Langkah responsif ini menjadi bukti nyata komitmen pelindungan konsumen dari ancaman kejahatan siber di tanah air

Tangerang (ANTARA) - Indonesia Anti-Scam Center (IASC) di bawah naungan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berhasil mengamankan dana korban penipuan daring sebesar Rp638,9 miliar.

"Langkah responsif ini menjadi bukti nyata komitmen pelindungan konsumen dari ancaman kejahatan siber di tanah air," kata Ketua Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Hudiyanto, di Tangerang, Banten, Selasa.

Ia mengungkapkan bahwa dana ratusan miliar tersebut berhasil diblokir selama periode 22 November 2024 hingga 31 Mei 2026 guna mencegah kerugian masyarakat yang lebih dalam.

Dari total dana yang berhasil ditahan pengalihan transaksinya tersebut, IASC telah sukses mengembalikan dana sebesar Rp169,3 miliar ke tangan para korban.

"Kami terus memproses untuk bisa dilakukan pengembalian dana secara maksimal dan cepat kepada para korban. Kami menangani sekitar 1.300 laporan yang masuk setiap harinya," ujar Hudiyanto kegiatan Jurnalis Class Angkatan 12

Keberhasilan IASC dalam mengamankan dana hasil kejahatan ini didorong oleh penerapan sistem kolokasi yang inovatif. Sehingga, IASC berhasil mengumpulkan perwakilan dari 17 bank dan lima penyelenggara sistem pembayaran (termasuk e-wallet) di satu tempat yang terpusat.

"Langkah ini secara signifikan mampu memangkas waktu birokrasi dalam menunda transaksi mencurigakan," katanya.

Melalui sinergi terpadu yang beroperasi selama 24 jam tersebut, IASC mencatatkan kinerja penindakan yang masif dengan rincian dana kejahatan yang diamankan (diblokir) Rp638,9 miliar dana berhasil dikembalikan ke korban Rp169,3 miliar rekening penipu yang diblokir 515.554 rekening, total laporan pengaduan yang ditangani 579.459 laporan.

Tidak sekadar reaktif dalam mengamankan dana pasca kejadian, OJK melalui IASC juga terus memperkuat langkah proaktif. OJK bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 14 Januari 2026 untuk mengintegrasikan sistem deteksi dini (online scam).

Sinergi kuat ini menghadirkan sebuah sistem yang berorientasi penuh pada pelindungan korban. Ke depannya, masyarakat yang menjadi korban penipuan daring dapat langsung mengakses sistem IASC guna mengetahui ketersediaan dana yang berhasil diamankan dan dikembalikan, bahkan sebelum mereka menyusun laporan resmi kepada pihak kepolisian.

"Inisiatif ini diharapkan semakin mempersempit ruang gerak penipu dan memberikan rasa aman bagi masyarakat Indonesia," paparnya.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan denda kepada 97 perusahaan pinjaman daring (pindar) dalam kasus dugaan kartel suku bunga dinilai telah melampaui kewenangan. Ia berpandangan keputusan tersebut perlu dibatalkan menurut hukum.

Pakar Hukum Administrasi Negara (HAN) Universitas Padjadjaran, Adrian E. Rompis menilai, langkah hukum yang diambil lembaga pengawas persaingan usaha tersebut sebagai ultra vires atau melampaui batas kewenangan.

Dalam persoalan ini, platform pindar di bawah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menerapkan batas maksimum suku bunga atas arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2018.

Dalam putusannya, KPPU kemudian menganggap tindakan tersebut sebagai kesepakatan penetapan harga.

“Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan KPPU sama-sama dua lembaga negara yang bersifat independen, tapi tugas dan fungsinya berbeda. Demikian juga dengan pemberlakuan hukumnya. Istilahnya, OJK quasi pemerintah dan KPPU quasi yudisial. Jadi kedudukan hukumnya beda,” ujar Adrian dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2026).

Sedikit catatan, dalam konteks hukum ultra vires sendiri berarti di luar wewenang yang merujuk pada tindakan seseorang, perusahaan, atau lembaga yang melampaui batas kewenangan, kekuasaan, atau tujuan yang telah ditetapkan dalam hukum yang berlaku.

Dalam decision brief yang dipublikasikan di situs resminya, Adrian bilang, KPPU menolak argumen platform pindar yang menyatakan batas maksimum suku bunga merupakan arahan OJK.

Majelis KPPU menilai tidak ada regulasi yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada AFPI untuk menetapkan batas maksimum suku bunga.

Terkait hal tersebut, Adrian menjelaskan, OJK memberikan persyaratan melalui asosiasi untuk mengatur suku bunga sebagai salah satu syarat wajib untuk dipatuhi anggotanya supaya dapat memperoleh izin usaha.

Sebelumnya, dalam keterangannya sebagai saksi ahli pada sidang pemeriksaan KPPU 25 November 2025 silam, Adrian juga menguraikan, pasca reformasi, Indonesia mulai menganut pengaturan yang bersifat bottom-up, termasuk melalui pembentukan asosiasi lembaga negara seperti OJK yang diharapkan dapat mewakili kepentingan masyarakat.

“Dan dia (asosiasi) diberikan kewenangan pengaturan dengan supervisi pasti dari OJK agar berjalan sesuai dengan yang dikehendaki. Jadi kalau kita lihat pembentukan asosiasi itu biasanya dalam rangka pengayaan peraturan supaya dia (regulasi) dekat dengan masyarakat,” terang dia.

Dengan konstruksi tersebut, Adrian berpendapat tindakan KPPU menghukum pelaku usaha pindar yang patuh pada regulator dapat dikategorikan sebagai ultra vires.

