Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik tiga pejabat eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Rabu (1/7).

Ketiga pejabat tersebut mengisi posisi Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Kekayaan Negara, serta Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK).

Sudarto resmi dilantik sebagai Direktur Jenderal Anggaran menggantikan Luky Alfirman. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara.

Sementara itu, Evita Mantovani dipercaya mengemban jabatan Direktur Jenderal Kekayaan Negara menggantikan Rionald Silaban yang memasuki masa pensiun.

Adapun Herman Saheruddin dilantik sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan menggantikan Masyita Crystallin yang telah beralih tugas ke PT Danantara Investment Management (Persero) sejak 11 Februari 2026.

"Pelantikan ini bukan sekadar pergantian atau pengisian jabatan. Ini adalah penyerahan amanah negara, amanah rakyat, dan amanah presiden kepada saudara-saudara sekalian," kata Purbaya dalam pelantikan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Berikut tiga direktur jenderal yang dilantik:

- Sudarto sebagai Direktur Jenderal Anggaran;- Evita Mantovani sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara; dan- Herman Saheruddin sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai keputusan pemerintah kembali menempatkan dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp381 triliun mencerminkan urgensi mendorong penyaluran kredit.

Yusuf mengatakan apa yang sedang dilakukan pemerintah pada dasarnya adalah menjaga agar momentum pertumbuhan kredit tidak melemah lebih jauh.

Ia mengatakan indikasinya terlihat dari pola kebijakannya. Pemerintah sempat menarik dana SAL sekitar Rp110 triliun pada Juni 2026, lalu menempatkannya kembali dalam waktu singkat.

"Pergerakan seperti itu biasanya menunjukkan adanya tekanan likuiditas yang perlu segera direspons, bukan kondisi yang benar-benar longgar," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/6).

Ia mengatakan kekhawatiran itu juga tercermin dari proyeksi sejumlah ekonom yang menilai pertumbuhan kredit berisiko turun apabila tidak ada tambahan likuiditas.

"Artinya, kebijakan ini lahir karena pemerintah ingin mencegah perlambatan kredit yang pada akhirnya bisa menekan pertumbuhan ekonomi," ujar Yusuf.

Ia mengatakan sejak penerapan PSAK 71, bank harus membentuk pencadangan kerugian kredit berdasarkan ekspektasi risiko, sehingga kebutuhan modal dan likuiditas meningkat.

Di sisi lain, Himbara juga masih menanggung beban pembiayaan berbagai proyek strategis pada periode pemerintahan sebelumnya.

Jika kondisi tersebut menjadi penyebab utama, penempatan dana SAL dinilai bukan sekadar menambah kas bank, tetapi juga membantu meredakan tekanan akibat kebutuhan pencadangan dan kualitas aset.

Terkait besaran dana, Yusuf menilai nominal Rp381 triliun cukup apabila tujuannya menjaga stabilitas likuiditas dan menekan kenaikan biaya dana.

Pengalaman penempatan SAL sebelumnya menunjukkan tambahan likuiditas mampu mengurangi tekanan di pasar uang, menekan kebutuhan bank menawarkan bunga deposito tinggi, serta menjaga pertumbuhan kredit.

"Dengan nilai Rp381 triliun, yang terdiri dari Rp281 triliun dana aktif dan Rp100 triliun dana siaga, kapasitas intervensinya tentu lebih besar," ujar Yusuf.

Namun, menurut dia, likuiditas yang melimpah tidak otomatis membuat kredit tumbuh. Saat ini nilai undisbursed loan disebut masih cukup besar, yang menunjukkan banyak fasilitas kredit telah disetujui bank tetapi belum dimanfaatkan debitur.

Kondisi tersebut mengindikasikan persoalan mulai bergeser dari sisi pasokan dana ke sisi permintaan.

Ia mengatakan dunia usaha masih berhati-hati berekspansi, sehingga keputusan menarik pinjaman tetap bergantung pada prospek bisnis, kelayakan usaha, kualitas agunan, serta penilaian risiko bank.

Oleh karena itu, tambahan likuiditas dinilai hanya menciptakan ruang bagi bank untuk menyalurkan kredit. Keputusan akhirnya tetap berada di tangan pelaku usaha.

"Jadi, menurut saya, nominal tersebut cukup untuk menjaga stabilitas sistem perbankan, tetapi belum tentu cukup untuk mengangkat permintaan kredit apabila kepercayaan dunia usaha belum pulih," ujar Yusuf.

