JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI), Anggoro Eko Cahyo, mengungkapkan pihaknya telah membahas sejumlah opsi untuk meningkatkan porsi saham beredar di publik (free float) menjadi 15 persen.

Namun, keputusan akhir mengenai skema yang akan ditempuh berada di tangan pemegang saham mayoritas, yakni Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).

Saat ini, jumlah free float emiten berkode BRIS ini baru di kisaran 9,33 persen, jauh dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni 15 persen.

Adapun, otomatis bursa menargetkan 75 persen emiten di pasar modal sudah memenuhi ketentuan free float minimum 15 persen pada tahun pertama implementasi aturan baru tersebut.

Target ini menjadi tonggak awal dalam skema penahapan hingga tiga tahun ke depan untuk memperkuat struktur dan likuiditas pasar.

Berdasarkan data pemegang saham BRIS per 17 Juni 2026, struktur kepemilikan saham masih didominasi oleh bank-bank BUMN.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menjadi pemegang saham terbesar dengan kepemilikan 23,74 miliar saham atau setara 51,47 persen.

Selanjutnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menguasai 10,72 miliar saham atau 23,24 persen, sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) memiliki 7,09 miliar saham atau 15,38 persen.

Selain tiga bank BUMN, terdapat Employees Provident Fund Board yang menguasai 531,88 juta saham atau sekitar 1,15 persen.

Dengan komposisi kepemilikan tersebut, sekitar 90 persen saham BRIS masih dikuasai oleh para pemegang saham utama, sehingga ruang untuk meningkatkan porsi saham beredar di publik menjadi 15 persen akan bergantung pada keputusan para pemegang saham pengendali.

Anggoro menyebut keputusan terkait peningkatan porsi free float menjadi kewenangan Danantara.

Manajemen BSI hanya menyiapkan berbagai alternatif dan akan mengikuti keputusan yang nantinya ditetapkan oleh pemegang saham.

Perseroan telah membahas sejumlah opsi untuk meningkatkan free float. Namun, ia belum dapat mengungkapkan skema yang akan dipilih karena keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan pemegang saham.

Adapun peran manajemen BSI lebih difokuskan pada pelaksanaan atau eksekusi kebijakan setelah keputusan tersebut ditetapkan.

“Ya tentu kita bisa dengan Danantara, itu kan call-nya ada di pemegang saham kan. Kita lebih kepada mengikuti saja pengembangan saham mau pakai opsi yang mana. Tetapi kita tentu saja sudah membahas beberapa opsi. Tetapi itu kan pemegang saham lah yang punya call. Kita kan lebih pada ya sama eksekusinya saja,” ujar Anggoro saat ditemui di Kantor Pusat BSI, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2926).

BSI menargetkan pemenuhan ketentuan free float sebesar 15 persen dapat diselesaikan paling lambat pada tahun depan.

Meski demikian, perseroan akan mengupayakan target itu dapat dicapai lebih cepat dengan berusaha melampaui ambang batas 15 persen pada tahun ini.

Ia optimistis target tersebut dapat direalisasikan mengingat pemegang saham pengendali BSI berasal dari bank-bank BUMN, yakni Mandiri, BBNI, dan BBRI.

Menurut Anggoro, kesamaan kepemilikan tersebut akan mempermudah proses koordinasi dalam menentukan langkah yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan bursa.

“Free float itu juga kan kita seharusnya selesai sampai dengan tahun depan ya, karena itu yang ditargetkan. Jadi ya dalam tahun ini kita akan best effort untuk bisa melewati yang threshold, 15 persen ya, ya Insyaallah, karena bank-bank pengendali kita kan BNI, BRI, Mandiri kan juga sama kan. Jadi koordinasi akan juga gak sulit,” paparnya.

Sebagai informasi, dalam implementasi free float minimum 15 persen, otoritas bursa tidak menerapkan kebijakan secara sekaligus, melainkan melalui tahapan yang terukur selama tiga tahun.

Pada tahun pertama, regulator akan menetapkan target capaian awal, baik dari sisi jumlah emiten yang berhasil memenuhi ketentuan maupun dari sisi kontribusinya terhadap total kapitalisasi pasar (market cap). Di fase awal juga, Self Regulatory Organization (SRO) memetakan berapa emiten yang memiliki kesiapan struktur kepemilikan dan strategi korporasi untuk meningkatkan porsi saham publiknya.

Bersamaan dengan itu, regulator juga mengukur daya serap pasar, yakni kemampuan investor dan pelaku industri menyerap tambahan saham beredar tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan terhadap harga maupun stabilitas perdagangan.

Dari pengukuran itu, akan ditetapkan target kuantitatif, misalnya berapa tambahan jumlah emiten yang mencapai ambang 15 persen, serta berapa persentase kapitalisasi pasar yang telah memenuhi batas minimum tersebut pada akhir tahun pertama.

Setelah periode tiga tahun berjalan, OJK menyiapkan mekanisme exit policy. Kebijakan ini akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing emiten dan kondisi daya serap pasar secara keseluruhan.

