Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi atau surat utang daerah senilai Rp3,5 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan hal tersebut menjadi yang pertama dilakukan pemprov di seluruh Indonesia.

Ia menjelaskan rencana penerbitan surat utang Jakarta untuk meredam tekanan fiskal usai pemerintah pusat telah memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) atau Transfer ke Daerah (TKD) Jakarta sebanyak Rp15 triliun.

"Dengan dipotong Rp15 triliun, tentunya ada tekanan daripada fiskalnya Jakarta. Bagaimana terhadap hal ini? Saya sekarang ini, tahun ini, pertama kali menerbitkan, dan mungkin baru pertama kali ada di republik ini yang namanya obligasi daerah," ungkap Pramono dalam sebuah diskusi di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Selasa (30/6) dikutip Detikfinance.

Ia menyampaikan Pemprov DKI Jakarta menargetkan nilai emisi dari obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun. Menurutnya, obligasi daerah ini akan banyak dipesan seiring daya tarik Jakarta yang besar.

"Obligasi Jakarta kita terbitkan Rp3,5 triliun, dan saya yakin peminatnya pasti banyak sekali. Karena apa? Karena kita semua akan menjual dengan senyum," kata Pramono.

Pemprov DKI Jakarta menjamin tidak akan terkendala masalah pembayaran yield atau imbal hasil kepada investor. Dengan demikian, Pramono menyebut akan mengalokasikan APBD utamanya untuk membayar imbal hasil tersebut.

"Kalau itu sih saya bisa menjamin nggak ada masalah," pungkasnya.

Sejumlah jenis pekerjaan dikecualikan pemerintah untuk memakai tenaga pekerja alih daya (outsourcing) yang bakal diatur dalam revisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026.

Pada prinsipnya, aturan tersebut melarang perusahaan untuk menggunakan pekerja outsouring dan ditargetkan bakal terbit paling lambat pertengahan Juli 2026

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan empat jenis pekerjaan yang dikecualikan, yakni petugas katering, petugas keamanan (security), pengemudi (driver), dan petugas kebersihan (cleaning service).

"Jadi, dilarang mempekerjakan pekerja alih daya poin satu. Poin dua, pengecualian terhadap hal tersebut di empat jenis pekerjaan penunjang. Jelas ya, penunjang," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers daring, Minggu (28/6), dikutip dari Detikfinance.

Ia mengatakan perusahaan akan diberikan masa transisi selama enam bulan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru tersebut setelah aturan resmi diterbitkan.

Meski demikian, Said mengungkapkan pembahasan revisi Permenaker masih menyisakan perbedaan pandangan antara pemerintah dan kalangan buruh.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah mengusulkan agar pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, dan ketenagalistrikan tetap dapat menggunakan tenaga alih daya.

Namun, usulan tersebut ditolak serikat buruh karena dinilai berpotensi mempertahankan praktik outsourcing di sektor strategis yang selama ini banyak diterapkan oleh badan usaha milik negara (BUMN).

Sebagai jalan tengah, Said mengusulkan BUMN yang membutuhkan tenaga kerja penunjang membentuk anak perusahaan sebagai pemberi kerja, bukan melalui koperasi, yayasan, CV, atau perusahaan penyedia jasa tenaga kerja.

"Jadi, enggak bisa lagi koperasi, yayasan, CV, Karang Taruna, enggak bisa. Jadi, perusahaan milik negara kalau dia mau menggunakan pekerja alih daya di jasa penunjang, itupun di jasa penunjang pertambangan, perminyakan, dan ketenagalistrikan, maka dia harus membentuk anak perusahaan," ujarnya.

Menurutnya, pekerja nantinya memiliki hubungan kerja langsung dengan anak perusahaan tersebut, baik melalui perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Selain itu, upah dan kesejahteraan pekerja harus setara dengan pekerja di perusahaan induk.

Sementara itu, Said menegaskan perusahaan swasta tidak lagi diperbolehkan menggunakan tenaga outsourcing di sektor pertambangan dan perminyakan. Menurutnya, perusahaan swasta memiliki kemampuan finansial yang memadai sehingga tidak memiliki alasan untuk tetap menggunakan skema alih daya.

"Untuk perusahaan jasa pertambangan dan perminyakan swasta, enggak boleh ada pekerja alih daya. Kenapa? Karena mereka kan milik-milik swasta ini keuntungan perusahaannya tinggi sekali, dan itu kan hanya di satu lokasi," katanya.

