Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan potensi ekonomi dari belanja Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp120 triliun lebih per tahun belum sepenuhnya dinikmati petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM lokal.

Hal itu disampaikan Luhut usai bertemu dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, untuk membahas evaluasi serta perbaikan tata kelola program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan kajian yang dilakukan DEN di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), perputaran belanja pangan MBG diperkirakan mencapai lebih dari Rp120 triliun setiap tahun dan berpotensi menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja.

Menurut Luhut, efek berganda (multiplier effect) MBG mulai terlihat di berbagai daerah, tetapi manfaat ekonomi yang besar itu belum sepenuhnya mengalir hingga ke lapisan bawah.

"Banyak petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal yang belum mampu terhubung secara optimal ke dalam rantai pasok," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Selasa (23/6).

Benarkah klaim Luhut soal anggaran ratusan triliun MBG belum mengalir ke UMKM hingga petani?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan akar persoalan MBG saat ini memang bukan pada tujuan kebijakannya, melainkan pada bagaimana anggaran tersebut didistribusikan hingga ke pelaku usaha di tingkat hulu.

Menurutnya, dalam berbagai program belanja pemerintah, kebocoran nilai tambah justru sering terjadi di lapisan tengah rantai distribusi.

"Masalah utamanya bukan pada niat kebijakan, tetapi pada desain rantai distribusi dan struktur pasar yang menghubungkan anggaran tersebut dengan pelaku di hulu seperti petani dan nelayan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia menjelaskan anggaran konsumsi yang besar memang menciptakan transaksi ekonomi yang tinggi. Namun, nilai ekonomi tersebut banyak berhenti di tangan aggregator, vendor besar, distributor hingga kontraktor pengadaan.

"Akibatnya, meskipun anggaran untuk konsumsi besar secara nominal, yang benar-benar netes ke produsen primer justru sangat kecil karena mereka tidak terintegrasi langsung ke dalam rantai pasok program tersebut," katanya.

Ronny mengatakan ada beberapa penyebab struktural sehingga belanja MBG tidak langsung dirasakan petani-nelayan. Pertama, masalah skala dan standar, sebab program berskala nasional seperti MBG membutuhkan pasokan dalam jumlah besar, berkualitas seragam, dan tersedia secara berkelanjutan.

Sementara itu, mayoritas petani dan nelayan Indonesia masih beroperasi dalam skala kecil, tersebar di berbagai wilayah, serta belum memiliki organisasi yang kuat untuk memenuhi kebutuhan pasokan dalam jumlah besar.

Imbasnya, penyelenggara program lebih memilih bekerja sama dengan pemasok besar yang dinilai siap dari sisi logistik dibanding membeli langsung dari petani maupun nelayan.

"Di sinilah terjadi pemotongan margin yang cukup besar sebelum sampai ke petani dan nelayan," kata Ronny.

Kedua, masalah tata kelola dan pengadaan turut memperbesar persoalan karena selama ini proses pengadaan lebih menitikberatkan pada efisiensi administrasi dan kepastian pasokan dibanding keberpihakan terhadap produsen kecil.

Menurut Ronny, selama tidak ada aturan yang secara eksplisit mewajibkan keterlibatan petani hingga nelayan lokal, sistem akan memilih jalur yang paling mudah dan aman secara operasional.

"Jika tidak ada afirmasi kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan keterlibatan petani dan nelayan lokal, maka sistem akan secara alami memilih jalur yang paling mudah dan paling 'aman' secara operasional, meskipun secara distribusi ekonomi menjadi tidak adil," terangnya.

Ketiga, panjangnya rantai distribusi dan lemahnya kelembagaan di tingkat hulu. Tanpa koperasi atau agregator milik petani-nelayan sendiri yang kuat, posisi tawar mereka akan selalu lemah.

"Akibatnya, mereka hanya menjadi price taker, bukan penerima manfaat utama dari program sebesar itu," imbuh Ronny.

Ronny menilai desain kebijakan MBG belum cukup presisi untuk memastikan manfaat ekonomi benar-benar sampai ke lapisan paling bawah.

Jika tak diperbaiki, maka kritik bahwa program ratusan triliun belum menggerakkan ekonomi nelayan dan petani adalah kritik yang layak diperhatikan.