Artinya, apabila terdapat perusahaan yang secara objektif tidak memungkinkan memenuhi ketentuan free float 15 persen dalam jangka waktu yang ditetapkan, regulator akan melakukan evaluasi dan memberikan opsi sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menyambangi Danantara Indonesia guna mencari solusi mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor swasta.

Ia mengatakan telah melakukan pertemuan dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria dan meminta Danantara Indonesia mengambil peran untuk menyertakan modal ke perusahaan-perusahaan swasta bermasalah demi mencegah terjadinya PHK.

"Dari pertemuan ini, kami meminta Danantara mengambil peran juga, sesuai tupoksinya, yaitu bisa menyertakan modal ke perusahaan-perusahaan swasta yang bermasalah," ujar Iqbal usai bertemu Dony Oskaria di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu.

Adapun, perusahaan swasta bermasalah yang dimaksud oleh dia yaitu perusahaan yang sehat namun mengalami permasalahan karena modalnya tergerus atau modalnya kurang karena faktor permintaan produk yang meningkat.

"Dalam artian bermasalah, sebenarnya perusahaannya sehat, bisa jalan lagi. Tetapi karena faktor, misal modal kerjanya tergerus, misal karena ada faktor keuangan kurang modal kerjanya, ada permintaan barang yang meningkat, ada perusahaan yang tidak sanggup lagi, bisa saja diambil alih oleh Danantara,” ujar dia.

Iqbal mengatakan permintaan itu disampaikan karena berharap Danantara dapat mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari adanya PHK oleh perusahaan swasta karena mengalami kepailitan.

“Jadi, Danantara, kita berharap mendukung apa yang menjadi kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari PHK. Kalau terjadi PHK, hak-hak buruh wajib dibayar minimal sesuai undang-undang dan maksimal di atas undang-undang,” ujar dia.

Dalam pertemuan itu, ia mengatakan telah dilakukan kesepakatan, di mana Danantara berkomitmen akan mendorong Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memberikan modal kerja ke PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

"Danantara nanti akan memeriksa kesehatan PT Pakerin, akan mendorong Himbara memberikan dana pinjaman. Dengan jaminan sisa aset yang bagus di LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) ada sekitar Rp600 miliar. Sedangkan, modal kerjanya Rp400 miliar,” ujar Iqbal.

Melalui bantuan permodalan tersebut, ia memproyeksikan dapat mendorong PT Prakerin melakukan perekrutan karyawan, baik yang sudah di PHK ataupun karyawan baru.

“Sekitar 2.700 karyawan bisa direkrut lagi oleh PT Pakerin,” katanya memperkirakan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com,JAKARTA — Target Indonesia mencapai net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat membutuhkan investasi yang nilainya jauh melampaui kemampuan anggaran negara. Pemerintah pun mengakui bahwa APBN tidak mungkin menjadi satu-satunya sumber pembiayaan transisi energi, sehingga keterlibatan sektor swasta menjadi semakin penting.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Suryatman mengatakan, belanja terkait perubahan iklim saat ini baru mencapai sekitar 3% dari APBN, atau rata-rata lebih dari Rp70 triliun per tahun.

Angka tersebut, menurut Herman, memang mencerminkan komitmen pemerintah terhadap agenda transisi hijau. Kendati begitu, besarnya kebutuhan investasi menunjukkan bahwa ruang fiskal tidak cukup untuk menutup seluruh kebutuhan pembiayaan.

Karena itu, pemerintah tidak lagi menempatkan APBN sebagai sumber pendanaan utama, melainkan sebagai katalis untuk mengurangi risiko investasi, meningkatkan kepercayaan investor, dan mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan proyek-proyek hijau.

“Belanja publik harus dipandang sebagai katalis yang mendorong partisipasi sektor swasta yang lebih luas,” kata Herman dalam sambutannya pada Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026, Selasa (30/6/2026).

Pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi Indonesia pada 2026 akan melampaui Rp8.000 triliun, sementara komitmen menuju ekonomi rendah karbon terus berjalan seiring target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah mulai mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan, mulai dari green sukuk, SDG bonds, blue bonds, blended finance, hingga pengembangan pasar karbon. Kendati begitu, instrumen pembiayaan saja dinilai tidak cukup.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai tantangan terbesar saat ini bukan lagi menyusun komitmen, melainkan mengubah kebijakan menjadi aksi nyata di pasar.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan perubahan iklim kini telah menjadi realitas ekonomi yang memengaruhi stabilitas sistem keuangan, keputusan investasi, hingga prospek pertumbuhan jangka panjang.

Pengalaman mengikuti London Climate Action Week semakin mempertegas pandangannya. Gelombang panas ekstrem bahkan menyebabkan sistem pendingin ruangan sebuah gedung gagal bekerja hingga plafon ruangan runtuh dan peserta forum harus dipindahkan.

Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan.

“Keberlanjutan bukan lagi sekadar agenda lingkungan. Keberlanjutan telah menjadi kebutuhan strategis untuk membangun daya saing yang tangguh serta menciptakan nilai jangka panjang,” ujar Kiki dalam forum yang sama.

Menurut OJK, membangun ekosistem pembiayaan menjadi kunci agar modal swasta bersedia masuk ke proyek-proyek transisi.

