JAKARTA - Danantara menyatakan rencana perampingan sekitar 1.000 entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi 250 perusahaan tidak akan disertai dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto demi menciptakan perusahaan pelat merah yang lebih sehat, efisien, dan berdaya saing kuat.

"Tidak ada PHK. Pak Donny (COO Danantara) menyampaikan tadi tidak ada PHK dalam perampingan itu. Yang dilakukan adalah pengelolaan sumber daya manusia di BUMN-BUMN yang akan dimerger," ujar Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, usai bertemu COO Danantara Donny Oskaria di Wisma Danantara, Rabu (1/7/2026).

Said mengungkapkan, restrukturisasi skala besar ini bertujuan untuk memperkuat kinerja perusahaan melalui pembentukan holding yang lebih efisien. Sebagai contoh, sektor logistik yang selama ini tersebar di sejumlah perusahaan pelat merah akan diintegrasikan dan diperkuat ke dalam satu payung holding guna memangkas tumpang tindih fungsi operasional.

Kendati mendapatkan jaminan bebas PHK, serikat buruh tetap meminta untuk dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan proses restrukturisasi dan merger tersebut. Pelibatan pekerja sejak awal dinilai sangat krusial untuk memastikan penataan organisasi serta pengelolaan sumber daya manusia berjalan secara transparan dan tidak merugikan hak-hak buruh.

Said menekankan kekhawatiran terkait potensi pengurangan tenaga kerja akibat dampak konsolidasi adalah hal yang wajar. Sebab itu, pihaknya mengapresiasi respons positif dari manajemen Danantara yang membuka ruang komunikasi dan sepakat untuk mengajak serikat buruh berdiskusi dalam proses transisi ini.

Selain menyoroti masa depan karyawan BUMN, pertemuan strategis tersebut juga membahas upaya konkret dalam mengantisipasi gelombang PHK di sektor swasta. Serikat buruh mendorong Danantara agar mengambil peran lebih besar dalam menjaga stabilitas lapangan kerja nasional di tengah dinamika ekonomi saat ini.

Danantara diharapkan dapat memfasilitasi dukungan pendanaan bagi perusahaan-perusahaan swasta yang masih memiliki prospek usaha bagus namun sedang mengalami kesulitan modal kerja. Dengan intervensi pembiayaan tersebut, operasional perusahaan swasta yang tercekik modal diharapkan dapat kembali berjalan normal sehingga pemangkasan tenaga kerja dapat dihindari.

Di tengah optimisme terhadap kinerja ekonomi nasional, Indonesia menghadapi sebuah paradoks. Di satu sisi, ekonomi terus tumbuh. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11% sepanjang 2025 dan meningkat menjadi 5,61% pada kuartal I-2026.

Namun di sisi lain, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) justru semakin besar. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan lebih dari 88 ribu pekerja terkena PHK sepanjang 2025, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar, yaitu mengapa ekonomi tumbuh, tetapi lapangan kerja justru menyusut? Bukankah pertumbuhan ekonomi seharusnya menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi bukan sekadar kenaikan angka Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga harus mampu menciptakan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan kemiskinan. Ketika pertumbuhan tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja, muncullah fenomena jobless growth, yaitu pertumbuhan tanpa penciptaan lapangan kerja.

Dalam teori ekonomi klasik, pertumbuhan dan kesempatan kerja berjalan seiring. Saat produksi meningkat, perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja sehingga pengangguran menurun.

Namun, perkembangan teknologi telah mengubah hubungan tersebut. Digitalisasi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan memungkinkan perusahaan meningkatkan produktivitas tanpa menambah pekerja, bahkan menggantikan sebagian pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia.

Fenomena ini mulai terlihat di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Namun banyak industri manufaktur telah menggunakan teknologi otomatisasi sehingga kenaikan produksi tidak lagi diikuti peningkatan kebutuhan tenaga kerja. Pertumbuhan lebih banyak berasal dari efisiensi dan produktivitas dibandingkan ekspansi lapangan kerja.

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang tercipta lebih banyak berasal dari peningkatan produktivitas dan efisiensi dibandingkan dengan ekspansi tenaga kerja. Paradoks inilah yang kini sedang dihadapi Indonesia.

Sebagian besar PHK terjadi pada sektor manufaktur padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, dan beberapa industri berorientasi ekspor. Sektor-sektor ini menghadapi tekanan berat akibat melemahnya permintaan global, meningkatnya biaya produksi, dan persaingan yang semakin ketat dari negara lain.

Kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih turut memperburuk keadaan. Ketidakpastian geopolitik, perlambatan perdagangan internasional, serta perubahan pola konsumsi dunia menyebabkan banyak perusahaan harus melakukan efisiensi. Dalam situasi seperti ini, tenaga kerja sering kali menjadi korban pertama.

Padahal sektor manufaktur selama ini merupakan tulang punggung penciptaan lapangan kerja formal di Indonesia. Ketika sektor ini mengalami tekanan, dampaknya langsung terasa pada tingkat pengangguran dan daya beli masyarakat.

Perubahan orientasi dunia usaha juga menjadi penyebab utama. Dalam persaingan global, perusahaan dituntut menghasilkan produk berkualitas dengan biaya serendah mungkin.

Akibatnya, investasi pada teknologi sering dianggap lebih menguntungkan dibandingkan menambah tenaga kerja. Berbagai pekerjaan administratif kini dapat digantikan oleh sistem berbasis kecerdasan buatan. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi tetap terjadi, tetapi tidak lagi menghasilkan jumlah kesempatan kerja sebanyak sebelumnya.

