MOSKOW - Ukraina mengatakan bahwa mereka menghantam salah satu pusat komunikasi satelit terbesar Rusia untuk kedua kalinya dalam waktu lebih dari seminggu. Itu dilakukan saat Kyiv meningkatkan serangan drone jarak jauh untuk menekan Kremlin agar mengakhiri perang yang telah berlangsung selama empat tahun.

Pusat Komunikasi Satelit Dubna di utara Moskow, sekitar 500 km (310 mil) dari perbatasan Ukraina, digunakan untuk pengumpulan intelijen dan koordinasi pasukan bersenjata Rusia yang berperang di Ukraina, kata Presiden Volodymr Zelensky.

Rusia belum mengkonfirmasi bahwa pusat komunikasi Dubna telah diserang, tetapi gubernur wilayah Moskow, Andrey Vorobyov, mengatakan sebuah drone telah menghantam "gedung administrasi" di kota tersebut tanpa ada korban jiwa yang dilaporkan.

Vorobyov juga mengatakan seorang bayi berusia enam bulan meninggal pada hari Selasa setelah sebuah drone jatuh ke sebuah rumah di Yegoryevsk, tenggara Moskow, menjebak orang-orang di bawah reruntuhan. Petugas penyelamat mengeluarkan dua orang dewasa dan dua anak, tetapi bayi tersebut meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit, kata Vorobyov di saluran Telegram-nya.

Di tempat lain, seorang wanita berusia 61 tahun tewas di wilayah Tver barat Rusia setelah sebuah "drone musuh," yang telah ditembak jatuh, menghantam sebuah rumah liburan musim panas, kata pihak berwenang setempat.

Wali Kota Moskow Sergey Sobyanin mengatakan pertahanan udara Rusia menembak jatuh lebih dari 60 drone setelah beberapa gelombang drone diluncurkan ke arah ibu kota Rusia mulai Senin malam. Secara keseluruhan, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah mencegat atau menghancurkan 419 drone.

Ukraina telah meningkatkan tekanan pada Kremlin dengan serangan yang lebih dalam ke wilayah Rusia, terutama menargetkan kilang minyak, tetapi juga melakukan serangan drone skala besar di ibu kota Rusia dan St. Petersburg. Ketidakpuasan yang semakin meningkat telah disuarakan oleh sebagian warga Rusia karena perang perlahan-lahan merayap ke depan pintu mereka dan minggu lalu, Zelensky mengumumkan operasi 40 hari yang bertujuan untuk "memaksa" Rusia mengakhiri perang.

Militer Ukraina mengatakan pada hari Selasa bahwa serangan terhadap Moskow dan St. Petersburg dimungkinkan karena "koridor terbuka dalam sistem pertahanan udara musuh yang padat."

Operator militer Ukraina "secara sistematis menghancurkan" radar di wilayah perbatasan Rusia Bryansk yang memantau wilayah udara menuju ibu kota, tambahnya.

Ini adalah kali kedua Kyiv mengklaim serangan terhadap pusat komunikasi satelit Dubna setelah militer Ukraina mengatakan pada 22 Juni bahwa mereka telah menyerang fasilitas tersebut. Kantor berita negara Rusia TASS melaporkan bahwa mereka telah menjadi sasaran "serangan drone besar-besaran" selama insiden tersebut, tetapi mengatakan bahwa komunikasi dan siaran televisi tidak terpengaruh, dan tidak ada staf yang terluka.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengecam Kyiv atas serangan di wilayah Moskow, dan mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa bahwa "warga sipil menderita, anak-anak meninggal."

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Satgas Pangan Polri mengawal perbaikan harga ayam hidup di tingkat peternak setelah harga berbulan-bulan berada di bawah biaya produksi sehingga mengancam keberlanjutan usaha perunggasan.

"Pemerintah bergerak cepat merespons anjloknya harga ayam hidup di tingkat peternak yang dalam beberapa bulan terakhir berada di bawah harga pokok produksi atau HPP terutama di Pulau Jawa," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Stabilisasi Perunggasan Nasional yang melibatkan perusahaan perunggasan terintegrasi, asosiasi peternak, Satgas Pangan Polri, serta jajaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dalam pertemuan itu, seluruh peserta menyepakati komitmen bersama untuk mempercepat pemulihan harga ayam hidup sehingga kembali memberikan keuntungan layak bagi peternak melalui langkah terukur dan berkelanjutan.

Kesepakatan dituangkan dalam komitmen tertulis yang ditandatangani pelaku usaha, asosiasi perunggasan, Ditjen PKH, dan Satgas Pangan Polri sebagai dasar pelaksanaan pengendalian pasar secara bersama dan konsisten.

Komitmen tersebut mencakup percepatan penyerapan ayam hidup, peningkatan kapasitas pemotongan di Rumah Potong Hewan (RPH) unggas, serta target harga minimal Rp19.500 per kilogram berat hidup paling lambat 15 Juli 2026.

Pelaksanaan perbaikan harga dimulai sejak 30 Juni 2026, kemudian diarahkan secara bertahap menuju harga acuan pemerintah agar keseimbangan pasar tercapai tanpa mengganggu pasokan maupun aktivitas usaha peternak.

Menurut Agung, seluruh pelaku usaha juga berkomitmen menjaga keseimbangan produksi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2024 guna mencegah kelebihan pasokan yang menekan nilai jual unggas.

Pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen dilakukan bersama pemerintah, Satgas Pangan Polri, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), pemerintah daerah, serta asosiasi perunggasan untuk memastikan seluruh kesepakatan dijalankan secara efektif di lapangan.

Agung menegaskan pemerintah akan menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang mengabaikan komitmen tersebut sebagai tindak lanjut arahan Menteri Pertanian demi menjaga stabilitas harga dan keberlanjutan peternakan broiler.

Sekretaris Jenderal Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan), Sugeng Wahyudi, mengatakan harga ayam hidup selama dua bulan terakhir sangat memukul peternak karena berada di bawah biaya produksi.

Ia mengapresiasi peran pemerintah yang menjaga stabilitas sehingga seluruh pelaku usaha berkomitmen menerapkan harga minimal Rp19.500 per kilogram berat hidup, kemudian dalam dua pekan bergerak menuju harga acuan pemerintah Rp25.000 per kilogram agar peternak kembali memperoleh keuntungan layak.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Muhlis Wahyudi, mengajak seluruh pelaku usaha untuk menjalankan hasil kesepakatan tanpa pengecualian.

