Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkapkan kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional kian tertekan akibat lonjakan biaya produksi bahan baku hulu yang melambung tinggi.

Sekretaris Jenderal APSyFI, Farhan Aqil Syauqi mengatakan fluktuasi nilai tukar rupiah dan pergerakan harga minyak dunia menjadi pemantik utama melesatnya harga modal manufaktur.

Imbasnya, serapan pasar domestik cenderung melemah lantaran daya beli konsumen gagal mengimbangi penyesuaian harga jual dari produsen.

"Ini dirasakan anggota kami pada bulan ini karena daya belinya menurun dan pasar sulit menerima harga yang kami berikan di tengah kondisi fluktuasi nilai tukar Rupiah dan harga minyak dunia. Mungkin ini adalah bulan terberat kami selama tahun 2026," ujar Farhan saat dihubungi Bisnis, Rabu (1/7/2026).

Farhan menjelaskan bahwa struktur biaya bahan baku industri hulu tekstil sangat sensitif terhadap pergerakan komoditas global karena berbasis nafta. Oleh karena itu, pihaknya menekankan bahwa intervensi pemerintah mulai diperlukan.

Dia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan untuk mengguyur insentif fiskal guna menekan biaya beban manufaktur dan menjaga stabilitas industri,

Selain itu, pelaku usaha juga tengah menanti realisasi penyesuaian harga gas bumi dari Kementerian ESDM dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN). Pasalnya, kepastian tarif liquefied natural gas (LNG) sebesar US$13 per MMBTU dinilai krusial untuk menjaga napas efisiensi pabrik.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah untuk menekan harga bahan baku kami. Bahan baku kami mengikuti harga minyak dunia karena berasal dari NAFTA. Usulan kami seperti diskon PPn atau insentif pajak lainnya untuk menekan harga produksi kami,” pungkasnya.

Kondisi tersebut tampak sejalan dengan laporan kinerja manufaktur Indonesia yang tercermin lewat Purchasing Managers' Index (PMI). Laporan S&P Global menunjukkan indeks PMI Manufaktur Indonesia turun ke zona kontraksi menjadi 46,9 pada Juni 2026 dari posisi 50,0 pada Mei. S&P Global menyebut penurunan tersebut menandai perubahan kondisi operasional yang hampir stagnan di sektor manufaktur.

Sebagai informasi, PMI manufaktur dengan nilai di atas 50 menunjukkan ekspansi atau pertumbuhan, sedangkan data di bawah 50 menandakan kontraksi.

Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti dalam laporan tersebut menyebutkan bahwa kesehatan sektor manufaktur Indonesia telah menurun dua kali dalam tiga bulan terakhir, sekaligus menutup kinerja semester pertama 2026 dengan catatan lesu.

"Tingkat penurunan merupakan yang paling kuat dalam setahun, pesanan baru yang masuk kembali menurun menyebabkan penurunan volume output terbesar sejak bulan April 2025," terang Usamah.

Lebih lanjut, S&P Global mencatat bahwa penurunan PMI Manufaktur RI dipicu oleh melemahnya permintaan atas barang manufaktur domestik akibat lesunya daya beli dan tekanan harga. Penurunan permintaan juga terjadi pada pasar ekspor akibat kenaikan harga, yang tercatat sebagai penurunan paling tajam sejak Agustus 2021.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Benang dan Filamen Indonesia (APSyFI) memperingatkan tekanan berat yang tengah dihadapi industri tekstil akibat lonjakan harga bahan baku utama dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan ini dinilai berpotensi menekan utilisasi produksi di sektor hulu hingga hilir.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Benang dan Filamen Indonesia, Redma Gita Wirawasta, mengatakan bahwa kenaikan signifikan terjadi pada sejumlah komponen bahan baku utama seperti paraxylene (PX), purified terephthalic acid (PTA), dan monoethylene glycol (MEG). Dampaknya, harga produk berbasis polyester ikut terdorong naik.

Menurut dia, kenaikan harga bahan baku polyester bahkan mencapai sekitar 40%, sementara untuk rayon relatif lebih terkendali karena hanya dipengaruhi kenaikan salah satu komponen saja.

“Harga PX, PT dan MEG-nya sudah naik 40%, jadi untuk polyester juga naik sekitar 40%,” ujar Redma kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Selain faktor harga bahan baku, tekanan juga datang dari sisi logistik. Biaya pengiriman, khususnya asuransi, mengalami peningkatan yang turut memperberat beban industri. Kondisi ini mempersempit ruang bagi pelaku usaha untuk menjaga efisiensi biaya produksi.

Di sisi pasokan, APSyFI menyebut ketersediaan bahan baku masih relatif aman hingga April 2026. Hal ini tidak terlepas dari jaminan suplai dari Pertamina, khususnya untuk bahan baku PX yang menjadi komponen penting dalam produksi polyester.

Meski demikian, tekanan harga dinilai akan berdampak langsung pada pasar. Tidak semua pelaku industri mampu menyerap kenaikan biaya tersebut, sehingga berpotensi memicu penurunan tingkat produksi dalam waktu dekat.

