Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan respons jajaran bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) setelah pemerintah memutuskan mengembalikan sekaligus menambah penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Purbaya mengatakan keputusan tersebut baru diputuskan dalam rapat dengan para pimpinan Himbara pada Jumat (26/6) pagi ini.

Dia mengaku para pimpinan bank BUMN semula datang dengan perasaan cemas karena terus memantau kondisi likuiditas dalam dua pekan terakhir.

"Dia nari-nari. Mereka datang ke tempat rapat tadi deg-degan, sudah mau marah segala macam. Begitu saya kasih tahu (dana SAL kembali ditempatkan di Bank Himbara), mereka happy. Kepalanya jadi enggak berasap katanya," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat siang.

Penempatan dana SAL ini, beserta penambahannya, dilakukan untuk mengatasi kondisi likuiditas perbankan yang mulai mengering, sehingga diharapkan dapat mendorong penurunan suku bunga dan memperkuat pertumbuhan ekonomi.

"Masalah Himbara itu kan di sana sudah mulai kekeringan likuiditas. Saya bilang ke mereka, 'Saya akan kembalikan lagi uang pemerintah ke Himbara, bahkan saya tambah.' Jadi akan cukup likuiditas di sektor perbankan kita. Jadi harusnya bunga di pasar akan turun. Ekonomi siap lari lagi," ujar Purbaya.

Dari jumlah dana nganggur pemerintah di bank sebesar Rp300 triliun, Purbaya sempat mengambil Rp130 triliun, sehingga tersisa Rp170 triliun.

Kini dana tersebut akan dikembalikan secara bertahap. Pertama, Purbaya mengembalikan Rp30 triliun, lalu Rp100 triliun, dan Rp100 triliun lagi.

Tenor penempatan uang ini dilaksanakan secara jangka waktu yang beragam. Mulai dari tiga hingga empat bulan, sampai akhir tahun, dan fleksibel.

"Tambah Rp30 triliun, kan berarti Rp170 triliun dibalikin lagi ke Rp200 triliun. Itu yang sampai akhir tahun, fixed. Namun yang fleksibel yang bisa kita keluarkan langsung, Rp70 triliun sampai Rp100 triliun lagi. Total Rp400 triliun sekian," ujar Purbaya.

Purbaya menjelaskan penarikan dana SAL dari Himbara dilakukan sekitar dua pekan lalu setelah adanya instruksi.

Namun, saat dana ditarik, bank-bank pelat merah ternyata kesulitan menggantikan sumber likuiditas tersebut, sehingga pemerintah memutuskan mengembalikannya.

"Kan dua minggu yang lalu saya dapat instruksi. Sudah mulai sedikit-sedikit saya ambil, saya minta diisi, rupanya enggak bisa ngisi. Ya sudah, panik, baru balik lagi ke saya," ujar Purbaya.

Dia menambahkan, pengembalian dana SAL ke Himbara juga dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga perputaran ekonomi.

"Ini juga atas petunjuk Bapak Presiden. Dia ingin ekonomi jalan," ujar Purbaya.

Adapun bank pelat merah yang menerima penempatan dana tersebut meliputi Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI.

Menurut Purbaya, pemerintah belum berencana menambah bank lain karena likuiditas dari Himbara akan mengalir ke seluruh sistem keuangan melalui pasar antarbank.

"Kalau mereka cukup, otomatis uangnya akan mengalir ke sistem keuangan, baik melalui pasar interbank maupun ketika dana pinjaman berpindah ke bank lain. Jadi kita memaksa sistem finansial kita hidup melalui invisible hand yang kita kendalikan," ucap dia.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sempat menarik secara bertahap dana SAL dari bank BUMN atau Himbara.

Penarikan kembali dana mengendap pemerintah itu diungkap Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti.

"Secara bertahap, iya (sudah dikembalikan)," ujar Astera kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (24/6) dikutip Detikfinance.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai indikator likuiditas standar seperti pinjaman yang belum digunakan atau undisbursed loan hingga Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DLK) bersifat ilusif.

Purbaya mengakui bahwa berbagai indikator tersebut kerap menunjukkan angka-angka yang positif. Kendati demikian, dia menilai angka-angka tersebut tidak mencerminkan kondisi riil perbankan.

Oleh sebab itu, bendahara negara memutuskan kembali menambah penempatan dana pemerintah di bank pelat merah atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi total Rp400 triliun demi memastikan likuiditas perbankan terjadi.

"Selama saya di KSSK [Komite Stabilitas Sistem Keuangan] dalam lima tahun terakhir ditambah sekarang, selalu angkanya bagus. Padahal kadang-kadang perbankannya susah. Jadi, itu ilusif, artinya menyembunyikan keadaan sebenarnya," ujar Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Jumat (26/6/2026).

Adapun, Bank Indonesia mencatat undisbursed loan sebesar Rp2.576 triliun atau 22,41% dari plafon kredit yang tersedia. Kapasitas pembiayaan bank yang baik tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) di level 24,74% dan DPK yang masih tumbuh tinggi sebesar 13,47% secara tahunan pada Mei 2026.

Alih-alih bergantung pada rasio standar tersebut, bendahara negara memilih untuk menggunakan dua pendekatan pragmatis dalam membaca kondisi likuiditas. Pertama, memantau pergerakan uang primer (base money/M0) yang dianggap menjadi cerminan lebih nyata dari transmisi kebijakan bank sentral di perekonomian.

Kedua, mendengarkan langsung keluh kesah dari para pelaku industri perbankan.

"Ini saya dengarkan, banknya ribut apa tidak? Kalau banknya ribut [kekurangan likuiditas], ya sudah. Namun, kalau banknya tidak ribut, berarti bagus," jelas Purbaya.

Kekhawatiran para bankir ini terkonfirmasi dalam pertemuan antara Purbaya dan para direktur utama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) pada Jumat (26/6/2026) pagi. Purbaya menyebut para pimpinan bank melaporkan bahwa pertumbuhan kredit, yang sebelumnya mampu tumbuh 11,5%, berisiko anjlok signifikan apabila kondisi likuiditas tidak segera diperbaiki.

Lebih lanjut, Purbaya tidak setuju apabila perbankan akan menjadi bergantung dengan dana pemerintah ke depan. Dia mengklaim bahwa langkah ini murni merupakan manajemen kas pemerintah, bukan penyertaan modal atau suntikan subsidi.

Alasannya, dana pemerintah yang ditempatkan di Himbara sejatinya berasal dari penerimaan negara, seperti pajak dan penerbitan obligasi, yang sebelumnya diserap dari kantong masyarakat dan sistem perbankan.

