REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan seluruh sektor siap menerapkan kebijakan wajib Biodiesel 50 atau B50, menjelang peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung bulan ini.

“Sudah, sudah siap. Seluruh sektor siap untuk implementasi B50 menjelang diresmikan oleh Presiden,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungo dari Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Anggia menjelaskan kesiapan untuk mengimplementasikan B50 akan dilaksanakan secara serentak di semua sektor. B50 telah diujicobakan di berbagai kendaraan, seperti alat berat, kapal, kereta api, hingga sejumlah kendaraan lain seperti tambang, ekskavator, dan alat pertanian.

Lebih lanjut, ia juga memastikan bahwa B50 akan diterapkan secara bersamaan di seluruh Indonesia setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah siap di seluruh Indonesia, persiapannya matang,” kata Anggia.

Presiden Prabowo mengumumkan bahan bakar biodiesel B50 segera diluncurkan pada bulan Juli 2026. Jika B50 telah berlaku, Presiden yakin ada banyak penghematan.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto akan meluncurkan implementasi B50 atau solar dengan campuran 50% bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit (Biodiesel) mulai Juli 2026. Dengan begitu, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia ke depan bisa mengakhiri impor solar.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan di Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII pada Rabu (24/6/2026) di Gorontalo.

Awalnya Prabowo mengatakan bahwa saat ini pemerintah tengah berupaya swasembada pangan. Kondisi tersebut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kondisi panasnya geopolitik.

Di samping itu, Prabowo pun mengatakan bahwa pemerintah tengah menggenjot swasembada energi. Salah satu yang dilakukan adalah dengan implementasi B50.

"Kita akan menuju swasembada BBM, serta swasembada energi. Bulan Juli ini kita akan meluncurkan B50, solar yang diolah dari campuran 50% kelapa sawit," ujar Prabowo.

Presiden mengatakan bahwa dengan implementasi B50 tersebut, Indonesia bisa menghentikan impor BBM.

"Dengan demikian kita tidak akan impor dari luar negeri. Maksimal 4 tahun lagi untuk kebutuhan BBM kita," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan uji coba teknis B50 telah dilakukan pada berbagai kendaraan, mulai dari, kapal, kereta api, hingga alat-alat pertanian. Dia menyebut, hasil uji teknis B50 sejauh ini menunjukkan hasil positif.

Bahlil mengatakan, dengan pemberlakuan program B50, pemerintah menargetkan akan menghentikan impor BBM jenis solar. Pemerintah berkomitmen mengalihkan beban impor energi ke produk yang sepenuhnya bisa diproduksi secara mandiri oleh industri dalam negeri.

"Dengan demikian, maka kita akan mengurangi atau bahkan tidak lagi melakukan impor solar, khususnya C48," katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada beberapa waktu lalu.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memperkirakan Indonesia tidak lagi melakukan impor BBM (Bahan Bakar Minyak) dalam 3 hingga 4 tahun mendatang. Hal itu diungkapkan Prabowo saat menghadiri acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

“Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi kita akan swasembada energi . Kita tidak mau impor apa pun untuk BBM kita, untuk energi kita saudara-saudara sekalian,” kata Prabowo.

Indonesia Resmi Impor Minyak Rusia 150 Juta Barel, Setara Setengah Kebutuhan BBM Nasional



Pada kesempatan itu, Prabowo juga mengungkapkan salah satu langkah untuk mencapai swasembada energi. Salah satunya dengan meluncurkan BBM baru dengan campuran 50% bahan bakar nabati (biodiesel) berbasis kelapa sawit atau disebut B50.

“Bulan Juli ini berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50 persen. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menghemat banyak sekali,” ucap Prabowo.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa implementasi kebijakan B50 yang akan dimulai pada 1 Juli mendatang berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun pada tahun ini.

Adapun B50 merupakan bahan bakar yang terdiri atas campuran 50% biodiesel berbasis minyak nabati dan 50% Bahan Bakar Minyak atau BBM jenis solar.

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto bertekad mewujudkan swasembada energi pada periode pertama pemerintahannya. Dia ingin agar impor minyak mentah (crude oil) bisa berkurang sejalan dengan kebijakan B50 yang mencampurkan 50 persen bahan bakar nabati ke Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.

“Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apa pun untuk BBM kita, untuk energi kita Saudara-Saudara sekalian,” katanya saat menghadiri acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Pada kesempatan tersebut, Prabowo menekankan kebijakan B50 akan menjadi kunci bagi Indonesia menuju swasembada energi. Kebijakan ini akan dimulai pada 1 Juli 2026.