Paradoks ini semakin mengkhawatirkan karena Indonesia sedang menikmati bonus demografi. Jumlah penduduk usia produktif berada pada puncaknya dan seharusnya menjadi modal besar untuk mempercepat pembangunan.

Namun bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan jika tersedia lapangan kerja yang memadai. Jika jutaan angkatan kerja baru tidak terserap, bonus demografi justru berubah menjadi beban sosial dan ekonomi.

Setiap tahun jutaan lulusan sekolah, perguruan tinggi, dan pendidikan vokasi memasuki pasar kerja. Sayangnya, penciptaan pekerjaan berkualitas belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja.

Akibatnya, persaingan semakin ketat, banyak lulusan bekerja di sektor informal, menerima upah rendah, atau bahkan menganggur. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperlebar kesenjangan dan melemahkan daya beli masyarakat.

Masalahnya, penciptaan lapangan kerja berkualitas tidak selalu mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja baru. Akibatnya, persaingan kerja semakin ketat. Banyak lulusan muda terpaksa menerima pekerjaan dengan upah rendah, bekerja di sektor informal, atau bahkan menganggur. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks.

Paradoks ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu mulai bergeser dari fokus pada kuantitas pertumbuhan menuju kualitas pertumbuhan. Selama bertahun-tahun, indikator utama keberhasilan ekonomi sering kali hanya diukur melalui angka pertumbuhan PDB. Padahal pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas setidaknya memiliki tiga karakteristik. Pertama, mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Kedua, mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pendapatan masyarakat. Ketiga, mampu mengurangi ketimpangan ekonomi.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat industri padat karya. Pemerintah perlu memberikan insentif berupa kemudahan pembiayaan, penyederhanaan regulasi, pengurangan biaya logistik, dan insentif perpajakan agar sektor tekstil, garmen, alas kaki, makanan-minuman, serta furnitur tetap kompetitif dan mampu mempertahankan tenaga kerja.

Selanjutnya, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus menjadi prioritas. UMKM merupakan penyerap tenaga kerja terbesar dan terbukti lebih tahan terhadap krisis. Namun, banyak UMKM masih menghadapi keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar.

Karena itu, digitalisasi, akses pembiayaan produktif, serta integrasi UMKM ke dalam rantai pasok industri nasional perlu terus diperluas agar pertumbuhan ekonomi menghasilkan efek berganda terhadap penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, transformasi teknologi tidak dapat dihindari. Alih-alih mempertahankan pekerjaan lama, Indonesia harus menyiapkan tenaga kerja untuk pekerjaan baru.

Program reskilling dan upskilling perlu diperluas agar pekerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri masa depan. Pendidikan vokasi dan perguruan tinggi juga harus lebih adaptif dengan perkembangan teknologi, termasuk penguasaan kecerdasan buatan, analisis data, ekonomi hijau, dan kewirausahaan.

Perlindungan sosial bagi pekerja terdampak PHK juga harus diperkuat. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) perlu diperluas agar benar-benar menjadi jaring pengaman sekaligus membantu pekerja memperoleh keterampilan baru dan kembali memasuki pasar kerja.

Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan setiap target pertumbuhan ekonomi disertai target penciptaan lapangan kerja yang jelas dan terukur. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh menjadi tujuan akhir, melainkan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pekerjaan yang layak dan pendapatan yang lebih baik.

Paradoks pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan meningkatnya PHK merupakan peringatan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia sedang menghadapi tantangan struktural yang serius. Fenomena ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menghasilkan lapangan kerja yang memadai.

Teknologi, otomatisasi, perubahan struktur industri, dan tekanan ekonomi global telah mengubah hubungan tradisional antara pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukanlah seberapa tinggi angka pertumbuhan ekonomi yang tercatat dalam laporan statistik. Melainkan seberapa banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya melalui pekerjaan yang layak, pendapatan yang meningkat, dan kehidupan yang lebih sejahtera.

Ketika pertumbuhan ekonomi mampu menghadirkan hal tersebut, barulah pertumbuhan ekonomi benar-benar bermakna bagi rakyat.

Bisnis.com, JAKARTA — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menemui COO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Dony Oskaria guna membahas langkah strategis pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor industri, khususnya BUMN.

Said Iqbal yang masih menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Danantara mengambil peran aktif sesuai tugas dan fungsinya untuk memperkuat permodalan bagi perusahaan pelat merah maupun swasta yang sedang menghadapi kendala finansial, tetapi secara fundamental masih sehat.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan mitigasi terjadinya PHK.

"Intinya, semua pihak dalam pemerintah harus mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghindari terjadinya PHK," kata Iqbal usai pertemuan dengan Dony di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Menurut Iqbal, berdasarkan hasil pertemuan itu, Danantara disebutnya berkomitmen mendorong bank milik negara (Himbara) untuk memberikan pinjaman modal kerja kepada pabrik kertas PT Pakerin di Mojokerto. Langkah ini diharapkan mampu menyelamatkan sekitar 2.700 pekerja.

Terkait industri tekstil dan produk tekstil (TPT), dia mengaku telah mengajukan bantuan untuk beberapa perusahaan. Namun, Danantara disebut menekankan pentingnya pembangunan ekosistem terlebih dahulu agar suntikan modal sejalan dengan daya serap pasar terhadap produk tekstil dalam negeri.

Selain itu, Iqbal mengklaim Danantara melalui MIND ID akan memanggil PT Freeport Indonesia terkait sengketa 2.400 pekerja yang ter-PHK pada 2017. Dia menekankan perlunya penyelesaian hak buruh sesuai hukum ketenagakerjaan yang berlaku.