Dengan kata lain, pengembalian dana ini bertujuan agar perputaran uang di sistem keuangan tidak mandek. Purbaya bahkan menyebut langkah cash management tersebut memberikan dampak yang menyerupai pelonggaran moneter.

"Itu bukan kebijakan fiskal, sebetulnya kebijakan moneter, tapi kita cuma membantu," tutupnya.

Purbaya Tambah Dana ke Himbara

Adapun, Purbaya memastikan akan kembali menempatkan sekaligus menambah dana pemerintah di Himbara menjadi total Rp400 triliun.

Dia mengakui bahwa beberapa pekan sebelumnya pemerintah memang sempat menarik dana simpanannya di Himbara sekitar Rp100 triliun atas permintaan 'sejumlah pihak'. Dia tidak menyebutkan pihak yang dimaksud.

"Rupanya jadi kering dan tidak ada sumber uang lagi [di perbankan]. Jadi, saya kembalikan lagi," ujarnya.

Purbaya menjelaskan kini sisanya dana pemerintah di bank-bank Himbara sekitar Rp170 triliun. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah Rp30 triliun pada tahap awal.

Selanjutnya, akan ada tambahan penempatan dana lagi sebesar Rp100 triliun untuk tenor 3—4 bulan dan Rp70 triliun hingga Rp100 triliun untuk tenor fleksibel (bisa ditarik atau masukan kapanpun).

"Jadi, Rp400 triliun. Rp200 triliun [jangka panjang] tambah Rp100 triliun [jangka menengah], tambah Rp100 triliun [fleksibel]. Itu yang sampai akhir tahun, fixed," tegas Purbaya.

Menurutnya, pemerintah memiliki keleluasaan kas yang sangat cukup untuk melakukan ekspansi likuiditas tersebut. Saat ini, posisi dana kas pemerintah yang terparkir di Bank Indonesia (BI) mencapai Rp590 triliun.

Purbaya memaparkan, penambahan likuiditas ini merupakan instrumen utama untuk menjaga stabilitas makroekonomi, terutama di tengah tekanan nilai tukar. Dia menilai, mengeringnya likuiditas di perbankan dan pelaku usaha telah memicu kekhawatiran pelambatan ekonomi yang berisiko mendorong keluarnya arus modal asing (capital outflow) yang turut membuat kurs rupiah terdepresiasi.

Dengan membanjiri kembali sistem perbankan dengan likuiditas, pemerintah berharap suku bunga pasar akan turun, kredit kembali melaju, dan prospek ekonomi kembali menjanjikan di mata investor.

"Kalau kita balik, kan prospek ekonomi balik lagi. Orang cenderung investasi di negara yang ekonominya akan lari. Akibatnya rupiah akan menguat lagi. Ini juga atas petunjuk Bapak Presiden, beliau ingin ekonomi jalan dan semua gangguan dihilangkan," jelas Purbaya.

Menurutnya, kabar penambahan dana ini pun langsung disambut positif oleh jajaran direksi lima bank Himbara, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS).

Purbaya belum bisa merincikan detail penempatan ke masing-masing bank tersebut. Hanya saja dia menjelaskan Bank Mandiri, BRI, dan BNI akan menerima jumlah yang sama, sementara BSI dan BTN akan menerima dana yang lebih kecil.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan kembali menempatkan sekaligus menambah dana pemerintah di bank pelat merah atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi total Rp400 triliun.

Purbaya nenjelaskan langkah tersebut diambil usai melakukan pertemuan dengan para direktur utama (dirut) bank-bank Himbara pada Jumat (26/6/2026) pagi. Menurutnya, para dirut berkeluh-kesah karena likuiditas di perbankan semakin kering.

Bendahara negara mengakui bahwa beberapa pekan sebelumnya pemerintah memang sempat menarik dana simpanannya di Himbara sekitar Rp100 triliun atas permintaan 'sejumlah pihak'. Dia tidak menyebutkan pihak yang dimaksud.

"Rupanya jadi kering dan tidak ada sumber uang lagi [di perbankan]. Jadi saya kembalikan lagi," ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Jumat (26/6/2026).

Dia menjelaskan kini sisanya dana pemerintah di bank-bank Himbara sekitar Rp170 triliun. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah Rp30 triliun pada tahap awal.

Selanjutnya, akan ada tambahan penempatan dana lagi sebesar Rp100 triliun untuk tenor 3—4 bulan dan Rp70 triliun hingga Rp100 triliun untuk tenor fleksibel (bisa ditarik atau dimasukan kapanpun).

"Jadi Rp400 triliun. Rp200 triliun [jangka panjang] tambah Rp100 triliun [jangka menengah], tambah Rp100 triliun [fleksibel]. Itu yang sampai akhir tahun, fix," tegas Purbaya.

Menurutnya, pemerintah memiliki keleluasaan kas yang sangat cukup untuk melakukan ekspansi likuiditas tersebut. Saat ini, posisi dana kas pemerintah yang terparkir di Bank Indonesia (BI) mencapai Rp590 triliun.

Purbaya memaparkan, penambahan likuiditas ini merupakan instrumen utama untuk menjaga stabilitas makroekonomi, terutama di tengah tekanan nilai tukar. Dia menilai, mengeringnya likuiditas di perbankan dan pelaku usaha telah memicu kekhawatiran pelambatan ekonomi yang berisiko mendorong keluarnya arus modal asing (capital outflow) yang turut membuat kurs rupiah terdepresiasi.

Dengan membanjiri kembali sistem perbankan dengan likuiditas, pemerintah berharap suku bunga pasar akan turun, kredit kembali melaju, dan prospek ekonomi kembali menjanjikan di mata investor.

"Kalau kita balik, kan prospek ekonomi balik lagi. Orang cenderung investasi di negara yang ekonominya akan lari. Akibatnya rupiah akan menguat lagi. Ini juga atas petunjuk Bapak Presiden, beliau ingin ekonomi jalan dan semua gangguan dihilangkan," jelas Purbaya.

Menurutnya, kabar penambahan dana ini pun langsung disambut positif oleh jajaran direksi lima bank Himbara, yaitu (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Purbaya belum bisa merincikan detail penempatan ke masing-masing bank tersebut. Hanya saja dia menjelaskan Bank Mandiri, BRI, dan BNI akan menerima jumlah yang sama, sementara BSI dan BTN akan menerima dana yang lebih kecil.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan jajaran bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Pertemuan tersebut terjadi jelang pengumuman keputusan Bank Indonesia (BI) terkait peningkatan BI Rate 25 bps ke level 5,75%.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia Pandu Sjahrir mengatakan agenda pertemuan berkaitan dengan kondisi perekonomian dan melibatkan bank-bank pelat merah. Namun, dia belum bersedia mengungkap lebih jauh materi yang akan dibahas Presiden dalam rapat tersebut.

