REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Hubungan Industri Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Ardhi Ishak Koesen, menilai evaluasi atas pemadaman listrik di sistem Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) perlu menjadi momentum bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membenahi tata kelola persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Hal itu bertujuan agar tidak mengganggu kepastian pasokan batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Dengan adanya ketidakpastian angka produksi batu bara yang dapat dilakukan oleh pemegang konsesi, pengiriman batu bara untuk pasar domestik (domestic market obligation/DMO) juga terganggu," kata Ardhi dalam keterangan, Kamis (2/7/2026).

Menurut Ardhi, kontrak pasokan yang telah ditandatangani antara perusahaan tambang dan PT PLN (Persero) tidak serta-merta menjamin ketersediaan batu bara di lapangan. Sebab, PLTU membutuhkan pasokan bahan bakar secara berkala agar dapat terus beroperasi.

Ia menduga lambatnya persetujuan serta pemangkasan RKAB 2026 membuat alokasi produksi perusahaan tambang menjadi tidak menentu sehingga berdampak pada pemenuhan kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan domestik.

Karena itu, Ardhi mendorong agar persetujuan RKAB diselesaikan sebelum tahun berjalan dimulai.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah petinggi emiten otomotif, PT Astra International Tbk. (ASII) kompak memborong saham di tengah membaiknya proyeksi pemulihan kinerja perseroan pada paruh kedua tahun ini.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (24/6/2026), Komisaris Astra International Prijono Sugiarto tercatat membeli 875.000 saham ASII dalam transaksi terpisah sepanjang Juni 2026.

Secara rinci, aksi serok saham tersebut dilakukan dalam tiga kali transaksi dengan rentang harga pelaksanaan Rp4.692 hingga Rp4.789 per saham. Dengan demikian, total investasi Prijono mencapai Rp4,15 miliar.

Melalui rangkaian transaksi itu, kepemilikan saham Prijono di dalam ASII merangkak naik dari posisi 4,30 juta unit saham atau setara 0,0106% hak suara menjadi 5,17 juta unit saham dengan porsi hak suara 0,0128%.

Langkah akumulasi yang jauh lebih agresif diperlihatkan oleh Direktur Astra International Djap Tet Fa yang merogoh kocek hingga Rp14,52 miliar.

Djap Tet Fa tercatat memborong 3.000.000 unit saham ASII secara bertahap melalui pasar tidak langsung pada medio 17 Juni sampai dengan 22 Juni 2026 dengan harga pelaksanaan berkisar Rp4.800 hingga Rp4.858 per saham.

Transaksi ini sekaligus mengubah posisi kepemilikan saham Djap Tet Fa di dalam tubuh ASII dari yang semula nihil menjadi menguasai 0,0074% hak suara.

Sentimen positif internal ini sejalan dengan riset terbaru yang mengerek rekomendasi saham ASII menjadi buy dengan target harga Rp5.800 per saham.

Dari lantai bursa, saham ASII kini bertengger di level Rp4.920 per saham hingga akhir perdagangan Kamis (25/6/2026). Harga itu mencerminkan penurunan 26,57% sejak awal tahun, tetapi menguat 3,14% dalam lima hari terakhir.

Analis Indo Premier Sekuritas (IPOT) Aurelia Barus dan Halima Yefany mengatakan bahwa prospek Astra terdongkrak oleh potensi relaksasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) komoditas batu bara oleh pemerintah.

Pemerintah sebelumnya diketahui membatasi produksi batu bara nasional 2026 di level 600 juta ton. Namun demikian, pemerintah kini membuka ruang relaksasi terukur hingga berpotensi kembali normal ke angka 700 juta ton.

Aurelia dan Halima menilai bahwa kepastian persetujuan relaksasi yang dijadwalkan bergulir hingga akhir Juli 2026 tersebut akan memberikan dampak operasional yang lebih bermakna mulai tahun fiskal 2027.

“Relaksasi RKAB batu bara ini akan menguntungkan segmen alat berat, kontraktor pertambangan, dan bisnis pertambangan batu bara milik PT United Tractors Tbk. [UNTR],” ucapnya dalam riset, dikutip Kamis (25/6/2026).

Di sisi lain, keduanya juga memotret adanya tantangan makro berupa akumulasi kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) sebesar 100 basis poin sepanjang tahun berjalan yang menekan lini bisnis pembiayaan.

Kondisi tingginya suku bunga ini secara historis memiliki korelasi negatif sebesar 56% terhadap volume penjualan grosir kendaraan roda empat Astra. Kenaikan biaya dana juga memerlukan waktu transmisi lebih lama untuk dibebankan kepada konsumen pembiayaan mobil daripada segmen roda dua.