"Solusinya bukan hanya menambah anggaran, tetapi mendesain ulang rantai pasok, misalnya dengan kewajiban sourcing lokal, penguatan koperasi, digitalisasi distribusi, dan skema kontrak langsung dengan kelompok tani dan nelayan. Tanpa itu, kebocoran nilai tambah akan terus berulang," tegasnya.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF M Rizal Taufikurahman mengatakan besarnya anggaran konsumsi MBG memang menciptakan permintaan pangan yang luar biasa besar, tetapi hal itu belum otomatis meningkatkan pendapatan petani maupun nelayan.

"Saya melihat persoalan utamanya bukan pada besar kecilnya anggaran MBG, melainkan pada desain rantai pasoknya," katanya.

Menurut Rizal, selama pengadaan masih didominasi distributor dan pemasok besar, efek ekonomi lebih banyak dinikmati sektor perdagangan dibanding produsen pangan di tingkat hulu.

[Gambas:Photo CNN]

"Sementara petani dan nelayan tetap hanya memperoleh margin yang terbatas," tambahnya.

Ia menilai persoalan ini menunjukkan ekosistem produksi pangan Indonesia belum benar-benar dipersiapkan untuk memasok kebutuhan MBG dalam skala nasional.

Sebab, sebagian besar petani-nelayan masih memiliki produksi terbatas, kontinuitas pasokan belum stabil, serta belum didukung fasilitas penyimpanan maupun logistik yang memadai.

Padahal, di sisi lain, MBG membutuhkan bahan pangan dalam jumlah besar dengan kualitas yang seragam dan tersedia setiap hari. Kondisi tersebut membuat penyelenggara program lebih memilih pemasok yang telah memiliki jaringan distribusi matang.

"Akibatnya, penyelenggara program cenderung memilih pemasok yang sudah mapan dibandingkan membeli langsung dari kelompok tani dan nelayan," ujarnya.

Karena itu, Rizal menilai apabila MBG ingin benar-benar menjadi instrumen penggerak ekonomi rakyat, pemerintah perlu mengubah desain pengadaan dengan mewajibkan keterlibatan koperasi, kelompok tani, kelompok nelayan, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pemasok utama.

Selain itu, menurutnya pemerintah perlu memberikan kontrak pembelian yang pasti, memperluas akses pembiayaan, melakukan pendampingan usaha, serta memperkuat infrastruktur logistik agar produsen kecil mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan.

"Tanpa perbaikan tersebut, anggaran ratusan triliun berisiko hanya menghasilkan efek berganda di sektor distribusi, bukan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan sebagaimana yang menjadi semangat awal program tersebut," pungkasnya.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menggelar rapat koordinasi dengan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Pertemuan digelar di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Selain Dasco, pimpinan DPR lainny seperti Cucun Syamsurijal, Sari Yuliati, dan Saan Mustopa juga hadir. "Sore ini saya memimpin rapat koordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang dan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Mayjen TNI (Purn.) Trenggono, di Ruang Rapat Pimpinan Gedung Nusantara III Senayan Jakarta," kata Dasco dalam keterangannya di akun Instagram pribadinya.

Rapat koordinasi ini, kata Dasco, membahas banyak hal terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia melihat, program ini memiliki tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencegah malnutrisi, memperbaiki tumbuh kembang, dan secara efektif menekan angka stunting di Indonesia.

Selain aspek kesehatan, Dasco menyoroti dampak positif program ini terhadap sektor pendidikan. Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik akan memastikan anak-anak sekolah dapat belajar dalam kondisi prima.

Tak hanya itu, dia melihat program MBG juga dirancang sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Dasco menjelaskan bahwa program ini akan memberdayakan pelaku UMKM, petani, peternak, hingga nelayan lokal sebagai penyedia bahan baku makanan.

Menutup keterangannya, Dasco menegaskan bahwa DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan secara ketat agar program ini tepat sasaran.

"Pada dasarnya DPR RI sesuai tugas dan fungsinya akan terus mengawasi dan melakukan pendampingan agar program yang pro rakyat ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat dan rakyat Indonesia."

