Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mulai menyiapkan langkah antisipatif menyusul informasi mengenai kemungkinan kembali berkurangnya Transfer Ke Daerah (TKD) pada 2027.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan alokasi transfer dari pemerintah pusat yang selama ini menjadi salah satu penopang pembiayaan pembangunan daerah telah mengalami penurunan signifikan.

"Nah terkait itu, saya sudah meminta BPKAD dan Sekretaris Daerah untuk mencermati, memang dana transfer daerah kemarin cukup besar kita (Pemkot Palembang)," kata Ratu Dewa, Rabu (1/7/2026).

Selain memetakan dampak fiskal yang mungkin timbul, Pemkot Palembang juga menyiapkan usulan kepada pemerintah pusat agar kebijakan tersebut mempertimbangkan kebutuhan daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

"Saya sudah minta konsepnya seperti apa, untuk kita usulkan ke Menteri Dalam Negeri. Karena kita ingin pembangunan, pemerintahan, dan masalah program kemasyarakatan butuh anggaran. Maka dari itu kita minta ada pertimbangan dari pemerintah pusat," jelas Dewa.

Dia menilai berkurangnya alokasi transfer berpotensi memengaruhi pelaksanaan sejumlah program daerah. Meski demikian, pemerintah kota akan melakukan penyesuaian melalui efisiensi pada pos-pos belanja tertentu yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

"Kalau ada pengaruh pasti ada pengaruh. Tetapi tinggal bagaimana kita menyiasatinya melalui efisiensi pada sektor dan nomenklatur tertentu sehingga tidak mengurangi pelayanan yang penting bagi masyarakat," ujarnya.

Dewa menambahkan, di tengah keterbatasan fiskal, Pemkot Palembang tetap akan memfokuskan anggaran pada 3 sektor utama yang dinilai berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menopang aktivitas ekonomi kota.

"Bagi saya prioritasnya tetap sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur perkotaan. Program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat harus tetap berjalan," pungkasnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi atau surat utang daerah senilai Rp3,5 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan hal tersebut menjadi yang pertama dilakukan pemprov di seluruh Indonesia.

Ia menjelaskan rencana penerbitan surat utang Jakarta untuk meredam tekanan fiskal usai pemerintah pusat telah memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) atau Transfer ke Daerah (TKD) Jakarta sebanyak Rp15 triliun.

"Dengan dipotong Rp15 triliun, tentunya ada tekanan daripada fiskalnya Jakarta. Bagaimana terhadap hal ini? Saya sekarang ini, tahun ini, pertama kali menerbitkan, dan mungkin baru pertama kali ada di republik ini yang namanya obligasi daerah," ungkap Pramono dalam sebuah diskusi di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Selasa (30/6) dikutip Detikfinance.

Ia menyampaikan Pemprov DKI Jakarta menargetkan nilai emisi dari obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun. Menurutnya, obligasi daerah ini akan banyak dipesan seiring daya tarik Jakarta yang besar.

"Obligasi Jakarta kita terbitkan Rp3,5 triliun, dan saya yakin peminatnya pasti banyak sekali. Karena apa? Karena kita semua akan menjual dengan senyum," kata Pramono.

Pemprov DKI Jakarta menjamin tidak akan terkendala masalah pembayaran yield atau imbal hasil kepada investor. Dengan demikian, Pramono menyebut akan mengalokasikan APBD utamanya untuk membayar imbal hasil tersebut.

"Kalau itu sih saya bisa menjamin nggak ada masalah," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan besaran dana transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 masih belum ditetapkan secara final.

Karena itu, Komisi XI DPR akan terus menjaring aspirasi pemerintah daerah sebelum membahas besaran TKD bersama pemerintah.

Menurut Misbakhun, saat ini banyak pemerintah daerah (pemda) menyampaikan kekhawatiran sekaligus mempertanyakan alokasi TKD tahun depan.

Namun, ia menegaskan angka resmi masih menunggu proses penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan APBN (RAPBN) 2027 yang akan disampaikan pemerintah kepada DPR.

"Kami memahami aspirasi dan kekhawatiran pemerintah daerah. Oleh karena itu, Komisi XI DPR akan mengawal proses pembahasan TKD 2027 agar formulanya tetap adil, rasional, dan berpihak pada kebutuhan pembangunan daerah," kata Misbakhun dalam keterangannya, Jumat (26/6/2026).