Karena itu, regulator memperkuat empat pilar utama, yakni penyempurnaan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), penguatan manajemen risiko iklim, peningkatan standar pengungkapan keberlanjutan, serta pengembangan pasar karbon Indonesia.

Bagi OJK, keberhasilan transisi tidak mungkin dicapai regulator sendirian. Kolaborasi pemerintah, lembaga keuangan, investor, hingga pelaku usaha menjadi syarat utama agar sinyal kebijakan benar-benar berubah menjadi investasi nyata.

Di sisi investor negara, Danantara Indonesia juga mengakui kebutuhan investasi Indonesia terlalu besar jika hanya mengandalkan modal pemerintah.

Managing Director Finance Danantara Indonesia Arif Budiman mengatakan, Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Fakta tersebut, kata dia, terlalu besar untuk diabaikan investor global.

Namun, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, Indonesia membutuhkan aliran investasi dalam jumlah sangat besar.

“Walaupun Danantara besar menurut ukuran Indonesia, itu tidak akan cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Karena itu, kami harus mampu menarik modal dari investor lain,” kata Arif dalam panel diskusi.

Karena itu, fungsi Danantara tidak hanya menanamkan modal, tetapi juga mengundang investasi swasta melalui berbagai proyek prioritas. Salah satu contohnya adalah pengembangan proyek waste-to-energy yang dimulai di tiga kota dan kini diperluas menjadi 20 kota.

Dalam proyek tersebut, pemerintah menyiapkan regulasi, PLN memberikan kepastian pembelian listrik (offtake), sedangkan Danantara ikut menjadi investor.

Namun, Arif mengakui Indonesia masih membutuhkan mitra global yang membawa teknologi, pengalaman, dan modal agar proyek-proyek tersebut dapat berjalan. Hingga kini sekitar 85 perusahaan telah diajak berdiskusi untuk mendukung pengembangan proyek tersebut.

Menurutnya, transisi energi juga tidak lagi semata-mata didorong oleh isu lingkungan. Ketegangan geopolitik, perang Rusia-Ukraina, hingga konflik di Timur Tengah menunjukkan bahwa ketahanan energi kini menjadi kepentingan strategis setiap negara.

Karena itu, pengembangan energi terbarukan tidak lagi dipandang sebagai pilihan antara ekonomi dan lingkungan, melainkan bagian dari menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Arif juga mengingatkan perusahaan tidak perlu memandang pembiayaan hijau sebagai kewajiban semata.

Mengutip studi World Economic Forum, Arif mengungkapkan bahwa perusahaan yang menerapkan praktik keberlanjutan berpotensi memperoleh biaya pendanaan 40 hingga 100 basis poin (bps) lebih murah, sementara perusahaan terbuka juga berpeluang memperoleh valuasi sekitar 10%—15% lebih tinggi.

“Yang penting lakukan hal yang benar, pahami ke mana arah dunia bergerak, lalu diversifikasi sumber pendanaan,” ujarnya.

ESG Tak Lagi Sekadar Kepatuhan

Perubahan pendekatan terhadap ESG juga mulai terlihat di kalangan korporasi. Presiden Direktur Maybank Indonesia Stefano Ridwan mengatakan perusahaan kini tidak lagi menerapkan ESG sekadar memenuhi kewajiban kepatuhan (compliance), melainkan sebagai strategi bisnis untuk mempertahankan daya saing.

Menurut Stefano, ada dua faktor utama yang mendorong perubahan tersebut. Pertama, tuntutan pasar global semakin tinggi.

Berbagai negara tujuan ekspor, terutama di Eropa, mulai menerapkan berbagai kebijakan seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang mensyaratkan bukti penerapan praktik ESG dalam rantai pasok. Tanpa penerapan ESG yang memadai, perusahaan berisiko kehilangan daya saing ekspor.

“Semakin cepat perusahaan melakukan transisi, semakin besar peluang mereka untuk meningkatkan daya saing di pasar global,” kata Stefano.

Faktor kedua adalah meningkatnya volatilitas ekonomi global. Perang, kenaikan harga energi fosil, dan gejolak nilai tukar membuat perusahaan mulai melihat energi terbarukan sebagai cara mengurangi biaya operasional sekaligus meningkatkan ketahanan bisnis dalam jangka panjang.

Di sisi pembiayaan, Stefano mengatakan perusahaan yang telah menerapkan ESG umumnya dipandang memiliki risiko kredit lebih rendah sehingga memiliki peluang memperoleh akses pendanaan yang lebih luas dan biaya dana yang lebih kompetitif. Hal itu membuat ESG perlahan bergeser dari sekadar cost center menjadi engine of growth bagi perusahaan.

Maybank sendiri menyiapkan berbagai instrumen pembiayaan berkelanjutan, mulai dari Sustainability-Linked Financing, ESG Deposit, green bond, hingga berbagai solusi pembiayaan transisi lainnya.

Dari perspektif Maybank, Stefano menyebut bahwa semakin banyak perusahaan yang mulai mengambil inisiatif lebih cepat untuk melakukan transisi.