"Kami bertugas mengawal keputusan Ditjen PKH. Harga harus diarahkan hingga paling lambat 15 Juli 2026 mencapai Rp19.500 di tingkat pembelian pertama, khususnya di Pulau Jawa," katanya.

Kepala Posko (Kaposko) Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan (Satgas Pangan) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Zain Dwi Nugroho menegaskan kesepakatan yang telah ditandatangani seluruh pihak tidak boleh berhenti sebagai komitmen di atas kertas, tetapi harus diwujudkan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Menurut Zain, pengawasan akan dilakukan secara intensif untuk memastikan harga ayam hidup di tingkat peternak benar-benar bergerak sesuai target yang telah disepakati.

Ia menegaskan, apabila masih ditemukan pelaku usaha yang menjual atau membeli ayam hidup di bawah harga yang telah ditetapkan, maka akan diberlakukan sanksi secara bertahap sesuai hasil kesepakatan bersama.

"Satgas Pangan akan mengawal pelaksanaannya agar tercipta iklim usaha perunggasan yang sehat, adil, dan memberikan kepastian bagi peternak maupun industri," kata Zain.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Ridwan Al-Makassary

Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)

Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII

DI Swiss, negosiasi diplomatik damai telah menghasilkan peta jalan (roadmap) enam puluh hari menuju kesepakatan final setelah disepakatinya Nota Kesepahaman antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Dunia bersuka cita menyambut jeda pertempuran antara AS (dan Israel) dan Iran sebagai tanda berakhirnya perang.

Namun, perkembangan terkini justru menunjukkan kenyataan yang berbeda. Meriam, drone dan rudal memang mulai beehenti berdentum, tetapi konflik belum benar-benar usai.

Saat ini, yang mengemuka adalah pergeseran arena perang, yaitu dari medan tempur menuju meja diplomasi. Singkatnya, perang dari serangan rudal menuju pertarungan narasi, ekonomi, dan legitimasi politik.

Tidak diragukan, Perang Iran 2026 memasuki fase yang jauh lebih kompleks. Jika 100 hari pertama telah ditandai oleh serangan udara, operasi militer, dan ancaman eskalasi regional, maka perkembangan terakhir memperlihatkan bahwa perdamaian yang sedang dinegosiasikan masih rapuh dan penuh kabut ketidakpastian.

Pertemuan quadrilateral antara Amerika Serikat, Iran, Pakistan, dan Qatar di Swiss menjadi simbol penting fase baru ini. Wakil Presiden AS JD Vance datang dengan sebongkah optimisme bahwa sebagian besar tujuan perang telah tercapai, yaitu program nuklir Iran dilemahkan, Selat Hormuz tetap terbuka, dan Iran bersedia kembali ke jalur negosiasi diplomatik.

Namun, simbolisme diplomatik tersebut segera dibayangi oleh realitas politik bahwa Menteri Luar Negeri Iran menolak berdiri berdampingan dengan delegasi AS di depan kamera. Isyarat politik itu sederhana tetapi jelas bahwa perang mungkin berhenti untuk beberapa waktu ke depan, tetapi rasa saling percaya belum lahir.

Masalah terbesar saat ini bukan lagi pada penghentian tembakan dan serangan, melainkan bagaimana mendefinisikan kemenangan. Washington mengklaim Iran telah menyetujui inspeksi nuklir oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Namun, Teheran berkali-kali membantah bahwa komitmen tersebut sudah disepakati.

Pada hari ke-113, Kepala IAEA memang menyatakan bahwa inspeksi akan dilakukan, tetapi Iran menegaskan bahwa akses hanya dapat diberikan setelah kesepakatan final tercapai dan hanya pada fasilitas yang tidak rusak akibat perang.

Perbedaan persepsi ini sangat penting. Dalam diplomasi, konflik acap tidak berakhir karena kekurangan kesepakatan, melainkan karena para pihak yang bertikai memiliki tafsir berbeda terhadap kesepakatan yang sama. Situasi inilah yang kini sedang terjadi.

Lebih menarik lagi, Iran tampaknya berhasil mengubah posisi tawarnya secara signifikan. Analisis berbagai lembaga strategis menyatakan bahwa kerangka kesepakatan yang sedang dibahas memberikan konsesi ekonomi besar kepada Iran sebelum adanya verifikasi penuh terhadap program nuklirnya. Pembekuan aset senilai sekitar US$25 miliar mulai dicairkan, sanksi minyak ditangguhkan selama 60 hari, dan blokade maritim mulai dilonggarkan.

Dengan ujaran berbeda, Iran memperoleh manfaat ekonomi langsung sementara isu paling sensitif—yakni pengayaan uranium dan rudal balistik—masih berada dalam tahap negosiasi. Di sinilah paradoks perang muncul. Amerika Serikat dan Israel memasuki perang dengan tujuan menghilangkan ancaman nuklir dan rudal Iran.

Namun, pada hari ke-112 Presiden Iran Masoud Pezeshkian secara tegas menyatakan bahwa rudal balistik sama sekali tidak akan menjadi bagian dari negosiasi. Jika posisi ini bertahan, maka salah satu tujuan utama perang praktis gagal dicapai.

Situasi menjadi semakin rumit karena Israel mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan terhadap proses diplomasi yang sedang berlangsung. Menteri Keamanan Nasional Israel bahkan mengisyaratkan bahwa Tel Aviv dapat bertindak sendiri apabila merasa kesepakatan dengan Iran terlalu lunak. Pernyataan ini mengingatkan bahwa ancaman serangan unilateral Israel tetap menjadi faktor pengganggu utama bagi proses perdamaian yang sedang diusung AS dan Iran.

Di sisi lain, muncul fenomena yang luput dari perhatian media internasional di mana transformasi Selat Hormuz menjadi instrumen politik Iran. Melalui otoritas baru yang dibentuk setelah perang, Teheran kini mewajibkan kapal-kapal yang melintas memperoleh izin khusus dan membayar biaya yang dalam beberapa kasus mencapai USD2 juta per kapal.

Menariknya, pembayaran dapat dilakukan menggunakan yuan, Bitcoin, maupun USDT. Langkah ini bukan sekadar kebijakan maritim. Ia mencerminkan upaya Iran untuk membangun tata kelola ekonomi alternatif yang semakin mengurangi ketergantungan pada sistem finansial berbasis dolar AS. Jika tren ini berlanjut, maka salah satu dampak jangka panjang perang justru dapat berupa percepatan fragmentasi ekonomi global.

