Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, mempercepat realisasi proyek pembangunan yang sempat tertunda pada tahun anggaran sebelumnya sebagai upaya meningkatkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, menyusul Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2025 yang mencapai Rp96 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo Lisdyarita di Ponorogo, Rabu, mengatakan sebagian Silpa tersebut berasal dari sejumlah kegiatan dan proyek yang belum dapat direalisasikan karena masih memerlukan evaluasi pada akhir tahun anggaran.

"Memang ada kenaikan Silpa dibandingkan tahun sebelumnya. Sebab, ada beberapa kegiatan dan proyek yang harus dievaluasi kembali sehingga anggarannya belum dapat direalisasikan," katanya.

Menurut Lisdyarita, hasil evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan agar proses perencanaan hingga pelaksanaan program pada tahun ini berjalan lebih efektif sehingga manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan pemerintah daerah memprioritaskan percepatan pelaksanaan proyek, khususnya pembangunan infrastruktur dan kegiatan strategis lainnya, untuk meningkatkan kualitas serapan anggaran.

Ia menjelaskan, selain dipengaruhi evaluasi sejumlah kegiatan, besaran Silpa juga berkaitan dengan belum terlaksananya beberapa proyek infrastruktur serta realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

"Ada beberapa pekerjaan infrastruktur yang belum bisa kami laksanakan tahun lalu karena berbagai pertimbangan. Selain itu, realisasi DAK serta dana bagi hasil cukai hasil tembakau juga berpengaruh terhadap besarnya Silpa," ujarnya.

Meski demikian, Agus menilai kinerja pengelolaan APBD masih tergolong baik. Dari total APBD Ponorogo sekitar Rp2,4 triliun, realisasi belanja daerah pada 2025 telah mencapai sekitar 90 persen.

Pemkab Ponorogo menargetkan level penyerapan APBD pada 2026 bisa meningkat hingga melampaui 95 persen melalui percepatan proses pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan proyek pembangunan.

"Tahun ini pelaksanaan program akan kami percepat. Harapannya serapan APBD 2026 bisa di atas 95 persen sehingga anggaran yang tersedia benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Agus.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi atau surat utang daerah senilai Rp3,5 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan hal tersebut menjadi yang pertama dilakukan pemprov di seluruh Indonesia.

Ia menjelaskan rencana penerbitan surat utang Jakarta untuk meredam tekanan fiskal usai pemerintah pusat telah memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) atau Transfer ke Daerah (TKD) Jakarta sebanyak Rp15 triliun.

"Dengan dipotong Rp15 triliun, tentunya ada tekanan daripada fiskalnya Jakarta. Bagaimana terhadap hal ini? Saya sekarang ini, tahun ini, pertama kali menerbitkan, dan mungkin baru pertama kali ada di republik ini yang namanya obligasi daerah," ungkap Pramono dalam sebuah diskusi di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Selasa (30/6) dikutip Detikfinance.

Ia menyampaikan Pemprov DKI Jakarta menargetkan nilai emisi dari obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun. Menurutnya, obligasi daerah ini akan banyak dipesan seiring daya tarik Jakarta yang besar.

"Obligasi Jakarta kita terbitkan Rp3,5 triliun, dan saya yakin peminatnya pasti banyak sekali. Karena apa? Karena kita semua akan menjual dengan senyum," kata Pramono.

Pemprov DKI Jakarta menjamin tidak akan terkendala masalah pembayaran yield atau imbal hasil kepada investor. Dengan demikian, Pramono menyebut akan mengalokasikan APBD utamanya untuk membayar imbal hasil tersebut.

"Kalau itu sih saya bisa menjamin nggak ada masalah," pungkasnya.

Dalam rangka menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), Badan Pusat Statistik (BPS) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Penguatan ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan agenda nasional yang digelar setiap sepuluh tahun sekali.

Sebagai bentuk penguatan komitmen tersebut, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mencanangkan pelaksanaan SE2026 di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di Samarinda, Kamis (25/6).

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur.

Kemudian, perwakilan instansi vertikal, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalimantan Timur, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Amalia menekankan pentingnya Sensus Ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Ia mengibaratkan sensus sebagai rekam medis yang menjadi acuan bagi negara dalam menentukan kebijakan ekonomi yang tepat.