Meski demikian, potensi pertumbuhan kinerja dari UNTR dinilai tebal dan lebih dari cukup untuk meredam seluruh risiko penurunan pada bisnis otomotif Astra.

Secara konsolidasi, estimasi laba bersih inti ASII untuk periode 2027 sampai dengan 2028 disesuaikan naik sebesar 5% - 8% setelah mempertimbangkan amblesnya harga saham perseroan hingga 28% sepanjang tahun berjalan.

Selain valuasi yang dinilai sudah murah, IPOT menyebut pergerakan harga saham ASII ke depan juga diyakini akan ditopang oleh rencana aksi korporasi pembelian kembali atau buyback saham senilai Rp8 triliun.

PENJUALAN MOBIL

Sementara itu, data penjualan mobil nasional periode Mei 2026 memperlihatkan pemulihan solid sekaligus membuktikan resiliensi daya beli masyarakat.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil secara wholesales pada Mei 2026 melonjak 14% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi 69.219 unit. Setali tiga uang, penjualan eceran juga terkerek naik 16,8% YoY menyentuh 71.890 unit.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, memandang pemulihan penjualan mobil pada Mei 2026 mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat di segmen kelas menengah ke atas untuk barang berdaya tahan lama alias durable goods masih memiliki resiliensi tinggi.

“Adanya perbaikan dari sisi demand yang berkelanjutan ini tentunya sudah tecermin pada pergerakan harga saham otomotif dan komponen yang menguat belakangan,” ujar Nafan kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

Mengacu data terbaru Gaikindo, Astra Grup secara konsolidasi mengamankan pangsa pasar atau market share sebesar 56% khusus pada Mei 2026.

Merujuk data tersebut, total penjualan mobil di bawah payung Astra secara wholesales pada Mei 2026 mencapai 38.768 unit. Realisasi tersebut mengalami kenaikan tipis dari periode yang sama tahun lalu yakni 34.480 unit.

Sementara itu, secara akumulatif sepanjang Januari hingga Mei 2026, subtotal penjualan mobil Astra secara wholesales telah menyentuh angka 182.136 unit dengan penguasaan total market share nasional sebesar 51%.

Kontribusi utama penjualan ditopang Toyota dan Lexus yang mengantongi penjualan sebanyak 111.560 unit, disusul Daihatsu dengan total 59.420 unit. Sementara itu, Isuzu menyumbang 10.820 unit dan UD Trucks sebesar 336 unit.

Head of Corporate Communications Astra, Windy Riswantyo, mengatakan seiring pertumbuhan penjualan kendaraan nasional pada lima bulan pertama tahun 2026, kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia dinilai terus berkembang.

“Di tengah berbagai dinamika yang ada, Astra berupaya menghadirkan pilihan produk dan layanan yang relevan bagi pelanggan melalui berbagai merek, segmen kendaraan, serta teknologi yang tersedia,” ujar Windy.

Ke depan, dia menegaskan Astra akan terus berfokus pada pemenuhan kebutuhan pelanggan serta menjaga kualitas layanan melalui penguatan jaringan dealer, layanan pembiayaan, purnajual, serta solusi mobilitas lainnya.

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Terkait RKAB nikel, pemerintah tetap akan menggunakan mekanisme evaluasi resmi sebelum menetapkan perubahan RKAB

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan belum ada keputusan terkait besaran total Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel tahun 2026.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Tri Winarno mengatakan pemerintah masih membahas berbagai usulan perubahan RKAB yang diajukan pelaku usaha dan belum menetapkan angka produksi tertentu.

"Terkait RKAB nikel, pemerintah tetap akan menggunakan mekanisme evaluasi resmi sebelum menetapkan perubahan RKAB. Belum sampai pada keputusan angka, masih dalam pembahasan," kata Tri di Jakarta, Kamis.

Hal itu ditegaskan di tengah berkembangnya berbagai spekulasi mengenai kemungkinan perubahan kuota produksi nikel menjelang periode revisi RKAB.

Ia menegaskan proses yang berjalan saat ini merupakan evaluasi terhadap kebutuhan industri, bukan relaksasi kuota produksi.

"Nanti tetap akan ada evaluasi. Jadi tidak bisa serta merta (relaksasi)," ujarnya.

Menurut Tri, pemerintah perlu memastikan produksi tetap sejalan dengan kebutuhan pasar dan industri hilir.

Dengan demikian, pasokan bahan baku untuk smelter dapat terjaga, sementara keseimbangan pasar, harga komoditas, dan keberlanjutan cadangan mineral nasional tetap menjadi perhatian dalam setiap pengambilan keputusan.

