Penjabat sementara (Pjs) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik buka suara terkait salah satu kritik Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia, yakni soal ketersediaan informasi emiten dalam bahasa Inggris bagi investor asing.

Jeffrey mengatakan BEI akan melakukan pertemuan lanjutan dengan MSCI guna meminta penjelasan lebih rinci mengenai sejumlah poin yang menjadi perhatian lembaga penyedia indeks global tersebut.

"Tentu setelah ini kami akan melakukan pertemuan lagi untuk melakukan klarifikasi atas beberapa poin yang menjadi concern," kata Jeffrey di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (19/6), mengutip detikfinance.

Menurutnya, BEI perlu mengetahui lebih lanjut informasi apa yang dimaksud MSCI tidak tersedia dalam bahasa Inggris. Pasalnya, berdasarkan ketentuan bursa, seluruh laporan keuangan emiten wajib disampaikan dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Jeffrey mengatakan pihaknya ingin memastikan apakah catatan MSCI tersebut merujuk pada informasi yang disediakan bursa, emiten, anggota bursa, atau pelaku lain di lingkungan pasar modal. Ia menegaskan klarifikasi diperlukan agar perbaikan yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran.

Lebih lanjut, Jeffrey menyebut sejumlah masukan dari MSCI akan menjadi bahan evaluasi dalam rangka reformasi pasar modal yang saat ini tengah dijalankan.

Menurutnya, meski MSCI masih mempertahankan status Indonesia sebagai negara berkembang (emerging market), terdapat sejumlah aspek yang dinilai perlu diperbaiki.

"Catatan yang disampaikan oleh MSCI, tadi sekali lagi kita sampaikan bahwa banyak hal-hal positif yang dipertahankan. Tetapi ada faktor-faktor yang diperlukan perbaikan, itu yang memang sedang kita lakukan dalam rangkaian reformasi pasar modal ini," ujarnya.

Sebelumnya, MSCI dalam laporan 2026 Global Market Accessibility Review menyoroti enam aspek yang dinilai masih menjadi hambatan bagi investor di pasar modal Indonesia.

Salah satunya adalah kesetaraan hak bagi investor asing (equal rights to foreign investors), karena informasi perusahaan tercatat dinilai tidak selalu tersedia secara mudah dan lengkap dalam bahasa Inggris.

Selain itu, MSCI juga menyoroti keterbatasan transaksi efek menggunakan valuta asing karena belum adanya pasar mata uang offshore yang efisien serta masih adanya sejumlah pembatasan di pasar valuta asing domestik.

Catatan lain mencakup larangan akses fasilitas overdraft bagi investor asing, keterbatasan transfer aset saham yang hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, akses peminjaman saham (stock lending) yang dibatasi maksimal 90 hari, serta pembatasan terhadap praktik short selling.

[Gambas:Youtube]

Bursa Efek Indonesia (BEI) akan melakukan reformasi besar-besaran pada pasar saham Indonesia, termasuk mencegah praktik manipulasi perdagangan saham atau aksi goreng saham.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyebut peningkatan pengawasan dilakukan melalui perbaikan infrastruktur perdagangan, meninjau kembali peraturan, hingga melakukan pengetatan pengawasan perdagangan.

"Ke depannya diharapkan pengawasan akan menjadi lebih efektif ya, sehingga catatan terkait dengan manipulasi, orchestrated trading, ya itu ke depan akan lebih baik lagi penanganannya," ujar Jeffrey Hendrik di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (19/6), dikutip detikfinance.

Meski demikian, Jeffrey menegaskan pihaknya akan berupaya untuk menjaga keseimbangan antara integritas pasar dan aktivitas perdagangan. Hal itu dilakukan agar pasar modal Indonesia tetap menarik bagi investor.

"Tetapi di sisi lain, likuiditas pasar tetap kita jaga dengan baik," ujar Jeffrey.

Praktik goreng saham menjadi satu sorotan lembaga penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia.

Dalam laporan berjudul MSCI 2026 Global Market Accessibility Review, MSCI masih menyoroti masalah keterbatasan transparansi perdagangan dan juga perilaku perdagangan terkoordinasi yang mengganggu pembentukan harga dengan wajar.

