Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi atau surat utang daerah senilai Rp3,5 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan hal tersebut menjadi yang pertama dilakukan pemprov di seluruh Indonesia.

Ia menjelaskan rencana penerbitan surat utang Jakarta untuk meredam tekanan fiskal usai pemerintah pusat telah memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) atau Transfer ke Daerah (TKD) Jakarta sebanyak Rp15 triliun.

"Dengan dipotong Rp15 triliun, tentunya ada tekanan daripada fiskalnya Jakarta. Bagaimana terhadap hal ini? Saya sekarang ini, tahun ini, pertama kali menerbitkan, dan mungkin baru pertama kali ada di republik ini yang namanya obligasi daerah," ungkap Pramono dalam sebuah diskusi di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Selasa (30/6) dikutip Detikfinance.

Ia menyampaikan Pemprov DKI Jakarta menargetkan nilai emisi dari obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun. Menurutnya, obligasi daerah ini akan banyak dipesan seiring daya tarik Jakarta yang besar.

"Obligasi Jakarta kita terbitkan Rp3,5 triliun, dan saya yakin peminatnya pasti banyak sekali. Karena apa? Karena kita semua akan menjual dengan senyum," kata Pramono.

Pemprov DKI Jakarta menjamin tidak akan terkendala masalah pembayaran yield atau imbal hasil kepada investor. Dengan demikian, Pramono menyebut akan mengalokasikan APBD utamanya untuk membayar imbal hasil tersebut.

"Kalau itu sih saya bisa menjamin nggak ada masalah," pungkasnya.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan 11 rumah susun ( rusun ) baru akan dibangun. Biaya pembangunan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Yang rusun 11 anggarannya dari APBD dan kita segera mulai dua rusun di awal," ucap Pramono saat ditemui di Jakarta Barat, Senin (29/6/2026).

Pembangunan rusun baru itu dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta mengingat adanya kebutuhan dari masyarakat Jakarta. "Jadi itu untuk menambah rusun-rusun baru karena memang kebutuhan itu ada," kata Pramono.

Selain mengandalkan APBD, pihaknya juga akan bekerja sama dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), untuk membangun rusun."Kami juga bekerja sama dengan Kementerian Perumahan di pemerintah pusat untuk di tempat-tempat yang lainnya," ujarnya.

Berikut lokasi 11 rusun baru:

1. Muara Angke, Jakarta Utara

2. Marunda Cluster C, Jakarta Utara

3. Komarudin, Jakarta Timur

4. Rorotan IX, Jakarta Utara

5. Cakung KM 2, Jakarta Timur

6. Tongkol Tahap III, Jakarta Utara

7. Marunda Cluster A, Jakarta Utara

8. Marunda Cluster B, Jakarta Utara

9. Semper Cakung Drain, Jakarta Utara

10. Bojong Indah, Jakarta Barat

11. Daan Mogot KM 18, Jakarta Barat.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyampaikan jam operasional stasiun KRL Jakarta International Stadium (JIS) bakal diperpanjang ketika terdapat event seperti konser yang berlangsung hingga malam hari di lokasi tersebut.

Dudy menyebutkan jam operasional KRL di stasiun tersebut biasanya hanya sampai pukul 21.30 WIB sehingga akan diperpanjang guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat sepulang dari konser.

"Ketika ada event konser yang biasanya selesai malam, sementara KRL reguler tutup jam 21.30. Nah ketika ada event, pasti kita akan perpanjang jam operasional untuk mengakomodir masyarakat yang menggunakan kereta api dari lokasi event itu," ujar Dudy dalam Media Briefing di Restoran Seribu Rasa, Jakarta Selatan, Jumat (26/6).

Ia pun mengatakan stasiun KRL JIS, yang saat ini hanya memiliki satu peron, bakal ditambah menjadi dua peron dalam kurun waktu setahun.

"Komitmennya bahwa harapannya dalam satu tahun maksimal mereka akan segera membuat dua peron. Jadi sekarang ini memang rutenya harus dari Kota ke Tanjung Priok dulu, kemudian ke Stasiun JIS," jelasnya.

Stasiun KRL JIS resmi beroperasi mulai Senin (22/6) lalu. Kehadiran stasiun baru ini membuka akses transportasi publik langsung menuju kawasan JIS sekaligus menambah pilihan mobilitas masyarakat yang ingin beraktivitas di kawasan Jakarta Utara.