Ia menjelaskan, berbagai angka TKD yang beredar di ruang publik sebaiknya dipahami sebagai bagian dari dinamika pembahasan kebijakan fiskal. Menurut dia, angka-angka tersebut belum merupakan keputusan akhir pemerintah.

Karena itu, Misbakhun meminta pemerintah daerah mengikuti proses pembahasan APBN secara proporsional. Ia juga meyakini pemerintah masih membuka ruang untuk memperkuat alokasi TKD.

Pemerintah disebut membuka ruang penguatan TKD

Misbakhun menuturkan, berdasarkan pembahasan awal antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan DPR, pemerintah membuka peluang agar alokasi TKD dalam APBN 2027 dapat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski demikian, ia menegaskan besaran akhirnya tetap akan ditentukan dalam siklus resmi pembahasan RAPBN 2027.

Sebagai contoh, Misbakhun mengungkapkan bahwa pada APBN 2026 alokasi TKD semula ditetapkan sebesar Rp 693 triliun. Setelah melalui proses pembahasan, anggaran tersebut bertambah Rp 43 triliun dari rancangan awal.

Berdasarkan pengalamannya membahas APBN, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu mengatakan aspirasi pemerintah daerah selama ini tetap menjadi perhatian pemerintah dan DPR dalam merancang kebijakan fiskal.

"Pemerintah memahami aspirasi daerah. Kami di DPR juga terus meminta agar pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah tetap memperoleh ruang fiskal yang memadai, terutama untuk pelayanan dasar, infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal," ujarnya.

Pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada TKD

Misbakhun menambahkan, keberpihakan APBN terhadap daerah tidak hanya ditentukan oleh satu pos anggaran. Menurut dia, seiring berkembangnya volume APBN, pembangunan daerah dapat didukung melalui berbagai instrumen, baik melalui TKD maupun belanja pemerintah pusat.

Ia menekankan, yang terpenting ialah manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat di daerah.

"Yang paling penting ialah rakyat di daerah tetap memperoleh manfaat pembangunan. Instrumennya bisa dibahas, tetapi hasil akhirnya harus nyata, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Misbakhun.

Komisi XI masih membahas berbagai opsi kebijakan fiskal

Misbakhun juga mengungkapkan, pada Selasa (23/6/2026), dirinya memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR bersama Panitia Khusus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Agenda pertemuan tersebut membahas konsultasi strategis untuk penyelarasan regulasi fiskal, optimalisasi dana bagi hasil (DBH) sektor pertambangan, minyak dan gas bumi, perkebunan, serta penguatan tata kelola pendapatan daerah.

Menurut Misbakhun, Komisi XI DPR bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah masih membahas berbagai opsi formulasi kebijakan terkait TKD serta instrumen fiskal lainnya.

Pembahasan tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan daerah tetap berjalan optimal sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan negara.

"Sekarang masih di dalam proses pagu indikatif dan kemudian kami akan mengatur strategi. Nanti akan ada policy-policy (kebijakan) baru," tutur Misbakhun saat RDPU tersebut.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyatakan hingga saat ini besaran dana transfer ke daerah (TKD) untuk anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun depan masih belum final. Karena itu, pimpinan di Komisi Keuangan DPR itu akan terus menjaring aspirasi dari daerah guna membahas angka TKD dengan pemerintah.

Menurut Misbakhun, saat ini banyak pemda khawatir dan bertanya-tanya soal alokasi TKD. Legislator Partai Golkar itu menegaskan TKD untuk tahun depan belum ditetapkan secara final karena angka resminya asih menunggu proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 yang akan disampaikan pemerintah kepada DPR.

"Kami memahami aspirasi dan kekhawatiran pemerintah daerah. Oleh karena itu, Komisi XI DPR akan mengawal proses pembahasan TKD 2027 agar formulanya tetap adil, rasional, dan berpihak pada kebutuhan pembangunan daerah," kata Misbakhun dalam siaran persnya, Jumat (26/6/2026).

Misbakhun mengatakan, berbagai angka TKD yang muncul di ruang publik sebaiknya dibaca sebagai bagian dari dinamika pembahasan kebijakan fiskal. Namun, dia menegaskan angka yang beredar itu bukan keputusan akhir. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah tetap mengikuti proses pembahasan APBN secara proporsional. Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar itu meyakini pemerintah terus membuka ruang untuk penguatan TKD.