“(Oleh karena itu), putusan KPPU harus dinyatakan batal menurut hukum,” tutup dia.

Saat ini proses permohonan keberatan (banding) terhadap putusan KPPU yang diajukan sejumlah platform pindar tengah berjalan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Majelis hakim menjadwalkan akan mendengarkan keterangan sejumlah saksi dan ahli dalam beberapa waktu ke depan.

Sebagai informasi, keputusan KPPU yang menjatuhkan denda total Rp 755 miliar kepada 97 perusahaan pindar menuai banyak pertanyaan.

Salah satu dampak yang dikhawatirkan adalah kemungkinan investor urung untuk membangun usaha pindar di Indonesia.

Putusan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 terkait praktik penetapan harga (kartel), khususnya dalam bentuk batas maksimum suku bunga pinjaman.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar menjelaskan, batas maksimum manfaat ekonomi yang menjadi sorotan KPPU justru merupakan bagian dari upaya perlindungan konsumen sekaligus untuk membedakan pinjol legal dari praktik ilegal.

“Selalu kami sampaikan ke KPPU tidak ada niat jahat (kartel bunga). Tujuan kami untuk melindungi konsumen dan membedakan pindar yang berizin dan legal. Penentuan bunga juga sesuai arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” kata dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menjelang tahun ajaran baru, kebutuhan masyarakat terhadap dana tambahan untuk membiayai pendidikan anak meningkat. SPinjam atau Lentera Dana Nusantara memaksimalkan momentum ini, dengan mengandalkan transparansi dari sisi biaya.

Kebutuhan pendanaan pada tahun ajaran baru, mulai dari uang pangkal, seragam, perlengkapan sekolah, hingga kebutuhan penunjang belajar menjadi pengeluaran yang harus dipersiapkan keluarga dalam waktu bersamaan dengan musim liburan sekolah.

Momentum tersebut hadir di tengah pertumbuhan industri pinjaman daring (pindar) yang masih berlanjut. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), outstanding pembiayaan pindar mencapai Rp 102,07 triliun per April 2026, meningkat 26,11% secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, tingkat risiko kredit macet atau TWP90 tercatat 4,62%.

Meningkatnya kebutuhan pembiayaan sekaligus literasi keuangan masyarakat mendorong penyedia layanan pinjaman digital tidak lagi hanya bersaing dari sisi kecepatan pencairan dana. Pengguna kini juga mempertimbangkan transparansi biaya sebelum mengajukan pinjaman.

Direktur Utama PT Lentera Dana Nusantara, Jonathan Christianto, mengatakan transparansi biaya menjadi salah satu aspek penting agar masyarakat dapat mengambil keputusan finansial secara lebih matang.

"Kami memahami bahwa seiring meningkatnya inklusi dan literasi finansial di Indonesia, transparansi biaya menjadi salah satu pertimbangan penting bagi masyarakat dalam memilih layanan pinjaman daring. Pengguna perlu memahami komponen biaya, tenor, hingga rincian pembayaran agar dapat menyesuaikan keputusan finansial dengan kemampuan mereka," ujarnya, dikutip dari siaran pers, Senin (29/6).

Sebagai bagian dari strategi tersebut, SPinjam mengusung kampanye "JELAS TANPA JEBAKAN" dengan menampilkan rincian biaya pinjaman secara terbuka kepada pengguna. Untuk pinjaman pertama, layanan ini menawarkan bunga tetap mulai 1,8% per bulan atau setara 0,06% per hari, tanpa biaya administrasi.

Perusahaan juga menyediakan simulasi cicilan agar pengguna dapat mengetahui estimasi pembayaran sejak awal. Sebagai ilustrasi, pinjaman Rp 1,5 juta dengan tenor tiga bulan memiliki cicilan sekitar Rp 527 ribu per bulan, sedangkan tenor enam bulan sekitar Rp 277 ribu per bulan.

Pengajuan pinjaman dapat dilakukan melalui aplikasi Shopee atau ShopeePay. Proses aktivasi dilakukan dengan mengunggah KTP, melengkapi data diri, melakukan verifikasi wajah, dan memasukkan kode OTP. Berdasarkan informasi perusahaan, proses verifikasi rata-rata dapat diselesaikan sekitar lima menit, meski durasinya bergantung pada profil kredit masing-masing pengguna.

Di tengah pertumbuhan industri, OJK terus mengingatkan masyarakat agar menggunakan layanan pinjaman daring secara bijak. Otoritas juga mengimbau masyarakat hanya menggunakan penyelenggara pindar yang telah berizin serta memahami seluruh biaya, tenor, dan kewajiban pembayaran sebelum mengajukan pinjaman.

Sejalan dengan itu, SPinjam mengimbau pengguna mempertimbangkan kemampuan membayar cicilan sebelum mengajukan pinjaman. Di tengah meningkatnya kebutuhan selama musim liburan sekolah dan menjelang tahun ajaran baru, pengelolaan keuangan yang disiplin dinilai tetap menjadi kunci agar pembiayaan tidak berubah menjadi beban keuangan di kemudian hari.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat kredit macet pinjaman daring alias pinjol yang diukur dari tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) mencapai 4,62 persen pada April 2026.

Angka tersebut mendekati ambang batas 5 persen yang dianggap masih aman oleh regulator.

Selain risiko gagal bayar tinggi, nilai utang pinjol masyarakat juga tembus Rp102,07 triliun per April 2026. Besarnya utang pinjol warga memunculkan pertanyaan soal kesehatan bagi industri, serta ketergantungan masyarakat terhadap pembiayaan digital.