“Tugas kita bersama adalah mendorong semakin banyak perusahaan agar segera mengambil langkah tersebut,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tujuh anak usaha BUMN di sektor logistik resmi bergabung dalam satu entitas melalui penandatanganan Shareholder Agreement (SHA) dan akta penggabungan di Pos Bloc, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Konsolidasi ini menjadi tahap awal pembentukan ekosistem logistik nasional yang lebih terintegrasi.

Ketua Steering Committee PMO Konsolidasi BUMN Logistik sekaligus Direktur Utama PT Pos Indonesia Daud Joseph mengatakan PT Multi Terminal Indonesia (MTI) ditetapkan sebagai surviving entity atau perusahaan yang tetap bertahan setelah proses penggabungan.

"Baru saja kita menyaksikan penandatanganan kesepakatan para pemegang saham dan akta penggabungan dari tujuh entitas BUMN logistik yang digabungkan menjadi satu," ujar Daud.

Menurut Daud, konsolidasi tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap 15 entitas BUMN logistik yang dipetakan Danantara Indonesia. Dari hasil kajian, delapan perusahaan dinilai memiliki karakteristik usaha yang serupa, sebelum akhirnya diputuskan tujuh perusahaan yang bergabung dalam tahap pertama.

Ia mengatakan proses konsolidasi dapat berjalan relatif cepat setelah seluruh perusahaan berada di bawah pengelolaan Danantara Asset Management (DAM).

Daud menambahkan konsolidasi belum berhenti pada tahap pertama. Danantara telah meminta tim melakukan kajian terhadap dua entitas lain yang bergerak sebagai pemilik muatan (cargo owner), yakni dari sektor pupuk dan semen.

"Setelah ini, kami sedang diminta untuk mempelajari adanya dua entitas berikutnya. Fase yang kedua nanti ini adalah fase BUMN Logistics Cargo Owner di mana cargo owner-nya adalah dua produknya, yaitu produk pupuk dan produk semen," katanya.

Perusahaan hasil penggabungan akan menjalani masa transisi selama 12 bulan. Selama periode tersebut akan dilakukan evaluasi untuk menentukan valuasi perusahaan, struktur permodalan, hingga komposisi kepemilikan sebelum transaksi akhir diselesaikan.

Daud mengatakan penurunan biaya logistik nasional tetap menjadi tujuan konsolidasi. Namun, fokus utama dalam satu tahun pertama adalah memastikan integrasi ketujuh perusahaan berjalan lancar dari sisi operasional, ketenagakerjaan, perpajakan, hingga aspek hukum.

"Memang betul tujuan akhirnya ada penurunan biaya logistik. Namun, di dalam periode awal ini sampai 12 bulan, yang penting tujuh PT berbeda ini bisa melaksanakan fungsi dengan baik di dalam satu wadah, secara legalnya, ketenagakerjaan, secara operasional, secara perpajakan, itu dulu," kata Daud.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) terus memperkuat transformasi yang berkelanjutan memasuki usia delapan dekade. Mengusung tema HUT ke-80 'Swadharma Bhakti Nagara', perseroan menilai langkah tersebut menjadi fondasi dalam memperkuat kinerja dan daya saing di tengah perubahan industri.

Direktur Finance & Strategy BNI, Hussein Paolo Kartadjoemena, mengatakan transformasi yang dijalankan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga memperkuat kemampuan perusahaan menghadapi dinamika ekonomi. Upaya tersebut juga sejalan dengan penguatan tata kelola BUMN melalui Danantara Indonesia yang berorientasi pada penciptaan nilai jangka panjang.

"Transformasi yang kami jalankan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kinerja bisnis, tetapi juga memperkuat kemampuan perusahaan dalam menghadapi perubahan dan menangkap peluang pertumbuhan," ujarnya dalam keteramngan tertulis, Selasa (30/6).

Ia melanjutkan, penguatan fundamental diharapkan dapat memperbesar kontribusi BNI bagi nasabah, masyarakat, dan perekonomian nasional.

Transformasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan kapabilitas digital, peningkatan produktivitas organisasi, optimalisasi jaringan layanan, hingga penguatan manajemen risiko. Strategi tersebut diarahkan untuk mendukung pertumbuhan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Pada segmen ritel, BNI terus mengembangkan platform digital wondr by BNI. Hingga akhir 2025, aplikasi tersebut telah digunakan lebih dari 12 juta nasabah dan turut mendorong pertumbuhan tabungan ritel serta penguatan dana murah perseroan.

Di sisi wholesale banking, BNI juga memperkuat layanan BNIdirect yang menyediakan berbagai layanan transaksi bisnis, seperti cash management, trade finance, bank guarantee, dan supply chain financing. Sepanjang 2025, jumlah pengguna dan nilai transaksi BNIdirect tumbuh lebih dari 25 persen secara tahunan, sekaligus mendukung peningkatan giro korporasi.

Transformasi tersebut turut tercermin pada kinerja keuangan perseroan sepanjang 2025. BNI membukukan laba bersih sebesar Rp20 triliun, disertai perbaikan kualitas aset dengan rasio kredit bermasalah (NPL) bruto turun menjadi 1,9 persen dan loan at risk (LaR) membaik menjadi 8,5 persen.

