JAKARTA - Caroline.id, platform jual beli mobil bekas bergaransi di bawah PT Autopedia Sukses Lestari Tbk (ASLC), resmi mengumumkan Denny Sumargo sebagai brand ambassador lewat kampanye "Yang Pasti Pasti Aja".

Langkah ini datang di momen yang tidak biasa: pasar mobil bekas Indonesia tahun ini justru dibayangi krisis pasokan, bukan krisis pembeli.

Narasi "mobil baru turun, mobil bekas naik" yang berlaku sepanjang 2025 kini berbalik. Penjualan mobil baru Mei 2026 naik 14% year on year menjadi 69.219 unit, dengan kumulatif Januari–Mei mencapai 359.015 unit, tumbuh 12,8% dibanding periode sama 2025.

Sebaliknya, stok mobil bekas turun periode Januari–Mei 2026, karena siklus tukar-tambah masyarakat yang melambat.

Meski stok seret, mesin bisnis pemain besar tetap kencang. Caroline.id mencatat pendapatan kuartal I 2026 tumbuh 51% year on year, dengan kontribusi terhadap total revenue perusahaan naik dari 72,8% (2025) menjadi 82,7% (Q1 2026)

Kondisi ini menjelaskan kenapa persaingan antar-platform kini bergeser dari soal harga ke soal siapa yang paling bisa meyakinkan konsumen bahwa odometer dan riwayat kendaraan itu asli.

Densu dan Prinsip Kepercayaan Mobil Bekas

Kampanye ini lahir dari masalah klasik transaksi mobil bekas: kondisi kendaraan yang tidak jelas, harga sulit diverifikasi, dan minimnya perlindungan setelah transaksi selesai.

"Selama ini beli atau jual mobil bekas selalu bikin was-was. Kondisinya benar sesuai deskripsi tidak? Harganya fair tidak? Apakah ada jaminan kalau ternyata bermasalah belakangan? Lewat kampanye ini, semua pertanyaan itu kami jawab dengan satu kata: pasti!," jelas Jany Candra, CEO PT Autopedia Sukses Lestari Tbk.

Denny Sumargo dipilih karena citra publiknya yang identik dengan kejelasan sikap — modal sosial yang ia bangun lewat podcast yang rutin membedah isu kontroversial dengan pendekatan berbasis fakta.

"Saya orangnya tidak bisa abu-abu. Di podcast saya, orang percaya karena saya selalu bisa dipertanggungjawabkan," ujar Denny Sumargo.

Apa yang Ditawarkan Caroline.id ke Konsumen

Garansi 7G+ selama 1 tahun, mencakup mesin dan transmisi, AC dan sistem pengereman, kelistrikan, sistem penggerak dan kemudi, dengan klaim di bengkel rekanan resmi seluruh Indonesia

Jaminan Buyback 5 Hari — kendaraan bisa dikembalikan dan dibeli kembali jika kondisi aktual terbukti tidak sesuai deskripsi

Cek Harga Instan via Cartalog di situs resmi mereka — price engine yang menghasilkan estimasi harga berdasarkan data pasar terkini dalam hitungan detik

Layanan jual, beli, tukar tambah, hingga titip jual kendaraan

Jaringan 18 cabang di Jabodetabek, Karawang, Bandung, dan Cimahi

Fitur Cartalog ini menjawab persoalan struktural yang selama ini mengganjal pasar bekas konvensional: price discovery yang buram, di mana harga jual-beli sering ditentukan lewat tawar-menawar tanpa acuan objektif.

Pemerintah Indonesia ingin membentuk lembaga independen guna mendukung agenda nasional di bidang pengendalian perubahan iklim. Ini mencontoh Komite Perubahan Iklim Inggris (UK Climate Change Committee/UK CCC).

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menjelaskan bahwa keberadaan lembaga independen penting untuk menjaga agar target iklim nasional disusun secara objektif di tengah berbagai kepentingan sektoral.

"Keberadaan badan independen memungkinkan pemisahan fungsi antara pemberian rekomendasi teknis berbasis data dan pengambilan keputusan kebijakan secara tegas," kata dikutip dari keterangan resmi, Rabu (1/7).

Rencananya, pembentukan lembaga independen itu akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan Iklim. Tujuannya, agar memiliki kedudukan yang kuat.