Tidak mengherankan jika pada hari ke-112 Senat AS yang dikuasai Partai Republik mengesahkan resolusi yang meminta Presiden Trump menghentikan keterlibatan militer terhadap Iran. Meski kemungkinan besar akan diveto, pesan politiknya jelas: dukungan domestik terhadap perang mulai retak.

Perkebangan terkini menunjukkan bahwa perang Iran telah memasuki fase yang lebih menentukan daripada pertempuran militer itu sendiri. Pertanyaan utamanya bukan lagi siapa yang menang di medan perang, tetapi siapa yang mampu mengubah hasil perang menjadi keuntungan politik yang berkelanjutan.

Pungkasannya, Iran tampaknya berhasil mempertahankan sebagian besar aset strategisnya sambil memperoleh ruang ekonomi baru. Sementara Amerika Serikat memperoleh jeda konflik tetapi belum mendapatkan kepastian mengenai masa depan program nuklir Iran.

Israel sendiri masih mencemaskan kemungkinan kebangkitan ancaman yang sama di masa depan. Pada hari ke-113, dunia baru menyaksikan akhir pertempuran, namun perdamaian sinambung masih jauh dari pasti, seperti jauh panggang dari api.

JAKARTA - Saat ini lebih dari 53 juta anak terdaftar di sekolah di seluruh Indonesia. Namun di balik capaian tersebut, tantangan untuk memastikan setiap anak belajar di lingkungan yang aman dan setara masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Data PISA 2022 menunjukkan 25% murid perempuan dan 30% murid laki-laki melaporkan pernah menjadi korban perundungan setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Survei yang dilakukan Kemendikdasmen di tahun yang sama juga menunjukkan sekitar 36% peserta didik SD dan SMP berisiko mengalami perundungan, sementara 34% berisiko mengalami kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

Berdasarkan laporan SIMFONI PPA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Dari 638 kasus di 2021, angka ini terus bertumbuh hingga mencapai 2.162 kasus di 2025. Proporsinya pun meningkat dari 2,5% menjadi lebih dari 6% dari seluruh kasus kekerasan yang dilaporkan secara nasional. Kasus Bocah 6 Tahun Dibully dan Disetrum ke Tiang Listrik hingga Koma, Cuma 1 Pelaku Ditahan Polisi

Untuk itu, PUSKAPA bersama Global Partnership for Education Knowledge and Innovation Exchange (GPE-KIX) dan International Development Research Centre (IDRC), Canada baru saja merampungkan studi bertajuk “Sekolah sebagai Garda Depan: Menguatkan Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah Indonesia”. Studi ini dilakukan sejak 2024 di enam sekolah yang berada di Aceh, Banten, dan Maluku.

Diseminasi hasil studi ini digelar di Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026 dalam gelar wicara. Menghadirkan pembuat kebijakan nasional dan daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan, guru, serta perwakilan sekolah untuk mendiskusikan berbagai tantangan dan praktik baik dalam membangun sekolah yang aman dan setara.

Bahwa sekolah seharusnya tak hanya memberikan pembelajaran akademis, tetapi juga ruang yang aman untuk anak berkembang optimal. “Kesejahteraan murid dalam belajar, kualitas lingkungan belajar, keamanan dari kekerasan adalah penyumbang terbesar dari keberhasilan belajar; kontributor terbesar dari kualitas hasil belajar yang dihasilkan,” kata Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) Kemendikdasmen, Irsyad Zamjani.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya kolaborasi untuk menjadikan sekolah tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga melindungi, menghargai, dan menumbuhkan potensi yang terbaik dari setiap anak Indonesia.

Dalam paparan hasil studi, Kepala Peneliti PUSKAPA, Widi Sari mengungkapkan, kekerasan di sekolah adalah hal yang kompleks dan bisa dipengaruhi berbagai hal. Studi ini memetakannya dengan model sosioekologis, di mana ada empat lapisan yang saling terkait.

Mulai dari pengalaman dan perilaku murid secara individu, lingkungan dan praktik sekolah, struktur kelembagaan dan tata kelola, hingga konteks sosial, historis, dan budaya. Karena itu, pendekatan yang cocok di suatu sekolah di suatu daerah belum tentu cocok di sekolah dan daerah lain. Terlebih daerah tertentu yang memiliki karakteristik khusus, seperti pernah mengalami konflik masa lalu.

Sejalan dengan temuan ini, Ketua Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LAPPAN) Maluku Baihajar Tualeka mengatakan, kurikulum yang dibentuk di tingkat nasional tidak selalu bisa mengakomodasi nilai-nilai lokal. Karenanya penting untuk selalu berefleksi dan mengintegrasikan kearifan lokal yang sudah lebih dulu dikenal di setiap daerah. ”Di samping itu, kita juga harus membongkar budaya-budaya lokal yang melestarikan kekerasan, misalnya pendisiplinan melalui hukuman fisik,” ujarnya.

Dosen Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik UGM, Dody Wibowo juga menekankan pentingnya memberikan peningkatan kapasitas dan layanan pemulihan bagi orang dewasa yang mendampingi anak-anak. Khususnya orang tua dan guru, karena mereka dapat mewariskan budaya kekerasan kepada anak. Pada daerah pascakonflik, dampaknya bahkan bisa terus terasa pada generasi yang tidak pernah mengalami masa konflik tersebut.

Direktur Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Iwan Junaedi menuturkan, sekolah merupakan rumah kedua dari rumah yang sesungguhnya. Rumah bagi anak dan guru. Karena itu, Kemendikdasmen mempunyai program prioritas peningkatan kompetensi guru terkait dengan ini semua. ”Pak Menteri menghendaki agar semua guru paham dengan ke-BK-an. Mengapa? Karena pengembangan kompetensi anak itu oleh semua guru,” katanya.

Plt Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA Rini Handayani mengungkapkan adanya tantangan di lapangan. “Regulasi banyak yang sudah dikeluarkan untuk melindungi dan memenuhi hak anak Indonesia. Namun memang kita akui, regulasi ini belum sampai mendarat di masyarakat, terutama di tingkat grassroot (akar rumput),” tuturnya.