Dia juga menyinggung rencana perampingan jumlah BUMN dari 1.000 menjadi 250 entitas. Dalam pembicaraan itu, dia menyebut Danantara menjamin bahwa proses merger tidak akan memicu PHK.

“Maka tadi pesan kami tolong dilibatkan serikat buruh dalam proses merger. Pak Dony setuju untuk nanti diajak diskusi,” ujarnya.

Iqbal juga mengaku telah membahas skema take or pay (TOP) di PT PLN dalam perjanjian listrik swasta yang mewajibkan PLN tetap membayar meski listrik tidak digunakan, serta penggunaan mata uang dolar dalam transaksi.

Dia mendorong adanya revisi agar skema pembayaran beralih ke rupiah dan berdasarkan penggunaan riil (pay as you use).

JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menyebut keputusan pemerintah menurunkan harga gas industri menjadi USD13 per MMBTU menurunkan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK yang sebelumnya muncul. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) itu menyebut kebijakan ini membantu meredakan ancaman PHK , khususnya di sektor granit, keramik, dan tekstil.

Said mengatakan, penurunan harga gas merupakan hasil pembahasan dalam Satuan Tugas (Satgas) PHK yang dipimpin Menteri Sekretaris Negara bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Usulan dari pelaku usaha semula meminta harga gas diturunkan dari sekitar USD23 per MMBTU menjadi USD15 per MMBtu.

"Yang diminta oleh dunia usaha sebenarnya dari 23 US Dollar per MMBTU turun menjadi USD15 Dollar. Ternyata Presiden menurunkan lagi menjadi 13 US Dollar per MMBTU," ujar Said saat ditemui di Wisma Danantara, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, laporan yang diterima Satgas PHK menunjukkan perusahaan-perusahaan di sektor granit dan keramik mulai memperoleh ruang untuk memperbaiki struktur biaya setelah harga gas diturunkan. Kondisi tersebut membuat perusahaan memilih menahan rencana PHK.

"Laporan terakhir dua hari yang lalu, perusahaan-perusahaan granit dan keramik sementara ini lega di struktur biayanya dan tidak melakukan PHK," katanya.

Meski demikian, Said mengakui masih terdapat perusahaan yang melakukan efisiensi, salah satunya PT Granito. Namun, ia menegaskan jumlah pekerja yang terdampak jauh lebih kecil dibandingkan angka yang sempat beredar.

"Granito memang melakukan PHK, tetapi hanya ratusan pekerja. Itu pun karena perusahaan melakukan diversifikasi usaha ke produk asbes, bukan lagi berfokus pada granit," ujarnya.

Blok Masela Jadi Solusi, Purbaya Dorong Gas Murah buat Industri



Said menilai tantangan industri kini bergeser dari persoalan biaya energi menjadi persaingan dengan produk impor, terutama granit dan keramik asal China yang dijual dengan harga jauh lebih murah.

"Sekarang tantangannya setelah harga gas turun adalah menghadapi impor granit dan keramik yang harganya sekitar 50 persen lebih murah. Itu yang sedang didiskusikan oleh Satgas PHK," katanya.

Ia menambahkan, industri yang paling banyak memanfaatkan gas bumi non-subsidi berada di wilayah Jawa, terutama di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Karena itu, kebijakan harga gas dinilai sangat menentukan keberlangsungan sektor manufaktur di wilayah tersebut.

Menanggapi informasi bahwa tarif gas USD13 per MMBTU hanya berlaku untuk wilayah Jawa Barat, Said mengatakan pemahaman yang diperoleh Satgas PHK adalah kebijakan tersebut berlaku secara nasional.

"Kalau Satgas PHK menjelaskan seluruh Indonesia. Kalau nanti ada perbedaan tafsir, kami akan menanyakan langsung kepada Menteri ESDM," pungkas Said Iqbal.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan terus memperbaiki layanan perlindungan pekerja termasuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Ya, mitigasi yang kita lakukan, yang pertama tentunya dari sisi JKP ya, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, kita terus melakukan perbaikan pelayanan,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, JKP merupakan bantalan sosial yang sangat penting bagi korban PHK. Adapun manfaat JKP meliputi uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama maksimal enam bulan sesuai ketentuan yang berlaku, akses informasi pasar kerja, pelatihan kerja, serta bimbingan jabatan melalui konseling karier.

“Karena bagi seseorang yang ter-PHK, JKP ini sangat penting. Pertama tentunya dia akan mendapatkan semacam, katakanlah, kompensasi keuangan, yang di situ adalah cash benefit, yang bisa dimanfaatkan selama dia masa tunggu untuk mencari pekerjaan,” ujar Anwar.

Tak hanya menjadi bagian dari ekosistem pelindungan sosial ketenagakerjaan, JKP sekaligus menjadi wadah penguatan kompetensi dan kesiapan karier tenaga kerja Indonesia.

“Kemudian dia juga mendapatkan manfaat untuk pelatihan kerja, baik itu reskilling maupun upskilling. Lalu, yang ketiga, akses dan juga bimbingan untuk mendapatkan di situ adalah pelayanan berkaitan dengan ketenagakerjaan, misalnya informasi-informasi pekerjaan yang terbuka dan sebagainya,” kata Anwar.

Oleh karena itu, Kemnaker pun mendorong pekerja untuk memahami syarat kepesertaan program JKP dan memastikan diri memenuhi ketentuan agar dapat menjadi peserta serta memanfaatkan layanan yang tersedia.

Persyaratan tersebut antara lain Warga Negara Indonesia (WNI), pekerja penerima upah, belum berusia 54 tahun saat terdaftar, serta terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Selain itu, pekerja pada usaha mikro dan kecil harus terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Sementara pekerja pada perusahaan menengah dan besar harus terdaftar dalam program JKK, JKM, JHT, serta Jaminan Pensiun (JP).