Misbakhun menuturkan dari pembahasan awal antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan DPR, pemerintah membuka ruang agar TKD dalam APBN 2027 bisa lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, untuk besaran akhirnya tetap harus menunggu keputusan resmi dalam siklus pembahasan RAPBN.

Misbakhun kemudian mencontohkan alokasi TKD pada APBN 2026 yang semula ditetapkan sebesar Rp693 triliun, setelah melewati pembahasan ditambah sebesar Rp43 triliun dari rancangan awal. Berdasar pengalamannya membahas APBN, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu menyebut aspirasi daerah tetap menjadi perhatian pemerintah dan DPR dalam menentukan desain kebijakan fiskal.

"Pemerintah memahami aspirasi daerah. Kami di DPR juga terus meminta agar pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah tetap memperoleh ruang fiskal yang memadai, terutama untuk pelayanan dasar, infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal," ujarnya.

Anggota DPR dari Daerah Pemilihan II Jawa Timur itu menambahkan keberpihakan APBN kepada daerah tidak semata-mata ditentukan oleh satu pos anggaran. Dalam volume APBN yang terus berkembang, kata Misbakhun, pembangunan bisa dijalankan melalui TKD maupun belanja pemerintah pusat, sepanjang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di daerah.

"Yang paling penting ialah rakyat di daerah tetap memperoleh manfaat pembangunan. Instrumennya bisa dibahas, tetapi hasil akhirnya harus nyata, terukur, dan menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Misbakhun.

Pada Selasa (23/6/2026) lalu, Misbakhun memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR dengan Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Agenda RDPU itu ialah konsultasi strategis dalam rangka penyelarasan regulasi fiskal, optimalisasi dana bagi hasil (DBH) sektor pertambangan dan migas, perkebunan, serta penguatan tata kelola pendapatan daerah.

Misbakhun mengatakan Komisi XI DPR RI bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah masih membahas berbagai opsi formulasi kebijakan terkait TKD dan berbagai instrumen fiskal lainnya demi memastikan pembangunan daerah tetap berjalan optimal sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan negara.

"Sekarang masih di dalam proses pagu indikatif dan kemudian kami akan mengatur strategi. Nanti akan ada policy-policy (kebijakan, red) baru," tutur Misbakhun saat RDPU.

ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku obat masih sangat tinggi, yakni lebih dari 95 persen

Jakarta (ANTARA) - PT Kimia Farma (Persero) Tbk memperkuat produksi bahan baku obat dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus mendukung ketahanan kesehatan nasional.

Direktur Produksi dan Supply Chain Kimia Farma Hadi Kardoko mengatakan ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku obat masih sangat tinggi, yakni lebih dari 95 persen.

"Ketergantungan industri farmasi nasional terhadap impor bahan baku sangat tinggi karena mencapai lebih dari 95 persen. Hal ini menempatkan ketahanan kesehatan Indonesia dalam posisi yang sangat rentan terhadap guncangan global," kata Hadi dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, dinamika geopolitik global dapat berdampak pada disrupsi rantai pasok, kenaikan biaya logistik dan energi, hingga potensi kelangkaan bahan baku maupun produk jadi di pasar domestik.

Hadi mengatakan Kimia Farma memaksimalkan utilisasi pabrik untuk mengurangi ketergantungan impor, memperkuat keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta mendukung ketahanan kesehatan nasional.

Salah satu langkah yang dilakukan perseroan ialah membangun fasilitas produksi bahan baku obat di Cikarang melalui PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia (KFSP).

Saat ini KFSP memiliki 19 bahan baku obat bersertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dari jumlah tersebut, 18 bahan baku obat juga telah bersertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kimia Farma telah mengembangkan dan memproduksi bahan baku obat lokal untuk sejumlah kategori terapi prioritas, antara lain kardiovaskular, antibiotik dan antiretroviral untuk penanganan HIV.

Direktur Utama Kimia Farma Djagad Prakasa Dwialam mengatakan pengembangan bahan baku obat lokal menjadi bagian dari strategi perubahan sumber bahan baku atau change of source.

"Dengan inisiatif ini, Kimia Farma sedikit demi sedikit akan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor," kata Djagad.

Perseroan juga mengoptimalkan penggunaan bahan baku obat lokal pada produk prioritas nasional, seperti TLE 300 mg dan 600 mg untuk penanggulangan HIV nasional dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 52,78 persen.