“Tetapi market tidak semuanya mampu menghadapi kenaikan harganya, jadi sepertinya akan ada penurunan utilisasi produksi lagi,” tuturnya.

Untuk meredam dampak yang lebih dalam, pelaku industri berharap adanya kepastian pasokan bahan baku ke depan. Keberlanjutan suplai dinilai menjadi faktor krusial untuk menjaga stabilitas produksi di tengah tekanan biaya yang meningkat.

APSyFI juga mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan kebijakan guna meringankan beban industri, khususnya melalui insentif fiskal pada bahan baku dalam negeri.

“Untuk menurunkan beban, pemerintah bisa berikan insentif pemotongan PPN atau PPN DTP untuk bahan baku yang origin Indonesia,” pungkasnya.

Sebelumnya, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkapkan adanya kenaikan harga bahan baku poliester yang berasal dari turunan minyak bumi sebagai imbas dari perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran di Timur Tengah.

Government Relations API, Geraldi Halomoan menyampaikan bahwa kenaikan harga bahan baku poliester yang mencakup paraxylene (PX), polyethylene terephthalate (PET) hingga monoethylene glycol (MEG) itu diiringi kebutuhan yang tinggi di dalam negeri.

Pasalnya, dia menyebut produk pakaian di Tanah Air didominasi oleh campuran antara poliester dengan kapas maupun rayon.

“Dengan adanya perang di Timur Tengah ini seluruh pelaku usaha TPT itu waspada. Karena berdampak secara langsung yaitu bahan baku,” kata Geraldi saat ditemui usai rapat di Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026).

Selain itu, dia mengungkapkan bahwa kekhawatiran pelaku usaha tekstil juga timbul dari sisi kenaikan biaya logistik.

Menurutnya, ancaman krisis energi seperti bahan bakar minyak akibat situasi perang ini dapat berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas industri tekstil dan produk tekstil di Tanah Air.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) mendorong agar pemerintah lebih ketat dalam menegakan aturan impor agar industri tekstil dapat bangkit. Pada momentum lebaran tahun ini, industri masih berusaha keras untuk bangkit.

APSyFI menyebut kinerja penjualan tekstil dan produk tekstil (TPT) masih stagnan jelang Hari Raya Idulfitri 2026. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun 2022 lalu.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan permintaan tahun ini mengalami kenaikan permintaan dibandingkan tahun lalu, namun kenaikan tersebut belum cukup mendorong utilisasi produksi di sektor hulu yang masih bertahan di bawah 50%.

Kondisi saat ini masih di bawah tahun 2022. Di tengah situasi yang cukup menantang, asosiasi berharap pemerintah memberikan proteksi kepada pemain dalam negeri dengan mengetatkan aturan impor tekstil.

"Daya beli tidak sekuat ditahun 2022 ditambah dengan barang impor bertebaran dimana-mana, baik online maupun offline," kata Redma kepada Bisnis, dikutip Jumat (17/3/2026).

Dalam catatannya, pada kuartal I/2022 , utilisasi sektor hulu mencapai 85%, permintaan naik dari sekitar 300.000 ton di kuartal I/2021 menjadi 500.000 ton di kuartal I/2022 untuk persiapan lebaran di bulan April 2022.

“QtoQ nya naik sekitar 65%. Kalau lebaran sekarang paling hanya naik 15%,” tambahnya.

Redma menyebut saat ini pihaknya masih pada posisi pesimis terutama dengan kebijakan pemerintah yang masih pro impor. Hal tersebut membuat produk bahan baku lokal kalah saing dengan produk impor.

Meski banyak instrument pengendalian impor berupa larangan dan pembatasan (lartas) impor barang jadi, serta instrumen pengaman seperti Bea Masuk Antidumping (BMAD), namun dia melihat kenyataannya barang impor di pasar masih banjir.

"Stimulus yang berlaku saat ini hanya HGBT [harga gas bumi tertentu] dan itu pun tidak efektif karena banyaknya aturan tambahan dari PGN," ujarnya.

Aturan tambahan yang dimaksud berupa kuota pemakaian gas murah tersebut. Kondisi ini membuat industri pengguna, khususnya tekstil hulu tetap terbebani dari sisi ongkos produksi.

Di sisi lain, Redma melihat pemerintah seperti berupaya memberikan stimulus-stimulus lain. Kendati demikian, dia menilai pemerintah gagal paham bahwa stimulus terbaik yang dibutuhkan saat ini adalah jaminan pasar domestik.

"Yang kami minta juga hanya penegakan aturan agar untuk menciptakan fairness competition," tuturnya.

Dalam hal ini, hal sederhana yang harusnya menjadi kewajiban pun pemerintah tidak bisa lakukan karena banyaknya oknum yang selama ini mendapat rantai dari aktivitas impor.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah menggelontorkan dana hingga US$6 miliar untuk mendorong modernisasi teknologi produksi industri tekstil harus diimbangi dengan jaminan kepastian pasar.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan stimulus tersebut dinilai menunjukkan komitmen negara dalam memperkuat daya saing industri nasional di tengah tekanan global dan serbuan produk impor.