"Lembaga yang dibentuk berdasarkan mandat undang-undang akan memiliki kedudukan yang lebih kokoh untuk memastikan setiap langkah mitigasi dan adaptasi tetap selaras dengan data sains terkini," ujarnya.

Rencana pembentukan lembaga independen tersebut mencuat setelah Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bertemu dengan UK CCC di sela-sela Pekan Aksi Iklim London pada akhir Juni lalu. Pertemuan itu dalam rangka penyempurnaan draf RUU Perubahan Iklim.

UK CCC merupakan badan penasihat independen yang dibentuk melalui Climate Change Act 2008. Lembaga yang beranggotakan ilmuwan dan para pakar tersebut memiliki dua tugas utama, yakni memberikan rekomendasi ilmiah kepada pemerintah serta memantau pencapaian target perubahan iklim Inggris.

Jumhur mengatakan RUU Perubahan Iklim nantinya diharapkan menjadi payung hukum berbagai kebijakan strategis, mulai dari pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC), pengaturan pendanaan iklim, hingga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah juga mempelajari sejumlah aspek yang dinilai menjadi kunci keberhasilan Inggris mengawal kebijakan iklim, yakni penetapan target yang jelas, penyusunan jalur pencapaian, integrasi berbagai instrumen kebijakan, serta keberadaan lembaga penasihat independen.

Menurut Jumhur, pengalaman Inggris menunjukkan bahwa transparansi dan independensi dalam menyusun rekomendasi berbasis sains menjadi fondasi penting bagi kebijakan iklim yang kredibel. Model tersebut juga didukung mekanisme akuntabilitas yang ketat, mulai dari penyusunan anggaran karbon lima tahunan, laporan kemajuan secara berkala, hingga penilaian risiko perubahan iklim.

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mengkritik penerapan potongan aplikasi oleh perusahaan platform yang mulai berlaku hari ini. Menurut SPAI, potongan yang diterapkan di lapangan masih melebihi batas 8% sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27/2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online.

Ketua SPAI Lily Pujiati mengatakan, berdasarkan temuan di lapangan, total potongan yang dikenakan kepada pengemudi masih berkisar 16%–24% untuk layanan pengantaran penumpang menggunakan kendaraan roda dua.

Dia mencontohkan, saat konsumen membayar tarif Rp34.000, platform terlebih dahulu memotong biaya aplikasi Rp5.000 dan biaya asuransi perjalanan Rp1.000, sehingga total potongan awal mencapai Rp6.000. Setelah itu, sisa pendapatan sebesar Rp28.000 kembali dipotong 8% atau Rp2.240 sebagai komisi platform.

“Maka pengemudi hanya memperoleh pendapatan Rp25.760. Itu artinya potongan aplikasi sebesar 24% dari uang yang dibayarkan oleh konsumen,” kata Lily kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Selain itu, SPAI menolak apabila batas potongan aplikasi 8% hanya diterapkan pada layanan pengantaran penumpang menggunakan sepeda motor. Menurut Lily, Peraturan Presiden tersebut mengatur pelindungan bagi seluruh pekerja transportasi online, termasuk pengemudi ojek online, taksi online, dan kurir kargo yang melayani pengantaran penumpang maupun barang dengan kendaraan roda dua, roda empat, maupun lebih.

Menurutnya, penerapan potongan aplikasi yang hanya berlaku bagi pengemudi ojek online merupakan praktik diskriminatif karena membedakan pekerja transportasi online yang pada dasarnya menghadapi kondisi kerja serupa.

Dia menilai seluruh pekerja transportasi online masih bekerja di bawah standar perlindungan ketenagakerjaan, dengan pendapatan yang tidak pasti, jam kerja panjang, serta risiko kecelakaan kerja yang tinggi.

Lebih lanjut, SPAI menilai belum adanya pengakuan pemerintah dan perusahaan platform terhadap status pengemudi sebagai pekerja menjadi penyebab belum optimalnya perlindungan bagi pengemudi ojek online, taksi online, maupun kurir kargo.