Kinerja positif berlanjut hingga 2026. Per akhir Mei 2026, total aset BNI mencapai Rp1.365,36 triliun, sementara dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp1.063,92 triliun.

Pada periode yang sama, perseroan membukukan laba bersih Rp9,05 triliun dengan total ekuitas sebesar Rp160,99 triliun. Posisi tersebut mencerminkan permodalan yang tetap kuat untuk mendukung pengembangan bisnis ke depan.

"Kami meyakini bahwa perusahaan yang sehat dan bertumbuh akan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemegang saham, mendukung agenda pembangunan nasional, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang," tutur Paolo.

Dirinya menambahkan, fondasi bisnis yang semakin kuat menjadi modal penting bagi BNI untuk terus menciptakan nilai bagi pemegang saham, nasabah, masyarakat, dan perekonomian nasional.

BNI juga memandang kehadiran Danantara Indonesia dapat memperkuat upaya BUMN dalam menciptakan nilai jangka panjang melalui pengelolaan investasi yang lebih terintegrasi, peningkatan produktivitas, serta penguatan daya saing perusahaan.

Sejalan dengan semangat 'Terus Mengabdi untuk Terus Melayani', BNI berkomitmen akan melanjutkan agenda transformasi untuk memperkuat daya saing dan memperluas kontribusi terhadap pembangunan nasional. Perseroan optimistis langkah tersebut dapat menjaga pertumbuhan bisnis sekaligus menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi pemegang saham, masyarakat, dan negara.

Bisnis.com, PALEMBANG -- PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) Region III Palembang bakal memperkuat digitalisasi bisnis di enam provinsi yang tersebar di Pulau Sumatra.

Hal tersebut menyusul tuntasnya transformasi sistem Information and Technology (IT) sebagai fondasi percepatan bisnis dan penguatan layanan digital.

Region CEO Palembang Ari Yusnairy Muslim mengatakan transformasi teknologi telah selesai dilakukan di kantor pusat dan melibatkan seluruh jaringan BSI di wilayah termasuk Regional III Palembang, yang mencakup Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Lampung, Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung.

"Transformasi tersebut untuk mendukung akselerasi digitalisasi industri keuangan dan pesatnya perkembangan bisnis perseroan. Transformasi itu juga mendapat dukungan strategis dari Danantara Indonesia," katanya saat Media Gathering Region III Palembang, Senin (29/6/2026).

Transformasi IT yang rampung pada pertengahan Mei 2026 melibatkan sekitar 1.500 personel lintas fungsi dan menjadi salah satu proyek teknologi terbesar yang pernah dijalankan BSI.

Dia menjelaskan seluruh proses migrasi data, upgrade core banking dari R10 ke R24, konversi sistem, hingga validasi dilakukan secara terkendali dengan pengawasan regulator dan dipantau secara langsung oleh Danantara untuk memastikan pelaksanaannya berjalan aman dan lancar.

Ari mengemukakan saat ini fungsi digital tersebut akan dioptimalkan untuk bisnis emas dan haji.

"BSI sangat fokus mengembangkan bisnis emas dan haji sejalan dengan dual licence yang dijalankan yakni sebagai bank syariah dan bank emas," katanya.

Untuk tabungan emas terdapat peningkatan 406,5% secara (YOY) dengan peningkatan number of account (NOA) mencapai 937%. Demikian juga dengan tabungan haji dan NOA tabungan haji yang tumbuh 18-19% (YOY).

Ari melanjutkan, kinerja BSI tercatat melampaui kinerja industri perbankan lain di wilayah Palembang per Maret 2026. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 23,9% (YOY), dan pembiayaan tumbuh 26% (YOY).

"Kinerja tersebut menunjukkan BSI Region III Palembang juga melaksanakan fungsi intermediasi dengan baik," katanya.

Pihaknya pun akan terus menambah market share lantaran potensi di wilayah region III dinilai masih cukup besar. Adapun salah satu strategi yang dilakukan perseroan dengan menyasar berbagai segmen, mulai dari komunitas muslim, UMKM hingga petani sektor andalan.

"Kami masuk ke komunitas melalui masjid dan majelis taklim bahkan kami juga melakukan literasi keuangan digital ke petani kelapa sawit," katanya.

Dia melanjutkan penetrasi bisnis dan digital yang telah dibangun dalam satu tahun terakhir terlihat dari kinerja keuangan BSI yang tetap solid. Hingga April 2026, BSI pusat membukukan laba bersih (unaudited) sebesar Rp2,80 triliun atau tumbuh 17,79% secara tahunan, dengan total aset mencapai Rp452 triliun.

Adapun DPK tumbuh menjadi Rp382 triliun dan pembiayaan meningkat menjadi Rp332 triliun dengan kualitas aset yang tetap terjaga, mencerminkan fundamental yang semakin kuat untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANYUWANGI -- Kesulitan ekonomi masih menjadi salah satu penghambat utama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk melanjutkan pendidikan. Merespons hal tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di bawah naungan Danantara Indonesia menyalurkan beasiswa kepada 1.590 anak dari keluarga prasejahtera.