“Bulan Juli ini berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50 persen. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri Saudara-Saudara sekalian, dan kita akan menghemat banyak sekali (devisa),” kata Prabowo.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya menyatakan bahwa implementasi kebijakan B50 akan dimulai pada 1 Juli 2026. Kebijakan ini berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp157 triliun per tahun.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi pemerintah mengakhiri impor solar lewat implementasi B50 mulai Juli 2026 masih dibayangi sejumlah tantangan. Keterbatasan kapasitas produksi biodiesel hingga keberlanjutan skema pendanaan menjadi beberapa pekerjaan rumah yang perlu dibenahi.

Pemerintah optimistis B50 akan menjadi tonggak baru dalam pengurangan ketergantungan Indonesia terhadap energi impor. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, uji coba teknis B50 telah dilakukan pada berbagai kendaraan, mulai dari, kapal, kereta api, hingga alat-alat pertanian. Dia menyebut, hasil uji teknis B50 sejauh ini menunjukkan hasil positif.

Bahlil mengatakan, dengan pemberlakuan program B50, pemerintah menargetkan akan menghentikan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar. Pemerintah berkomitmen mengalihkan beban impor energi ke produk yang sepenuhnya bisa diproduksi secara mandiri oleh industri dalam negeri.

"Insya Allah kami sangat optimistis untuk implementasi B50 akan dilakukan 1 Juli 2026. Dengan demikian, maka kita akan mengurangi atau bahkan tidak lagi melakukan impor solar, khususnya C48," katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta dikutip Senin (22/6/2026).

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Saleh Abdurrahman optimistis implementasi B50 akan mampu menghentikan impor solar sekaligus menjadi tahapan penting menuju target swasembada energi yang dicanangkan pemerintah.

Menurutnya, pemerintah telah mempersiapkan implementasi B50 secara matang, mulai dari penyediaan tambahan pasokan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), kesiapan industri biodiesel, hingga pelaksanaan uji jalan dan sosialisasi kepada masyarakat.

"B50 mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi impor," jelas Saleh saat dihubungi, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, implementasi B50 merupakan salah satu tahapan krusial dalam peta jalan swasembada energi. Setelah B50 berjalan, pemerintah juga akan memperluas penerapan campuran bioetanol atau E5 pada bahan bakar bensin secara bertahap.

Dia juga menilai kapasitas produksi biodiesel nasional saat ini sudah memadai untuk menggantikan kebutuhan solar impor yang selama ini masih dipenuhi dari pasar internasional.

Meski demikian, Saleh mengingatkan pemerintah tetap perlu menjaga kecukupan pasokan bahan baku sawit agar implementasi B50 dapat berlangsung berkelanjutan dalam jangka panjang.

Menurutnya, peningkatan kebutuhan biodiesel harus diimbangi dengan kemampuan sektor perkebunan dalam menjaga produksi CPO nasional.

Lebih lanjut, Saleh menjelaskan strategi pemerintah dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) tidak hanya bertumpu pada biodiesel. Pemerintah juga mendorong pengembangan berbagai sumber energi alternatif untuk sektor transportasi guna mempercepat tercapainya swasembada energi.

Selain B50, pemerintah menyiapkan pengembangan bioetanol melalui program E5 yang akan terus ditingkatkan sebagai campuran bensin. Pada saat yang sama, penggunaan kendaraan listrik, bahan bakar gas (BBG), hidrogen, serta sumber energi alternatif lainnya juga akan terus diperluas.

4 Faktor Penentu

Sementara itu, Ekonom Senior CORE Indonesia Muhammad Ishak Razak mengatakan keberhasilan target nol impor solar sangat bergantung pada empat faktor utama, yakni ketersediaan pasokan sawit domestik, kapasitas kilang dan pabrik biodiesel nasional, keberlanjutan insentif fiskal, serta penerimaan konsumen terhadap penggunaan B50.

Menurutnya, peluang Indonesia menghentikan impor solar sepenuhnya masih belum sepenuhnya terjamin karena kapasitas produksi biodiesel nasional saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan program B50.

"Peluang menolkan impor masih sangat tergantung pada kapasitas produksi pabrik biodiesel yang saat ini sekitar 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk B50 mencapai sekitar 25 juta kiloliter," ujarnya.

Selain persoalan kapasitas industri, ketahanan pasokan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) juga menjadi tantangan. Produksi sawit nasional dinilai masih rentan terhadap gangguan cuaca seperti El Nino yang dapat menekan produktivitas perkebunan.

Di sisi lain, kebutuhan domestik diperkirakan terus meningkat seiring bertambahnya konsumsi energi nasional.