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

NEW YORK, KOMPAS.com – Gelombang adopsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang sempat mendorong sejumlah perusahaan memangkas tenaga kerja mulai menunjukkan sisi lain.

Sejumlah perusahaan kini justru kembali merekrut karyawan setelah menyadari bahwa AI belum mampu menggantikan seluruh pekerjaan manusia.

Fenomena tersebut terjadi di berbagai sektor, mulai dari otomotif, perbankan hingga teknologi.

Perusahaan-perusahaan yang sebelumnya mengurangi jumlah pegawai demi meningkatkan efisiensi melalui AI kini kembali memperkuat sumber daya manusia untuk menangani pekerjaan yang belum dapat diselesaikan teknologi secara optimal.

Perubahan strategi ini muncul di tengah kekhawatiran investor mengenai keberlanjutan ledakan investasi AI yang selama ini menjadi salah satu pendorong utama pasar keuangan global.

Ford kembali pekerjakan insinyur

Dikutip dari CNBC, Rabu (1/7/2026), salah satu perusahaan yang mengubah pendekatannya adalah Ford. Produsen otomotif asal Amerika Serikat (AS) itu dilaporkan kembali mempekerjakan ratusan insinyur berpengalaman untuk menangani persoalan kualitas kendaraan yang tidak mampu diselesaikan sistem otomatis.

Wakil Presiden Vehicle Hardware Engineering Ford Charles Poon mengatakan, AI memang merupakan teknologi yang sangat membantu, tetapi kemampuannya tetap bergantung pada kualitas data yang digunakan.

"Kecerdasan buatan adalah alat yang fantastis, tetapi kemampuannya hanya sebaik informasi yang Anda gunakan untuk melatihnya," ujar Poon.

Pernyataan tersebut menggambarkan AI belum mampu bekerja secara mandiri tanpa dukungan pengalaman dan pengetahuan manusia, terutama pada pekerjaan yang membutuhkan analisis teknis serta penilaian yang kompleks.

Commonwealth Bank batalkan pemangkasan pegawai

Perubahan strategi serupa juga dilakukan Commonwealth Bank of Australia (CBA).

Pada tahun lalu, bank tersebut memangkas lebih dari 40 pegawai layanan pelanggan dan menggantinya dengan sistem AI berbasis voice bot.

Namun implementasi tersebut justru memunculkan persoalan baru. Sistem AI dinilai tidak mampu menangani berbagai kebutuhan nasabah sehingga jumlah panggilan ke pusat layanan meningkat.

Kondisi itu akhirnya mendorong CBA membatalkan pemangkasan tenaga kerja yang sebelumnya dilakukan.

Serikat pekerja sektor keuangan Australia menyambut keputusan tersebut sebagai kemenangan bagi pekerja.

"Membuat CBA membatalkan pemutusan hubungan kerja ini adalah kemenangan besar," demikian pernyataan serikat pekerja tersebut.

Laporan ABC Australia pada Agustus tahun lalu juga menyebutkan bahwa CBA mengakui telah melakukan kekeliruan dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Manajemen bank menyatakan pihaknya tidak mempertimbangkan secara memadai semua pertimbangan bisnis yang relevan saat mengumumkan pengurangan pegawai. CBA juga mengakui perusahaan seharusnya lebih teliti dalam menilai peran-peran yang dibutuhkan.

Pengakuan tersebut menunjukkan evaluasi terhadap peran yang masih membutuhkan keterlibatan manusia belum dilakukan secara menyeluruh ketika perusahaan memutuskan menggantikan sebagian pekerjaan dengan AI.

IBM kembali fokus membangun talenta

Perusahaan teknologi IBM juga mengalami pengalaman serupa.

IBM berhasil mengotomatisasi sekitar 94 persen permintaan rutin di divisi sumber daya manusia (human resources/HR) menggunakan AI.

Namun, sistem tersebut tidak mampu menangani sekitar 6 persen pekerjaan lain yang membutuhkan pertimbangan lebih kompleks, termasuk persoalan etika.

Situasi itu membuat IBM mengumumkan rencana meningkatkan perekrutan karyawan level pemula di Amerika Serikat hingga tiga kali lipat pada seluruh unit bisnis mulai 2026.

Chief Human Resources Officer IBM Nickle LaMoreaux mengatakan perekrutan tenaga kerja baru tetap menjadi kebutuhan penting bagi perusahaan.

"Jika kita tidak terus berinvestasi dalam perekrutan karyawan tingkat pemula, apa yang akan terjadi dalam tiga hingga lima tahun ke depan? Tidak ada jalur pengembangan bakat; sumbernya akan mengering begitu saja," kata LaMoreaux dalam Charter AI Summit di New York.

Menurut dia, menghentikan perekrutan karyawan baru akan menghilangkan jalur regenerasi talenta sehingga perusahaan berpotensi mengalami kekurangan tenaga kerja berkualitas pada masa mendatang.

PHK demi AI dinilai tidak selalu efektif

Pengalaman sejumlah perusahaan tersebut sejalan dengan pandangan berbagai analis yang menilai strategi menggantikan pekerja dengan AI tidak selalu menjadi jalan terbaik untuk mendorong pertumbuhan bisnis.

Laporan Intuition Labs menyebutkan, perusahaan yang berfokus menggunakan teknologi untuk menggantikan manusia tanpa berinvestasi pada pelatihan maupun peningkatan keterampilan justru menghadapi persoalan baru.