"Bayangkan negara ini adalah seperti dokter. Tapi, kalau dokternya tidak punya rekam medis dari seorang pasien, maka dia akan memberikan obat dengan cara yang tebak-tebak. Hasilnya, obat yang dikasih bisa tidak tepat, program yang dibuat juga tidak akan sampai. Oleh sebab itu, Sensus Ekonomi ini adalah rekam medis buat ekonominya Indonesia," jelas Amalia pada acara Pencanangan SE2026 di Odah Etam Samarinda, Kamis (25/6).

Menurut Amalia, dalam satu dekade terakhir aktivitas ekonomi Indonesia mengalami perubahan yang sangat pesat. Saat ini, semakin banyak pelaku usaha yang menjalankan aktivitas ekonominya tanpa harus memiliki toko atau kantor fisik.

Oleh karena itu, metode pendataan SE2026 dirancang lebih adaptif dengan mendatangi langsung rumah tangga untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi dapat tercatat secara lengkap.

Lebih lanjut, Amalia menegaskan bahwa hasil setiap sensus selalu menjadi fondasi lahirnya berbagai kebijakan strategis nasional.

"Dari suatu sensus biasanya akan lahir kebijakan besar ekonomi dari bangsa ini. Itu juga yang nanti kami harapkan, dan tentunya untuk menuju ke sana, Sensus Ekonomi ini harus sukses," ujar Amalia.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional, seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pertumbuhan ekonomi yang terus bergerak dinamis menjadikan Kalimantan Timur sebagai salah satu motor penting transformasi ekonomi Indonesia.

Melalui SE2026, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur, karakteristik, potensi, serta tantangan perekonomian tanpa harus mengalokasikan anggaran dari APBD.

"Saya percaya jika kita bekerja bersama, sensus ekonomi ini akan menjadi kompas yang berguna. Akan menjadi fondasi bagi pembangunan Kalimantan Timur yang lebih maju dan sejahtera, menyongsong Indonesia Emas 2045," kata Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian.

Pendataan SE2026 secara door to door telah dimulai serentak di seluruh Indonesia sejak 15 Juni 2026. Sebanyak 3.085 petugas lapangan diterjunkan untuk mendata seluruh aktivitas usaha di 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur hingga 31 Agustus 2026.

Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menyampaikan bahwa sensus ekonomi bukan sekadar kegiatan pendataan, melainkan investasi bagi masa depan.

"Tentu sensus ini sejatinya bukan hanya kegiatan pendataan, tetapi adalah yang pasti adalah investasi, investasi masa depan," kata Rudi.

Menurutnya, data akurat hari ini akan memberikan manfaat atas berbagai keputusan baik saat ini maupun masa yang akan datang.

Rudi menyampaikan harapannya agar hasil SE2026 dapat menjadi dasar untuk mengawal transformasi ekonomi Kalimantan Timur, dari ketergantungan pada sektor ekstraktif menuju penguatan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Sebelum prosesi pencanangan, Amalia terlebih dahulu meninjau langsung pelaksanaan pendataan lapangan di Kompleks Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda. Ia menyaksikan proses wawancara tatap muka oleh petugas sensus terhadap salah satu keluarga yang memiliki usaha toko kelontong.

Amalia juga sempat meninjau koordinasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kalimantan Timur dengan Big Mall Samarinda, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kota Samarinda untuk membahas dukungan pihak pengelola mal terhadap pelaksanaan SE226.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) berencana melonggarkan aturan batas belanja pegawai pemerintah daerah (pemda) yang selama ini maksimal 30 persen dari APBD.

Relaksasi itu disiapkan menyusul banyaknya daerah yang kesulitan memenuhi ketentuan tersebut, termasuk untuk membiayai kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan pemerintah telah menyepakati usulan relaksasi aturan tersebut dan akan memasukkannya dalam pembahasan Undang-Undang APBN 2027.

"Pak Menkeu, Mendagri, Bu Menpan sudah sepakat mencari solusi untuk menjawabnya bahwa dalam UU APBN 2027 mengusulkan untuk 30 persen itu kita relaksasi," ujar Askolani dalam Rapat Badan Anggaran DPR RI, Selasa (24/6).

Ia mengatakan relaksasi diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih fleksibel dalam menyusun APBD dan memenuhi berbagai kewajiban belanja pegawai. Apalagi, saat ini banyak daerah yang sudah memiliki porsi belanja pegawai jauh melampaui batas maksimal 30 persen yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Selain ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen, UU HKPD juga mengamanatkan pemerintah daerah mengalokasikan minimal 40 persen APBD untuk belanja infrastruktur. Namun, Askolani mengakui banyak daerah juga menghadapi kesulitan memenuhi kewajiban tersebut secara bersamaan.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah berencana merelaksasi kedua ketentuan tersebut agar pelaksanaan APBN dan APBD pada 2027 dapat berjalan lebih stabil.