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mendorong Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pasar baru bagi hasil pertanian lokal melalui penguatan kemitraan antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pelaku usaha di tingkat desa.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyerapan hasil produksi petani.

Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong setiap SPPG bermitra dengan sedikitnya 15 pemasok lokal yang berasal dari KDMP, BUMDes, maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan skema tersebut, manfaat ekonomi program MBG diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

Kemitraan itu juga diharapkan memberikan kepastian pasar bagi petani dan pelaku usaha pangan lokal untuk memasok kebutuhan bahan baku program MBG.

Selain mendukung pemenuhan gizi bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, program tersebut juga diharapkan berkontribusi menurunkan angka stunting, anemia, dan kekurangan gizi.

Berdasarkan kajian Dewan Ekonomi Nasional (DEN), sekitar 65% SPPG telah bermitra dengan pemasok lokal yang berada di kabupaten yang sama.

Program MBG yang ditargetkan melayani sekitar 63,2 juta penerima manfaat saat ini didukung oleh 148.528 pemasok lokal. Jumlah tersebut terdiri atas 13.684 koperasi, 1.475 BUMDes, 63.189 UMKM, 720 KDMP, serta 69.294 pemasok lainnya.

Selain menjadi pemasok kebutuhan MBG, KDMP juga diproyeksikan menjalankan fungsi sebagai penyalur komoditas strategis, seperti LPG, pupuk bersubsidi, dan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Koperasi tersebut juga akan berperan sebagai offtaker gabah dan jagung ketika harga berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP), serta didukung fasilitas cold storage untuk menjaga kualitas hasil perikanan.

Hingga Jumat (26/6/2026), pemerintah mencatat seluruh 83.383 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum. Dari jumlah tersebut, sebanyak 79.701 koperasi telah memiliki akun SIMKOPDES dan 60.756 telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pemerintah memperkirakan belanja bahan pangan untuk program MBG mencapai Rp69,4 triliun hingga Rp172,2 triliun. Belanja tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan daya beli masyarakat pedesaan serta menciptakan sekitar 1,2 juta lapangan kerja baru.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan mengalami pemangkasan sejalan dengan upaya perbaikan tata kelola yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto. Badan Gizi Nasional (BGN) disebut telah memiliki angka final anggaran yang bakal dihemat tahun ini.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah bertemu dengan Kepala BGN Nanik S. Deyang, Kamis (25/6/2026). Meski tidak memerinci berapa anggaran yang dihemat, dia hanya memastikan nilainya signifikan.

"Kepala BGN melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program MBG, saya pikir cukup signifikan tetapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Purbaya sempat menyebut penghematan pagu anggaran MBG dikurangi menjadi Rp268 triliun tahun ini. Artinya, estimasi penghematan mencapai sekitar Rp67 triliun.

Purbaya bahkan menyebut pagu anggaran hasil penghematan tersebut akan lebih rendah lagi jika mengacu pada hasil perbincangannya dengan BGN Kamis lalu. Dia menyatakan setuju dengan penghematan anggaran ini sebab masih ada banyak perbaikan tata kelola yang harus dilakukan.

"Saya setuju [pemotongan] apalagi kalau dipotongnya lebih banyak lagi. Artinya ada efisiensi yang lebih bagus. Kemarin saya lihat proposalnya ada efisiensi yang lebih bagus, walaupun masih bisa dikurangin sedikit lagi. Tetapi nanti akan signifikan lah pemotongannya, bukan saya yang usul ya, Kepala BGN-nya sendiri," ujar mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.

Dari sisi dampaknya ke defisit APBN, Purbaya belum bisa memastikan apakah penghematan anggaran MBG bisa berdampak besar. Sebab, bisa saja muncul kenaikan kebutuhan belanja di pos anggaran lain.

Namun, Purbaya memastikan pemerintah akan tetap bisa menjaga defisit APBN sampai akhir tahun di bawah 3%. Apalagi, harga minyak kini sudah mengalami tren penurunan di sekitar US$70 per barel, atau kembali ke asumsi APBN yakni Indonesia Crude Price (ICP).