Selain itu, Kimia Farma mengembangkan Rosuvastatin untuk terapi kardiovaskular dengan TKDN 59 persen. Pada 2025, Perseron juga memperkenalkan empat produk baru, yakni Fentakaf/Fentanyl Injeksi, Sildenafil, Pantokaf/Pantoprazole, dan Moxifloxacin.

Perseroan mencatat penjualan bahan baku obat domestik dan ekspor tumbuh 124 persen pada 2025, seiring strategi penguatan lini hulu dan penajaman portofolio produk.

“Kami fokus pada pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Penguasaan lini hulu, peluncuran produk inovatif, serta capaian TKDN hingga 59 persen adalah fondasi utama Kimia Farma saat ini. Dengan struktur biaya yang lebih efisien, perusahaan memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi dinamika ekonomi global,” ungkap dia.

Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan pemerintah mendorong pelaku industri terus mengembangkan obat dan bahan baku obat di dalam negeri.

"Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan industri, kita optimistis dapat mewujudkan industri farmasi Indonesia yang semakin mandiri, berdaya saing global, dan berkelanjutan, demi mendukung ketahanan kesehatan nasional," ujar Faisol.

Dalam kunjungan kerja ke fasilitas produksi Kimia Farma di Plant Banjaran, Bandung, pada Selasa (23/6), ia mengatakan pemerintah akan terus mendorong penggunaan produk dalam negeri, penguatan TKDN, penyempurnaan regulasi, serta pemberian insentif untuk meningkatkan daya saing industri farmasi nasional.

Plant Banjaran merupakan fasilitas produksi terbesar milik perseroan. Pabrik yang berdiri di area seluas 51.000 meter persegi tersebut memproduksi obat kimia dan obat bahan alam meliputi bentuk sediaan tablet, kapsul, cairan dan serbuk oral.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi XI DPR tengah mengupayakan kebijakan terkait transfer ke daerah (TKD) agar pembangunan di daerah tetap berjalan dan hak-hak daerah tidak berkurang.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, TKD merupakan elemen penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan di berbagai daerah.

Hal tersebut disampaikan Misbakhun saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR dengan Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Agenda RDPU tersebut membahas konsultasi strategis dalam rangka penyelarasan regulasi fiskal, optimalisasi dana bagi hasil (DBH) sektor pertambangan dan migas, perkebunan, serta penguatan tata kelola pendapatan daerah.

Dalam pertemuan itu, Misbakhun menjelaskan Komisi XI DPR bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah masih membahas berbagai opsi formulasi kebijakan terkait TKD serta instrumen fiskal lainnya.

Menurut dia, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan daerah tetap berjalan optimal sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan negara.

“Sekarang masih di dalam proses pagu indikatif dan kemudian kami akan mengatur strategi. Nanti akan ada policy-policy (kebijakan, red) baru,” ujar Misbakhun.

DPR dan pemerintah masih susun formulasi

Misbakhun menegaskan, kewenangan pengusulan kebijakan berada di tangan presiden sebagai pihak yang memegang mandat untuk menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara itu, DPR berperan memberikan penguatan dan persetujuan terhadap proses penyusunan anggaran tersebut.

“Kami di DPR ini adalah lembaga yang memberikan penguatan dan persetujuan terhadap proses anggaran tersebut,” kata dia.

Belakangan, sejumlah daerah menyampaikan keluhan terkait berkurangnya alokasi TKD. Menurut Misbakhun, kondisi tersebut menimbulkan persoalan fiskal yang dirasakan hampir seluruh daerah di Indonesia.

Ia mengakui adanya perubahan strategi fiskal yang dilakukan pemerintah. Namun, perubahan tersebut, menurut dia, tidak berarti mengurangi hak daerah dalam memperoleh manfaat pembangunan.

Perubahan instrumen fiskal

Misbakhun menjelaskan, perubahan strategi fiskal lebih terkait pada instrumen pelaksanaan anggaran, apakah pembangunan dilakukan melalui belanja pemerintah pusat atau melalui belanja pemerintah daerah.

“Hak-hak daerah itu tidak berkurang. Haknya rakyat untuk menikmati pembangunan juga tidak berkurang. Cuma instrumennya menggunakan instrumen belanja pemerintah pusat atau menggunakan belanja pemerintah daerah,” tutur Misbakhun.

Menurut dia, yang berubah adalah mekanisme penyaluran dan pelaksanaan program pembangunan, bukan hak masyarakat maupun daerah untuk memperoleh manfaat dari pembangunan tersebut.