“Stimulus ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap industri, tinggal bagaimana cara implementasinya. Jangan sampai ada stimulus-stimulus yang tidak implementatif sehingga industrinya tidak bisa atau tidak mau menggunakannya,” ujar Redma kepada Bisnis, Selasa (13/1/2026).

Menurut Redma, modernisasi mesin produksi memang dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri tekstil. Namun, faktor tersebut bukan satu-satunya penentu keberlanjutan usaha di tengah persaingan yang semakin ketat.

Redma mengingatkan bahwa pengalaman masa lalu menunjukkan stimulus teknologi tanpa perlindungan pasar yang memadai tidak memberikan dampak signifikan.

Dia mencatat, dalam periode 2007 hingga 2016, pemerintah telah mengucurkan sekitar Rp3,5 triliun untuk subsidi bunga restrukturisasi mesin.

“Selama periode tersebut, industri tetap tidak bisa melawan barang impor dumping dan impor ilegal, bahkan ekspor pun stagnan di kisaran US$12–13 miliar,” ungkapnya.

Oleh karena itu, APSyFI menilai stimulus modernisasi harus dibarengi dengan kebijakan perdagangan yang menciptakan persaingan usaha yang adil. Tanpa pengendalian impor yang efektif, investasi teknologi dikhawatirkan tidak mampu memberikan pengembalian yang optimal bagi industri.

“Modernisasi permesinan itu sudah pasti diperlukan tapi bukan yang utama. Stimulus fiskal maupun moneter tanpa kepastian pasar akan menjadi kurang menarik bagi pelaku industri,” tuturnya.

Selain perlindungan pasar, APSyFI juga mendorong agar dana stimulus diarahkan untuk memperkuat integrasi industri dari hulu hingga hilir. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah domestik sekaligus memperluas dampak ekonomi sektor tekstil terhadap perekonomian nasional.

“Stimulus harus dibarengi dengan kebijakan perdagangan untuk penciptaan fairness competition,” tegas Redma.

Lebih lanjut, Redma menekankan bahwa arah upaya perbaikan perlu diselaraskan dengan tren global agar industri tekstil Indonesia tetap relevan di pasar internasional. Fokus tidak hanya pada mesin baru, tetapi juga pada transformasi model bisnis dan inovasi.

“Hal lainnya adalah stimulus harus diarahkan untuk memenuhi tren pasar dunia, yakni industri hijau, industri 4.0 berbasis AI dan robotik, serta inovasi produk,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) mendesak penegakan aturan larangan penjualan impor baju bekas (thrifting). Pasalnya, keberadaan thrifting dinilai menghambat pertumbuhan investasi tekstil nasional.

Ketua Umum APSyFI, Redma G. Wirawasta, mengatakan pihaknya masih bergelut dengan kondisi persaingan yang tidak fair, di mana barang impor ilegal dan barang impor dumping saat ini masih minim tindakan dari pemerintah.

“Kondisi ini jadi hambatan utama investasi baik dalam rangka ekspansi maupun investasi baru. Ini menjadi indikator utama bahwa tidak adanya kepastian penegakan aturan,” kata Redma kepada Bisnis, dikutip Selasa (25/11/2025).

Padahal, larangan impor pakaian bekas telah tercantum dalam Permendag 40/2022 yang mulai berlaku pada Juli 2022. Namun, tanpa supremasi hukum dan keseriusan penegakan aturan, impor pakaian bekas kembali membanjiri pasar domestik.

Dengan kondisi ini, Redma menegaskan bahwa industri tekstil dan produk tekstil (TPT) masih terkontraksi, meski para produsen berharap ada pesanan tambahan untuk menyambut Lebaran 2026.

Salah satu modus yang dilakukan importir adalah memasukkan barang impor ilegal, termasuk baju bekas, melalui pemalsuan data impor, sehingga merugikan industri tekstil lokal. Untuk itu, produsen lokal mengusulkan penggunaan port to port manifest sebagai dokumen impor resmi.

Saat ini, sistem yang digunakan adalah in land manifest atau pemberitahuan impor barang (PIB) yang dibuat oleh importir sendiri. Alhasil, Redma menilai adanya pemalsuan data yang sering dilakukan.

Redma menjelaskan bahwa di negara lain, dokumen ekspor yang dikirim secara elektronik dari pelabuhan asal otomatis menjadi dokumen impor ketika kapal tiba di pelabuhan tujuan. Sistem tersebut dianggap menutup celah manipulasi dokumen.

“Jadi tidak ada celah bagi importir untuk mengubah isi dokumen,” tambahnya.

APSyFI juga meminta Bea Cukai memasang container scanner di seluruh pelabuhan untuk memeriksa seluruh kontainer impor. Menurut Redma, negara lain mewajibkan pemindaian atas semua kontainer, dan kontainer diarahkan ke jalur merah jika ada ketidaksesuaian.