Persoalan lain yang dinilai semakin krusial adalah keberlanjutan pembiayaan program B50. Selama ini, insentif biodiesel bersumber dari pungutan ekspor sawit. Namun, peningkatan konsumsi domestik akibat implementasi B50 justru berpotensi mengurangi volume ekspor yang menjadi sumber utama pendanaan program.

Ishak menjelaskan rasio antara volume sawit yang menjadi sumber pungutan dan volume biodiesel yang harus disubsidi kini semakin sempit. Dengan produksi CPO sekitar 51,6 juta ton per tahun dan kebutuhan domestik yang diperkirakan meningkat menjadi sekitar 26 juta ton akibat implementasi B50, volume ekspor hanya tersisa sekitar 25 juta ton.

Pada saat yang sama, volume biodiesel yang harus mendapatkan subsidi diperkirakan mencapai sekitar 16 juta ton per tahun.

Kondisi tersebut berbeda dibandingkan masa implementasi B20 hingga B35 ketika setiap ton ekspor masih mampu menopang beberapa ton konsumsi domestik. Saat ini perbandingannya mendekati satu banding satu sehingga ruang pengaman pembiayaan semakin terbatas.

Menurut dia, skema tersebut menjadi sangat rentan ketika harga minyak dunia turun sementara harga CPO tetap tinggi. Dalam situasi tersebut kebutuhan subsidi meningkat pada saat yang sama penerimaan pungutan ekspor justru berkurang.

"Tanpa sumber pembiayaan alternatif seperti dukungan APBN, keberlanjutan B50 akan sangat bergantung pada pergerakan harga internasional minyak mentah dan CPO yang berada di luar kendali pemerintah," katanya.

Volume Impor Berkurang

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar mengatakan implementasi B50 memang akan menekan volume impor solar dalam jumlah besar. Namun, kebutuhan impor masih akan tetap ada mengingat sejumlah faktor teknis dan pasokan yang belum sepenuhnya teratasi.

Menurutnya, target penghentian impor solar perlu dilihat secara realistis dengan mempertimbangkan kapasitas industri biodiesel nasional dan kesiapan rantai pasok bahan bakunya.

"Jadi, target untuk langsung menghentikan impor kurang realistis dan agak berat untuk tercapai dalam waktu singkat," jelasnya.

Bisman menjelaskan terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi pemerintah dalam pelaksanaan program B50. Salah satunya adalah potensi kenaikan harga CPO global yang dapat mengubah struktur keekonomian biodiesel nasional.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi biodiesel dan mengurangi efisiensi yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama program substitusi impor energi berbasis sawit.

Selain faktor harga bahan baku, dia juga menyoroti aspek kualitas bahan bakar dan kompatibilitas biodiesel dengan mesin kendaraan maupun peralatan industri yang menggunakan solar.

Menurutnya, aspek tersebut tidak boleh diabaikan karena berpotensi memunculkan keluhan pengguna apabila kualitas bahan bakar tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan.

Sementara itu, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menyatakan kesiapan perusahaan dalam menjalankan program B50 mulai Juli 2026 mendatang.

Roberth menyebut, pemerintah melalui Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman juga telah melakukan kunjungan ke Terminal BBM Plumpang, Jakarta, pada hari Ini untuk memastikan kesiapan perusahaan mendukung implementasi B50.

"Prinsipnya perusahaan siap mendukung program pemerintah dalam rangka mewujudkan ketahanan dan ketersediaan energi khususnya BBM dengan penerapan B50. Maka kalau dibahas terkait kecukupan, B50 ini masuk pada BBM Bersubsidi yang dijamin oleh pemerintah, jadi kami akan menyalurkan sesuai arahan pemerintah," jelas Roberth.

JAKARTA - Kebijakan mandatori biodiesel B50 dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar. Program pencampuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis sawit tersebut juga berpotensi memberikan manfaat terhadap devisa negara dan pengurangan emisi.

Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono mengatakan, penggunaan B50 dapat menekan angka impor energi. Berkurangnya kebutuhan impor solar juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah.

“Kalau yang disampaikan demikian, memang itu akan menurunkan angka impor. Salah satu dampaknya nanti juga bisa terhadap apresiasi nilai tukar rupiah,” ujar Hendry saat dihubungi, Kamis (18/06/2026).

Peneliti UI: Implementasi Biodiesel B50 Perlu Penguatan Produksi Sawit di Sektor Hulu



Pemerintah memperkirakan penerapan B50 dapat membuat Indonesia menghentikan impor solar dan menghemat devisa hingga Rp157 triliun. Menurut Hendry, target tersebut dapat dicapai selama pemerintah telah menghitung secara cermat kebutuhan bahan baku, kapasitas industri biodiesel, serta skema pembiayaannya.