Presiden KSPI sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menyampaikan dua pabrik komponen otomotif asal Jepang yakni PT JAI di Pasuruan dan PT SAI di Mojokerto batal memindahkan produksinya secara besar-besaran ke Vietnam.

Kedua perusahaan tersebut merupakan merupakan bagian dari Grup Yazaki, yakni perusahaan multinasional asal Jepang yang memproduksi suku cadang otomotif.

Said mengatakan semula kedua produsen itu berencana memindahkan sekitar 50 persen lini produksi tersebut ke Vietnam, sebagaimana dilansir dari DetikFinance, Minggu (28/6).

Rencana tersebut kemudian batal dilakukan berkat dialog antara manajemen dan serikat pekerja, rencana itu berhasil ditekan sehingga hanya sekitar tiga hingga lima lini produksi yang akhirnya dipindahkan.

"Yang rencananya besar-besaran, hanya 50 persen enggak jadi. Hanya 3 sampai 5 line saja, line produksi yang dipindahkan ke Vietnam," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers yang secara daring, Minggu (28/6).

Adapun jika terjadi pengurangan karyawan, Said Iqbal mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi secara alamiah melalui tidak diperpanjangnya sebagian kontrak kerja yang berakhir, bukan melalui PHK massal. Hal ini diketahui Said berdasarkan business plan perusahaan hingga 2030 yang dijelaskan kepada dirinya.

[Gambas:Youtube]

"Sampai 2030 kalaulah terjadi perampingan jumlah karyawan sampai tahun 2030, itu lebih, apa namanya, secara alamiah. Yaitu karyawan-karyawan kontrak yang habis kontraknya, maka mereka tidak memperpanjang kontraknya," ujarnya.

Ia juga menambahkan potensi perpanjang kontrak memungkinkan untuk dilakukan jika terjadi peningkatan permintaan pasar selama periode terkait.

"Tetapi bila ada permintaan pasar yang meningkat, terutama di grup Toyota, yang nomor satu biasanya grup Toyota dan perusahaan-perusahaan mobil lainnya, maka bisa saja perpanjangan karyawan kontrak tetap dilakukan. Tapi sampai 2030, jadi hanya pengurangan secara alamiah, mungkin sekitar 20 persen sampai 30 persen itu akan berkurang sampai 2030," sambungnya.

Kementerian Pertanian (Kementan) merespons terkait anjloknya harga ayam hidup di tingkat peternak. Penurunan harga terjadi akibat pasokan yang lebih tinggi dibanding kemampuan serap pasar, sehingga harga di sejumlah wilayah jatuh di bawah harga pokok produksi (HPP).

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan, Hary Suhada, mengatakan hasil pemantauan menunjukkan kondisi pasar unggas saat ini memang sedang tertekan.

Oleh karena itu, pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk menahan penurunan harga lebih dalam sekaligus menjaga keberlanjutan usaha perunggasan nasional. Salah satu langkah, yakni mendorong pelaku usaha untuk menyerap ayam hidup atau livebird langsung dari peternak.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Nomor B-200/PK.230/F.2/06/2026 tentang Himbauan Penyerapan Livebird di Tingkat Peternak dan Pengendalian Produksi DOC FS Broiler.

Adapun dokumen terkait lainnya, yakni Surat Nomor B-203/PK.230/F.2/06/2026 tentang Himbauan Stabilisasi Harga dan Penyerapan Livebird yang diterbitkan pada 9 Juni 2026.

"Langkah yang dilakukan pemerintah bertujuan menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan, mendorong perbaikan harga livebird di tingkat peternak, serta menjaga keberlanjutan usaha perunggasan nasional," ujar Hary, Sabtu (27/6), dilansir Detikfinance.

Hari menekankan, pelaksanaan berbagai komitmen yang sudah disepakati, perlu terus dikawal dan dievaluasi agar berdampak nyata bagi perbaikan kondisi perunggasan nasional.

Selain penyerapan livebird, Kementan juga berupaya mengendalikan produksi day old chicken (DOC) final stock (FS) broiler. Menurut Hary, pengaturan ini penting agar rantai usaha perunggasan dari hulu hingga hilir berjalan lebih sehat dan berkelanjutan.