"Selain 30 persen belanja pegawai, UU HKPD juga mengamanatkan belanja infrastruktur minimal 40 persen. Itu tampaknya di banyak daerah agak sulit dilakukan sehingga dua kebijakan itu kami akan usulkan di UU APBN 2027 untuk direlaksasi," terangnya.

Lantas, apakah pelonggaran batas belanja pegawai pemda merupakan solusi untuk APBN yang tekor?

Pengamat Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pelonggaran ini kurang tepat dibaca sebagai upaya menutup masalah APBN pusat. Ia menyebut justru yang sedang dihadapi pemerintah adalah tekanan fiskal di daerah.

Yusuf menyampaikan akar persoalannya terdapat pada UU HKPD yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD. Masa transisinya akan berakhir pada Januari 2027, sementara masih banyak daerah yang rasio belanja pegawainya jauh di atas angka tersebut.

"Ketika tenggat itu semakin dekat, muncul kekhawatiran karena daerah seolah dihadapkan pada pilihan yang sulit, antara mengurangi PPPK atau tidak memenuhi ketentuan undang-undang," ujar Yusuf saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (24/6).

Karena itu, pemerintah memilih memperpanjang masa transisi melalui UU APBN. Yusuf menuturkan rencana tersebut merupakan langkah untuk meredakan tekanan fiskal daerah dan menjaga agar pembayaran gaji PPPK tetap berjalan, bukan karena pemerintah pusat sedang mencari cara menutup defisit anggaran.

Yusuf menegaskan batas belanja pegawai 30 persen itu tidak dihapus, tetapi hanya berubah jadwal penerapannya. Ia mengatakan secara hukum pemerintah memanfaatkan UU APBN sebagai dasar untuk memperpanjang masa transisi tanpa harus merevisi UU HKPD.

"Tetapi tentu ada konsekuensinya. Filosofi awal batas 30 persen adalah mendorong daerah agar tidak terlalu banyak menghabiskan anggaran untuk belanja aparatur dan memiliki ruang yang lebih besar untuk pembangunan serta layanan publik," terangnya.

Ia menuturkan ketika masa transisi diperpanjang, ruang untuk mencapai tujuan itu ikut tertunda. Akibatnya, belanja pegawai tetap mendominasi APBD dan belanja yang sifatnya produktif, seperti infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik, berpotensi semakin tertekan.

Yusuf mengungkapkan permasalahan ini muncul akibat dari beberapa faktor. Di satu sisi, transfer ke daerah (TKD) mengalami penyesuaian sehingga kapasitas APBD ikut tertekan. Di sisi lain, pengangkatan PPPK dalam jumlah besar dalam beberapa tahun terakhir memang menambah beban belanja pegawai yang harus ditanggung daerah.

Namun, menurutnya, persoalan yang lebih mendasar sebenarnya adalah kapasitas fiskal daerah yang memang lemah. Banyak kabupaten dan kota masih sangat bergantung pada transfer dari pusat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka relatif kecil sehingga tambahan beban pegawai sekecil apa pun akan langsung terasa.

"Jadi saya tidak melihat masalah ini semata-mata akibat rekrutmen yang berlebihan atau kesalahan pemerintah daerah. Lebih tepatnya ada ketidaksinkronan antara kebijakan pengangkatan pegawai dengan kemampuan fiskal daerah untuk membiayainya," ungkap Yusuf.

Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai batas belanja pegawai maksimal 30 persen dibuat untuk mencegah APBD berubah menjadi mesin pembayaran birokrasi. Hal tersebut karena daerah tetap membutuhkan ruang fiskal untuk jalan, irigasi, sekolah, puskesmas, air bersih, pasar, dan layanan ekonomi lokal.

Syafruddin menjelaskan, rencana pemerintah melonggarkan aturan karena banyak daerah menghadapi kewajiban gaji PPPK, terutama guru dan tenaga kesehatan di tengah pemotongan TKD dan PAD yang lemah.

"Masalahnya, pelonggaran ini hampir pasti mengorbankan belanja modal dan belanja layanan publik. Gaji pegawai bersifat wajib dan sulit ditunda, sedangkan proyek infrastruktur, pemeliharaan fasilitas publik, pengadaan alat kesehatan, rehabilitasi sekolah, dan program ekonomi lokal lebih mudah dipangkas," kata Syafruddin.