Ia memberikan contoh bahwa banyak yang masih tidak mengetahui keberadaan Layanan SAPA 129 untuk pelaporan kekerasan, meskipun sudah digaungkan melalui media nasional. Untuk itu, ia mengajak kita semua untuk terus melakukan edukasi dan sosialisasi dengan bahasa lokal yang lebih mudah dicerna. Rini juga menekankan pentingnya suara dan partisipasi anak dalam setiap lapisan penyusunan kebijakan, karena merekalah yang tahu dan mengalami secara langsung.

Menutup diskusi, Ketua SPPIK UPI Bandung, Hani Yulindrasari selaku moderator menyimpulkan, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bukan hanya tugas sekolah dan guru, tetapi juga membutuhkan ekosistem yang lebih luas. Kolaborasi multisektor, termasuk media, perlu dibangun. ”Regulasi tentu penting, tetapi perlu juga dipastikan bagaimana regulasi ini diimplementasikan dengan baik dan tepat, dengan fokus pada kesejahteraan anak dan juga pihak-pihak lain dalam ekosistem pendidikan,” tandasnya.

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap sejumlah persoalan yang paling banyak dialami tenaga medis, khususnya dokter . Perundungan sesama rekan sejawat jadi keluhan paling banyak yang masuk ke Kemenkes.

Hal itu diungkapkan Budi saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI. Raker membahas perlindungan dan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

"Agak mengagetkan saya, ternyata paling banyak yang dikeluhkan oleh dokter adalah perundungan , yang masuk, ya," kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Budi berkata, perundungan itu didapat dokter baik dari rekan maupun senior. Selain itu, ia juga membeberkan sejumlah keluhan lain yang masuk.

"Yang menarik adalah ada ancaman dari pasien kalau dia dituntut, ini yang kita mesti jaga dan kita mesti lindungi tenaga medis kesehatan yang benar. Ada ancaman fisik, ya belum tentu dari pasien, ini juga kita mesti jaga terutama di daerah konflik. Yang paling menarik, ada ancaman bullying dari sesama teman sejawat, dan ini tinggi," tutur Budi.

Budi mencontohkan, perundungan itu kerap terjadi bila dokter bertugas di daerah lain yang berbeda universitas atau fakultasnya. "Atau dia masuk mau kerja ada seniornya, ditekan. Dan itu adalah merupakan gangguan yang paling banyak yang kita secara sistematik pun harus melindungi, terutama bagi dokter-dokter muda dan dokter-dokter yang ditugaskan ke tempat lain," ucap Budi.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama sektor swasta memperkuat daya saing industri peternakan nasional melalui Indo Livestock 2026 yang mempertemukan ratusan pelaku usaha dari 30 negara untuk mendorong investasi.

"Indo Livestock 2026 mempertemukan pemangku kepentingan nasional dan internasional dalam mendorong pertumbuhan industri peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Agung menyampaikan hal itu dalam pembukaan pameran dan forum internasional terkemuka bidang peternakan di Indonesia, Indo Livestock 2026 Expo & Forum, yang diselenggarakan di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Tangerang, Banten.

Agung menyampaikan ajang itu diselenggarakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian RI bersama PT Napindo Media Ashatama (Napindo) sebagai tuan rumah.

"Pemerintah dan pelaku industri memperkuat kolaborasi dan mendorong inovasi demi meningkatkan daya saing sektor peternakan dan kesehatan hewan nasional," ujarnya.

Pameran yang bersinergi dengan Indo Feed, Indo Dairy, Indo Agrotech, Indo Vet, dan Indo Fisheries 2026 Expo & Forum ini menghadirkan 600 peserta dari 30 negara dengan tujuh paviliun negara, yakni China, Eropa, Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, dan Vietnam.

Sebagai wadah strategis diplomasi ekonomi dan pengembangan industri, pameran itu mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, asosiasi, investor, serta profesional dari berbagai negara untuk memperluas peluang kerja sama, transfer teknologi.

Selain itu mendorong investasi yang mendukung transformasi industri peternakan, pakan ternak, pengolahan susu, pertanian, kesehatan hewan, alat-alat kedokteran hewan, perikanan, dan akuakultur di Indonesia.

Untuk pertama kalinya, lanjut Agung, sejak penyelenggaraan perdana pada tahun 2002, Kementerian Pertanian melalui Ditjen PKH bertindak sebagai tuan rumah penyelenggaraan, mempertegas posisi Indo Livestock sebagai platform strategis yang mempertemukan pemangku kepentingan nasional dan internasional dalam mendorong pertumbuhan industri peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia.

Agung menegaskan sektor peternakan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, pembangunan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Seiring meningkatnya kebutuhan protein hewani untuk mewujudkan visi Generasi Emas 2045, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan investor guna meningkatkan produksi, memperkuat investasi, serta memperluas akses pasar bagi produk peternakan Indonesia.

Menurut dia, Indo Livestock merupakan salah satu pameran peternakan berskala internasional terbesar di Indonesia yang mempertemukan pelaku usaha, investor, dan pemangku kepentingan sektor peternakan dari berbagai negara.

Ia menjelaskan ajang tersebut tidak hanya menjadi sarana promosi industri, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen diplomasi ekonomi peternakan Indonesia melalui penguatan kerja sama dan transaksi bisnis lintas negara.

Selain itu, Indo Livestock menjadi ruang konsolidasi nasional bagi para pemangku kepentingan sektor peternakan dan kesehatan hewan guna mempercepat modernisasi usaha yang berdampak pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).

Sementara itu, Managing Director Napindo, Arya Seta Wiriadipoera mengatakan ajang itu merupakan wujud komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan platform yang mempertemukan pelaku industri dari berbagai negara dalam satu ekosistem yang mendukung pertumbuhan sektor peternakan dan industri pendukungnya.

Menurutnya, penyelenggaraan tahun ini tidak hanya menjadi ajang promosi produk dan teknologi, tetapi juga sarana untuk memperluas jejaring bisnis, mendorong transfer pengetahuan, serta membuka peluang kolaborasi yang lebih luas bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Lebih dari sekadar ajang pameran, Indo Livestock merupakan platform kolaborasi yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu ekosistem industri yang terintegrasi," katanya.

Melalui partisipasi ratusan perusahaan dari berbagai negara, pihaknya berharap penyelenggaraan tahun ini dapat mendorong lahirnya peluang kerja sama, investasi, dan transfer teknologi yang berkontribusi terhadap pengembangan sektor peternakan, kesehatan hewan, pertanian, perikanan, dan akuakultur Indonesia.