Keputusan itu merespons berkembangnya spekulasi di pasar mengenai kemungkinan perubahan total RKAB nikel setelah periode revisi yang dijadwalkan berlangsung bulan depan. Namun, pemerintah menegaskan bahwa seluruh usulan yang masuk masih harus melalui proses penelaahan sebelum diputuskan.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025, badan usaha memang dapat mengajukan perubahan RKAB setelah menyampaikan laporan berkala hingga triwulan kedua atau paling lambat 31 Juli pada tahun berjalan. Namun, pengajuan perubahan RKAB tidak serta-merta disetujui.

"Setiap usulan dievaluasi secara hati-hati berdasarkan data produksi, kebutuhan industri, kondisi pasar, serta keseimbangan rantai pasok nasional," tegas Tri.

Ia menambahkan proses revisi tidak semata-mata bertujuan menambah atau mengurangi kuota produksi, melainkan memastikan angka yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

Pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan sektor hulu dan hilir. Penambang perlu mendapatkan ruang untuk tetap beroperasi dan menjalankan investasinya, sementara industri pengolahan dan pemurnian membutuhkan pasokan bahan baku yang memadai agar aktivitas hilirisasi tetap berjalan.

Di saat yang sama, pemerintah juga perlu memastikan produksi tidak tumbuh berlebihan. Produksi yang terlalu tinggi berisiko menekan harga komoditas, mempercepat pengurasan cadangan, dan mengurangi efektivitas tata kelola pertambangan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menahan ekspor batu bara demi memastikan pasokan ke PT PLN (Persero) terpenuhi atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, kebutuhan batu bara untuk pembangkit listrik tahun ini masih kurang 13 juta metrik ton.

Bahlil menyebutkan total kebutuhan batu bara PLN selama setahun sebesar 154 juta metrik ton. Namun, saat ini baru terpenuhi 141 juta metrik ton (MT).

Padahal, harusnya dengan kebijakan kewajiban pemenuhan pasar domestik (Domestic Market Obligation/ DMO) pasokan PLN tak ada masalah, bahkan melebihi kebutuhan.

Sebab, perusahaan batu bara yang berkomitmen dan bersedia untuk menyuplai ke PLN itu dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebanyak 160 juta MT-170 juta MT.

"Artinya dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni, dari 154 juta kurang 141 juta, itu kan berarti tinggal 13 juta, masak batubara habis di bulan enam (Juni)? Ini ilmu Abu Leke apalagi gitu loh," ujar Bahlil dalam Energy Forum CNBC Indonesia, Kamis (25/6).

Bahlil mencurigai ada sesuatu yang membuat perusahaan tidak melaksanakan komitmennya. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk menahan sementara ekspor batu bara.

"Karena seperti itu, maka atas arahan Bapak Presiden, kami tidak ingin kejadian ini terulang lagi, sekarang kan sudah jalan normal ini sekarang, dari beberapa yang harus ekspor keluar kita tahan, kebutuhan dalam negeri," jelasnya.

Selain itu, Bahlil menekankan akan membentuk tim pengadaan energi primer dengan melibatkan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, PLN, serta berada dalam pengawasan aparat penegak hukum guna memastikan proses pengadaan berjalan transparan dan tidak lagi memunculkan masalah yang sama setiap tahun.

"Bagaimanapun, PLN ini menyangkut hajat hidup orang banyak, dan karena itu menjadi kewajiban kita khususnya pemerintah dan PLN untuk menjaga dan memastikan agar masyarakat dapat dilayani dengan baik," pungkasnya.

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan belum ada keputusan terkait besaran total Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel tahun 2026. Hal ini ditegaskan di tengah berkembangnya berbagai spekulasi mengenai kemungkinan perubahan kuota produksi nikel menjelang periode revisi RKAB.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Tri Winarno mengatakan pemerintah masih membahas berbagai usulan perubahan RKAB yang diajukan pelaku usaha dan belum menetapkan angka produksi tertentu.

"Terkait RKAB nikel, pemerintah tetap akan menggunakan mekanisme evaluasi resmi sebelum menetapkan perubahan RKAB. Belum sampai pada keputusan angka, masih dalam pembahasan," kata Tri di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Dia menegaskan proses yang berjalan saat ini merupakan evaluasi terhadap kebutuhan industri, bukan relaksasi kuota produksi. "Nanti tetap akan ada evaluasi. Jadi tidak bisa serta merta (relaksasi)," ujarnya.

Menurut Tri, pemerintah perlu memastikan produksi tetap sejalan dengan kebutuhan pasar dan industri hilir. Dengan demikian, pasokan bahan baku untuk smelter dapat terjaga, sementara keseimbangan pasar, harga komoditas, dan keberlanjutan cadangan mineral nasional tetap menjadi perhatian dalam setiap pengambilan keputusan.