"Masalah terkait kelayakan investasi masih ada akibat keterbatasan transparansi dalam struktur kepemilikan saham serta perilaku perdagangan terkoordinasi yang mengganggu pembentukan harga yang wajar. Informasi pasar saham yang terperinci tidak selalu diungkapkan dalam bahasa Inggris," tulis MSCI dalam laporan terbarunya.

[Gambas:Youtube]

Bursa Efek Indonesia (BEI) merespons soal keputusan FTSE Russell yang mengeluarkan empat saham emiten Indonesia dari indeks FTSE Global Equity Index Series (GEIS).

Penjabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menilai pengeluaran saham ini dilakukan sebagai konsekuensi jangka pendek dari reformasi pasar modal yang dilakukan self regulatory organization (SRO).

"Kita pahami itu sebagai konsekuensi jangka pendek dari upaya reformasi yang kita lakukan bersama-sama di pasar modal kita," ujar Jeffrey di Gedung BEI, Jakarta Selatan, seperti dikutip Detik Finance, Senin (25/5).

Keputusan tersebut direspons dengan aksi jual bersih investor asing yang menekan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Kendati, Jeffrey menilai dampaknya hanya akan dirasakan jangka pendek.

"Untuk jangka pendek mungkin iya (berdampak). Ya, tetapi apa yang kita lakukan selama ini tentu adalah untuk kebaikan jangka menengah dan jangka panjang dari pasar modal kita. Jadi tentu investor yang horizon-nya harusnya hakikat berinvestasi di pasar modal itu adalah jangka panjang, tentu akan melihat ini sebagai sesuatu yang positif," ujarnya.

FTSE Russel mengumumkan keluarnya 4 saham Indonesia dari daftar indeks FTSE GEIS dalam laporan berjudul June 2026 Quarterly Review pada situs resminya, Sabtu (23/5). Keputusan penyesuaian indeks tersebut akan berlaku pada Senin (22/6) mendatang.

Dalam laporan tersebut, terdapat empat saham asal Indonesia yang akan dikeluarkan dalam indeks FTSE Russell. Pertama, saham milik Grup Sinar Mas, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA).

Perseroan didepak dari kategori large cap GEIS lantaran masuk dalam kategori saham dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi tinggi atau high shareholding concentration (HSG).

Kedua, saham PT Daaz Bara Lestari Tbk (DAAZ) dalam kategori micro cap karena memiliki free float di bawah batas minimum.

Ketiga, saham PT Hillcon Tbk (HILL). Keempat, saham PT Mulia Industrindo Tbk (MLIA). Kedua saham emiten tersebut dinilai tidak memenuhi kriteria lantaran gagal penyaringan pengawasan saham atau failed surveillance stocks screen.

Keputusan ini efektif berlaku pada setelah penutupan perdagangan 19 Juni 2026. Namun, keputusan ini masih dapat ditinjau ulang hingga penutupan perdagangan Jumat 5 Juni 2026.

"Harap diperhatikan, perubahan hasil tinjauan indeks yang tercantum dalam file lampiran masih dapat mengalami revisi hingga penutupan perdagangan pada Jumat, 5 Juni 2026. Mulai Senin, 8 Juni 2026, perubahan hasil tinjauan indeks akan dianggap final," tegas pengumuman FTSE Russell.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan dalam waktu dekat ada 15 perusahaan yang akan melantai di bursa saham (Initial Public Offering/ IPO). Paling lambat di Agustus 2026 semuanya sudah masuk.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan nantinya perusahaan tersebut masuk mulai bulan depan dan secara bertahap selesai pada Agustus.

"Jadi kalau dari sisi laporan keuangannya itu bervariasi. Ada yang Juni, ada yang di Agustus. Jadi yang 15 itu adalah perusahaan-perusahaan yang sangat berpotensi untuk tercatat sampai dengan Agustus," ujar Nyoman ditemui di Gedung BEI, Selasa (19/5).

Kendati, Nyoman belum mau mengungkap apa saja perusahaan yang bakal mencatatkan saham tersebut. Ia hanya memberi bocoran sektornya mulai dari cyclical hingga infrastruktur.

"15 ini kalau kita lihat sektornya yang paling banyak itu ada di consumer cyclical, terus kemudian yang berikutnya di consumer noncyclical, kemudian ada infrastructure, kemudian ada teknologi healthcare Ini kan menarik juga ya," katanya.