Ia mengatakan daerah mungkin berhasil membayar pegawai, tetapi masyarakat kehilangan kualitas layanan dan kesempatan ekonomi. Karena itu, relaksasi harus bersifat sementara, berbasis data, dan hanya berlaku untuk pegawai layanan dasar yang benar-benar dibutuhkan.

[Gambas:Photo CNN]

Kemudian, Syafruddin mengungkapkan solusi konkret dari permasalahan tersebut harus dimulai dari audit nasional kebutuhan aparatur daerah. Pemerintah perlu memisahkan PPPK layanan dasar, seperti guru dan tenaga kesehatan dari pegawai administratif yang tidak mendesak.

"Kebutuhan gaji PPPK layanan dasar harus masuk dalam formula DAU (Dana Alokasi Umum) secara jelas, sehingga daerah tidak menanggung kewajiban nasional tanpa dana yang cukup," tuturnya.

Setelah itu, pemda wajib menyusun peta jalan penurunan belanja pegawai menuju batas 30 persen tanpa mengganggu layanan dasar.

Ia mengusulkan pemerintah juga perlu melindungi belanja modal minimum agar APBD tidak habis untuk gaji. Daerah yang menerima dukungan tambahan harus membatasi rekrutmen baru, mengurangi belanja seremonial, memperbaiki PAD, mendigitalisasi pajak daerah, dan melaporkan struktur belanja secara terbuka.

"Dengan cara ini, pemerintah tidak perlu melanggar atau mengubah UU. Pemerintah cukup menjalankan transisi fiskal yang disiplin, pegawai layanan publik tetap dibayar, APBD disehatkan, dan belanja pembangunan daerah tetap dijaga," pungkas Syafruddin.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana melonggarkan aturan batas belanja pegawai pemerintah daerah (pemda) yang selama ini maksimal 30 persen dari APBD. Relaksasi itu disiapkan menyusul banyaknya daerah yang kesulitan memenuhi ketentuan tersebut, termasuk untuk membiayai kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Askolani mengatakan pemerintah telah menyepakati usulan relaksasi aturan tersebut dan akan memasukkannya dalam pembahasan Undang-Undang APBN 2027.

Menurut dia, kebijakan itu telah dibahas bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini.

"Pak Menkeu, Mendagri, Bu Menpan sudah sepakat mencari solusi untuk menjawabnya bahwa dalam UU APBN 2027 mengusulkan untuk 30 persen itu kita relaksasi," ujar Askolani dalam Rapat Badan Anggaran DPR RI, Selasa (24/6).

Ia mengatakan relaksasi diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih fleksibel dalam menyusun APBD dan memenuhi berbagai kewajiban belanja pegawai. Apalagi, memang saat ini banyak daerah yang sudah memiliki porsi belanja pegawai yang jauh melampaui batas maksimal 30 persen yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

"Sebab yang 30 persen itu banyak pemda ada yang 40 persen, 50 persen sehingga kemudian relaksasi kita buka. Jadi tidak apa-apa yang di atas 30 persen dan kita pakai amanat UU APBN," katanya.

[Gambas:Youtube]

Selain ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen, UU HKPD juga mengamanatkan pemerintah daerah mengalokasikan minimal 40 persen APBD untuk belanja infrastruktur. Namun, Askolani mengakui banyak daerah juga menghadapi kesulitan memenuhi kewajiban tersebut secara bersamaan.

Pemerintah berencana merelaksasi kedua ketentuan tersebut agar pelaksanaan APBN dan APBD pada 2027 dapat berjalan lebih stabil.

"Selain 30 persen belanja pegawai, UU HKPD juga mengamanatkan belanja infrastruktur minimal 40 persen. Itu tampaknya di banyak daerah agak sulit dilakukan sehingga dua kebijakan itu kami akan usulkan di UU APBN 2027 untuk direlaksasi," terangnya.

Ia menilai pelonggaran aturan tersebut akan memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran tanpa dibayangi risiko pelanggaran terhadap batasan yang sulit dipenuhi.

Relaksasi itu juga diharapkan dapat membantu daerah yang tengah menghadapi tekanan belanja pegawai, termasuk akibat bertambahnya kebutuhan pembiayaan PPPK yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

"Jadi itu solusi yang diusulkan pemerintah dan nanti mohon dukungan dari Banggar. Kita akan lakukan relaksasi di UU APBN sehingga pemda bisa tetap tenang," pungkasnya.