Yusuf memperkirakan dampak pertama dari kebijakan tersebut adalah likuiditas perbankan menjadi lebih longgar dan tekanan biaya dana berkurang.

Dengan demikian, bank tidak perlu terlalu agresif menghimpun dana mahal, sehingga biaya pendanaan lebih terkendali.

"Kondisi ini juga memberi ruang bagi bank untuk tetap menyalurkan pembiayaan ketika kebutuhan kredit mulai meningkat," ujar Yusuf.

Namun, ia mengingatkan terdapat risiko lain yang perlu diantisipasi, yakni munculnya distorsi persaingan lantaran Himbara memperoleh sumber dana yang lebih murah dibandingkan bank lain.

Selain itu, dana SAL merupakan instrumen pengelolaan kas pemerintah, bukan tambahan modal permanen. Dana tersebut sewaktu-waktu dapat ditarik kembali, sehingga bank tetap harus mengelola risiko pendanaannya secara disiplin.

"Dana tersebut dapat ditarik kembali ketika dibutuhkan pemerintah sehingga bank tetap harus mengelola risiko pendanaannya secara disiplin dan tidak bergantung pada sumber likuiditas ini," ujar Yusuf.

Kementerian Keuangan bakal kembali mengguyur perbankan dengan dana pemerintah sebesar Rp381 triliun hingga akhir tahun ini. Rinciannya Rp281 triliun akan langsung diberikan ke perbankan dan Rp100 triliun sebagai dana cadangan yang disimpan di Bank Indonesia (BI).

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan kebijakan ini untuk memastikan likuiditas perbankan benar-benar terjaga dan sanggup menyalurkan kredit.

"Setelah dievaluasi, diambil kesimpulan bahwa dana pemerintah di perbankan akan dikembalikan lagi yang kemarin Rp281 triliun akan dikembalikan lagi Rp281 triliun dan diperpanjang hingga akhir 2026, Desember 2026," ujar Juda dalam konferensi pers di DPR RI, Senin (29/6).

"Di samping itu ada tambahan 100 triliun sebagai standby in case diperlukan dan memang perbankan masih memerlukan likuiditas untuk menyalurkan kredit," imbuhnya.

Menurut Juda, sampai saat ini masih banyak permintaan kredit ke perbankan. Pemerintah pun ingin memastikan bahwa perbankan tidak terkendala dana dalam penyalurannya.

"Karena informasi dari perbankan, permintaan kredit itu masih cukup, masih masih cukup tinggi tetapi likuiditas perlu dijaga agar bank bisa menyalurkan pertumbuhan kredit," jelasnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan penempatan dana SAL kembali dilakukan untuk mengatasi kondisi likuiditas perbankan yang mulai mengering, sehingga diharapkan dapat mendorong penurunan suku bunga dan memperkuat pertumbuhan ekonomi.

"Masalah Himbara itu kan di sana sudah mulai kekeringan likuiditas. Saya bilang ke mereka, 'Saya akan kembalikan lagi uang pemerintah ke Himbara, bahkan saya tambah.' Jadi akan cukup likuiditas di sektor perbankan kita. Jadi harusnya bunga di pasar akan turun. Ekonomi siap lari lagi," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (26/9) siang.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku ingin anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipangkas lebih besar lagi dari efisiensi yang telah dilakukan.

Bahkan, ia menginginkan anggaran program tersebut dipangkas hingga nol, meski mengakui hal itu tidak mungkin dilakukan karena program harus tetap berjalan.

"Kalau saya maunya nol, tapi enggak bisa kan. Itu sudah keluar anggarannya, kalau berhenti juga enggak benar. Kenapa? Programnya program yang bagus. Tinggal implementasi aja diperbaiki," ujar Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (26/6).

Sang Bendahara Negara mengatakan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang telah melaporkan rencana efisiensi lanjutan anggaran MBG. Namun, besaran pemangkasan akan diumumkan langsung oleh Kepala BGN.

"Kemarin saya ketemu Kepala BGN. Sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan," ujarnya.

Ia memastikan pemangkasan anggaran yang disiapkan akan cukup signifikan dan membuat penggunaan anggaran negara lebih aman.

"Jadi, cukup signifikan pengurangannya. Yang jelas, anggaran kita menjadi lebih aman," ujarnya.

Purbaya juga mengaku mendukung apabila masih terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi anggaran MBG.

"Saya setuju apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi, tapi biar programnya jalan. Artinya kan ada efisiensi yang lebih bagus. Kalau kemarin saya lihat proposalnya ada efisiensi yang lebih bagus. Walaupun masih bisa dikurangi sedikit lagi," ujarnya.