Sementara itu, di Indonesia, kontainer sering langsung masuk jalur hijau tanpa pemindaian. Redma menilai hal ini menjadi salah satu kelemahan Indonesia.

"Kontainer jalur hijau bebas lewat tanpa scanning, penentuan jalur pun ditetapkan melalui profiling hingga jadi mainan oknum petugas," tuturnya.

Pemerintah meminta pedagang baju bekas impor (thrifting) mengganti barang jualannya menjadi produk lokal.

Tak main-main, Menteri Usaha Mikro, Menengah dan Kecil (UMKM) Maman Abdurrahman bahkan menyebut sudah ada 1.300 merek lokal yang siap menjadi pengganti.

Lantas bagaimana respons pedagang di Pasar Senen?

Asco, seorang pria yang sudah berbisnis menjual pakaian bekas di Pasar Senen, Jakarta Pusat selama 13 tahun merasa kurang setuju terhadap kebijakan tersebut karena menganggap terlalu cepat dan produk lokal kurang memadai.

"Sebenarnya sih enggak setuju, sih. Karena terlalu cepat. Soalnya lokal tuh masih belum memadai," ujar Asco saat ditemui langsung di toko miliknya di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (18/11).

Asco juga bercerita bisnis thrifting bukan hanya sekadar menjual pakaian, tetapi juga menjual cerita.

"Kayak ini, nih. Baju ini, 'kan, Kendrick Lamar. Ini tahun 80-an produksinya. Dia enggak diproduksi lagi, jadi barang langka. Jadi bisa disebut jadi barang vintage," ujar Asco.

Asco dapat menjual pakaian bekas yang terbilang langka dan tidak diproduksi kembali tersebut mencapai harga Rp400 ribu. Hal itu menjadi keunikan dari thrifting.

"Karena udah barang langka, ya. Baju thrift itu bukan soal jual baju aja. Kita jual cerita," kata Asco.

Dalam kesempatan sama, Asco pun membandingkan bagaimana produk asal China dengan produk lokal di pasaran.

"Coba ke Tanah Abang, terpampang besar di Jembatan Merah tuh, ada, 'kan? Grosir terbesar pakaian anak made in China. Tiga 100 (Rp100 ribu). Pakaian anak ya, kondisi baru. Kalau misalnya barang lokal, misalnya 50, udah kalah dong," katanya.

Asco juga berharap pemerintah tidak asal merazia jika ingin membenahi industri pakaian bekas, tetapi harus mengganti rugi biaya modalnya.

"Bukannya enggak bisa, ya. Cuma, ini harus diganti rugi dulu, baru bisa dirazia. kita, 'kan, pakai modal," kata Asco.

Sitompul, seorang karyawan dari salah satu toko pakaian bekas di Pasar Senen, mengatakan pakaian lokal kurang laku di sana. Tak ayal, tokonya lebih memilih berjualan pakaian bekas yang secara harga juga lebih murah.

"Kalau di sini kurang laku. Enggak jalan. Soalnya ini, 'kan, pusatnya thrift," ujar pria yang sudah ikut berjualan bosnya selama setahun terakhir ini.

Di sisi lain, maraknya penjualan pakaian impor bekas, terutama yang ilegal, membuat industri tekstil dan produknya di dalam negeri babak belur.

Sejak tahun lalu, banyak pabrik tekstil gulung tikar. Efeknya, industri menghadapi gelombang PHK massal.

Raksasa tekstil pun tumbang, termasuk PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex yang gulung tikar sejak Maret 2025 lalu. Bangkrutnya Sritex membuat lebih dari 10 ribu karyawan kena PHK.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengungkapkan banyak impor pakaian bekas tak tercatat.

Mengutip Data International Trade Center (ITC) Trademap, sambungnya, sekitar US$2 miliar atau Rp33,3 triliun (kurs Rp16.686 per dolar AS) per tahun impor tekstil dan produk tekstil (TPT) tidak tercatat dan dapat dikategorikan ilegal.

Khusus untuk pakaian bekas diperkirakan nilainya sekitar US$300 juta atau sekitar Rp5 triliun per tahun.

"Jika dikonversi ke volume ada sekitar 900 juta piece per tahun," ujar Redma kepada CNNIndonesia.com, Senin (3/11) lalu.

Redma mengatakan 900 juta piece pakaian impor tersebut setara dengan 180 juta ton. Jika yang laku terjual hanya 10 persen saja, berarti setara 18 juta ton.

Sementara, kapasitas produksi garmen dalam negeri hanya 2,7 juta ton dengan produksi sekitar 2 juta ton. Artinya, ada gap 700 ribu ton yang ditutup dari impor.

"Industri kita produksinya turun 700 ribu ton karena terganggu dari penjualan pakaian bekas impor yang sebesar 18 juta ton," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Asosiasi Produsen Serat dan Barang Filament Indonesia (APSyFI) meminta pemerintah memfasilitasi industri tekstil dalam negeri agar dapat menguasai pasar domestik saat momen Lebaran 2026. Langkah ini dinilai penting untuk menekan tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masih menghantui sektor manufaktur tekstil.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan, pemerintah perlu menunjukkan keberpihakan nyata terhadap produsen lokal dengan menindak tegas praktik importasi ilegal yang menggerus pasar dalam negeri.