Keputusan ini merespons berkembangnya spekulasi di pasar mengenai kemungkinan perubahan total RKAB nikel setelah periode revisi yang dijadwalkan berlangsung bulan depan. Namun, pemerintah menegaskan bahwa seluruh usulan yang masuk masih harus melalui proses penelaahan sebelum diputuskan.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025, badan usaha memang dapat mengajukan perubahan RKAB setelah menyampaikan laporan berkala hingga triwulan kedua atau paling lambat 31 Juli pada tahun berjalan. Namun, pengajuan perubahan RKAB tidak serta-merta disetujui.

"Setiap usulan dievaluasi secara hati-hati berdasarkan data produksi, kebutuhan industri, kondisi pasar, serta keseimbangan rantai pasok nasional," kata Tri.

Dia menambahkan proses revisi tidak semata-mata bertujuan menambah atau mengurangi kuota produksi, melainkan memastikan angka yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

Pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan sektor hulu dan hilir. Penambang perlu mendapatkan ruang untuk tetap beroperasi dan menjalankan investasinya, sementara industri pengolahan dan pemurnian membutuhkan pasokan bahan baku yang memadai agar aktivitas hilirisasi tetap berjalan.

Di saat yang sama, pemerintah juga perlu memastikan produksi tidak tumbuh berlebihan. Produksi yang terlalu tinggi berisiko menekan harga komoditas, mempercepat pengurasan cadangan, dan mengurangi efektivitas tata kelola pertambangan nasional.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan belum ada keputusan terkait besaran total Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel untuk 2026.

Hal ini ditegaskan di tengah berkembangnya berbagai spekulasi mengenai kemungkinan perubahan kuota produksi nikel menjelang periode revisi RKAB.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Tri Winarno mengatakan bahwa pemerintah masih membahas berbagai usulan perubahan RKAB yang diajukan pelaku usaha dan belum menetapkan angka produksi tertentu.

"Terkait RKAB nikel, pemerintah tetap akan menggunakan mekanisme evaluasi resmi sebelum menetapkan perubahan RKAB. Belum sampai pada keputusan angka, masih dalam pembahasan," kata Tri melalui keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Dia menegaskan proses yang berjalan saat ini merupakan evaluasi terhadap kebutuhan industri, bukan relaksasi kuota produksi.

"Nanti tetap akan ada evaluasi. Jadi tidak bisa serta-merta [relaksasi],” ujarnya.

Menurut Tri, pemerintah perlu memastikan produksi tetap sejalan dengan kebutuhan pasar dan industri hilir. Dengan demikian, pasokan bahan baku untuk smelter dapat terjaga, sementara keseimbangan pasar, harga komoditas, dan keberlanjutan cadangan mineral nasional tetap menjadi perhatian dalam setiap pengambilan keputusan.

Keputusan ini merespons berkembangnya spekulasi di pasar mengenai kemungkinan perubahan total RKAB nikel setelah periode revisi yang dijadwalkan berlangsung bulan depan. Namun, pemerintah menegaskan bahwa seluruh usulan yang masuk masih harus melalui proses penelaahan sebelum diputuskan.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025, badan usaha memang dapat mengajukan perubahan RKAB setelah menyampaikan laporan berkala hingga triwulan kedua atau paling lambat 31 Juli pada tahun berjalan. Namun, pengajuan perubahan RKAB tidak serta-merta disetujui.

“Setiap usulan dievaluasi secara hati-hati berdasarkan data produksi, kebutuhan industri, kondisi pasar, serta keseimbangan rantai pasok nasional,” tegas Tri.

Dia menambahkan proses revisi tidak semata-mata bertujuan menambah atau mengurangi kuota produksi, melainkan memastikan angka yang ditetapkan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

Tri menekankan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan sektor hulu dan hilir. Penambang perlu mendapatkan ruang untuk tetap beroperasi dan menjalankan investasinya, sementara industri pengolahan dan pemurnian membutuhkan pasokan bahan baku yang memadai agar aktivitas hilirisasi tetap berjalan.

Di saat yang sama, pemerintah juga perlu memastikan produksi tidak tumbuh berlebihan. Produksi yang terlalu tinggi berisiko menekan harga komoditas, mempercepat pengurasan cadangan, dan mengurangi efektivitas tata kelola pertambangan nasional.

Sebelumnya, pemerintah disebut akan memangkas produksi nikel ke level 250 juta hingga 260 juta wet metric ton (wmt) tahun ini. Namun, kalangan pelaku usaha menyatakan keberatan atas rencana tersebut. Pemangkasan diklaim berisiko memicu gangguan sistemik terhadap rantai industri nikel nasional, mulai dari sektor tambang hingga smelter.