Pada rapat dengan Komite IV DPD awal pekan ini, Senin (22/6/2026), Purbaya menyebut defisit APBN bakal diupayakan berada di bawah 2,9% terhadap PDB. Dia turut mengemukakan bahwa defisit akhir tahun lalu mengecil ke 2,81% terhadap PDB berdasarkan perhitungan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Sampai dengan Juni 2026, Bendahara Negara menyebut defisit APBN akan berada di level 1% terhadap PDB.

"Yang jelas kondisi fiskal aman, defisit tidak akan melebihi 3%, hampir pasti bisa dikendalikan dengan baik karena ruangnya semakin terbuka lebar, termasuk harga minyak turun mendekati US$70," pungkasnya.

Menanggapi penghematan anggaran MBG, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Hosianna Evalita Situmorang menyampaikan bahwa langkah tersebut akan berdampak positif ke ketahanan fiskal.

"Apalagi kalau realokasi anggaran pada akhirnya menjadi lebih tepat sasaran yaitu untuk menjaga atau bahkan mendorong daya beli misal dengan bantuan sosial dan kenaikan harga energi misal BBM dan listrik ke depannya bisa terkendali atau tidak terlalu besar," ujarnya kepada Bisnis.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan potensi ekonomi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp120 triliun per tahun belum sepenuhnya dinikmati petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM lokal.

Hal itu disampaikan Luhut usai bertemu dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yakni Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, untuk membahas evaluasi serta perbaikan tata kelola program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pertemuan itu, Luhut mengatakan pihaknya turut menyerahkan hasil survei lapangan pelaksanaan MBG yang sebelumnya telah dilaporkan kepada Presiden.

"Sesuai keinginan Presiden, saya kembali mengingatkan bahwa program sebesar ini harus dikelola dengan berorientasi kepada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan agar tata kelola dan pengawasannya berjalan lebih akuntabel," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Selasa (23/6).

Berdasarkan kajian yang dilakukan Dewan Ekonomi Nasional di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, ia menyebut perputaran belanja pangan dari program MBG diperkirakan mencapai lebih dari Rp120 triliun setiap tahun dan berpotensi menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja.

Menurut Luhut, dampak berganda (multiplier effect) program tersebut mulai terlihat di berbagai daerah. Meski demikian, ia mengakui manfaat ekonomi yang besar itu belum sepenuhnya mengalir hingga ke lapisan bawah.

"Banyak petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal yang belum mampu terhubung secara optimal ke dalam rantai pasok," ujarnya.

Luhut menilai tantangan utama pelaksanaan MBG bukan berada pada penyediaan fasilitas dapur, melainkan pada ketahanan rantai pasok, ketersediaan komoditas, kapasitas pemasok skala kecil, hingga tata kelola kemitraan.

[Gambas:Instagram]

Karena itu, ia menilai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh SPPG semata, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga pengawasan, perbankan, koperasi, hingga pelaku usaha agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Luhut menambahkan Dewan Ekonomi Nasional siap berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ekosistem rantai pasok MBG.

"Hasil kajian yang kami serahkan hari ini merupakan bentuk komitmen penuh kami agar pelaksanaan MBG semakin akuntabel, efisien, dan membawa dampak ekonomi yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami penguatan pada akhir pekan ini, di tengah narasi pemerintah yang mempertimbangkan efisiensi anggaran lanjutan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). MBG memang merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang memakan anggaran jumbo sehingga memengaruhi kondisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, program tersebut menjadi kebijakan fiskal yang paling disorot pasar.

Mengutip Bloomberg, rupiah berbalik menguat 21 poin atau 0,12 persen menuju level Rp 17.922 per dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat (26/6/2026). Pada awal perdagangan, Mata Uang Garuda sempat melemah tajam menuju level Rp 17.990 per dolar AS atau nyaris kembali menyentuh Rp 18.000 per dolar AS seperti yang sempat terjadi pada awal Juni 2026.

"Pasar merespons positif pemerintah yang mempertimbangkan efisiensi dan pengurangan anggaran lebih lanjut untuk program unggulan MBG guna menjaga stabilitas fiskal," kata Pengamat Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (26/6/2026).

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) juga memperkuat intervensi pasar secara agresif melalui tiga lini utama, yakni pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebagai upaya meredam volatilitas dan mencegah depresiasi rupiah yang belakangan mendekati level terendah sepanjang sejarah, yakni di atas Rp 18.000 per dolar AS.