Hary menegaskan keberhasilan menjaga stabilitas sektor perunggasan tidak bisa hanya bergantung pada kebijakan pemerintah. Dibutuhkan juga dukungan dan komitmen seluruh pelaku usaha, termasuk integrator, peternak, hingga pihak distribusi.

Bagi Kementan, ketersediaan data perunggasan yang akurat dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah juga penting. Data tersebut bisa menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi lapangan.

"Kami berharap terdapat data yang sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, kami membutuhkan keterlibatan aktif dinas-dinas terkait untuk bersama-sama menyusun mekanisme dan langkah teknis dalam memperoleh data perunggasan yang akurat," ujar Hary.

Di sisi lain, peternak ayam pedaging mengaku kondisi harga saat ini sudah sangat memprihatinkan. Peternak dari Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo), Asep Saepudin, menyebut harga ayam sudah merosot hingga ke angka Rp 13.000/kilogram (kg).

"Ini sudah jadi musibah bagi peternak Rp15.000/kg. Di Jabar (Jawa Barat) sudah Rp13.000-Rp14.000/kg. Terburuk ini," ujar Asep secara terpisah pada Sabtu (27/6).

Padahal, HPP disebut sudah naik ke Rp 22.000-23.000 per kilogram akibat meningkatnya biaya produksi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan respons jajaran bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) setelah pemerintah memutuskan mengembalikan sekaligus menambah penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Purbaya mengatakan keputusan tersebut baru diputuskan dalam rapat dengan para pimpinan Himbara pada Jumat (26/6) pagi ini.

Dia mengaku para pimpinan bank BUMN semula datang dengan perasaan cemas karena terus memantau kondisi likuiditas dalam dua pekan terakhir.

"Dia nari-nari. Mereka datang ke tempat rapat tadi deg-degan, sudah mau marah segala macam. Begitu saya kasih tahu (dana SAL kembali ditempatkan di Bank Himbara), mereka happy. Kepalanya jadi enggak berasap katanya," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat siang.

Penempatan dana SAL ini, beserta penambahannya, dilakukan untuk mengatasi kondisi likuiditas perbankan yang mulai mengering, sehingga diharapkan dapat mendorong penurunan suku bunga dan memperkuat pertumbuhan ekonomi.

"Masalah Himbara itu kan di sana sudah mulai kekeringan likuiditas. Saya bilang ke mereka, 'Saya akan kembalikan lagi uang pemerintah ke Himbara, bahkan saya tambah.' Jadi akan cukup likuiditas di sektor perbankan kita. Jadi harusnya bunga di pasar akan turun. Ekonomi siap lari lagi," ujar Purbaya.

Dari jumlah dana nganggur pemerintah di bank sebesar Rp300 triliun, Purbaya sempat mengambil Rp130 triliun, sehingga tersisa Rp170 triliun.

Kini dana tersebut akan dikembalikan secara bertahap. Pertama, Purbaya mengembalikan Rp30 triliun, lalu Rp100 triliun, dan Rp100 triliun lagi.

Tenor penempatan uang ini dilaksanakan secara jangka waktu yang beragam. Mulai dari tiga hingga empat bulan, sampai akhir tahun, dan fleksibel.

"Tambah Rp30 triliun, kan berarti Rp170 triliun dibalikin lagi ke Rp200 triliun. Itu yang sampai akhir tahun, fixed. Namun yang fleksibel yang bisa kita keluarkan langsung, Rp70 triliun sampai Rp100 triliun lagi. Total Rp400 triliun sekian," ujar Purbaya.

Purbaya menjelaskan penarikan dana SAL dari Himbara dilakukan sekitar dua pekan lalu setelah adanya instruksi.

Namun, saat dana ditarik, bank-bank pelat merah ternyata kesulitan menggantikan sumber likuiditas tersebut, sehingga pemerintah memutuskan mengembalikannya.

"Kan dua minggu yang lalu saya dapat instruksi. Sudah mulai sedikit-sedikit saya ambil, saya minta diisi, rupanya enggak bisa ngisi. Ya sudah, panik, baru balik lagi ke saya," ujar Purbaya.

Dia menambahkan, pengembalian dana SAL ke Himbara juga dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga perputaran ekonomi.

"Ini juga atas petunjuk Bapak Presiden. Dia ingin ekonomi jalan," ujar Purbaya.