"Penganggaran yang berfokus pada 'teknologi untuk menggantikan manusia' tanpa berinvestasi dalam pelatihan atau peningkatan keterampilan membuat tim tidak siap untuk memanfaatkan AI," ungkap Intuition Labs dalam laporannya.

Laporan itu juga menambahkan, banyak perusahaan akhirnya menyesali keputusan melakukan pemutusan hubungan kerja.

"Yang perlu diperhatikan, di antara perusahaan-perusahaan yang mendorong otomatisasi, banyak yang kemudian 'menyesali' PHK, karena telah memecat orang-orang yang dibutuhkan untuk mengawasi AI," jelas Intituition Labs.

Artinya, perusahaan justru kehilangan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengawasi, mengelola, dan memastikan AI dapat digunakan secara optimal.

Banyak perusahaan akui salah mengambil keputusan

Temuan serupa juga terlihat dalam laporan Orgvue.

Laporan tersebut menunjukkan sebanyak 39 persen pemimpin perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja akibat penerapan AI.

Namun, dari kelompok tersebut, sebanyak 55 persen mengakui keputusan melakukan pemutusan hubungan kerja ternyata merupakan langkah yang keliru.

Temuan itu mengindikasikan bahwa banyak perusahaan belum sepenuhnya memahami dampak implementasi AI terhadap kebutuhan tenaga kerja dalam jangka panjang.

Senior Vice President APAC di penyedia solusi SDM ADP Jessica Zhang mengatakan hasil AI yang tidak konsisten sering kali membuat perusahaan kembali membutuhkan pengawasan manusia.

"Jika hasil keluaran AI tidak konsisten, tidak akurat, atau sulit diterapkan, perusahaan sering kali perlu memperkenalkan kembali pengawasan manusia," ujar Zhang.

Menurut dia, kondisi tersebut justru dapat menimbulkan pekerjaan ganda.

"Hal ini dapat menyebabkan duplikasi upaya, pengambilan keputusan yang lebih lambat, dan penurunan peningkatan produktivitas," tambah Zhang.

Dengan kata lain, alih-alih meningkatkan efisiensi, perusahaan justru harus mengeluarkan sumber daya tambahan ketika hasil kerja AI masih memerlukan pemeriksaan maupun koreksi oleh manusia.

Perekrutan kembali mulai meningkat

Data yang dikirim Robert Half kepada CNBC juga menunjukkan tren serupa di pasar tenaga kerja Amerika Serikat.

Sebanyak 32 persen manajer perekrutan di AS menyatakan pernah menghapus suatu posisi kerja terutama karena AI. Namun kemudian mereka kembali merekrut pegawai untuk posisi yang sama atau pekerjaan serupa.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi AI tidak selalu menghilangkan kebutuhan terhadap tenaga kerja manusia secara permanen.

Lembaga pendidikan Capitol Technology University menilai perkembangan AI justru mengarah pada pola kolaborasi antara manusia dan teknologi, bukan penggantian tenaga kerja secara menyeluruh.

"AI mengubah tempat kerja, tetapi semakin jelas bahwa organisasi menemukan nilai lebih dalam membangun kolaborasi manusia-AI daripada menggantikan pekerjaan manusia sepenuhnya," terang lembaga itu.

Pandangan tersebut memperlihatkan AI semakin diposisikan sebagai alat untuk mendukung produktivitas pekerja, sementara peran manusia tetap dibutuhkan dalam pekerjaan yang memerlukan pertimbangan, pengawasan, pengambilan keputusan, serta penyelesaian persoalan yang kompleks.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap untuk melakukan mitigasi lebih lanjut terkait dengan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) imbas tingginya harga gas industri nonsubsidi.

“Mitigasi inilah yang paling penting. Artinya, seseorang yang ter-PHK, bagaimana masa-masa dia ketika mencari pekerjaan, kemudian bagaimana juga termasuk angkatan kerja baru yang memang harus kita serap di dalam lapangan kerja,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kemnaker Anwar Sanusi di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea pada Selasa (23/6) melaporkan adanya potensi PHK terhadap lebih dari 50 ribu orang di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi, Jawa Barat.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Anwar mengatakan pihaknya masih melakukan kajian lebih lanjut terkait penyebab hingga solusi yang akan ditawarkan.

“Kami harus melakukan kajian terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman serikat pekerja/serikat buruh. Yang jelas tadi, mapping kita terkait dengan sektoral-sektoral yang memiliki kontribusi terhadap besarnya jumlah PHK ini,” kata Anwar.

“Tentunya kita akan melakukan telaah, penyebabnya apa, mitigasinya apa,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah telah melakukan langkah mitigasi pencegahan gelombang PHK di sektor padat karya melalui penurunan harga gas industri nonsubsidi.

Said Iqbal dalam keterangan terpisah, Senin (29/6), mengatakan langkah ini dilakukan agar sektor padat karya seperti industri keramik, granit, dan tekstil dapat tetap kompetitif dan mampu mempertahankan lapangan kerja.

“Penurunan harga gas industri merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mencegah gelombang PHK. Dengan biaya produksi yang lebih kompetitif, perusahaan memiliki ruang untuk mempertahankan pekerjanya," ujar Said Iqbal.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya memperkirakan kenaikan harga gas industri berdampak kepada pengguna gas yang tidak mendapatkan fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), serta adanya penurunan produksi/lifting di beberapa sumur khususnya di Jawa Barat.

Guna menutup kekurangan pasokan imbas penurunan produksi tersebut, industri kemudian mencari sumber baru melalui Liquefied Natural Gas (LNG) dari daerah-daerah lain, sehingga biaya logistik turut memengaruhi harga final dari gas industri tersebut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

NEW YORK, KOMPAS.com – Perusahaan rokok terbesar di dunia, British American Tobacco (BAT), akan memangkas sekitar 9.000 posisi pekerjaan secara global sebagai bagian dari transformasi bisnis berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan efisiensi biaya.