Dudy mengatakan Stasiun JIS melayani lintas KRL Jakarta Kota-Tanjung Priok atau yang dikenal sebagai Pink Line. Stasiun tersebut berada di antara Stasiun Ancol dan Stasiun Tanjung Priok.

"Stasiun JIS hadir di pink line yang kita kenal lintas KRL Jakarta Kota-Tanjung Priok, tepatnya di antara Stasiun Ancol dan Stasiun Tanjung Priuk, membuka akses langsung bagi masyarakat menuju kawasan Jakarta International Stadium," kata Dudy saat peresmian operasional Stasiun JIS di Jakarta Utara, Senin (22/6), melansir detikfinance.

Menurutnya, keberadaan stasiun tersebut juga terhubung dengan jaringan KRL yang lebih luas melalui Stasiun Kampung Bandan dan Jakarta Kota sehingga menjadi bagian dari sistem transportasi publik terintegrasi di Jabodetabek.

"Melalui koneksi di Kampung Bandan dan Jakarta Kota, stasiun ini juga berhubung ke jaringan KRL yang lebih luas dan menjadikannya bagian dari ekosistem transportasi publik Jabodetabek yang terintegrasi," ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan peresmian Stasiun JIS bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Jakarta.

Menurutnya, stasiun tersebut akan memperluas akses masyarakat menuju kawasan JIS, baik untuk menonton pertandingan olahraga, konser, maupun berwisata ke kawasan Ancol.

"JIS-Ancol bisa kita koneksikan, kemudian tempat ini nantinya siapapun yang nonton konser, nonton sepak bola, mau ke Ancol, pilihannya apakah naik KRL atau naik TransJabodetabek atau TransJakarta," ujar Pramono.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut rencana pembangunan 11 rumah susun (rusun) di ibu kota masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta.

“Mengenai 11 rusun nanti detailnya akan kami sampaikan, tapi yang jelas rusun ini memang ada 11 tempat. Sekarang ini dalam proses pembahasan dengan DPRD,” kata Pramono di Balai Kota, Jumat.

Pramono berjanji akan segera menyampaikan informasi pembangunan 11 rusun tersebut setelah ada keputusan resmi.

“Kalau nanti sudah diketok, pasti akan saya sampaikan secara terbuka karena sekarang ini sedang menunggu itu,” papar Pramono.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan pembangunan 11 rusun tersebut saat ini sedang dalam proses pengusulan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

“Besar harapan dapat didukung penuh melalui program 3 juta rumah sebagai portofolio bersama antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Kelik.

Adapun, ke 11 rusun tersebut rencananya akan dibangun di Muara Angke; Marunda cluster C; Komarudin; Rorotan IX; Cakung KM 2; Tongkol tahap III; Marunda cluster A; Marunda cluster B; Semper Cakung Drain; Bojong Indah; dan Daan Mogot KM 18.

“Sasaran penghunian rusunawa adalah masyarakat terprogram dan masyarakat umum sesuai Pergub 111 tahun 2024,” tambah Kelik.

Pemprov DKI berencana membangun sebelas rumah susun (rusun) berkapasitas besar pada 2027. Pembangunan rusun menjadi salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan hunian warga di tengah keterbatasan lahan di ibu kota.

Menurut Pramono, pembangunan rusun menjadi salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan hunian warga di tengah keterbatasan lahan di ibu kota. Pramono berkomitmen rusun tersebut akan dibuka secara transparan bagi masyarakat yang ingin memiliki maupun menyewa unit hunian.

"Untuk memberikan kemudahan secara terbuka dan transparan bagi siapa pun untuk memilikinya ataupun menyewanya," jelas Pramono.

Lebih lanjut, Pramono mengatakan saat ini lahan di ibu kota semakin terbatas. Untuk itu, hunian vertikal dinilai bisa menjadi solusi bagi masyarakat. Terlebih saat ini, Pramono menilai tidak semua warga memiliki kemampuan untuk membeli rumah tapak di Jakarta yang harganya terus meningkat.

"Enggak mungkin Jakarta ini orang bisa memiliki lahan kecuali orang yang mampu, yang landed. Maka housing yang vertikal inilah yang menjadi kata kunci untuk itu," papar Pramono.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak ada aturan baru mengenai kebijakan pembatasan kendaraan dengan sistem ganjil genap di Jakarta. Dia meminta masyarakat tidak terpengaruh informasi yang beredar di media sosial maupun berbagai platform digital.

Menurut Pramono, aturan ganjil genap yang berlaku saat ini masih mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019.

"Tidak ada peraturan baru mengenai ganjil genap," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/6/2026), dikutip dari Berita Jakarta.