Data UNICEF mencatat sekitar 4,3 juta anak dan remaja berusia 7 hingga 18 tahun di Indonesia masih berada di luar sekolah. Risiko anak putus sekolah jauh lebih tinggi dialami oleh keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan anak-anak di wilayah tertinggal. Selain itu, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan alasan tidak memiliki biaya menyumbang 20,35 persen terhadap angka anak tidak sekolah.

Untuk itu, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di bawah naungan Danantara Indonesia mengumumkan penerima Program PNM Scholarship 2026. Beasiswa ini disalurkan kepada putra-putri berprestasi dari nasabah aktif program Mekaar dan ULaMM di berbagai wilayah.

Secara nasional, sebanyak 1.590 anak nasabah PNM telah terpilih menerima beasiswa pendidikan tersebut. Bantuan finansial ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB), hingga perguruan tinggi.

Direktur Utama PNM Kindaris menyebut pendidikan sebagai jalan penting untuk membuka kesempatan yang lebih baik bagi keluarga prasejahtera. Menurut dia, dukungan ini menjadi cara PNM hadir lebih dekat dengan keluarga nasabah, bukan hanya dalam aspek usaha."PNM percaya setiap anak berhak memiliki kesempatan untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik. Melalui PNM Scholarship, kami ingin hadir mendampingi keluarga nasabah tidak hanya dalam usaha, tetapi juga dalam menjaga harapan anak-anak mereka," ujar Direktur Utama PNM, Kindaris, dalam siaran persnya.

Pendekatan ini menandai perluasan cakupan pemberdayaan yang dijalankan PNM selama ini. Sebelumnya, dukungan PNM kepada nasabah lebih banyak berfokus pada penguatan usaha ultra mikro.

Kesulitan ekonomi saat ini masih menjadi salah satu penghambat utama bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk melanjutkan pendidikan mereka. Data UNICEF mencatat sekitar 4,3 juta anak dan remaja usia 7 hingga 18 tahun di Indonesia masih berada di luar sekolah.

Risiko anak putus sekolah ini jauh lebih tinggi dialami oleh keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan anak di wilayah tertinggal. Selain itu, Data Susenas 2025 dari Kemendikdasmen menunjukkan bahwa alasan tidak ada biaya menyumbang 20,35 persen angka anak tidak sekolah.

Merespons tantangan tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) di bawah naungan Danantara Indonesia mengumumkan penerima program PNM Scholarship Tahun 2026. Beasiswa ini disalurkan kepada putra-putri berprestasi dari nasabah aktif program Mekaar dan ULaMM di berbagai wilayah.

Secara nasional, sebanyak 1.590 anak nasabah PNM telah terpilih menerima beasiswa pendidikan tersebut. Bantuan finansial ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB), hingga perguruan tinggi.

Direktur Utama PNM, Kindaris, menyebut pendidikan sebagai jalan penting untuk membuka kesempatan lebih baik bagi keluarga prasejahtera. Menurut dia, dukungan ini menjadi cara PNM hadir lebih dekat dengan keluarga nasabah, bukan hanya soal usaha.

"PNM percaya setiap anak berhak memiliki kesempatan untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik. Melalui PNM Scholarship, kami ingin hadir mendampingi keluarga nasabah tidak hanya dalam usaha, tetapi juga dalam menjaga harapan anak-anak mereka," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/6).

Pendekatan ini menandai perluasan cakupan pemberdayaan yang dijalankan PNM selama ini. Selama ini, dukungan PNM kepada nasabah lebih banyak berputar pada penguatan usaha ultra mikro.

Lewat PNM Scholarship, sasaran pemberdayaan diperluas hingga menyentuh anggota keluarga nasabah, khususnya anak-anak. PNM berharap keluarga prasejahtera tidak hanya memiliki usaha yang terus bertumbuh, tetapi juga harapan yang lebih besar bagi generasi berikutnya.

Salah satu penerima manfaat program ini adalah keluarga nasabah Unit Mekaar Kabat 2, Banyuwangi, Sinta Ratnasari. Anaknya, Efi Adelya Rachma, siswa kelas 8 di sebuah SLB, menjadi salah satu dari 1.590 anak yang menerima beasiswa tahun ini.

Sinta mengaku tidak menyangka anaknya akan terpilih sebagai penerima beasiswa. Ia menyebut bantuan ini sangat membantu kebutuhan sekolah anaknya.

"Saya kaget sekaligus terharu waktu diberi tahu anak saya mendapat beasiswa. Bantuan ini sangat membantu kebutuhan sekolahnya," ujarnya.

Sinta juga menyampaikan harapannya agar PNM terus berkembang dan memberi manfaat bagi keluarga lain yang berada dalam situasi serupa. Ia berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada anaknya untuk tetap melanjutkan sekolah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Pupuk Indonesia (Persero) merealisasikan ekspor 47.250 ton urea ke Australia sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan dan rantai pasok pupuk di kawasan Indo-Pasifik. Pengiriman yang ditandai dengan tibanya kapal MV Medi Luna di Pelabuhan Brisbane, Queensland, Australia, menjadi implementasi kerja sama ekspor pupuk Indonesia-Australia melalui skema government-to-government (G-to-G). Langkah tersebut sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai pemasok pupuk yang andal di tengah ketidakpastian pasokan global.