Di sisi lain, ia mengungkapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal membentuk tim untuk memantau penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh daerah.

Purbaya menjelaskan pengawasan dilakukan di antaranya oleh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

"Di lapangan saya punya banyak orang di seluruh kabupaten kota. Dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan dari yang lain-lain. DJKN juga banyak. Nanti akan kita bentuk tim untuk monitor di seluruh kabupaten kota seperti apa," ujarnya.

Tim tersebut akan melakukan pemantauan berkala terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk mengontrol penggunaan anggaran.

Purbaya mengatakan rencana itu muncul setelah Kepala BGN menyampaikan masih terdapat kendala dalam melakukan pengawasan di daerah.

"Rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang kalau begitu yang mengawasi di daerah-daerah biar Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Mereka (BGN) setuju," ujarnya.

Ia mengatakan tim tersebut akan memberi informasi mengenai kondisi di daerah apa adanya.

Mereka juga akan merekomendasikan sejumlah hal, termasuk bila sebuah SPPG perlu dihentikan operasionalnya.

"Kalau enggak benar boleh tutup saja Pak," ujar Purbaya menirukan omongan Kepala BGN.

"Kita diskusikan seperti itu. Kalau jelek, kita bilang jelek. Kepala BGN bilang, 'Kalau jelek, laporkan jelek. Kalau rekomendasi tutup, ya tutup.' Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur," ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, langkah ini akan membuat pengawasan menjadi lebih independen.

"Yang ngawasin bukan BGN sendiri. Jadi tempat saya. Kita enggak akan kongkalikong. Kalau yang ngawasin BGN sendiri kan ada vested interest," ujarnya.

Ia mengatakan evaluasi terhadap hasil pemantauan akan dilakukan secara berkala setiap dua bulan. Tim Kementerian Keuangan mulai bekerja pada pekan depan.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sebelumnya mengungkapkan pagu anggaran MBG tahun 2026 telah berkurang hampir Rp40 triliun setelah dilakukan penajaman anggaran oleh pemerintah.

Dari pagu awal sebesar Rp268 triliun, anggaran yang tersisa menjadi Rp228,38 triliun, setelah sekitar Rp39,62 triliun dipindahkan dan diblokir oleh Kemenkeu.

Menurut Agustina, penyesuaian tersebut merupakan bagian dari penataan anggaran yang dilakukan pemerintah.

BGN bersama Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas juga masih melakukan refocusing penerima manfaat sehingga nilai anggaran yang tersisa masih berpotensi berubah.

Selain menata ulang sasaran penerima manfaat, BGN juga mengevaluasi sejumlah komponen biaya operasional, termasuk skema insentif bagi SPPG yang selama ini diberikan dengan besaran yang sama meski jumlah penerima manfaat di setiap dapur berbeda.

Lebih lanjut, BGN juga melakukan penyisiran terhadap rencana belanja 2026 agar tidak terjadi pengadaan yang berulang dengan belanja yang telah dilakukan pada 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) berencana membuka kantor cabang di Indonesia.

Ia pun siap menyediakan aset milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupa tanah dan bangunan agar lembaga keuangan tersebut dapat berkantor di Jakarta.

Rencana pembukaan kantor cabang ini seiring dengan AIIB yang memberikan komitmen pembiayaan senilai US$17 miliar atau sekitar Rp303,14 triliun (asumsi kurs Rp17.833 per dolar AS) untuk mendukung berbagai proyek pembangunan RI dalam beberapa tahun ke depan.

"AIIB juga ingin buka kantor cabang di Indonesia. Kalau saya hitung-hitung kan kalau dikasih pinjam US$17 miliar, boleh lah kita kasih kantor cabang. Kita janji ke mereka akan sediakan tanah dan bangunan untuk mereka pakai," ujar Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (26/6).

Menurut dia, Kemenkeu memiliki sejumlah aset yang dapat dimanfaatkan sebagai kantor AIIB.

Dengan adanya kantor cabang di Indonesia, Purbaya menilai pusat layanan AIIB untuk kawasan ASEAN bisa berlokasi di Jakarta.

"Saya juga punya aset-aset yang enggak kepake. Enggak apa-apa biar mereka punya kantor cabang di sini, sehingga ASEAN dilayani dari Jakarta," ujar Purbaya.

Ia menargetkan kantor cabang AIIB di Indonesia beroperasi mulai Juni tahun depan.