"Yang dibutuhkan pasar saat ini adalah jangkar ekspektasi yang jelas bahwa stabilitas nilai tukar tetap menjadi prioritas utama serta didukung koordinasi yang erat antara kebijakan moneter dan fiskal," terangnya.

Diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan kelanjutan efisiensi anggaran untuk programnya. Rencana efisiensi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BGN Nanik S Deyang saat bertemu dengannya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Purbaya belum mengungkapkan besaran anggaran MBG yang akan dihemat kembali. Namun, ia menyebut nilainya cukup signifikan.

"Kemarin saya bertemu Kepala BGN. Sudah ke sini, dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program MBG. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan," kata Purbaya dalam agenda Taklimat Media di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Meski akan dilakukan kembali pemangkasan, Purbaya memastikan penghematan yang dilakukan BGN tidak akan memengaruhi porsi menu program MBG.

"Tidak (berubah), tetap. Jadi justru dipastikan makanannya tetap bergizi. Nanti deh, saya bukan ahli gizi. Yang jelas SDM-nya diperbaiki. Kalau enggak salah mereka akan meng-hire lebih banyak ahli gizi di situ," jelas Purbaya.

IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal adanya penghematan anggaran dalam skala besar di Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah efisiensi ini merupakan inisiatif murni dari internal BGN demi menekan angka inefisiensi dalam penyaluran program prioritas nasional tersebut.

Purbaya mengonfirmasi rencana pemotongan belanja tersebut usai menggelar pertemuan bilateral dengan Kepala BGN, Nanik S. Deyang, di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kendati demikian, Purbaya masih enggan membeberkan secara terperinci nominal kepastian dana yang berhasil dihemat.

"Kemarin saya ketemu Kepala BGN. Dia melaporkan akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tetapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan," ungkap Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jumat (26/6/2026).

Saat awak media mencoba mengonfirmasi apakah angka penghematan tersebut menyentuh angka nominal Rp40 triliun sebagaimana isu yang beredar luas di publik, bendahara negara tersebut memilih untuk tidak mendahului pengumuman resmi instansi mitra.

"Mungkin (sekitar Rp 40 triliun). Tanya dia saja (BGN), dia lebih ngerti daripada saya. Nanti akan signifikanlah pemotongannya, tetapi bukan saya yang usul ya, Kepala BGN sendiri," kata Purbaya.

Di samping membedah struktur efisiensi kas, pertemuan strategis tersebut menelurkan kesepakatan pengawasan berlapis yang melibatkan aparatus Kemenkeu.

Purbaya menegaskan, pihaknya bakal memberikan penugasan khusus kepada jajaran pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di tingkat wilayah untuk memonitoring operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara langsung.

Langkah ini dirancang sebagai instrumen asistensi bagi BGN guna memperketat kontrol keuangan di daerah. Kedua belah lembaga bahkan sepakat untuk mengambil tindakan disipliner ekstrem jika ditemukan adanya penyelewengan tata kelola logistik maupun anggaran di lapangan.

"Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya, mereka juga setuju. 'Kalau enggak benar boleh tutup saja Pak', kita diskusikan seperti itu. Jadi kerja sama dengan BGN sudah semakin baik," kata Purbaya.

Untuk mengimbangi masifnya perluasan program, pemerintah memastikan aspek kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada organ BGN akan terus diperbaharui. Struktur manajemen lembaga baru ini ke depan bakal diperkuat oleh kolaborasi para ahli di bidang nutrisi serta pakar manajemen keuangan.

Purbaya menjamin Kemenkeu siap mendelegasikan tenaga ahli keuangan terbaiknya jika dibutuhkan untuk memperkuat sistem akuntansi dan pelaporan internal BGN agar tetap akuntabel.

"SDM-nya juga kita bantu. Kalau perlu orang finansial, keuangan, departemen keuangan, akan membantu. Harusnya ke depan akan lebih bagus," ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)

DPR RI menyepakati empat langkah efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disampaikan Badan Gizi Nasional (BGN). Melalui efisiensi itu, anggaran negara bisa dihemat sekitar Rp40 triliun.

