spesifik pasar atau konsumen, baik untuk kebutuhan domestik maupun pasar ekspor," kata Eko kepada Bisnis.

Eko menjelaskan, secara teknis, coal blending dilakukan dengan mengombinasikan batu bara berkualitas berbeda untuk menghasilkan produk akhir sesuai spesifikasi yang dibutuhkan konsumen.

Praktik tersebut antara lain dilakukan dengan mencampur batu bara berkalori rendah dan berkalori tinggi guna memperoleh nilai kalori, kadar sulfur, serta kadar abu yang sesuai dengan kontrak penjualan.

PTBA menilai perubahan regulasi tersebut mengarah pada modernisasi dan simplifikasi birokrasi. Melalui sistem informasi yang terintegrasi, proses perizinan dan pengawasan dinilai menjadi lebih terukur, transparan, serta efisien dari sisi waktu.

Selain itu, pelaku usaha memperoleh panduan operasional yang lebih jelas sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dalam perencanaan produksi maupun penjualan batu bara.

Di sisi lain, regulasi baru tersebut juga menuntut disiplin dan akuntabilitas yang lebih tinggi dari pemegang izin usaha pertambangan. Persetujuan dari pemerintah dinilai menjadi instrumen untuk memastikan seluruh aktivitas pencampuran batu bara berjalan sesuai koridor regulasi yang berlaku.

Eko mengatakan, mekanisme tersebut juga penting untuk memastikan hak-hak negara tetap terpenuhi secara akurat, termasuk terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan royalti yang dihitung berdasarkan kualitas batu bara hasil pencampuran.

Associate Principal Energy Shift Institute (ESI) Ahmad Zuhdi menilai regulasi baru tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk menutup praktik blending yang selama ini berpotensi digunakan untuk menghindari kewajiban penjualan batu bara ke PLN.

"Pengaturan yang lebih ketat terhadap aktivitas blending dapat mempersempit ruang bagi perusahaan untuk mengubah spesifikasi batu bara yang sebenarnya masih dapat diserap oleh PLTU PLN menjadi produk dengan kualitas berbeda sehingga tidak lagi masuk kategori pasokan domestik," katanya saat dihubungi, Selasa (23/6/2026).

Meski demikian, Zuhdi mengingatkan aturan tersebut berpotensi memunculkan celah baru dalam implementasinya. Salah satu hal yang perlu dicermati adalah potensi munculnya ruang negosiasi antara pelaku usaha dan regulator dalam proses perizinan maupun pengawasan.

Dia menilai keberhasilan kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh efektivitas pengawasan di lapangan. Jika dijalankan secara konsisten, aturan baru itu berpotensi meningkatkan keandalan pasokan batu bara bagi PLN.

Namun, Zuhdi menegaskan pengaturan blending bukanlah akar persoalan pasokan batu bara domestik. Menurutnya, faktor utama yang selama ini membuat pelaku usaha kurang tertarik memasok batu bara ke PLN adalah aspek keekonomian, terutama harga DMO yang dinilai terlalu rendah dan tidak fleksibel mengikuti kondisi pasar.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar mengingatkan penerapan aturan baru tetap menyimpan risiko perlambatan proses bisnis apabila mekanisme birokrasi yang dibangun terlalu panjang.

Menurutnya, proses persetujuan blending harus dirancang sederhana dan cepat agar tidak menambah waktu tunggu sebelum kegiatan operasional dijalankan.

Karena itu, pemerintah diminta memastikan proses persetujuan blending tidak menimbulkan biaya tambahan bagi pelaku usaha. Selain kecepatan layanan, kepastian prosedur dan batas waktu penyelesaian juga menjadi faktor penting untuk menjaga efektivitas implementasi regulasi.

Bisman juga menekankan pentingnya konsistensi penegakan aturan. Menurutnya, kepatuhan pelaku usaha perlu diapresiasi melalui insentif yang jelas, sementara pelanggaran harus ditindak secara tegas agar tujuan pengawasan dapat tercapai.

"Penegakan aturan harus konsisten. Yang patuh diberikan reward dan yang melanggar diberikan sanksi yang tegas," ujarnya.

Kami ingin memastikan masyarakat di sekitar wilayah operasi turut merasakan manfaat ekonomi dari setiap langkah transformasi energi yang kami jalankan

Jakarta (ANTARA) - PT PLN Indonesia Power (PLN IP) menggunakan biomassa jenis serbuk sorgum, yang merupakan hasil produksi masyarakat, sebagai campuran bahan bakar (co-firing) batu bara di PLTU Pelabuhan Ratu, Jawa Barat.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta mengatakan pihaknya terus memperkuat komitmennya dalam mendukung transisi energi bersih melalui pemanfaatan biomassa berbasis masyarakat.