Sejumlah pengamat menilai angka kredit macet 4,62 persen tak bisa dianggap sepenuhnya aman, terlebih di tengah lonjakan utang pinjol masyarakat yang telah menembus Rp102,07 triliun.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan TWP90 4,62 persen memang masih terkendali secara regulasi, tetapi jaraknya yang sangat tipis dari ambang batas 5 persen perlu dibaca sebagai sinyal peringatan dini.

Menurutnya, kombinasi tingginya pertumbuhan utang pinjol, suku bunga yang masih tinggi, pelemahan rupiah, dan tekanan terhadap daya beli masyarakat, membuat angka tersebut tidak layak dipandang sebagai kondisi yang sepenuhnya aman.

"Regulator perlu membaca angka itu sebagai alarm dini. Jika kualitas pembiayaan memburuk sedikit saja, industri pinjol dapat masuk zona merah," kata Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Kamis (25/6).

Ia menambahkan angka agregat TWP90 berpotensi menutupi kondisi kelompok peminjam tertentu yang sudah menghadapi tekanan berat, terutama pekerja informal, rumah tangga berpenghasilan rendah, dan pelaku usaha mikro yang memanfaatkan pinjaman jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

Syafruddin menilai risiko kenaikan kredit macet tidak hanya berdampak pada industri pinjol, tetapi juga dapat merambat ke konsumsi rumah tangga dan stabilitas sosial.

Ketika gagal bayar meningkat, penyelenggara pinjol cenderung memperketat penyaluran kredit dan memperkuat proses penagihan. Kondisi itu berisiko mendorong sebagian masyarakat mencari pinjaman baru untuk melunasi pinjaman lama.

"Pola ini menciptakan lingkaran utang yang merusak daya beli. Pada tingkat makro, konsumsi rumah tangga dapat melemah karena pendapatan habis untuk cicilan, denda, dan bunga," ujarnya.

Fenomena lonjakan utang pinjol yang telah melampaui Rp102 triliun juga menurutnya menunjukkan dua sisi berbeda. Di satu sisi, masyarakat semakin akrab dengan layanan keuangan digital dan membutuhkan akses kredit yang cepat.

Namun di sisi lain, pertumbuhan yang tinggi juga mengindikasikan banyak rumah tangga menghadapi tekanan likuiditas.

"Fenomena ini memberi sinyal bahwa pendapatan banyak rumah tangga belum cukup kuat menahan tekanan harga dan biaya hidup. Jika konsumsi ditopang oleh utang jangka pendek berbunga mahal, pertumbuhan belanja menjadi rapuh," katanya.

Syafruddin memperkirakan utang pinjol masih berpotensi tumbuh hingga akhir tahun, didorong tingginya kebutuhan uang masyarakat, akses kredit perbankan yang lebih selektif, serta kemudahan pencairan dana melalui platform digital.

Meski demikian, ia mengingatkan kualitas pertumbuhan pinjol akan menjadi faktor yang semakin penting ke depan.

"Pertumbuhan yang sehat harus berasal dari pinjaman produktif dan kemampuan bayar yang jelas, bukan dari konsumsi panik dan gali lubang tutup lubang," katanya.

Perencana Keuangan OneShildt Financial Planning Budi Rahardjo menilai besarnya utang pinjol menunjukkan masyarakat semakin menyukai akses pembiayaan yang cepat dan mudah.

Menurutnya, pinjol mampu menghilangkan berbagai hambatan mengajukan kredit ke bank dan lembaga konvensional lain, seperti kewajiban menyediakan agunan, dokumen keuangan yang rumit, hingga proses survei.

"Meski biaya pinjol relatif lebih tinggi dibandingkan metode kredit lainnya, kemudahan akses dan effort untuk memperolehnya ternyata sudah mendapatkan tempat di masyarakat," ujar Budi.

Ia mengatakan penggunaan pinjol tidak selalu berkaitan dengan aktivitas ilegal seperti judi online. Dana pinjol digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari modal usaha, kebutuhan rumah tangga, pendidikan, pembelian barang elektronik, hingga kebutuhan darurat.

Namun, Budi mengingatkan masyarakat lebih berhati-hati sebelum mengambil pinjol mengingat bunganya relatif tinggi. Pinjol sebaiknya digunakan untuk tujuan produktif, seperti tambahan modal usaha yang sudah berjalan, bukan buat membiayai gaya hidup konsumtif.

Ia menyarankan porsi cicilan pinjaman konsumtif tidak melebihi 15 persen dari pendapatan bulanan. Sementara untuk pinjaman produktif, total cicilan sebaiknya dibatasi maksimal 35 persen dari pendapatan rutin.

"Disiplin membayar dan menghindari mengambil pinjaman baru sebelum pinjaman lama lunas menjadi kunci agar masyarakat tidak terjebak dalam pola gali lubang tutup lubang," katanya.

Budi juga menilai edukasi mengenai cara berutang yang sehat perlu diperkuat oleh regulator dan lembaga keuangan.

"Pemahaman cara berutang yang baik perlu disosialisasikan sekencang promosi penggunaan pinjol agar tingkat gagal bayar tidak meningkat dan iklim bisnis pinjol tetap sehat," pungkasnya.

Jakarta: Banyak pelaku UMKM memanfaatkan pinjaman online (pinjol) untuk menambah modal usaha atau memenuhi kebutuhan operasional.

Namun, tidak sedikit yang khawatir riwayat pinjaman tersebut bisa menghambat pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank.