Pemda Kesulitan Bayar Gaji PPPK

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan ada 39 pemerintah daerah (Pemda) yang tak mampu untuk membayar gaji PPPK nya. Hal ini dikarenakan porsi belanja pegawai di atas 50 persen.

Menurut Tito, daerah ini perlu dibantu menggunakan penambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Kalau tidak salah kita itu 39 daerah. Ada 39 daerah yang perlu kita pikirkan. Mungkin mereka, kalau di PAD juga akan berat, sehingga mungkin perlu di-top-up melalui TKD," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senin (8/6).

Tito menyebutkan beberapa daerah yang memerlukan bantuan adalah Sulawesi Tengah karena porsi belanja pegawainya sebesar 56,65 persen. Begitu juga dengan Kabupaten Donggala yang belanja pegawainya memakan porsi 53,1 persen di APBDnya.

"Kemudian Sigi itu belanja pegawai 60 persen. Nah, ini yang perlu dikerjakan, carikan solusi," imbuhnya.

Kemendagri mencatat, sampai saat ini masih ada 367 kabupaten yang belanja pegawainya di atas 30 persen dan hanya 48 kabupaten di bawah 30 persen. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah mengatur anggaran daerah agar belanjanya pegawainya bisa seragam.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2025 senilai Rp431 miliar akibat kendala administrasi dalam proses pembayaran sejumlah perangkat daerah.

Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik mengatakan SILPA tinggi tersebut bukan karena penyerapan anggaran yang rendah ataupun kegagalan pelaksanaan program pembangunan daerah.

"Akar persoalan terletak pada tata kelola administrasi keuangan, bukan pada pelaksanaan pembangunan," ujar dia dalam keterangan di Mataram, Selasa.

Ahsanul menjelaskan sebagian besar pekerjaan pembangunan sudah rampung, tetapi pembayaran kepada penyedia proyek belum bisa dilakukan lantaran dokumen administrasi belum memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Aparat pengelola keuangan tidak dibenarkan melakukan pembayaran apabila persyaratan administratif dan dokumen pendukung belum lengkap.

"Memaksakan pencairan hanya demi meningkatkan realisasi belanja dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang jauh lebih serius daripada menunda pembayaran hingga seluruh persyaratan dipenuhi," kata Ahsanul.

SILPA merupakan indikator posisi fiskal yang menunjukkan selisih antara realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan pada akhir tahun anggaran.

Menurut Ahsanul, SILPA yang besar mencerminkan adanya kewajiban pembayaran atas pekerjaan yang telah rampung tetapi belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran yang sama.

Kewajiban pembayaran akan segera dituntaskan melalui APBD 2026 dengan memanfaatkan ruang fiskal yang tersedia dari SILPA tersebut.

Dia mengakui SILPA senilai Rp431 miliar menjadi bahan evaluasi serius Pemprov NTB untuk memperbaiki tata kelola administrasi keuangan.

Pemerintah NTB memusatkan perbaikan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan pengendalian internal, manajemen kas, serta koordinasi antarperangkat daerah agar keterlambatan administrasi serupa tidak kembali terjadi.

"Evaluasi terhadap perangkat daerah yang kurang cermat dalam tata kelola administrasi merupakan langkah yang tepat demi mencegah terulangnya persoalan serupa," pungkas Ahsanul.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons soal sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang tak mampu membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Saat ditanya kenapa pemda tak bisa membayarkan gaji tersebut dan mengindikasikan adanya risiko transfer tersendat dan lainnya, Purbaya menjawab akan dibicarakan lebih lanjut dengan Kemendagri.

"Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut dengan Kemendagri," jawabnya saat ditemui di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan 39 pemerintah daerah (pemda) tak mampu untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Hal ini lantaran porsi belanja pegawai di atas 50 persen.

Menurut Tito, puluhan daerah tersebut perlu dibantu menggunakan penambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Kalau tidak salah kita itu 39 daerah. Ada 39 daerah yang perlu kita pikirkan. Mungkin mereka, kalau di PAD juga akan berat, sehingga mungkin perlu di-top-up melalui TKD," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senin (8/6).

[Gambas:Youtube]

Tito menyebutkan beberapa daerah yang memerlukan bantuan adalah Sulawesi Tengah karena porsi belanja pegawainya sebesar 56,65 persen. Begitu juga dengan Kabupaten Donggala yang belanja pegawainya memakan porsi 53,1 persen dari APBD.

"Kemudian Sigi itu belanja pegawai 60 persen. Nah, ini yang perlu dikerjakan, carikan solusi," imbuhnya.