Dari 15 perusahaan, 11 adalah perusahaan besar dan empatnya menengah. Salah satu yang potensinya besar memberikan dana segar jumbo adalah sektor entertainment sekaligus kebun binatang.

"Bukan Production House tapi itu terkait dengan secara riil dapat kita nikmati entertainmentnya. Artinya kalau dari sisi, apa namanya, kalau anak-anak ingin kita educate ada kebun binatangnya. Itu kan relatif secara real bisa kita lihat," pungkasnya.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), saat ini jumlah investor ritel baru bertambah 7 juta (year to date/ytd). Dengan demikian, maka total investor di bursa saham menjadi 27 juta orang.

"Terus kemudian dari sisi kualitas atau performance perusahaan tercatat kita yang ditunjukkan oleh financial performance relatif meningkat," pungkas Nyoman.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan pengembangan produk baru di pasar modal tetap berjalan di tengah gejolak pasar dan tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), salah satunya exchange traded fund(ETF) emas.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan pengembangan instrumen investasi baru menjadi bagian dari upaya pendalaman pasar modal domestik.

"ETF emas kita harapkan segera bisa terbit," ujar Jeffrey di Gedung BEI, Jakarta, Senin (18/5).

Selain ETF emas, BEI juga tengah menyiapkan pengembangan produk derivatif dengan tambahan underlying baru.

"Kemudian produk-produk derivatif dengan tambahan underlying itu juga akan terus jalan sesuai dengan schedule," katanya.

Jeffrey mengatakan pengembangan produk tetap menjadi prioritas di tengah volatilitas pasar keuangan global dan meningkatnya ketidakpastian di pasar domestik.

Menurutnya, diversifikasi instrumen investasi diperlukan agar pasar modal Indonesia semakin dalam dan mampu menarik lebih banyak partisipasi investor.

BEI juga optimistis pasar modal domestik tetap memiliki basis investor yang kuat. Hingga pekan lalu, jumlah investor pasar modal Indonesia tercatat telah menembus 27 juta investor.

"Yang khusus investor saham itu kira-kira 9,7 juta. Selebihnya adalah investor reksadana," ujar Jeffrey.

Ia menambahkan jumlah investor aktif juga terus meningkat. Investor aktif bulanan bahkan sudah mencapai lebih dari 1 juta investor.

"Baik yang harian, mingguan, bulanan, tahunan itu semuanya meningkat juga. Aktif bulannya sudah di atas 1 juta," katanya.

IHSG ditutup melemah 1,85 persen ke level 6.599 pada perdagangan Senin (18/5). Tekanan pasar dipicu tingginya ketidakpastian global, mulai dari tensi geopolitik hingga arus keluar dana asing dari pasar domestik.

Meski demikian, Jeffrey menegaskan BEI tetap fokus memastikan perdagangan berjalan teratur, wajar, dan efisien di tengah fluktuasi pasar.

"Yang kami pastikan berjalan dengan baik adalah infrastruktur perdagangan, kemudian juga pengaturan dan pengawasan itu berjalan terus dengan baik," ujarnya.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) buka suara terkait keputusan FTSE Russell yang akan mencoret saham emiten Indonesia dengan konsentrasi kepemilikan tinggi (high shareholding concentration/ HSC).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan langkah FTSE tersebut sebenarnya sudah diantisipasi pasar sejak lama karena sebelumnya FTSE maupun MSCI telah memberikan peringatan terkait isu free float dan konsentrasi kepemilikan saham di pasar modal Indonesia.

"Saham-saham yang masuk dalam high shareholding concentration memang sudah kita antisipasi akan dikeluarkan oleh global index provider," ujar Jeffrey di Gedung BEI, Jakarta, Senin (18/5).

Menurutnya, keputusan FTSE menjadi konsekuensi jangka pendek dari reformasi pasar modal yang saat ini tengah dilakukan regulator dan self-regulatory organization (SRO) di Indonesia.

"Saya kira itu juga sudah disampaikan jauh-jauh hari warning-nya, jadi memang itu sesuatu yang sudah diantisipasi oleh pasar," katanya.

Jeffrey menegaskan reformasi pasar modal tetap diperlukan demi memperbaiki transparansi dan tata kelola pasar dalam jangka panjang.

"Sekali lagi itu adalah konsekuensi jangka pendek yang memang harus diterima. Tetapi ini adalah upaya kita untuk memperbaiki pasar kita untuk jangka panjang," ujarnya.