Dia menjelaskan informasi yang menyebut adanya perubahan kebijakan, termasuk terkait penerapan ganjil genap di 28 akses menuju maupun keluar gerbang tol (on ramp dan off ramp), tidak benar.

Menurut Pramono, pembatasan kendaraan di akses tersebut bukan merupakan kebijakan baru. Ketentuan itu telah menjadi bagian dari pengaturan lalu lintas di kawasan yang masuk dalam cakupan sistem ganjil genap.

"Di publik dan di media seakan-akan ada aturan baru, padahal tidak ada aturan baru. Termasuk 28 akses on ramp atau off ramp di gerbang tol," katanya.

Dia menjelaskan, apabila suatu akses jalan merupakan bagian dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai wilayah ganjil genap, maka ketentuan tersebut otomatis berlaku sesuai regulasi yang sudah ada.

"Kalau [jalan] merupakan bagian dari area yang ganjil genap, maka sebenarnya yang diberlakukan itu bukan sesuatu yang baru. Jadi tidak ada aturan baru yang berkaitan dengan ganjil genap," tandasnya.

PT Jasa Marga turut memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar mengenai penerapan ganjil genap di sejumlah gerbang tol di Jakarta.

Melalui akun media sosial resminya, Jasa Marga menegaskan bahwa kebijakan ganjil genap hanya berlaku di ruas jalan arteri yang telah ditetapkan pemerintah.

Perseroan memastikan tidak ada penerapan sistem ganjil genap di jalan tol maupun gerbang tol. Hingga saat ini juga tidak terdapat perubahan ketentuan terkait operasional lalu lintas maupun penerapan ganjil genap di jalan tol.

Jasa Marga mengimbau masyarakat agar memperoleh informasi hanya dari situs web dan akun media sosial resmi perusahaan serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi guna mencegah penyebaran hoaks.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak ada kebijakan baru terkait penerapan sistem ganjil genap (gage) di Jakarta. Menurutnya, pelaksanaan pembatasan lalu lintas tersebut masih mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019.

"Sesuai dengan Pergub Nomor 88 Tahun 2019, sebenarnya tidak ada peraturan baru mengenai ganjil genap. Dan sekarang ini di publik, di media, seakan-akan ada aturan baru, padahal tidak ada aturan baru," ujar Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Pramono menjelaskan ketentuan mengenai akses masuk dan keluar tol (on/off ramp) dalam sistem ganjil genap juga bukan kebijakan baru. Aturan tersebut, kata dia, telah menjadi bagian dari penerapan ganjil-genap sejak regulasi diberlakukan.

Dengan demikian, akses menuju atau keluar tol yang berada di kawasan atau terhubung dengan ruas jalan yang menerapkan ganjil genap tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

"Termasuk 28 akses on ramp atau off ramp di gerbang tol. Kalau dia merupakan bagian dari area yang ganjil genap, maka sebenarnya yang diberlakukan itu bukan sesuatu yang kemudian hal yang baru. Jadi tidak ada aturan baru yang berkaitan dengan ganjil genap," tegas dia.

Sebelumnya, unggahan mengenai penerapan sistem ganjil genap di puluhan gerbang tol Jakarta ramai diperbincangkan di media sosial. Informasi tersebut memunculkan pertanyaan dari sejumlah pengendara karena disebut mulai berlaku pekan ini.

Dalam unggahan yang beredar, disebutkan terdapat 28 akses gerbang tol di Jakarta yang masuk dalam skema ganjil genap pada hari kerja. Aturan itu disebut berlaku dalam dua sesi, yakni pukul 06.00–10.00 WIB dan 16.00–21.00 WIB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Digitalisasi menjadi faktor penting dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain memperluas akses pasar, pemanfaatan teknologi juga membantu pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat.

Upaya mendorong transformasi digital UMKM itu kini semakin mendapat perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan sektor perbankan. Salah satu apresiasi terhadap langkah tersebut terlihat dalam ajang Cita Loka Fest 2026 digelar di Jakarta, Selasa (24/6/2026).

Dalam forum tersebut, Bank Jakarta meraih Anugerah Badan Usaha Penggerak Keberdayaan Digitalisasi UMKM atas dukungannya terhadap pengembangan UMKM melalui program Jakpreneur dan berbagai inisiatif digital.

Penghargaan itu diberikan sebagai pengakuan atas upaya memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi keuangan, dan mendorong pemanfaatan teknologi digital oleh pelaku usaha. Sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima Anugerah Daerah Terbaik dalam Membangun Tata Kelola yang Mendengar melalui inovasi Jakarta Smart City.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga kemampuan pemerintah memahami kebutuhan masyarakat.