Kabar baiknya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI memastikan debitur dengan pinjol di bawah Rp1 juta tetap bisa mengajukan KUR.

Kebijakan ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro yang membutuhkan akses pembiayaan lebih terjangkau untuk mengembangkan bisnisnya.

Pinjol kecil tak lagi jadi hambatan

Departemen Head Product BRI Antonius Bangun Prasetyo mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari relaksasi yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Untuk mereka yang seperti ini, plafon sampai Rp1 juta itu kami abaikan. Artinya tidak menjadi penghalang atau tidak menggugurkan hak dia untuk pinjam KUR,” kata Antonius dalam diskusi yang diselenggarakan Kementerian UMKM dilansir Antara, Kamis, 18 Juni 2026.

Kebijakan tersebut sejalan dengan relaksasi yang diberikan OJK terkait pencatatan kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Dengan kebijakan tersebut, data SLIK yang ditampilkan hanya mencakup kredit dengan nominal Rp1 juta ke atas sehingga pinjaman dengan nilai di bawah batas tersebut tidak lagi menjadi hambatan bagi masyarakat dalam mengakses pembiayaan perbankan.

Syarat KUR BRI

Meski demikian, Antonius menegaskan bahwa calon debitur tetap harus memenuhi persyaratan dasar KUR yang telah ditetapkan pemerintah dan perbankan.

Ia menyebutkan salah satu syarat utama adalah memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal enam bulan. Selain itu, calon debitur juga harus memiliki legalitas usaha yang dapat dibuktikan melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) atau surat keterangan usaha.

“Harus punya usaha dulu yang berjalan. Tidak boleh kalau baru berencana membuka usaha,” ujarnya.

Selain legalitas usaha, calon debitur juga wajib memiliki identitas yang valid berupa kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) atau surat keterangan pengurusan KTP yang dapat diverifikasi dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk pengajuan KUR di atas Rp50 juta, calon debitur juga diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang aktif dan valid.

BRI juga melakukan pengecekan melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) guna memastikan calon debitur tidak sedang menerima KUR atau kredit program pemerintah lainnya.

“Kalau masih menikmati kredit program pemerintah yang lain, yang lama harus dilunasi dulu,” kata Antonius.

Ia menambahkan KUR tidak dapat diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri yang masih aktif. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mereka yang memasuki masa persiapan pensiun atau telah pensiun.

Selain memenuhi persyaratan administratif, Antonius menyebut calon debitur juga akan melalui proses asesmen oleh perbankan, termasuk penilaian terhadap rekam jejak pembayaran kredit sebagai salah satu pertimbangan dalam persetujuan KUR.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) yang salah satu anggotanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghentikan kegiatan usaha Universal Peak dan Bafi Group Indonesia setelah menemukan indikasi pelanggaran dalam operasional kedua entitas tersebut.

Universal Peak diduga menjalankan penipuan berkedok investasi saham dan saham perdana atau initial public offering (IPO), sedangkan Bafi Group Indonesia menawarkan jasa penyelesaian masalah pinjaman online (pinjol) dan kartu kredit tanpa izin dari otoritas berwenang.

Sekretariat Satgas Pasti Hudiyanto mengatakan Universal Peak mengklaim sebagai bagian dari Universal Peak Investment Inc., sebuah entitas yang disebut berizin di Colorado, Amerika Serikat. "Universal Peak diduga memberikan alokasi pembelian saham IPO fiktif secara acak kepada para anggotanya," ujar Hudiyanto dalam keterangan tertulis, Rabu (17/6/2026).

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi Satgas, Universal Peak diketahui tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, kegiatan usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Satgas Pasti juga menemukan aplikasi maupun situs yang digunakan Universal Peak tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.

Sementara itu, Bafi Group Indonesia menawarkan jasa konsultasi terkait permasalahan pinjaman online. Salah satu skema yang ditawarkan kepada konsumen adalah mengajukan pinjaman baru di platform lain dengan menggunakan data pribadi korban.

Dalam praktiknya, konsumen diarahkan untuk terlebih dahulu melakukan gagal bayar. Setelah itu, entitas ini menjanjikan akan membantu menyelesaikan seluruh utang pinjaman online dengan meminta imbal jasa yang berasal dari sebagian dana pinjaman yang berhasil dicairkan.

Satgas Pasti juga menemukan dalam materi publikasinya, Bafi Group mencantumkan klaim telah terdaftar dan berizin di OJK.

Namun, hasil pemeriksaan menunjukkan perusahaan tersebut tidak memiliki izin dari OJK maupun regulator terkait lainnya. Kegiatan usaha yang dilakukan juga tidak sesuai dengan perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Atas temuan tersebut, Satgas Pasti telah menghentikan seluruh kegiatan kedua entitas dan melakukan pemblokiran terhadap aplikasi maupun tautan yang digunakan. Selain itu, Satgas akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk melakukan proses penindakan lebih lanjut.

"Masyarakat yang merasa dirugikan diminta segera melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat guna mempercepat proses penanganan," kata Hudiyanto.

Satgas PASTI mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai berbagai tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi secara tidak wajar, terutama yang mengatasnamakan perusahaan asing. Masyarakat juga diminta berhati-hati terhadap jasa penyelesaian pinjaman online yang mendorong konsumen mengajukan pinjaman baru atau sengaja melakukan gagal bayar.