"Soal ini nanti dengan bank-bank Himbara tentang ekonomi," ujar Pandu saat tiba di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (18/6/2026).

Ketika ditanya mengenai kemungkinan arahan khusus Presiden kepada industri perbankan, Pandu meminta awak media menunggu hasil pertemuan.

Pandu juga belum memberikan jawaban terkait kemungkinan adanya penugasan baru bagi bank-bank Himbara. Menurutnya, seluruh peserta rapat masih menunggu arahan langsung dari kepala negara.

Pertemuan tersebut berlangsung pada hari yang sama dengan keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate. Namun, Pandu membantah adanya keterkaitan khusus antara momentum rapat di Istana dan keputusan bank sentral tersebut.

"Ya nanti kita dengar saja," katanya saat ditanya mengenai penyelenggaraan rapat yang bertepatan dengan pengumuman BI Rate.

Saat kembali ditanya alasan waktu pelaksanaan yang bersamaan, Pandu menegaskan bahwa hal itu hanya kebetulan.

"Ya kalau bersamaan enggak apa-apa, ini kebetulan aja," ujarnya.

Menurut dia, agenda pertemuan tersebut juga bukan merupakan rapat yang disusun secara mendadak. Pemerintah telah menjadwalkan pertemuan tersebut sebelumnya.

"Ini sudah dijadwalkan," kata Pandu.

Sebelumnya, sejumlah petinggi bank BUMN tampak hadir di Istana Merdeka, mulai dari komisaris hingga direksi bank-bank anggota Himbara. Berdasarkan daftar undangan yang beredar, Presiden mengundang jajaran komisaris dan direksi dari BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, dan BSI.

Total terdapat 93 undangan yang ditujukan kepada para komisaris dan direksi bank-bank pelat merah tersebut. Kehadiran hampir seluruh jajaran pimpinan Himbara mengindikasikan pertemuan membahas isu strategis yang berkaitan dengan sektor perbankan dan arah kebijakan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyatakan kinerja bank pelat merah tetap solid, salah satunya tecermin dari rata-rata kredit yang mampu tumbuh mencapai double digit.

Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) Putrama Wahju Setyawan usai menghadiri pertemuan dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

“Dapat kami sampaikan bahwa secara fundamental kinerja di Himbara ini sangat bagus dan saat ini adalah kinerja terbaiknya Himbara,” kata Putrama dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Putrama mengatakan, kinerja positif itu tecermin dari rata-rata kredit Himbara yang mampu tumbuh di kisaran 20%. Dari sisi penghimpunan dana, total dana pihak ketiga (DPK) tercatat tumbuh di rentang 20—30%.

Likuiditas bank pelat merah juga terjaga sangat baik dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di kisaran 88% sampai dengan 90%.

Lebih lanjut, Putrama mengungkapkan bahwa credit cost Himbara turut terjaga, dengan rata-rata Non-Performing Loan (NPL) berada di bawah kisaran 2%.

Dengan demikian, orang nomor satu di BNI itu menegaskan bahwa kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus sehingga dia meminta semua pihak tidak khawatir dan ragu terhadap kondisi di bursa.

“Saat ini kinerja Himbara secara fundamental sangat bagus sehingga rasanya tidak perlu ada kekhawatiran, keraguan terhadap kondisi fundamental di bursa,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menggelar pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hingga Kepala BP BUMN Dony Oskaria.

Pertemuan turut dihadiri oleh Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) Putrama Wahju Setyawan; ⁠Direktur Utama (CEO) Indonesia Investment Authority (INA) Oki Ramadhana; Direktur Utama (Dirut) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Riduan; Direktur Utama PT TASPEN (Persero) Rony Hanityo Aprianto; Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) Hery Gunardi; dan Direktur Utama BPJS Mayjen (purn) Prihati Pujowaskito. Pertemuan berlangsung di ruangan Dasco, Selasa (9/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku heran saham bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) belum menguat menjelang penerapan aturan baru Devisa Hasil EksporSumber Daya Alam (DHE SDA).

Padahal, dia meyakini kebijakan tersebut bakal membuat bank pelat merah mengantongi likuiditas dolar dalam jumlah besar.

"Saya enggak ngertikenapa bank-bank Himbara belum naik sahamnya sekarang. Kalau saya boleh main saham, sayaudahbeli kemarin-kemarin ketika jatuh," ujar Purbaya usai peluncuran kebijakan ekspor satu pintu di Kantor Danantara, Minggu (31/5/2026).

Pernyataan itu disampaikan saat menanggapi pertanyaan mengenai koreksi saham sejumlah bank non-Himbara setelah pemerintah mewajibkan penempatan DHE SDA melalui bank-bank pelat merah.

Menurut Purbaya, pasar justru belum sepenuhnya menangkap dampak positif kebijakan tersebut terhadap likuiditas Himbara atau bank BUMN. Dia menjelaskan dana hasil ekspor yang selama ini banyak tersimpan di luar negeri akan kembali masuk ke sistem keuangan domestik.

Akibatnya, bank-bank Himbara akan memiliki cadangan dolar dan kas yang jauh lebih besar dibanding sebelumnya.

"Dia akan punya dolar banyak, punyacashbanyak. Kalau difinancial marketkadang-kadang ada istilahcash is king. Jadi Anda bisa lihat dampaknya ke bank-bank Himbara," sebutnya.

Menurut Purbaya, tambahan likuiditas itu bukan hanya memperkuat posisi Himbara, tetapi juga berpotensi memperkokoh sektor finansial nasional secara keseluruhan. Dana yang selama ini mengalir ke luar negeri akan tersedia di dalam negeri untuk mendukung pembiayaan ekonomi.

"Jadi sektor finansial kita juga akan semakin kuat karena sebelumnya uangnya sebagian besar lari ke luar negeri, sekarang uangnya ada di sini," ujarnya.

Dia meyakini dampak kebijakan tersebut akan menyebar ke sektor keuangan secara lebih luas.

"Ini akan berdampak positif sekali ke bank Himbara dan ke likuiditas bank Himbara yang saya pastikan, yang saya yakin akan menyebar ke sektor finansial kita," tuturnya Purbaya.