Ia menilai mandatori B50 juga dapat menjadi salah satu proyek penting dalam mewujudkan ketahanan energi. Meski swasembada energi tidak hanya bergantung pada biodiesel, peningkatan penggunaan bahan bakar berbasis sumber daya domestik dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

“Kalau nanti B50 digunakan dan sektor industri juga menggunakan B50, itu bisa menjadi salah satu pilot project bagi ketahanan energi,” ucapnya.

Lebih jauh Hendry menambahkan, penerapan B50 juga dapat mendorong pertumbuhan industri biodiesel nasional. Peningkatan permintaan bahan bakar nabati dapat membuka investasi baru, meningkatkan utilisasi pabrik biodiesel, serta menciptakan efek berganda terhadap sektor perkebunan dan industri pengolahan sawit.

“Indonesia juga berpeluang menjadi pionir dalam penerapan biodiesel dengan campuran tinggi. Sejumlah negara masih menerapkan kadar biodiesel lebih rendah, seperti Malaysia yang berada di kisaran B10 hingga B20, Thailand sekitar B20, serta sejumlah negara Eropa yang menggunakan campuran sekitar 7 sampai 10 persen,” ungkapnya.

Aspek lingkungan juga perlu dijaga dari sisi hulu. Hendry mengingatkan peningkatan kebutuhan sawit sebaiknya dipenuhi melalui peningkatan produktivitas dan teknologi, bukan dengan pembukaan perkebunan secara masif yang berisiko menimbulkan deforestasi dan utang karbon.

Sementara itu, pakar energi Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Rishal Asri menilai langkah pemerintah menaikkan mandatori dari B40 menjadi B50 sudah tepat dari sisi ekonomi. Kebijakan tersebut dapat mengurangi beban impor dan subsidi, meski penerapannya tetap membutuhkan pengawasan teknis.

“Tindakan yang dilakukan pemerintah sudah benar. Mengurangi subsidi dengan pencampuran bahan baku sampai B50 itu benar secara ekonomi,” ujar Rishal.

Dari sisi lingkungan, peningkatan kandungan bahan bakar nabati dapat menurunkan emisi hasil pembakaran. Berkurangnya kandungan diesel fosil dalam bahan bakar membuat kadar karbon monoksida dan hidrokarbon yang dihasilkan kendaraan juga lebih rendah.

“Secara hasil penelitian, emisinya otomatis berkurang karena kandungan dieselnya semakin berkurang. Kadar karbon monoksida dan hidrokarbonnya berkurang,” kata Rishal.

Pemerintah resmi menetapkan implementasi mandatori biodiesel B50 secara nasional mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional sekaligus menghentikan impor bahan bakar solar. Adapun, perjalanan panjang transisi energi ini mencakup beberapa tahapan utama:

Tahap Awal B20: Dimulai sejak tahun 2016, pemerintah secara bertahap mewajibkan pencampuran 20% biodiesel pada solar. Peningkatan ke B30: Mandatori ditingkatkan menjadi 30% pada awal 2020 setelah melalui serangkaian uji coba yang sukses.

Peningkatan ke B35: Implementasi campuran 35% mulai berlaku secara menyeluruh pada Februari 2023. Uji coba B50: Uji coba lapangan intensif dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah komando Menteri Bahlil dan Pertamina hingga awal 2026 untuk memastikan kesiapan performa mesin dan infrastruktur penyaluran.

Implementasi Penuh B50: Berdasarkan hasil evaluasi uji coba yang positif, pemerintah memastikan B50 siap diberlakukan serentak per 1 Juli 2026.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, implementasi program B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun. Selain aspek ekonomi, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat menambah lapangan kerja nasional dengan target penyerapan lebih dari 2,2 juta orang tenaga kerja.

Dari sisi lingkungan, penggunaan B50 ditargetkan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 46,72 juta ton CO2 pada tahun 2026. Pemerintah menargetkan seluruh rangkaian uji coba di sektor otomotif rampung pada Juni 2026, sementara sektor strategis lainnya seperti alat berat dan perkeretaapian akan selesai bertahap hingga akhir tahun.

Dengan hasil uji sementara yang menunjukkan performa andal dan aman, B50 siap memperkuat kemandirian energi nasional.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri.

Menurutnya, Presiden Prabowo sejak awal menempatkan kemandirian energi sebagai salah satu agenda utama pemerintahannya. Oleh karena itu, berbagai kebijakan disiapkan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri.