"Bagi saya, Jakarta kalau ingin maju, aman, dan nyaman, maka yang paling utama selain membangun infrastrukturnya adalah mendengar apa yang menjadi keinginan warganya. Jadi, membangun bukan semata-mata membangun fisiknya," ujar Pramono berdasarkan siaran pers, Kamis (25/6/2026).

Cita Loka Fest 2026 merupakan forum kolaboratif nasional yang mengusung tema "Menguatkan Akar untuk Indonesia Asri". Kegiatan itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, organisasi internasional, perguruan tinggi, komunitas, pelaku UMKM, hingga perusahaan dari berbagai sektor.

Bagi pelaku UMKM, akses terhadap layanan keuangan dan teknologi menjadi salah satu faktor penting untuk memperluas usaha. Digitalisasi memungkinkan pelaku usaha menjangkau lebih banyak konsumen, mengelola transaksi secara lebih efisien, serta memperoleh akses terhadap berbagai layanan pembiayaan.

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H Widodo mengatakan, penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan layanan dan solusi perbankan yang mendukung pengembangan UMKM.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan layanan dan solusi perbankan yang inovatif bagi pelaku UMKM. Bank Jakarta akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis bagi pelaku UMKM melalui berbagai produk pembiayaan, layanan perbankan digital, serta kolaborasi dengan berbagai pihak guna menciptakan ekosistem usaha yang semakin inklusif dan kompetitif," kata Agus.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta Arie Rinaldi mengatakan, penghargaan yang diraih Pemprov DKI Jakarta dan Bank Jakarta menunjukkan sinergi yang kuat dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

"Bank Jakarta berkomitmen mendukung transformasi digital dan pemberdayaan usaha masyarakat agar dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah maupun nasional. Penghargaan ini semakin memperkuat komitmen kami untuk memperluas akses keuangan bagi pelaku UMKM serta mendorong pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan daya saing usaha," ujar Arie.

Hingga kuartal I 2026, penyaluran kredit dan pembiayaan UMKM Bank Jakarta mencapai Rp10,46 triliun atau tumbuh 26,27 persen secara tahunan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.208 debitur merupakan pelaku usaha yang tergabung dalam program Jakpreneur.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bakal mencabut manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) jika penerima manfaat ketika melakukan tindakan melawan hukum seperti tawuran hingga pembullyan.

Dia juga menegaskan tidak akan menoleransi kekerasan dan perundungan yang dilakukan oleh kaum pelajar.

"KJP itu hanya dicabut kalau siswanya punya masalah. Apakah itu tawuran, bullying, dan sebagainya," katanya kepada awak media di Balai Kota, Rabu (24/6/2026).

Dia memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak akan mengurangi program bantuan pendidikan tersebut

"Tetapi sampai hari ini, program untuk KJP (Kartu Jakarta Pintar) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), baik tahun lalu, tahun ini, maupun tahun depan jumlahnya kurang lebih sama. Karena saya nggak mau yang namanya KJP itu dikurangi," ucapnya.

Pramono menyampaikan sedang merencanakan kerja sama dengan LPDP agar Jakarta memiliki mekanisme LPDP tersendiri.

Dia menyebut kisaran 50 sampai 75 siswa akan berkesempatan mengenyam pendidikan di luar negeri. Sebab, pendidikan menjadi salah satu prioritas bagi Pemprov DKI Jakarta.

"Bahkan untuk tahun depan, bekerja sama dengan LPDP, Jakarta akan punya LPDP yang dikelola sepenuhnya oleh Jakarta. Kurang lebih nanti siswanya antara 50 sampai dengan 75 yang akan diberikan kesempatan untuk sekolah di luar (negeri), bekerja sama dengan LPDP pusat," kata Pramono.

Tindakan tegas juga akan dilakukan bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Sebab, sejumlah warga mendapatkan fasilitas bansos, KJP, KJMU, maupun bantuan lainnya.

Dia menginginkan agar masyarakat peduli dengan lingkungan melalui gerakan pilah sampah yang telah digaungkan belakangan ini, serta sesuai dengan Ingub Nomor 5 Tahun 2026.