Selain memperkuat likuiditas perbankan, Purbaya menilai kebijakan ekspor satu pintu akan meningkatkan disiplin tata kelola perusahaan dan menguntungkan investor.

Menurutnya, pengawasan yang lebih ketat akan memperkecil ruang praktik yang berpotensi menggerus keuntungan perusahaan terbuka.

Untuk memastikan kepatuhan, pemerintah akan memanfaatkan masa transisi sebelum implementasi penuh.

Setelah itu, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) akan memegang peran sentral dalam mekanisme ekspor sehingga pengawasan menjadi lebih mudah dilakukan.

"Setelah enam bulan mungkin sudah penuh ya, dan DSI yang melakukan ekspor. Soalnya itu gampang, dia yang jualan, kalau macam-macam dia yang kita kejar," ujar Purbaya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekspor satu pintu secara bertahap untuk komoditas batu bara, kelapa sawit, danferroalloy.

Pada saat yang sama, eksportir nonmigas diwajibkan menempatkan 100% DHE SDA pada rekening khusus di dalam negeri selama minimal 12 bulan melalui bank-bank Himbara.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan nilai tukar rupiah akan menguat tajam hingga menembus level Rp15.000 per dolar Amerika Serikat (AS), seiring dengan implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2026 tentang kewajiban retensi Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Purbaya menilai beleid yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan langkah berani dan amat baik guna mengamankan pasokan valuta asing (valas) di dalam negeri.

Pasalnya, aturan terdahulu yaitu PP No. 8/2025, dinilai memiliki celah yang membuat cadangan devisa nasional stagnan kendati neraca perdagangan mencetak surplus. Menurutnya, regulasi lama memperbolehkan eksportir menempatkan devisanya di bank mana saja asal dikonversi ke rupiah.

"Setelah dianalisis, kesimpulan Bapak Presiden adalah banyak uang itu masuk ke sini, ditukar ke rupiah, disalurkan ke bank kecil dengan cepat. Segera setelah itu bank-bank itu mengirim ke luar negeri, ke Singapura, sehingga dolar kita di sini habis. Kebijakan [lama] seolah-olah tidak berfungsi sama sekali," ujar Purbaya dalam Jogja Financial Festival 2026, Jumat (22/5/2026).

Melalui PP No. 21/2026, kewajiban penempatan DHE SDA kini diharuskan hanya pada bank pelat merah alias Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)—kecuali negara-negara yang memiliki perjanjian kerja sama bilateral.

Skema retensinya pun diperketat: minimal 30% selama tiga bulan untuk industri migas, dan retensi 100% selama 12 bulan penuh bagi industri nonmigas. Pada saat yang sama, batas konversi DHE valas ke rupiah dipangkas menjadi maksimal 50%.

Purbaya menegaskan, sentralisasi devisa ke bank negara akan membuat sistem pengawasan jauh lebih mudah. Pemerintah bahkan menyiapkan sanksi tegas bagi manajemen perbankan yang tidak patuh.

"Kalau bank Himbaranya main-main, ya kita pecat direksinya," kata Purbaya.

Proyeksi Rupiah

Bendahara negara pun meminta masyarakat tidak panik dan menyamakan fluktuasi nilai tukar saat ini dengan krisis moneter 1998. Sebagai gambaran, berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, nilai tukar rupiah berada di level Rp17.673 per dolar AS pada perdagangan Kamis (21/5/2026).

Dengan berlakunya aturan baru DHE, Purbaya menjanjikan akan ada suplai dolar AS yang signifikan masuk ke sistem ekonomi domestik pada bulan Juni mendatang. Dia pun meyakini nilai tukar rupiah akan terapresiasi.

"Kalau saya bilang ke para pemain valas, cepat-cepat jual [dolar AS] lah. Kita akan dorong rupiah ke arah Rp15.000," ungkapnya sambil tersenyum.

Selain mengandalkan kebijakan terbaru DHE SDA, Purbaya menyatakan otoritas moneter juga tidak tinggal diam. Kementerian Keuangan secara aktif telah meredam gejolak nilai tukar melalui intervensi di pasar Surat Berharga Negara (SBN).

Pemerintah terpantau melakukan pembelian kembali alias buyback SBN di pasar sekunder demi menjaga agar tingkat imbal hasil (yield) tidak melonjak terlalu tinggi sehingga harganya juga stabil. Langkah tersebut diklaim sukses mencegah investor asing keluar dari instrumen keuangan Indonesia.

"Walaupun rupiah [sempat] melemah, yield obligasi cenderung turun dalam satu minggu terakhir karena kita beli obligasi di pasar sekunder," jelas Purbaya.

Hasilnya, Purbaya mengklaim adanya aliran modal asing (capital inflow) yang kembali masuk, baik ke pasar primer maupun sekunder Rp2 triliun dalam sepekan terakhir.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai program kredit rakyat dengan bunga maksimal 5 persen yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto dapat menjadi langkah positif untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan unbankable.

Dalam pidatonya saat peringatan Hari Buruh Internasional, Presiden Prabowo mengaku telah meminta bank-bank pelat merah menyediakan program kredit rakyat dengan bunga maksimal 5 persen dan tenor satu tahun.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui akses pembiayaan yang lebih murah.

ANTARA/Rizka Khaerunnisa Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan strategi penurunan bunga kredit di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pemerintah pada dasarnya terus menghadirkan berbagai program yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

“Program Kredit Rakyat yang diinisiasi Pemerintah dinilai sangat baik, dapat dimanfaatkan oleh bank sebagai kesempatan bisnis yang berkelanjutan sehingga masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah dan unbankable dapat merasakan manfaatnya secara berkesinambungan,” ujar Dian dalam jawaban tertulis Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK, Minggu (17/5/2026).

Menurut dia, program tersebut tidak hanya dipandang sebagai kebijakan bantuan pembiayaan semata, tetapi juga peluang bisnis jangka panjang bagi industri perbankan apabila dikelola secara hati-hati dan berkelanjutan.

Kredit rakyat dinilai bisa dorong inklusi keuangan

Dian menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan manajemen risiko oleh perbankan dalam menjalankan program tersebut.

FREEPIK/PCH.VECTOR Ilustrasi kredit, fintech, pinjaman daring.

“Mempertimbangkan hal tersebut, bank perlu meningkatkan kualitas tata kelola dan manajemen risiko yang baik dalam menjalankan program dimaksud agar dapat menjadi program yang berkesinambungan sesuai dengan risk appetite dan expertise bank,” kata dia.