"Bangsa ini harus mandiri. Bangsa ini harus maju. Lepas dari ketergantungan pangan, lepas dari ketergantungan energi. Itu kan semua (usaha) Pak Prabowo," kata Qodari dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Qodari mengatakan upaya tersebut merupakan bagian dari reformasi struktural yang tengah dijalankan pemerintah, sejalan dengan target mewujudkan ketahanan pangan dan ketahanan energi.

Lebih lanjut, ia mencontohkan keberhasilan pemerintah dalam memperkuat sektor pangan melalui peningkatan produksi beras dan pupuk. Namun, tantangan di sektor energi jauh lebih kompleks karena tingginya kebergantungan terhadap impor minyak.

"Soal energi pasti lebih sulit. Kenapa? Karena memang impor kita sangat besar. Kebutuhan kita sehari 1,6 juta liter, tetapi kita cuma bisa produksi 600 ribu," katanya.

Pemerintah pun mendorong pemanfaatan energi berbasis bahan baku domestik. Salah satunya melalui program biodiesel B50 untuk solar dan pengembangan campuran etanol E20 untuk bensin.

Sementara itu, ia mengatakan keputusan menaikkan harga BBM nonsubsidi, yakni Pertamax dan Pertamax Green ini tidak lepas dari kondisi global.

Menurutnya, Presiden Prabowo telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.

"Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita sebagai bangsa ini memang ketinggalan," ujar Qodari.

Ia menjelaskan harga BBM nonsubsidi di dalam negeri saat ini sangat dipengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Konflik yang terjadi di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel ikut mempengaruhi harga minyak global.

Posisi strategis Iran yang menguasai Selat Hormuz membuat setiap ketegangan di kawasan tersebut berdampak langsung terhadap pasar energi dunia.

Kendati demikian, Qodari menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi. Sebab, pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia.

"Jangan lupa bahwa BBM di kita ini ada dua. Ada yang disubsidi, ada yang harga pasar yang disubsidi kan enggak naik, tetap," ucapnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan melakukan peningkatan kapasitas energi nasional untuk memperkuat swasembada energi melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) sebesar 2.000 MW.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla menyebut Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencana percepatan pembangunan proyek energi nasional berbasis energi hijau (green energy) untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%.

Hal itu disampaikan Jusuf Kalla usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, JK hadir bersama Solihin Jusuf Kalla dan berdiskusi dengan Presiden yang didampingi Menteri Sekretaris Negara serta Sekretaris Kabinet.

“Kami dengan Solihin berbicara lama dengan Bapak Presiden didampingi juga oleh Pak Setneg dengan Pak Sekab untuk meningkatkan kemampuan energi di Indonesia yang kita kenal itu swasembada energi," ujar JK kepada wartawan.

Menurutnya, kebutuhan energi menjadi faktor kunci dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah. Karena itu, peningkatan kapasitas pembangkit listrik dinilai mendesak untuk memastikan pasokan energi mampu mengimbangi laju pembangunan.

JK menjelaskan pihaknya telah memiliki pengalaman membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas mencapai 1.500 megawatt (MW). Ke depan, pihaknya siap menambah kapasitas pembangkit sebesar 2.000 MW, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).

"Kita siap untuk, kita sudah membangun 1.500 MW PLTA, ini kita siap membangun lagi 2.000 MW termasuk juga PLTG," katanya.

Menurut JK, tanpa dukungan energi yang memadai, upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari kisaran 5%—6% menuju 8% akan menghadapi tantangan besar.

"Karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan negara 5—6% sampai 8% itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu tanpa energi kita akan sulit untuk meningkatkan itu," ujarnya.

Dia mengatakan Presiden Prabowo menyambut positif usulan tersebut dan mendukung percepatan realisasi proyek energi nasional, khususnya yang berbasis energi ramah lingkungan.

"Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional khususnya green energy untuk menjadi bagian daripada pembangunan nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sampai disampaikan oleh Bapak Presiden sampai 8%," tutur JK.

Dalam kesempatan itu, JK juga mengungkapkan bahwa proyek tersebut membutuhkan investasi dalam jumlah besar, yakni sekitar Rp60 triliun hingga Rp70 triliun. Namun, menurutnya, berbagai persiapan dasar telah tersedia sehingga proyek dapat segera masuk tahap realisasi.

"Oh ya tentu ini hubungannya pembangunan. Pembangunan itu mesti harus ada aspek bisnisnya karena investasi, investasi yang besar. Jadi kita bicara tentang investasi kira-kira Rp60—Rp70 triliun. Dan kita sanggup melaksanakan itu, desain sudah ada, tempat sudah ada, tinggal pembicaraan dengan teknisnya," kata JK.