“Momentum Lebaran tahun depan menjadi faktor penentu apakah industri tekstil bisa bangkit atau justru melanjutkan tren PHK,” ujar Redma dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Ia menjelaskan, momen Lebaran terakhir yang benar-benar memberi dampak positif bagi produsen tekstil lokal terjadi pada 2022, saat pembatasan impor diberlakukan pascapandemi Covid-19. Namun, dalam tiga tahun terakhir, banjir barang impor kembali mendominasi pasar domestik dan memukul industri nasional.

“Selama tiga tahun berturut-turut, barang impor terus menguasai pasar. Para produsen tekstil sudah tidak pernah ‘Lebaran’ lagi, dampaknya adalah PHK dan penutupan pabrik,” katanya.

Redma mendesak pemerintah segera mengamankan pasar jelang Lebaran 2026 dengan dua langkah utama. Pertama, memberantas importasi ilegal melalui pelarangan praktik impor borongan.

Kedua, mengendalikan impor dengan menerapkanbea masuk anti dumping sementara(BMADS) danbea masuk tindakan pengamanan sementara(BMTPS), atau dengan mengurangi kuota impor.

“Penyakit utama kita di pasar domestik adalah persaingan yang tidakfair. Pemerintah harus bertindak cepat agar industri dalam negeri bisa bangkit dengan momentum Lebaran ini,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Rayon Tekstil (KAHMI Tekstil) Agus Riyanto meminta pelaku industri untuk menahan diri agar tidak terburu-buru melakukan PHK menjelang Lebaran 2026.

“Meski kami tahu akan ada biaya ekstra yang harus dikeluarkan pengusaha untuk THR karyawan, namun PHK justru akan memperburuk situasi industri,” ujarnya.

Agus menambahkan, anggota KAHMI Tekstil akan terdampak langsung jika gelombang PHK dan penutupan pabrik kembali terjadi. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak terlalu berpihak kepada produk impor.

“Kami menunggu gebrakan dari Kementerian Perindustrian untuk memangkas kuota importir yang selama bertahun-tahun telah menikmati fasilitas impor,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal penindakan maraknya impor baju bekas yang masuk Indonesia.

Ia mengatakan impor baju bekas memang sudah dilarang dalam regulasi. Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, dan Undang-Undangnya adalah (UU) Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

"Baju bekas selalu tidak boleh impor. Jadi regulasinya selalu tidak boleh impor," kata Airlangga saat ditemui di Hutan Plataran Kota, Jakarta Selatan, Selasa (4/11).

Meski sudah dilarang, impor baju bekas tetap merajalela di pasar Indonesia. Hal itu, kata Airlangga, terjadi karena kebocoran impor yang membuat pakaian bekas impor bisa tetap masuk.

"Ya memang ada yang bocor-bocor. Nah, yang bocor-bocor itu yang harus ditertibkan," katanya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertekad untuk menertibkan perdagangan pakaian bekas impor atau thrifting ilegal.

Ia mengatakan kebijakan tersebut bertujuan melindungi industri tekstil dalam negeri yang selama ini tertekan oleh banjir produk impor murah.

"Banyak barang-barang yang ilegal, yang balpres itu semua. Kita akan tutup supaya industri domestik dan tekstil domestik bisa hidup," tegasnya.

Purbaya menyebut pemerintah akan memperkuat aturan larangan impor pakaian bekas ilegal yang diatur dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022. Ia juga berencana menambah sanksi berupa denda terhadap importir yang terbukti melanggar agar negara tidak hanya menanggung biaya pemusnahan barang.

Ia juga meminta jajaran Bea Cukai memperketat pengawasan dan menindak tegas pelaku impor ilegal.

Menurutnya, perlindungan terhadap industri lokal adalah langkah awal untuk memperkuat basis ekonomi nasional sebelum bersaing di pasar ekspor.

"Kalau tekstil kita mau hidup, kita harus buat domestic base yang kuat. Nanti kalau mereka makin kuat, daya saingnya makin bagus, baru kita serang ke luar negeri," ujarnya.

Pakaian bekas impor memang menjadi ancaman bagi industri domestik.

Produksi industri garmen dalam negeri merosot imbas maraknya pakaian impor bekas ilegal. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan importasi pakaian bekas masuk dalam kategori ilegal.

Data International Trade Center (ITC) Trademap, sambungnya, menunjukkan ada sekitar US$2 miliar atau Rp33,3 triliun (kurs Rp16.686 per dolar AS) per tahun impor tekstil dan produk tekstil (TPT) yang tidak tercatat dan dapat dikategorikan ilegal. Khusus untuk pakaian bekas diperkirakan nilainya sekitar US$300 juta atau Rp5 triliun per tahun.

"Jika dikonversi ke volume ada sekitar 900 juta pieces per tahun," ujar Redma kepada CNNIndonesia.com, Senin (3/11).