Adapun bank pelat merah yang menerima penempatan dana tersebut meliputi Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI.

Menurut Purbaya, pemerintah belum berencana menambah bank lain karena likuiditas dari Himbara akan mengalir ke seluruh sistem keuangan melalui pasar antarbank.

"Kalau mereka cukup, otomatis uangnya akan mengalir ke sistem keuangan, baik melalui pasar interbank maupun ketika dana pinjaman berpindah ke bank lain. Jadi kita memaksa sistem finansial kita hidup melalui invisible hand yang kita kendalikan," ucap dia.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sempat menarik secara bertahap dana SAL dari bank BUMN atau Himbara.

Penarikan kembali dana mengendap pemerintah itu diungkap Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti.

"Secara bertahap, iya (sudah dikembalikan)," ujar Astera kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (24/6) dikutip Detikfinance.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap penyebab jumlah orang miskin bertambah banyak meskipun ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen.

Luhut menyebut penyebab orang miskin bertambah banyak dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya disebabkan kenaikan harga barang-barang. Ia mengklaim DEN sudah melakukan hitungan terkait fenomena ini.

"Itu terjadi bisa mungkin karena kenaikan harga. Kita ada datanya, saya nggak ingat. Dewan Ekonomi sudah menghitung mengenai itu," kata Luhut di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (24/6) dikutip Detikfinance.

Meski demikian, Luhut menegaskan pertumbuhan ekonomi akan tetap terjadi. Pemerintah juga perlu memastikan berbagai program berjalan lebih efisien.

"Kalau ekonomi itu akan tumbuh, bagus. Kita kan harus perhatikan efisiensi. Efisiensi juga tadi target semua yang kita kerjakan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan Indonesia tidak memiliki banyak waktu untuk memanfaatkan bonus demografi. Periode bonus demografi Indonesia diperkirakan akan berakhir dalam 10 tahun ke depan.

"Kita juga harus betul-betul menyadari semua bersama bahwa bonus demografi itu akan habis 10 tahun dari sekarang. Kalau kita tidak bekerja dengan baik, maka 2045 itu nanti sulit tercapai," imbuhnya.

Luhut yakin target Indonesia Emas 2045 masih dapat dicapai jika pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat bekerja secara kompak. Pemanfaatan teknologi dalam sistem pemerintahan juga dinilai dapat membantu meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi korupsi.

"Kalau kita semua kompak, itu saya kira nggak ada masalah. Apalagi dengan government technology ini, akan pasti mengurangi korupsi, dan teknologi ini dibuat oleh anak-anak Indonesia," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto sempat menyoroti anomali kondisi ekonomi Indonesia. Ia heran data pertumbuhan ekonomi Indonesia tujuh tahun terakhir yang tak sejalan dengan temuan di lapangan.

Prabowo mengatakan dalam tujuh tahun belakangan, ekonomi RI disebut tumbuh sekitar 5 persen tiap tahun, sehingga dalam tujuh tahun, maka akumulasi pertumbuhan di angka 35 persen.

"Logikanya selama 7 tahun Indonesia tambah kaya 30 persen, 35 persen,"ujar Prabowo di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6).

Namun, Prabowo menyebut selama tujuh tahun itu, justru temuan di lapangan berkata lain. Alih-alih rakyat miskin berkurang, angkanya justru bertambah di tengah ekonomi yang disebut terus bertumbuh itu.

"Negara tambah kaya, rakyat miskin tambah. Ini kan sesuatu yang aneh, yang anomali. Yang kelas menengah yang sudah tadinya lepas dari kemiskinan turun," ucapnya.

[Gambas:Youtube]

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah terus mengevaluasi Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien.

Luhut menyampaikan MBG terus dievaluasi pemerintah untuk memastikan pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien.

Ia pun menyebut dirinya telah menemui dua Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), yakni Agustina Arumsari dan Trenggono untuk membahas hasil evaluasi serta sejumlah masukan terkait pelaksanaan program tersebut.

"Kalau MBG, MBG itu kita evaluasi. Kemarin Wakil Kepala MBG dengan timnya datang ke Dewan Ekonomi, dan kita memaparkan hasil survei dan usulan-usulan kita, dan saya pikir akan lebih baik," ujar Luhut saat ditemui di Kantornya di Jakarta Pusat, Rabu (24/6), seperti dikutip DetikFinance.