Selain itu, masyarakat diimbau tidak langsung mempercayai pencantuman logo maupun klaim berizin dari OJK atau instansi pemerintah lainnya tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu melalui saluran resmi.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan segmen produktif oleh industri pinjaman daring (pindar) mencapai Rp34,80 triliun atau 34,09% dari total pembiayaan pada April 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman berujar tantangan ekonomi dan kualitas pembiayaan perlu dicermati industri pindar dalam menyalurkan pembiayaan segmen produktif, seperti UMKM.

Meski begitu, dia tetap menilai bahwa kebutuhan pendanaan UMKM yang masih besar membuat segmen produktif tetap memiliki potensi pertumbuhan.

“Sebab itu, penyelenggara pindar perlu memperkuat manajemen risiko,credit scoring, serta mengoptimalkan pemanfaatan data seperti Sistem Layanan Informasi Keuangan [SLIK] OJK untuk meningkatkan kualitas penilaian pembiayaan UMKM,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Senin (15/6/2026).

Lebih lanjut, menurut Agusman, rencana pemerintah memberikan bunga rendah untuk kredit mikro di bawah 10% tidak selalu menjadi substitusi langsung bagi kinerja pindar.

“Karena masing-masing memiliki segmen dan karakteristik pembiayaan yang berbeda, sehingga dapat saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan pendanaan UMKM yang beragam,” tegasnya.

Sebab itu, dia menekankan agar industri pindar perlu terus memperkuat manajemen risiko, pemanfaatan teknologi dan data, serta kolaborasi dalam ekosistem keuangan guna menjaga kualitas dan keberlanjutan pembiayaan UMKM, termasuk usaha mikro.

Sebagai informasi, pembiayaan industri pindar secara keseluruhan pada April 2026 tumbuh 26,11% (year on year/YoY) menjadi sebesar Rp102,07 triliun. Dengan tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) di posisi 4,62%.

Sementara itu, perusahaan teknologi keuangan, PT Amartha Financial Group (Amartha) berpendapat kebutuhan dan karakteristik usaha mikro sangat beragam di setiap daerah.

“Karena itu, kami terus memperkuat pendekatan berbasis komunitas serta menjaga disiplin pengelolaan portofolio dengan mengacu pada praktik manajemen risiko yang prudent dan berstandar global,” ucap VP Public Relations Amartha Harumi Supit kepadaBisnis, Kamis (28/5/2026).

Adapun, saat ini sektor perdagangan termasuk warung merupakan segmen terbesar yang dilayani oleh Amartha. Namun, Amartha juga bergerak di sektor pertanian dan peternakan, serta kerajinan tangan.

“Tahun ini, kami berfokus menjaga kualitas pembiayaan produktif melalui pendampingan yang intensif, proses yang selektif, dan pengelolaan portfolio yang dilakukan secara disiplin dengan mengacu kepada praktik manajemen risiko yang berstandar global,” tegas Harumi.

Bisnis.com, BANDUNG -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat memberikan peringatan terhadap maraknya fenomena doom spending atau perilaku belanja kompulsif di kalangan generasi muda sebagai pelarian dari tekanan ekonomi.

Tren ini bisa menjadi pemicu utama melonjaknya angka penggunaan pinjaman online (pinjol) serta layanan Buy Now Pay Later (BNPL) di wilayah tersebut.

Kepala OJK Jawa Barat Darwisman mengungkapkan terdapat disparitas yang tajam antara pertumbuhan perbankan konvensional dan platform teknologi finansial (fintech).

Berdasarkan data OJK, jumlah rekening pinjaman pada layanan fintech di Jawa Barat kini telah menyentuh angka hampir 8 juta rekening. Angka ini berbanding terbalik dengan jumlah rekening di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang hanya mencapai 700.000 meskipun telah beroperasi selama puluhan tahun.

"Ini fenomena yang sedang tren di kalangan generasi muda karena faktor FOMO (Fear of Missing Out) dan YOLO (You Only Live Once), sehingga mereka sangat aktif melakukan pinjaman. Bayangkan, BPR yang sudah lebih dari 40 tahun hanya memiliki 700.000 rekening, sementara fintech yang baru beberapa tahun sudah mencapai 7,9 juta rekening," ujar Darwisman dalam seminar literasi keuangan di Universitas Islam Bandung (Unisba), Jumat (12/6/2026).

OJK menilai perilaku doom spending muncul akibat rendahnya literasi keuangan, sehingga masyarakat kesulitan membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Pola konsumsi yang dipaksakan tanpa perencanaan matang tersebut sering kali berujung pada jeratan utang yang merugikan.

"Tadi istilahnya checkout dulu, bayarnya mikir belakangan. Ketika keinginan lebih ditonjolkan daripada kebutuhan, inilah yang memicu orang memaksakan pinjam tanpa berpikir panjang. Dampak sosialnya sangat luar biasa," lanjutnya.

Selain faktor gaya hidup, dinamika ekonomi global seperti konflik geopolitik dan kenaikan harga energi turut memengaruhi daya beli masyarakat.

Kondisi ini menuntut generasi muda untuk lebih disiplin dalam mengelola pengeluaran dan menahan diri dari konsumsi yang tidak mendesak.

Ia mengingatkan setiap tunggakan pinjaman, sekecil apa pun nominalnya, akan tercatat secara otomatis dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau OJK Checking. Catatan kredit yang buruk dipastikan akan menghambat akses individu ke lembaga keuangan formal di masa depan, termasuk saat ingin mengakses modal usaha atau mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

"Pesan saya, tolong tahan dulu untuk pengeluaran yang tidak perlu. Jangan sampai pinjaman di BNPL maupun pinjol mengalami kendala, karena satu rupiah pun masuk dalam laporan SLIK. Jika track record sudah tidak baik, akan sulit ke depannya," tegasnya.