Akibatnya, menurut SPAI, para pekerja transportasi online masih menerima pendapatan yang dinilai tidak layak, sekitar Rp100.000 per hari atau di bawah standar upah minimum, seperti UMP Jakarta sebesar Rp5,7 juta per bulan. Di sisi lain, mereka juga menghadapi jam kerja yang mencapai 12–18 jam per hari sehingga lebih rentan mengalami kecelakaan.

“Selain itu para pekerja transportasi online juga tidak mendapatkan hak-hak pekerja seperti upah layak, jam kerja 8 jam, cuti haid dan melahirkan, dukungan pekerja disabilitas, jaminan sosial, membentuk serikat pekerja dan perundingan kerja bersama,” kata Lily.

Karena itu, SPAI mendesak pemerintah segera meratifikasi Konvensi ILO 193 tentang Pekerja Platform. Lily mengingatkan pemerintah telah menyetujui konvensi tersebut untuk disahkan dalam sidang ILO pada sesi International Labour Conference (ILC) ke-114 pada Juni lalu.

“Bersamaan dengan itu pemerintah yaitu Kementerian Ketenagakerjaan untuk segera memasukkan aturan pelindungan pengemudi ojol, taksol dan kurir kargo ini ke dalam hubungan kerja di pembahasan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mengungkap sejumlah driver ojol saat ini masih dikenakan biaya aplikasi di atas 8%, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 27/2026 tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Online yang seharusnya berlaku hari ini, Rabu (1/7/2026).

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengungkapkan struktur tarif yang dibebankan kepada pengemudi Gojek-Grab saat ini masih jauh dari kata adil karena adanya manipulasi komponen biaya tambahan di luar potongan komisi utama.

Biaya aplikasi yang dibebankan kepada para pengemudi pun, kata Lily, masih tinggi.

“Faktanya hari ini potongan lebih dari 8% yaitu berkisar 16% - 24% untuk pengantaran penumpang dengan kendaraan roda dua (motor). Contohnya konsumen membayar Rp 34.000,” ujar Lily kepada Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Dalam rincian perhitungannya, ketika konsumen membayar Rp34.000, platform langsung mengambil Biaya Aplikasi Rp5.000 dan Biaya Asuransi Perjalanan Rp1.000 ke keuntungan mereka dengan total sebesar Rp6.000. Kemudian sisanya senilai Rp28.000 dipotong lagi 8% untuk platform sebesar Rp2.240. Alhasil, pengemudi hanya memperoleh pendapatan bersih Rp25.760, yang mengindikasikan akumulasi potongan aplikasi mencapai 24% dari uang pembayaran konsumen.

Di sisi lain, SPAI konsisten menolak bila potongan aplikasi 8% yang diterapkan platform hanya berlaku bagi pengantaran penumpang dengan motor. Berdasarkan ketentuan hukum, Peraturan Presiden jelas berbunyi untuk melindungi Pekerja Transportasi Online.

Artinya, relaksasi tarif ini wajib berlaku universal untuk semua ojol, taksi online, dan kurir kargo yang melaksanakan pekerjaan pengantaran penumpang maupun barang, termasuk makanan, dengan menggunakan kendaraan roda dua, roda empat maupun lebih.

Pembatasan sepihak oleh aplikator diklaim sebagai praktik diskriminatif karena membeda-bedakan sesama pekerja transportasi berbasis aplikasi. Padahal, risiko dan kondisi kerja yang dialami di lapangan serupa, yakni berada di bawah standar hukum ketenagakerjaan akibat ketidakpastian upah, jam kerja panjang hingga 12-18 jam per hari, serta tingkat kerawanan kecelakaan yang tinggi di jalan raya.

SPAI mencermati ketidakpastian kebijakan pemerintah selama ini terhadap pengemudi disebabkan karena pemerintah dan platform belum mengakui status pekerja bagi pekerja transportasi online. Dampak regulasi yang menggantung ini membuat pendapatan riil pengemudi merosot hingga ke kisaran Rp100.000 per hari, jauh di bawah standar Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta sebesar Rp5,7 juta.

Ketiadaan payung hukum hubungan kerja formal juga membuat para pengemudi kehilangan akses terhadap fasilitas perlindungan mendasar yang menjadi hak normatif kaum buruh.