Luhut pun menyoroti pelaksanaan MBG perlu efisiensi hingga mempertanyakan kenapa program MBG dilakukan sekaligus, seharusnya dilakukan secara bertahap.

"Ya sebenarnya efisiensi lagi. Jadi, meng-identify masalah juga, kenapa harus semua sekaligus. Kan bisa dibikin bertahap," ungkapnya.

Kendati demikian, menurut dia, pemerintah kini sudah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pelaksanaan MBG. Terlebih program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu telah berjalan selama satu tahun.

"Tapi sekarang kan sudah hampir satu tahun lebih ya. Dan saya kira sudah lebih paham," ujar Luhut.

Dalam pertemuan dengan dua pejabat BGN, Luhut mengingatkan bahwa MBG merupakan salah satu program prioritas Prabowo, yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Sesuai keinginan Presiden, saya kembali mengingatkan bahwa program sebesar ini harus dikelola dengan berorientasi kepada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan agar tata kelola dan pengawasannya berjalan lebih akuntabel," jelasnya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) akan melakukan reformasi besar-besaran pada pasar saham Indonesia, termasuk mencegah praktik manipulasi perdagangan saham atau aksi goreng saham.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyebut peningkatan pengawasan dilakukan melalui perbaikan infrastruktur perdagangan, meninjau kembali peraturan, hingga melakukan pengetatan pengawasan perdagangan.

"Ke depannya diharapkan pengawasan akan menjadi lebih efektif ya, sehingga catatan terkait dengan manipulasi, orchestrated trading, ya itu ke depan akan lebih baik lagi penanganannya," ujar Jeffrey Hendrik di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (19/6), dikutip detikfinance.

Meski demikian, Jeffrey menegaskan pihaknya akan berupaya untuk menjaga keseimbangan antara integritas pasar dan aktivitas perdagangan. Hal itu dilakukan agar pasar modal Indonesia tetap menarik bagi investor.

"Tetapi di sisi lain, likuiditas pasar tetap kita jaga dengan baik," ujar Jeffrey.

Praktik goreng saham menjadi satu sorotan lembaga penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia.

Dalam laporan berjudul MSCI 2026 Global Market Accessibility Review, MSCI masih menyoroti masalah keterbatasan transparansi perdagangan dan juga perilaku perdagangan terkoordinasi yang mengganggu pembentukan harga dengan wajar.

"Masalah terkait kelayakan investasi masih ada akibat keterbatasan transparansi dalam struktur kepemilikan saham serta perilaku perdagangan terkoordinasi yang mengganggu pembentukan harga yang wajar. Informasi pasar saham yang terperinci tidak selalu diungkapkan dalam bahasa Inggris," tulis MSCI dalam laporan terbarunya.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah menargetkan renovasi Stasiun Gambir rampung pada 2028. Nantinya, itu akan menjadi stasiun nasional yang memadukan layanan kereta jarak jauh (KJJ) dengan Commuter Line atau KRL.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut renovasi ini bertujuan membangun konektivitas antar-moda transportasi di Jakarta. Stasiun Gambir pun diproyeksikan menjadi hub perkeretaapian di Indonesia.

"Kalau (hub perkeretaapian) almost ya. Karena di situ kan nanti bisa connect dengan beberapa stasiun, moda transportasi. (Naik) kereta menjadi lebih mudah terjangkau, maksudnya yang naik kereta bisa nyambung LRT, malah sampai (Kereta Cepat) Whoosh dari (Stasiun) Cawang. Kemudian bisa sampai ke bandara juga," ujar Dudy saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (17/6), dikutip dari detikfinance.

Dudy memastikan layanan penumpang KRL di Stasiun Gambir tidak akan menggantikan layanan kereta jarak jauh. Keduanya akan tetap beroperasi berdampingan.

Ia juga tidak khawatir jika penggabungan dua layanan kereta ini akan membuat Stasiun Gambir menjadi terlalu padat. Menurutnya, Stasiun Gambir masih memenuhi kapasitas dan akan ditambah jalur di Stasiun Gambir untuk KRL.

"Nggak (crowded) juga sih. Kalau kita lihat kan sebenarnya lahannya masih bisa memenuhi kapasitas. Tentunya nanti kita sesuaikan dengan kapasitas apakah seluruh (kereta) Commuter disitu. Tapi yang pasti bahwa itu ada (kereta) Commuter dan ada (kereta) jarak jauh yang kita satukan," jelas Dudy.