Di sisi lain, Purbaya menyebut pembiayaan hingga 17 miliar dolar AS dari AIIB dapat dimanfaatkan Indonesia untuk berbagai proyek produktif hingga 2029.

"AIIB itu kan ngasih US$17 miliar. Bukan utang, itu proyek financing sebetulnya. Jadi saya bilang seperti orang investasi ke sini untuk proyek yang produktif, tapi bunganya lebih rendah daripada investor biasa dan barangnya jadi milik kita. Itu available bisa diambil sampai 2029. Mereka bilang kalau proyeknya ada, yaudah langsung cairkan," ujarnya.

Menurut dia, pendanaan tersebut tidak hanya dapat digunakan untuk proyek infrastruktur, tetapi juga proyek lain yang memberikan keuntungan.

Purbaya menyebut pihaknya telah mengidentifikasi sebagian proyek yang berpotensi dibiayai AIIB, meski pemetaannya belum seluruhnya selesai.

"Proyek-proyek lain yang menguntungkan. Mereka sudah bilang ada jalan tol di Sumatera. Nanti kita cari proyek mana yang kita butuh uang," ujarnya.

Komitmen pembiayaan ini didapat Purbaya ketika ia mengunjungi China beberapa waktu lalu. Kesepakatan ini menjadi salah satu hasil utama pertemuan bilateralnya dengan jajaran pimpinan AIIB di Beijing.

"Yang paling penting adalah kita berhasil mengamankan pendanaan sekitar US$17 miliar untuk proyek-proyek pembangunan di Indonesia antara tahun 2025 sampai 2029. Itu merupakan kontribusi yang sangat besar bagi pembiayaan proyek-proyek pembangunan di Indonesia," ujar Purbaya dalam keterangan resmi, Rabu (17/6).

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan pendanaan tersebut merupakan bagian dari multi-year rolling pipeline yang telah dibahas bersama AIIB.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan respons jajaran bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) setelah pemerintah memutuskan mengembalikan sekaligus menambah penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Purbaya mengatakan keputusan tersebut baru diputuskan dalam rapat dengan para pimpinan Himbara pada Jumat (26/6) pagi ini.

Dia mengaku para pimpinan bank BUMN semula datang dengan perasaan cemas karena terus memantau kondisi likuiditas dalam dua pekan terakhir.

"Dia nari-nari. Mereka datang ke tempat rapat tadi deg-degan, sudah mau marah segala macam. Begitu saya kasih tahu (dana SAL kembali ditempatkan di Bank Himbara), mereka happy. Kepalanya jadi enggak berasap katanya," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat siang.

Penempatan dana SAL ini, beserta penambahannya, dilakukan untuk mengatasi kondisi likuiditas perbankan yang mulai mengering, sehingga diharapkan dapat mendorong penurunan suku bunga dan memperkuat pertumbuhan ekonomi.

"Masalah Himbara itu kan di sana sudah mulai kekeringan likuiditas. Saya bilang ke mereka, 'Saya akan kembalikan lagi uang pemerintah ke Himbara, bahkan saya tambah.' Jadi akan cukup likuiditas di sektor perbankan kita. Jadi harusnya bunga di pasar akan turun. Ekonomi siap lari lagi," ujar Purbaya.

Dari jumlah dana nganggur pemerintah di bank sebesar Rp300 triliun, Purbaya sempat mengambil Rp130 triliun, sehingga tersisa Rp170 triliun.

Kini dana tersebut akan dikembalikan secara bertahap. Pertama, Purbaya mengembalikan Rp30 triliun, lalu Rp100 triliun, dan Rp100 triliun lagi.

Tenor penempatan uang ini dilaksanakan secara jangka waktu yang beragam. Mulai dari tiga hingga empat bulan, sampai akhir tahun, dan fleksibel.

"Tambah Rp30 triliun, kan berarti Rp170 triliun dibalikin lagi ke Rp200 triliun. Itu yang sampai akhir tahun, fixed. Namun yang fleksibel yang bisa kita keluarkan langsung, Rp70 triliun sampai Rp100 triliun lagi. Total Rp400 triliun sekian," ujar Purbaya.

Purbaya menjelaskan penarikan dana SAL dari Himbara dilakukan sekitar dua pekan lalu setelah adanya instruksi.

Namun, saat dana ditarik, bank-bank pelat merah ternyata kesulitan menggantikan sumber likuiditas tersebut, sehingga pemerintah memutuskan mengembalikannya.

"Kan dua minggu yang lalu saya dapat instruksi. Sudah mulai sedikit-sedikit saya ambil, saya minta diisi, rupanya enggak bisa ngisi. Ya sudah, panik, baru balik lagi ke saya," ujar Purbaya.