Redma mengatakan 900 juta potong pakaian impor tersebut setara dengan 180 juta ton. Jika yang laku terjual hanya 10 persen saja, berarti setara 18 juta ton. Sedangkan kapasitas produksi garmen dalam negeri hanya 2,7 juta ton dengan produksi sekitar 2 juta ton.

Artinya ada penurunan (gap) sekitar 700 ribu ton yang tidak terpakai karena pasar dalam negeri terserap oleh pakaian impor bekas.

"Maka industri kita produksinya turun 700 ribu ton karena terganggu dari penjualan pakaian bekas impor yang sebesar 18 juta ton," katanya.

Produksi industri garmen dalam negeri merosot imbas maraknya pakaian impor bekas ilegal.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan importasi pakaian bekas masuk dalam kategori ilegal.

Data International Trade Center (ITC) Trademap, sambungnya, menunjukkan ada sekitar US$2 miliar atau Rp33,3 triliun (kurs Rp16.686 per dolar AS) per tahun impor tekstil dan produk tekstil (TPT) yang tidak tercatat dan dapat dikategorikan ilegal. Khusus untuk pakaian bekas diperkirakan nilainya sekitar US$300 juta atau Rp5 triliun per tahun.

"Jika dikonversi ke volume ada sekitar 900 juta piece per tahun," ujar Redma kepada CNNIndonesia.com, Senin (3/11).

Redma mengatakan 900 juta piece pakaian impor tersebut setara dengan 180 juta ton. Jika yang laku terjual hanya 10 persen saja, berarti setara 18 juta ton. Sedangkan kapasitas produksi garmen dalam negeri hanya 2,7 juta ton dengan produksi sekitar 2 juta ton.

Artinya ada penurunan (gap) sekitar 700 ribu ton yang tidak terpakai, karena pasar dalam negeri terserap oleh pakaian impor bekas.

"Maka industri kita produksinya turun 700 ribu ton karena terganggu dari penjualan pakaian bekas impor yang sebesar 18 juta ton," katanya.

Pemerintah akan menutup akses masuk barang-barang bekas ilegal, termasuk pakaian balpres, agar industri tekstil dan garmen domestik kembali bergairah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta jajaran Bea Cukai memperketat pengawasan dan menindak tegas pelaku impor ilegal.

"Banyak barang-barang yang ilegal, yang balpres itu semua. Kita akan tutup, supaya industri domestik dan tekstil domestik bisa hidup," tegasnya.

Ia menilai protes dari sebagian pihak merupakan hal wajar, namun pemerintah akan tetap menjalankan kebijakan ini secara konsisten. Purbaya menyebut perlindungan terhadap industri lokal adalah langkah awal untuk memperkuat basis ekonomi nasional sebelum bersaing di pasar ekspor.

"Kalau tekstil kita mau hidup, kita harus buat domestic base yang kuat. Nanti kalau mereka makin kuat, daya saingnya makin bagus, baru kita serang ke luar negeri," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang menetapkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk impor produk benang kapas. Kebijakan tersebut dinilai bukan sebagai bentuk proteksi, melainkan upaya menciptakan persaingan yang adil di pasar dalam negeri.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wiraswasta menjelaskan, keputusan penerapan BMTP itu didasarkan pada hasil penyelidikan panjang oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) di bawah Kementerian Perdagangan.

"BMTP ini kan direkomendasikan KPPI (Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia) Kemendag, setelah dilakukan penyelidikan selama sekitar 1 tahun, sesuai PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 34 tahun 2011 (tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan), dan aturan WTO, jadi Kemenkeu hanya perlu menerbitkan PMK-nya saja, jadi saya rasa memang sudah tepat," kata Redma kepada CNBC Indonesia, Kamis (23/10/2025).

Ia menegaskan, langkah pemerintah tersebut jangan dilihat sebagai bentuk proteksi terhadap industri tekstil nasional semata, melainkan sebagai upaya untuk menciptakan keadilan dalam sistem perdagangan.

"Ini memang terlihat sebagai proteksi, padahal bukan proteksi, ini adalah upaya untuk menciptakan fairness competition," tegasnya.

Menurut Redma, produk benang kapas impor selama ini banyak yang masuk dengan praktik dumping, sehingga merugikan industri dalam negeri.

"Karena ini barang impor, dumping, tapi karena sudah banyak korban jadi diajukannya sebagai safeguard," terang dia.

Ia menilai, Menteri Keuangan sangat memahami kebutuhan industri nasional untuk memiliki pasar domestik yang kompetitif dan sehat.

"Menkeu sangat paham bahwa industri dalam negeri memerlukan pasar dalam negeri yang berkompetisi secara adil agar bisa sehat," tutur Redma.

Karena itu, APSyFI menyambut baik langkah yang diambil pemerintah tersebut.

"Betul, kami sangat mendukung," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan kebijakan safeguard measures melalui bea masuk tindakan pengamanan untuk produk benang kapas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67 Tahun 2025.