Ia juga menilai keputusan FTSE justru memberi kepastian bagi pelaku pasar setelah berminggu-minggu menunggu respons indeks global terhadap reformasi pasar modal di Indonesia.

"Artinya mengurangi satu sumber ketidakpastian di pasar yang berminggu-minggu ini ditunggu oleh para pelaku pasar bagaimana respons MSCI dan FTSE terhadap upaya reformasi yang dilakukan bersama oleh OJK dan SRO," katanya.

FTSE Russell dalam dokumen bertajuk Indonesia-Index Treatment for the June 2026 Index Review yang dirilis 13 Mei 2026 menyatakan tetap memantau perkembangan pasar modal Indonesia pascareformasi yang dilakukan SRO.

Penyedia indeks saham global itu menyebut regulator pasar modal Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat transparansi, termasuk kewajiban keterbukaan kepemilikan saham di atas 1 persen serta publikasi daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi.

Dalam evaluasi indeks Juni 2026, FTSE memastikan masih menunda proses full index re-ranking, kenaikan free float, dan penambahan saham IPO Indonesia setidaknya hingga evaluasi September 2026.

FTSE juga menegaskan saham yang masuk kategori HSC bakal dihapus dari indeks apabila dinilai memiliki risiko likuiditas tinggi.

"Berdasarkan pedoman Free Float Restrictions FTSE Russell, apabila sebuah perusahaan masuk dalam peringatan High Shareholding Concentration dari otoritas regulator, maka saham tersebut akan dihapus pada evaluasi indeks berikutnya," tulis FTSE Russell.

Menurut FTSE, likuiditas saham-saham terdampak HSC alias minim free float berpotensi memburuk sehingga investor indeks akan kesulitan melakukan transaksi keluar secara normal tanpa memengaruhi harga pasar.

Bahkan, FTSE menyatakan saham terdampak dapat dihapus dengan harga nol pada evaluasi Juni 2026 apabila kondisi pasar dianggap tidak memungkinkan.

"FTSE Russell akan menghapus saham terdampak pada harga nol dalam evaluasi Juni 2026, efektif mulai pembukaan perdagangan Senin, 22 Juni 2026," tulis FTSE.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai koreksi pasar saham domestik masih sejalan dengan pelemahan yang terjadi di mayoritas bursa Asia selama libur akhir panjang di Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengatakan koreksi IHSG dipengaruhi tingginya ketidakpastian global dan tekanan yang juga terjadi di pasar regional.

"Tentu kalau kita cermati memang ketidakpastian di pasar kita masih cukup tinggi, tetapi kita juga melihat bahwa hari Kamis (14/5) dan Jumat (15/5) pasar kita libur," ujar Jeffrey di Gedung BEI, Jakarta, Senin (18/5).

Menurutnya, selama pasar Indonesia libur, bursa global khususnya Asia mengalami koreksi yang cukup dalam.

"Kalau kita akumulasikan koreksi dua hari di pasar global Asia ditambah sedikit koreksi tambahan hari ini di pasar global, itu sama dengan koreksi yang kita alami hari ini. Jadi, saya rasa masih inline dengan global market," terangnya.

Ia menambahkan sumber ketidakpastian global saat ini cukup beragam, mulai dari fluktuasi harga komoditas dan nilai tukar hingga ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan Rusia.

Karena itu, Jeffrey mengimbau investor tetap tenang dan mengedepankan analisis fundamental di tengah volatilitas pasar.

"Investor harus tetap memperhatikan fundamental, menganalisis secara cermat, dan mengatur strategi investasi sesuai dengan profil risiko masing-masing karena kondisi pasar sangat dinamis dan ketidakpastiannya masih cukup tinggi," ujarnya.

Di tengah tekanan pasar, BEI juga optimistis investor asing akan kembali masuk ke pasar modal Indonesia setelah reformasi pasar modal yang saat ini dijalankan mulai menunjukkan hasil.

Jeffrey mengatakan langkah reformasi tersebut ditujukan untuk memperbaiki transparansi dan tata kelola pasar dalam jangka panjang.

"Tentu kita melakukan upaya terbaik agar investor asing akan terus masuk dan untuk jangka panjang tetap stay dan berpartisipasi di pasar kita," katanya.