Menurut dia, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu, pelibatan masyarakat untuk memproduksi serbuk sorgum ini sebagai wujud nyata sinergi antara sektor energi dan pertanian dalam mendukung ketahanan energi sekaligus pemberdayaan ekonomi daerah.

"Kami ingin memastikan masyarakat di sekitar wilayah operasi turut merasakan manfaat ekonomi dari setiap langkah transformasi energi yang kami jalankan," ujar Bernadus.

Bernadus mengatakan pemanfaatan tanaman sorgum memberikan nilai tambah yang luas yakni bulirnya mendukung ketahanan pangan, sedangkan batang dan daunnya diolah menjadi serbuk sorgum untuk bahan bakar co-firing batu bara di PLTU Pelabuhan Ratu.

Melalui sinergi antara BUMN, pemerintah daerah, dan para petani, program ini turut menjawab tantangan kepastian pasar dengan hadirnya PLN sebagai pembeli siaga (off-taker), yang jelas bagi hasil panen masyarakat.

PLN Indonesia Power berharap sinergi ini dapat terus dijaga dan diperluas agar semakin banyak masyarakat di Kabupaten Sukabumi merasakan dampak ekonomi langsung dari rantai pasok energi hijau, sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mendukung implementasi transisi energi bersih di Indonesia.

Bernadus menambahkan keberhasilan program di Pelabuhan Ratu ini menjadi model yang dapat direplikasi di unit-unit PLN IP lainnya.

"Kami berkomitmen untuk terus memperluas program biomassa berbasis masyarakat ini, sejalan dengan upaya kami mempercepat pencapaian target net zero emissions sekaligus mewujudkan ekonomi sirkular yang mandiri di berbagai wilayah operasi," sebutnya.

Sebelumnya, Unit Bisnis Pembangkitan (UBP) Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu telah melakukan panen raya tanaman sorgum di Perkebunan Sorgum Cilegok, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (18/6/2026).

Kegiatan yang dihadiri Wakil Bupati Sukabumi Andreas ini menandai keberhasilan inisiatif yang telah berjalan sejak tahun 2025, mulai dari tahap penanaman, masa panen raya hingga pengiriman serbuk sorgum perdana ke PLTU Pelabuhan Ratu.

Langkah strategis ini merupakan gerakan transformatif, yang memadukan sektor pertanian dan energi guna memperkuat rantai pasok biomassa berbasis masyarakat.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang sempat mengalami gangguan dan memicu pemadaman listrik atau mati lampu bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa dalam beberapa waktu terakhir.

Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno menyebut dua pembangkit tersebut adalah PLTU Cilacap Unit 1 berkapasitas 300 megawatt (MW) dan PLTU Cilacap Unit 4 atau 3A berkapasitas 1.000 MW.

Gangguan pada kedua pembangkit itu disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keandalan sistem kelistrikan Jawa.

"PLTU Cilacap 1 sama PLTU Cilacap 4. Insya Allah udah enggak ada masalah kira-kira," kata Tri di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (22/6), melansir CNBC INdonesia.

Tri menjelaskan gangguan yang terjadi pada kedua pembangkit tersebut lebih banyak berkaitan dengan faktor pemeliharaan atau maintenance. Kondisi itu menyebabkan sebagian kapasitas pembangkit keluar dari sistem dan berdampak pada pasokan listrik di Pulau Jawa.

Menurut dia, pihaknya selama ini terus melakukan pemantauan terhadap pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik. Namun, pelaksanaan kontrak pengadaan dan penjadwalan pasokan tetap menjadi tanggung jawab masing-masing perusahaan.

"Monitoring kita ada, tapi kontraknya terhadap yang kontraknya kan kita belum tahu. Tapi sekarang udah ada inilah, mudah-mudahan udah ada perbaikan. Tata kelolanya udah mulai perbaikan dari PLN," ujarnya.

Tri mengatakan pemerintah telah menetapkan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) batu bara sebesar 191 juta ton. Jumlah itu sebenarnya lebih tinggi dibanding kebutuhan batu bara PLN yang berada di kisaran 152 juta hingga 154 juta ton per tahun.