“Selain itu para pekerja transportasi online juga tidak mendapatkan hak-hak pekerja seperti upah layak, jam kerja 8 jam, cuti haid dan melahirkan, dukungan pekerja disabilitas, jaminan sosial, membentuk serikat pekerja dan perundingan kerja bersama,” kata Lily.

Melihat rantai persoalan kesejahteraan yang terus berulang, SPAI mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan ratifikasi Konvensi ILO 193 tentang Pekerja Platform yang Juni lalu telah disetujui untuk disahkan di sidang ILO pada sesi International Labour Conference (ILC) ke-114.

Bersamaan dengan itu, Kementerian Ketenagakerjaan didesak segera memasukkan aturan pelindungan pengemudi ojol, taksol, dan kurir kargo ini ke dalam hubungan kerja resmi pada pembahasan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru demi kepastian iklim usaha yang berkeadilan.

Anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel bakal membagikan dividen tunai sebesar Rp 2,08 triliun atau Rp 25,6 per saham. Angka itu setara dengan 98% dari laba bersih MTEL.

Keputusan itu disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) MTEL Tahun Buku 2025 yang diselenggarakan hari ini di Jakarta.

Direktur Utama Mitratel, Theodorus Ardi Hartoko mengatakan, rasio pembayaran dividen (payoutratio) sebesar 98% menjadi salah satu yang tertinggi di industri. Kinerja sepanjang 2025 mencerminkan fundamental bisnis Mitratel yang kuat dan menjadi pijakan bagi fase pertumbuhan berikutnya, seiring transformasi perseroan menuju Next Generation Tower Company.

“Dengan fondasi tersebut, kami optimistis dapat terus memperkuat kepemimpinan Mitratel sebagai perusahaan infrastruktur digital terdepan di Indonesia dan Asia Tenggara,” ujarnya dalam paparan publik di Jakarta, Selasa (30/6).

Sepanjang 2025, MTEL mencatatkan pendapatan Rp 9,53 triliun, EBITDA Rp7,83 triliun, dan laba bersih Rp 2,12 triliun. Perseroan juga meningkatkan kualitas pertumbuhan dengan menaikkan tenancy ratio menjadi 1,57 kali, yang mencerminkan optimalisasi pemanfaatan aset menara.

Di sisi lain, Mitratel memperluas jaringan fiber optik secara organik sepanjang 6.160 km sehingga total jaringan mencapai 57.199 km. Ekspansi tersebut mendorong fiberbillablelength naik menjadi 70.618 km dan mengerek pendapatan segmen fiber optik sebesar 18,1% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan portofolio lebih dari 40 ribu menara telekomunikasi dan jaringan fiber optiknya, Mitratel memperkuat posisinya sebagai salah satu penyedia infrastruktur telekomunikasi digital terbesar di Indonesia. Perseroan juga menargetkan pertumbuhan seiring meningkatnya kebutuhan konektivitas digital melalui pengembangan menara, jaringan fiber optik, serta layanan infrastruktur digital bernilai tambah.

Dalam RUPST hari ini, pemegang saham menyetujui penambahan kegiatan usaha melalui penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), termasuk pengembangan layanan Power-as-a-Service (PaaS). Langkah itu menjadi bagian dari strategi Mitratel untuk memperluas sumber pertumbuhan baru melalui penyediaan solusi infrastruktur digital dan energi yang lebih terintegrasi.

“Mitratel siap menjadi mitra utama dalam mendukung percepatan digitalisasi Indonesia sekaligus membuka sumber pertumbuhan baru yang berkelanjutan,” kata Theodorus.

RUPST mengangkat Noorhayati Candrasuci sebagai Direktur Investasi yang baru menggantikan Hendra Purnama.

Berikut susunan lengkap direksi dan dewan komisaris perseroan:

Direksi

• Direktur Utama: Theodorus Ardi Hartoko

• Direktur Bisnis: Agus Winarno

• Direktur Keuangan: Ian Sigit Kurniawan

• Direktur Operasi & Pembangunan: Hastining Bagyo Astuti

• Direktur Investasi: Noorhayati Candrasuci

• Direktur Pengelolaan Aset: Fandi Wijaya

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama: Fadli Tri Hartono
• Komisaris Independen: Gunawan Susanto
• Komisaris Independen: Ibnu Sulistyo Riza Pradipto
• Komisaris: Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka
• Komisaris: Mira Tayyiba
• Komisaris: Faisal Amir Masduki