Dia juga menegaskan, TKD tetap menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan nasional.

Selama ini, komponen transfer ke daerah terdiri atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus (Otsus), serta berbagai skema pendanaan lainnya.

Alokasi TKD 2026 lebih rendah

Dalam APBN 2026, alokasi anggaran transfer ke daerah ditetapkan sebesar Rp 693 triliun.

Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan alokasi TKD dalam APBN 2025 yang mencapai Rp 876,9 triliun.

Meski demikian, untuk APBN 2027 pemerintah telah mengusulkan peningkatan anggaran TKD dibandingkan tahun ini.

Usulan alokasi transfer ke daerah pada APBN 2027 berada pada kisaran Rp 710 triliun hingga Rp 810 triliun.

Pembahasan mengenai besaran dan formulasi anggaran tersebut masih berlangsung antara pemerintah dan DPR dalam proses penyusunan anggaran tahun depan.

DPR hati-hati sampaikan opsi kebijakan

Misbakhun mengatakan DPR harus berhati-hati dalam menyampaikan berbagai opsi kebijakan yang saat ini masih berada pada tahap formulasi.

Menurut dia, kehati-hatian diperlukan agar berbagai usulan yang sedang dibahas tidak dipersepsikan sebagai janji politik sebelum pemerintah mengeluarkan keputusan resmi.

Ia menegaskan, berbagai pembahasan yang sedang dilakukan bertujuan untuk memastikan daerah tetap memperoleh hak-haknya dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

“Kami harus berhati-hati menyampaikan ini supaya tidak menjadi janji politik sementara pemerintahnya belum memutuskan. Inilah yang sedang kami formulasikan semua, bagaimana daerah ini tetap mendapatkan hak-haknya,” tutur dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Alokasi TKD ini kami utamakan untuk mendukung belanja pokok daerah, yaitu untuk belanja pegawai...

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menyatakan rasio dana Transfer Ke Daerah (TKD) pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027 ditetapkan berkisar antara 2,5-2,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Alokasi TKD ini kami utamakan untuk mendukung belanja pokok daerah, yaitu untuk belanja pegawai, operasional pemda (pemerintah daerah), dan pelayanan dasar publik,” kata Askolani dalam rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan anggaran tersebut juga akan difokuskan untuk mengurangi ketimpangan fiskal, mendorong sinergi fiskal yang semakin baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendukung daya saing daerah untuk pembangunan yang lebih berkualitas.

Anggaran TKD disalurkan dalam sejumlah bentuk, antara lain Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Keistimewaan, dan Dana Desa.

Askolani menyampaikan, pemerintah pusat akan menyelaraskan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dengan kebijakan belanja negara untuk mendukung operasional pemerintah daerah.

Pihaknya pun berencana memperkuat kualitas data serta formula perhitungan DBH menggunakan sistem teknologi informasi yang memadai.

Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) diarahkan khusus untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah, pelayanan dasar publik, serta pembangunan di berbagai daerah tertinggal, terdepan, serta terluar (3T).

Hal tersebut mencakup penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di daerah, rehabilitasi sekolah dan prasarana pendidikan lainnya, penyediaan fasilitas dan alat-alat kesehatan, hingga pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dibiayai oleh pemerintah.

“Ini komitmen kami supaya daerah-daerah yang terluar itu betul-betul mendapatkan perhatian dari pemerintah, dari lintas KL nyata untuk penguatan pembangunan di wilayahnya masing-masing,” ujar Askolani.

Terkait Dana Alokasi Khusus (DAK), ia menyatakan pemerintah mengutamakan anggaran tersebut untuk merealisasikan berbagai program prioritas nasional, peningkatan layanan publik, dan afirmasi daerah.

Sementara Dana Otonomi Khusus (Otsus) dialokasikan sejalan dengan rencana induk percepatan pembangunan Papua. Selain dana otsus, tambahan dana infrastruktur juga disiapkan bagi daerah otonom baru (DOB) di Papua.

Pemerintah juga tengah menyusun regulasi tata kelola untuk mendukung keberlanjutan penyaluran dana otsus Aceh yang akan berakhir pada 2027.

“Kemudian, untuk kebijakan dana keistimewaan, khususnya untuk DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), kami akan pertajam fokus penggunaannya untuk penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM, serta mengatasi kesenjangan antarwilayah,” ucap Askolani.