"Pemerintah DKI Jakarta tidak segan-segan untuk misalnya mengambil sikap tegas. Karena di Jakarta ini hampir semua rumah itu mendapatkan fasilitas dari Pemerintah DKI Jakarta. Apakah melalui Pasukan Putih, KJP, KJMU, Bansos, dan macam-macam. Jadi kalau memang dilakukan pelanggaran untuk itu, ya tentunya kita akan mengambil sikap untuk itu," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo akan mengevaluasi acara maraton Jakarta International Marathon (JAKIM) 2026 setelah satu peserta meninggal dunia saat melaksanakan lomba.

Peserta diduga meninggal karena serangan jantung dan mengalami dehidrasi. Pramono berjanji akan memperbaiki fasilitas kesehatan dalam pelaksanaan lomba maraton.

"Memang betul ada yang meninggal satu orang karena diduga ada serangan apa, jantung kepada yang bersangkutan, kemudian mengalami dehidrasi. Jadi tentunya kita akan memperbaiki hal itu, terutama dalam hal perawatan dan juga ketersediaan kesehatan," katanya kepada warga di Balai Kota, Rabu (24/6/2026).

Namun, Pramono menjelaskan bahwa acara JAKIM telah ditunjang berbagai fasilitas kesehatan mulai dari dokter, perawat, hingga ambulans yang dinilai sudah mumpuni.

"Tapi sebenarnya dibandingkan dengan acara-acara lari yang pernah ditangani oleh Pemerintah DKI Jakarta, kemarin itu apa, secara all out untuk ambulans, kemudian dokter, perawat, dan sebagainya sudah sangat-sangat cukup. Ya, tapi ini namanya juga kejadian ya," ucapnya.

Di samping itu, Pramono menyampaikan acara tersebut memberikan multiplier effect ekonomi lebih dari Rp255 miliar. Menurutnya hal itu memberikan dampak signifikan bagi pemasukan daerah.

"Tetapi yang tidak kalah pentingnya kami ingin menyampaikan, JAKIM kemarin multiplier effect ekonominya lebih dari Rp255 miliar, lebih dari itu dan itu secara signifikan memberikan dampak ekonomi. Tetapi tentunya kami akan memperbaiki hal itu," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menerima 499 sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Total nilai sertifikat tersebut mencapai Rp22,2 triliun.

Penyerahan dilakukan di Balai Kota DKI Jakarta dalam rangka HUT ke-499 DKI Jakarta. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta juga telah menerima 3.922 sertifikat dengan nilai Rp102 triliun.

Pramono mengatakan pemberian tersebut menjadi kado istimewa di usia Jakarta yang menuju 5 abad.

“Hari ini kita mendapatkan kado ulang tahun ke-499 dari ATR/BPN, jumlah sertifikatnya 499. Nilainya Rp22,2 triliun, kurang lebih 85 hektare. Jadi kalau ditotal dalam satu setengah bulan ini, Pemerintah DKI Jakarta membukukan kurang lebih Rp124,2 triliun dari dua peristiwa yang dilakukan, tapi yang paling istimewa kado-nya hari ini 499,” katanya, Rabu (24/6/2026).

Menurut Pramono, sertifikat tersebut memberikan kepastian hukum terhadap aset-aset milik Pemprov DKI Jakarta yang jumlahnya cukup besar. Ia juga menyebut adanya upaya gugatan terhadap sejumlah aset milik Pemprov.

Dia menjelaskan, selama ini Pemprov DKI Jakarta terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memastikan aset bebas dari persoalan hukum.

“Sebagai ibu kota tentunya banyak hal yang menarik, banyak hal yang orang ingin mencari peluang. Tetapi dengan ketertiban ini menjadi aspek jaminan kepastian hukum bagi aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Dengan adanya jaminan tersebut maka kami di Pemerintah DKI Jakarta juga lebih tenang,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan mengatakan penyerahan aset ini memiliki nilai strategis untuk memberikan kepastian hukum, melindungi aset publik dari sengketa, mencegah kerugian negara, serta mendukung optimalisasi aset pemerintah.

Hal ini sejalan dengan posisi Jakarta sebagai pusat ekonomi, jasa, dan keuangan, sekaligus kota dengan dinamika pertanahan yang tinggi. Menurutnya, capaian Pemprov DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

“Hingga saat ini perlu kami laporkan kepada Bapak Gubernur, sudah 98,6% bidang tanah di DKI Jakarta ini terdaftar, dan lebih dari 80% telah bersertifikat. Ini merupakan capaian yang cukup progresif dibandingkan daerah-daerah lain di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Dia menyampaikan pihaknya akan mengupayakan agar seluruh aset Pemprov DKI Jakarta dapat tersertifikasi 100%, meski diakui masih terdapat tantangan.

Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta juga terus mengembangkan integrasi data pertanahan dengan data kependudukan dan perpajakan melalui sinkronisasi Nomor Identitas Bidang (NIB), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan Nomor Objek Pajak (NOP).

Menurutnya, langkah tersebut bertujuan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel, dan transparan, sehingga setiap tindakan hukum dalam administrasi pertanahan dapat ditelusuri melalui data kependudukan maupun perpajakan.

“Mudah-mudahan dengan integrasi antarsektor yang kita lakukan, koordinasi, kolaborasi yang erat antara pusat dan daerah, serta pemanfaatan teknologi digital yang terus digaungkan oleh Kementerian ATR/BPN saat ini, bisa mendukung pengambilan kebijakan yang lebih baik ke depan sehingga kita bisa mencapai target yang lebih bagus,” ujarnya.

JAKARTA - Sejarawan JJ Rizal meminta agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung belajar dari Presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno. Hal tersebut disampaikan JJ Rizal dalam diskusi publik politik Warung Kopi yang diselenggarakan DPW Partai Perindo DPW DKI Jakarta, Selasa (23/6/2026) malam.

"Gubernur hari ini kan berasal dari PDIP, partai yang sering mendengungkan pemikiran Bung Karno. Saya pikir gubernur hari ini yang kebetulan memasuki masa 500 tahun Jakarta, belajar dari Soekarno," kata Rizal.

Rizal mengingat, Soekarno pernah menyampaikan pidato fenomenal soal Vivere Pericoloso. Menurutnya, Gubernur Jakarta harus berani menantang bahaya.

"Soekarno pernah bikin pidato yang sangat keren menurut saya, dia menyebut tentang "Tahun Vivere Pericoloso". Jadi gubernur hari ini harus mewarisi Vivere Pericoloso, berani menantang marabahaya. Jadi jangan adem-adem aja, jangan tenang-tenang aja," ujar Rizal.

Dari Bung Karno, kata Rizal, Pemprov Jakarta harus berani menyelesaikan semua persoalan yang terjadi di Ibu Kota. "Jakarta itu punya persoalan yang besar sekali yang enggak bisa disembunyikan di balik tilam, tapi harus diselesaikan dengan berani," pungkasnya.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meresmikan stasiun KRL Jakarta Internasional Stadium (JIS), pada Senin (22/6/2026). Namun, Stasiun JIS saat ini hanya memiliki satu peron yang melayani perjalanan kereta.

Artinya penumpang KRL dari Jakarta Kota tidak bisa langsung turun di Stasiun JIS karena tidak adanya peron. Penumpang baru bisa turun di Stasiun JIS ketika kereta dari Stasiun Tanjung Priok kembali ke Jakarta Kota.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menambah peron turun penumpang.



"Baik, ini memang masih satu peron dan kita sudah menyampaikan kepada Pemerintah DKI kita akan kembangkan lebih lanjut pengembangannya. Dan perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa per hari ini stasiun ini sudah aktif dan sudah bisa melayani penumpang," kata Dudy di Stasiun JIS, Senin (22/6/2026).

Ia menyebut penambah peron kereta tersebut bisa rampung dikerjakan dalam waktu satu tahun. Ia pun berharap dengan adanya stasiun baru ini, warga Jakarta Utara akan lebih terkoneksi lagi dengan layanan transportasi publik. “Kita harapkan dalam satu tahun ke depan juga sudah selesai," sambungnya.

Sementara itu, Pramono Anung menjelaskan bahwa stasiun baru ini akan terkoneksi langsung dengan jembatan penyeberangan orang (JPO) ke kawasan Ancol. Stasiun ini diharapkan menjadi landasan awal pemanfaatan JIS yang lebih maksimal.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kado ulang tahun ke-499 yaitu berupa aktivasi JIS dan Ancol, termasuk stasiun KRL ini, dan juga jembatan yang menghubungkan yang kita namai bersama BTN," ucap Pramono.

Selama ini Pramono menyadari bahwa permasalahan utama masyarakat untuk memanfaatkan JIS terletak pada parkir yang kurang memadai. Oleh karenanya dengan adanya stasiun JIS dan JPO baru itu, masyarakat kini bisa memarkir kendaraannya di kawasan Ancol.

"Karena seperti kita ketahui problem utama di JIS ini adalah masalah parkir, masalah transportasi. Maka dengan adanya KRL ini kemudian juga Transjabodetabek dan juga orang sekarang bisa parkir di Ancol," sambungnya.