Dia menambahkan, pengembalian dana SAL ke Himbara juga dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga perputaran ekonomi.

"Ini juga atas petunjuk Bapak Presiden. Dia ingin ekonomi jalan," ujar Purbaya.

Adapun bank pelat merah yang menerima penempatan dana tersebut meliputi Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI.

Menurut Purbaya, pemerintah belum berencana menambah bank lain karena likuiditas dari Himbara akan mengalir ke seluruh sistem keuangan melalui pasar antarbank.

"Kalau mereka cukup, otomatis uangnya akan mengalir ke sistem keuangan, baik melalui pasar interbank maupun ketika dana pinjaman berpindah ke bank lain. Jadi kita memaksa sistem finansial kita hidup melalui invisible hand yang kita kendalikan," ucap dia.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sempat menarik secara bertahap dana SAL dari bank BUMN atau Himbara.

Penarikan kembali dana mengendap pemerintah itu diungkap Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti.

"Secara bertahap, iya (sudah dikembalikan)," ujar Astera kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (24/6) dikutip Detikfinance.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang bertemu Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (25/6).

Pertemuan itu dalam rangka membahas penguatan tata kelola dan akuntabilitas keuangan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, pembahasan juga mencakup penataan ulang anggaran, pengawasan di daerah, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Dalam pertemuan tersebut, Nanik didampingi Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Wakil Kepala BGN Trenggono.

"Melalui sinergi erat bersama Kementerian Keuangan, BGN berkomitmen penuh untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata bagi kemajuan masyarakat Indonesia," tulis BGN dalam unggahan Instagram resminya.

BGN menjelaskan pembahasan dalam pertemuan difokuskan pada upaya memperbaiki tata kelola, transparansi, serta efektivitas penggunaan keuangan negara dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.

Salah satu agenda yang dibahas adalah penataan ulang (refocusing) anggaran BGN. Langkah tersebut dilakukan untuk menyelaraskan alokasi anggaran agar lebih efisien tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan MBG.

Selain itu, kedua pihak juga membahas pemanfaatan perangkat Kemenkeu di tingkat kabupaten dan kota, seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

[Gambas:Instagram]

Kedua instansi tersebut direncanakan membantu pemeriksaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG baik dari sisi kondisi fisik maupun pertanggungjawaban keuangannya.

Agenda lainnya adalah peningkatan kapasitas SDM BGN di daerah melalui pemanfaatan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Pelatihan itu akan difokuskan pada peningkatan kemampuan kepala SPPG dalam menyusun dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan.

Pertemuan Nanik dengan Purbaya sebelumnya memang telah direncanakan sejak beberapa pekan lalu. Namun, agenda tersebut sempat tertunda setelah Nanik dipanggil Presiden Prabowo Subianto.

"Kemarin mau datang (bertemu), tapi enggak jadi karena dipanggil Presiden (Prabowo)," ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6).

Saat itu, Purbaya menyebut belum dapat memastikan materi yang akan dibahas bersama Kepala BGN Nanik. Ia juga mengatakan pertemuan tersebut belum tentu membahas efisiensi atau pemangkasan anggaran MBG.

Di sisi lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sebelumnya mengungkapkan pagu anggaran MBG tahun 2026 telah berkurang hampir Rp40 triliun setelah dilakukan penajaman anggaran oleh pemerintah.

Dari pagu awal sebesar Rp268 triliun, anggaran yang tersisa menjadi Rp228,38 triliun, setelah sekitar Rp39,62 triliun dipindahkan dan diblokir oleh Kemenkeu.

Menurut Agustina, penyesuaian tersebut merupakan bagian dari penataan anggaran yang dilakukan pemerintah. BGN bersama Kemenkeu dan Kementerian PPN/Bappenas juga masih melakukan refocusing penerima manfaat sehingga nilai anggaran yang tersisa masih berpotensi berubah.

Selain menata ulang sasaran penerima manfaat, BGN juga mengevaluasi sejumlah komponen biaya operasional, termasuk skema insentif bagi SPPG yang selama ini diberikan dengan besaran yang sama meski jumlah penerima manfaat di setiap dapur berbeda.

BGN juga melakukan penyisiran terhadap rencana belanja 2026 agar tidak terjadi pengadaan yang berulang dengan belanja yang telah dilakukan pada 2025.