Dikutip dari Reuters, Rabu (1/7/2026), langkah tersebut dilakukan ketika industri rokok konvensional terus menghadapi penurunan permintaan, sementara perusahaan berupaya mempercepat peralihan menuju produk alternatif seperti rokok elektrik (vape) dan kantong nikotin (nicotine pouch).

Dalam pengumumannya, BAT menyebutkan akan memangkas sekitar 5.500 posisi pekerjaan dan mengalihkan sekitar 3.500 pekerjaan lainnya kepada perusahaan mitra, termasuk Accenture.

Dengan demikian, total sekitar 9.000 pekerja akan terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat restrukturisasi tersebut.

Perusahaan menjelaskan, kebijakan tersebut tidak mencakup operasional di Amerika Serikat (AS), yang merupakan pasar terbesar BAT.

Perusahaan juga belum merinci negara mana saja yang akan mengalami pengurangan tenaga kerja.

Chief Executive Officer (CEO) BAT Tadeu Marroco mengatakan, transformasi tersebut bertujuan membangun organisasi yang lebih siap menghadapi masa depan melalui pemanfaatan teknologi.

"Kami sedang membangun organisasi yang siap menghadapi masa depan, lebih lincah, disiplin dalam biaya, dan didukung teknologi," kata Marroco dalam pernyataannya.

Ia mengakui kebijakan tersebut akan berdampak terhadap banyak karyawan.

"Perubahan ini memengaruhi banyak rekan kerja kami dan kami fokus mendukung mereka melalui masa transisi ini dengan penuh perhatian dan rasa hormat," ujar Marroco.

Target penghematan hingga ratusan juta poundsterling

Program restrukturisasi tersebut merupakan bagian dari transformasi bisnis BAT yang diberi nama Fit2Win.

Melalui program ini, perusahaan menargetkan penghematan biaya sebesar 600 juta poundsterling per tahun atau sekitar Rp 13,9 triliun (asumsi kurs sekitar Rp 23.200 per poundsterling) pada 2028.

Sebagian besar efisiensi tersebut ditargetkan sudah dapat dicapai pada 2027.

Dalam beberapa bulan terakhir, BAT juga telah mulai menyederhanakan jaringan manufakturnya, termasuk menutup pabrik di Afrika Selatan sebagai bagian dari upaya efisiensi operasional.

Selain memangkas tenaga kerja, perusahaan juga memperluas pemanfaatan AI dalam berbagai fungsi bisnis. BAT bekerja sama dengan Accenture untuk mengimplementasikan teknologi AI dan telah menggunakan asisten AI internal yang disebut Ask Omni untuk mendukung operasional perusahaan.

Industri rokok konvensional terus melemah

Restrukturisasi dilakukan di tengah prospek industri rokok yang semakin menantang.

BAT memperkirakan volume penjualan produk tembakau tradisional secara global akan turun sekitar 2,5 persen sepanjang tahun ini.

Mengutip Fox Business, penurunan tersebut terjadi seiring semakin banyak konsumen beralih ke produk nikotin alternatif dan meningkatnya regulasi terhadap industri tembakau di berbagai negara.

Sebagai respons, perusahaan mempercepat pengembangan produk bebas asap, termasuk rokok elektrik merek Vuse, produk tembakau yang dipanaskan Glo, serta kantong nikotin Velo.

BAT menargetkan sekitar separuh pendapatannya berasal dari produk nonrokok konvensional pada 2035 sebagai bagian dari strategi transformasi jangka panjang perusahaan.

Tantangan regulasi dan persaingan

Selain penurunan konsumsi rokok, BAT juga menghadapi sejumlah tantangan lain.

Di Amerika Serikat, proses persetujuan regulator terhadap produk nikotin alternatif dinilai berjalan lambat sehingga memperlambat peluncuran produk baru perusahaan.

Kondisi tersebut, menurut BAT, turut membuka ruang bagi masuknya produk ilegal, terutama vape asal China, yang menggerus pangsa pasar perusahaan.

Perusahaan juga menyebut tingginya biaya hidup membuat sebagian konsumen beralih ke merek rokok yang lebih murah.

Di sejumlah negara lain, BAT menghadapi kenaikan pajak impor, regulasi yang semakin ketat, serta maraknya perdagangan rokok ilegal.

Pengumuman restrukturisasi tersebut mendapat respons negatif dari pasar.

Saham BAT tercatat melemah sekitar 2 persen setelah perusahaan mengumumkan rencana pemangkasan tenaga kerja global tersebut.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja manufaktur Indonesia yang tercermin lewat Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur mengalami penurunan pada periode Juni 2026.

Laporan S&P Global menunjukkan indeks PMI Manufaktur Indonesia turun menjadi 46,9 pada Juni 2026 dari posisi 50,0 pada Mei. S&P Global menyebut penurunan tersebut menandai perubahan kondisi operasional yang hampir stagnan di sektor manufaktur.

Sebagai informasi, PMI manufaktur dengan nilai di atas 50 menunjukkan ekspansi atau pertumbuhan, sedangkan data di bawah 50 menandakan kontraksi.

"Kesehatan sektor manufaktur Indonesia menurun dua kali dalam tiga bulan terakhir menutup semester pertama 2026. Tingkat penurunan merupakan yang paling kuat dalam setahun, pesanan baru yang masuk kembali menurun menyebabkan penurunan volume output terbesar sejak bulan April 2025.," ujar Usamah Bhatti, Ekonom S&P Global Market Intelligence dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Penyebab utama penurunan PMI Manufaktur pada Juni adalah melemahnya permintaan atas barang manufaktur Indonesia. S&P mencatat, jumlah pesanan baru turun untuk pertama kali dalam tiga bulan dan pada laju tercepat dalam setahun.