Terakhir, mengenai Dana Desa, ia menuturkan bahwa anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung penanganan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga pembangunan infrastruktur pedesaan.

Selain itu, dana tersebut juga diarahkan untuk memperkuat peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sesuai dengan prioritas pemerintah pusat.

“Harapan kami (peran KDMP) akan lebih nyata, lebih implementatif, dan betul-betul bisa memperkuat ekonomi sampai dengan yang di desa,” imbuh Askolani.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membuka ruang lebar bagi kenaikan alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dengan proyeksi peningkatan hingga menyentuh angka Rp90 triliun pada tahun depan. Kepastian ini akan digodok lebih lanjut dalam rangkaian penyusunan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) periode berikutnya.

Sinyal penambahan dana segar untuk daerah tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa , di tengah pelaksanaan rapat kerja bersama jajaran anggota DPD RI di Gedung DPR RI, Jakarta. "Tahun depan TKD kira-kira sementara ada peningkatan Rp40 triliun, tapi range bisa naik Rp90 triliun tergantung diskusi di APBN. Jadi ruang itu terbuka," ungkap Purbaya, Senin (22/6/2026).

Meskipun menyodorkan kelonggaran pagu anggaran bagi daerah, Purbaya memberikan catatan tebal bahwa keputusan final kenaikan tersebut sepenuhnya bertumpu pada hasil kesepakatan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2027 bersama pihak legislatif (DPR RI).

Purbaya: Presiden Prabowo Kecewa Banyak Belanja Daerah Diselewengkan



Purbaya turut menegaskan, komitmen pemerintah untuk tetap memegang kendali disiplin fiskal secara ketat, dengan menjaga batas aman defisit anggaran berada di bawah level 3%. Sebagai gambaran kondisi kas saat ini, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penyerapan dana TKD sepanjang tahun berjalan telah menyentuh angka Rp306,1 triliun per 31 Mei.

Realisasi tersebut setara dengan 44,2% dari total pagu APBN tahun ini yang dipatok sebesar Rp693 triliun. Poin capaian ini sebelumnya juga sempat dibedahkan oleh Menkeu saat memimpin evaluasi kinerja keuangan negara awal bulan lalu.

"TKD yang kami salurkan Rp306,1 triliun atau 37,1% dari pagu di APBN," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Untuk diketahui, pagu anggaran TKD yang dialokasikan pemerintah pada tahun 2026 ini sebenarnya mencatatkan tren penurunan jika disandingkan dengan total pagu TKD pada APBN tahun 2025 lalu yang sempat melambung di angka Rp919,9 triliun. Menyiasati penyusutan pagu anggaran tahun ini sekaligus menjaga agar program kerja lokal tidak mandek, Kementerian Keuangan mendorong jajaran pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih adaptif memanfaatkan instrumen pembiayaan alternatif non-APBN.

Perencanaan Pembangunan dan Anggaran dalam Arsitektur Fiskal



Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani menyodorkan solusi berupa pemanfaatan fasilitas pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI. Lembaga keuangan di bawah Kemenkeu ini siap menyalurkan pembiayaan dengan tarif bunga yang sangat kompetitif dan bersahabat bagi kas daerah.

“Salah satu adalah melakukan pinjaman dukungan dari SMI dengan tingkat bunga yang relatif rendah. Banyak proyek yang bisa dilakukan Pemda. Mulai dari bangun sekolah, bangun rumah sakit, PDAM, bangun jalan, yang tentunya ini kita juga dukung ke depan. Bisa sampai lima tahun,” kata Askolani.

Langkah ini diamini oleh Menkeu Purbaya sebagai jalan keluar yang aman bagi Pemda untuk mempercepat pemerataan pembangunan fasilitas publik tanpa harus tersandera oleh keterbatasan kapasitas fiskal internal.

“Jadi ada sumber pembiayaan dari SMI untuk daerah yang bisa dimanfaatkan dengan bunga yang relatif rendah, maturitasnya lima tahun atau lebih. Jadi daerah masih tetap bisa membangun walaupun misalnya ada kekurangan sedikit di anggaran daerah,” pungkas Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana untuk mulai menyicil pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah mulai Juli 2026.

DBH ini merupakan hak daerah dari sekitar dua tahun yang lalu. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa saat melaksanakan rapat kerja (raker) dengan Komite IV DPD, Senin (22/6/2026).