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan keberhasilan program prioritas Presiden tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Hal itu disampaikan Dudung saat menjadi pembicara kunci dalam Forum Strategis Nasional bertajuk Membangun Ekosistem Policy Advisory Nasional untuk Mendukung Implementasi Kebijakan Prioritas Presiden dan Pembangunan Nasional di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut Dudung, tantangan pembangunan yang semakin kompleks menuntut pemerintah memastikan setiap kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Yang paling menentukan adalah kemampuan kita memastikan setiap kebijakan benar-benar terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Dudung.

Dia mengatakan penguatan ekosistem policy advisory diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan yang dirancang pemerintah dengan implementasinya di lapangan.

Menurutnya, proses tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari analis kebijakan, staf ahli, staf khusus, perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, hingga organisasi profesi. Sinergi tersebut dinilai penting agar kebijakan pemerintah lebih adaptif, berbasis data, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dudung menjelaskan, sebagai lembaga yang bertugas mengawal program prioritas Presiden, Kantor Staf Presiden (KSP) terus memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan implementasi.

Dia mencontohkan, KSP selama ini berperan memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan lintas sektor sehingga tidak seluruh persoalan harus ditangani langsung oleh Presiden.

"Di Kantor Staf Presiden semua persoalan kementerian dengan kementerian, kementerian dengan pemerintah daerah, BUMN dengan kementerian, maupun masyarakat dengan pemerintah, banyak yang difasilitasi penyelesaiannya. KSP juga memiliki program KSP Mendekat, sehingga kami tidak hanya mendengar persoalan, tetapi hadir langsung di lapangan untuk membantu penyelesaiannya," katanya.

Menurut Dudung, pengambilan keputusan juga perlu dilakukan secara fleksibel, namun tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan agar tidak menghambat pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah.

Dia menilai sejumlah program prioritas, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, revitalisasi sekolah, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih membutuhkan pengawalan implementasi yang kuat serta rekomendasi kebijakan yang berbasis data.

Dalam kesempatan itu, Dudung juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto membuka ruang bagi berbagai masukan dari kalangan akademisi, birokrasi, pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan.

"Masukan-masukan inilah yang menjadi bahan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Forum yang digelar di kantor LAN tersebut dihadiri Kepala LAN Muhammad Taufiq, Asisten Khusus Presiden Dirgayuza Setiawan, Pelaksana Tugas Deputi II Kantor Staf Presiden Popy Rufaidah, pimpinan kementerian dan lembaga, akademisi, peneliti, serta analis kebijakan.

IDXChannel - PT Arita Prima Indonesia Tbk (APII) membagikan dividen tunai tahun buku 2025 sebesar Rp4,3 miliar.

Setiap pemegang saham APII berhak mendapatkan dividen Rp4 per saham sebagaimana disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 25 Juni 2026.

Dividen tersebut separuh dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk Rp8,34 miliar.

Sementara itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya mencapai Rp242 miliar dengan total ekuitas Rp417 miliar.

Dividen ini akan mengalir ke rekening pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date pada 7 Juli 2026.

Berikut jadwal pembagian dividen tunai APII:

• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 3 Juli 2026
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 6 Juli 2026
• Cum Dividen di Pasar Tunai: 7 Juli 2026
• Ex Dividen di Pasar Tunai: 8 Juli 2026
• Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date: 7 Juli 2026
• Pembayaran Dividen: 24 Juli 2026

(DESI ANGRIANI)

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendapat amanah dari Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, untuk mendampingi dan mengawal pelaksanaan program 3 juta rumah agar dapat berjalan dengan baik sejak awal hingga selesai.

“Sebagai auditor intern pemerintah, BPKP tidak hanya berperan melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan pendampingan agar tata kelola program terlaksana secara akuntabel, transparan, dan sesuai ketentuan,” ujar Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan lancar, meminimalisasi potensi penyimpangan, serta menjaga agar setiap tahapan pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan.

Hal yang menjadi perhatian utama BPKP adalah memastikan program ini benar-benar tepat sasaran. Dia menekankan bahwa manfaat yang diberikan harus dapat dirasakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan para pekerja informal yang jumlahnya cukup besar, khususnya di wilayah Cikarang dan Bekasi, Jawa Barat.