Senada dengan OJK, Rektor Universitas Islam Bandung (Unisba) Harits Nu'man menekankan pentingnya literasi keuangan bagi mahasiswa di tengah masifnya era digitalisasi.

Hal ini dilakukan untuk membentengi sivitas akademika dari ancaman pinjol ilegal hingga fenomena belanja berlebihan.

"Jangan hanya berpikir manfaat, tetapi juga harus berpikir dampak. Inilah peran literasi keuangan dilakukan agar masyarakat paham mana yang betul-betul aman untuk bertransaksi. Tadi disampaikan, paylater saja itu belum dipahami apa dampaknya ke depan," ujar dia.

Iapun mengingatkan agar mahasiswa tidak terjebak dalam arus transaksi online yang justru merugikan masa depan mereka.

Rasa ingin tahu yang besar terhadap tren baru diharapkan tidak menjadi bumerang bagi generasi yang sebenarnya sudah melek teknologi tersebut.

"Jangan sampai ke-fomo-an ini memberikan dampak negatif terhadap para generasi Z yang sebetulnya lebih melek terhadap teknologi. Mudah-mudahan dengan adanya literasi ini mereka punya gambaran dampaknya seperti apa, kemudian mengikuti norma yang ada untuk melakukan transaksi," jelasnya.

Sebagai langkah antisipasi, OJK Jawa Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan literasi keuangan secara masif hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, terus diperkuat guna mewujudkan target Indonesia Emas 2045 dengan generasi yang cerdas finansial.

JAKARTA - Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) melaporkan total akumulasi penyaluran pinjaman daring (pindar). Hingga kini, total akumulasi penyaluran pinjaman melalui platform pindar telah melampaui Rp1.388 triliun dengan lebih dari 169 juta peminjam (borrower) aktif yang telah terlayani.

"Ada ketidakseimbangan narasi yang perlu dikoreksi, salah satunya tentang jutaan borrower yang berhasil tidak pernah jadi berita. Pindar adalah jembatan bagi jutaan orang tersebut, yang selama ini tidak punya rekam jejak perbankan dan kini bisa mendapatkan modal untuk tumbuh," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Firlie Ganinduto seperti dikutip pada Sabtu (13/6/2026).

AFTECH menyebut sekitar 38% hingga 40% dari total penerima pinjaman merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memperoleh akses pembiayaan untuk pertama kalinya. Selain itu, lebih dari 90%borrower tercatat memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu sesuai perjanjian.

Menurut Firlie, industri pindar tidak hanya berfungsi sebagai penyalur pinjaman, tetapi juga menjadi pintu masuk masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan formal untuk masuk ke dalam sistem keuangan. Banyak pengguna memanfaatkan pinjaman untuk menambah modal usaha, menjaga arus kas usaha, hingga memenuhi kebutuhan pendidikan keluarga.

Untuk menjaga kepercayaan publik, AFTECH memastikan seluruh penyelenggara pindar yang menjadi anggotanya menerapkan standar tata kelola yang ketat, transparan dalam biaya dan bunga, serta memiliki mekanisme perlindungan konsumen yang jelas dan mudah diakses masyarakat.

"Kepercayaan adalah satu-satunya fondasi yang membuat industri ini bisa terus tumbuh dan relevan. AFTECH tidak hanya hadir sebagai asosiasi administratif, tetapi juga menjadi mitra aktif bagi anggota dalam membangun kepercayaan kepada pengguna, regulator, dan masyarakat luas," ujar Firlie.

Di tingkat platform, dampak pembiayaan dinilai melampaui nilai pinjaman yang disalurkan. Sementara, Direktur Utama Easycash Nucky Poedjiardjo mengatakan pihaknya melihat banyak pengguna yang awalnya meminjam untuk menambah stok usaha kecil, kemudian berkembang hingga mampu mempekerjakan karyawan dan masuk ke ekosistem perbankan formal.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Sahabat Mikro Fintek (Samir) Yonathan Gautama. Menurutnya, akses pembiayaan pertama bagi masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh sistem keuangan formal dapat memberikan efek berganda terhadap perekonomian lokal, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan aktivitas usaha pemasok di daerah.

Saat ini AFTECH menaungi sembilan penyelenggara pindar aktif, yakni Easycash, Samir, AdaKami, Amartha, Julo, Indosaku, PinjamDuit, LumbungDana, dan Danai. Seluruh platform tersebut beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta berkomitmen menerapkan tata kelola yang bertanggung jawab.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) mengatakan, peran ekosistem pinjaman daring (pindar) bukan sekadar menyalurkan pinjaman, melainkan membuka pintu masuk ke sistem keuangan bagi mereka yang selama ini tidak memiliki akses ke perbankan formal.

Data industri mencatat bahwa sejak penyelenggara pindar mulai beroperasi, total akumulasi penyaluran pinjaman telah melampaui Rp 1.388 triliun, dengan lebih dari 169 juta borrower aktif yang terlayani.

Sekretaris Jenderal Aftech Firlie Ganinduto mengatakan, sebanyak 38 hingga 40 persen di antaranya adalah pelaku UMKM yang mendapatkan akses pendanaan untuk pertama kalinya, dan lebih dari 90 persen borrower membayar tepat waktu sesuai perjanjian.

“Ada ketidakseimbangan narasi yang perlu dikoreksi, salah satunya tentang jutaan borrower yang berhasil tidak pernah jadi berita. Pindar adalah jembatan bagi jutaan orang tersebut, yang selama ini tidak punya rekam jejak perbankan dan kini bisa mendapatkan modal untuk tumbuh," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6/2026)

"Mereka yang meminjam untuk beli stok dagangan, bayar biaya sekolah anak, atau tambal modal saat arus kas seret dan kemudian melunasi pinjamannya tanpa masalah. Cerita mereka juga bagian dari realitas industri ini," imbuh dia.

Firlie menambahkan, Aftech memastikan seluruh penyelenggara pindar yang menjadi anggota untuk beroperasi di atas standar tata kelola yang ketat, transparan dalam biaya dan bunga sejak awal perjanjian, dan memiliki mekanisme perlindungan konsumen yang terstandar dan dapat diakses publik.

"Kepercayaan adalah satu-satunya fondasi yang membuat industri ini bisa terus tumbuh dan relevan. Aftech tidak hanya hadir sebagai asosiasi administratif. Kami adalah mitra aktif bagi setiap anggota dalam membangun kepercayaan itu, kepada pengguna, kepada regulator, kepada masyarakat luas," ungkap dia.

Modal yang mengubah hidup

Di tingkat platform, dampak yang dirasakan borrower tidak berhenti pada angka pinjaman yang cair. Ekosistem yang terbentuk jauh lebih luas dari sekadar transaksi.

Direktur Utama Easycash, Nucky P. Djatmiko, menggambarkan bagaimana perubahan perilaku ekonomi di antara penggunanya dari waktu ke waktu.

"Yang kami lihat adalah bagaimana seorang borrower yang pertama kali meminjam untuk stok dagangan kecil, dua tahun kemudian sudah punya beberapa karyawan dan mulai masuk ke ekosistem perbankan formal. Pindar bukan titik akhir perjalanan keuangan mereka, kami adalah titik masuknya. Dan itu yang membuat pekerjaan ini punya makna," kata Nucky.

Easycash mencatat sebagian besar penggunanya berasal dari segmen yang sebelumnya tidak tersentuh layanan keuangan konvensional.

Dengan demikian, tingkat kepercayaan yang dibangun melalui pengalaman pertama yang positif menjadi modal terbesar bagi pertumbuhan jangka panjang.

Pandangan serupa disampaikan oleh Direktur PT Sahabat Mikro Fintek (Samir), Yonathan Gautama, yang platformnya juga merambah segmen produktif di luar pulau Jawa.

"Ada sesuatu yang sangat kuat yang terjadi ketika seseorang yang tidak pernah dianggap layak oleh sistem keuangan formal, untuk pertama kalinya mendapatkan kepercayaan berupa modal. Kami mencatat bahwa dampak pinjaman produktif tidak berhenti pada penerima langsung, tetapi menjalar ke rantai ekonomi di sekitarnya: tenaga kerja yang terserap, pemasok lokal yang ikut tumbuh, dan perputaran uang yang semakin aktif di tingkat komunitas,” tutup Yonathan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bank-bank semakin mengandalkan platform pinjaman daring (pindar) sebagai kanal distribusi kredit. Hingga April, nilai pendanaan yang disalurkan perbankan melalui pindar mencapai Rp 66,25 triliun atau setara 75,59% dari total sumber pendanaan industri ini.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan outstanding pendanaan pindar mencapai Rp 102,07 triliun per April atau tumbuh 26,11% secara tahunan (year on year/yoy). Di saat yang sama, tingkat risiko kredit macet agregat atau TWP90 tercatat 4,62%, yang dinilai masih berada dalam batas aman.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menilai tingginya porsi pendanaan dari perbankan mencerminkan meningkatnya kepercayaan sistem keuangan formal terhadap model bisnis pindar sebagai kanal distribusi kredit yang mengedepankan tata kelola dan manajemen risiko.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan dominasi pendanaan dari perbankan menunjukkan bahwa industri pindar telah berkembang dari sekadar alternatif pembiayaan menjadi mitra distribusi kredit yang kredibel bagi perbankan.

“Dominasi pendanaan dari perbankan menandakan bahwa industri Pindar sudah dipandang sebagai mitra distribusi kredit yang kredibel. Bank melihat platform fintech sebagai kanal yang efisien untuk menjangkau segmen yang sebelumnya sulit disentuh, khususnya UMKM dan masyarakat underserved,” kata Entjik dalam keterangan tertulis, Kamis (11/6).

Menurut AFPI, dominasi perbankan sebagai penyedia dana di industri pindar didukung oleh kapasitas pendanaan yang besar dan stabilitas likuiditas yang dimiliki sektor perbankan. Selain mempertimbangkan imbal hasil, bank menilai aspek risiko dan tata kelola sebelum menempatkan dana melalui platform fintech lending.

AFPI menilai tren itu mencerminkan transformasi industri pindar dari alternatif pembiayaan ritel menjadi infrastruktur channeling kredit yang terintegrasi dengan lembaga keuangan formal. Model kolaborasi antara bank dan fintech lending dinilai telah bergerak dari tahap eksperimental menuju arus utama pembiayaan digital.

Kanal Distribusi Kredit yang Lebih Lincah

Di tengah pertumbuhan kredit yang ketat, peran pindar sebagai kanal distribusi kredit dinilai semakin relevan. Riset Katadata Insight Center (KIC) menunjukkan platform pindar memiliki sejumlah keunggulan operasional, mulai dari kecepatan akuisisi debitur, pemrosesan data, hingga penilaian risiko berbasis teknologi.

Penggunaan data alternatif dan innovative credit scoring memungkinkan proses seleksi debitur dilakukan lebih cepat tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian. Model ini membuat pindar dinilai cocok menjadi mitra channeling dana perbankan, termasuk dalam mempercepat transmisi stimulus likuiditas.

Survei KIC terhadap 309 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menunjukkan bahwa pindar telah menjadi salah satu sumber pendanaan utama bagi pelaku usaha.

Sebanyak 69,3% responden memilih pindar karena proses pencairan dana yang cepat. Sementara itu, 66,3% responden menyebut proses pengajuan yang cepat dan mudah sebagai alasan utama menggunakan layanan tersebut.

Sebaliknya, hanya 47,9% responden yang menjadikan pinjaman bank sebagai sumber pendanaan usaha. Sumber pendanaan lain yang digunakan pelaku UMKM berasal dari keluarga, kerabat, atau teman dengan porsi 45%.

AFPI menilai peran pindar sebagai jembatan inklusi keuangan semakin penting mengingat masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan perbankan. Hambatan dalam proses pengajuan maupun persyaratan yang harus dipenuhi menjadi salah satu alasan UMKM memilih pembiayaan melalui pindar.

Dalam konteks yang lebih luas, keberadaan pindar dinilai mampu mengisi kesenjangan pembiayaan (funding gap), sehingga pelaku UMKM yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan tetap memiliki akses modal usaha. Kondisi ini dinilai membantu menjaga aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih inklusif.

Entjik menegaskan keberadaan pindar bukan ancaman bagi industri jasa keuangan konvensional. Sebaliknya, pindar dapat menjadi mitra strategis dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat yang selama ini sulit dijangkau perbankan.

Kredit Macet Naik, AFPI Dorong Penguatan Manajemen Risiko

Di tengah pertumbuhan industri, AFPI mengingatkan pentingnya menjaga kualitas kredit dan disiplin manajemen risiko.

Per April, rasio kredit macet atau TWP90 tercatat 4,62%, naik dibandingkan Maret 2026 yang sebesar 4,52%. Meski demikian, angka tersebut masih berada di bawah ambang 5% yang dinilai aman.

AFPI menilai kenaikan tersebut menjadi sinyal perlunya penguatan penilaian kredit, pemantauan risiko, serta praktik penagihan yang beretika.

Menurut asosiasi, peningkatan risiko perlu dilihat dalam konteks ekspansi industri yang terus menjangkau peminjam baru dan memasuki segmen pasar yang lebih luas. Karena itu, AFPI mendorong para anggotanya memperketat model penilaian kredit, meningkatkan kualitas data, serta memperkuat sistem peringatan dini atau early warning system.

“Pertumbuhan harus diimbangi dengan kualitas. Kami terus mendorong anggota untuk memperkuat credit scoring, verifikasi data, dan praktik penagihan yang sesuai kode etik. Kepercayaan bank sebagai pemberi dana hanya bisa dijaga jika kualitas portofolio tetap sehat,” ujar Entjik.

AFPI memandang integrasi antara perbankan dan fintech lending akan menjadi salah satu pengungkit utama pertumbuhan kredit ke depan, terutama untuk segmen ultra mikro. Dengan dukungan regulasi, penguatan permodalan, dan standar tata kelola yang lebih ketat, industri pindar dinilai berada pada posisi yang prospektif untuk menjadi kanal distribusi dana perbankan yang lebih luas dan efisien.

“Kolaborasi bank dan Pindar bukan lagi opsi tambahan, tetapi sudah menjadi bagian dari arsitektur pembiayaan modern. Dengan tata kelola yang kuat, teknologi yang matang, dan pengawasan berlapis, industri ini siap menjadi mitra strategis penyaluran dana perbankan ke sektor riil,” kata Entjik.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat laba industri pinjaman daring (pindar/pinjol) meningkat secara signifikan sebesar 71,43% (year on year/YoY) pada April 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman menuturkan pertumbuhan itu setara dengan Rp960 miliar. Adapun, pada April 2025 laba sebesar Rp560 miliar.

Untuk diketahui, laba industri pindar pada Maret 2026 menurun 21,68% YoY menjadi Rp680 miliar. Menurut OJK, hal ini dipengaruhi oleh dinamika bisnis penyelenggara pindar.

“Dan perubahan struktur industri [termasuk adanya Penyelenggara yang dilakukan pencabutan izin usaha] sehingga tidak semata-mata disebabkan oleh BOPO,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Kamis (11/6/2026).

Di sisi lain, Agusman turut membeberkan saat ini ada delapan penyelenggara pindar yang masuk dalam pengawasan khusus OJK. Faktor utamanya adalah karena permodalan dan/atau tingginya TWP90.

Dia menjelaskan, setiap pindar yang berada di dalam pengawasan khusus akan terlebih dahulu diarahkan untuk melakukan langkah perbaikan sesuai ketentuan.

“Termasuk pemenuhan permodalan dan perbaikan kualitas pembiayaan, sebelum dilakukan langkah lanjutan sesuai hasil pengawasan OJK, termasuk pencabutan izin usaha,” tegasnya.

Kendati begitu, OJK optimis bahwa TWP90 industri pindar diperkirakan tetap terjaga, meskipun dipengaruhi dinamika perekonomian dan kualitas pengelolaan risiko masing-masing Penyelenggara.

“Untuk menjaga tingkat TWP90, Penyelenggara Pindar didorong untuk melakukan penguatan manajemen risiko, credit scoring berbasis data, serta penguatan penagihan dan prinsip kehati-hatian,” ujar Agusman.

Sebagai informasi, outstanding pembiayaan industri pindar pada April 2026 mencapai Rp102,07 triliun, tumbuh 26,11% YoY. Sementara itu, TWP90 berada di level 4,62%.