Bahkan, Purbaya turut menjanjikan terkait dengan penambahan untuk alokasi 2026.

"2023 itu nanti dicicil, yang 2026 akan ditambah mulai Juli," terangnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Purbaya tidak menampik bahwa adanya pemangkasan DBH maupun pagu anggaran TKD secara keseluruhan turut dipengaruhi oleh rencana efisiensi belanja pemerintah, di tengah kondisi global yang masih tidak menentu.

Apalagi, belanja kini terpusat untuk menopang kebutuhan subsidi dan kompensasi khususnya energi yang sudah mencapai Rp203,7 triliun sampai Mei 2026. Belum lagi, Purbaya menyebut kini rata-rata harga minyak secara tahun berjalan sudah mencapai US$100 per barel.

Namun demikian, Purbaya menyebut fiskal pemerintah masih akan memiliki ruang untuk bernapas apabila rata-rata harga minyak nantinya bisa turun ke kisaran level US$75 sampai US$80 per barel.

"Jadi pak Dirjen [Perimbangan Keuangan] sudah menghitung pembayaran secara bertahap. Misalkan APBN-nya agak terselamatkan dengan harga minyak yang turun, kan ada sisa [anggaran]. Nanti sisanya mungkin kami utamakan ke daerah. Tetapi saya mesti lapor ke Presiden. Jadi ada ruang untuk itu," jelasnya.

Usai rapat, Dirjen Perimbangan Keuangan Askolani mengatakan pihaknya bakal menyiapkan skema pembayaran cicilan untuk DBH yang menjadi hak daerah selama dua tahun ke belakang.

"Nanti mungkin ada sedikit cicilan DBH. Untuk 2 tahun [ke belakang]," jelas Askolani.

Yang terpenting adalah bagaimana penguatan fiskal daerah dilakukan secara hati-hati tanpa mengganggu komitmen pemerintah menjaga defisit tetap bijak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menambah anggaran dana transfer ke daerah (TKD) hingga Rp90 triliun pada tahun anggaran 2027.

Purbaya dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Senin, mengatakan pemerintah saat ini menyiapkan tambahan ruang fiskal sekitar Rp40 triliun dan masih berpotensi meningkat.

Peningkatan itu, kata dia, menyesuaikan dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tetap menjaga disiplin fiskal.

“Ruang untuk daerah terbuka. Naiknya pasti ada. Yang terpenting adalah bagaimana penguatan fiskal daerah dilakukan secara hati-hati tanpa mengganggu komitmen pemerintah menjaga defisit tetap bijak,” kata Purbaya.

Dia menjelaskan strategi penguatan fiskal daerah difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta pengembangan sumber pembiayaan yang kreatif dan inovatif.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperbesar kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Salah satu instrumen yang didorong pemerintah adalah pemanfaatan pembiayaan pembangunan daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur.

Melalui skema tersebut, pemerintah daerah dapat memperoleh akses pembiayaan dengan bunga yang relatif rendah untuk membangun infrastruktur strategis seperti sekolah, rumah sakit, sistem penyediaan air minum, maupun jalan daerah.

“Daerah masih tetap bisa membangun walaupun ada keterbatasan anggaran. Tersedia sumber pembiayaan dengan bunga yang relatif rendah dan tenor yang panjang sehingga pembangunan daerah tetap berjalan,” ujarnya menambahkan.

Selain memperkuat kapasitas fiskal daerah, pemerintah juga terus menyempurnakan kerangka Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, termasuk digitalisasi TKD, penguatan sinergi fiskal pusat dan daerah, serta penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) regional.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah semakin efektif, akuntabel, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengestimasikan peningkatan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp40 triliun sampai dengan Rp90 triliun sebagaimana yang ditargetkan pada 2027.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada rapat kerja dengan Komite IV DPD, Senin (22/6/2026). Untuk diketahui, rentang anggaran TKD pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 yakni 2,55% sampai 2,79% terhadap PDB.

"TKD kira-kira untuk sekarang atau sementara ada peningkatan sekitar Rp40 triliun untuk daerah tapi range bisa naik sampa Rp90 triliun, tergantung diskusi RAPBN nanti. Jadi ruang itu terbuka," jelasnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Meski demikian, Purbaya menyebut pihaknya akan memastikan disiplin fiskal dengan memastikan defisit tetap berada di bawah batas 3% terhadap PDB. Sebab, dia menyebut lembaga-lembaga internasional turut mengawasi arah kebijakan pemerintah salah satunya pengelolaan APBN.