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy Hartono mengatakan kebutuhan bijih nikel nasional pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 350 juta wmt. Kebutuhan tersebut mencakup bijih nikel saprolite untuk smelter berbasis pyrometallurgy serta limonit untuk smelter hydrometallurgy.

Menurutnya, estimasi itu mengacu pada kapasitas input tahunan pabrik pengolahan nikel yang saat ini telah beroperasi maupun yang mulai beroperasi pada 2026.

Kendati demikian, dia mengatakan kebijakan pembatasan produksi bijih nikel menjadi sekitar 250 juta wmt berpotensi menimbulkan kekurangan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan nikel domestik.

“Jika ESDM akan menerapkan kebijakan pembatasan produksi bijih nikel untuk pengolahan dalam negeri tanpa perhitungan yang hati-hati terhadap struktur cadangan dan kebutuhan riil industri, dikhawatirkan dampak negatifnya bisa menjalar secara sistemik ke seluruh rantai nilai industri nikel nasional,” ujar Sudirman ketika dihubungi, Kamis (21/5/2026).

Dia mengatakan estimasi kebutuhan bijih nikel tipe saprolite pada 2026 berkisar di angka 220 juta hingga 240 juta ton. Sementara itu, kebutuhan limonit diproyeksikan mencapai sekitar 120 juta ton.

Perhapi pun meminta pemerintah menyusun kebijakan produksi dengan mempertimbangkan kebutuhan bahan baku seluruh smelter yang telah beroperasi, termasuk spesifikasi bijih yang dibutuhkan masing-masing fasilitas pengolahan.

Menurut Sudirman, pembatasan produksi akan berdampak langsung terhadap perusahaan tambang melalui pengurangan volume produksi, efisiensi alat berat, hingga penurunan kebutuhan tenaga kerja dan aktivitas pendukung lainnya.

Kita menyayangkan terjadinya kekurangan pasokan ini, karena lambannya RKAB.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menyoroti terganggunya pasokan batu bara hingga berujung pada pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah di tanah air.

Menurut dia, terganggunya pasokan batu bara tersebut dampak dari lambannya proses persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Terjadi kekurangan pasokan batu bara sekitar 22 juta ton untuk tahun 2026. Sekitar 2,6 juta ton per bulan. Kita menyayangkan terjadinya kekurangan pasokan ini, karena lambannya RKAB. Karena hal ini pernah terjadi di akhir 2021 dan menjelang 2022,” ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut Bambang, hasil pembahasan Komisi XII DPR bersama PLN dan Kementerian ESDM menunjukkan adanya kekurangan pasokan batu bara yang mempengaruhi operasional pembangkit listrik.

Ia menjelaskan, persoalan tersebut muncul setelah sebagian besar kewenangan pengelolaan sektor mineral dan batu bara ditarik ke pemerintah pusat melalui revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

Proses persetujuan RKAB, menurut dia belum transparan, Komisi XII DPR telah berulang kali meminta penjelasan kepada Kementerian ESDM terkait dasar pemangkasan maupun penambahan kuota RKAB perusahaan tambang batu bara.

Menurut dia, Kementerian ESDM belum menjalankan amanat Undang-UU Minerba secara optimal, terutama terkait kewajiban mengonsultasikan kebutuhan batu bara bagi BUMN sebelum menetapkan total RKAB nasional.

"Mereka wajib mengonsultasikan berapa total RKAB dan berapa kebutuhan untuk BUMN. Ini yang harus di-follow up ke Kementerian ESDM,” ujarnya.

Di sisi lain, katanya pula, jumlah sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) dinilai belum memadai untuk menangani proses evaluasi dan persetujuan RKAB.

“Kekurangan pasokan itu juga dikarenakan lemahnya atau minimnya sumber daya manusia di Dirjen Minerba pasca revisi Undang-Undang Minerba yang mengakibatkan lambatnya persetujuan RKAB,” katanya lagi.

Bambang menegaskan DPR sebenarnya telah mengantisipasi persoalan tersebut melalui revisi UU Minerba. Dalam beleid itu, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diwajibkan memenuhi kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk sektor kelistrikan.

"Kalau regulasi atau mandatori dari undang-undang ini dijalankan secara baik oleh teman-teman ESDM, saya pikir tidak ada masalah dan tidak akan terulang lagi," katanya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM menyatakan telah menyetujui 664 Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan mineral dan batu bara (minerba) per 12 Juni 2026.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menyatakan pihaknya terus melakukan koreksi dan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai rencana dan memenuhi prinsip tata kelola pertambangan yang baik.