Para anggota panel mengaitkan penurunan dengan melemahnya daya beli, umumnya karena tekanan harga.

Sementara itu, penurunan total pesanan baru diikuti oleh penurunan lanjutan pada pesanan ekspor baru. Bukti anekdotal mengarah pada penurunan permintaan dari pasar luar negeri karena kenaikan harga. Penurunan permintaan ekspor baru merupakan yang paling tajam sejak Agustus 2021.

Penurunan pesanan yang masuk membantu perusahaan mengurangi tumpukan pekerjaan. Sehingga volume pekerjaan yang belum terselesaikan turun untuk ketiga kali dalam empat bulan.

Selanjutnya, inflasi harga input kembali mengalami percepatan pada akhir triwulan kedua. Panelis secara umum mengaitkan kenaikan beban biaya terkini dengan kenaikan harga bahan baku dan pergerakan nilai tukar yang buruk.

Kenaikan biaya tersebut merupakan yang tertinggi kedua sepanjang survei yang dimulai pada April 2011, yang menyebabkan kenaikan besar pada harga jual dari pabrik.

"Tingkat inflasi harga jual merupakan yang paling besar sejak bulan September 2013," demikian kutipan laporan tersebut.

Tekanan harga dilaporkan juga berperan pada penundaan rantai pasokan pada bulan Juni. Waktu pengiriman dari pemasok diperpanjang selama sembilan bulan berjalan, meskipun merupakan yang paling ringan sepanjang tahun 2026.

Ke depannya, S&P menyebut tingkat keyakinan terhadap perkiraan 12 bulan mendatang akan membaik dibandingkan dengan periode Mei dan mencapai posisi tertinggi dalam tiga bulan. Optimisme tersebut didorong oleh harapan bahwa tekanan harga akan berkurang, sehingga membantu mendorong penjualan dan pertumbuhan output.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan bahwa pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPh) progresif.

Bagi pekerja terkena PHK, pencairan JHT mengikuti skema PPh Pasal 21 final sebagaimana pencairan JHT saat peserta memasuki masa pensiun.

Penyuluh Pajak Ahli Madya DJP, Eddy Triono, menjelaskan bahwa pencairan JHT akibat PHK termasuk dalam kategori “keadaan tertentu” yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2009.

‎"Di PP 68 di pasal 1 angka 7 di definisinya itu ya JHT adalah uang yang dibayar oleh badan pengelola jasa sosial penangkerja kepada orang yang berhak dalam jangka waktu tertentu atau keadaan tertentu jadi kalau contoh tadi untuk yang masih aktif atau pensiun bagaimana kalau PHK? Nah karena keadaan tertentu ini kalimatnya jadi sama dengan pensiun jadi atas pencairan JHT-nya," kata Eddy saat media briefing, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dengan skema tersebut, pencairan JHT akibat PHK dikenakan PPh Pasal 21 final dengan tarif 0% untuk pencairan hingga Rp50 juta. Sementara itu, nilai pencairan yang melebihi Rp50 juta dikenakan tarif final sebesar 5%.

Sebagai contoh, apabila seorang pekerja terkena PHK mencairkan dana JHT sebesar Rp130 juta, maka dana sebesar Rp50 juta pertama tidak dikenakan pajak. Adapun sisa dana sebesar Rp80 juta dikenakan PPh final sebesar 5%, sehingga total pajak yang harus dibayarkan mencapai Rp4 juta.

Eddy menegaskan bahwa batas pencairan JHT sebesar Rp50 juta yang mendapatkan tarif pajak 0% merupakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam regulasi. Oleh karena itu, perubahan batas tersebut tidak dapat dilakukan secara sepihak.

‎"Misalkan 130 juta tadi ya sama dengan dia pensiun jadi 0-50 juta itu 0 persen diatas itu baru kena tarif yang 5 persen, terus kenapa 50 jutanya? Kenapa nggak berubah banget ya? Untuk merupakan aturan itu tidak bisa semena-mena," jelasnya.

DJP menyampaikan bahwa pemahaman mengenai mekanisme pajak JHT penting agar masyarakat dapat membedakan antara pencairan JHT dalam kondisi tertentu, seperti PHK atau pensiun, dengan pencairan ketika pekerja masih aktif bekerja yang memiliki perlakuan pajak berbeda.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai pemerintah bersama dunia usaha dan industri dapat berkolaborasi untuk meningkatkan daya saing dan keterampilan (skill) pekerja, termasuk bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menaker dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan, salah satu wujud kolaborasi tersebut adalah penyelenggaraan pelatihan upskilling dan reskilling bagi pekerja terdampak PHK serta pencari kerja.

Ia menilai langkah ini penting untuk membekali tenaga kerja dengan kompetensi baru agar tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

“Pelatihan upskilling dan reskilling merupakan kunci agar pekerja tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berubah. Kompetensi menjadi modal untuk membuka peluang kerja maupun usaha baru,” ujar Yassierli.

Menaker menegaskan, peningkatan kompetensi tenaga kerja harus diiringi dengan penguatan hubungan industrial agar tercipta industri yang produktif, tangguh, dan berdaya saing.

Sejalan dengan itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengembangkan lima level maturitas hubungan industrial, yakni Level 1 (Terfragmentasi), Level 2 (Patuh), Level 3 (Harmonis), Level 4 (Proaktif), dan Level 5 (Transformatif).