Selain menghadirkan pameran berskala internasional, Indo Livestock 2026 juga menyelenggarakan beragam program unggulan yang dirancang untuk mendorong pengembangan industri sekaligus memperluas partisipasi masyarakat. Salah satunya adalah Indo Livestock Grand Championship (ILGC) yang menjadi sorotan tahun ini pada penyelenggaraan perdananya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Bocah berinisial MWP (6) diduga menjadi korban perundungan ditambah mengalami insiden tersengat listrik di Taman Kramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat. Peristiwa berawal ketika MWP meminta izin kepada orang tuanya untuk bermain di taman yang tidak jauh dari rumah pada Minggu, 7 Juni 2026.

Beberapa waktu kemudian, keluarga menerima kabar korban mengalami luka di bagian belakang kepala dan luka lecet pada kedua kaki.

Dari informasi diperoleh, korban berinteraksi dengan dua orang yang usianya lebih tua berkisar 13 tahun dan 18 tahun. Dalam video dan informasi beredar di media sosial, korban sempat dibawa ke sebuah tiang penerangan taman sebelum akhirnya mengalami sengatan listrik yang diduga berasal dari instalasi tiang tersebut.

Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis di RSCM dan mengalami kondisi kritis selama beberapa jam. Keluarga menyebut pascakejadian korban mengalami trauma menjadi takut bertemu orang lain dan sering mengeluhkan rasa sakit.

Mengetahui korban perundungan dan tersengat listrik, Kantor Aghasar Law Firm memberikan pendampingan hukum secara probono kepada MWP pada Kamis, 11 Juni 2026. Pada hari yang sama, ibu korban memberikan kuasa kepada tim hukum untuk melakukan advokasi dan pendampingan selama proses hukum berlangsung.

Kuasa hukum korban, Irfan Aghasar mengatakan seluruh proses penanganan perkara harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak mengingat korban masih berusia 6 tahun dan diketahui memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas. "Seluruh proses hukum harus mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak,” ujar Irfan, Sabtu (13/6/2026).

Negara wajib memastikan hak-hak anak korban terlindungi secara maksimal, termasuk hak atas pemulihan fisik dan psikologis.

Menurut dia, penyelidikan tidak boleh hanya berfokus pada penyebab langsung korban tersengat listrik. Aparat penegak hukum juga perlu mendalami dugaan adanya rangkaian tindakan perundungan, pemalakan, atau bentuk kekerasan lain yang mungkin terjadi sebelum peristiwa.

"Jika benar terdapat dugaan perundungan maupun pemalakan yang berlangsung berulang sebelum kejadian, maka hal tersebut perlu ditelusuri secara mendalam karena dapat menjadi petunjuk penting mengenai motif dan rangkaian peristiwa yang terjadi," ungkapnya.

Selain aspek pidana, kuasa hukum juga menekankan pentingnya pendampingan psikologis bagi korban mengingat dampak trauma yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut. Aparat penegak hukum diharapkan dapat mengungkap secara utuh kronologi kejadian, termasuk menelusuri seluruh fakta dan bukti yang berkaitan dengan dugaan perundungan terhadap korban.

Dalam perkembangan terbarunya, kedua bocah yang menjadi pelaku saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana berdasarkan UU Perlindungan Anak. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas kasus tersebut dijadwalkan akan dikirimkan ke pihak kejaksaan per Senin, 15 Juni 2026.

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan dua anak berinisial ALR (17) dan RM (13) sebagai ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) dalam kasus dugaan kekerasan terhadap seorang bocah berkebutuhan khusus (autis) berinisial MWP (6) di kawasan RPTRA Taman Kramat Pulo, Senen, Jakarta Pusat. Video kasus perundungan atau bully tersebut viral di media sosial.

Adapun kedua ABH tersebut diproses berdasarkan Pasal 76C jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur larangan melakukan kekerasan terhadap anak.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold E.P. Hutagalung, mengungkapkan, pihaknya telah melakukan penyelidikan secara menyeluruh setelah menerima laporan dari orang tua korban pada 9 Juni 2026. "Perkara ini kami tangani secara profesional dan mengedepankan perlindungan terhadap anak sebagai korban. Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, serta hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik, kedua anak yang diduga terlibat telah diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Reynold, Jumat (12/6/2026).

Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu, 7 Juni 2026, sekitar pukul 18.30 WIB di RPTRA Taman Kramat Pulo, Jalan Kramat Pulo Gang 20, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Kedua ABH mengejar korban dan membawanya ke area tiang lampu taman.

Penyidik mengungkap, salah satu ABH memegang kedua tangan korban sementara ABH lainnya memegang kedua kaki korban. Korban kemudian diangkat dan kedua kakinya dimasukkan ke bagian tiang lampu sebelum digesekkan ke badan tiang dan diangkat turun beberapa kali hingga korban terjatuh dalam keadaan tidak sadarkan diri atau koma.

Korban kemudian dibawa keluarganya ke sejumlah rumah sakit hingga akhirnya menjalani perawatan di RSCM karena diduga mengalami sengatan listrik. Setelah mendapatkan perawatan intensif, kondisi korban kini telah membaik dan diperbolehkan pulang.

Kasat PPA-PPO Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Rita Oktavia Shinta, mengatakan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, menyita barang bukti berupa pakaian korban, pakaian para pelaku, serta rekaman CCTV di lokasi kejadian. "Dari hasil pemeriksaan, para ABH mengaku tidak mengetahui bahwa tiang lampu tersebut memiliki aliran listrik. Namun perbuatan yang mengakibatkan korban mengalami luka dan harus menjalani perawatan tetap menjadi dasar proses hukum. Saat ini penyidik masih melengkapi berkas perkara untuk segera dikoordinasikan dengan Jaksa Penuntut Umum," ujar Rita.

Rita menuturkan, pelaku ALR (17 tahun 11 bulan) akan dilakukan penahanan karena telah memenuhi syarat usia dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan RM (13) tidak dapat ditahan dan dikembalikan kepada orang tuanya dengan kewajiban wajib lapor selama proses penyidikan berlangsung.

"Hak-hak korban dan ABH tetap kami penuhi. Kami juga berkoordinasi dengan Balai Pemasyarakatan, pekerja sosial, serta pihak kejaksaan agar proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," tambahnya.