[Gambas:Youtube]

Saat ditanya apakah Stasiun Gambir akan menggeser posisi Stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral, Dudy menepisnya. Menurut Dudy, Stasiun Gambir akan mengusung konsep sebagai wajah perkeretaapian Indonesia.

"Enggak juga. Jadi, (Stasiun Gambir menjadi) stasiun nasional. Jadi kayak mukanya, wajahnya perkeretaapian," beber Dudy.

Dudy menegaskan proyek revitalisasi ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Terkait waktu pelaksanaannya, Dudy menyebut PT KAI sedang mematangkan perencanaannya dan ditargetkan selesai pada 2028.

"Kalau dari KAI berharap ini bisa selesai di tahun 2028 kalau nggak salah," tutur Dudy.

Anggaran proyek ini tidak berasal dari anggaran Kementerian Perhubungan, melainkan anggaran dari PT KAI. Langkah ini sejalan dengan rencana pemerintah sedang menggodok aturan penyerahan aset stasiun dari kementerian ke operator.

"(angggaran dari) KAI. Kita kan sedang menuju bahwa aset itu akan dikelola, akan diserahkan kepada KAI, sedang kita godok aturannya supaya pemisahan antara regulator dan operator menjadi lebih jelas. Modelnya bisa seperti Angkasa Pura. Kemudian Airnav sudah berjalan, Pelindo," jelas Dudy.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kondisi Perusahaan Listrik Negara (PLN) saat ini tengah defisit 20 juta metrik ton batu bara dikontrakkan. Hal ini diungkapkan saat rapat kerja (Raker) dengan Komisi XII DPR beberapa waktu lalu.

Bahlil menyampaikan, kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta metrik ton per tahunnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah telah memberikan penugasan kepada perusahaan tambang batu bara sekitar 190 juta ton untuk memenuhi kebutuhan PLN, dilansir dari Detikfinance.

"Dari 190 juta ton yang sudah dilakukan konfirmasi kurang lebih sekitar 150-160 juta ton. Dan sudah dilakukan kontrak sebesar 134 juta ton. Artinya dari total kebutuhan PLN 154 juta yang sudah dikontrak 134 berarti kan tinggal kurang 20 yang belum dikontrakkan," ujarnya dalam Raker, Senin (15/6). 

Bahlil mengungkapan bahwa PLN membutuhkan batu berkalori medium yang kualitasnya lebih baik untuk operasional pembangkit listrik. Akan tetapi, jenis batu bara tersebut semakin sedikit.

Sebelumnya, Bahlil telah rapat bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan jajaran direksi selama hampir 5,5 jam. Pertemuan itu membahas kepastian pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN.

"Empat hari lalu saya memimpin rapat dengan Pak Darmo dan Direksi PLN kurang lebih sekitar 5 setengah jam untuk melakukan rekonfirmasi agar tidak terjadi persepsi ataupun diformasi yang terjadi multiinterpretasi," jelasnya.

Bahlil juga menjelaskan bahwa Presiden telah memberikan arahan langsung sebagai upaya pengawasan energi primer agar hal terkait tidak berlangsung berkepanjangan. 

"Agar tidak begini terus maka kita membentuk tim pengadaan PLN, Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP agar tidak ada dusta diantara kita. Jangan kita baku tipu terus kerjanya," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Melihat adanya penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Danantara Indonesia menilai hal ini sebagai sinyal positif atas meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian nasional.

Penguatan pasar saham juga disebut mencerminkan keyakinan pelaku pasar terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan kinerja perusahaan-perusahaan dalam negeri yang dinilai masih solid.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan, apresiasi pasar modal terhadap saham-saham Indonesia menunjukkan investor mulai menempatkan prospek jangka panjang Indonesia sebagai pertimbangan utama.

"Kinerja yang baik tersebut membuat IHSG menguat cukup signifikan, termasuk rupiah yang juga menunjukkan penguatan," ujar Dony berdasarkan keterangan tertulis, Minggu (14/6), dilansir Detikfinance.

Menurut Dony, pergerakan pasar dalam jangka pendek memang kerap dipengaruhi berbagai sentimen, mulai dari isu global hingga dinamika domestik.

Namun, pada akhirnya investor akan kembali menilai kekuatan ekonomi nasional dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kinerja yang sehat.