Pada level tertinggi, perusahaan tidak hanya mampu membangun hubungan yang harmonis dengan serikat pekerja, tetapi juga berkolaborasi menciptakan ekosistem industri yang kuat, berkelanjutan, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan.

“Semangatnya adalah membangun daya tahan industri melalui kolaborasi lintas sektor. Saya berharap kegiatan ini menjadi model untuk memperkuat sinergi tiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha, dan pekerja, serta menginspirasi perusahaan-perusahaan lain dalam menerapkan praktik baik Hubungan Industrial Pancasila,” kata Menaker Yassierli.

Di sisi lain, Direktur PT HM Sampoerna Tbk. Rianto Probo Hartono mengatakan pihaknya mendukung pelaksanaan pelatihan yang diinisiasi Kemnaker bagi 150 pekerja terdampak PHK dan pencari kerja.

Program tersebut merupakan kelanjutan kolaborasi antara Sampoerna, Kemnaker, dan pemerintah daerah yang telah dimulai sejak 2025.

“Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja merupakan kunci untuk memperkuat hubungan industrial nasional. Kami berharap sinergi ini memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” kata Rianto.

Ke depan, ia berharap kolaborasi tersebut dapat diperluas dengan meningkatkan jumlah peserta pelatihan menjadi 1.130 orang sehingga semakin banyak pekerja terdampak PHK dan pencari kerja yang memperoleh peningkatan kompetensi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa tarif pungutan pajak atas pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) bersifat final 0% sampai dengan 5% apabila sudah memasuki masa pensiun. Otoritas fiskal menyebut sebagian besar klaim JHT yang dicairkan justru mendapatkan tarif 0%, karena jumlah pemilik dana JHT dengan saldo di atas Rp50 juta sangat sedikit.

Untuk diketahui, isu terkait dengan pungutan pajak atas pencairan JHT menjadi polemik belakangan ini. Sebab, pungutan pajak atas pencairan JHT tidak hanya bersifat final namun juga ada yang bersifat progresif.

Pihak Kemenkeu menyampaikan bahwa sejatinya tarif pajak atas pencarian JHT bukan kebijakan baru. Insentif sebesar tarif final 0% untuk saldo JHT sampai Rp50 juta yang dicairkan di masa pensiun merupakan ketentuan lama yang sudah berlaku. Begitu pun tarif final 5% untuk saldo melebihi Rp50 juta ke atas yang dicairkan pada saat pensiun juga.

Ketentuan insentif PPh final ini tertuang pada PMK No. 16/2010. Kemenkeu juga menyampaikan, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, mayoritas klaim yang dibayarkan selama Januari-Mei 2026 merupakan pemilik saldo JHT di bawah Rp50 juta. Dari total 1.723.910 klaim, sebanyak 1.645.469 klaim atau 95,45% memiliki saldo di bawah Rp50 juta. Artinya, sebagian besar yang mencairkan dana JHT ini mendapatkan pembebasan pajak.

"Bagi peserta yang memiliki saldo JHT di atas Rp50 juta, atas kelebihannya dikenakan Tarif PPh Final yang sangat ringan sebesar 5% dengan syarat seluruh proses pencairan diselesaikan paling lama dalam kurun waktu dua tahun kalender sejak tanggal pencairan pertama kali di masa pensiun," terang Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro melalui keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).

Adapun untuk penarikan JHT oleh pekerja saat masih aktif bekerja, mekanisme perpajakannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tarif PPh Orang Pribadi (OP) yang berlaku atau progresif 5% sampai 35%. Kisarannya yakni tarif 5% untuk saldo Rp0 sampai Rp60 juta, hingga 35% untuk di atas Rp5 miliar.

"Hal ini dimaksudkan untuk mendorong peserta JHT agar tidak menarik lebih awal sehingga peserta mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari program JHT," tutur Deni.

Deni juga menegaskan bahwa pungutan pajak ini hanya dikenakan untuk pencairan JHT, bukan atas iuran yang disetorkan peserta setiap bulannya ketika masih aktif bekerja. Iuran JHT tdak pernah menjadi objek PPh.

Secara terpisah, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu juga menjelaskan bahwa tarif final 0% ini berlaku hanya saat JHT dicairkan dalam dua tahun kalender sejak pensiun. Contoh, apabila peserta sudah pensiun sejak Juli 2026, maka insentif 0%-5% hanya akan berlaku apabila pencairan dilakukan sebelum Juli 2028.

Namun demikian, otoritas pajak menjelaskan bahwa insentif tarif final 0% sampai 5% ini tidak hanya berlaku untuk peserta yang mencairkan di masa pensiun. Pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 68/2009, dijelaskan bahwa adanya klausul 'keadaan tertentu' seperti contoh yakni pemutusan hubungan kerja (PHK).

DJP menegaskan bahwa pemberlakuan insentif tarif final ini berlaku tidak hanya untuk peserta pensiun, namun juga mereka yang terdampak PHK. Fiskus pun mengakui hal yang menjadi perhatian publik bukanlah pencairan saat pensiun, melainkan ketika pekerja harus mencairkan dananya ketika mengalami PHK. Bahkan, sebagian besar peserta yang mencairkan JHT karena PHK mendapatkan tarif 0% karena memiliki saldo paling tinggi Rp50 juta.

"Saya memastikan bahwa PHK itu termasuk dalam pemahaman dia akan dapat [tarif] final yang sampai dengan Rp50 juta. Karena kan itu sekarang banyak yang terjadi kan itu, bukan karena pensiunnya, sebetulnya gitu karena PHK-nya," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu di kantor pusat DJP, Jakarta, Selasa (30/6/2026).