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa OJK melihat keberhasilan program kredit rakyat tidak hanya bergantung pada rendahnya bunga pinjaman, tetapi juga pada kemampuan bank menjaga kualitas pembiayaan dan ketahanan bisnis mereka.

Program kredit dengan bunga rendah juga dinilai dapat membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan keuangan formal.

Kelompok unbankable disebut menjadi salah satu sasaran utama dalam program tersebut.

OJK pun memandang program ini dapat menjadi salah satu instrumen untuk menggerakkan ekonomi masyarakat apabila pelaksanaannya dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

OJK wanti-wanti risiko kredit bermasalah

Di tengah dorongan penyaluran kredit murah, salah satu perhatian utama adalah potensi kenaikan kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL).

Program kredit dengan bunga rendah dan menyasar kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan dinilai memiliki risiko tersendiri terhadap kualitas aset bank.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, OJK meminta perbankan memperkuat pengawasan internal dan melakukan stress test secara berkala.

“Dalam mengantisipasi potensi risiko kredit dari program tersebut, OJK mendorong penguatan pengawasan serta pelaksanaan stress test secara berkala untuk memastikan ketahanan permodalan dan kualitas aset tetap terjaga di berbagai skenario ekonomi,” ujar Dian.

SHUTTERSTOCK/CREATE JOBS 51 Ilustrasi kredit, kredit perbankan.

Selain pengawasan dan stress test, OJK juga meminta bank tetap menerapkan pencadangan yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian kredit di masa mendatang.

“Selain itu, bank juga diminta melakukan pencadangan yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mengantisipasi potensi kerugian kredit,” kata Dian.

Di sisi lain, OJK menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit tidak boleh diabaikan meskipun program tersebut membawa misi memperluas inklusi keuangan.

Dian menyebut bank tetap harus menerapkan prinsip 5C dalam proses penyaluran kredit. Prinsip tersebut meliputi Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy.

“Bank juga diminta tetap menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy) dalam proses penyaluran kredit agar kualitas pembiayaan tetap terjaga,” ujar dia.

OJK janji kawal program tetap sehat

OJK juga memastikan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya agar program kredit rakyat berjalan tepat sasaran dan memiliki mitigasi risiko yang memadai.

“OJK juga akan senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah dan stakeholders lainnya agar pelaksanaan Program Kredit Rakyat tepat sasaran dan termitigasi dengan baik, serta berjalan secara sehat dan berkelanjutan,” kata Dian.

Menurut OJK, pengawasan terhadap implementasi program menjadi penting agar kebijakan kredit bunga rendah tetap mendukung stabilitas sektor jasa keuangan.

Hal ini terutama berkaitan dengan potensi dampak terhadap margin keuntungan bank, kualitas aset, hingga ketahanan permodalan apabila penyaluran kredit tidak dibarengi mitigasi risiko yang memadai.

Karena itu, penguatan pengawasan dan tata kelola dinilai menjadi aspek penting agar program kredit rakyat tetap berjalan sehat dalam jangka panjang.

SHUTTERSTOCK/MONSTER ZTUDIO Ilustrasi suku bunga.

Suku bunga kredit masih turun

Di tengah pembahasan mengenai kredit rakyat bunga rendah, OJK juga memaparkan perkembangan suku bunga kredit perbankan yang saat ini menunjukkan tren penurunan.

Berdasarkan data OJK, rerata tertimbang suku bunga Kredit Rupiah pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,76 persen. Angka tersebut menurun dibandingkan Februari 2026 sebesar 8,80 persen dan Maret 2025 sebesar 9,20 persen.

Menurut Dian, penurunan itu terutama didorong oleh turunnya suku bunga kredit produktif, baik Kredit Modal Kerja (KMK) maupun Kredit Investasi (KI).

“Penurunan tersebut didorong dari penurunan rerata tertimbang suku bunga kredit produktif, baik KMK (Kredit Modal Kerja) dan KI (Kredit Investasi) yoy masing-masing mengalami penurunan sebesar 67 bps dan 68 bps sehingga menjadi 8,00 persen dan 7,90 persen,” ujar dia.

Penurunan suku bunga kredit tersebut juga sejalan dengan penurunan rerata tertimbang dana pihak ketiga (DPK) Rupiah secara tahunan sebesar 55 basis poin menjadi 2,66 persen.

Dian menjelaskan, tren penurunan suku bunga tidak lepas dari kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate yang mengalami penurunan dalam setahun terakhir.

“Penurunan suku bunga Kredit Rupiah tersebut sejalan dengan penurunan rerata tertimbang DPK Rupiah (yoy) sebesar 55 bps sehingga menjadi 2,66 persen yang juga dikontribusikan dari penurunan BI Rate selama setahun terakhir dari sebesar 5,75 persen pada Maret 2025 menjadi sebesar 4,75 persen pada Maret 2026, dengan kondisi penurunan BI Rate terakhir pada September 2025,” kata Dian.

Bank diminta perbesar dana murah

Dengan tren tersebut, OJK memperkirakan suku bunga kredit perbankan masih berpotensi melanjutkan penurunan seiring respons bank terhadap penurunan BI Rate.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi suku bunga, bunga kredit.

“Secara umum, penurunan BI Rate akan direspons oleh bank melalui penurunan suku bunga kredit, oleh karena itu suku bunga kredit diperkirakan masih dalam tren menurun,” ujar Dian.

Meski demikian, OJK mengingatkan bahwa penurunan suku bunga pada masing-masing bank akan sangat bergantung pada strategi bisnis dan struktur biaya masing-masing lembaga perbankan.

“Adapun penurunan suku bunga pada masing-masing bank akan tergantung pada strategi dan struktur biaya masing-masing bank, terutama terkait dengan biaya dana Cost of Fund (CoF),” kata Dian.

Karena itu, OJK mendorong perbankan mengelola strategi pendanaan dengan lebih efisien, terutama melalui peningkatan porsi dana murah atau current account saving account (CASA).

“Untuk itu, perbankan perlu mengelola strategi pendanaan mereka, khususnya untuk meningkatkan porsi dana murah sehingga akan menciptakan ruang bagi penurunan suku bunga kredit,” ujar Dian.

Faktor global masih jadi tantangan

Selain faktor domestik, OJK juga menyoroti kondisi global yang dinilai masih mempengaruhi arah suku bunga, baik di tingkat internasional maupun domestik.

Dian menyebut penurunan suku bunga kredit tetap perlu memperhatikan dinamika geopolitik dan ekonomi global yang berkembang saat ini.