Ia mengakui reformasi pasar modal membawa konsekuensi jangka pendek, termasuk potensi keluarnya dana asing dari sejumlah saham yang masuk kategori high shareholding concentration (HSC) dan dikeluarkan dari indeks global seperti MSCI maupun FTSE.

Namun, menurut Jeffrey, kondisi tersebut telah diantisipasi pasar sejak awal.

"Itu sesuatu yang sudah diantisipasi oleh pasar. Ini adalah konsekuensi jangka pendek yang memang harus diterima. Tetapi ini adalah upaya kita untuk memperbaiki pasar kita untuk jangka panjang," ujarnya.

Jeffrey optimistis reformasi yang dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan self-regulatory organization (SRO) akan meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap pasar modal domestik.

"Kita harapkan inflow yang akan jauh lebih besar dari investor asing setelah melihat bahwa pasar Indonesia sudah menjadi pasar yang lebih transparan dengan tata kelola yang lebih baik," katanya.

Pada perdagangan hari ini, IHSG ditutup melemah 1,85 persen ke level 6.599. Indeks saham melemah 124,07 poin atau minus 1,85 persen dibanding perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor membukukan transaksi sebesar Rp20,71 triliun dengan volume perdagangan mencapai 31,99 miliar saham.

Sebanyak 125 saham menguat, 616 saham melemah, dan 79 saham stagnan pada penutupan perdagangan.

Seluruh sektor indeks tercatat berada di zona merah, dipimpin sektor transportasi yang anjlok 5,58 persen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap pasar modal Indonesia tetap berada dalam kategori negara berkembang (emerging market) setelah melakukan pertemuan dengan penyedia indeks saham global Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyebut diskusi dengan MSCI berlangsung positif dan konstruktif.

Ia mengungkap MSCI mengapresiasi berbagai langkah reformasi pasar modal RI yang dilakukan OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

"Mereka menyampaikan pengakuan atas berbagai progres dan capaian agenda reformasi integritas di pasar modal kita," ujar Hasan di Gedung BEI, Jakarta, Senin (27/4).

Ia menjelaskan sejumlah kebijakan yang mendapat respons positif antara lain peningkatan transparansi kepemilikan saham di atas 1 persen serta publikasi daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi.

Daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi melalui High Shareholder Concentration disebut mendapat respons positif.

"Per awal April ada sembilan saham yang masuk di dalamnya. 1-2 saham juga merupakan saham yang masuk dalam kelompok saham dalam Indeks MSCI," ujar Hasan.

Selain itu, OJK juga memperluas klasifikasi tipe investor dari sembilan menjadi 39 kategori untuk meningkatkan transparansi.

OJK juga telah mengeluarkan aturan untuk meningkatkan minimum free float secara bertahap dari 7,5 persen menjadi 15 persen

Hasan mengungkap MSCI akan kembali melakukan evaluasi indeks pada 12 Mei mendatang. Hasil dari pemanfaatan data reformasi tersebut diharapkan mulai terlihat dalam proses rebalancing.

Ia menambahkan penilaian klasifikasi pasar akan kembali dilakukan pada Juni mendatang. OJK berharap Indonesia tetap masuk kategori emerging market dalam evaluasi tersebut.

"Di situlah kita harapkan nanti kita tetap diakui dan menjadi bagian dari indeks yang masuk dalam kategori emerging market sesuai kondisi kita saat ini," ucap Hasan.

Ke depan, OJK juga akan berdialog dengan investor global dengan bantuan World Bank dan IFC. Hasan menyebut akan dibentuk investor advisory group.

Hasan berharap dalam pertemuan yang dilakukan secara virtual itu mereka bisa mendapatkan respons dari progres dan capaian yang telah mereka lakukan dalam reformasi pasar modal RI.

"Kita tidak akan ragu, tidak akan pernah surut, akan terus mendorong peningkatan integritas di pasar modal kita, sehingga level akseptansi dan kepercayaan investor, tidak hanya investor domestik, tapi juga investor global, tentu juga berbekal perbandingan dan standar best practice apa yang diterapkan juga di bursa-bursa efek terkemuka lainnya," ujar Hasan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima dua paket calon direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menjelang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dijadwalkan berlangsung akhir Juni 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan batas akhir pengajuan calon direksi BEI ditetapkan pada 4 Mei 2026.