Karena itu, menurut dia, persoalan yang muncul bukan semata terkait ketersediaan batu bara secara nasional, melainkan juga menyangkut pelaksanaan kontrak dan pengaturan pasokan oleh masing-masing pihak.

"Kebutuhan PLN kan 152-154 juta ton. Kan sebetulnya ada space ya. Itu kan terus tindak lanjutnya oleh kontraknya PLN. Kontraknya PLN itu sudah 134 juta sebetulnya. Terkait dengan scheduling kan bukan di Minerba," kata Tri.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkap terdapat tiga persoalan yang menjadi perhatian pemerintah setelah terjadi gangguan kelistrikan di Pulau Jawa.

Ketiga persoalan tersebut meliputi gangguan pada pembangkit, kebutuhan batu bara kalori menengah untuk proses blending, serta aspek pemeliharaan pembangkit listrik.

Bahlil menyebut pemerintah telah membantu PLN mencarikan pasokan batu bara kalori menengah yang dibutuhkan pembangkit dan meminta perusahaan segera memperkuat program pemeliharaan untuk mencegah gangguan serupa terulang.

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik sejak akhir pekan lalu setelah sempat terjadi pemadaman bergilir.

"Pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik, dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut," kata Darmawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (22/6).

Menurut Darmawan, pasokan energi primer yang sesuai dengan kebutuhan pembangkit PLN maupun pembangkit swasta mulai kembali mengalir sehingga memperkuat ketahanan sistem kelistrikan Jawa.

Selain itu, dua pembangkit besar milik mitra PLN yang sebelumnya mengalami gangguan teknis juga terus menjalani proses pemulihan. Salah satu pembangkit bahkan telah berhasil diperbaiki dan kembali tersinkronisasi dengan sistem kelistrikan Jawa pada Minggu malam.

"Dan ada kabar yang baik tadi malam, satu pembangkit besar berhasil dipulihkan dan sinkron dengan sistem kelistrikan di Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk sistem di Pulau Jawa," ujarnya.

PLN, lanjut Darmawan, kini juga melakukan pembenahan tata kelola rantai pasok energi primer serta memperkuat pengawasan terhadap pembangkit milik PLN maupun Independent Power Producer (IPP) guna menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional.

"Kami melakukan upaya all out, 24 jam tujuh hari seminggu, baik itu dalam melakukan monitoring, memetakan seluruh upaya kami agar perbaikan keandalan sistem listrik di Jawa ini bisa terus terjaga dan bahkan ditingkatkan," katanya.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai pemadaman listrik yang terjadi saat ini tidak semata-mata disebabkan persoalan teknis, melainkan berkaitan dengan penurunan produksi batu bara yang berdampak pada pasokan energi nasional.

Yose mengatakan pemadaman terjadi akibat terbatasnya pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik, baik milik PT PLN maupun pembangkit listrik swasta atau independent power producer (IPP).

"Produksi batu bara tahun lalu menurut Kementerian ESDM mencapai 790 juta ton, turun dari 836 juta ton pada 2024," ujar Yose dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Di sisi lain, kebutuhan batu bara dalam negeri terus meningkat dan sebagian besar dipenuhi melalui skema domestic market obligation (DMO), termasuk untuk pembangkit listrik. Yose menjelaskan, meskipun produksi turun, realisasi DMO justru meningkat dari 232 juta ton pada 2024 menjadi 246 juta ton pada tahun lalu.

"Akibatnya, ekspor mengalami penurunan sejak awal 2025 dan terus berlanjut hingga saat ini," kata Yose.

Menurut Yose, tren penurunan produksi berpotensi berlanjut seiring penataan ulang melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang ditetapkan Kementerian ESDM. Dalam RKAB tersebut, target produksi batu bara ditetapkan sekitar 600 juta ton atau turun sekitar 24 persen dibandingkan realisasi tahun lalu.

Sementara itu, target DMO hanya meningkat tipis menjadi 248 juta ton. Yose menilai kebijakan tersebut mempersempit ruang fleksibilitas produsen batu bara dalam menjalankan usahanya.

Ia menyampaikan saat ini sejumlah produsen batu bara menghentikan produksi karena belum memperoleh persetujuan RKAB. Meskipun pemerintah telah memberikan relaksasi agar produksi tetap berjalan, ketidakpastian terkait prospek bisnis batu bara dinilai masih tinggi.

"Hal ini tentu menjadi pertimbangan bagi para produsen untuk melanjutkan aktivitas mereka," ujarnya.