Kebijakan ini berlaku 10 hari setelah diundangkan pada 20 Oktober 2025, dan akan diterapkan selama tiga tahun. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, ditemukan adanya lonjakan impor produk benang kapas yang menyebabkan kerugian serius bagi industri dalam negeri.

Adapun tarif bea masuk tambahan yang dikenakan ialah Rp7.500 per kilogram pada tahun pertama, Rp7.388 per kilogram pada tahun kedua, dan Rp7.277 per kilogram pada tahun ketiga. Kebijakan ini berlaku untuk semua negara, kecuali 120 negara yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam PMK 67/2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi memberlakukan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atas impor produk benang kapas guna melindungi industri tekstil dalam negeri dari tekanan lonjakan barang impor. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 67/2025 yang akan berlaku mulai awal November 2025.

Regulasi tersebut menjadi tindak lanjut dari hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) yang menemukan adanya peningkatan signifikan impor benang kapas dalam beberapa tahun terakhir, baik secara absolut maupun relatif terhadap produksi domestik.

“Lonjakan jumlah impor tersebut menyebabkan terjadinya kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri,” demikian tertulis dalam pertimbangan beleid tersebut.

Dalam Pasal 3 PMK 67/2025, pemerintah menetapkan besaran BMTP secara bertahap selama tiga tahun dengan skema tarif menurun:

Tahun pertama: Rp7.500 per kg

Tahun kedua: Rp7.388 per kg

Tahun ketiga: Rp7.277 per kg

Penurunan tarif setiap tahun dimaksudkan sebagai masa transisi agar industri dalam negeri memiliki waktu beradaptasi terhadap kompetisi global. Kebijakan ini berlaku untuk produk benang kapas dengan pos tarif HS 5204, 5205, dan 5206 yang mencakup benang carded, combed, maupun benang campuran kapas.

Lebih lanjut Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa BMTP dikenakan terhadap impor benang kapas dari semua negara, kecuali 120 negara berkembang anggota WTO yang tercantum dalam Lampiran B.

Pengecualian ini hanya berlaku apabila importir menyerahkan dokumen Certificate of Origin (CoO) yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1). Apabila CoO tidak diserahkan atau dinyatakan tidak valid, maka BMTP tetap dipungut penuh terhadap produk yang bersangkutan (Pasal 6 ayat (4))

Dalam Pasal 4 ayat (2), ditegaskan bahwa BMTP ini merupakan tambahan atas bea masuk umum (Most Favoured Nation/MFN) atau bea masuk preferensi dari perjanjian perdagangan internasional seperti FTA dan CEPA.

Kebijakan ini juga berlaku terhadap barang yang dimasukkan ke kawasan perdagangan bebas, kawasan berikat, atau fasilitas kepabeanan lainnya, sepanjang tidak diatur berbeda dalam peraturan kawasan (Pasal 7).

Beleid ini ditandatangani oleh Purbaya pada 8 Oktober 2025 dan diundangkan pada 20 Oktober 2025. "Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan," jelas Pasal 9 PMK 67/2025.

Pengusaha Tekstil Kirim Surat ke Purbaya

Adapun, Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) sempat menyurati Purbaya untuk mendiskusikan langkah penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional yang terpukul oleh praktik impor ilegal dan dumping produk.

Ketua APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan perhatian Purbaya terhadap praktik kuota impor ilegal menjadi harapan baru bagi industri tekstil. Pengusaha berharap Purbaya dapat menyelesaikan sengkarut masalah impor ilegal di industri tekstil.

APSyFI menilai rantai pasok industri yang selama ini terintegrasi dari hulu hingga hilir kini terganggu akibat serbuan produk impor ilegal.

Menurut Redma, terdapat kesenjangan antara data perdagangan Indonesia dan negara mitra, yang mengindikasikan banyaknya barang impor yang masuk tanpa tercatat di sistem Bea Cukai. Hal ini menimbulkan kerugian bagi negara baik dari segi penerimaan maupun persaingan pasar.

Terkait hal tersebut, APSyFI berharap Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai dapat memperkuat sistem pengawasan dan memperbaiki prosedur penerimaan barang impor dari pelabuhan. Salah satu hal yang disorot, antara lain tidak digunakannya sistem port-to-port manifest.

“Importir bisa membuat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tanpa mengacu pada Master Bill of Lading (B/L). Celah ini membuka ruang bagi praktik misdeclare, under invoicing, dan pelarian HS code,” ujar Redma dilansir dari Antara, Senin (13/10/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkap dugaan maraknya praktik impor ilegal yang merugikan negara hingga Rp54 triliun per tahun. Praktik tersebut dinilai telah menekan industri dalam negeri, terutama tekstil dan produk tekstil (TPT), hingga menyebabkan puluhan perusahaan gulung tikar dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) sejak 2022 hingga kini.

Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta menjelaskan, berdasarkan data dari International Trade Centre, terdapat rata-rata 10.000 kontainer per bulan barang impor yang masuk ke Indonesia tanpa tercatat di Bea Cukai. Hal itu disampaikan Redma dalam suratnya kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, bernomor 098/APSyFI/X/2025 tertanggal 10 Oktober 2025.