“Selain itu, upaya penurunan lebih lanjut suku bunga diharapkan juga tetap memperhatikan kondisi geopolitik dan dinamika ekonomi global,” kata dia.

Ia menambahkan, keputusan bank sentral Amerika Serikat atau The Fed untuk mempertahankan suku bunga acuan juga akan memberi pengaruh terhadap pergerakan suku bunga global dan domestik.

“Di tengah kondisi tersebut, pada rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada akhir April 2026, The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (Fed Funds Rate) sebesar 3,50 persen-3,75 persen yang tentunya turut mempengaruhi suku bunga baik secara global maupun domestik,” ujar Dian.

OJK pada akhirnya meminta industri perbankan tetap menyesuaikan tingkat suku bunga secara bertahap dengan kondisi pasar dan kesehatan rasio keuangan masing-masing bank.

“OJK senantiasa menghimbau agar perbankan dapat secara bertahap menyesuaikan tingkat suku bunganya agar tetap sejalan dengan kondisi pasar dan rasio keuangan yang sehat,” kata Dian.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana Presiden Prabowo Subianto memberikan kredit dengan bunga murah berpotensi mendorong ekspansi kredit, tetapi di satu sisi juga berisiko mengganggu stabilitas perbankan dalam hal ini Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), jika tidak diikuti dengan desain kebijakan yang tepat.

Dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional pada Jumat (1/5/2026), Prabowo mengungkapkan bahwa selama ini masyarakat kecil kerap dihadapkan pada pinjaman dengan tingkat bunga tinggi, bahkan mencapai 70% per tahun.

Untuk itu, Presiden RI ke-8 ini telah memberikan arahan kepada bank-bank milik negara agar memberikan kredit dengan bunga maksimal 5% untuk tenor satu tahun. Kendati begitu, dia tidak mengungkapkan kapan pastinya kebijakan tersebut akan diimplementasikan.

“Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun,” kata Prabowo, dikutip dari laman Youtube resmi Sekretariat Presiden, dikutip pada Minggu (3/5/2026).

Sebagai informasi, bank-bank milik negara yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN). Selain itu, ada PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) dan PT Bank Syariah Nasional (BSN).

Rencana Prabowo memberikan kredit murah melalui bank pelat merah mendapat tanggapan positif dari kalangan pelaku usaha bank BUMN. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu memastikan dukungan perseroan terhadap program-program pemerintah.

“BTN pasti menyambut baik dan mendukung upaya serta program pemerintah,” kata Nixon kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Senada, Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista menyatakan kesiapan perusahaan dalam mendukung implementasi program tersebut sebagai bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Saat ini, Adhika menyebut bahwa bank masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah dan regulator, khususnya terkait skema, segmentasi, serta mekanisme penyaluran kredit dimaksud.

Namun dalam implementasinya, perseroan menilai bahwa desain program yang tepat akan menjadi kunci agar tujuan peningkatan akses pembiayaan tetap dapat berjalan seiring dengan terjaganya stabilitas sistem perbankan.

Oleh karena itu, Adhika memastikan bahwa Bank Mandiri akan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking), termasuk melalui penerapan manajemen risiko yang disiplin, seleksi debitur yang terukur, serta penguatan monitoring kualitas kredit.

“...sehingga penyaluran kredit dapat dilakukan secara sehat dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas aset dan stabilitas portofolio kredit,” ujar Adhika kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

NPL Berisiko Naik

Kendati berpotensi mengerek ekspansi kredit, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai rencana ini secara simultan meningkatkan risiko kualitas aset jika tidak diikuti seleksi yang ketat.

Secara historis, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman mengungkapkan bahwa Non-Performing Loan (NPL) Kredit Usaha Rakyat (KUR) memang relatif rendah di kisaran 2—3%. Kendati begitu, tekanan muncul ketika ekspansi dilakukan secara agresif di tengah pelemahan daya beli dan kenaikan biaya usaha.

Menurutnya, dengan tenor hanya satu tahun, banyak UMKM yang belum memiliki cash flow stabil berisiko mengalami mismatch pembayaran, sehingga potensi NPL bisa naik ke kisaran 3—4%, terutama pada sektor mikro-informal yang sangat sensitif terhadap siklus ekonomi.

Untuk mengantisipasi kenaikan NPL, Rizal menilai bahwa regulator perlu menggeser pendekatan dari berbasis volume ke kualitas intermediasi. Hal ini mencakup penguatan credit scoring berbasis data transaksi (bukan sekadar agunan), skema penjaminan yang adaptif berbasis sektor risiko, serta monitoring pasca-penyaluran melalui early warning system.

Selain itu, lanjut dia, KUR perlu diintegrasikan dengan ekosistem usaha di mana offtaker, rantai pasok, dan digitalisasi agar kredit tidak hanya tersalurkan, tetapi juga produktif dan berkelanjutan.

Tanpa langkah ini, kata Rizal, bunga rendah justru berisiko menjadi sumber tekanan. “Dengan kata lain, jika tidak didesain secara ekosistem, maka bunga rendah hanya akan menjadi kebijakan populis jangka pendek yang mahal secara fiskal dan berisiko terhadap stabilitas perbankan,” jelas Rizal kepada Bisnis, Minggu (3/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah bank pelat merah seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) telah memberikan sinyal bahwa pembagian dividen tahun buku 2025 berpotensi lebih besar dibandingkan tahun lalu.

Kendati demikian, kebijakan pembagian dividen akan diputuskan bersama pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), mempertimbangkan kinerja perseroan, kebutuhan permodalan, serta kondisi pasar secara menyeluruh.

Sebagai catatan, BBRI membagikan dividen sebesar Rp51,74 triliun atau Rp343,40 per saham untuk tahun buku 2024. Jumlah tersebut setara dengan 85,32% dari laba bersih perseroan yang mencapai Rp60,64 triliun.

Sementara itu, untuk tahun buku 2024, BMRI memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 78% dari laba bersih tahun lalu yang senilai Rp55,78 triliun. Dengan demikian, tebaran dividen Bank Mandiri senilai Rp43,51 triliun atau Rp466,18 per saham.

Di tengah dinamika dan ketidakpastian global yang masih membayangi pasar keuangan, Corporate Secretary BRI Dhanny mengatakan bahwa perseroan tetap fokus menjaga kinerja secara berkelanjutan melalui penguatan fundamental bisnis.

“Strategi utama kami adalah memastikan pertumbuhan kredit yang berkualitas, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudent banking),” kata Dhanny kepada Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Dari sisi pendanaan, dia menuturkan bahwa BRI terus mendorong pertumbuhan dana murah (Current Account Savings Account/CASA) melalui penguatan ekosistem transaksi berbasis digital. Dia menilai, hal ini penting untuk menjaga efisiensi biaya dana (cost of fund) sehingga dapat menopang profitabilitas perseroan di tengah tekanan pasar.

Tidak hanya itu, perseroan juga terus menciptakan sumber pertumbuhan baru. Di antaranya ekspansi bisnis konsumer melalui penguatan KPR, kredit kendaraan, optimalisasi payroll, hingga penguatan layanan wealth management serta penguatan bisnis bullion bank.

Bank dengan kode emiten BBRI itu juga secara konsisten memperkuat manajemen risiko, menjaga kualitas aset, serta meningkatkan efisiensi operasional melalui transformasi digital yang berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah tersebut, pihaknya meyakini bahwa BRI dapat menjaga kinerja tetap resilien dan sesuai dengan ekspektasi, sekaligus memberikan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan bahwa pihaknya secara konsisten menerapkan prinsip pertumbuhan yang seimbang antara ekspansi dan kehati-hatian.

“Hal itu dilakukan dengan mengarahkan penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif yang memiliki prospek dan ketahanan yang kuat serta berdampak positif pada ekonomi kerakyatan,” ungkap Adhika kepada Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Adapun hingga Februari 2026, Bank Mandiri membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 16,7% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp8,9 triliun.

Raihan laba bersih pada periode tersebut ditopang oleh penyaluran kredit sebesar Rp1.513,1 triliun yang tumbuh 15,7% YoY, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) Rp1.644,8 triliun naik 16,3% YoY, serta kualitas aset yang terjaga dengan NPL di level 0,98% dan coverage ratio sebesar 246,5%.

“Bank Mandiri juga terus memperkuat akselerasi layanan digital dan efisiensi operasional guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan,” tuturnya.

Tren Dividen Jumbo akan Berlanjut?

Di tengah kondisi saat ini, Senior Vice President LPPI Trioksa Siahaan melihat bank kemungkinan akan lebih berhati-hati dalam menentukan besaran dividen.

“Bila memang masih lebih tinggi, hal tersebut dapat menjadi stimulus bagi para investor bank,” kata Trioksa kepada Bisnis, Selasa (7/4/2026).

Di sisi lain, Trioksa menyebut bahwa tren pembagian dividen jumbo tidak akan berlangsung terus-menerus. Sebab, kata dia, besaran dividen akan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan pasar ke depan.

Karena itu, menurutnya bank perlu fokus menjaga kinerja bisnisnya seperti memastikan kredit tetap berkualitas, menekan biaya dana, melakukan efisiensi operasional, serta menjaga likuiditas agar tetap kuat.

Sementara itu, Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai bahwa keberlanjutan tren dividen jumbo ke depan masih sangat bergantung pada kondisi penyaluran kredit.

“Agak sulit diprediksi karena masih banyak ketidakpastian,” ujar Teuku Riefky.

Bisnis.com, JAKARTA — Pada awal 2026, kinerja kredit perbankan mencerminkan dinamika yang berlapis. Di satu sisi, pertumbuhan tetap terjaga dengan dukungan segmen tertentu. Kendati begitu di sisi lain, muncul ketidakseimbangan yang dapat menjadi indikasi awal risiko ke depan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, hingga Februari 2026, kredit perbankan masih tumbuh 9,37% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi Rp8.559 triliun. Meski tetap positif, angka ini sedikit melambat dibandingkan Januari yang mencapai 9,96% YoY.

Kepala Pengawas Eksekutif Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menegaskan bahwa fungsi intermediasi masih berjalan baik dengan profil risiko yang terjaga. “Sementara keyakinan kinerja perbankan tercermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan atau IBP pada triwulan I/2026 itu masih di zona optimis,” kata Dian dalam konferensi pers daring RDKB OJK Maret 2026, Senin (6/4/2026).

Pertumbuhan kredit awal tahun ini sangat ditopang oleh segmen tertentu. Masih merujuk data OJK per Februari 2026, kredit investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi hingga 20,72% YoY, menunjukkan masih adanya ekspansi bisnis dari pelaku usaha besar.

Dari sisi debitur, kredit korporasi juga tumbuh paling tinggi sebesar 14,74% YoY. Bahkan, bank-bank pelat merah menjadi motor utama dengan pertumbuhan kredit mencapai 12,78% YoY.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa ekspansi kredit masih bertumpu pada kelompok usaha besar yang relatif lebih stabil dan memiliki akses pembiayaan yang lebih kuat. Likuiditas perbankan pun terlihat longgar. Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 13,18% YoY menjadi Rp10.102 triliun, dengan giro mencatatkan pertumbuhan paling tinggi sebesar 18,56% YoY.

Efek “Panen” Kredit Lama

Dari sisi industri, pelaku perbankan mengakui bahwa kinerja kredit kuartal I/2026 tidak sepenuhnya mencerminkan permintaan baru, melainkan juga hasil dari proses yang sudah berjalan sejak tahun lalu.

Direktur Wholesale Banking Bank Mega Madi Darmadi Lazuardi menyebut pertumbuhan kredit pada awal tahun ini ditopang oleh pencairan fasilitas kredit yang telah disiapkan sebelumnya.

Ibarat menanam, Madi menyebut bahwa bank mulai “memanen” kredit yang telah disepakati sejak 2025, baik melalui skema sindikasi maupun bilateral. Selain itu, kredit baru yang telah diproses sejak tahun lalu juga mulai dibukukan pada awal 2026.

Kondisi ini membuat pertumbuhan terlihat cukup positif, meskipun belum sepenuhnya mencerminkan lonjakan permintaan baru di tahun berjalan.

“Kalau kuartal I ini justru kita kelihatannya cukup positif. Kita udah positif lumayan signifikan lah dibanding tahun lalu,” kata Madi saat ditemui di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu, dikutip pada Senin (6/4/2026).

Di balik pertumbuhan kredit, perbankan menghadapi tantangan besar dari sisi profitabilitas. Persaingan suku bunga kredit semakin ketat, terutama bagi bank swasta, seperti Bank Mega yang harus bersaing dengan bank besar seperti Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan bank swasta besar lainnya.

Madi mengungkapkan bahwa bank berada dalam dilema. Untuk tetap tumbuh, mereka harus menawarkan bunga kredit yang kompetitif. Kendati begitu, langkah ini berisiko menekan net interest margin (NIM).