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk memaksimalkan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. Hal ini sejalan dengan isi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Kemendagri mencatat sampai saat ini masih ada 367 kabupaten yang belanja pegawainya di atas 30 persen dan hanya 48 kabupaten di bawah 30 persen. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah mengatur anggaran daerah agar belanjanya pegawainya bisa seragam.

Kewajiban belanja pegawai maksimal 30 persen ini rencananya akan diimplementasikan secara penuh mulai 5 Januari 2027.

Selain itu, sebelum aturan diimplementasikan, Tito mengungkap telah mengeluarkan surat edaran agar para pemerintah daerah membedah lagi anggarannya.

Apabila ada kegiatan yang tak memberikan dampak langsung kepada masyarakat agar ditunda saja, misalnya perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.

"Hal-hal yang tidak efisien bisa diefisiensikan. Nah, ini tolong dikerjakan dulu, jangan nyerah dulu. Karena kalau nyerah pasti dipelototi dan kemudian, ya tadi ada hal-hal yang keluar-keluarnya tidak perlu itu tolong koreksi juga," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi II DPR mengusulkan agar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu di daerah, khususnya untuk formasi pelayanan dasar seperti guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan (nakes), tidak lagi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan dialihkan menjadi tanggungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketua Komisi II DPR M. Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan bahwa usulan tersebut dirumuskan usai pihaknya menggelar rapat koordinasi dengan perwakilan kepala daerah dari seluruh Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (8/6/2026).

Dalam rapat tersebut, banyak pemerintah daerah (Pemda) yang mengeluhkan beban gaji PPPK. Oleh sebab itu, perlu ada relaksasi yang salah satunya lewat pengangkatan beban tersebut.

"Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama untuk pemenuhan pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat," ujar Rifqinizamy usai rapat.

Rifqinizamy memaparkan, usulan pemindahan beban pembiayaan ke pemerintah pusat ini merupakan buntut dari ketidakmampuan mayoritas pemerintah daerah (Pemda) dalam memenuhi amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD). Beleid tersebut mematok batas maksimal porsi belanja pegawai di angka 30% dari total APBD.

Ternyata di lapangan, target tersebut jauh panggang dari api. Komisi II mencatat ada dua faktor utama yang memicu pembengkakan rasio belanja pegawai di berbagai daerah.

Pertama, adanya kebijakan pengurangan transfer ke daerah (TKD) dari pusat, sehingga ruang fiskal APBD menjadi sangat terbatas. Kedua, beban pembiayaan gaji PPPK dan PPPK paruh waktu yang sepenuhnya dibebankan ke APBD.

Relaksasi Aturan hingga Revisi UU HKPD

Sebagai solusi, Komisi II DPR merumuskan dua solusi berjenjang. Untuk jangka pendek, parlemen mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait relaksasi batas maksimal belanja pegawai 30% dari APBD.

KMK itu dinilai penting sebagai landasan hukum sementara bagi daerah-daerah yang porsi belanja pegawainya terpaksa melampaui batas 30%.

"Tentu akan dibangun nanti klasterisasi daerah-daerah mana sesuai dengan klasternya masing-masing," ujarnya.

Sementara itu, untuk memberikan kepastian hukum jangka panjang, Komisi II DPR bersiap menginisiasi revisi UU HKPD. Rifqinizamy mengaku bahwa desakan perombakan peraturan ini merupakan aspirasi langsung dari para kepala daerah.

"Kami akan segera melaporkan kepada pimpinan DPR agar ini [revisi UU HKPD] masuk di dalam Prolegnas [Program Legislasi Nasional]," tutupnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap alasan 39 pemerintah daerah (pemda) tak mampu untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Menurutnya, puluhan pemda tak mampu membayar gaji PPPK lantaran porsi belanja pegawai di atas 50 persen.

Karena itu, Tito menilai 39 pemda tersebut perlu dibantu menggunakan penambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Kalau tidak salah kita itu 39 daerah. Ada 39 daerah yang perlu kita pikirkan. Mungkin mereka, kalau di PAD juga akan berat, sehingga mungkin perlu di-top-up melalui TKD," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senin (8/6).

Tito menyebutkan beberapa daerah yang memerlukan bantuan adalah Sulawesi Tengah karena porsi belanja pegawainya sebesar 56,65 persen. Begitu juga dengan Kabupaten Donggala yang belanja pegawainya memakan porsi 53,1 persendari APBD.