Sementara itu, pembahasan anggaran MBG untuk 2027 masih berlangsung bersama Kemenkeu. Pagu indikatif yang saat ini dibahas di DPR mencapai sekitar Rp270 triliun dengan asumsi jumlah penerima manfaat mencapai 81 juta orang.

Namun, menurut Agustina, angka tersebut masih akan dikaji ulang oleh manajemen baru BGN sebelum pemerintah menetapkan pagu definitif dalam RAPBN 2027.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengungkapkan strategi yang akan ditempuh untuk mengejar target penerimaan pajak pada tahun ini.

Bimo mengungkap sejumlah strategi seperti penguatan sistem Coretax serta kualitas sumber daya manusia. Ia juga mengatakan berdoa sebagai salah satu strategi.

"Banyak doa, banyak usaha yang baik, membenarkan sistem, memperkuat Coretax, memperkuat kapasitas sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak," katanya ketika ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

Bimo menilai hasil perbaikan tersebut mulai terlihat seiring semakin baiknya integritas pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

"Hasilnya kan sudah kelihatan. Ketika sistem makin kuat, tata kelola juga makin jelas, kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dengan integritas yang makin bagus," ujarnya.

Dalam aspek tata kelola, Bimo mengatakan seluruh proses kerja DJP secara bertahap akan terintegrasi ke dalam Coretax melalui sistem kertas kerja elektronik.

Sistem tersebut akan mencakup seluruh proses mulai dari pengawasan wajib pajak oleh Account Representative (AR), pemeriksaan, audit, hingga penanganan keberatan dan banding.

Menurut dia, digitalisasi tersebut juga bertujuan mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan data perpajakan.

Selain itu, DJP juga tengah menunggu berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan dari aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan terkait praktik perpajakan.

Ia menyinggung pemeriksaan yang berkaitan dengan dugaan under invoicing dan transfer pricing yang berpotensi menjadi bahan perbaikan ke depan.

"Nah, kita tunggu juga, pasti ada rekomendasi perbaikan-perbaikan yang ada di situ," ujar Bimo.

[Gambas:Youtube]

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengenakan denda tagihan sebesar Rp97,49 miliar kepada penjual perhiasan mewah Tiffany & Co terkait kasus impor ilegal.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama mengatakan proses audit terhadap Tiffany & Co telah dilakukan.

"Audit bersama dilakukan oleh Direktur Audit," kata Djaka dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

Ia menjelaskan audit telah rampung dan menghasilkan penetapan tagihan kepada perusahaan tersebut.

Total tagihan yang dikenakan mencapai Rp97,49 miliar. Dari jumlah tersebut, komponen terbesar berupa denda, yaitu sejumlah Rp78,5 miliar.

"Sampai dengan saat ini sudah dilakukan audit dan hasilnya tinggal menunggu pembayaran dari Tiffany & Co karena belum sampai dengan jatuh tempo," ujarnya.

Berdasarkan data Bea Cukai, selain denda sebesar Rp78,5 miliar, tagihan juga mencakup kewajiban pembayaran bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor, serta Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkap dugaan praktik pelanggaran impor di balik penyegelan sejumlah gerai perhiasan mewah Tiffany & Co di pusat perbelanjaan Jakarta.

Ia menyebut sebagian barang yang masuk tidak membayar bea masuk secara penuh, bahkan diduga terdapat praktik kongkalikong dalam prosesnya.

"Sebagian besar yang masuk itu barangnya memang enggak bayar. Ditanya, disuruh kasih lihat form perdagangannya, form impornya segala macam, mereka enggak bisa tunjukkan," kata Purbaya di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (13/2).

"Jadi memang itu barang Spanyol. Ada yang betul-betul selundupan, ada yang cuma bayarnya under-invoicing. Itu kelihatan semua," tambahnya.

Ia menjelaskan temuan tersebut mencakup berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari penyelundupan hingga pembayaran pajak dan bea masuk yang tidak sesuai nilai sebenarnya.

Menurut Purbaya, praktik tersebut merugikan negara karena menurunkan penerimaan dari sektor kepabeanan dan perpajakan.

"Iya, masuknya enggak bayar sebagian. Ada yang bagian separuh, ada yang under-invoicing. Ini message yang baik kepada pelaku bisnis yang enggak terlalu fair yang merugikan saya sehingga income-nya dari bea cukai dan pajak turun," ujarnya.

Purbaya juga menyinggung kemungkinan adanya keterlibatan pihak tertentu dalam praktik tersebut dan menyatakan hal itu masih akan ditelusuri lebih lanjut.

"Sepertinya ada (yang kongkalikong). Nanti kita lihat siapa yang terlibat," ujarnya.