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menilai skema efisiensi yang dipaparkan pimpinan BGN yang baru sangat baik.

"Kalau kita lihat skema efisiensinya, ada empat yang disampaikan, saya kira akan sangat signifikan (dampak penghematannya)," ujar Zainul dalam keterangan tertulis Bakom RI, Jumat (26/6).

BGN mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp270 triliun untuk program MBG di 2027, naik Rp2 triliun dari 2026 yang sebesar Rp268 triliun.

Namun, Zainul menyebut anggaran MBG 2027 diprediksi akan jauh berkurang dengan penghematan yang dilakukan BGN di bawah kepemimpinan Nanik S Deyang. Ia meyakini efisiensi yang dilakukan bakal cukup signifikan.

"Waktu rapat, BGN komitmen dengan kita, mereka akan melakukan exercise penghematan minimal Rp40 triliun, termasuk yang tahun ini. Tahun ini pun BGN sedang melakukan exercise untuk penghematan dan angkanya mungkin hampir sama," katanya.

Komisi IX pun memberikan waktu dua pekan kepada BGN untuk merampungkan perhitungan efisiensi tersebut. Pekan depan, DPR akan kembali menggelar rapat dengar pendapat untuk membahas finalisasi penghematan yang akan diterapkan dalam program MBG.

"Mereka kemudian menyampaikan minta waktu, kita sepakat dua minggu," ucap Zainul.

Zainul juga merinci empat langkah efisiensi pertama yang dipaparkan BGN. Pertama, mengevaluasi jumlah penerima manfaat. Salah satu opsi yang dibahas yaitu MBG tidak lagi diberikan kepada seluruh siswa SMA atau sederajat yang jumlahnya mencapai sekitar 11 juta orang.

Kedua, mengurangi intensitas pemberian paket MBG. Jika sebelumnya makanan diberikan selama 25 hari dalam sebulan atau enam hari dalam sepekan, ke depan penyaluran MBG direncanakan berjalan pada Senin hingga Jumat atau sekitar 20 hari dalam sebulan. Melalui skema ini, saat hari libur nasional ataupun selama masa libur sekolah MBG juga tidak akan diberikan.

Ketiga, mengevaluasi pemberian insentif untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Komisi IX setuju agar insentif yang selama ini disamaratakan sebesar Rp6 juta per hari per SPPG untuk dievaluasi dan disesuaikan secara proporsional berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

Keempat, menerapkan sistem pengelompokan atau penilaian SPPG. Nantinya BGN akan membagi SPPG ke dalam beberapa klaster berdasarkan kapasitas dan kinerja, sehingga besaran insentif ataupun anggaran yang diterima akan berbeda.

JAKARTA - Langkah Badan Gizi Nasional (BGN) menutup ratusan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) fiktif di Cilacap, Jawa Tengah diapresiasi sejumlah kalangan. Tindakan tersebut sebagai wujud dari pembenahan tata kelola MBG.

"Ratusan titik fiktif dapur tersebut memang harus ditutup sebagai bagian dari langkah-langkah pembenahan tata kelola MBG," ujar Pemrakarsa 98 Resolution Network, Wignyo Prasetyo di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Selain dukungan terhadap penutupan dapur-dapur palsu tersebut, Wignyo juga mengusulkan agar BGN menginvestigasi semua daerah. Hal tersebut diusulkan karena ia mengkhawatirkan titik palsu itu mungkin saja banyak terdapat di daerah-daerah lain.

"Ditemukannya ratusan dapur fiktif di Cilacap mestinya jadi alarm buat BGN untuk lebih lanjut menurunkan tim investigasi ke daerah-daerah lain. Karena bukan tidak mungkin dapur-dapur manipulatif seperti itu ribuan jumlahnya," tegasnya.

Wignyo menambahkan lembaga penegak hukum juga harus cepat tanggap terhadap kasus ini. Semua pihak yang berhubungan dengan keberadaan titik-titik dapur palsu ini harus diperiksa

Lihat video: Aplikasi Pendaftaran SPPG Ditutup, BGN Tak Izinkan Pendirian Dapur MBG yang Baru!