"Kemudian Sigi itu belanja pegawai 60 persen.Nah, ini yang perlu dikerjakan, carikan solusi," imbuhnya.

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk memaksimalkan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. Hal ini sejalan dengan isi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Kemendagri mencatat sampai saat ini masih ada 367 kabupaten yang belanja pegawainya di atas 30 persen, dan hanya 48 kabupaten di bawah 30 persen. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah mengatur anggaran daerah agar belanjanya pegawainya bisa seragam.

Kewajiban belanja pegawai maksimal 30 persen ini rencananya akan diimplementasikan secara penuh mulai 5 Januari 2027.

Selain itu, sebelum aturan diimplementasikan, Tito mengungkap telah mengeluarkan surat edaran agar para pemerintah daerah membedah lagi anggarannya.

Apabila ada kegiatan yang tak memberikan dampak langsung kepada masyarakat agar ditunda saja, misalnya perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.

"Hal-hal yang tidak efisien bisa diefisiensikan. Nah, ini tolong dikerjakan dulu, jangan nyerah dulu. Karena kalau nyerah pasti dipelototi dan kemudian, ya tadi ada hal-hal yang keluar-keluarnya tidak perlu itu tolong koreksi juga," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan 39 pemerintah daerah (pemda) tak mampu untuk membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Hal ini lantaran porsi belanja pegawai di atas 50 persen.

Menurut Tito, puluhan daerah tersebut perlu dibantu menggunakan penambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang ada di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Kalau tidak salah kita itu 39 daerah. Ada 39 daerah yang perlu kita pikirkan. Mungkin mereka, kalau di PAD juga akan berat, sehingga mungkin perlu di-top-up melalui TKD," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Senin (8/6).

Tito menyebutkan beberapa daerah yang memerlukan bantuan adalah Sulawesi Tengah karena porsi belanja pegawainya sebesar 56,65 persen. Begitu juga dengan Kabupaten Donggala yang belanja pegawainya memakan porsi 53,1 persen dari APBD.

"Kemudian Sigi itu belanja pegawai 60 persen.Nah, ini yang perlu dikerjakan, carikan solusi," imbuhnya.

Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk memaksimalkan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. Hal ini sejalan dengan isi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Kemendagri mencatat sampai saat ini masih ada 367 kabupaten yang belanja pegawainya di atas 30 persen dan hanya 48 kabupaten di bawah 30 persen. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah mengatur anggaran daerah agar belanjanya pegawainya bisa seragam.

Kewajiban belanja pegawai maksimal 30 persen ini rencananya akan diimplementasikan secara penuh mulai 5 Januari 2027.

Selain itu, sebelum aturan diimplementasikan, Tito mengungkap telah mengeluarkan surat edaran agar para pemerintah daerah membedah lagi anggarannya.

Apabila ada kegiatan yang tak memberikan dampak langsung kepada masyarakat agar ditunda saja, misalnya perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.

"Hal-hal yang tidak efisien bisa diefisiensikan. Nah, ini tolong dikerjakan dulu, jangan nyerah dulu. Karena kalau nyerah pasti dipelototi dan kemudian, ya tadi ada hal-hal yang keluar-keluarnya tidak perlu itu tolong koreksi juga," pungkasnya.

Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan koreksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) Perubahan 2026 untuk prioritas menggenjot perbaikan dan pembangunan jalan.

"Prioritas infrastruktur jalan. Di anggaran perubahan nanti kita ubah. Pokir (Pokok-pokok pikiran) akan direvitalisasi untuk infrastruktur jalan," katanya, usai menghadiri acara Rakor Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, di Semarang, Kamis.

Bahkan, ia menekankan bahwa pokok-pokok pikiran (Pokir) usulan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng wajib untuk infrastruktur jalan.

Menurut dia, jalan rusak menjadi persoalan prioritas yang mesti segera diselesaikan, dan tak ingin masyarakat sebagai pengguna jalan terus-terusan mengeluh soal jalan berlubang, apalagi sampai membahayakan nyawa.

Karena itu, ia menekankan bahwa akhir tahun 2026 harus sudah bisa mengurangi jalan rusak dalam persentase signifikan.

Ia mengatakan bahwa revitaslisasi pokir itu penting karena banyak usulan warga yang menyampaikan permintaan pembangunan jalan di wilayah.

Tak hanya di Kabupaten Blora, namun kabupaten dan kota lainnya di Jateng juga meminta hal yang sama.