"Tentu ada isu dan sentimen yang cukup memengaruhi, tetapi pada akhirnya seluruh investor akan melihat fundamental daripada perusahaan maupun negara," ucap Dony.

Ia juga menyebut perusahaan-perusahaan nasional, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), masih memiliki fondasi kuat di sejumlah sektor strategis, seperti perbankan, pertambangan, dan infrastruktur.

Menurut Dony, kondisi itu menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan pasar sekaligus meningkatkan nilai perusahaan.

"Teman-teman bisa melihat bahwa fundamental perusahaan kita, baik perbankan, tambang, infrastruktur maupun perusahaan BUMN lainnya semuanya bagus," ujarnya.

Terkait aksi korporasi seperti pembelian kembali saham atau buyback oleh BUMN, Dony menilai langkah itu merupakan mekanisme bisnis yang wajar dilakukan ketika perusahaan merasa harga saham belum mencerminkan nilai fundamental sebenarnya.

"Buyback itu sebetulnya proses yang normal. Kalau kita melihat saham kita terlalu rendah, tentu pasti kita ambil. Sayang kan daripada investasi di tempat lain, lebih baik kita investasi dengan saham kita sendiri," tutur Dony.

Dony pun optimistis kepercayaan investor terhadap Indonesia akan terus menguat seiring solidnya fundamental ekonomi nasional dan berlanjutnya transformasi BUMN.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan, penguatan fundamental ekonomi juga perlu ditopang sektor riil, terutama industri perumahan yang memiliki efek berganda besar terhadap perekonomian.

BTN, kata Nixon, tetap optimistis menjaga momentum pertumbuhan melalui inovasi pembiayaan untuk mendorong permintaan hunian masyarakat. Ia menekankan pentingnya menciptakan permintaan pasar, bukan sekadar menunggu.

"Kita harus bisa menciptakan demand, jangan hanya menunggu market. Karena itu, BTN terus mendorong berbagai strategi supaya sektor perumahan tetap bergerak dan masyarakat tetap memiliki akses untuk membeli rumah," tutur Nixon.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memanggil pemegang saham PT Lunaria Annua Teknologi (KoinP2P) alias KoinWorks setelah pengurus perusahaan tersebut ditahan terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit melalui fintech.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan langkah itu dilakukan untuk memastikan operasional dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan di tengah proses hukum yang menjerat pengurus perusahaan.

"OJK telah memanggil pemegang saham untuk menegaskan bahwa tanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan usaha KoinP2P tersebut tetap melekat pada pemegang saham, termasuk memastikan operasional dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Friderica dalam konferensi pers RDKB Mei 2026, Jumat (5/6).

Friderica menjelaskan OJK mencermati perkembangan proses penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta terhadap KoinWorks selaku perusahaan penyelenggaran pinjaman online (pinjol).

Menurut dia, pemanggilan dilakukan menyusul adanya penahanan terhadap pengurus KoinWorks, serta sebagai tindak lanjut atas pengaduan yang diterima OJK terkait perusahaan tersebut.

"OJK mencermati pemberitaan dan informasi terkait proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta terhadap PT Lunaria Annua Teknologi atau KoinP2P," ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan manipulasi pengajuan kredit melalui sebuah bank BUMN dan platform pinjol KoinWorks.

Ketiga tersangka merupakan pengurus PT Lunaria Annua Teknologi yang diduga bekerja sama dalam proses analisis kredit yang tidak layak serta pengajuan dan penyaluran pembiayaan yang melawan hukum kepada sejumlah nasabah.

Sementara itu, KoinWorks menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Perusahaan menjelaskan perkara yang tengah ditangani aparat penegak hukum berkaitan dengan salah satu skema kerja sama pendanaan institusi (channeling) dengan bank BUMN. Dalam skema tersebut, proses pendanaan dilakukan melalui mekanisme kerja sama antara platform dan bank sesuai peran masing-masing pihak.

"KoinP2P menghormati proses yang saat ini berjalan dan percaya bahwa seluruh fakta serta peran masing-masing pihak dalam skema kerja sama penyaluran pendanaan tersebut akan dapat dijelaskan secara lebih utuh dan transparan melalui mekanisme hukum yang berlaku," demikian pernyataan perusahaan, melansir detikfinance.

[Gambas:Youtube]