"Ini jahat, miliaran rupiah uang negara masuk ke kantong mereka. Oleh karenanya lembaga penegak hukum harus cepat tanggap memeriksa semua oknum-oknum manipulatif ini, dari mulai mereka yang dengan sengaja mengajukan dapur-dapur palsu, oknum-oknum tim verifikasinya, hingga oknum yang memberikan approval terhadap dapur-dapur manipulatif tersebut," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan ada pemangkasan pagu anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain mendorong efisiensi postur anggaran, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga bakal turun tangan langsung mengawasi penggunaan dana MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tingkat daerah.

Purbaya mengungkapkan, rencana efisiensi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang ketika keduanya bertemu pada Kamis (25/6/2026). Menurutnya, BGN telah membawa proposal penghematan lanjutan yang dinilai lebih optimal.

Sebagai catatan, kebutuhan anggaran penuh (full year) untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto ini pada rancangan awalnya sempat diperkirakan mencapai Rp335 triliun.

Pada bulan lalu, Kemenkeu dan BGN sudah sepakat tidak mencairkan Rp67 triliun dana cadangan BGN di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sehingga tersisa pagu anggaran sebesar Rp268 triliun.

Kini, BGN kembali mengajukan proposal pemangkasan pagu anggaran. Sebelumnya, rapat antara BGN dan Komisi IX DPR menyetujui langkah efisiensi dengan total penghematan sekitar Rp40 triliun.

Ketika dikonfirmasi, Purbaya tidak menampik pemotongan anggaran yang diajukan ke Kemenkeu sekitar Rp40 triliun. Kendati demikian, dia menyerahkan pengumuman angka pastinya ke Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang.

"Saya setuju apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi, asalkan programnya jalan," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jumat (26/6/2026).

Meski porsi anggaran dirampingkan, bendahara negara mengklaim efisiensi ini tidak akan mengorbankan kualitas nutrisi maupun memangkas alokasi dana per porsi yang diterima masyarakat.

Menurutnya, penghematan tersebut justru lahir dari perbaikan sistem operasional. BGN, lanjutnya, juga merencanakan rekrutmen ahli gizi yang lebih masif untuk menjaga standar program.

Kemenkeu Ikut Awasi

Demi memastikan efisiensi berjalan sesuai koridor, Kemenkeu akan mengambil peran sentral dalam memonitor aliran dana di daerah. Purbaya menjelaskan, kesepakatan ini lahir dari permintaan BGN yang mengaku kerap kesulitan melakukan pengawasan hingga ke level akar rumput.

Nantinya Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di kabupaten/kota akan ikut mengawasi pelaksanaan operasional SPPG secara berkala.

"Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur, dan yang mengawasi bukan BGN sendiri, jadi dari tempat saya, kita tidak akan kongkalikong. Kalau yang mengawasi BGN sendiri kan bisa ada vested interest," jelas Purbaya.

Rencananya, evaluasi operasional dan serapan anggaran MBG di lapangan akan dilakukan setiap dua bulan sekali. Purbaya mengaku, pihaknya tidak akan kompromi terhadap unit pelayanan yang terbukti bermasalah.

"Nanti kalau jelek, ya kita bilang jelek. Kalau rekomendasinya tutup, ya tutup aja," katanya.

Ke depan, Purbaya berharap sinergi antara Kemenkeu dan BGN dapat terus membaik. Di samping dukungan pengawasan, Kemenkeu juga siap memasok sumber daya manusia (SDM) di bidang finansial apabila BGN membutuhkan asistensi pengelolaan keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Penghematan anggaran negara dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diestimasikan mencapai Rp40 triliun setelah Komisi IX DPR RI menyetujui empat langkah efisiensi yang diajukan Badan Gizi Nasional (BGN).

Penghematan tersebut akan menjadi dasar penyusunan anggaran MBG 2027 yang sebelumnya diusulkan sebesar Rp270 triliun.

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin mengatakan DPR menilai skema efisiensi yang dipaparkan jajaran pimpinan BGN yang baru mampu menjaga keberlanjutan program sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.