"Setiap persetujuan diberikan setelah seluruh aspek yang dipersyaratkan dinyatakan memenuhi ketentuan,” ujar dia dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi dari Jakarta, Jumat (17/6)

Sementara itu, sejumlah permohonan lainnya masih berada dalam tahap evaluasi sesuai kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan yang berlaku.

Pemerintah memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan serta mendukung pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara yang berkelanjutan.

Pengaturan mengenai RKAB diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025. Seluruh penyampaian RKAB juga dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi terintegrasi e-RKAB sebagai bagian dari transformasi digital tata kelola minerba.

Melalui kebijakan tersebut, matriks RKAB disederhanakan menjadi tiga matriks untuk tahap eksplorasi dan sepuluh matriks untuk tahap operasi produksi.

Penyederhanaan dilakukan tanpa mengurangi pengawasan terhadap aspek keselamatan pertambangan, pemenuhan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penggunaan jasa pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), serta kewajiban reklamasi.

Pewarta: Subagyo
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai pemadaman listrik yang terjadi saat ini tidak semata-mata disebabkan persoalan teknis, melainkan berkaitan dengan penurunan produksi batu bara yang berdampak pada pasokan energi nasional.

Yose mengatakan pemadaman terjadi akibat terbatasnya pasokan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik, baik milik PT PLN maupun pembangkit listrik swasta atau independent power producer (IPP).

"Produksi batu bara tahun lalu menurut Kementerian ESDM mencapai 790 juta ton, turun dari 836 juta ton pada 2024," ujar Yose dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Di sisi lain, kebutuhan batu bara dalam negeri terus meningkat dan sebagian besar dipenuhi melalui skema domestic market obligation (DMO), termasuk untuk pembangkit listrik. Yose menjelaskan, meskipun produksi turun, realisasi DMO justru meningkat dari 232 juta ton pada 2024 menjadi 246 juta ton pada tahun lalu.

"Akibatnya, ekspor mengalami penurunan sejak awal 2025 dan terus berlanjut hingga saat ini," kata Yose.

Menurut Yose, tren penurunan produksi berpotensi berlanjut seiring penataan ulang melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang ditetapkan Kementerian ESDM. Dalam RKAB tersebut, target produksi batu bara ditetapkan sekitar 600 juta ton atau turun sekitar 24 persen dibandingkan realisasi tahun lalu.

Sementara itu, target DMO hanya meningkat tipis menjadi 248 juta ton. Yose menilai kebijakan tersebut mempersempit ruang fleksibilitas produsen batu bara dalam menjalankan usahanya.

Ia menyampaikan saat ini sejumlah produsen batu bara menghentikan produksi karena belum memperoleh persetujuan RKAB. Meskipun pemerintah telah memberikan relaksasi agar produksi tetap berjalan, ketidakpastian terkait prospek bisnis batu bara dinilai masih tinggi.

"Hal ini tentu menjadi pertimbangan bagi para produsen untuk melanjutkan aktivitas mereka," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XII DPR RI menyoroti pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah akibat terganggunya pasokan batu bara.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryadi, mengatakan terjadi kekurangan pasokan batu bara sekitar 22 juta ton untuk periode 2026. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 2,6 juta ton per bulan.

“Kita menyayangkan terjadinya kekurangan pasokan ini karena lambannya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya [RKAB], karena hal ini pernah terjadi di akhir 2021 dan menjelang 2022,” kata Bambang dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

Dia menambahkan hasil pembahasan Komisi XII DPR bersama PLN dan Kementerian ESDM menunjukkan adanya kekurangan pasokan batu bara yang memengaruhi operasional pembangkit listrik.

Menurutnya, persoalan tersebut muncul setelah sebagian besar kewenangan pengelolaan sektor mineral dan batu bara ditarik ke pemerintah pusat melalui revisi Undang-Undang Minerba.

Bambang juga mengkritik proses persetujuan RKAB yang dinilainya belum transparan. Komisi XII DPR telah berulang kali meminta penjelasan kepada Kementerian ESDM terkait dasar pemangkasan maupun penambahan kuota RKAB perusahaan tambang batu bara.

Politikus Gerindra itu juga menilai Kementerian ESDM belum menjalankan amanat Undang-Undang Minerba secara optimal, terutama terkait kewajiban mengonsultasikan kebutuhan batu bara bagi BUMN sebelum menetapkan total RKAB nasional.

Namun di sisi lain, lanjutnya, jumlah sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) dinilai belum memadai untuk menangani proses evaluasi dan persetujuan RKAB.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Minggu (21/6/2026), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) angkat bicara terkait terjadinya pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan penyebab pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa adalah adanya gangguan teknis dan masalah pasokan batu bara ke pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa," kata Darmawan dalam video konferensi pers yang dirilis PLN, dikutip Minggu (21/6/2026).

Sementara itu, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman bergilir yang terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik.

Bahlil menuturkan, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) telah mengantisipasi kebutuhan bahan bakar pembangkit PLN melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional.

Bahlil menjelaskan, kebutuhan batu bara PLN secara nasional mencapai 154 juta ton per tahun. Untuk menjamin ketersediaan pasokan, pemerintah telah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batu bara nasional sebesar 180 juta sampai 190 juta ton, jauh lebih banyak dari kebutuhan batu bara secara nasional.

“Teknisnya, untuk sampai di power plant-nya itu bukan tugas Dirjen Minerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN," kata Bahlil dalam keterangan resminya.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan kebijakan relaksasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batu bara bertujuan untuk menjaga agar harga jual komoditas itu tetap bagus di pasar global.

Hal ini diungkapkan Bahlil, sekaligus merespons pendapat dari Anggota Komisi XII DPR RI yang menyoal sulitnya mendapatkan persetujuan RKAB bagi para pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP), dalam Raker di Gedung DPR RI, Senin (15/6/2026).

"Boleh aparat penegak hukum cek, saya tidak pernah main-main soal RKAB. Saya sampaikan dalam forum ini, jadi saya kita tidak bisa di digertak-gertak," ujarnya dalam Raker Bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026).

Bahlil menjelaskan, kondisi sebelumnya sesuai dengan kesepakatan parlemen dan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri ESDM terdahulu, RKAB diberikan per 3 tahun kepada para pelaku usaha.

Namun menurut Bahlil, kondisi itu membuat posisi tawar Indonesia menjadi lemah dan membuat harga batu bara jatuh. Padahal kebutuhan batu bara dunia ditaksir 1,3 miliar ton per tahun, dan Indonesia menyuplai sekitar hampir 40 persennya.

Meski berkontribusi cukup signifikan pada stok batu abra global, Indonesia hingga saat ini belum mampu membentuk harga sendiri.

Bahlil beralasan, perubahan pemberian RKAB dari 3 tahun menjadi 1 tahun, dan pemangkasan produksi dari 790 juta ton pada 2025 menjadi sekitar 600 ribu ton, bertujuan untuk menjaga harga batu bara dunia tetap baik.

Bahlil beranggapan bahwa hukum penawaran dan permintaan bisa mengendalikan harga batu bara dunia. Ketika pemerintah memangkas produksi dan permintaan menguat, maka bisa membentuk harga yang lebih bagus.

"Produksi banyak, yang minta sedikit, pasti (harga menurun). Kemudian atas persetujuan DPR dan Komisi XII, kita setuju untuk merevisi, kita bikin (RKAB) untuk setahun," kata Bahlil.

Sebelumnya, anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi NasDem, Syarif Fasha, mengaku banyak para pengusaha di daerah pemilihannya (dapil) yang mengeluhkan sulitnya mendapat persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM.

"Contoh di kami ini anggota Komisi XII ada empat di dapil Jambi. Tetapi kami tidak bisa membantu pengusaha, pelaku usaha, kami yang hanya meminta apa mengusulkan misalnya RKAB 100 ribu ton saja tidak bisa," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) menekankan pentingnya kelengkapan persyaratan perizinan dan kewajiban bagi setiap badan usaha sebelum kegiatan pertambangan dilaksanakan.

Untuk memperkuat tata kelola sektor minerba, Kementerian ESDM memastikan seluruh proses perizinan dan pengawasan kegiatan pertambangan berjalan melalui sistem yang baku, terukur, dan terdigitalisasi.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno menegaskan bahwa kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan hanya dengan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) saja.

Setiap perusahaan juga wajib menyusun rencana kegiatan yang jelas, memenuhi aspek teknis, lingkungan, keselamatan, serta kewajiban penerimaan negara sebelum memperoleh persetujuan untuk menjalankan operasionalnya.

"Setiap kegiatan pertambangan harus memiliki dasar hukum, perencanaan yang jelas, dan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Karena itu pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai persyaratan yang menjadi bagian dari tata kelola pertambangan," ujar Tri di Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Sesuai Pasal 111 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) merupakan dokumen wajib bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus (IUPK) yang memuat rencana kegiatan usaha pertambangan, mulai dari aspek pengusahaan, teknis, finansial, hingga lingkungan.