“Kami sebagai auditor dapat tugas dari Presiden, khususnya Menteri PKP, untuk mendampingi, mengawal program ini dengan baik, supaya program ini bisa berjalan dengan lancar, tata kelolanya baik, tidak ada penyimpangan dan terakhir terutama supaya bisa tepat sasaran, bener-bener diterima para masyarakat yang berpenghasilan rendah terutama para pekerja informal yang tentu sangat banyak di daerah Cikarang, Bekasi,” kata Ateh.

Untuk itu, BPKP berkomitmen penuh terhadap pelaksanaan program ini melalui sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Keuangan, Danantara, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

BPKP berharap melalui pengawalan yang kuat dan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, program ini dapat terlaksana secara efektif, memiliki tata kelola yang baik, bebas dari penyimpangan, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai tambahan, pemerintah menerima hibah lahan seluas 30 hektare yang berlokasi di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi. Lahan tersebut direncanakan untuk pembangunan rumah susun subsidi yang ditujukan bagi MBR. Kehadiran lahan hibah tersebut diharapkan dapat mempercepat pembangunan kawasan hunian vertikal di wilayah penyangga Jakarta.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel hari ini, Selasa (30/6/2026), menyetujui untuk membagikan dividen sebesar Rp2,08 triliun atau Rp25,6 per saham.

Dalam keterangan resminya, MTEL menuturkan dividen ini setara dengan 98% dari laba bersih perseroan.

“Para pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp2,08 triliun atau Rp25,6 per saham, setara dengan 98% dari laba bersih Perseroan,” ujar manajemen MTEL, Selasa (30/6/2026).

Manajemen mengungkapkan payout ratio tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di industri dan merupakan tahun kedua berturut-turut Mitratel membagikan dividen dengan payout ratio sebesar 98%.

Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko mengatakan kinerja tahun 2025 mencerminkan kekuatan fundamental bisnis Mitratel sekaligus menjadi landasan bagi fase pertumbuhan berikutnya.

“Kami terus menjaga keseimbangan antara penciptaan nilai bagi pemegang saham melalui dividen yang konsisten, investasi pada peluang pertumbuhan baru, dan transformasi menuju Next-Generation Tower Company. Dengan fondasi tersebut, kami optimistis dapat terus memperkuat kepemimpinan Mitratel sebagai perusahaan infrastruktur digital terdepan di Indonesia dan Asia Tenggara,” ujar Theodorus.

Sepanjang tahun buku 2025, Mitratel membukukan pendapatan sebesar Rp9,53 triliun, EBITDA sebesar Rp7,83 triliun, serta laba bersih sebesar Rp2,12 triliun, didukung model bisnis berbasis recurring revenue, profitabilitas yang tinggi, dan arus kas operasional yang kuat.

MTEL juga terus meningkatkan kualitas pertumbuhan melalui kenaikan tenancy ratio menjadi 1,57x, yang mencerminkan optimalisasi pemanfaatan aset, serta memperkuat bisnis fiber optik dengan penambahan 6.160 km jaringan secara organik sehingga total jaringan mencapai 57.199 km.

Sejalan dengan ekspansi tersebut, Fiber Billable Length meningkat menjadi 70.618 km, mendorong pertumbuhan pendapatan segmen fiber optik sebesar 18,1% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan portofolio lebih dari 40.000 menara telekomunikasi dan jaringan fiber optik yang terus berkembang, MTEL semakin memperkokoh posisinya sebagai pemimpin infrastruktur telekomunikasi digital di Indonesia sekaligus menjadi fondasi utama dalam mendukung percepatan transformasi digital nasional.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - PT Prime Agri Resources Tbk (SGRO) membagikan dividen sebesar Rp193 per saham untuk tahun buku 2025.

Nilai dividen yang dibagikan perseroan mencapai Rp350 miliar sebagaimana disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 25 Juni 2026.

Dividen tersebut setara 97,5 persen dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk Rp359,67 miliar.

Sementara itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya mencapai Rp4,29 triliun dengan total ekuitas Rp5,03 triliun.

Dividen ini akan mengalir ke rekening pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date pada 8 Juli 2026.