Apalagi, kata dia, di tahun lalu hingga awal tahun 2026, Jateng mengalami musim hujan yang cukup panjang sehingga mempengaruhi penurunan kualitas jalan.

"Saat ini masuk kemarau dan kita cek lagi untuk segera perbaikan," kata mantan Kapolda Jateng itu.

Mengenai pembangunan jalan di Kabupaten Blora, ia menjelaskan saat ini prosesnya sudah berjalan, dan jika lelang sudah selesai nantinya akan segera dilakukan pembangunan fisik jalan.

Ia memastikan perbaikan Jalan Raya Randublatung-Cepu di Kabupaten Blora segera dilakukan dengan anggaran sebanyak Rp5,276 miliar, dan saat ini sudah memasuki tahapan lelang.

Sedangkan pada tahun 2025, Luthfi mengatakan Pemprov Jateng telah mengalokasikan anggaran total Rp75 miliar untuk perbaikan jalan provinsi dan kabupaten.

Selain itu, Luthfi juga menekankan pentingnya kualitas pekerjaan dalam perbaikan jalan, dan meminta agar penanganan tidak dilakukan secara asal-asalan.

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN), pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan mulai dilakukan pada Selasa (2/6).

Sejumlah penerima mengaku dana tambahan tersebut telah masuk ke rekening mereka sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah.Salah seorang PNS di lingkungan Universitas Negeri Surabaya, Nanik, mengatakan gaji ke-13 telah diterimanya pada Selasa pagi.

"Sudah menerima gaji ke-13 tadi pagi," ujar Nanik girang kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/6).

Ia menambahkan pencairan dilakukan sekaligus dan tidak pernah dilakukan secara bertahap.

"Tidak pernah berangsur," ujarnya.

Pengakuan serupa disampaikan James, seorang pensiunan yang juga telah menerima gaji ke-13 pada hari pertama pencairan."Sudah menerima gaji ke-13 sesuai informasi yang diberitakan," ujar James.

Menurut dia, dana tersebut langsung ditransfer ke rekening penerima pensiun melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI)."Langsung masuk rekening BRI," ujarnya.

James mengatakan selama ini pembayaran hak pensiun, termasuk gaji ke-13, memang dilakukan melalui transfer ke rekening penerima sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah.

Pemerintah mulai mencairkan gaji ke-13 pada Selasa (2/6) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 3 Maret 2026.

Dalam beleid tersebut disebutkan bahwa gaji ke-13 dibayarkan paling cepat pada Juni 2026.

Tambahan penghasilan itu diberikan kepada ASN, calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, pensiunan, penerima pensiun, serta penerima tunjangan.

Pemerintah pun telah menentukan besaran gaji ke-13 bagi pimpinan, anggota, serta pegawai non-ASN di lembaga nonstruktural. Untuk pimpinan lembaga nonstruktural, misalnya, ketua atau kepala memperoleh sekitar Rp31,4 juta, wakil ketua Rp29,6 juta, serta sekretaris dan anggota masing-masing Rp28,1 juta.

Sementara itu, pejabat setingkat eselon I menerima sekitar Rp24,8 juta, eselon II Rp19,5 juta, eselon III Rp13,8 juta, dan eselon IV Rp10,6 juta.

Kemudian, untuk pegawai non-ASN berdasarkan jenjang pendidikan, nominalnya bervariasi. Lulusan SD hingga SMP bisa menerima mulai Rp4,2 juta hingga Rp5 juta tergantung masa kerja. Lulusan SMA hingga D-I berkisar Rp4,9 juta sampai Rp5,8 juta.

Lebih lanjut, lulusan D-II hingga D-III menerima sekitar Rp5,4 juta hingga Rp6,5 juta. Adapun lulusan D-IV atau S1 bisa memperoleh Rp6,5 juta hingga Rp7,8 juta, dan untuk S2 hingga S3 berkisar Rp7,7 juta sampai Rp9 juta, bergantung pada masa kerja.

Adapun komponensi gaji ke-13 yang dibayarkan dari APBN sebagai berikut:

- Gaji pokok- Tunjangan keluarga- Tunjangan pangan- Tunjangan jabatan atau tunjangan umum- Tunjangan kinerja

Sementara gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari APBD bagi ASN, terdiri atas:

- Gaji pokok- Tunjangan keluarga- Tunjangan pangan- Tunjangan jabatan atau tunjangan umum- Tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah komponen bagi para pensiunan dan penerima pensiun:

- Pensiun Pokok- Tunjangan Keluarga- Tunjangan Pangan- Tambahan Penghasilan