Dia menambahkan, Presiden Prabowo telah memberikan lampu hijau agar proyek tersebut segera dijalankan.

"Beliau, Bapak Presiden setuju untuk segera kita realisir," ujarnya.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto menerima kedatangan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta, Kamis (11/6). Pertemuan tersebut berlangsung setelah JK sebelumnya mengajukan permohonan untuk bertatap muka dengan kepala negara.

Jusuf Kalla tiba di kompleks Istana sekitar pukul 14.30 WIB. Mantan wakil presiden itu hadir mengenakan batik bernuansa abu-abu gelap. Setibanya di lokasi, JK disambut Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya. Dalam kunjungan tersebut, dia tidak datang sendiri, melainkan didampingi putranya, Solihin Kalla.

Sebelum memasuki gedung utama Istana, Teddy, JK, dan Solihin terlihat berbincang santai sambil berjalan menuju ruang pertemuan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa permintaan audiensi berasal dari Jusuf Kalla. Menurut dia, komunikasi terkait agenda tersebut telah dilakukan beberapa hari sebelum pertemuan berlangsung.

"Oh iya.., Pak Wapres Jusuf Kalla beberapa hari lalu meminta waktu bertemu kepada Presiden Prabowo. Beliau akan datang bersama putra beliau yang juga seorang pebisnis," ujar Teddy dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).

Teddy menjelaskan sejak awal telah dijadwalkan bahwa JK akan hadir bersama Solihin Kalla yang dikenal aktif di dunia usaha. Pertemuan itu pun akhirnya terlaksana di Istana Negara dengan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Mantan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK), di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/6/2026) siang. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas upaya percepatan swasembada energi guna mendukung target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

Kedatangan Kalla disambut langsung oleh Presiden Prabowo dengan hangat. Pertemuan ini terlaksana setelah Jusuf Kalla mengajukan permohonan waktu untuk bertemu sejak beberapa hari sebelumnya. Dalam pertemuan itu, Kalla turut didampingi putranya, Solichin Kalla, yang berkiprah di dunia usaha.

Kalla menyampaikan kesiapan pihaknya untuk berkontribusi dalam pembangunan energi hijau berskala besar. "Untuk meningkatkan energi, kemampuan energi di Indonesia yang kita kenal itu swasembada energi. Kita siap. Kita sudah membangun 1.500 megawatt PLTA. Ini kita siap membangun lagi 2.000 megawatt termasuk juga PLTG," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen membutuhkan dukungan energi yang kuat, dan Presiden Prabowo menyetujui percepatan pembangunan energi nasional, khususnya energi hijau.

"Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional, khususnya green energy, untuk menjadi bagian dari pembangunan nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Bapak Presiden sampai 8%, yang sekarang 5-6%. Karena itu butuh energi yang kuat seperti itu," kata Jusuf Kalla.

Selain isu energi, Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa pertemuan juga menyinggung situasi perdamaian di sejumlah negara. "Seperti di Thailand, Afghanistan dan Paskistan. Itu yang kita bicarakan tadi seperti itu," ungkapnya.

Pertemuan ini menjadi bagian dari komunikasi dan silaturahmi antara pemimpin negara dengan tokoh nasional dan kalangan pengusaha. Prabowo terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen bangsa guna memperkuat persatuan, mempererat kolaborasi, dan mendorong kontribusi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan nasional serta kemajuan Indonesia.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah isu global termasuk konflik di Thailand, Afganistan, hingga Pakistan.

"Membicarakan perdamaian apa yang terjadi di negara-negara kayak tadi di Thailand dan di Afghanistan dengan Paskistan Itu yang kita bicarakan tadi juga seperti itu," ungkap JK usai bertemu dengan Prabowo.

JK yang ditemani putranya Solihin Kalla yang merupakan CEO Kalla Group itu, juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan dibahas mengenai swasembada energi.

"Untuk meningkatkan energi, kemampuan energi di Indonesia yang kita kenal itu swasembada energi. Kita sudah membangun 1.500 megawatt PLTA, ini kita siap membangun lagi 2.000 megawatt termasuk juga PLTG," ujar JK.

JK mengatakan bahwa untuk pertumbuhan ekonomi negara 5-6% sampai 8% membutuhkan energi besar. "Karena itu tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu."

"Karena itu Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional, khususnya green energy, untuk menjadi bagian daripada pembangunan nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Bapak Presiden sampai 8%, yang sekarang 5-6%. Karena itu butuh energi yang kuat seperti itu," paparnya.

Sebelumnya, menurut informasi pertemuan itu dimulai sekitar pukul 14.30 WIB. Setibanya di teras Istana Merdeka, JK yang mengenakan batik abu dengan motif cokelat itu keluar pintu mobil langsung disambut oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. JK juga didampingi oleh putranya yakni Solihin Kalla, yang juga merupakan CEO Kalla Group.