Keberhasilan ekspor ini mencerminkan hasil transformasi yang telah dijalankan Pupuk Indonesia dalam memperkuat daya saing, efisiensi operasional, serta kapasitas produksi perusahaan. Transformasi tersebut tidak hanya memperkuat peran perusahaan dalam mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan kemampuan untuk memperluas pasar dan bersaing di tingkat internasional.

Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan transformasi yang dijalankan Pupuk Indonesia telah memberikan dampak nyata terhadap kinerja dan daya saing perusahaan.

“Transformasi Pupuk Indonesia sudah menunjukkan hasil. Tidak hanya kuat memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga sudah mampu menjadi pemain ekspor yang diperhitungkan di pasar global,” ujarnya melalui keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Dengan kapasitas produksi pupuk mencapai 14,8 juta ton per tahun dan target produksi urea sebesar 7,8 juta ton pada 2026, Pupuk Indonesia memiliki kapasitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus melayani pasar ekspor.

Hingga 22 Juni 2026, stok pupuk bersubsidi tercatat mencapai 1,23 juta ton, sementara realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 4,61 juta ton atau meningkat 30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan petani nasional dan pengembangan pasar internasional.

Ekspor urea ke Australia merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang dibangun antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese untuk memperkuat kerja sama di bidang pangan dan pertanian.

Dengan kebutuhan urea Australia yang mencapai sekitar 3,7 juta ton per tahun, Indonesia hadir sebagai mitra strategis yang mampu memberikan kepastian pasokan bagi sektor pertanian Australia sekaligus mendukung ketahanan pangan kawasan.

Pengiriman perdana dilakukan menggunakan MV Medi Luna yang diberangkatkan dari Dermaga BSL PT Pupuk Kalimantan Timur di Bontang, Kalimantan Timur, pada pertengahan Mei 2026.

Sepanjang tahun ini, realisasi ekspor akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai 250.000 ton. Langkah tersebut semakin memperkuat posisi Pupuk Indonesia sebagai perusahaan pupuk nasional yang berdaya saing global serta mempertegas peran Indonesia dalam menjaga stabilitas pasokan pupuk dan ketahanan pangan di kawasan Indo-Pasifik.

Presiden Prabowo Subianto mengungkap rencana pemerintah untuk menutup sekitar 800 badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak sehat dan terus merugi.

Menurutnya, langkah tersebut berpotensi menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah.

Prabowo mengatakan dirinya sempat terkejut mengetahui jumlah perusahaan milik negara yang melebihi 1.000 entitas saat mulai menjabat sebagai kepala negara. Padahal, sebelumnya ia mengira jumlah BUMN hanya sekitar 300 perusahaan.

"Ketika saya jadi presiden, baru saya tahu jumlahnya 1.000 lebih. Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240 (perusahaan) yang kita tutup, enggak ada yang untung, rugi terus," ujar Prabowo di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6).

Ia menyebut proses penataan BUMN masih akan berlanjut. Pemerintah, juga menargetkan penutupan 700 hingga 800 perusahaan pelat merah yang dinilai tidak produktif.

"Kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara, minimal 700 lah," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Prabowo menilai keberadaan perusahaan yang terus merugi membebani keuangan negara. Ia mencontohkan pengeluaran untuk jajaran direksi dan komisaris yang tetap harus dibayar meski perusahaan tidak menghasilkan keuntungan.

Menurut perhitungannya, apabila satu perusahaan memiliki empat direksi dan empat komisaris, maka penutupan ratusan perusahaan dapat mengurangi beban pengeluaran yang selama ini harus ditanggung negara.

"Anda bisa bayangkan yang sudah kita tutup 240 (BUMN). Itu kalau dihitung umpamanya empat direksi, sama empat komisaris, itu delapan (orang) kali 200 (perusahaan). Kalau gajinya masing-masing Rp50 juta sebulan, berapa itu? Dan ada yang gajinya bisa di atas itu," katanya.

Prabowo mengklaim langkah penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan dalam jumlah besar bagi negara.

"Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang enggak benar," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung adanya praktik tata kelola yang menurutnya bermasalah di sejumlah perusahaan negara. Ia menilai keberadaan perusahaan yang terus merugi tidak jarang dimanfaatkan untuk menutupi berbagai penyimpangan.

"Sudah rugi, minta bonus lagi," kata Prabowo.

Pemerintah dalam beberapa waktu terakhir memang tengah melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap BUMN melalui pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia.

Salah satu tujuan penataan tersebut adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara sekaligus memperkuat kinerja perusahaan pelat merah.