BALI - Seorang siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17, Tabanan, Bali, Gede Bagus Abimanyu memanfaatkan kesempatan untuk bisa curhat ke Presiden Prabowo Subianto. Di hadapan Prabowo, dirinya mengaku sering diejek saat duduk di Sekolah Dasar (SD) dan berharap bisa menghentikan praktik bullying di sekolah.

Curhatan itu disampaikan Gede Bagus di tengah kegiatan Presiden Prabowo meninjau langsung SRMP 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6/2026). “Saya adalah anak dari seorang penatu, saya dari kecil sudah ditinggal oleh ayah saya, ibu saya merawat saya sendirian dan ia selalu mengajarkan saya untuk selalu jujur, semangat dan pantang nyerah,” kata Gede Bagus di hadapan Prabowo.

“Saya saat masih sekolah dasar, sering mendapatkan ejekan dari teman-teman, karena saya anak yang pendiam dan tidak terlalu suka berkumpul dengan teman-teman,” sambungnya.



Ia mengaku dirinya hampir putus asa karena aksi perundungan dan sempat tidak masuk sekolah beberapa hari. Namun, katanya, ibunya terus memberikan dukungan untuk semangat belajar.

“Dulu, saya pernah hampir putus asa dan tidak masuk sekolah beberapa hari. Tapi ibu saya memberikan saya dukungan sampai saya memiliki semangat kembali untuk belajar,” ujarnya.

Bagus mengatakan dirinya melawan rasa trauma sejak berkenalan dengan teman-teman baru di SRMP 17. Dia kini ditunjuk sebagai anggota dari organisasi sekolah Anti-Bullying.

“Saya harap dengan gelar ini saya dapat untuk mencegah bullying di sekolah dan dapat menjaga teman-teman saya agar tidak merasakan hal yang saya rasakan dahulu,” ungkapnya.

“Saya ingin menyampaikan bahwa, sehancur-hancur apapun anak itu, jika diberikan dukungan dan lingkungan yang tepat, maka anak itu dapat dirakit kembali,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo. Dia mengaku, merasa terbantu dengan adanya progam tersebut.

“Untuk Bapak Presiden, saya berterima kasih atas program Sekolah Rakyat ini. Keluarga kami jadi, saya merasa sangat terbantu dengan program ini. Saya tidak tahu harus berkata apalagi untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,” jelasnya.

Ridwan al-Makassary

Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)

Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE)

FAJAR bulan ke-empat Perang Iran vs Amerika Serikat sedang menunjukkan paradoks yang nyata. Para diplomat dari para pihak yang bertikai menegosiasikan perdamaian. Bahkan, di Washington, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio telah memberikan kesaksian penting di hadapan Kongres bahwa Iran bersedia membicarakan aspek-aspek program nuklir yang sebelumnya dianggap tabu.

Sebuah konsesi diplomatik yang beberapa bulan sebelumnya tampak mustahil. Sedangkan, pada saat yang sama, para jenderal dari pihak Amerika Serikat (AS) dan Iran sibuk menyiapkan peta serangan berikutnya. Singkatnya, ketika ruang negosiasi diplomatik mulai membuka pintu damai, namun, langit Kawasan Teluk kembali dipenuhi asap dan suara ledakan.

Perang modern, memang, menunjukkan bahwa diplomasi dan kekerasan tidak selalu berjalan berlawanan arah. Keduanya acap bergerak bersamaan, saling menekan, saling melengkapi, bahkan, saling menyandera. Ketika AS menyerang Pulau Qeshm, sebuah titik strategis di dekat Selat Hormuz, maka Iran menyerang target-target yang dikaitkan dengan kehadiran militer Amerika di Kuwait dan Bahrain.

Akibatnya, bandara Internasional Kuwait terbakar. Satu orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Dalam hal ini, kubu Teheran menyatakan Washington hanya memahami bahasa rudal dan serangan balasan Iran sebagai “respons awal”. Sedangkan Washington menyahuti dengan mengatakan sebagian besar rudal Iran berhasil dicegat.

Dalam perang ini, kebenaran acap menjadi korban pertama, di mana masing-masing pihak memproduksi versi realitas mereka masing-masing. Amerika Serikat mengatakan negosiasi diplomatik mengalami kemajuan. Namun, media Iran mengatakan komunikasi dengan mediator telah berhenti.

Lebih jauh, kubu Iran menyatakan operasi balas dendam baru saja dimulai. Dua narasi berbeda hidup berdampingan. Keduanya saling bertabrakan di ruang informasi global.

Karenanya, perang Iran 2026 mesti dilihat bukan hanya sebagai pertempuran militer, tetapi juga pertempuran persepsi. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (Kongres) Amerika Serikat akhirnya mengesahkan resolusi untuk menghentikan perang.

Ia dimaksudkan sebagai teguran politik paling keras terhadap Presiden Donald Trump sejak perang berkecamuk. Meskipun Trump diperkirakan akan memveto keputusan tersebut, pesan politiknya jelas bahwa kesabaran rakyat Amerika Serikat mulai habis.

Sejauh ini, perang telah menghasilkan biaya ekonomi, politik, dan moral yang terus membengkak. Lebih jauh, keretakan terbit dalam poros yang sejak awal mendorong konfrontasi.

Hubungan Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan memasuki titik paling tegang. Netanyahu ingin mempertahankan tekanan militer, sedangkan Trump melihat peluang kesepakatan.

Singkatnya, aliansi yang melahirkan perang kini mulai dipenuhi perbedaan mengenai cara mengakhirinya. Di sinilah ironi geopolitik bekerja.

Memulai perang jauh lebih mudah daripada mengakhiri perang. Para pemimpin biasanya memiliki banyak alasan untuk menyerang, tetapi sedikit jawaban tersedia ketika ditanya bagaimana konflik akan diselesaikan.

Sementara itu, pasar global mulai memberikan vonisnya sendiri. Harga minyak kembali mendekati 100 dolar per barel.

Investor, yang sebelumnya berharap pada perdamaian, kini kembali memasukkan risiko perang berkepanjangan ke dalam perhitungan mereka. Setiap rudal yang ditembakkan di Teluk Persia tidak hanya mengguncang kawasan, namun juga mengguncang meja makan keluarga di Jakarta, Nairobi, Delhi, hingga São Paulo.

Singkatnya, perang ini telah melampaui batas geografisnya. Ia bersalin rupa menjadi perang yang harga mahalnya dibayar oleh dunia. Memang, pasar berharap pada perdamaian.