Setelahnya, Prabowo langsung menyambut JK dan putranya dengan jabat tangan erat. Kemudian, ketiganya duduk di meja bundar berwarna cokelat.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia sedang bergerak menuju swasembada energi. Ia menargetkan posisi yang jauh lebih kuat di sektor tersebut dalam tiga tahun ke depan.

Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar energi global yang turut mendorong kenaikan harga minyak dunia.

"Kita menuju swasembada energi. Kita sedang bekerja keras, perhitungan kita tiga tahun lagi kita benar-benar sangat kuat di bidang energi," ujar Prabowo dalam Pembukaan Munas HIPMI XVIII di Bandar Lampung, Rabu (10/6).

Prabowo mengatakan tantangan ekonomi global saat ini tak hanya dihadapi Indonesia, tetapi juga banyak negara lain.

Menurut Prabowo, konflik geopolitik di sejumlah kawasan strategis dunia telah memberi tekanan terhadap rantai pasok dan pasar energi internasional.

Ia menyinggung situasi di kawasan Timur Tengah, termasuk ketegangan yang melibatkan jalur pelayaran penting seperti Selat Hormuz dan Laut Merah, yang selama ini menjadi salah satu urat nadi perdagangan energi dunia.

Kendati, Prabowo menilai RI memiliki modal yang cukup kuat untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut.

Selain sektor energi, ia juga menyoroti capaian produksi pangan nasional yang menurutnya semakin memperkuat ketahanan ekonomi domestik.

"Kita sekarang sudah swasembada pangan. Jangan kau anggap pangan itu tidak penting. Tanpa pangan tidak ada republik manapun di dunia ini," ujarnya.

Pemerintah saat ini juga menyiapkan langkah lanjutan melalui industrialisasi dan hilirisasi berbagai komoditas dalam negeri.

Kebijakan tersebut ditujukan agar nilai tambah sumber daya alam dapat dinikmati di dalam negeri melalui pengembangan industri nasional.

Ia mengatakan seluruh komoditas strategis Indonesia akan diolah menjadi produk industri sehingga dapat membuka peluang usaha dan investasi baru.

"Kita akan melakukan industrialisasi melalui hilirisasi. Semua komoditas kita akan kita olah dan akan menjadi industri-industri di Indonesia," katanya.

Prabowo menilai penguatan sektor energi, pangan, dan industri menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan daya tahan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang masih berlangsung.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika pasar energi dunia kembali bergejolak.

Harga minyak mentah Brent tercatat naik hampir 1 persen ke level US$92,29 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik menjadi US$88,97 per barel setelah serangan militer AS ke Iran dan menyusutnya persediaan minyak mentah AS.

Di dalam negeri, PT Pertamina Patra Niaga juga resmi menyesuaikan harga BBM non-subsidi. Mulai Rabu (10/6), harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17 ribu per liter.

Ambisi Indonesia untuk mencapai kapasitas 100 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) merupakan langkah penting mewujudkan agenda swasembada energi nasional. Target yang ditetapkan pada tahun lalu ini, terdiri dari 80 GW PLTS terdistribusi (distributed generation) yang didukung battery energy storage system (BESS), serta 20 GW PLTS berskala besar (centralized generation).

Ambisi yang besar ini seyogianya tidak hanya kita lihat dari kacamata “angka” semata, atau tentang berapa kapasitas yang bisa Indonesia bangun. Pertanyaan yang sama pentingnya adalah: bagaimana Indonesia bisa mengintegrasikan berbagai realitas geografi, infrastruktur, dan kebutuhan industri domestik untuk mencapai swasembada energi?

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tidak bisa hanya bertumpu pada pengembangan pembangkit listrik terpusat (centralized generation). Pembangkit listrik di Indonesia kerap kali berada jauh dari titik kebutuhan listrik.

Pembangunannya pun biasanya berskala besar, serta kerap berhadapan dengan tantangan perizinan pembebasan lahan, hingga keterbatasan jaringan transmisi, khususnya di luar Pulau Jawa. Berbagai realitas tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar Indonesia bisa mewujudkan swasembada energi nasional.

Itulah sebabnya, pengembangan pembangkit listrik terpusat dan terdistribusi perlu dilakukan secara beriringan. Dalam hal ini, sektor industri dalam negeri punya peluang besar untuk mengambil peran penting.