Meski demikian, Prabowo belum merinci daftar perusahaan yang telah ditutup maupun BUMN mana saja yang masuk dalam rencana penataan lanjutan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap ada masa transisi apabila saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) ditarik. Hal ini agar tidak langsung mengganggu likuiditas perbankan dan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

“Saya yakin Menteri Keuangan maupun Gubernur Bank Indonesia mudah-mudahan akan sepakat dengan OJK bahwa ini akan bisa diselesaikan masa transisinya tanpa mengganggu likuiditas bank,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Dian membenarkan adanya wacana penempatan SAL pemerintah di Himbara yang disebut akan ditarik secara bertahap, meski pelaksanaannya tetap bergantung pada keputusan pemerintah. Di sisi lain, ia memahami bahwa penarikan tersebut pada prinsipnya merupakan kewenangan pemerintah sesuai kebutuhan anggaran.

Menurut Dian, OJK sebenarnya berharap penempatan SAL dapat berlangsung lebih lama agar lebih optimal dalam mendukung likuiditas perbankan dan penyaluran kredit.

“Harapannya lebih lama, lebih bagus untuk penambahan likuiditas. Ini untuk menekan suku bunga, juga supaya penyaluran kredit tetap efektif,” kata Dian.

Ia menjelaskan penempatan dana pemerintah di perbankan sebenarnya bukan praktik yang lazim karena pengelolaan likuiditas pada dasarnya berada di Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter.

Ketika dana pemerintah sudah masuk ke bank, dana tersebut pada praktiknya akan terintegrasi dalam struktur likuiditas bank secara keseluruhan dan tidak dapat lagi diperlakukan sebagai dana yang terpisah. Oleh karena itu, pengelolaannya menjadi bagian dari pengaturan likuiditas bank secara menyeluruh.

Apabila SAL benar-benar ditarik dari Himbara, Dian mengatakan penguatan sumber utama likuiditas bank menjadi penting, yakni melalui peningkatan dana pihak ketiga (DPK) atau penghimpunan dana masyarakat.

Berbagai instrumen juga dapat digunakan untuk menjaga likuiditas, antara lain fasilitas repurchase agreement (repo) ke Bank Indonesia apabila bank memiliki surat berharga negara (SBN), serta pemanfaatan pasar uang antarbank (PUAB).

“Tapi saya melihat tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan, tidak terlalu serius,” kata Dian.

Mengingat penempatan SAL berada di luar praktik yang lazim, ia menambahkan bank tentunya telah mengantisipasi kondisi yang tidak bersifat permanen tersebut dan pada akhirnya dapat kembali ke kondisi normal, yakni pengelolaan rekening pemerintah sepenuhnya berada di Bank Indonesia.

Ia juga memastikan kondisi ini akan dibahas lebih lanjut dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia guna memastikan masa transisi dapat berjalan tanpa memberikan tekanan berlebihan pada perbankan.

“Tapi kalau saya melihatnya berdasarkan analisis kami, tekanan terhadap likuiditas bank tidak terlalu berat apabila SAL ditarik dari Himbara,” kata Dian.

Sebagai catatan, berdasarkan data Bank Indonesia, kredit perbankan pada Mei 2026 tumbuh sebesar 11,51 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada April 2026 yang sebesar 9,98 persen (yoy).

Likuiditas perbankan juga terjaga dengan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 24,74 persen dan DPK yang masih tumbuh tinggi sebesar 13,47 persen (yoy) pada Mei 2026.

Pada periode tersebut, rata-rata suku bunga kredit tercatat sebesar 8,72 persen dan suku bunga deposito satu bulan sebesar 4,26 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan lahan hibah di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, akan dimanfaatkan untuk pembangunan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

"Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Pak Rosan Roeslani dan Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Pak Dony Oskaria nanti akan mendukung pelaksanaan pemanfaatan lahan tersebut agar sesuai arahan Presiden RI, yakni menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia," ujar Maruarar di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Maruarar, yang akrab disapa Ara, juga mengungkapkan hibah lahan tersebut siap diserahterimakan secara resmi kepada negara.

"Nanti pada Senin (29/6/2026) akan ada acara serah terima hibah dari Lippo Group kepada negara secara resmi," katanya.

Ia menambahkan proses serah terima tersebut akan dilakukan di Gedung Danantara, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani menyampaikan pembangunan hunian layak dan terjangkau di wilayah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh tempat tinggal yang memadai.

"Itu sangat penting karena memberikan manfaat yang besar, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga mereka mendapatkan hak untuk memiliki tempat tinggal yang layak dan baik. Perumahan yang layak ini memang menjadi hak masyarakat," kata Rosan.

Sebagai informasi, Maruarar menegaskan pemerintah terus mendorong berbagai inovasi penyediaan hunian vertikal yang terjangkau, khususnya di kawasan penyangga Jakarta.

Pemerintah ingin masyarakat berpenghasilan rendah memiliki akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan dekat dengan pusat aktivitas ekonomi maupun tempat kerja.

Menurut dia, pembangunan rumah susun (rusun) subsidi menjadi salah satu solusi penting untuk mengatasi backlog perumahan sekaligus keterbatasan lahan di kawasan perkotaan.

Hunian vertikal seperti rusun subsidi menjadi solusi masa depan, terutama di wilayah dengan kebutuhan rumah yang tinggi dan harga tanah yang terus meningkat.