Dokumen RKAB menjadi acuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan pertambangan pada tahap eksplorasi, operasi produksi, pengolahan dan/atau pemurnian, hingga kegiatan pasca tambang. Oleh karena itu, setiap pengajuan RKAB harus melalui proses evaluasi sebelum memperoleh persetujuan dari pemerintah. Seluruh proses pengajuan, evaluasi hingga persetujuan diproses secara online dan terintegrasi melalui sistem informasi MinerbaOne.

Dalam proses evaluasi tersebut, Direktorat Jenderal Minerba melakukan pemeriksaan terhadap berbagai aspek, antara lain kelengkapan administrasi dan legalitas perizinan, kesesuaian rencana penambangan dengan kaidah teknik pertambangan yang baik (Good Mining Practice), pemenuhan kewajiban lingkungan termasuk jaminan reklamasi, aspek keselamatan pertambangan, serta kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban penerimaan negara.

"Kami terus melakukan koreksi dan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai rencana dan memenuhi prinsip tata kelola pertambangan yang baik. Setiap persetujuan diberikan setelah seluruh aspek yang dipersyaratkan dinyatakan memenuhi ketentuan," kata Tri.

Pengaturan mengenai RKAB diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025. Seluruh penyampaian RKAB juga dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi terintegrasi e-RKAB sebagai bagian dari transformasi digital tata kelola minerba.

Melalui kebijakan ini, matriks RKAB disederhanakan menjadi tiga matriks untuk tahap eksplorasi dan sepuluh matriks untuk tahap operasi produksi. Penyederhanaan dilakukan tanpa mengurangi pengawasan terhadap aspek keselamatan pertambangan, pemenuhan kewajiban PNBP, penggunaan jasa pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), serta kewajiban reklamasi.

"Matrik lain yang tidak digunakan lagi, dipindahkan ke dalam matrik pelaporan realiasi yang secara berkala harus disampaikan,” ujar Tri.

Bagi badan usaha yang dokumen RKAB-nya masih memerlukan penyempurnaan, pemerintah memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kalau memang masih ada yang perlu diperbaiki, kami berikan ruang untuk dilengkapi. Kami juga terus melakukan pendampingan melalui coaching clinic agar perusahaan memahami aspek-aspek yang perlu disesuaikan sehingga dokumennya dapat memenuhi ketentuan," kata Tri.

Ratusan pendampingan sudah dilakukan, berdasarkan hasil evaluasi, beberapa aspek yang masih memerlukan penyempurnaan antara lain data eksplorasi dan sumber daya cadangan, rencana penambangan dan penimbunan overburden, aspek pengolahan dan pemurnian, rencana pemasaran, serta kelengkapan legalitas perusahaan.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyetujui 664 Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan mineral dan batu bara (minerba) per 12 Juni 2026.

“Kami terus melakukan koreksi dan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai rencana dan memenuhi prinsip tata kelola pertambangan yang baik. Setiap persetujuan diberikan setelah seluruh aspek yang dipersyaratkan dinyatakan memenuhi ketentuan,” ujar Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Sementara itu, sejumlah permohonan lainnya masih berada dalam tahap evaluasi sesuai kelengkapan dokumen dan pemenuhan persyaratan yang berlaku.

Pemerintah memastikan seluruh proses dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan serta mendukung pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara yang berkelanjutan.

Pengaturan mengenai RKAB diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2025. Seluruh penyampaian RKAB juga dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi terintegrasi e-RKAB sebagai bagian dari transformasi digital tata kelola minerba.

Melalui kebijakan tersebut, matriks RKAB disederhanakan menjadi tiga matriks untuk tahap eksplorasi dan sepuluh matriks untuk tahap operasi produksi. Penyederhanaan dilakukan tanpa mengurangi pengawasan terhadap aspek keselamatan pertambangan, pemenuhan kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penggunaan jasa pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM), serta kewajiban reklamasi.

“Matrik lain yang tidak digunakan lagi, dipindahkan ke dalam matrik pelaporan realisasi yang secara berkala harus disampaikan,” ujar Tri.

Bagi badan usaha yang dokumen RKAB-nya masih memerlukan penyempurnaan, pemerintah memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Kalau memang masih ada yang perlu diperbaiki, kami berikan ruang untuk dilengkapi. Kami juga terus melakukan pendampingan melalui coaching clinic agar perusahaan memahami aspek-aspek yang perlu disesuaikan sehingga dokumennya dapat memenuhi ketentuan,” ujar Tri.

Ratusan pendampingan sudah dilakukan, berdasarkan hasil evaluasi, beberapa aspek yang masih memerlukan penyempurnaan antara lain data eksplorasi dan sumber daya cadangan, rencana penambangan dan penimbunan overburden, aspek pengolahan dan pemurnian, rencana pemasaran, serta kelengkapan legalitas perusahaan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026