"Gap data perdagangan Indonesia terutama dengan China dan Singapura menunjukkan semakin besarnya barang impor yang masuk tidak tercatat (ilegal). Selain kehilangan pendapatan sekitar Rp54 triliun per tahun, negara dirugikan dengan persaingan pasar tidak sehat sehingga tingkat utilisasi produsen dalam negeri turun, melakukan PHK hingga menutup perusahaannya, terutama di sektor tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronik hingga perkakas rumah tangga," tulis Redma, dikutip Selasa (14/10/2025).

Dalam surat itu, APSyFI meminta audiensi resmi untuk membahas langkah penyelamatan industri tekstil nasional yang dinilai sudah berada di titik kritis.

"Kami memohon untuk dapat beraudiensi dengan Bapak (Menkeu Purbaya) bersama dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), untuk bersama-sama menyelamatkan industri tekstil saat ini," ujarnya.

"Kami berharap bisa menjelaskan lebih detail mengenai kondisi industri tekstil dan multiplier effect atas pemberlakuan trade remedies," lanjut dia.

Redma turut memaparkan secara terbuka akar permasalahan yang membuat impor ilegal terus marak. Salah satunya adalah sistem di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang belum menggunakan mekanisme port-to-port manifest.

"Ditjen Bea Cukai tidak menggunakan sistem port to port manifest, di mana Pemberitahuan Impor Barang (PIB/Inland Manifest) yang dibuat importir tidak didasarkan pada Master B/L, sehingga praktik misdeclare (under invoicing dan pelarian HS) digunakan oleh importir nakal dan selalu dimasukkan ke dalam jalur hijau (tanpa pemeriksaan fisik) oleh oknum petugas Ditjen Bea Cukai," jelasnya.

Selain itu, Redma juga menyoroti rendahnya pemanfaatan teknologi pemindai di pelabuhan.

"Pemeriksaan kontainer dilakukan tanpa AI Scanner dan sebagian besar kontainer masuk jalur hijau dengan alasan mengurangi dwelling time. Berdasarkan informasi dari beberapa pihak, banyak oknum petugas Bea Cukai yang juga enggan menggunakan AI Scanner," kata Redma.

Redma juga mengungkap adanya pemberian fasilitas impor berlebih tanpa pengawasan yang memadai, termasuk Kawasan Berikat (KB), Pusat Logistik Berikat (PLB), Gudang Berikat (GB), dan Mitra Utama Kepabeanan (MITA). Kondisi itu, menurutnya, membuka celah besar bagi praktik penyalahgunaan.

"Ditjen Bea Cukai memberikan banyak fasilitas impor (KB/PLB/GB/MITA) berlebih namun tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk melakukan pengawasan," tukasnya.

Redma juga menyebutkan aturan barang kiriman dan barang bawaan yang longgar turut menjadi celah bagi oknum importir untuk menghindari pajak.

"Aturan barang bawaan dan barang kiriman yang ringan, sehingga banyak oknum importir menggunakannya sebagai modus untuk menghindari pembayaran Bea Masuk dan perpajakan," kata dia.

Lebih jauh, APSyFI menuding lemahnya penegakan hukum dan adanya dugaan keterlibatan oknum di berbagai lembaga, semakin memperkuat terbentuknya jaringan mafia impor ilegal.

"Lemahnya penegakan hukum hingga kerja sama antara oknum importir, oknum jasa logistik, oknum petugas Ditjen Bea Cukai hingga oknum pejabat lainnya dengan perlindungan oknum aparat penegak hukum semakin kuat dan membentuk jaringan mafia impor," ujar Redma.

Untuk mengatasi kebocoran ini, APSyFI mengusulkan sejumlah langkah konkret. Di antaranya, penerapan sistem Electronic Data Interchange (EDI) port-to-port manifest yang menjadikan Master Bill of Lading sebagai dokumen utama Pemberitahuan Impor Barang (PIB) guna memastikan kesesuaian data impor.

Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah mewajibkan penggunaan AI Scanner di seluruh pelabuhan utama, serta menghapus fasilitas impor yang selama ini kerap disalahgunakan.

"Penggunaan AI Scanner, di mana semua kontainer harus masuk melalui AI Scanner dan masuk jalur merah (pemeriksaan fisik) apabila terdeteksi ada ketidaksesuaian antara isi kontainer dengan dokumen," kata Redma.

"Fasilitas impor untuk tujuan ekspor dibatasi hanya untuk Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) saja dengan perbaikan sistem pengawasan serta menghapus fasilitas PLB/GB/MITA," lanjutnya.

Redma berharap pemerintah melalui Menteri Keuangan segera menindaklanjuti temuan ini dan membuka ruang dialog untuk menyelamatkan industri tekstil nasional.

"Kami memohon untuk dapat beraudiensi dengan Bapak Menteri Keuangan, (demi) menyelamatkan industri tekstil saat ini," pungkasnya.