"Batas waktu terakhir pengajuan calon direksi Bursa Efek Indonesia yang RUPS-nya dilaksanakan di akhir Juni itu di tanggal 4 Mei 2026," kata Hasan di gedung BEI, Jakarta, Senin (27/4).

Ia menyebut hingga kini sudah ada dua paket calon direksi yang masuk ke OJK. Saat ini, Otoritas tengah mengevaluasi kelengkapan persyaratan administrasi dari masing-masing paket.

OJK juga telah membentuk panitia seleksi (pansel) untuk proses pemilihan direksi BEI.

Panitia seleksi tersebut juga menangani pencalonan direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) serta calon komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Menurut Hasan, untuk KPEI kemungkinan hanya ada satu paket calon karena struktur pemegang sahamnya tunggal. Sementara itu, pencalonan komisaris KSEI juga akan dilakukan pada tahun ini.

"Kami sudah membentuk panitia seleksi untuk tiga proses dimaksud, baik untuk pencalonan direksi Bursa Efek Indonesia, pencalonan direksi KPEI, dan juga pencalonan komisaris KSEI," ujar Hasan.

Hasan masih enggan membeberkan latar belakang para kandidat yang masuk dalam paket calon direksi BEI. Ia menyebut proses administrasi masih berlangsung dan komposisi calon masih bisa berubah.

Ia menegaskan kelompok pemegang saham atau anggota bursa pengusung harus memastikan kelengkapan administrasi, kompetensi, dan integritas kandidat yang diajukan sebelum batas waktu penyerahan.

"Nah itu siklusnya paling lambat sampai tanggal 4 Mei harus diselesaikan," ujar Hasan.

[Gambas:Youtube]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) membuka data High Shareholding Concentration (HSC) atau konsentrasi kepemilikan saham tinggi terhadap suatu emiten.

Adapun yang dimaksud HSC adalah kondisi suatu emiten hanya dimiliki sedikit pihak atau pihak yang terafiliasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan pembukaan data tersebut akan dilakukan saat penutupan perdagangan hari ini, Kamis (2/4).

Meskipun begitu, Hasan memastikan pembukaan data pemegang saham besar tersebut tidak akan mengganggu mekanisme perdagangan pasar.

"Untuk mekanisme high shareholding concentration hari ini rencananya mulai dilakukan penyampaian publikasinya. Jadi kami putuskan, tentu tanpa mengganggu mekanisme pasar nanti setelah tutup jam perdagangan hari ini, pengumuman itu akan dilakukan bersama yakni Bursa Efek Indonesia (BEI) dan KSEI," ujar Hasan dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Kamis (2/4).

Hasan menambahkan pengungkapan data HSC dapat menjadi peringatan dini terhadap investor pasar modal dalam pengambilan keputusan.

"Ini bukan karena pelanggaran tertentu tapi akan terbuka informasi untuk daftar saham-saham yang memang terkonfirmasi mengalami konsentrasi yang tinggi atau kepemilikan yang terbatas dimiliki oleh hanya sedikit pihak," ujar Hasan.

Selain itu, ia menegaskan OJK dan Self-Regulatory Organization akan terus melanjutkan sosialisasi sebagai bentuk keterbukaan informasi.

Selain itu, pihaknya juga akan bertemu dengan penyedia indeks global untuk meminta masukan terkait transparansi di pasar modal.

"Kami terus juga akan memastikan dilakukannya serangkaian pertemuan lanjutan dengan para index provider global dan juga kami akan secara proaktif meminta masukan dan pandangan dari para investor terkait dengan tingkat transparansi yang sudah kita hadirkan," ungkapnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merampungkan 4 agenda reformasi penguatan transformasi pasar modal.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan hal itu sesuai dengan target yang dicanangkan regulator setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) sempat membekukan sementara penyesuaian bobot saham RI pada awal 2026 lalu.

"Kami informasikan bahwa per Maret kemarin yang sesuai dengan target yang kita canangkan seluruh inisiatif tersebut telah kita selesaikan dan tuntaskan," ujar Hasan dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Kamis (2/4).

Hasan menerangkan inisiatif pertama berupa penyediaan transparansi data kepemilikan saham di atas 1 persen yang telah dirilis kepada publik pada 3 Maret 2026. Adapun data tersebut terus diperbarui secara bulanan untuk setiap emiten.