Sebagai salah satu pengguna listrik terbesar di negara ini, sektor industri tidak bisa lagi hanya memosisikan diri sebagai pengguna energi semata. Sektor industri justru perlu menjadi salah satu kontributor perwujudan swasembada energi nasional.

Melalui model pembangkit terdistribusi, misalnya dengan memasang PLTS atap di pabrik, gudang, atau di kawasan industri, sektor industri dapat meningkatkan kapasitas energi terbarukan secara bertahap, sekaligus mengurangi tekanan terhadap sejumlah hambatan struktural.

Bagi sektor industri sendiri, pendekatan ini memberi sejumlah manfaat praktis dan strategis.

Pertama, pendekatan ini memungkinkan industri memproduksi listrik di lokasi yang dekat dengan titik penggunaan listrik. Hal ini menihilkan tantangan perusahaan untuk membangun infrastruktur transmisi baru yang yang biasanya rumit dan mahal, khususnya di beberapa wilayah di Indonesia.

Kedua, industri bisa memanfaatkan aset yang sudah ada untuk memasang PLTS, salah satunya atap bangunan, sehingga tidak perlu membuka lahan baru. Pendekatan ini semakin relevan bagi industri yang berada di wilayah-wilayah yang rentan terhadap tantangan ketersediaan lahan, dampak lingkungan, atau benturan dengan kepentingan lahan lain.

Ketiga, adopsi PLTS atap menjadi salah satu faktor penyokong ketahanan energi industri di tingkat operasional. Tidak dapat dimungkiri, ketidakpastian pasokan energi di tengah dinamika geopolitik saat ini menunjukkan bahwa energi kini tak bisa lagi hanya dipandang sebagai komponen biaya operasional. Energi juga perlu menjadi bagian dari strategi keberlangsungan dan ketahanan bisnis jangka panjang.

Peran penting pembangkit terdistribusi tentunya tidak lantas mengeliminasi peran penting pembangkit terpusat. PLTS berskala besar yang terpusat akan tetap memainkan peran sentral dalam mendukung transisi dan swasembada energi nasional. Akan tetapi, mengandalkan satu pendekatan saja belum cukup untuk menjawab berbagai realitas di atas.

Karena itu, PLTS terdistribusi perlu dipandang sebagai pelengkap upaya pencapaian transisi dan swasembada energi oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor industri.

Bagi sektor industri, hal ini sungguh relevan. Pada umumnya, fasilitas manufaktur, pusat logistik, bangunan komersial, hingga kawasan industri sudah memiliki atap luas yang dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Jadi, keterbatasan ketersediaan lahan tak lagi jadi alasan yang relevan.

Alih-alih hanya menunggu pasokan listrik datang dari pembangkit terpusat, para pelaku usaha bisa menjadi pemain penting yang mendukung perjalanan Indonesia menuju masa depan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Tentunya strategi ini memerlukan sinergi dan kolaborasi yang lebih kuat antarpemangku kepentingan.

Keunikan kondisi geografis Indonesia berarti solusi penyediaan energi listrik berkelanjutan tidak bisa dilakukan dengan pendekatan seragam. Setiap area industri akan membutuhkan pendekatan teknis yang unik pula, tergantung pada kondisi jaringan listrik, kebutuhan operasional, maupun kesiapan infrastruktur

Di sinilah kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan sektor swasta menjadi semakin penting. Tidak hanya dalam aspek penyediaan teknologi, tetapi juga transfer ilmu pengetahuan, kapabilitas operasional, dan pengalaman implementasi agar proyek dapat disesuaikan dengan realitas setiap wilayah dan berjalan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Faktor Pembiayaan Akan Menjadi Penentu

Meski adopsi energi terbarukan terus meningkat, biaya investasi awal masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku industri. Karenanya, dibutuhkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dan kemitraan jangka panjang untuk membantu mempercepat adopsi energi terbarukan, khususnya bagi industri yang telah siap bertransisi tetapi masih menghadapi keterbatasan modal.

Pada akhirnya, ambisi 100 GW energi surya Indonesia tidak hanya berbicara soal seberapa besar kapasitas yang dapat dibangun. Hal yang tak kalah penting adalah bagaimana tujuan tersebut dapat diintegrasikan secara tepat dengan realitas ekonomi, industri, dan geografis Indonesia.

Untuk mencapainya, Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar ekspansi infrastruktur. Indonesia membutuhkan partisipasi yang lebih luas, kolaborasi yang lebih kuat, dan pendekatan energi yang lebih beragam, di mana sektor industri memainkan peran yang lebih aktif. Bukan hanya sebagai konsumen energi, tetapi juga sebagai bagian dari solusi dalam membangun masa depan energi Indonesia yang lebih tangguh, mandiri, dan berkelanjutan.