Namun, militer bersiap menghadapi eskalasi. Dunia berdiri di antara dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah lahirnya kompromi besar yang mengakhiri perang memasuki fajar bulan keempat.

Kemungkinan kedua adalah siklus balas dendam yang semakin luas hingga menyeret lebih banyak negara Teluk ke dalam perang. Di antara dua kemungkinan itu, rakyat biasa tetap menjadi pihak yang paling rentan.

Namun, perkembangan paling penting justru mungkin datang dari Teheran. Rubio mengonfirmasi bahwa Pemimpin Tertinggi Iran kini mulai terlibat langsung dalam proses negosiasi. Jika benar demikian, maka ini merupakan perubahan strategis terbesar sejak perang dimulai.

Dalam sistem politik Iran, keputusan final tidak lahir dari ruang konferensi diplomat, melainkan dari lingkaran kekuasaan tertinggi negara. Untuk pertama kalinya sejak perang, ada kemungkinan bahwa pembicaraan damai bukan lagi sekadar manuver taktis, melainkan bagian dari kalkulasi strategis yang lebih serius.

Meski demikian, optimisme harus tetap dijaga dengan hati-hati. Sejarah Timur Tengah dipenuhi perundingan yang gagal beberapa jam sebelum kesepakatan dicapai. Ia juga dipenuhi gencatan senjata yang dilanggar bahkan sebelum tinta perjanjiannya mengering.

Kini perang Iran mengajarkan satu pelajaran penting, yaitu perang ini belum mencapai titik klimaksnya. Sebagaimana disebut di awal, Kongres Amerika berkata berhenti (enough is enough). Namun, Trump tampaknya berkata belum.

Iran membuka pintu negosiasi dan pada saat yang sama juga menembakkan rudal. Pungkasannya, mereka yang menunggu penerbangan di bandara Kuwait, dan sebagian warga dunia yang cemas melihat harga minyak naik.

Mereka yang tidak memiliki kursi dalam negosiasi tetapi harus menanggung seluruh akibatnya. Dan, mungkin inilah tragedi terbesar perang ini.

Bukan pada jumlah rudal yang ditembakkan, melainkan pada kenyataan bahwa ketika para pemimpin menegosiasikan perdamaian, dunia mesti bersabar mendengarkan suara ledakan.

JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen ) memperkuat sekolah aman dan nyaman di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini, Kemendikdasmen pun menggandeng Pemerintah Australia.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti melakukan penandatanganan lembar komitmen dengan pemerintah Australia yang diwakili Wakil Dubes Gita Kamath dalam acara penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di sekolah Mitra Inovasi yang berada di 5 provinsi dan 20 kota dan penyerahan buku “Ketika Sekolah Melindungi” di Artotel Senayan, Selasa (2/6/2026).

Menurut Abdul Mu’ti, pihaknya memang menerapkan paradigma baru dalam pendekatan pendidikannya yang dituangkan dalam Permendikdasmen No. 6/2026 dan Kepmendidaksmen No. 17/2026. Yakni, mindful, meaningful, dan joyful.

"Kami lebih menerima semua murid dengan sepenuhnya keadaan mereka,’’ kata Mu’ti menerangkan filosofinya.

Selain itu, karakter baik di basis pendidikan dasar dan menengah juga harus meaningful dan joyful.

’’Kami lebih mengartikan dengan menggembirakan. Bukan dengan lucu. Juga aspek humanis, inklusif, dan partisipatif. Juga tidak content-heavy, tapi how weel mereka,’’ tambahnya.

Abdul Mu’ti juga tak lupa mengucapkan terima kasih khususnya kepada pemerintah Australia. Yang melalui Program Inovasi, melakukan diseminasi modul dan implementasi perilaku baik di sekolah-sekolah yang menjadi mitranya.

Di sisi lain, Gita Kamath juga menyampaikan komitmen pihaknya untuk terus bersinergi dengan Kemendikdasmen terkait program ini. "Kami percaya bahwa peningkatan kemampuan belajar siswa juga dihasilkan dari lingkungan yang aman dan nyaman,’" tandasnya.

Penerapan program di setiap sekolah dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing. Namun seluruh pendekatan tetap berfokus pada pencegahan perundungan dan penguatan karakter.

SDN Sedatigede 2 Sidoarjo menjalankan program Sahabat yang melibatkan orang tua. Pendekatan tersebut disesuaikan dengan kondisi keluarga siswa yang memiliki keterbatasan waktu.

“Kami menerapkan program Sahabat. Intinya, menerapkan program berkelakuan baik kepada siswa dengan pendekatan yang berbeda,’’ kata Faizatul Fitriyah, staf pengajar SDN Sedatigede 2.

Ia mengatakan, program ini dirancang untuk melibatkan peran orang tua, secara kualitatif. Selain itu juga disesuaikan dengan kebutuhan rata-rata murid di sana yang memiliki orang tua sibuk dan tak punya banyak waktu dengan anaknya.

Sementara SDN Pucang 1 Sidoarjo mengedepankan penguatan karakter melalui kunjungan rumah. “Pada intinya, kami kerap home visit,” kata Rizki Tri, staf pengajar SDN Pucang 1.

Ia mencontohkan, pernah menangani kasus bullying dengan mendatangi rumah baik pelaku maupun korban, untuk berkoordinasi dengan orang tuanya. Semua dipaparkan, tanpa ada judgement.

“Sehingga orang tua juga bisa ikut membantu menyelesaikan masalah ini. Hasilnya, kasus itu berakhir dengan baik, di mana pelaku menyesal dan korban juga menjadi lebih asertif,” kata Riski.

Meski berbeda-beda, output yang dihasilkan di semua sekolah seperti di Tarakan, Tuban, dan Sidoarjo sama. Sehingga, peserta didik merasa terlindungi, aman, nyaman, dan lebih percaya diri, serta tahu yang harus dilakukan dan bersikap.

“Seperti ada siswa yang tidak sengaja ketumpahan air gara-gara kecerobohan anaknya. Alih-alih marah, dia malah berkata “Tidak apa-apa, bu. Nanti bisa kering sendiri,” kata Mila Syakrina, Guru SDN 06 Tarakan.

Ridwan Al-Makassary

Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)

Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE)

MEMASUKI hari ke-83 perang Iran, negosiasi diplomatik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran bergerak seperti sebuah kapal tua di Selat Hormuz, yaitu tetap terapung, tetapi nyaris tenggelam dan karam. Dunia sedang menyaksikan dan menantikan dengan cemas hasil perundingan yang tengah berlangsung di Islamabad dan Doha, tetapi yang terdengar bukan bahasa damai, melainkan suara saling curiga, yang dibungkus protokol negosiasi diplomatik.

Singkatnya, di atas meja negosiasi, kedua negara dengan mediator Pakistan saling berbicara tentang perdamaian. Tetapi, di balik meja, keduanya masih mempersiapkan perang.

Murungnya, diplomasi tidak lagi terbit dari keinginan untuk menghentikan penderitaan manusia, melainkan dipicu oleh rasa takut terhadap kerugian ekonomi dan kelelahan militer. Amerika Serikat tampaknya mulai melunak bukan karena menyadari kehancuran hebat di Teheran, Beirut, dan Basra, melainkan karena harga minyak mengguncang pasar global dan blokade Selat Hormuz mulai mencekik ekonomi dunia.

Juga, tekanan publik AS yang lelah dengan perang tersebut. Sebaliknya, Iran pun membuka ruang dialog bukan karena percaya pada Washington, tetapi karena mereka mengetahui perang panjang akan menguras republik Iran hingga ke sumsum sosialnya.

Hingga hari ke-83, perang Iran telah menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang benar-benar menang. Washington telah gagal memaksakan “perdamaian melalui tekanan”. Serangan militer dan blokade laut ternyata tidak mampu melumpuhkan Iran secara total, meskipun berpengaruh. Sebaliknya, Teheran juga gagal memaksa AS mundur dari kawasan.

Yang terjadi justru kebuntuan yang mengubah wajah Timur Tengah menjadi ruang luka kolektif. Kini, negosiasi menjadi semacam jeda untuk menghela napas sebelum kemungkinan terbit dentuman dan ledakan nuklir berikutnya.

Proposal terbaru yang sedang dibicarakan melalui Pakistan dikabarkan mencakup penghentian blokade pelabuhan Iran, pembukaan kembali ekspor minyak Teheran, serta dimulainya negosiasi nuklir selama 60 hari. Sebagai imbalannya, Iran diminta membuka kembali Selat Hormuz dan menahan eskalasi regional.

Tetapi, dalam proposal itu, tersimpan bara api yang belum padam tentang siapa yang akan mengontrol Selat Hormuz, bagaimana nasib program nuklir Iran, dan apakah Israel benar-benar akan menghentikan operasi militernya di Lebanon. Semuanya belum terang benderang, dan apakah akan ada kesepakatan masih penuh tanda tanya.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut itu belum terjawab. Dan, sejarah mengajarkan kita bahwa perdamaian yang ditegakkan di atas ketidakpercayaan hanyalah perang yang sedang menunggu waktu untuk berkecamuk. Iran berkali-kali menegaskan mereka tidak akan berkompromi soal kedaulatan dan hak untuk mempertahankan kemampuan strategisnya.

Ketua parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, bahkan, secara terbuka mengatakan bahwa Teheran tidak lagi percaya kepada AS setelah berbagai pelanggaran kesepakatan sebelumnya. Kalimat itu bukan sekadar retorika, melainkan lahir dari memori panjang tentang embargo, pembunuhan ilmuwan, sabotase, dan pengingkaran perjanjian nuklir.

Di sisi lain, AS juga melihat Iran bukan sekadar negara, melainkan simbol pembangkangan terhadap arsitektur kekuasaan global yang selama ini mereka bangun di Timur Tengah. Karena itu, Washington menginginkan perang berhenti tanpa memberi kesan bahwa Iran menang.

Masalahnya, Iran juga ingin hal yang sama, di mana negara itu tidak menghendaki kesan AS menang perang. Singkatnya, dua ego imperium sedang duduk di meja yang sama, sambil diam-diam menggenggam pisau belati di bawah meja.

Sementara para diplomat bertukar proposal, rakyat biasa di Dunia Selatan terus menanggung harga yang paling mahal. Anak-anak di Lebanon selatan tidur di bawah suara drone. Nelayan Iran kehilangan lautnya karena blokade AS.

Harga pangan di negara-negara berkembang naik perlahan akibat krisis energi global. Di Kalimantan, warga setempat mengeluhkan harga minyak dan sembako merambat naik sedangkan gaji perbulan tidak naik. Bahkan, negara-negara jauh dari medan perang ikut membayar konflik ini lewat inflasi dan ketidakpastian ekonomi.

Ironisnya, dunia mulai terbiasa dengan penderitaan manusia itu. Yang paling menyedihkan adalah kenyataan bahwa diplomasi hari ini kehilangan dimensi moralnya. Tidak ada pembicaraan serius tentang korban sipil, trauma generasi muda, atau rekonstruksi sosial pasca-perang. Yang dibahas hanyalah uranium, jalur minyak, sanksi, dan stabilitas pasar. Seolah-olah manusia hanyalah catatan kaki dalam percaturan geopolitik.

Karena itu, hari ke-83 perang bukan sekadar tentang negosiasi AS-Iran. Ia adalah cermin kegagalan tatanan global. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) nyaris tak terdengar dan dunia tidak mengetahui apa berperan atau tidak dalam penghentian perang ini.

Negara-negara besar lainnya, seperti Cina dan Rusia, sibuk menghitung keuntungan strategis. Sementara Dunia Selatan kembali menjadi penonton yang harus menerima dampak perang tanpa pernah dilibatkan dalam keputusan perang.

Dan di tengah semua itu, diplomasi tetap berjalan pelan seperti prosesi pemakaman, yaitu, penuh formalitas, tetapi kehilangan harapan. Mungkin perang Iran ini memang akan berhenti sementara atau mungkin akan lahir kesepakatan baru, yang ditingkahi dengan foto jabat tangan baru dengan senyum mengembang, dan pidato kemenangan baru dari Washington maupun Teheran. Tetapi, selama akar konflik tidak disentuh — dominasi, ketidakadilan global, politik pengepungan, dan logika imperialisme — maka damai hanya akan menjadi jeda administratif di antara dua ledakan.

Pungkasannya, hari ke-83 perang Iran sedang mengajarkan kita bahwa dunia modern ternyata tidak kekurangan diplomat. Namun, dunia hanya kekurangan keberanian untuk membangun perdamaian yang adil.