"Tentu ini akan terus kita lakukan perbaruannya (data kepemilikan saham) setiap bulannya," terangnya.

Transparansi data kepemilikan saham di atas 1 persen diharapkan mampu memberikan visibilitas struktur kepemilikan emiten dan mengurangi opacity bagi investor global.

Kedua,granularity klasifikasi investor yang telah dirilis pada 1 April 2026 dengan data per 31 Maret 2026. Transformasi ini berupa peningkatan granularity klasifikasi investor yang semula 9 kategori menjadi total 39 kategori.

Granularity klasifikasi investor dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi karakteristik tipe investor.

"Terutama untuk 2 kelompok utama yang menjadi sorotan yaitu kelompok korporasi atau korporate, dan others. Yang sekarang bahkan sudah secara granular bisa betul-betul diketahui sebetulnya tipe investor dibalik tipe investor besarnya itu siapa saja," kata Hasan.

Ketiga, kenaikan batas minimum free float semula 7,5 persen menjadi 15 persen yang telah dirilis pada 31 Maret 2026. Peningkatan batas minimum free float dilakukan secara bertahap untuk mendorong likuiditas dan pendalaman pasar.

Hasan menyampaikan transformasi ini diperkuat dengan penajaman definisi free float yang terintegrasi dengan granularity data sehingga angka free float mencerminkan kondisi riil di pasar.

"Nanti tentu free float kita harus berani juga dilakukan kurasinya karena sekarang sudah sangat granular sehingga ketahuan mana yang betul free float, mana yang sebetulnya tidak murni free float," jelasnya.

Keempat, ketersediaan data pemilik manfaat pemegang saham emiten di atas 10 persen yang dirilis pada 1 April 2026.

Harapannya, pemegang saham atau indeks penyedia global dapat memperoleh informasi pemilik manfaat dari pemegang saham emiten di atas 10 persen. Dengan begitu, tidak hanya ultimate beneficial owner emiten saja yang mengetahuinya.

"Tapi ini tidak kita publikasikan secara terbuka. Jadi dalam hal pihak itu memiliki hak atau kecukupan kewenangan untuk mengakses data itu, maka yang bersangkutan dapat meminta hal tersebut melalui Bursa Efek Indonesia," ungkap Hasan.

Hasan menekankan keempat transformasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia.

"Pada akhirnya kita harapkan meningkatkan kredibilitas pasar modal kita sehingga tidak ada lagi keraguan terkait aspek investability atau kelayakan berinvestasi di pasar modal Indonesia," tutupnya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia merilis data kepemilikan saham 1 persen mulai, Selasa (3/3) sore saat pasar modal ditutup.

"Per sore ini, pada saat pasar sudah tutup, shareholdersname (kepemilikan saham) di atas 1 persen itu sudah bisa diakses publik di website IDX," ujar Penjabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta Selatan, Selasa (3/3).

Jeffrey menyebutkan pembukaan kepemilikan saham ini merupakan salah satu hal yang diajukan dalam proposal reformasi pasar modal kepada Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan Financial Times Stock Exchange (FTSE).

Selain itu, pembukaan data tersebut sejalan dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/KDK.04/2026 yang menetapkan BEI dan KSEI sebagai penyedia data kepemilikan saham perusahaan terbuka kepada publik.

Kemudian, BEI juga telah menyusun kenaikan batas free float semula 7,5 persen menjadi 15 persen dan sedang menunggu persetujuan OJK terkait aturan tersebut.

"Per kemarin sudah kami sampaikan draft kepada OJK untuk kemudian nanti disetujui oleh OJK. Sampai saat ini dapat kami sampaikan bahwa timeline masih sesuai dengan yang kita tetapkan sebelumnya," terang Jeffrey.

Jeffrey juga menyampaikan shareholders concentration list ditargetkan akan dibuka kepada publik paling lambat minggu kedua Maret 2026. Hal ini karena saat ini BEI masih berkoordinasi dengan OJK terkait metodologi pengungkapan shareholders concentration list.

"Kami terus berkoordinasi secara intense dengan OJK terkait dengan metodologi dan SOP yang kami harapkan juga ini masih sesuai dengan timeline untuk dapat kami sampaikan pada minggu pertama atau minggu kedua bulan Maret ini," tutupnya.