Berikut jadwal pembagian dividen tunai SGRO:

• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 6 Juli 2026
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 7 Juli 2026
• Cum Dividen di Pasar Tunai: 8 Juli 2026
• Ex Dividen di Pasar Tunai: 9 Juli 2026
• Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date: 8 Juli 2026
• Pembayaran Dividen: 28 Juli 2026

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge membagikan dividen senilai Rp10,6 miliar, dan mengangkat Hashim Djojohadikusumo sebagai Komisaris Utama perseroan.

Manajemen WIFI mengatakan salah satu keputusan yang disetujui dalam agenda kedua RUPST adalah alokasi laba bersih tahun buku 2025 untuk pembagian dividen tunai sebesar Rp10,6 miliar atau setara dengan Rp2 per saham kepada pemegang saham.

“Keputusan ini mencerminkan komitmen kuat perseroan untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan sekaligus menjadi bentuk apresiasi atas dukungan para pemegang saham seiring dengan pertumbuhan kinerja usaha yang kokoh sepanjang tahun 2025,” tulis manajemen WIFI, Selasa (30/6/2026).

Selain membagikan dividen, pemegang saham juga menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan. Hashim Djojohadikusumo diangkat sebagai komisaris utama, Fadel Muhammad sebagai komisaris, dan Doni Soetadi sebagai komisaris.

Di jajaran direksi, Hendrik Tee menjadi Direktur Utama perseroan menggantikan Yune Marketatmo. Adapun Yune menjadi direktur WIFI saat ini.

Berikut adalah susunan terbaru Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan:

DEWAN KOMISARIS

• Komisaris Utama: Hashim S.Djojohadikusumo menggantikan Hermansjah
• Komisaris: Fadel Muhammad
• Komisaris Independen: Doni Soetadi

DIREKSI

• Direktur Utama: Hendrik Tee
• Direktur: Shannedy Ong
• Direktur: Andrew
• Direktur: Yune marketatmo
• Direktur: Mohammad Mustaghfirin
• Direktur: Henny Santoso

Sebagai informasi, sepanjang tahun 2025, Surge merealisasikan sejumlah inisiatif strategis yang menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang. Salah satunya adalah penguatan struktur permodalan melalui aksi korporasi Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).

Langkah ini efektif meningkatkan fleksibilitas keuangan, memperkuat daya saing, serta mempercepat ekspansi bisnis Perseroan.

Dari sisi kinerja keuangan, Surge mencatatkan lonjakan performa yang signifikan. Pendapatan konsolidasian Perseroan tumbuh pesat sebesar 147,0% menjadi Rp1,66 triliun, dibandingkan dengan Rp671,85 miliar pada tahun sebelumnya. EBITDA tercatat mencapai sekitar Rp1,15 triliun dengan margin EBITDA yang kuat di angka 69%.

Capaian ini mencerminkan leverage operasional yang optimal serta efisiensi tinggi dalam pemanfaatan jaringan, yang didorong utama oleh kontribusi segmen infrastruktur telekomunikasi.

Di sektor operasional, WIFI terus memperluas jangkauan jaringan dengan mencatatkan 2,5 juta home pass dan 1,5 juta home connect. Surge juga berhasil mempertahankan tingkat take-up rate hingga 60%, menjadikannya salah satu yang tertinggi di industri ini.

Tren positif ini berlanjut hingga periode yang berakhir 31 Maret 2026, di mana Perseroan sukses menambah masing-masing sekitar 200.000 home pass dan home connect.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel menetapkan nilai dividen tunai senilai Rp 2,7 triliun dari laba bersih tahun buku 2025. Keputusan tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Selasa (30/6/2026).

Total dividen tersebut setara dengan dividend payout ratio sebesar 30 persen dari laba bersih tahun buku 2025. Rasio pembagian dividen itu sama dengan realisasi pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan data Stockbit Group, nilai tersebut setara dengan dividen sebesar Rp 42,64 per saham.

Dengan mengacu pada harga saham NCKL yang berada di level Rp 800 per saham pada perdagangan intraday Selasa, tingkat imbal hasil dividen (dividend yield) diperkirakan mencapai sekitar 5,3 persen.