Ia menegaskan pemerintah akan menindak pelaku usaha yang melakukan praktik impor ilegal serta memperkuat pengawasan untuk mencegah pelanggaran serupa.

Menurutnya, sejumlah pelaku usaha disebut telah menyatakan kesediaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran setelah dilakukan penindakan.

Februari lalu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah Jakarta menyegel tiga toko perhiasan Tiffany & Co di Jakarta karena dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang impor.

Penyegelan dilakukan di gerai yang berlokasi di Plaza Senayan, Plaza Indonesia, dan Pacific Place.

Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta Siswo Krisyanto mengatakan penindakan dilakukan terhadap barang bernilai tinggi yang diduga tidak diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan impor barang.

DJBC melakukan pengumpulan data atas barang yang terdapat di toko untuk dicocokkan dengan dokumen impor yang dilaporkan perusahaan saat memasukkan barang ke Indonesia.

Pihak manajemen perusahaan diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terkait temuan tersebut.

Penindakan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Menteri Keuangan untuk menggali potensi penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan perpajakan.

DJBC juga membuka kemungkinan penindakan lanjutan terhadap toko perhiasan mewah lainnya di pusat perbelanjaan Jakarta apabila ditemukan pelanggaran serupa.

[Gambas:Youtube]

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan akan melakukan kunjungan ke China dan Inggris pada pertengahan Juni 2026 untuk mempromosikan instrumen surat utang Indonesia, sekaligus bertemu investor global.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah melakukan diversifikasi sumber pembiayaan melalui penerbitan surat utang.

"Saya akan ke China tanggal 16 untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

Panda bond adalah surat utang global berdenominasi renminbi (RMB) untuk mengurangi ketergantungan RI pada dolar Amerika Serikat (AS).

Panda Bond menawarkan imbal hasil atau yield di kisaran 2,3 hingga 2,5 persen. Ini disebut lebih rendah daripada surat utang pemerintah dalam dolar AS atau mata uang lain.

Setelah dari China, Purbaya dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Inggris untuk menggelar pertemuan dengan investor asal Eropa.

Menurut dia, agenda tersebut bertujuan meyakinkan investor bahwa kondisi ekonomi Indonesia tetap terjaga dan kebijakan pemerintah berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan.

"Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk investor meeting dengan Eropa, untuk meyakinkan investor sana, untuk meyakinkan bahwa memang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik," ujar Purbaya.

Purbaya memandang yang terpenting saat ini adalah menjaga kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Selama pemerintah mampu memberikan keyakinan mengenai arah perekonomian ke depan, minat investor terhadap surat utang Indonesia diyakini tetap terjaga.

"Selama kita bisa meyakinkan bahwa memang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentunya membaik ya, enggak perlu strategi yang terlalu khusus," kata Purbaya.

Purbaya Yudhi Sadewa heran ada yang mengisukan dirinya bakal mundur dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu).

Sang Bendahara Negara mengaku tidak mengetahui asal-usul isu tersebut. Ia menegaskan tetap berkomitmen menjalankan tugas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sukanya maju. Jadi enggak itu (mundur). Gimana ya, saya enggak tahu gosip itu dari mana mulai timbul," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

"Saya tuh orangnya enggak suka mundur. Saya sukanya maju," ujar Purbaya sambil tertawa dan meragakan jalan maju ke depan.

Menurut dia, informasi yang beredar dalam sebuah selebaran yang ramai dibahas publik tidak sepenuhnya benar.

Selebaran yang beredar itu menunjukkan sejumlah rumor atau hasil sumber anonim di kalangan Bank Indonesia (BI), di antaranya menyebutkan Purbaya yang menilai Gubernur BI Perry Warjiyo terlalu konservatif dalam melakukan intervensi pasar untuk menahan pelemahan rupiah.

Bahkan, dalam selebaran itu disebut Purbaya pernah mengusulkan kepada Prabowo agar Thomas Djiwandono menjadi Gubernur BI.

Namun, Prabowo disebut menolak usulan tersebut karena khawatir pasar akan bereaksi negatif mengingat Thomas adalah keponakannya.

Purbaya mengatakan sebagian informasi dalam dokumen tersebut memang betul, tetapi sebagian lainnya telah dipelintir.

"Enggak ada isu itu. Mungkin kurang beralasan. Saya juga baca tuh selebarannya kan yang kertas putih itu. Sebagian informasinya betul, tapi sebagian juga salah. Jadi orang pintar memang twist informasi di situ, jadi kelihatannya betul," ujarnya.

Ia menjelaskan dirinya mengetahui konteks sebenarnya karena ikut dalam sejumlah rapat yang disebut dalam dokumen tersebut bersama Prabowo.

Oleh karena itu, ia menilai isu tersebut sengaja dibangun dengan mencampurkan fakta dan rumor, sehingga bisa mengguncang pasar.

"Karena di setiap kertas yang kalimat di situ, saya ikut rapatnya dengan Bapak Presiden, tapi sebagian di-twist. Tapi seru lah. Buat guncang-guncang pasar kali," ujar Purbaya.

Purbaya kembali menegaskan tidak ada rencana dirinya meninggalkan kursi Menteri Keuangan.

Ia memastikan akan terus menjalankan tugas dan mengikuti perintah Prabowo.

"Enggak (mundur). Kita ikut perintah Bapak Presiden terus. Jadi komitmennya kuat, maju terus," ujar Purbaya.

Pada Kamis (4/5), Purbaya buka suara menjawab rumor yang menyebut dirinya mundur dari Kabinet Merah Putih.

Rumor pengunduran diri Purbaya ramai beredar di kalangan wartawan. Namun, ia membantah kabar mundur tersebut.

"Tidak," kata Purbaya melalui pesan singkat WhatsApp kepada CNNIndonesia.com.

Pada kesempatan sama Purbaya juga membantah soal rumor akan digeser menjadi gubernur Bank Indonesia (BI) di tengah pelemahan rupiah yang menembus level Rp18 ribu per dolar AS.

"Tidak benar," balasnya singkat.

[Gambas:Youtube]

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan memangkas anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun ini.

Menurutnya, Prabowo menginstruksikan memangkas anggaran MBG agar Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara program MBG, menjadi lebih efektif dan efisien. Penghematan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola program MBG.

"Jadi jangan nyalah-nyalahin MBG lagi. Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka (BGN) membelanjakan uang," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).

Purbaya menyebut anggaran MBG bakal dipangkas dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun pada 2026. Namun, angka ini belum final.

"Rp268 triliun, untuk sementara angkanya itu dulu, tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut masih dihitung," ujarnya.

Ia mengatakan Prabowo tetap terbuka terhadap berbagai masukan terkait pelaksanaan program MBG. Pemerintah sedang menghitung skema penghematan terbaik tanpa mengurangi efektivitas program pemberian MBG kepada penerima manfaat.

Per 30 April 2026 anggaran MBG telah terpakai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari Rp335 triliun. Saat ini sudah ada 61,96 juta penerima dan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

"MBG sudah mencapai Rp75 triliun," pungkas Purbaya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku pernah disemprot pengusahaPeter Gontha karena dinilai gaya komunikasi publiknya buruk dalam menyampaikan kondisi fiskal Indonesia.

Momen itu diungkap Purbaya saat penghujung konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5). Ia menceritakan pertemuannya dengan Peter Gontha yang sempat mempertanyakan cara pemerintah mengelola fiskal negara.

"Kemarin Peter Gonta datang ke saya. Dia nanya, lu gimana ngatur fiskal lu?. Saya ceritain begini, begini, begini," ujar Purbaya.

Menurutnya, Peter Gontha terlihat terkejut setelah mendengar penjelasan tersebut. Purbaya mengatakan Peter Gontha mengaku belum pernah mendengar penjelasan seperti itu sebelumnya di ruang publik.

"Katanya, Pak, saya belum pernah dengar hal yang seperti ini di luar. Jadi, kamu komunikasi jelek banget," cerita Purbaya menirukan ucapan Peter Gontha.

Purbaya pun mengaku dikritik karena dinilai tidak mampu menyampaikan strategi fiskal pemerintah secara baik kepada publik.

"Saya dibilang sama Peter Gonta bodoh melakukan komunikasi, kenapa lu enggak bisa ngomong ini keluar?. Perasaan udah berkali-kali ngomong," ujarnya.

Curhat soal disemprot Peter Gontha bermula saat Purbaya ditanya awak media mengenai pesan yang ingin ia sampaikan kepada investor maupun ekonom yang menilai kebijakan fiskal terlalu ugal-ugalan hingga membebani sektor moneter.

Menanggapi hal itu, Purbaya mengatakan dirinya sebenarnya sudah menjelaskan kondisi fiskal Indonesia sepanjang konferensi pers berlangsung. Ia pun teringat kritik pengusaha tersebut soal gaya komunikasinya yang buruk.

[Gambas:Youtube]