"Kami lihat keadaan anggaran seperti apa. Jangan sampai kami lewat 3%, karena kami diawasi lembaga-lembaga dunia yang melihat apakah kami bisa menjalankan kebijakan yang prudent atau enggak," tuturnya.

Di sisi lain, kebijakan TKD tahun depan akan didorong untuk optimalisasi pendapatan daerah, belanja yang berkualitas, serta mendorong pembiayaan yang kreatif sekaligus inovatif.

Untuk diketahui, secara total belanja negara pada KEM PPKF 2027 ditargetkan pada rentang 13,62% sampai 14,8% terhadap PDB. Belanja pemerintah pusat mendominasi yakni 11,07% sampai 12,01% terhadap PDB.

Adapun pendapatan negara ditargetkan 12,01% sampai 12,40% terhadap PDB. Target ini disepakati naik oleh Panja KEM PPKF 2027 dari sebelumnya yang diusulkan 11,82% sampai 12,40% terhadap PDB.

Dengan demikian, defisit ditargetkan hanya 1,80% sampai 2,40% terhadap PDB.

IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi meluncurkan fitur terbaru bernama Pemetaan Indikasi Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah (Perdana) yang diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Langkah ini diambil untuk memperketat pengawasan serta mempertajam tata kelola alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani menjelaskan, kehadiran fitur Perdana merupakan bagian dari lompatan transformasi fiskal bursa domestik. Melalui sistem ini, penyaluran pos dana TKD dipastikan akan bergerak lebih terukur, terintegrasi dari hulu, serta berorientasi penuh pada hasil riil proyek pembangunan di daerah.

"Melalui fitur ini, kebutuhan pendanaan, kegiatan prioritas, serta output pembangunan daerah dapat dipetakan secara lebih jelas sejak tahap perencanaan," kata Askolani dalam keterangan resminya, dikutip Minggu (21/6/2026).

Pengembangan fitur Perdana ini merupakan buah kerja sama taktis antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dengan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BaTii).

Sistem baru ini menyatukan proses bisnis, kompilasi data, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperkuat radar Kemenkeu dalam mengawal belanja negara, mengingat porsi dana transfer daerah memakan kapasitas yang sangat besar di postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Melalui interkoneksi Perdana, pemerintah pusat kini dapat membedah kebutuhan infrastruktur dan pembangunan daerah secara mendalam. Evaluasi serapan dana tidak lagi sekadar melihat kelancaran arus pencairan anggaran, melainkan melacak dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Setiap rupiah yang disalurkan melalui TKD kini bisa ditelusuri kontribusinya terhadap target output, lokasi fisik proyek, pemenuhan kebutuhan lokal, hingga keselarasan dengan program prioritas nasional.

Langkah ini menandai pergeseran paradigma dalam tata kelola keuangan daerah. Jika pada masa lalu pengelolaan dana TKD cenderung kaku pada aspek pemenuhan alokasi, jalur penyaluran, dan kepatuhan administratif semata, kini arah kebijakan bergeser ke arah identifikasi kebutuhan riil lapangan serta pengukuran indikator keberhasilan yang dicapai.

Di sisi lain, standardisasi tata kelola TKD diharapkan dapat terwujud lewat kehadiran sistem ini. Melalui simplifikasi regulasi dan penyetaraan parameter output, Kemenkeu tengah membangun bank data (database) yang solid untuk memandu rantai proses mulai dari perencanaan, penganggaran, eksekusi, pemantauan, hingga evaluasi akhir kebijakan fiskal daerah.

Meski demikian, Askolani memberikan penegasan khusus mengenai batasan fungsi dari kompilasi data yang dihimpun oleh sistem Perdana tersebut. Data yang masuk tidak serta-merta menjadi tiket atau jaminan bagi pemerintah daerah untuk menuntut penambahan pagu alokasi anggaran.

"Kehadiran Perdana menjadi fondasi penting dalam transformasi tata kelola transfer ke daerah yang lebih kredibel, akuntabel, dan berbasis data," ujar Askolani.

Melalui integrasi data makro ini, Kemenkeu berharap kualitas pengelolaan keuangan negara semakin prima, sekaligus memastikan setiap dana transfer yang mengalir ke daerah dapat berdaya guna secara efektif untuk mendongkrak perekonomian lokal serta kualitas pelayanan publik.

(Dhera Arizona)