"Kalau kita lihat skema efisiensinya, ada empat yang disampaikan, saya kira akan sangat signifikan dampak penghematannya," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Menurut Zainul, BGN telah berkomitmen melakukan penghitungan ulang anggaran dengan target penghematan sedikitnya Rp40 triliun. Upaya serupa juga tengah dilakukan terhadap pelaksanaan program pada tahun anggaran 2026.

"Kalau waktu rapat, BGN komitmen dengan kita, mereka akan melakukan exercise penghematan minimal Rp40 triliun, termasuk yang tahun ini. Tahun ini pun BGN sedang melakukan exercise untuk penghematan dan angkanya mungkin hampir sama," katanya.

Komisi IX DPR memberikan waktu selama dua pekan kepada BGN untuk menyelesaikan simulasi efisiensi tersebut sebelum dibahas kembali dalam rapat dengar pendapat.

"Mereka kemudian menyampaikan minta waktu, kita sepakat dua minggu," ujarnya.

Empat langkah efisiensi yang disepakati diawali dengan evaluasi jumlah penerima manfaat. Salah satu opsi yang tengah dikaji ialah tidak lagi memberikan MBG kepada seluruh siswa SMA atau sederajat yang jumlahnya mencapai sekitar 11 juta orang.

Langkah berikutnya ialah mengurangi frekuensi pemberian paket makanan. Apabila selama ini MBG disalurkan selama 25 hari dalam sebulan atau enam hari setiap pekan, ke depan penyaluran direncanakan hanya berlangsung pada hari kerja, yakni Senin hingga Jumat atau sekitar 20 hari dalam sebulan. Dengan skema tersebut, distribusi makanan juga tidak dilakukan pada hari libur nasional maupun selama masa libur sekolah.

BGN juga akan mengevaluasi skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Insentif yang selama ini diberikan secara merata sebesar Rp6 juta akan disesuaikan berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani masing-masing SPPG.

Selain itu, BGN akan menerapkan sistem pengelompokan SPPG berdasarkan kapasitas dan kinerjanya. Melalui skema tersebut, besaran insentif maupun alokasi anggaran yang diterima setiap SPPG akan berbeda sesuai hasil penilaian.

Sebelumnya, BGN mengusulkan pagu anggaran program MBG sebesar Rp270 triliun pada 2027, meningkat Rp2 triliun dibandingkan alokasi tahun 2026 sebesar Rp268 triliun. Namun, besaran kebutuhan anggaran tersebut diperkirakan akan turun setelah perhitungan efisiensi dirampungkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan efisiensi anggaran lanjutan untuk programnya.

Rencana efisiensi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BGN Nanik S Deyang saat bertemu dengan Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (25/6/2026). Meski belum mengungkap besaran anggaran yang akan dihemat, Purbaya menyebut nilainya cukup signifikan.

“Kemarin saya bertemu Kepala BGN. Beliau sudah datang ke sini melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan,” kata Purbaya dalam taklimat media di kantornya, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Meski demikian, Purbaya memastikan penghematan anggaran BGN tidak akan memengaruhi porsi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Tidak (berubah), tetap. Jadi justru dipastikan makanannya tetap bergizi. Nanti deh, saya bukan ahli gizi. Yang jelas SDM-nya diperbaiki. Kalau enggak salah mereka akan hire lebih banyak ahli gizi di situ,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Purbaya juga menerima laporan mengenai sejumlah kendala yang dihadapi BGN dalam pelaksanaan program MBG, terutama terkait pengawasan di daerah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap mengerahkan jajarannya di daerah guna membantu pemantauan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Saya bilang begini, kalau begitu ya sudah. Yang menguasai di daerah-daerah biar Kementerian Keuangan saja. Nanti orang-orang saya di daerah akan memonitor SPPG secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa mengontrol anggarannya. Mereka setuju,” ujarnya.

Meski tidak merinci besaran efisiensi yang akan dilakukan BGN, Purbaya menyatakan tetap mendukung langkah penghematan anggaran agar program MBG terus berjalan.

“Saya setuju (efisiensi), apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi. Iya, tapi biar programnya jalan,” kata Purbaya.

Sebelumnya, pemerintah telah memangkas pagu anggaran Program Makan Bergizi Gratis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dari semula Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun. Pemerintah juga berencana melanjutkan efisiensi anggaran program tersebut.