Meski demikian, hingga saat ini perseroan belum mengumumkan jadwal perdagangan saham dengan hak dividen (cum dividend), tanggal pencatatan pemegang saham (recording date), maupun jadwal pembayaran dividen tunai.

Harita Nickel mencatatkan pendapatan sebesar Rp 6,81 triliun pada kuartal I-2026. Kinerja itu dicapai di tengah dinamika industri nikel global yang masih menantang. Tekanan harga nikel dunia dan kondisi pasar yang fluktuatif membuat Harita Nickel menjaga efisiensi operasional dan keberlanjutan usaha jangka panjang.

Direktur Keuangan Harita Nickel, Suparsin Darmo Liwan, mengatakan peningkatan volume penjualan sepanjang 2025 dan kuartal I-2026, terutama ditopang pertumbuhan bisnis pertambangan dan pengolahan nikel, seiring bertambahnya kapasitas produksi milik perusahaan.

Kenaikan volume penjualan pada bisnis pertambangan pada 2025 dan kuartal I-2026 didorong meningkatnya pasokan bijih nikel ke PT Karunia Permai Sentosa (KPS). Selain itu, mulai beroperasinya PT Obi Nickel Cobalt (ONC) pada April 2024 juga berkontribusi terhadap peningkatan volume penjualan dari bisnis pertambangan sepanjang tahun lalu.

“Utamanya disebabkan peningkatan pasokan biji ke KPS, sejalan dengan meningkatnya jumlah jalur produksi selama periode tersebut. Selain itu, dimulainya operasional ONC pada April 2024 turut berkontribusi terhadap peningkatan volume penjualan dari bisnis pertambangan pada tahun 2025,” ucap Suparsin saat konferensi pers secara daring, Selasa siang.

Di segmen High Pressure Acid Leach (HPAL), pertumbuhan penjualan pada 2025 terutama didorong ONC yang mencapai kapasitas produksi penuh pada Agustus 2024. Sepanjang 2025, gabungan volume penjualan PT Halmahera Persada Lygend (HPL) dan ONC menyentuh 130.551 ton kandungan nikel dalam bentuk mixed hydroxide precipitate (MHP), meningkat 28 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, pada kuartal I-2026, volume penjualan HPL sebesar 32.613 ton kandungan nikel dalam bentuk MHP atau meningkat 8 persen secara tahunan (year on year/YoY).

Ia menyebut pertumbuhan signifikan pada volume penjualan feronikel melalui fasilitas Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) didorong peningkatan produksi KPS. Fase pertama KPS mencapai kapasitas penuh pada Maret 2025, disusul fase kedua pada Desember 2025. Adapun, dua lini produksi pada fase ketiga mulai beroperasi pada kuartal I-2026.

“Pertumbuhan signifikan pada volume penjualan RKEF disebabkan oleh KPS fase satu yang mencapai kapasitas penuh pada Maret 2025, fase dua mencapai kapasitas penuh pada Desember 2025, dan dua jalur produksi fase riga yang mulai beroperasi pada kuartal pertama tahun 2026,” pungkas dia.

Dari sisi kinerja keuangan, pendapatan Harita Nickel sepanjang 2025 meningkat 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya, terutama setelah mulai beroperasinya KPS.

Namun, pada kuartal I-2026, pendapatan perseroan turun 4 persen secara tahunan akibat lebih rendahnya rata-rata harga jual (average selling price) pada bisnis pertambangan.

Laba kotor pada 2025 tumbuh 15 persen secara tahunan berkat meningkatnya volume penjualan di bisnis pertambangan, meski rata-rata harga jual dan biaya tunai (cash cost) tercatat sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, laba kotor pada kuartal I-2026 turun 35 persen secara tahunan akibat pendapatan yang lebih rendah dan meningkatnya beban penjualan.

Meski demikian, pertumbuhan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) serta laba setelah pajak (profit after tax) tetap ditopang peningkatan kepemilikan saham di ONC, kenaikan volume penjualan MHP beserta produk turunannya, serta meningkatnya produksi dari KPS.

“Pertumbuhan EBITDA dan profit after tax didorong peningkatan kepemilikan saham di ONC volume penjualan MHP dan turunannya yang lebih tinggi, serta peningkatan produksi dari KPS,” lanjut Suparsin.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang