REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — BUMN perbankan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat laba bersih konsolidasi sebesar Rp 1,85 triliun hingga Mei 2026. Jumlah ini meningkat 54,37 persen secara tahunan (year onyear/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 1,19 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (17/6/2026), mengatakan kinerja tersebut menunjukkan fundamental bisnis perseroan tetap solid di tengah dinamika ekonomi global.

Menurut dia, sektor perumahan yang menjadi fokus penyaluran kredit BTN masih memiliki prospek pertumbuhan yang besar karena rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

"Rumah bukan sekadar aset investasi, tetapi merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Selama masyarakat membutuhkan tempat tinggal yang layak, kebutuhan terhadap pembiayaan perumahan akan terus ada," kata Nixon.

Ia menambahkan, BTN akan terus memperkuat ekosistem perumahan nasional melalui transformasi bisnis dan inovasi layanan guna mendukung kebutuhan pembiayaan rumah serta layanan keuangan pendukung lainnya.

Berdasarkan laporan keuangan bulanan konsolidasi perseroan, pertumbuhan laba hingga Mei 2026 tersebut ditopang oleh peningkatan pendapatan bunga bersih (net interest income/NII), penyaluran kredit dan pembiayaan, serta penghimpunan dana pihak ketiga (DPK).

Pendapatan bunga bersih BTN hingga Mei 2026 tercatat sebesar Rp 7,11 triliun atau naik 14,97 persen (yoy) dibandingkan Rp 6,18 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Melihat adanya penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Danantara Indonesia menilai hal ini sebagai sinyal positif atas meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian nasional.

Penguatan pasar saham juga disebut mencerminkan keyakinan pelaku pasar terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan kinerja perusahaan-perusahaan dalam negeri yang dinilai masih solid.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan, apresiasi pasar modal terhadap saham-saham Indonesia menunjukkan investor mulai menempatkan prospek jangka panjang Indonesia sebagai pertimbangan utama.

"Kinerja yang baik tersebut membuat IHSG menguat cukup signifikan, termasuk rupiah yang juga menunjukkan penguatan," ujar Dony berdasarkan keterangan tertulis, Minggu (14/6), dilansir Detikfinance.

Menurut Dony, pergerakan pasar dalam jangka pendek memang kerap dipengaruhi berbagai sentimen, mulai dari isu global hingga dinamika domestik.

Namun, pada akhirnya investor akan kembali menilai kekuatan ekonomi nasional dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kinerja yang sehat.

"Tentu ada isu dan sentimen yang cukup memengaruhi, tetapi pada akhirnya seluruh investor akan melihat fundamental daripada perusahaan maupun negara," ucap Dony.

Ia juga menyebut perusahaan-perusahaan nasional, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), masih memiliki fondasi kuat di sejumlah sektor strategis, seperti perbankan, pertambangan, dan infrastruktur.

Menurut Dony, kondisi itu menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan pasar sekaligus meningkatkan nilai perusahaan.

"Teman-teman bisa melihat bahwa fundamental perusahaan kita, baik perbankan, tambang, infrastruktur maupun perusahaan BUMN lainnya semuanya bagus," ujarnya.

Terkait aksi korporasi seperti pembelian kembali saham atau buyback oleh BUMN, Dony menilai langkah itu merupakan mekanisme bisnis yang wajar dilakukan ketika perusahaan merasa harga saham belum mencerminkan nilai fundamental sebenarnya.

"Buyback itu sebetulnya proses yang normal. Kalau kita melihat saham kita terlalu rendah, tentu pasti kita ambil. Sayang kan daripada investasi di tempat lain, lebih baik kita investasi dengan saham kita sendiri," tutur Dony.

Dony pun optimistis kepercayaan investor terhadap Indonesia akan terus menguat seiring solidnya fundamental ekonomi nasional dan berlanjutnya transformasi BUMN.

Di sisi lain, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan, penguatan fundamental ekonomi juga perlu ditopang sektor riil, terutama industri perumahan yang memiliki efek berganda besar terhadap perekonomian.

BTN, kata Nixon, tetap optimistis menjaga momentum pertumbuhan melalui inovasi pembiayaan untuk mendorong permintaan hunian masyarakat. Ia menekankan pentingnya menciptakan permintaan pasar, bukan sekadar menunggu.

"Kita harus bisa menciptakan demand, jangan hanya menunggu market. Karena itu, BTN terus mendorong berbagai strategi supaya sektor perumahan tetap bergerak dan masyarakat tetap memiliki akses untuk membeli rumah," tutur Nixon.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu membagikan strategi agar masyarakat belum layak mendapat pembiayaan bank (unbankable) bisa punya rumah.

Caranya, kata Nixon, melalui pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Pembiayaan ini memang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ia memaparkan KPR subsidi berbeda dengan KPR komersial. Jika KPR komersial mensyaratkan batas minimum pendapatan untuk mengajukan kredit, KPR subsidi justru menetapkan batas maksimal penghasilan.

Nixon menjelaskan penetapan batas maksimal penghasilan ini agar KPR subsidi bisa tepat sasaran. Target subsidi adalah MBR di kelompok desil 3 hingga desil 8.

"Desil 3 sampai desil 8 itu sudah bisa diintervensi pakai KPR subsidi," kata Nixon acara Jogja Financial Festival 2026 di JEC, Bantul, DIY, Sabtu (23/5).

Ia mengakui masyarakat desil 1 dan desil 2 yang merupakan kelompok dengan pendapatan paling rendah masih sulit mengakses skema KPR.

Karena itu, imbuh Nixon, pemerintah menyiapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah. Lewat program ini, ada bantuan hingga Rp25 juta per rumah tangga untuk pembangunan atau perbaikan rumah.

"Desil 1, desil 2, atau penghasilan di bawah Rp2,6 juta per bulan ini pemerintah mengeluarkan apa yang namanya BSPS, Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya. Jadi pemerintah ngasih Rp20 juta sampai Rp25 juta per rumah tangga," ujarnya.

Nixon menambahkan pemerintah juga tengah mengkaji opsi tenor KPR subsidi hingga 40 tahun. Tujuannya agar cicilan rumah menjadi lebih ringan untuk menjangkau banyak MBR.

"Hari ini pemerintah juga lagi mengkaji kalau KPR-nya sampai 40 tahun supaya lebih murah lagi angsurannya, mudah-mudah desil 2 bisa dapat," pungkasnya.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu membagikan strategi agar masyarakat belum layak mendapat pembiayaan bank (unbankable) bisa punya rumah.

Caranya, kata Nixon, melalui pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Pembiayaan ini memang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ia memaparkan KPR subsidi berbeda dengan KPR komersial. Jika KPR komersial mensyaratkan batas minimum pendapatan untuk mengajukan kredit, KPR subsidi justru menetapkan batas maksimal penghasilan.

Nixon menjelaskan penetapan batas maksimal penghasilan ini agar KPR subsidi bisa tepat sasaran. Target subsidi adalah MBR di kelompok desil 3 hingga desil 8.

"Desil 3 sampai desil 8 itu sudah bisa diintervensi pakai KPR subsidi," kata Nixon acara Jogja Financial Festival 2026 di JEC, Bantul, DIY, Sabtu (23/5).

Ia mengakui masyarakat desil 1 dan desil 2 yang merupakan kelompok dengan pendapatan paling rendah masih sulit mengakses skema KPR.

Karena itu, imbuh Nixon, pemerintah menyiapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah. Lewat program ini, ada bantuan hingga Rp25 juta per rumah tangga untuk pembangunan atau perbaikan rumah.

"Desil 1, desil 2, atau penghasilan di bawah Rp2,6 juta per bulan ini pemerintah mengeluarkan apa yang namanya BSPS, Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya. Jadi pemerintah ngasih Rp20 juta sampai Rp25 juta per rumah tangga," ujarnya.

Nixon menambahkan pemerintah juga tengah mengkaji opsi tenor KPR subsidi hingga 40 tahun. Tujuannya agar cicilan rumah menjadi lebih ringan untuk menjangkau banyak MBR.

"Hari ini pemerintah juga lagi mengkaji kalau KPR-nya sampai 40 tahun supaya lebih murah lagi angsurannya, mudah-mudah desil 2 bisa dapat," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memutuskan tidak membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2025. Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) itu diambil untuk memperkuat modal demi ekspansi kredit, termasuk rencana akuisisi portofolio kredit senilai Rp 15,43 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan, dividend payout ratio ditetapkan 0 persen karena laba akan ditahan untuk kebutuhan ekspansi. "Kami akhirnya tidak membayarkan dividen atau dividend payout-nya 0 persen di tahun ini, karena memang modalnya dibutuhkan untuk pembelian portofolio tadi," ujar Nixon dalam Taklimat Media usai RUPS di Menara BTN, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026) sore WIB.

Rencana akuisisi tersebut mencakup berbagai jenis kredit, baik produktif maupun konsumtif. Nilainya disebut melebihi 20 persen dari ekuitas perseroan, sehingga membutuhkan penguatan permodalan yang cepat dan efisien.

Menurut Nixon, opsi pendanaan lain sempat dipertimbangkan, termasuk penerbitan tambahan modal inti (additional tier 1). Namun, skema tersebut dinilai memerlukan waktu lebih panjang dan berpotensi menambah beban bunga. Karena itu, BTN memilih menahan laba.

Keputusan itu juga telah disepakati bersama pemegang saham pengendali, termasuk BPI Danantara. BTN menargetkan penandatanganan akuisisi dilakukan pada 13 Mei 2026 dengan lebih dari satu lembaga keuangan, meski identitas pihak lawan transaksi belum diungkap.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) memastikan rencana ekspansi ke bisnis asuransi batal dilaksanakan. Sejumlah faktor menjadi pertimbangan perseroan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, rencana tersebut batal dilaksanakan lantaran saat ini perseroan tengah fokus pada hal lain. Kendati begitu, dia tidak merinci lebih jauh hal tersebut.

“Enggak jadi [akuisisi perusahaan asuransi]. Enggak tepat [saat ini], enggak pas. Fokusnya lagi banyak aja,” kata Nixon saat ditemui di Kompleks Parlemen, dikutip pada Rabu (8/4/2026).

Selain itu, langkah Danantara yang berencana melakukan konsolidasi BUMN di sektor asuransi turut menjadi alasan BTN mengurungkan niat untuk mengakuisisi perusahaan asuransi.

Di sisi lain, BTN saat ini tengah mengkaji kerja sama (joint finance) dengan sejumlah perusahaan multifinance, menyusul rencana perseroan untuk masuk bisnis pembiayaan kendaraan bermotor.

Melalui kerja sama ini, Nixon menuturkan bahwa nantinya kerja sama ini akan menghadirkan skema bundling antara pembiayaan rumah dan kendaraan bermotor.

Dia mengungkapkan, langkah ini didasari oleh kebutuhan nasabah yang umumnya tidak hanya membeli rumah, tetapi juga membutuhkan kendaraan dalam waktu yang bersamaan.

“Jadi kita gak menciptakan [anak usaha baru], kita kerjasama, joint finance, atau kerjasama khusus untuk pembiayaan kendaraan bermotor. Terutama sekali ini kan temen-temen yang beli rumah saat yang sama juga butuh kendaraan. Jadi kita nanti akan bundling,” tuturnya.

Sejalan dengan rencana tersebut, dia menargetkan kerja sama pembiayaan kendaraan bermotor rampung pada semester II/2026.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatat pencapaian signifikan di usianya yang ke-76. Sejak 1976 hingga Desember 2025, BTN telah menyalurkan 5.976.874 unit kredit perumahan senilai Rp555,11 triliun kepada keluarga Indonesia di seluruh wilayah.

Porsi terbesar dari penyaluran ini menyasar segmen KPR subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yakni 4,4 juta unit senilai Rp300,99 triliun. Dari angka itu, KPR subsidi konvensional menyumbang 4,06 juta unit senilai Rp258,27 triliun, sementara KPR subsidi syariah tercatat 338.097 unit dengan plafon Rp42,72 triliun.

Di segmen non-subsidi, BTN menyalurkan 1,3 juta unit senilai Rp218,57 triliun. Rinciannya, KPR non-subsidi konvensional sebanyak 1,18 juta unit senilai Rp191,46 triliun dan KPR non-subsidi syariah 125.410 unit senilai Rp27,1 triliun.

BTN juga menyediakan Kredit Agunan Rumah (KAR) dan Kredit Bangun Rumah (KBR) yang secara kumulatif mencapai 262.876 unit senilai Rp35,5 triliun. Produk-produk ini melengkapi layanan BTN di luar skema pembelian rumah langsung.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menyebut perjalanan panjang ini berakar dari momen bersejarah ketika BTN menyalurkan KPR pertama di Indonesia pada 1976. BTN sendiri lahir kembali sebagai bank nasional pada 9 Februari 1950.

"Sejak saat itu, pembiayaan perumahan menjadi DNA perseroan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (17/2).

Di sisi lain, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto, menilai BTN telah menjadi tulang punggung pembiayaan perumahan nasional selama tujuh dekade lebih. Dukungan yang konsisten itu sangat membantu konsumen sekaligus para pelaku usaha penyedia perumahan.

"Sebagai bank terkemuka di industri perumahan, BTN telah melayani masyarakat dalam mewujudkan hunian impian. Termasuk memberikan pembiayaan kepada para pelaku penyedia perumahan," ucap dia.

Menurutnya, dukungan pembiayaan yang berkelanjutan menjaga pergerakan industri perumahan dan berdampak pada perekonomian nasional. Ia juga menilai transformasi layanan yang dilakukan BTN akan memperkuat peran perseroan ke depan.

Langkah tersebut diyakini akan memperkuat peran BTN ke depan, sekaligus mendorong kontribusi yang lebih besar terhadap ekonomi nasional.

"Selamat ulang tahun ke-76. Semoga BTN semakin maju, semakin memberikan kontribusi bagi masyarakat, dan juga bagi negeri ini dalam penyediaan rumah bagi rakyat," tandas Joko.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Junaidi Abdillah, menyoroti peran BTN yang kian strategis di tengah program 3 juta rumah pemerintah. Mayoritas pembiayaan perumahan subsidi, baik untuk konsumen maupun pengembang, masih bertumpu pada BTN.

"Peran perbankan sangat vital, bukan hanya sebagai penyedia pembiayaan, tetapi juga membantu pengembang menjaga arus kas agar usaha berkelanjutan," jelasnya.

Di usia ke-76, BTN menegaskan komitmennya sebagai mitra utama pembiayaan perumahan nasional sekaligus mendukung agenda pembangunan hunian Indonesia ke depan.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi penyaluran KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sepanjang 1-31 Januari 2026 mencapai 7.312 unit secara nasional, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp912,4 miliar.

Dari total tersebut, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjadi penyalur terbesar dengan 4.160 unit, melampaui capaian bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) lainnya.

Berdasarkan data BP Tapera, setelah BTN, penyaluran FLPP pada Januari 2026 diikuti Bank Syariah Nasional sebanyak 861 unit, Bank Mandiri 699 unit, Bank Negara Indonesia (BNI) 616 unit, serta Bank Rakyat Indonesia (BRI) 587 unit.

Namun, berdasarkan data internal BTN, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP perseroan hingga akhir Januari 2026 tercatat lebih tinggi, yakni 6.749 unit. Perbedaan angka tersebut terjadi karena sebagian kredit yang telah diakadkan masih dalam proses penagihan ke BP Tapera.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, kinerja awal tahun ini melanjutkan konsistensi BTN sepanjang 2025, di mana perseroan berhasil menyalurkan KPR Sejahtera FLPP sebanyak 192.208 unit. Rekam jejak tersebut memperkuat posisi BTN sebagai bank dengan pengalaman dan jaringan terluas dalam pembiayaan perumahan rakyat.

"Dominasi BTN pada Januari 2026 menunjukkan kesiapan sistem, jaringan, dan kemitraan yang telah kami bangun secara konsisten. Kami berkomitmen untuk terus memperluas akses pembiayaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari peran BTN sebagai mitra strategis pemerintah," ujar Nixon.

Pada 2026, lanjut Nixon, pemerintah menetapkan kuota nasional FLPP sebesar 350.000 unit. Dari jumlah tersebut, BTN memperoleh alokasi sebanyak 172.000 unit.

Karena itu, Nixon menegaskan, BTN siap mengoptimalkan alokasi kuota yang diberikan dengan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah, BP Tapera, serta mitra pengembang di berbagai wilayah.

"Transformasi digital dan optimalisasi jaringan distribusi akan terus kami dorong agar proses pembiayaan semakin cepat, transparan, dan tepat sasaran," tutur Nixon.

Dengan konsistensi kinerja sejak 2025 hingga awal 2026, BTN menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembiayaan perumahan rakyat serta institusi perbankan dengan kapasitas terbesar dalam mendukung pemerataan akses hunian layak dan terjangkau di seluruh Indonesia.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali mencatatkan kinerja positif di sepanjang tahun 2025, mulai dari total aset, pencapaian laba bersih, penyaluran kredit, hingga perolehan dana pihak ketiga (DPK). Memasuki usia ke-76 tahun pada 9 Februari 2026, BTN mengumumkan sepanjang tahun 2025 mampu membukukan total aset konsolidasian sebesar Rp527,8 triliun, atau tumbuh sebesar 12,4 persen yoy (Year-on-Year).

Hal ini menunjukkan kemampuan BTN menjaga pertumbuhan yang stabil dan solid dengan indikator keuangan yang sehat di tengah berbagai tantangan dan dinamika makroekonomi.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, pencapaian aset tersebut merupakan bukti dari kiprah BTN selama 7 dekade lebih dengan penyaluran 5,8 juta unit rumah, termasuk kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sektor informal, dengan pangsa pasar KPR mencapai 39 persen secara nasional.

Atas peran esensial di sektor perumahan nasional itu, BTN membukukan laba bersih konsolidasian sebesar Rp3,5 triliun pada 2025, bertumbuh sebesar 16,4 persen yoy dibandingkan periode yang sama 2024 sebesar Rp3,0 triliun.

"BTN berhasil mengakselerasi pertumbuhan bisnis sepanjang tahun 2025 yang ditopang penguatan profitabilitas dan proses bisnis yang semakin efisien berkat transformasi yang konsisten dilakukan di berbagai lini. Kinerja yang positif ini merupakan hasil kerja keras atas penerapan strategi bisnis yang cermat serta pengelolaan keuangan yang sehat dan disiplin," ujar Nixon di Jakarta, Senin (9/2).

Capaian itu dipicu oleh pendapatan bunga yang naik 23,0 persen yoy menjadi Rp36,3 triliun hingga akhir 2025. Di sisi lain, peningkatan di beban bunga sangat minim yaitu 0.4% yoy menjadi Rp17,9 triliun per akhir 2025. BTN membukukan pendapatan bunga bersih yang naik 57,5 persen menjadi Rp18,4 triliun pada akhir 2025 dibandingkan Rp11,7 triliun pada tahun 2024.

Nixon menuturkan, BTN berhasil memperkuat profitabilitas dengan memperbaiki proses bisnis di sisi penyaluran kredit dan pengelolaan portofolio yang menghasilkan pertumbuhan lebih cepat, serta upaya yang konsisten dalam memperoleh pendanaan yang berbiaya lebih murah.

"Hal ini berbuah peningkatan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) menjadi 4,2% pada akhir 2025, naik 133 basis poin (bps) dari tahun sebelumnya sebesar 2,9%," tuturnya.

Hingga akhir 2025, BTN mencatatkan penyaluran kredit dan pembiayaan konsolidasian sebesar 11,9% yoy menjadi Rp400,6 triliun, dari Rp358,9 triliun pada 2024. Nixon menjelaskan, mayoritas kredit BTN disalurkan ke sektor perumahan, dengan penyaluran kreditnya mencapai Rp328,4 triliun hingga Desember 2025.

Di kredit perumahan, BTN membukukan pertumbuhan KPR Subsidi sebesar 10% yoy menjadi Rp191,2 triliun pada akhir 2025, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp173,8 triliun. Sedangkan KPR Non-Subsidi BTN meningkat 6,7% yoy menjadi Rp113,0 triliiun hingga akhir tahun lalu, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp106,0 triliun.

Ekspansi kredit BTN di sektor perumahan pada 2025 salah satunya ditopang oleh keterlibatan perseroan dalam Kredit Program Perumahan (KPP). Nixon mengatakan, BTN menjadi bank penyalur KPP terbesar dengan total penyaluran mencapai Rp2,6 triliun hingga akhir 2025, hampir separuh dari total penyaluran KPP secara nasional.

"KPP menjadi mesin baru untuk mendorong pertumbuhan kredit BTN serta menawarkan profitabilitas yang lebih baik karena marginnya yang lebih tinggi dibandingkan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kami berharap program ini dapat menjadi solusi bagi wirausaha yang membutuhkan rumah yang sekaligus menjadi tempat usaha mereka," kata Nixon.

Sementara, peningkatan kepercayaan masyarakat turut memicu perolehan DPK konsolidasian yang tumbuh 14,6% yoy menjadi Rp437,4 triliun pada akhir tahun lalu. Nixon menjelaskan, pertumbuhan DPK BTN yang dobel digit turut didukung oleh akselerasi pertumbuhan transaksi digital terutama di superapp Bale by BTN.

BTN membukukan jumlah pengguna (user) Bale by BTN yang tumbuh pesat 66,1% yoy menjadi 3,7 juta hingga akhir 2025 dibandingkan tahun 2024 sebanyak 2,2 juta. Peningkatan ini mendongkrak jumlah transaksi Bale yang melonjak 79,2% yoy menjadi 2,2 miliar per 31 Desember 2025 dari tahun sebelumnya sebanyak 1,2 miliar. Sementara itu, nilai transaksi menembus Rp103,6 triliun, naik 27,7% yoy dari tahun sebelumnya sebesar Rp81,1 triliun.

Saldo user Bale by BTN terus meningkat, terlihat dari kontribusinya sebesar Rp22,8 triliun terhadap DPK BTN hingga akhir 2025, naik 15,3% yoy dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp19,7 triliun.

"Nominal saldo rata-rata pengguna Bale lebih tinggi, sehingga turut mendorong pertumbuhan DPK BTN terutama transaksi dana murah. Kami akan terus mendorong positioning Bale sebagai superapp yang menawarkan ekosistem terintegrasi untuk solusi transaksi keuangan keluarga, baik yang terkait dengan kebutuhan perumahan maupun berbagai macam lifestyle lainnya," ujar Nixon.

Pertumbuhan bisnis yang positif diiringi peningkatan kualitas kredit di 2025, terlihat dari rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross yang menurun ke level 3,1% dari tahun sebelumnya 3,2%. Sebagai upaya memperbaiki struktur risiko, BTN melakukan peningkatan pencadangan atau NPL Coverage menjadi 123,9% pada akhir 2025, naik 856 bps dari tahun sebelumnya di level 115,4%.

BTN juga memperkuat permodalan sebagai buffer risiko sekaligus menopang ekspansi bisnis, terlihat dari rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) yang berada di level 20,9% per 31 Desember 2025, naik 240 bps dari periode yang sama tahun sebelumnya di level 18,5%.

"BTN memproyeksikan NPL dapat menurun hingga di bawah 3,0% pada akhir tahun 2026 sejalan dengan membaiknya kualitas kredit," ujar Nixon.

Pada 2025, BTN secara resmi melaksanakanpendirian anak usaha Bank Syariah Nasional (BSN) sebagai bank syariah terbesar kedua di Indonesia. Nixon menuturkan, BSN diharapkan dapat mengembangkan pangsa pasar serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan perbankan syariah yang mumpuni.

BSN membukukan total aset sebesar Rp73 triliun pada akhir 2025, meningkat 20,5% yoy dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp61 triliun. Pertumbuhan itu ditopang oleh penyaluran pembiayaan yang naik 25,0% yoy menjadi Rp55 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp44 triliun.

Pertumbuhan dobel digit juga terlihat dalam perolehan DPK, 18,4% yoy menjadi Rp59 triliun per 31 Desember 2025, dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp50 triliun.

"Dengan langkah Beyond Mortgage, BTN terus memantapkan aspirasinya untuk menjadi consumer bank yang memberikan solusi finansial terintegrasi bagi seluruh kebutuhan nasabah, sekaligus menjalankan mandat pemerintah untuk mendukung pembangunan perumahan nasional melalui akses pembiayaan kepemilikan rumah yang terjangkau bagi semua segmen masyarakat. Melalui aspirasi ini, BTN berharap dapat memberikan value creation bagi kesejahteraan rakyat dan perekonomian secara keseluruhan," pungkas Nixon.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN membukukan pertumbuhan kredit dua digit, ditopang kucuran dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp25 triliun.

Likuiditas tersebut membuat ruang gerak perbankan semakin longgar, terutama pada kuartal IV 2025.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan bantuan likuiditas dari pemerintah itu berperan langsung terhadap penurunan biaya dana (cost of fund) dan mendorong penyaluran kredit perseroan.

"Pemerintah masih memberikan bantuan likuiditas berupa SAL di BTN sebesar Rp25 triliun, dan ini menciptakan kuartal IV likuiditas di market lebih longgar, yang menyebabkan cost of fund bank-bank BUMN di kuartal terakhir mengalami penurunan," ujar Nixon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (26/1).

Ia menjelaskan likuiditas dari SAL tersebut benar-benar disalurkan BTN ke sektor kredit, khususnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan pembiayaan perumahan.

"Begitu ada dana SAL, itu jadi kredit. Jadi ini membuktikan bahwa di BTN dana SAL itu jadi kredit dan KPR, jadi duit ini benar-benar diserap oleh konsumen kami di perkreditan. Kalau ada pertanyaan apakah dana SAL itu jadi kredit, kalau di BTN jadi kredit," katanya.

Didorong oleh likuiditas tersebut, BTN mencatat pertumbuhan kredit hampir 12 persen pada akhir 2025. Sementara aset perseroan juga tumbuh dua digit sebesar 12,7 persen.

"Aset kami masih tumbuh double digit, bahkan di akhir tahun 12,7 persen. Kredit masih tumbuh double digit, hampir 12 persen di akhir tahun, terdorong oleh likuiditas ini," ujar Nixon.

Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) BTN tumbuh 16 persen, sementara fee based income masih meningkat sekitar 14 persen. Nixon menyebut kinerja ini mencerminkan fungsi intermediasi BTN yang berjalan seimbang antara likuiditas dan penyaluran kredit.

Seiring membaiknya fungsi intermediasi, kinerja profitabilitas BTN juga menguat. Nixon menyampaikan laba bersih perseroan meningkat 16,8 persen, bahkan mendekati 18 persen di akhir tahun, dengan total pendapatan tumbuh 18 persen.

"Laba bersih kami masih naik 16,8 persen, bahkan 18 persen di akhir tahun. Total revenue tumbuh 18 persen, ini sedikit membaik dibanding 2024," kata Nixon.

Ia menjelaskan tahun 2024 menjadi fase terakhir penurunan laba akibat restrukturisasi kredit dampak pandemi Covid-19 yang tidak dapat diselamatkan.

"2024 adalah masa terakhir kami downgrade korban restrukturisasi Covid yang tidak bisa diselamatkan, makanya laba 2024 turun dibanding 2023. Tapi 2025 karena sudah bersih, angka-angkanya kembali normal dan laba tumbuh double digit lagi," ujarnya.

BTN juga mencatat perbaikan pada sejumlah rasio keuangan utama. Nixon menyebut, return on equity (ROE) BTN telah mencapai 12 persen, sementara net interest margin (NIM) berada di atas 4 persen.

Ia menambahkan penguatan permodalan juga dipengaruhi oleh penerbitan additional tier 1 capital yang dibeli oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

"Kami menerbitkan additional tier 1 capital yang dibeli oleh Danantara. Ini menyebabkan CAR kami naik di akhir tahun," ucap Nixon.

Dari sisi kualitas aset, rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) BTN menurun menjadi 3,08 persen, disertai perbaikan rasio biaya terhadap pendapatan (cost to income ratio) menjadi 47 persen.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menempatkan dana pemerintah di perbankan umum hingga mencapai Rp276 triliun. Penempatan tambahan sebesar Rp76 triliun dilakukan per 10 November 2025.

Rinciannya, Bank Mandiri menerima penempatan dana sebesar Rp25 triliun, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Rp25 triliun, dan Bank Negara Indonesia (BNI) Rp25 triliun. Selain itu, Bank DKI juga menerima penempatan dana sebesar Rp1 triliun.

Sebelum penempatan tambahan tersebut, pemerintah telah lebih dulu menempatkan dana sebesar Rp200 triliun di perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Hingga 22 Oktober 2025, realisasi penyerapan dana itu tercatat mencapai Rp167,6 triliun atau sekitar 85 persen.

Adapun rinciannya, Bank Mandiri dan BRI masing-masing menyerap 100 persen atau Rp55 triliun. BNI menyerap Rp37,4 triliun atau sekitar 68 persen dari alokasi Rp55 triliun. Sementara BTN menyerap Rp10,3 triliun atau 41 persen dari porsi Rp25 triliun, dan BSI menyerap Rp9,9 triliun atau 99 persen dari porsi Rp10 triliun.

Pemerintah menyebut penempatan dana tersebut dilakukan dengan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan biaya dana perbankan, sehingga membantu menekan cost of fund bank.

Dalam skema ini, bank diberi keleluasaan memanfaatkan dana tersebut untuk mendorong aktivitas ekonomi, dengan catatan tidak digunakan untuk membeli surat utang negara.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengungkap skema baru kredit perumahan (KPR) khusus bagi kalangan wiraswasta.

Hal ini sebagai upaya memperluas akses kepemilikan rumah yang selama ini dinilai lebih sulit dijangkau oleh pelaku usaha non-fixed income.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan skema tersebut hadir melalui Kredit Program Perumahan (KPP) yang sebelumnya dikenal sebagai KUR Perumahan.

Program ini dirancang untuk memberi jalur khusus bagi wiraswasta yang selama ini porsinya relatif kecil dalam pembiayaan perumahan subsidi alias Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"KPP itu dulu namanya KUR perumahan lalu diganti jadi KPP. Nah, ini adalah memberikan semacam KPR kepada wiraswasta karena selama ini wiraswasta agak susah masuk ke paket FLPP," ujar Nixon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (26/1).

Menurut Nixon, pemerintah kini memisahkan jalur pembiayaan antara kelompok fixed income dan wiraswasta. Jika masyarakat berpenghasilan tetap tetap masuk melalui skema FLPP, maka KPP disiapkan khusus bagi pelaku usaha agar tidak bersaing dalam satu skema yang sama.

"Pemerintah membuat khusus namanya KPP jadi ini buat wiraswasta, jadi fixed income enggak boleh," ujarnya.

Skema KPP menyasar dua sisi sekaligus, yakni dari sisi pasokan dan permintaan. Untuk sisi supply, KPP menyasar developer kecil dengan plafon hingga Rp5 miliar dan dapat diputar hingga empat kali, sehingga total pembiayaan bisa mencapai Rp20 miliar.

Sementara untuk sisi demand, KPP menyasar pedagang dan pelaku usaha kecil dengan pembiayaan hingga Rp500 juta dalam bentuk KUR perumahan.

"Ini akan menyelesaikan persoalan karena ini hanya buat wiraswasta," ujar Nixon.

Ia menjelaskan kebutuhan wiraswasta terhadap hunian juga berbeda dengan kelompok pekerja formal. Rumah bagi pelaku usaha kerap sekaligus menjadi tempat usaha, gudang, atau kios, sehingga sulit dipisahkan antara fungsi hunian dan aktivitas bisnis.

"Karena kalau wiraswasta itu rumah juga biasanya merangkap gudang atau merangkap tempat usaha jadi sulit dibedakan antara tempat tinggal dan tempat usaha," tuturnya.

Selain mendorong kepemilikan rumah bagi wiraswasta, BTN juga memperkuat strategi keberlanjutan lewat pengembangan rumah rendah emisi. Nixon menyebut BTN mengintegrasikan prinsip ESG langsung ke dalam proses bisnis melalui program perumahan ramah lingkungan.

"Kami sebut programnya adalah rumah rendah emisi, di mana kami bekerja sama dengan para developer lalu para startup yang membangun material bahan baku perumahan itu bercampur sampah atau limbah masyarakat paling banyak plastik," katanya.

Material berbasis limbah plastik itu diolah menjadi bata, batako, genteng, hingga paving block, dengan kandungan plastik yang bisa mencapai 40 persen. Nixon menegaskan penggunaan material daur ulang tersebut tidak membuat harga rumah lebih mahal, bahkan justru meningkatkan kekuatan material.

"Harganya juga enggak bertambah mahal, tapi kualitasnya kuat," ujarnya.

BTN menargetkan hingga 2029 akan terbangun sekitar 150 ribu unit rumah rendah emisi di berbagai daerah. Program ini sekaligus menjadi kontribusi BTN dalam pengurangan emisi karbon dari sektor perumahan.

Selain bahan bangunan, konsep rumah rendah emisi juga menyasar desain hunian yang lebih hemat energi dan air, seperti jendela yang lebih lebar untuk mengurangi penggunaan listrik, atap yang lebih tinggi untuk sirkulasi udara alami, serta penggunaan keran otomatis guna menghemat air.

"Ini energi efisien banget," kata Nixon.

Ia menambahkan proyek rumah rendah emisi BTN bahkan telah menarik perhatian internasional. Tahun lalu, proyek ini dikunjungi oleh utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Putri Mahkota Belanda, Putri Maxima.

"Putri Maxima datang khusus melihat proyek ini, dan beliau bukan atas nama Belanda, ternyata beliau adalah utusan khusus PBB," ujarnya.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berpartisipasi dalam pelaksanaan groundbreaking pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) bernama JPO Bersama BTN sebagai akses yang menghubungkan kawasan Jakarta International Stadium (JIS) dan Ancol pada Minggu (25/1)

Groundbreaking ini pun menandai dimulainya pembangunan infrastruktur penunjang kawasan olahraga dan hiburan berskala internasional tersebut. JPO Bersama BTN memiliki panjang total 466 meter, dengan panjang jembatan 166 meter dan lebar 6 meter, serta jalur pedestrian 300 meter.

JPO ini diharapkan meningkatkan keselamatan, kenyamanan, serta konektivitas masyarakat antara kawasan Ancol dan JIS, khususnya bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi publik.

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu mengatakan, proyek JPO Bersama BTN tersebut merupakan buah ide Gubernur DKI Pramono Anung yang didiskusikan bersama Ancol dan Jakpro melalui proses yang cukup panjang. Nixon optimistis, bahwa JPO Bersama BTN akan menjadi icon di Jakarta Utara.

"Kami berterima kasih telah diberikan kesempatan untuk bisa mendesain terusan jembatan ini sehingga bisa memiliki fresh look dan ramah pejalan kaki, serta bisa menjadi solusi baik bagi Ancol maupun JIS ke depannya," kata Nixon.

Nixon menegaskan, JPO Bersama BTN diharapkan menjadi landmark baru sekaligus penggerak aktivitas kawasan karena kelengkapan konektivitasnya, ditunjang jalur KRL, Transjakarta, jalan tol, serta kawasan danau, sungai, dan laut. Bahkan, kata Nixon, kawasan ini memiliki potensi menjadi "The New Clark Quay", sebuah kawasan dermaga pinggir sungai yang populer di Singapura.

"Pasti ramai, seru, dan mungkin kalau aktivitas di JIS makin ramai, perhotelan akan juga muncul di daerah ini cukup banyak. Itu akan menjadi suatu aktivitas ekonomi baru buat Jakarta," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin mengatakan, Jakpro selaku pengelola Jakarta International Stadium menilai groundbreaking JPO Bersama BTN merupakan sebuah langkah penting bagi kemajuan infrastruktur dan mobilitas di Jakarta.

"Ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan kolaborasi strategis untuk mendukung visi besar dan transformasi Jakarta sebagai kota global yang hijau, tangguh, dan inklusif, sekaligus upaya memperkuat kawasan wisata, olahraga, dan pemukiman," ujar Iwan.

Ia menambahkan, kolaborasi ini dilakukan untuk memecahkan tantangan aksesibilitas dan konektivitas yang selama ini menjadi isu di kawasan JISseiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dalam berbagai penyelenggaran event nasional maupun internasional di stadion tersebut.

Dalam sambutannya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan apresiasi atas sinergi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan JPO tersebut.

Proses proyek JPO ini diakui cukup panjang karena adanya ego sektoral. Namun, kolaborasi antara Pemprov DKI, BTN, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, dan PT Jakarta Propertindo memungkinkan proyek dapat terealisasi.

"Saya sungguh-sungguh meyakini bahwa tempat ini akan menjadi salah satu icon-nya Jakarta. Saya sudah meminta kepada Ancol dan Jakpro, nanti harus ada museum Persija. Intinya adalah, saya ingin betul-betul membangun dan mengembangkan Jakarta," tutur Pramono.

Pramono meyakini, JPO Bersama BTN yang pembangunannya diharapkan akan selesai pada Mei 2026 akan mengubah wajah Jakarta di bagian utara, karena pada saat yang sama sedang dilakukan pembangunan KRL yang direncanakan akan rampung April 2026.

Gubernur DKI menilai, jika perayaan ulang tahun Jakarta ke-499 pada Juni 2026 dilaksanakan di JIS ataupun Ancol, kehadiran JPO Bersama BRN akan memudahkan mobilitas masyarakat Jakarta.