Di sisi lain, biaya dana (cost of fund) belum turun signifikan karena persaingan penghimpunan dana masih tinggi. Akibatnya, spread bunga semakin menyempit.

“Jadi kita akhirnya pintar-pintarlah mencari kredit-kredit yang feasible tapi dengan suku bunga yang buat Bank Mega masih kita bisa terima. Itu menurut saya tantangan yang paling besar,” ungkapnya.

Meski likuiditas terlihat memadai, tidak semua dana tersebut mengalir ke sektor riil. Pengamat Perbankan & Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo melihat adanya kecenderungan perbankan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit.

Menurutnya, pertumbuhan kredit kuartal I/2026 cenderung “pincang”. Kredit korporasi besar masih tumbuh stabil, tetapi belum mampu menutup lemahnya kontribusi dari sektor UMKM.

Dia juga menyoroti preferensi bank yang mulai mengalihkan likuiditas ke instrumen yang lebih aman seperti Surat Berharga Negara (SBN) atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dibandingkan menyalurkannya ke kredit yang lebih berisiko.

“Secara kualitatif, perbankan terlihat lebih memiliki menempatkan likuiditasnya pada instrumen bebas risiko seperti SBN atau SRBI daripada menyalurkannya ke sektor riil yang masih fluktuatif, sehingga pertumbuhan kredit total diprediksi akan berada di bawah target optimis awal tahun,” tutur Arianto.

Di sisi lain, tantangan struktural juga masih membayangi, terutama dalam penyaluran kredit ke sektor UMKM.

Direktur BCA Syariah Pranata menilai bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah menjadi kunci untuk mendorong pembiayaan ke sektor ini. Tanpa itu, permintaan kredit dari UMKM akan tetap terbatas.

“Sinergi antara pemerintah dan seluruh sektor akan menjadi kunci dalam peningkatan literasi serta inklusi tersebut,” ujar Pranata kepada Bisnis, dikutip pada Senin (6/4/2026).

Dia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk meningkatkan konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem UMKM.

Sebagai strategi, BCA Syariah mengembangkan pendekatan berbasis ekosistem dengan menjadikan perusahaan besar sebagai jangkar untuk menjangkau UMKM melalui skema supply chain seperti distributor dan supplier financing.

“Kita juga memberikan pengembangan internet banking bisnis BCA Syariah (BIQ) dan virtual account management yang dapat digunakan untuk mendukung transaksi SME/UMKM,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai dorongan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan dan UMKM membuka ruang baru bagi bank-bank BUMN untuk menjaga pertumbuhan laba.

Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Abdul Manap Pulungan menilai adanya potensi bank pelat merah mendongkrak laba dari upaya-upaya mendukung ekonomi kerakyatan dan UMKM.

"Himbara mencetak laba signifikan tahun lalu. Sebagai agent of development, mereka harus berkontribusi nyata buat pertumbuhan ekonomi dengan menghidupkan ekosistem usaha terkait program-program pemerintah. Tapi justru itu ada bagusnya juga buat sisi bisnis mereka secara fundamental," kata Manap dalam keterangannya, Sabtu (4/4/2026).

Menurutnya, secara jangka panjang, bank-bank pelat merah pun jadi punya representasi, memperbesar peluang menambah basis nasabah, hingga menambah pundi-pundi pendapatan. Namun, upaya mendukung ekosistem terkait program pemerintah jangan sampai memperburuk kualitas portofolio, apalagi sampai menghilangkan sisi bisnis.

Menurut Manap, ada baiknya para Himbara tetap masuk ke sektor ekonomi yang risikonya sudah biasa ditangani, demi menjaga laba dan non-performing loan (NPL) tahun depan tetap terjaga.

Di sisi lain, kinerja PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menunjukkan bahwa strategi penguatan sektor produktif dan digitalisasi mampu menopang pertumbuhan bisnis.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (10/3/2026), Bank Mandiri mencatatkan laba bersih sebesar Rp8,9 triliun hingga Februari 2026, meningkat 16,7% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri Novita Widya Anggraini mengatakan pertumbuhan laba tersebut didorong oleh semakin aktifnya transaksi nasabah melalui berbagai kanal layanan digital perseroan, terutama aplikasi Livin’ by Mandiri.

“Laba bersih Bank Mandiri tumbuh 16,7% secara tahunan menjadi Rp8,9 triliun hingga Februari 2026, seiring dengan meningkatnya aktivitas transaksi digital masyarakat melalui Livin’ by Mandiri yang turut mendorong pertumbuhan pendapatan berbasis komisi,” ujar Novita.

Secara operasional, Bank Mandiri mencatatkan penyaluran kredit sebesar Rp1.513,1 triliun atau tumbuh 15,7% YoY. Pertumbuhan kredit tersebut diiringi dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) menjadi Rp1.644,8 triliun, atau naik 16,3% YoY, mencerminkan kepercayaan nasabah yang tetap kuat terhadap layanan perseroan.

Di sisi transaksi digital, hingga Februari 2026 volume transaksi melalui Livin’ by Mandiri mencapai lebih dari 738,7 juta transaksi sejak awal tahun, meningkat sekitar 28% YoY.

Peningkatan dipicu semakin luasnya penggunaan layanan digital. Selain itu, meningkatnya penggunaan pembayaran digital di berbagai merchant, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sejalan dengan meningkatnya aktivitas digital tersebut, pendapatan berbasis komisi (fee-based income) dari berbagai layanan pembayaran dan transaksi juga menunjukkan pertumbuhan.

Pendapatan komisi dari platform digital Bank Mandiri, termasuk Livin’ by Mandiri, tercatat mencapai Rp625 miliar atau meningkat 45,3% YoY, sedangkan dari platform wholesale Kopra by Mandiri mencapai Rp421 miliar atau tumbuh 29,3% YoY.

Dari sisi intermediasi, Bank Mandiri membukukan pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII) sebesar Rp13,7 triliun, meningkat 9,16% YoY. Kinerja tersebut ditopang oleh pertumbuhan kredit serta meningkatnya aktivitas transaksi nasabah yang turut memperkuat penghimpunan dana murah berbasis rekening transaksi.

Efisiensi operasional perseroan juga membaik yang tercermin dari rasio Cost-to-Income Ratio (CIR) yang turun ke level 37,21%, menunjukkan pengelolaan biaya yang semakin disiplin sekaligus peningkatan produktivitas bisnis.

Sementara itu, kualitas aset Bank Mandiri tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) sebesar 0,98% dan coverage ratio 246,5%, mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit serta penguatan manajemen risiko.